DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2024

Nomor: 1
Tahun: 2024
Ditetapkan: 3 Januari 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, penerbitan pertimbangan teknis dan pertimbangan teknis perubahan, pelaporan dan pengawasan, sanksi, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk mendukung stabilitas industri baja nasional dan peningkatan kualitas produk baja dalam negeri yang menggunakan besi atau baja, baja paduan, dan produk turunannya serta untuk meningkatkan penggunaan besi atau baja, baja paduan, dan produk turunannya dari dalam negeri sebagai barang modal, bahan baku danj'atau bahan penolong untuk keperluan industri, serta barang konsumsi, dan komoditas selain yang digunakan sebagai barang modal, bahan baku danl atau bahan penolong untuk keperluan industri, perlu mengatur ketentuan mengenai pemberian pertimbangan teknis atas impor komoditas dimaksud;
b.bahwa Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pertimbangan Teknis Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 4 Tahun 2021 ten tang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pertimbangan Teknis Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Tata Cara Penerbitan Pertimbangan Teknis Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya; MENTERI PERlNDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTURAN YANGMAHAESA Mengingat Menimbang PERATURANMENTERI PERlNDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG TATACARAPENERBITAN PERTIMBANGANTEKNIS IMPOR BESI ATAUBAJA, BAJAPADUAN,DANPRODUKTURUNANNYA MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dirnaksud dengan:

1.Besi atau Baja adalah produk dari peleburan besi karbon atau baja dengan sejurnlah unsur paduan dan unsur pengotor lebih Ianjut, dari/ atau barang yang dihasilkan dari produk tersebut.
2.Baja Paduan adalah produk dari peleburan baja yang mengandung satu unsur atau lebih bahan paduan.
3.Produk Turunan Besi atau Baja dan Baja Paduan yang selanjutnya disebut Produk Turunannya adalah produk hasil proses lebih lanjut Besi atau Baja dan Baja Paduan dalam bentuk dasar berupa batangan atau lembaran atau hasil proses perakitan atau penggabungan hasil proses lebih lanjut dari Besi atau Baja dan Baja Paduan dalam bentuk dasar.
4.Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
5.Persetujuan Impor adalah persetujuan yang digunakan sebagai perizinan di bidang Impor. MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIANTENTANG TATA CARA PENERBITANPERTIMBANGANTEKNIS IMPOR BESI ATAUBAJA,BAJA PADUAN,DANPRODUKTURUNANNYA. Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagairnana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6640) sebagairnana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 119, Tambah an Lembaran Negara Nomor 6891);
5.Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254);
6.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2023 ten tang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 384);
7.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 981); Menetapkan
6.Pertimbangan Teknis Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya yang selanjutnya disebut Pertimbangan Teknis adalah surat pertimbangan teknis yang digunakan sebagai persyaratan untuk mendapatkan persetujuan impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya.
7.Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.
8.Bahan Baku adalah bahan mentah, Barang setengah jadi, atau Barang jadi yang dapat diolah menjadi Barang setengah jadi atau Barang jadi yang mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi.
9.Bahan Penolong adalah bahan yang digunakan sebagai pelengkap dalam proses produksi untuk menghasilkan produk yang fungsinya sempurna sesuai parameter produk yang diharapkan.
10.Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/ atau kegiatan pada bidang tertentu.
11.Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/ atau kegiatannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12.Perusahaan Industri adalah Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri manufaktur yang berkedudukan di Indonesia.
13.Perusahaan Jasa Industri adalah Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan di bidang jasa industri yang berkedudukan di Indonesia.
14.Perusahaan Non Industri adalah Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan selain usaha industri manufaktur dan jasa industri yang berkedudukan di Indonesia.
15.Pusat Penyedia Bahan Baku danj'atau Bahan Penolong Besi atau Baja, Baja Paduan, dan produk turunannya selanjutnya disebut PPBB adalah badan usaha yang menyediakan Bahan Baku danj atau Bahan Penolong untuk memenuhi kebutuhan Bahan Baku dan/ atau Bahan Penolong bagi Industri Kecil dan Industri Menengah.
16.Angka Pengenal Importir Produsen yang selanjutnya disebutAPI-P adalah tanda pengenal sebagai Importiryang diberikan kepada Importir yang melakukan Impor Barang tertentu untuk dipergunakan sendiri sebagai Barang modal, Bahan Baku, Bahan Penolong, danl atau bahan untuk mendukung proses produksi.
17.AngkaPengenalImportir Umum yang selanjutnya disebut API-U adalah tanda pengenal sebagai Importir yang diberikan kepada Importir yang melakukan Impor Barang tertentu untuk tujuan diperdagangkan atau dipindahtangankan.
18.Industri Kecil dan lndustri Menengah yang selanjutnya disebut IKMadalah Perusahaan Industri yang memenuhi Pasal 3

