DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 10 Tahun 2024

Nomor: 10
Tahun: 2024
Ditetapkan: 19 April 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 49

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, penerbitan pertimbangan teknis dan pertimbangan teknis perubahan, tata cara penerbitan rekomendasi, pelaporan, pemantauan dan evaluasi, sanksi, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk mendukung stabilitas industri ban nasional serta meningkatkan kualitas produk ban dalam negeri dan penggunaan ban dari dalam negeri sebagai bahan baku dan/ atau bahan penolong untuk keperluan industri, bahan baku dan Zatau bahan penolong untuk digunakan selain keperluan industri, dan barang konsumsi, perlu mengatur tata cara penerbitan pertimbangan teknis dan rekomendasi atas impor komoditas dimaksud;
b.bahwa Peraturan Menteri Perinduserian Nomor 01 /M- IND/PER/l/2017 tentang Tata Cara Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Impor Ban sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 31 Tahun 2019 sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan k¬ bytuhan masyarakat sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Tata Cara Penerbitan Pertimbangan Teknis dan Rekomendasi Impor Ban; MENTERIPERINDUSTRIANREPUBLIKINDONESIA, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA Mengingat Menimbang PERATURANMENTERI PERINDUSTRIANREPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG TATACARAPENERBITANPERTIMBANGANTEKNIS DAN REKOMENDASI IMPOR BAN MENTER! PERINDUSTRIANREPUBLIK INDONESIA MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PENERBITAN PERTIMBANGAN TEKNIS DAN REKOMENDASI IMPOR BAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk mendukung stabilitas industri ban nasional serta meningkatkan kualitas produk ban daJam negeri dan penggunaan ban dari dalam negeri sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong untuk keperluan industri, bahan baku dan/atau bahan penolong untuk digunakan selain keperluan industri, dan barang konsumsi, perlu mengatur tata pertimbangan teknis dan rekomendasi atas impor komoditas dimaksud; bahwa Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 01/M IND/PER/1/2017 tentang Tata Rekomendasi Persetujuan Impor Ban sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 31 Tahun 2019 sudah tidak penerbitan cara b. Cara Penerbitan sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbanganc. sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Tata Cara Penerbitan Pertimbangan Teknis dan Rekomendasi Impor Ban; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 2. 3. tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Keija Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6891);
5.Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254);
6.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45 Tahun 2020 tentang Jenis Industri Binaan Unit Organisasi di Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1308);
7.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 384);
8.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 981) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG TATA CARA PENERBITAN PERTIMBANGAN TEKNIS DAN REKOMENDASI IMPOR BAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Ban adalah bagian penting dari kendaraan yang diproduksi dari campuran karet alam dan/atau karet sintetis yang terpasang dan/atau tidak terpasang pada pelek.
2.Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
3.Persetujuan Impor adalah persetujuan yang digunakan sebagai perizinan di bidang Impor.
4.Pertimbangan Teknis adalah surat pertimbangan yang digunakan sebagai persyaratan untuk mendapatkan Persetujuan Impor Ban.
5.Surat Keterangan adalah surat yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan untuk pengecualian Impor atas barang yang dibatasi Impor dengan tujuan tidak dilakukan untuk kegiatan usaha.
6.Rekomendasi adalah surat yang digunakan sebagai persyaratan untuk mendapat Surat Keterangan atas Impor Ban.
7.Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
8.Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9.Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disebut KBLI adalah kode klasifikasi 5 (lima) digit yang diatur oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
10.Perusahaan Industri adalah Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang industri yang berkedudukan di Indonesia.
11.Perusahaan Non Industri adalah Pelaku Usaha yang bergerak di luar bidang usaha industri manufaktur dan jasa industri yang berkedudukan di Indonesia.
12.Angka Pengenal Importir Produsen yang selanjutnya disebut API-P adalah tanda pengenal sebagai importir yang hanya diberikan kepada importir yang melakukan Impor barang tertentu untuk dipergunakan sendiri sebagai barang modal, bahan baku, bahan penolong, dan/atau bahan untuk mendukung proses produksi.
13.Angka Pengenal Importir Umum yang selanjutnya disebut API-U adalah tanda pengenal sebagai importir yang hanya diberikan kepada importir yang melakukan Impor barang tertentu untuk tujuan diperdagangkan atau dipindahtangankan.
14.Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong Ban yang selanjutnya disebut PPBB adalah badan usaha yang menyediakan bahan baku dan/atau bahan penolong untuk memenuhi kebutuhan bahan baku dan/atau bahan penolong bagi industri kecil dan industri menengah.
15.Industri Kecil dan Industri Menengah yang selanjutnya disebut IKM adalah Perusahaan Industri yang memenuhi kriteria usaha kecil atau menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16.Laporan Hasil Verifikasi IKM yang selanjutnya disebut LHVIKM adalah dokumen yang memuat hasil pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian data, kemampuan produksi, serta kebutuhan IKM atas Ban yang diimpor melalui PPBB dalam rangka penyusunan kebutuhan dan pasokan Ban.
17.Pemberitahuan Pabean Impor adalah pernyataan yang dibuat oleh orang perseorangan atau badan hukum dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean Impor dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.
18.Perwakilan Resmi adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berfungsi sebagai perwakilan produsen di luar negeri di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
19.Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian.
20.Sistem Informasi Industri Nasional yang selanjutnya disebut SIINas adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan, serta penyebarluasan data dan/atau informasi industri.
21.Sistem Indonesia National Single Window yang selanjutnya disingkat SINSW adalah sistem elektronik yang mengintegrasikan sistem dan/atau informasi berkaitan dengan proses penanganan dokumen kepabeanan, dokumen kekarantinaan, dokumen perizinan, dokumen kepelabuhanan/kebandarudaraan, dan dokumen lain, yang terkait dengan ekspor dan/atau Impor, yang menjamin keamanan data dan informasi serta memadukan alur dan proses informasi antar sistem internal secara otomatis.
22.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
23.Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pembinaan industri Ban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24.Direktur adalah pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pembinaan industri Ban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 2

