DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2023

Nomor: 1
Tahun: 2023
Ditetapkan: 2 Januari 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 58

Lembaga terkait

Kementerian Perindustrian

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan kekhususan pada Annex 2-A Reduction and Elimination of Custom Duty Notes for Schedule of Indonesia dalam Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia Korea dan Pemerintah Republik Korea (Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Korea) diatur mengenaiuser specific dutyfree scheme; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pedoman Pelaksanaan Pemanfaatan Bahan Baku dengan Tarif Bea Masuk melalui User Specific Duty Free Scheme dalam rangka Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea (Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Korea); c. Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661); Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2022 tentang Pengesahan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea (Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Korea) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1991, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6818); Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 254); Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 170); 2. 3. 4. 5. 6. 7. MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMANFAATAN BAHAN BAKU DENGAN TARIF BEA MASUK MELALUI USER SPECIFIC DUTY FREE SCHEME DALAM RANGKA PERJANJIAN KEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIF ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK KOREA (COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOREA).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. User Specific Duty Free Scheme yang selanjutnya disingkat USDFS adalah penetapan tarif bea masuk yang diberikan khusus kepada industri pengguna dalam rangka Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea (Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Korea).

2.Bea Masuk USDFS adalah tarif bea masuk ditetapkcin berdasarkan penetapan tarif bea masuk yang diberikan khusus kepada industri pengguna dalam rangka Peijanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea (Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Korea). Bahan Baku adalah bahan mentah, barang setengah jadi, atau barang jadi y8ing dapat diolah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi. Surat Keterangan Asal dalam rangka Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea (Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Korea) yang selanjutnya disebut SKA KICEPA adalah dokumen pelengkap pabean yang diterbitkan oleh Republik Korea. Industri Pengguna adalah industri yang dapat melakukan importasi Bahan Baku untuk keperluan produksi dengan USDFS dalam rangka Peijanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Korea (Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Korea). Industri Penunjang adalah industri yang menghasilkan barang atau produk yang merupakan bagian dari produk akhir yang dihasilkan oleh Industri Pengguna. Project Oifner adalah pemilik pekerjaan di bidang industri minyak, gas, dan/atau pembangkit listrik. Project Developer adalah perusahaan yang diberikan pekerjaan dan memiliki kontrak keija sama dengan Project Owner, yang dapat berupa pekeijaan engineering, procurement, dan/atau construction. Subkontraktor adalah perusahaan yang memiliki kontrak keija sama dengan industri penggerak dan/atau Project Developer, yang dilibatkan untuk melakukan sebagian kegiatan produksinya.
10.Verifikasi Industri adalah kegiatan pemeriksaanterhadap Industri Pengguna untuk memperoleh kepastian dan/atau kebenaran atas kesesuaian persyaratan dan analisis manfaat USDFS.
11.Verifikasi Awal adalah kegiatan pemeriksaan awal terhadap Industri Pengguna yang mengajukan permohonan pemanfaatan bea masuk USDFS atas aspek yang 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. legalitas, jumlah, jenis dan spesifikasi Bahan Baku, kapasitas riil produksi, dan kondisi perusahaan.
12.Verifikasi Produksi adalah kegiatan pemeriksaan terhadap Industri Pengguna yang telah melalui proses Verifikasi Awal terhadap realisasi importasi dan realisasi penggunaan Bahan Baku dalam kegiatan produksi yang mendapat Bea Masuk USDFS.
13.Verifikasi Akhir adalah kegiatan pemeriksaan terhadap Industri Pengguna yang telah melalui proses Verifikasi Produksi terhadap realisasi importasi dan realisasi penggunaan Bahan Baku dalam kegiatan produksi yang mendapat Bea Masuk USDFS.
14.Surat Keterangan Verifikasi Industri USDFS selanjutnya disingkat SKVI-USDFS adalah keterangan hasil Verifikasi Awal terhadap Industri Pengguna yang mengajukan permohonan pemanfaatan USDFS, yang diterbitkan oleh lembaga pelaksana verifikasi dan telah diberikan tanda sah oleh pejabat yang ditunjuk menteri pemerintahan di bidang perindustrian.
15.Bahan Baku Sisa adalah Bahan Baku yang diimporoleh Industri Pengguna namun tidak dimanfaatkan oleh industri penggerak.
16.Barang Sisa adalah Bahan Baku yang telah melalui proses produksi namun tidak diterima oleh industri penggerak dikarenakan tidak memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan. yang surat yang menyelenggarakan urusan
17.Verifikasi Bahan Baku Sisa dan/atau Barang Sisaadalah kegiatan pemeriksaan terhadap Industri Pengguna atas Bahan Baku Sisa dan Barang Sisa dalam rangka pemanfaatan USDFS.
18.Surat Keterangan Verifikasi Bahan Baku Sisa selanjutnya disingkat SKV-BBS adalah surat keterangan hasil verifikasi Bahan Baku Sisa dalam rangka pemanfaatan USDFS.
19.Surat Keterangan Verifikasi Barang Sisa yang selanjutnya disingkat SKV-BS adalah surat keterangan hasil verifikasi Barang Sisa dalam rangka pemanfaatan USDFS.
20.Verifikasi Kemampuan Produsen Dalam Negeri adalah kegiatan pemeriksaan terhadap industri dalam negeri yang menyatakan mampu memproduksi Bahan Baku yang dapat diimpor dengan USDFS.
21.Tanda Sah adalah pembubuhan tanda tangan oleh pejabat yang berwenang, baik secara manuad maupun secara elektronik.
22.Periode Importasi adalah rentang waktu selama 12 (dua belas) bulan yang dapat digunakan oleh Industri Pengguna untuk mengimpor Bahan Baku sesuai dengan periode impor yang tertera pada SKVI-USDFS.
23.Lembaga Pelaksana Verifikasi adalah surveyor independen yang memiliki kompetensi dan ditunjuk oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
24.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. yang
25.Sekretaris Jenderal adalah Kementerian Perindustrian.
26.Direktur Jenderal adalah direktur jenderal di lingkungan Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pembinaan industri kewenangan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri mengenai jenis industri binaan unit organisasidi Kementerian Perindustrian.
27.Direktur adalah direktur di lingkungan Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pembinaan industri sesuai kewenangan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri mengenai jenis industri binaan unit organisasi di Kementerian Perindustrian. sekretaris jenderal sesuai