(1)Untuk memperoleh Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Pelaku Usaha harus memiliki Pertimbangan Teknis yang diterbitkan oleh Menteri.
(1)Pelaku Usaha dapat mengimpor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya setelah memperoleh Persetujuan Impor dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
(2)Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)sesuai dengan daftar pos tarif I harmonized. system dan uraian Barang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. kriteria usaha berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

19.Sistem Informasi Industri Nasional yang selanjutnya disebut SIINas adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, sertajaringan komunikasi data yang terkait satu sarna lain dengan tujuan untuk penyarnpaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan serta penyebarluasan data danl atau inforrnasi industri.
20.Sistem INSWyang selanjutnya disingkat SINSWadalah sistem elektronik yang rnengintegrasikan sistem dan Iatau informasi berkaitan dengan proses penanganan dokumen kepabeanan, dokuroen kekarantinaan, dokumen perizinan, dokumen kepelabuhanan/kebandarudaraan, dan dokumen lain, yang terkait dengan ekspor danl atau Impor, yang menjamin kearnanan data dan inforrnasiserta memadukan alur dan proses informasi antar sistem internal secara otomatis.
21.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pernerintahan di bidang perindustrian.
22.Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi rnadya yang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang untuk rnembina dan mengembangkan industri Besi atau Baja, Baja Paduan , dan Produk Turunannya eli lingkungan Kernenterian Perindustrian.
23.Direktur adalah pejabat pimpinan tinggi pratama yang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang untuk membina dan mengembangkan industri Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya di lingkungan Kernenterian Perindustrian.

BAB II

PENERBITANPERTIMBANGANTEKNISDANPERTIMBANGAN TEKNISPERUBAHAN Pasal 2

Pasal 4

(1)Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(1)meliputi:
1. a.Perusahaan Industri;
2. b.Perusahaan Jasa Industri;
3. c.Perusahaan Non Industri pemilik API-P;
4. d.Perusahaan Non Industri pemilik API-U;dan
5. e.PPBB yang akan melakukan impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya.
(2)Untuk dapat mengajukan permohonan penerbitan Pertimbangan Teknis, Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
1. a.untuk Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Perusabaan Jasa Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b:
  1. 1.telah memenuhi komitmen Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. 2.terdaftar di SIINas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  3. 3.telah menyampaikan data industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai tata cara penyampaian data industri, data kawasan industri, dan informasi lain melalui SIINas;
2. b.untuk Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang masih dalam tahap pembangunan:
  1. 1.memiliki nomor induk berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
  2. 2.terdaftar di SIINas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  3. 3.telah menyampaikan data industri tahap pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara penyampaian data industri, data kawasan industri, dan informasi lain melalui SlINas;
3. c.untuk Perusahaan Non Industri pemilik API-P sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf c:
  1. 1.telah memenuhi komitmen Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. 2.terdaftar di SIINas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  3. 3.telah menyampaikan laporan kegiatan usaha secara berkala melalui SIINassetiap tanggal 1 Februari dan 1 Agustus setiap tahunnya;
(2)Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan perubahan.
(3)Menteri mendelegasikan kewenangan penerbitan Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Pertimbangan Teknis perubaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2)kepada Direktur Jenderal. a) pos tariff harmonized system; b) uraian 8arang; c) kategori Barang; d) spesifikasi teknis Barang; dan e) jumlahfvolume dengan satuan yang sudah terstandar;