(1)Pelaku Usaha dapat mengimpor Ban setelah memperoleh Persetujuan Impor dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
(2)Ban yang dapat diimpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan daftar pos tarif/harmonized system dan uraian barang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

(1)Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1)meliputi:
1. a.Perusahaan Industri;
2. b.Perusahaan Non Industri pemilik API-P;
3. c.Perusahaan Non Industri pemilik API-U; dan
4. d.PPBB.
(2)Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a melakukan Impor Ban untuk digunakan sebagai:
1. a.bahan baku dan/atau bahan penolong produksinya sendiri; atau
2. b.barang komplementer, barang untuk keperluan tes pasar, dan/atau pelayanan purna jual.
(3)Perusahaan Non Industri pemilik API-P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melakukan Impor Ban untuk digunakan sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong kegiatan usahanya sendiri.
(4)Perusahaan Non Industri pemilik API-U sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melakukan Impor Ban untuk digunakan sebagai:
1. a.bahan baku dan/atau bahan penolong bagi Perusahaan Industri;
2. b.bahan baku dan/atau bahan penolong bagi Perusahaan Non Industri pemilik API-P; dan/atau
3. c.barang konsumsi.
(5)Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a atau Perusahaan Non Industri pemilik API-P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dapat melakukan Impor Ban sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong dengan pos tarif/harmonized system yang sama apabila telah dilakukan Impor Ban melalui Perusahaan Non Industri pemilik API-U sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam 1 (satu) tahun takwim.
(6)PPBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d melaksanakan Impor Ban untuk digunakan sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong bagi IKM yang tidak dapat melaksanakan Impor sendiri.