Pasal 2

(1)Industri Pengguna dapat melakukan importasi Bahan Baku dengan memanfaatkan USDFS yang hasil produksinya digunakan oleh industri penggerak.
(2)Bahan Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hams memenuhi ketentuan:
1. a.belum dapat diproduksi di dalam negeri;
2. b.sudah diproduksi di dalam negeri namun belum memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan; atau
3. c.sudah diproduksi di dalam negeri namun jumlahnya belum mencukupi kebutuhan industri.
(3)Dalam melakukan importasi Bahan Baku, Industri Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hams melampirkan SKA KICEPA.
(1)terdiri atas:
1. a.industri penggerak; steel service center, dan
2. c.industri pendukung. b.

BAB II

INDUSTRI PENGGUNA USER SPECIFIC DUTY FREE SCHEME Pasad 3 Industri Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

Pasal 4

(1)Industri penggerak, steel service center, dan industri pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sesuai dengan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia 5 (lima) digit.
(2)Klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia 5 (lima)digit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang mempakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Industri penggerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:

a.industri kendaraan bermotor dan komponennya;
b.industri elektrik dan elektronika serta komponennya;
c.industri alat berat dan mesin konstmksi; dan
d.industri peralatan energi.

Pasal 6

(1)Steel service center sebagaimana dimaksud dalamPasal 3 huruf b merupakan usaha jasa yang terkait dengan kegiatan pekerjaan khusus terhadap logam dan barang dari logam serta memiliki kontrak kerja sama dengan industri penggerak. {2} Steel service center sebagaimana dimaksud padaayat (1) merupakan usaha jasa yang melakukan kegiatan:
1. a.pemotongan {slitingf shearing); dan/atau
2. b.pembentukan besi dan baja (blanking).