2.rencana Impor yang memuat keterangan mengenai: a) pos tariff harmonized system; b) uraian Barang; c) standar mutu danf atau spesifikasi teknis Barang; Pasa16

(1)Permohonan penerbitan Pertimbangan Teknis oleh Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)huruf a dilakukan dengan:
1. a.melakukan pengisian:
  1. 1.rencana produksi yang memuat keterangan Pasal 5 Permohonan penerbitan Pertimbangan Teknis disampaikan secara elektronik kepada Direktur Jenderal melalui SINSW yang diteruskan ke SIINas.
2. d.untuk Perusahaan Non Industri pemilik API-U sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf d:
  1. 1.telah memenuhi komitmen Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. 2.terdaftar di SIINas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  3. 3.telah menyampaikan laporan realisasi distribusi Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya tahun sebelumnya melalui SIINassetiap tanggal 1 Februari dan 1 Agustus; dan
3. e.untuk PPBByang akan melakukan impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf e:
  1. 1.telah ditetapkan sebagai PPBB oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;dan
  2. 2.telah menyampaikan laporan realisasi distribusi Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya tahun sebelumnya melalui SIINassetiap tanggal1 Februari dan 1 Agustus.
(3)Kewajiban penyampaian data industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2)huruf a angka 3, dikecualikan bagi perusahaan baru yang belum memasuki periode penyampaian data industri. d) jumlahjvolume dengan satuan yang sudah terstandar; e) negara muat 8arang; 1) pelabuhan tujuan untuk 1 (satu) pos tarifj harmonized system; dan g) waktu pemasukan;

3.realisasi Impor tahun sebelumnya yang memuat keterangan mengenai: a) nomor surat permohonan sesuai dengan SINSW; b) nomor dan tanggal permohonan PertirnbanganTeknis; c) nomor dan tanggal Persetujuan Impor dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan; d) nomor dan tanggal pemberitahuan Impor 8arang; e) negara muat Barang; f) pos tarifj harmonized system; g) uraian Barang; h) standar mutu danj atau spesifikasi teknis Barang; i) jumlahjvolume dengan satuan yang sudah terstandar; dan j) pelabuhan tujuan untuk 1 (satu) pos tarifj harmonized system;
4.rencana penyerapan Bahan Baku danjatau 8ahan Penolong lokal Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya yang memuat keterangan mengenai: a) pos tarifj harmonized system; b) uraian 8arang; c) standar mutu danj atau spesifikasi teknis Barang; d) identitas supplier, dan e) jumlahjvolume dengan satuan yang sudah terstandar; dan
5.realisasi penyerapan Bahan Baku danj atau Bahan Penolong lokal 8esi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya tahun sebelumnyayang memuat keterangan mengenai: a) pos tarifj harmonized system; b) uraian Barang; c) standar mutu danj atau spesifikasi teknis 8arang; d) identitas supplier, dan e) jumlahjvolume dengan satuan yang sudah terstandar; dan