BAB II

PENERBITAN PERTIMBANGAN TEKNIS DAN PERTIMBANGAN TEKNIS PERUBAHAN

Pasal 4

(1)Untuk memperoleh Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pelaku Usaha harus memiliki Pertimbangan Teknis yang diterbitkan oleh Menteri.
(2)Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat dilakukan perubahan.
(3)Menteri mendelegasikan kewenangan penerbitan Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan Pertimbangan Teknis perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Direktur Jenderal.

Pasal 5

(1)Untuk dapat mengajukan permohonan penerbitan Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 4 ayat (1):
1. a.Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a harus memenuhi ketentuan:
  1. 1.telah memenuhi komitmen Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
  2. 2.terdaftar di SIINas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  3. 3.telah menyampaikan data industri di SIINas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir;
2. b.Perusahaan Non Industri pemilik API-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b harus memenuhi ketentuan:
  1. 1.telah memenuhi komitmen Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
  2. 2.terdaftar di SIINas;
3. c.Perusahaan Non Industri pemilik API-U sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c harus memenuhi ketentuan:
  1. 1.telah memenuhi komitmen Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
  2. 2.terdaftar di SIINas; dan
  3. 3.telah menyampaikan laporan realisasi distribusi Ban tahun sebelumnya melalui SIINas setiap tanggal 1 Februari dan 1 Agustus; dan
4. d.PPBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d harus memenuhi ketentuan:
  1. 1.telah ditetapkan sebagai PPBB oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
  2. 2.terdaftar di SIINas; dan
  3. 3.telah menyampaikan laporan realisasi distribusi Ban tahun sebelumnya melalui SIINas setiap tanggal 1 Februari dan 1 Agustus.
(2)Kewajiban penyampaian data industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3, dikecualikan bagi Perusahaan Industri yang belum memasuki periode penyampaian laporan realisasi produksi.
(3)Kewajiban penyampaian laporan realisasi distribusi Ban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 3 dan huruf d angka 3, dikecualikan bagi Perusahaan Non Industri pemilik API-U atau PPBB yang belum pernah melakukan Impor Ban.
(4)Dalam hal Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengimpor Ban yang telah diberlakukan SNI secara wajib, Pelaku Usaha harus memenuhi ketentuan SNI yang diberlakukan secara wajib.

Pasal 6

Pelaku Usaha mengajukan permohonan penerbitan Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) kepada Direktur Jenderal secara elektronik melalui SINSW yang diteruskan ke SIINas.

Pasal 7

Permohonan penerbitan Pertimbangan Teknis oleh Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dilakukan dengan:

a.melakukan pengisian paling sedikit:
1. 1.identitas Perusahaan Industri;
2. 2.realisasi produksi tahun sebelumnya yang memuat keterangan mengenai: a) pos tarif/harmonized system barang hasil produksi; b) uraian barang hasil produksi; dan c) jumlah barang hasil produksi dengan satuan unit;
3. 3.rencana produksi 1 (satu) tahun ke depan yang memuat keterangan mengenai: a) pos tarif/harmonized system barang hasil produksi; b) uraian barang hasil produksi; dan c) jumlah barang hasil produksi dengan satuan unit;
4. 4.realisasi Impor tahun sebelumnya yang memuat keterangan mengenai: a) nomor dan tanggal Persetujuan Impor dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan; b) nomor dan tanggal Pemberitahuan Pabean Impor; c) negara asal; d) pos tarif/harmonized system; e) uraian barang; f) jumlah dalam satuan piece; dan g) pelabuhan tujuan untuk setiap pos tarif/harmonized system;
5. 5.rencana Impor yang memuat keterangan mengenai: a) pos tarif/harmonized system; b) uraian barang; c) tipe Ban; d) merek Ban; e) ukuran Ban; f) jumlah dalam satuan piece; g) negara asal; dan h) pelabuhan tujuan untuk setiap pos tarif/harmonized system;
6. 6.rencana penyerapan Ban lokal yang memuat keterangan mengenai: a) pos tarif/harmonized system; b) uraian barang; c) tipe Ban; d) merek Ban; e) ukuran Ban; f) identitas pemasok; dan g) jumlah dalam satuan piece; dan
7. 7.realisasi penyerapan Ban lokal tahun sebelumnya yang memuat keterangan mengenai: a) pos tarif/harmonized system; b) uraian barang; c) tipe Ban; d) merek Ban; e) ukuran Ban; f) identitas pemasok; dan g) jumlah dalam satuan piece; dan
b.mengunggah dokumen paling sedikit berupa:
1. 1.Perizinan Berusaha;
2. 2.Persetujuan Impor tahun sebelumnya;
3. 3.akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir;
4. 4.surat pernyataan bermeterai tidak memindahtangankan dan/atau memperjualbelikan Ban yang diimpor sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong kepada pihak lain;
5. 5.dokumen bukti pemenuhan SNI bagi Ban yang diberlakukan SNI secara wajib atau bukti pengecualian pemberlakuan SNI secara wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
6. 6.surat pernyataan bermeterai mengenai kebenaran data dan/atau dokumen yang disampaikan.