Pasal 7

(1)Industri pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan industri yang terkait dengan kegiatan pekerjaan khusus terhadap produk dari logam dan barang dari logam yang menghasilkan barang yang akan digunakan oleh industri penggerak.
(2)Industri pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat(1) harus memenuhi persyaratan:
1. a.saham mayoritas dimiliki oleh investor Indonesia dan/atau Korea; dan
2. b.berstatus sebagai mitra utama kepabeanan atau authorized economic operator.
(3)Penggunaan produk dari logam dan barang dari logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melalui pengolahan oleh steel service center dengan ketentuan memiliki kontrak kerja sama dengan industri penggerak.
(4)Dalam hal industri pendukung merupakan industri penggilingan baja, kegiatan pekerjaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
1. a.pelapisan (galvanizing);
2. b.annealing; dan/atau
3. c.drawing.

Pasal 8

(1)Dalam melakukan kegiatan produksinya, industri penggerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat melakukan subkontrak atas sebagian kegiatan produksinya kepada pihak lain yang memiliki kontrak kerja sama dengan industri penggerak.
(2)Kegiatan subkontrak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)tidak berlaku untuk kegiatan produksi yang dilakukan oleh steel service center sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

BAB III

BAHAN BAKU DALAM USER SPECIFIC DUTY FREE SCHEME

Pasal 9

Bahan Baku dalam USDFS yang dapat diimpor oleh Industri Pengguna tercantum dalam Peraturan Mcnteri Keuanganyang mengatur mengenai penetapan tarif bea masuk melalui USDFS Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan dalam rangka Peijanjian Kemitraan Ekonomi Pemerintah Republik Partnership Agreement between the Government of theRepublic of Indonesia and the Government of the Republic ofKorea).

Pasal 10

Industri Pengguna harus menggunakan Bahan Baku untuk kegiatan produksi paling lama 6 (enam) bulan setelahPeriode Importasi berakhir. Korea (Comprehensive Economic

Pasal 11

(1)Industri Pengguna tidak diperkenankein menjualatau memindahtangankan Bahan Baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
(2)Dalam hal tertentu, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi:
1. a.Bahan Baku yang tidak dapat digunakan karena produk akhirnya tidak akan diproduksi kembali (discontinued); dan/atau
2. b.Bahan Baku yang cacat (defect). {3} Terhadap Bahan Baku sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)yang akan dilakukan penjualein atau pemindahtanganan, harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal. diimporyang

Isi peraturan

Teks58PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan kekhususan pada Annex 2-A Reduction and Elimination of Custom Duty Notes for Schedule of Indonesia dalam Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia Korea dan Pemerintah Republik Korea (Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Korea) diatur mengenaiuser specific dutyfree scheme; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