b.mengunggah dokumen berupa:
1. 1.Perizinan 8erusaha;
2. 2.mill test certificate Baja Paduan yang telah diirnpor pada tahun sebelumnya berdasarkan laporan realisasi Impor bagi Perusahaan Industri yang akan melakukan Impor Baja Paduan;
3. 3.surat pemyataan bermeterai mengenai spesifikasi teknis Barang bagi Perusahaan Industri yang akan melakukan Impor Baja Paduan;dan
4. 4.surat pernyataan bermeterai mengenai kebenaran data dan dokumen serta menggunakan , memanfaatkan, dan Iatau mendistribusikan Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya yang diimpor berdasarkan peruntukannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)Dalam hal Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih dalam tahap pembangunan, pengajuan permohonan penerbitan Pertimbangan Teknis dilakukan dengan:
1. a.melakukan pengisian:
  1. 1.rencana Impor yang memuat keterangan mengenai: a) pos tarif I harmonized system; b) uraian Barang; c) standar mutu danl atau spesifikasi teknis Barang; d) jumlah/volurne dengan satuan yang sudah terstandar; e) negara muat Barang; f) pelabuhan tujuan untuk 1 (satu) pos tarif'/ harmonized system; dan g) waktu pemasukan;
  2. 2.realisasi Impor tahun sebelumnya yang memuat keterangan mengenai: a) nomor surat permohonan sesuai dengan SINSW; b) nomor dan tanggal permohonan Pertimbangan Teknis; c) nomor dan tanggal Persetujuan Impor dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan; d) nomor dan tanggal pemberitahuan Impor Barang; e) negara muat Barang; f) pos tarif I harmonized system; g) uraian Barang; h) standar mutu danl atau spesifikasi teknis Barang; i) jumlahj volume dengan satuan yang sudah terstandar; dan j) pelabuhan tujuan untuk 1 (satu) pos tariff harmonized system;
  3. 3.rencana penyerapan lokal Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya yang memuat keterangan mengenai: a) pos tariff harmonized system; b) uraian Barang; c) standar mutu dan I atau spesifikasi teknis Barang;

Pasal 7

Permohonan penerbitan Pertimbangan Teknis oleh Perusahaan Jasa Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dilakukan dengan:

a.melakukan pengisian:
1. 1.rencana produksi yang memuat keterangan mengenai: a) pos tarif'/ harmonized system; b) uraian Barang; c) kategori Barang; d) spesifikasi teknis Barang; dan e) jumlah/volume dengan satuan yang sudah terstandar;
2. 2.rencana Impor yang memuat keterangan mengenai: a) pos tarif/ harmonized system; b) uraian Barang; c) standar mutu danl atau spesifikasi teknis Barang; d) identitas supplier, dan e) jumlah/volume dengan satuan yang sudah terstandar; dan
3. 4.realisasi penyerapan lokal Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya tahun sebelumnya yang memuat keterangan mengenai: a) pos tarifI harmonized system; b) uraian Barang; c) standar mutu dan / atau spesifikasi teknis Barang; d) identitas supplier, dan e) jumlah/volume dengan satuan yang sudah terstandar; dan
b.mengunggah dokumen berupa:
1. 1.Perizinan Berusaha;
2. 2.mill test certificate Baja Paduan yang telah diimpor pada tahun sebelumnya berdasarkan laporan realisasi Impor bagi Perusahaan Industri yang masih dalam tahap pembangunan yang akan melakukan Impor Baja Paduan;
3. 3.surat pernyataan bermeterai mengenai spesifikasi teknis Barang bagi Perusahaan Industri yang masih dalam tahap pembangunan yang akan melakukan Impor Baja Paduan;
4. 4.persetujuan bangunan gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. 5.penjelasan teknis mengenai tujuan penggunaan Barang yang akan diimpor dilengkapi dengan gambar Barang; dan
6. 6.surat pernyataan bermeterai mengenai kebenaran data dan dokumen serta menggunakan, memanfaatkan, dan/ atau mendistribusikan Besi atau Baja, Baja Paduan, dan, Produk Turunannya yang diimpor berdasarkan peruntukannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. d) jumlahjvolume dengan satuan yang sudah terstandar; e) negara muat Barang; f) pelabuhan tujuan untuk 1 (satu) pos tarifj harmonized system; dan g) waktu pernasukan;
7. 3.realisasi Impor tahun sebelumnya yang rnemuat keterangan mengenai: a) nomor surat pennohonan sesuai dengan SINSW; b) nomor dan tanggal permohonan Pertimbangan Teknis; c) nomor dan tanggal Persetujuan Impor dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan; d) nomor dan tanggal pemberitahuan Impor Barang; e) negara muat Barang; f) pos tarifj harmonized system; g) uraian Barang; h) standar mutu danj atau spesifikasi teknis Barang; i) jumlah j volume dengan satuan yang sudah terstandar; dan j) pelabuhan tujuan untuk 1 (satu) pos tarifj harmonized system;
8. 4.rencana distribusi Barang hasil produksi yang memuat keterangan mengenai: a) pos tarifj harmonized system; b) uraian Barang; c) kategori barang; d) spesifikasi teknis Barang; e) jumlahjvolume dengan satuan yang sudah terstandar; dan f) identitas pembeli;
9. 5.realisasi distribusi Barang hasil produksi tahun sebelumnya yang memuat keterangan mengenai: a) pos tarifj harmonized system; b) uraian Barang; c) kategori Barang; d) spesifikasi teknis Barang; e) jumlahjvolume dengan satuan yang sudah terstandar; dan f) identitas pembeli;
10. 6.rencana penyerapan Bahan Baku danjatau Bahan Penolong lokal Besi atau Baja> Baja Paduan, dan Produk Turunannya yang memuat keterangan mengenai: a) pos tarif j harmonized system; b) uraian Barang; c) standar mutu danj atau spesifikasi teknis Barang; d) identitas supplier, dan e) jumlahfvolume dengan satuan yang sudah terstandar;
11. 7.realisasi penyerapan Bahan Baku danj atau Bahan Penolong lokal Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Pasal 8