Pasal 8

Permohonan penerbitan Pertimbangan Teknis oleh Perusahaan Non Industri pemilik API-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dilakukan dengan:

a.melakukan pengisian paling sedikit:
1. 1.identitas Perusahaan Non Industri pemilik API-P;
2. 2.realisasi penggunaan Ban tahun sebelumnya yang memuat keterangan mengenai: a) pos tarif/harmonized system; b) uraian barang; c) tipe Ban; d) merek Ban; e) ukuran Ban; f) masa pakai Ban dalam satuan bulan; g) jenis alat berat dan/atau kendaraan; h) jumlah alat berat dan/atau kendaraan; i) jumlah Ban tiap alat berat dan/atau kendaraan; dan j) jumlah kebutuhan Ban;
3. 3.rencana penggunaan Ban yang memuat keterangan mengenai: a) pos tarif/harmonized system; b) uraian barang; c) tipe Ban; d) merek Ban; e) ukuran Ban; f) masa pakai Ban dalam satuan bulan; g) jenis alat berat dan/atau kendaraan; h) jumlah alat berat dan/atau kendaraan; i) jumlah Ban tiap alat berat dan/atau kendaraan; dan j) jumlah kebutuhan Ban;
4. 4.realisasi Impor tahun sebelumnya yang memuat keterangan mengenai: a) nomor dan tanggal Persetujuan Impor dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan; b) nomor dan tanggal Pemberitahuan Pabean Impor; c) negara asal; d) pos tarif/harmonized system; e) uraian barang; f) jumlah dalam satuan piece; dan g) pelabuhan tujuan untuk setiap pos tarif/harmonized system;
5. 5.rencana Impor yang memuat keterangan mengenai: a) pos tarif/harmonized system; b) uraian barang; c) tipe Ban; d) merek Ban; e) ukuran Ban; f) jumlah dalam satuan piece; g) negara asal; dan h) pelabuhan tujuan untuk setiap pos tarif/harmonized system;
6. 6.rencana penyerapan Ban lokal yang memuat keterangan mengenai: a) pos tarif/harmonized system; b) uraian barang; c) tipe Ban; d) merek Ban; e) ukuran Ban; f) identitas pemasok; dan g) jumlah dalam satuan piece; dan
7. 7.realisasi penyerapan Ban lokal tahun sebelumnya yang memuat keterangan mengenai: a) pos tarif/harmonized system; b) uraian barang; c) tipe Ban; d) merek Ban; e) ukuran Ban; f) identitas pemasok; dan g) jumlah dalam satuan piece; dan
b.mengunggah dokumen paling sedikit berupa:
1. 1.Perizinan Berusaha;
2. 2.Persetujuan Impor tahun sebelumnya;
3. 3.akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir;
4. 4.bukti kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat dan/atau kendaraan;
5. 5.perjanjian kerja sama antara Perusahaan Non Industri pemilik API-P dengan pemberi kerja bagi Perusahaan Non Industri pemilik API-P yang bergerak di bidang jasa pertambangan atau logistik;
6. 6.surat pernyataan bermeterai tidak memindahtangankan dan/atau memperjualbelikan Ban yang diimpor sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong kepada pihak lain;
7. 7.dokumen bukti pemenuhan SNI bagi Ban yang diberlakukan SNI secara wajib atau bukti pengecualian pemberlakuan SNI secara wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
8. 8.surat pernyataan bermeterai mengenai kebenaran data dan/atau dokumen yang disampaikan.