2.Bea Masuk USDFS adalah tarif bea masuk ditetapkcin berdasarkan penetapan tarif bea masuk yang diberikan khusus kepada industri pengguna dalam rangka Peijanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea (Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Korea). Bahan Baku adalah bahan mentah, barang setengah jadi, atau barang jadi y8ing dapat diolah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi. Surat Keterangan Asal dalam rangka Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea (Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Korea) yang selanjutnya disebut SKA KICEPA adalah dokumen pelengkap pabean yang diterbitkan oleh Republik Korea. Industri Pengguna adalah industri yang dapat melakukan importasi Bahan Baku untuk keperluan produksi dengan USDFS dalam rangka Peijanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Korea (Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Korea). Industri Penunjang adalah industri yang menghasilkan barang atau produk yang merupakan bagian dari produk akhir yang dihasilkan oleh Industri Pengguna. Project Oifner adalah pemilik pekerjaan di bidang industri minyak, gas, dan/atau pembangkit listrik. Project Developer adalah perusahaan yang diberikan pekerjaan dan memiliki kontrak keija sama dengan Project Owner, yang dapat berupa pekeijaan engineering, procurement, dan/atau construction. Subkontraktor adalah perusahaan yang memiliki kontrak keija sama dengan industri penggerak dan/atau Project Developer, yang dilibatkan untuk melakukan sebagian kegiatan produksinya.
10.Verifikasi Industri adalah kegiatan pemeriksaanterhadap Industri Pengguna untuk memperoleh kepastian dan/atau kebenaran atas kesesuaian persyaratan dan analisis manfaat USDFS.
11.Verifikasi Awal adalah kegiatan pemeriksaan awal terhadap Industri Pengguna yang mengajukan permohonan pemanfaatan bea masuk USDFS atas aspek yang 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. legalitas, jumlah, jenis dan spesifikasi Bahan Baku, kapasitas riil produksi, dan kondisi perusahaan.
12.Verifikasi Produksi adalah kegiatan pemeriksaan terhadap Industri Pengguna yang telah melalui proses Verifikasi Awal terhadap realisasi importasi dan realisasi penggunaan Bahan Baku dalam kegiatan produksi yang mendapat Bea Masuk USDFS.
13.Verifikasi Akhir adalah kegiatan pemeriksaan terhadap Industri Pengguna yang telah melalui proses Verifikasi Produksi terhadap realisasi importasi dan realisasi penggunaan Bahan Baku dalam kegiatan produksi yang mendapat Bea Masuk USDFS.
14.Surat Keterangan Verifikasi Industri USDFS selanjutnya disingkat SKVI-USDFS adalah keterangan hasil Verifikasi Awal terhadap Industri Pengguna yang mengajukan permohonan pemanfaatan USDFS, yang diterbitkan oleh lembaga pelaksana verifikasi dan telah diberikan tanda sah oleh pejabat yang ditunjuk menteri pemerintahan di bidang perindustrian.
15.Bahan Baku Sisa adalah Bahan Baku yang diimporoleh Industri Pengguna namun tidak dimanfaatkan oleh industri penggerak.
16.Barang Sisa adalah Bahan Baku yang telah melalui proses produksi namun tidak diterima oleh industri penggerak dikarenakan tidak memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan. yang surat yang menyelenggarakan urusan
17.Verifikasi Bahan Baku Sisa dan/atau Barang Sisaadalah kegiatan pemeriksaan terhadap Industri Pengguna atas Bahan Baku Sisa dan Barang Sisa dalam rangka pemanfaatan USDFS.
18.Surat Keterangan Verifikasi Bahan Baku Sisa selanjutnya disingkat SKV-BBS adalah surat keterangan hasil verifikasi Bahan Baku Sisa dalam rangka pemanfaatan USDFS.
19.Surat Keterangan Verifikasi Barang Sisa yang selanjutnya disingkat SKV-BS adalah surat keterangan hasil verifikasi Barang Sisa dalam rangka pemanfaatan USDFS.
20.Verifikasi Kemampuan Produsen Dalam Negeri adalah kegiatan pemeriksaan terhadap industri dalam negeri yang menyatakan mampu memproduksi Bahan Baku yang dapat diimpor dengan USDFS.
21.Tanda Sah adalah pembubuhan tanda tangan oleh pejabat yang berwenang, baik secara manuad maupun secara elektronik.
22.Periode Importasi adalah rentang waktu selama 12 (dua belas) bulan yang dapat digunakan oleh Industri Pengguna untuk mengimpor Bahan Baku sesuai dengan periode impor yang tertera pada SKVI-USDFS.
23.Lembaga Pelaksana Verifikasi adalah surveyor independen yang memiliki kompetensi dan ditunjuk oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
24.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. yang
25.Sekretaris Jenderal adalah Kementerian Perindustrian.
26.Direktur Jenderal adalah direktur jenderal di lingkungan Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pembinaan industri kewenangan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri mengenai jenis industri binaan unit organisasidi Kementerian Perindustrian.
27.Direktur adalah direktur di lingkungan Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pembinaan industri sesuai kewenangan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri mengenai jenis industri binaan unit organisasi di Kementerian Perindustrian. sekretaris jenderal sesuai