(1)Permohonan penerbitan Pertimbangan Teknis oleh Perusahaan Non Industri pemilik API-P sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 4 ayat (1) huruf c dilakukan dengan:
1. a.melakukan pengisian:
  1. 1.rencana produksi yang memuat keterangan mengenai: a) pos tarif I harmonized system; b) uraian Barang: c) kategori Barang; d) spesifikasi teknis Barang; dan e) jumlah/volume dengan satuan yang sudah terstandar;
  2. 2.rencana Impor yang memuat keterangan rnengenai: a) pos tarifI harmonized system; b) uraian Barang; c) standar mutu dan/ atau spesillkasi teknis Barang; d) jumlarr/volume dengan satuan yang sudah terstandar; e) negara muat Barang; 1) pelabuhan tujuan untuk 1 (satu) pos tarif'/ harmonized system; dan Produk Turunannya tahun sebelumnya yang memuat keterangan mengenai: a) pos tarif'/ harmonized system; b) uraian Barang; c) standar mutu dan Iatau spesifikasi teknis Barang; d) identitas supplier, dan e) jumlah/volume dengan satuan yang sudah terstandar; dan
2. b.mengunggah dokumen berupa:
  1. 1.Perizinan Berusaha;
  2. 2.kontrak kerja sarna atau kontrak penjualan dengan Pelaku Usaha pengguna akhir yang telah terdaftar di SIINas dan telah melaporkan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang memuat uraian Barang, jumlah Barang, dan tujuan penggunaanya;
  3. 3.rekapitulasi kontrak kerja sarna bermeterai;
  4. 4.mill test certificate Baja Paduan yang telah diimpor pada tahun sebelumnya berdasarkan laporan realisasi Impor bagi Perusahaan Jasa Industri yang akan melakukan Impor Baja Paduan;
  5. 5.surat pernyataan bermeterai mengenai spesifikasi teknis Barang bagi Perusahaan J asa Industri yang akan melakukan Impor Baja Paduan; dan
  6. 6.surat pernyataan bermeterai mengenai kebenaran data dan dokumen serta menggunakan, rnemanfaatkan, dan/ atau mendistribusikan Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya yang diimpor berdasarkan peruntukannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. g) waktu pemasukan;
  7. 3.realisasi Impor tahun sebelumnya yang memuat keterangan mengenai: a) nomor surat permohonan sesuai dengan SINSW; b) nomor dan tanggal permohonan Pertimbangan Teknis; c) nomor dan tanggal Persetujuan Impor dari kernenterian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan; d) nomor dan tanggal pemberitahuan Impor Barang; e) negara muat Barang; 1) pos tarif'/ harmonized system; g) uraian Barang; h) standar mutu danl atau spesifikasi teknis Barang; i) jumlah/volume dengan satuan yang sudah terstandar; dan j) pelabuhan tujuan untuk 1 (satu) pos tarif'/ harmonized system;
  8. 4.rencana distribusi Barang hasil produksi yang memuat keterangan mengenai: a) pos tarif'/ harmonized system; b) uraian Barang; c) kategori Barang; d) spesifikasi teknis Barang; e) jurnlab./volume dengan satuan yang sudah terstandar; dan f) identitas pernbeli;
  9. 5.realisasi distribusi Barang hasil produksi tahun sebelumnya yang memuat keterangan mengenai: a) pos tarifI harmonized system; b) uraian Barang; c) kategori Barang; d) spesifikasi teknis Barang; e) jumlah/volurne dengan satuan yang sudah terstandar; dan 1) identitas pembeli;
  10. 6.rencana penyerapan Bahan Baku dan/ atau Bahan Penolong lokal Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya yang memuat keterangan mengenai: a) pos tarif'/ harmonized system; b) uraian Barang; c) standar mutu dan/ atau spesifikasi teknis Barang; d) identitas supplier, dan e) jurnlah/volume dengan satuan yang sudah terstandar; dan
  11. 7.realisasi penyerapan Bahan Baku dan/ atau Bahan Penolong lokal Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya tahun sebelumnya yang memuat keterangan mengenai: a) pos tarif / harmonized system;

