DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 10 Tahun 2023

Nomor: 10
Tahun: 2023
Ditetapkan: 7 Juli 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Kementerian Perindustrian

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Peraturan Menteri ini mengatur tentang ketentuan umum, SIH dan sertifikasi industri hijau

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk mewujudkan industri hijau dalam proses produksi pada industri batik yang menggunakan sumber daya air yang besar dan bahan baku yang berdampak pada lingkungan, perlu mengatur kembali standar industri hijau untuk industri batik;
b.bahwa Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 39 Tahun 2019 ten tang Standar Industri Hijau untuk Industri Batik sudah tidak sesuai dengan perkembangan industri sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 ayat (1) Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2014 ten tang Perindustrian, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Standar Industri Hijau untuk Industri Batik;

1.Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan lndustri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220);
5.Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254);
6.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 51/M-IND/ PER/6/2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Industri Hijau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 854); Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 39 Tahun 2018 tentang Tata Cara Sertifikasi Industri Hijau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1775); Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 384); 7. 8. MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG STANDAR INDUSTRI HIJAU UNTUK INDUSTRI BATIK.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: Industri Hijau adalah industri yang dalam proses efisiensi dan 1. produksinya mengutamakan upaya efektivitas penggunaan berkelanjutan sehingga mampu pembangunan industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Standar Industri Hijau yang selanjutnya disingkat SIH adalah standar untuk mewujudkan Industri Hijau yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang perindustrian. Industri Batik adalah industri dengan kode Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia mencakup usaha pembatikan, baik yang dilakukan dengan tulis, cap, maupun kombinasi antara cap dan tulis, melalui tahapan persiapan kain, pelekatan malam (lilin batik), pewarnaan, pelepasan malam (lilin batik), dan penyempurnaan. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. daya secara menyelaraskan sumber 2. urusan 3. 13134 yangBaku 4.

Pasal 2

SIH untuk Industri Batik digunakan sebagai pedoman bagi perusahaan industri untuk menerapkan Industri Hijau.

(2)SIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiriatas:
1. a.ruang lingkup;
2. b.acuan;
3. c.defmisi;
4. d.simbol dan singkatan istilah;
5. e.persyaratan teknis;
6. f.persyaratan manajemen; dan
7. g.bagan alir.
(3)SIH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(1)Menetapkan lndustriHijau(SeritaNegaraRepublikIndonesia Tahun2015Nomor 854); 7.PeraturanMenteriPerindustrianNomor39Tahun 2018tentang TataCara SertifikasiIndustriHijau (Berita NegaraRepublikIndonesia Tahun2018Nomor 1775); 8.PeraturanMenteriPerindustrianNomor8Tahun2023 tentangOrganisasi dan TataKerjaKementerian Perindustrian(Berita NegaraRepublikIndonesia Tahun2023Nomor 384); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! PERINDUSTRIANTENTANG STANDARINDUSTRIHIJAUUNTUKINDUSTRIBATIK.

Pasal 1

DalamPeraturanMenteri iniyangdimaksuddengan: 1.IndustriHijauadalah industriyang dalam proses produksinya mengutamakan upayaefisiensidan efektivitaspenggunaan sumberdaya secara berkelanjutansehinggamampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelestarianfungsi lingkungan hidup serta dapatmemberikan manfaat bagimasyarakat. 2.Standar lndustriHijauyangselanjutnya disingkatSIH adalah standar untukmewujudkan IndustriHijau yangditetapkanolehmenteri yang menyelenggarakan urusanpemerintahandibidangperindustrian. 3.IndustriBatikadalah industri dengankode Klasifikasi Baku LapanganUsahaIndonesia13134yang mencakupusahapembatikan, baik yang dilakukan dengan tulis, cap,maupunkombinasiantaracap dan tulis, melaluitahapan persiapankain, pelekatan malam(lilinbatik),pewarnaan, pelepasan malam(lilin batik),dan penyempurnaan. 4.Menteriadalah menteri yang menyelenggarakan urusanpemerintahandibidangperindustrian.

Pasal 2

(1)SIHuntukIndustriBatik digunakan sebagai pedoman bagiperusahaan industriuntukmenerapkan Industri Hijau.
(2)SIHsebagaimana dimaksud pada ayat(1)terdiri atas: a.ruang lingkup; b.acuan; c.definisi;
1. d.simbol dan singkatan istilah; e.persyaratan teknis; f.persyaratan manajemen; dan g.bagan alir.
(3)SIHsebagaimana dimaksud pada ayat(2)tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

(1)Perusahaan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat mengajukan sertifikasi Industri Hijau.
(2)Tata cara sertifikasi Industri Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Dalam hal diperlukan, Menteri dapat melakukan pengkajian terhadap SIH untuk Industri Batik yang telah ditetapkan.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

a.sertifikat Industri Hijau yang telah diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 39 Tahun 2019 tentang Standar Industri Hijau untuk Industri Batik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1332) dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir;
b.audit surveilans terhadap perusahaan industri yang telah memperoleh sertifikat Industri Hijau berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 39 Tahun 2019 tentang Standar Industri Hijau untuk Industri Batik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1332) dan masih berlaku, dilaksanakan dengan mengacu kepada SIH yang diatur dalam Peraturan Menteri ini; dan
c.permohonan penerbitan sertifikat Industri Hijau berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 39 Tahun 2019 tentang Standar Industri Hijau untuk Industri Batik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1332) yang diajukan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, diproses dengan mengacu kepada SIH yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 39 Tahun 2019 tentang Standar Industri Hijau untuk Industri Batik (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1332), dicabutdan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 3

(1)Perusahaan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat mengajukan sertifikasi Industri Hijau.
(2)Tata cara sertifikasi Industri Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…