Pasal 2

(1)Industri Pengguna dapat melakukan importasi Bahan Baku dengan memanfaatkan USDFS yang hasil produksinya digunakan oleh industri penggerak.
(2)Bahan Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hams memenuhi ketentuan:
1. a.belum dapat diproduksi di dalam negeri;
2. b.sudah diproduksi di dalam negeri namun belum memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan; atau
3. c.sudah diproduksi di dalam negeri namun jumlahnya belum mencukupi kebutuhan industri.
(3)Dalam melakukan importasi Bahan Baku, Industri Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hams melampirkan SKA KICEPA.
(1)terdiri atas:
1. a.industri penggerak; steel service center, dan
2. c.industri pendukung. b.

BAB II

INDUSTRI PENGGUNA USER SPECIFIC DUTY FREE SCHEME Pasad 3 Industri Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

Pasal 4

(1)Industri penggerak, steel service center, dan industri pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sesuai dengan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia 5 (lima) digit.
(2)Klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia 5 (lima)digit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang mempakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Industri penggerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:

a.industri kendaraan bermotor dan komponennya;
b.industri elektrik dan elektronika serta komponennya;
c.industri alat berat dan mesin konstmksi; dan
d.industri peralatan energi.

Pasal 6

(1)Steel service center sebagaimana dimaksud dalamPasal 3 huruf b merupakan usaha jasa yang terkait dengan kegiatan pekerjaan khusus terhadap logam dan barang dari logam serta memiliki kontrak kerja sama dengan industri penggerak. {2} Steel service center sebagaimana dimaksud padaayat (1) merupakan usaha jasa yang melakukan kegiatan:
1. a.pemotongan {slitingf shearing); dan/atau
2. b.pembentukan besi dan baja (blanking).

Pasal 7

(1)Industri pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan industri yang terkait dengan kegiatan pekerjaan khusus terhadap produk dari logam dan barang dari logam yang menghasilkan barang yang akan digunakan oleh industri penggerak.
(2)Industri pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat(1) harus memenuhi persyaratan:
1. a.saham mayoritas dimiliki oleh investor Indonesia dan/atau Korea; dan
2. b.berstatus sebagai mitra utama kepabeanan atau authorized economic operator.
(3)Penggunaan produk dari logam dan barang dari logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melalui pengolahan oleh steel service center dengan ketentuan memiliki kontrak kerja sama dengan industri penggerak.
(4)Dalam hal industri pendukung merupakan industri penggilingan baja, kegiatan pekerjaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
1. a.pelapisan (galvanizing);
2. b.annealing; dan/atau
3. c.drawing.

Pasal 8

(1)Dalam melakukan kegiatan produksinya, industri penggerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat melakukan subkontrak atas sebagian kegiatan produksinya kepada pihak lain yang memiliki kontrak kerja sama dengan industri penggerak.
(2)Kegiatan subkontrak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)tidak berlaku untuk kegiatan produksi yang dilakukan oleh steel service center sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

BAB III

BAHAN BAKU DALAM USER SPECIFIC DUTY FREE SCHEME

Pasal 9

Pasal 10

Industri Pengguna harus menggunakan Bahan Baku untuk kegiatan produksi paling lama 6 (enam) bulan setelahPeriode Importasi berakhir. Korea (Comprehensive Economic

Pasal 11

(1)Industri Pengguna tidak diperkenankein menjualatau memindahtangankan Bahan Baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
(2)Dalam hal tertentu, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi:
1. a.Bahan Baku yang tidak dapat digunakan karena produk akhirnya tidak akan diproduksi kembali (discontinued); dan/atau
2. b.Bahan Baku yang cacat (defect). {3} Terhadap Bahan Baku sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)yang akan dilakukan penjualein atau pemindahtanganan, harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal. diimporyang