Pasal 9

Perrnohonan penerbitan Pertimbangan Teknis oleh Perusahaan Non Industri pemilik API-Usebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dilakukan dengan:

a.melakukan pengisian:
1. 1.rencana Impor yang memuat keterangan mengenai: a) pos tarif'/ harmonized system; b) uraian Barang; c) standar mutu dan Iatau spesifikasi teknis Barang; d) identitas supplier, dan e) jumlah/volume dengan satuan yang sudah terstandar; dan
b.mengunggah dokumen berupa:
1. 1.Perizinan Berusaha;
2. 2.kontrak kerja sarna atau kontrak penjualan dengan Pelaku Usaha pengguna akhir yang telah terdaftar di SIINas dan telah melaporkan kegiatan us aha sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang mernuat uraian Barang, jumlah Barang, dan tujuan penggunaanya bagi Perusahaan Non Industri pemilik API-P yang bergerak di bidang jasa;
3. 3.rekapitulasi kontrak kerja sarna bermeterai;
4. 4.mill test certificate Baja Paduan yang telah diimpor pada tahun sebelumnya berdasarkan laporan realisasi Impor bagi Perusahaan Non Industri pernilik API-P yang akan melakukan Impor Baja Paduan;
5. 5.surat pernyataan bermeterai mengenai spesifikasi teknis Barang bagi Perusahaan Non Industri pemilik API-P yang akan melakukan Impor Baja Paduan; dan
6. 6.surat pemyataan bermeterai mengenai kebenaran data dan dokumen serta menggunakan, memanfaatkan, dan I atau mendistribusikan Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya yang diimpor berdasarkan peruntukannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1, angka 4, dan angka 5 dikecualikan bagi Perusahaan Non Industri pemilik API-P yang bergerak di bidang jasa.
(3)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 sarnpai dengan angka 5 dikecualikan bagi Perusahaan Non Industri pemilik API-P yang merupakan kontraktor kontrak kerja sarna minyak dan gas bumi.
(4)Perusahaan Non Industri pemilik API-P yang merupakan kontraktor kontrak kerja sarna minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengunggah dokumen persetujuan rencana Impor Barang yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral. b) uraian Barang; c) standar mutu danj atau spesifikasi teknis Barang; d) jumlah/volume dengan satuan yang sudah terstandar; e) negara muat Barang; 1) pelabuhan tujuan untuk 1 (satu) pos tarif j harmonized system; dan g) waktu pemasukan;

2.realisasi Impor tahun sebelumnya yang memuat keterangan mengenai: a) nomor surat permohonan sesuai dengan SINSW b) nomor dan tanggal permohonan Pertimbangan Teknis; c) nomor dan tanggal Persetujuan Impor dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan; d) nomor dan tanggal pemberitahuan Impor Barang; e) negara muat Barang; 1) pos tarifj harmonized system; g) uraian Barang; h) standar mutu danj atau spesifikasi teknis Barang; i) jumlahjvolume dengan satuan yang sudah terstandar; dan j) pelabuhan tujuan untuk 1 (satu) pos tariff harmonized system;
3.rene ana distribusi domestik yang memuat keterangan mengenai: a) pos tariff harmonized. system; b) uraian Barang; c) standar mutu danj atau spesifikasi teknis Barang; d) jumlahjvolume dengan satuan yang sudah terstandar; dan e) identitas pembeli; dan
4.realisasi distribusi domestik tahun sebelumnya yang memuat keterangan mengenai: a) pos tarifj harmonized system; b) uraian Barang; c) standar mutu danj atau spesifikasi teknis Barang; d) jumlah/volume dengan satuan yang sudah terstandar; dan e) identitas pembeli; dan

b.mengunggah dokumen berupa:
1. 1.Perizinan Berusaha;
2. 2.mill test certificate Baja Paduan yang telah diimpor pada tahun sebelumnya berdasarkan laporan realisasi Impor bagi Perusahaan Non Industri pemilik API-U yang akan melakukan Impor Baja Paduan;
3. 3.kontrak kerja sarna atau kontrak penjualan dengan Pelaku Usaha pengguna akhir yang telah terdaftar di SIINas dan telah melaporkan kegiatan usaha sesuai Pasal 10 Permohonan penerbitan Pertimbangan Teknis PPBB yang akan melakukan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e dilakukan dengan:
a.rnelakukan pengisian:
1. 1.rencana Impor yang memuat keterangan mengenai: a) pos tarif j harmonized system; b) uraian Barang; c) standar mutu danj atau spesifikasi teknis Barang; d) jumlahjvolurne dengan satuan yang sudah terstandar; e) negara muat Barang; f) pelabuhan tujuan untuk 1 (satu) pos tarifj harmonized system; dan g) waktu pemasukan;
2. 2.realisasi Impor tahun sebelurnnya yang memuat keterangan mengenai: a) nomor surat permohonan sesuai dengan SINSW; b) nomor dan tanggal permohonan Pertimbangan Teknis; c) nomor dan tanggal Persetujuan Impor dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan; d) nomor dan tanggal pemberitahuan Impor Barang; e) negara muat Barang; f) pos tarifj harmonized system; g) uraian Barang; h) stan dar mutu danj atau spesifikasi teknis Barang; i) jumlahjvolume dengan satuan yang sudah terstandar; dan j) pelabuhan tujuan un tuk 1 (satu) pos tariff harmonized system;
3. 3.rencana distribusi domestikyang memuat keterangan rnengenai: a) pos tarifj harmonized system dengan ketentuan yang berlaku yang memuat uraian Barang, jumlah Barang, dan tujuan penggunaanya;
4. 4.rekapitulasi kontrak kerja sama bermeterai;
5. 5.penjelasan teknis mengenai tujuan penggunaan Barang yang akan diimpor dilengkapi dengan gambar pendukungnya paling sedikit berupa alur proses produksi dan gambar Barang;
6. 6.surat pernyataan bermeterai mengenai spesifikasi teknis Barang bagi Perusahaan Non Industri pemilik API-Uyang akan melakukan lmpor Baja Paduan; dan
7. 7.surat pemyataan bermeterai mengenai kebenaran data dan dokumen serta menggunakan, memanfaatkan, danj atau mendistribusikan Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya yang diimpor berdasarkan peruntukannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

(1)Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sarnpai dengan Pasal 10 diterima secara lengkap, Direktur Jenderal menugaskan Direktur untuk

Pasal 11

Ketentuan melarnpirkan kontrak kerja sarna atau kontrak penjualan dengan Pelaku Usaha pengguna akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b angka 3 dikecualikan bagi Perusahaan Non Industri pemilikAPI-Uyang akan mengimpor Produk Turunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteriini. b) uraian Barang; c) standar mutu danl atau spesifikasi teknis Barang; d) jumlah/volume dengan satuan yang sudah terstandar; dan e) identitas pembeli;dan 4: realisasi distribusi domestik tahun sebelumnya yang memuat keterangan mengenai: a) kategori Barang; b) uraian Barang; c) standar mutu dan/ atau spesifikasi teknis Barang; d) jumlah/volume dengan satuan yang sudah terstandar; dan e) identitas pembeli;dan

b.mengunggah dokumen berupa:
1. 1.PerizinanBerusaha;
2. 2.penetapan sebagai PPBB;
3. 3.mill test certificate Baja Paduan yang telah diimpor pada tahun sebelumnya berdasarkan laporan realisasi Impor bagi PPBB yang akan melakukan Impor Baja Paduan;
4. 4.kontrak kerja sarna atau kontrak penjualan dengan Pelaku Usaha yang berstatus IKM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memuat uraian Barang, jumlah Barang, dan tujuan penggunaanya;
5. 5.rekapitulasi kontrak kerja sarna bermeterai;
6. 6.penjelasan teknis mengenai tujuan penggunaan Barang yang akan diimpordilengkapidengan gambar pendukungnya paling sedikit berupa alur proses produksi dan garnbar Barang;
7. 7.surat pernyataan bermeterai mengenai spesifikasi teknis Barang bagiPPBByang akan melakukan Impor Baja Paduan; dan
8. 8.surat pemyataan bermeterai mengenai kebenaran data dan dokumen serta menggunakan, memanfaatkan, danl atau mendistribusikan Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya yang diimpor berdasarkan peruntukannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

(1)Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1)huruf a hanya dapat diterbitkan paling banyak 1 (satu) kali untuk 1 (satu) tahun takwim.

Pasal 14

(1)Dalamjangka waktu paling lama 5 (lima)hari kerja setelah permohonan penerbitan Pertimbangan Teknis dinyatakan lengkap dan sesuai, Direktur Jenderal menerbitkan:
1. a.Pertimbangan Teknis; atau
2. b.penolakan PertirobanganTeknis.
(2)Penerbitan Pertimbangan Teknis atau penolakan Pertimbangan Teknis dilakukan oleh Direktur Jenderal dengan mempertirobangkan:
1. a.kebutuhan Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya dari Pelaku Usaha;
2. b.penyerapan lokal Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya dari Pelaku Usaha;
3. c.realisasi Impordan/ atau produksi dari Pelaku Usaha; dau/atau
4. d.neraca penyediaan dan permintaan Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya nasional.
(3)PertimbanganTeknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat rincian data dan informasi mengenai:
1. a.identitas Pelaku Usaha;
2. b.pos tariff harmonized system Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya yang akan diimpor;
3. c.uraian barang, jumlah dan satuan barang, dan spesifikasi teknis Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya yang akan diimpor;
4. d.negara muat Barang;
5. e.pelabuhan tujuan Impor;
6. f.tanggal penerbitan dan masa berlaku Pertirobangan Teknis; dan
7. g.nama dan jabatan pejabat yang menerbitkan PertirobanganTeknis.

Pasal 13

(1)Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 10 tidak sesuai, permohonan penerbitan Pertirobangan Teknis dikembalikan kepada Pelaku Usaha untuk dilakukan perbaikan.
(2)Dalam hal Pelaku Usaha tidak memperbaiki permohonan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan ditolak secara otomatis. melakukan verifikasikesesuaian data dan dolrumen yang diajukan.
(2)Dalam melakukan verifikasi kesesuaian data dan dokumen yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)Direktur dapat melakukan pemeriksaan kondisi di lapangan.
(3)Pemeriksaan kondisi di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara luring atau secara daring.

Pasal 18

(1)Perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a meliputi:
1. a.identitas Pelaku Usaha berupa perubahan nama danjatau alamat tempat kedudukan Pelaku Usaha;
2. b.pos tarifj harmonized system Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya yang akan diimpor;
3. c.uraian barang, jumlah dan satuan barang, dan spesifikasi teknis Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya yang akan diimpor;
4. d.negara muat Barang; danl atau
5. e.pelabuhan tujuan Impor.
(2)Perubahan pos tarifj harmonized system sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat dilakukan selama masih terdapat alokasi kebutuhan Impor yang belum direalisasi.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…