Pasal 9

(1)Permohonan penerbitan Pertimbangan Teknis oleh Perusahaan Non Industri pemilik API-U yang melakukan Impor Ban untuk digunakan sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong bagi Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a dilakukan dengan:
1. a.melakukan pengisian paling sedikit:
  1. 1.identitas Perusahaan Non Industri pemilik API- U;
  2. 2.rencana Impor yang memuat keterangan mengenai: a) pos tarif/harmonized system; b) uraian barang; c) tipe Ban; d) merek Ban; e) ukuran Ban; f) jumlah dalam satuan piece; g) negara asal; dan h) pelabuhan tujuan untuk setiap pos tarif/harmonized system;
  3. 3.realisasi Impor tahun sebelumnya yang memuat keterangan mengenai: a) nomor dan tanggal Persetujuan Impor dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan; b) nomor dan tanggal Pemberitahuan Pabean Impor; c) negara asal; d) pos tarif/harmonized system; e) uraian barang; f) jumlah dalam satuan piece; dan g) pelabuhan tujuan untuk setiap pos tarif/harmonized system;
  4. 4.rencana distribusi yang memuat keterangan mengenai: a) pos tarif/harmonized system; b) uraian barang; c) tipe Ban; d) merek Ban; e) ukuran Ban; f) jumlah dalam satuan piece; dan g) identitas Perusahaan Industri yang memiliki kontrak kerja sama dan kontrak jual beli dengan Perusahaan Non Industri pemilik API-U;
  5. 5.realisasi distribusi tahun sebelumnya yang memuat keterangan mengenai: a) pos tarif/harmonized system; b) uraian barang; c) tipe Ban; d) merek Ban; e) ukuran Ban; f) jumlah dalam satuan piece; dan g) identitas Perusahaan Industri yang memiliki kontrak kerja sama dan kontrak jual beli dengan Perusahaan Non Industri pemilik API-U;
  6. 6.rencana penyerapan Ban lokal dari setiap Perusahaan Industri yang memiliki kontrak kerja sama dan kontrak jual beli dengan Perusahaan Non Industri pemilik API-U yang memuat keterangan mengenai: a) pos tarif/harmonized system; b) uraian barang; c) tipe Ban; d) merek Ban; e) ukuran Ban; f) identitas pemasok; dan g) jumlah dalam satuan piece;
  7. 7.realisasi penyerapan Ban lokal tahun sebelumnya dari setiap Perusahaan Industri yang memiliki kontrak kerja sama dan kontrak jual beli dengan Perusahaan Non Industri pemilik API-U yang memuat keterangan mengenai: a) pos tarif/harmonized system; b) uraian barang; c) tipe Ban; d) merek Ban; e) ukuran Ban; f) identitas pemasok; dan g) jumlah dalam satuan piece;
  8. 8.realisasi produksi tahun sebelumnya dari setiap Perusahaan Industri yang memiliki kontrak kerja sama dan kontrak jual beli dengan Perusahaan Non Industri pemilik API-U yang memuat keterangan mengenai: a) pos tarif/harmonized system barang hasil produksi; b) uraian barang hasil produksi; dan c) jumlah barang hasil produksi dengan satuan unit;
  9. 9.rencana produksi 1 (satu) tahun ke depan dari setiap Perusahaan Industri yang memiliki kontrak kerja sama dan kontrak jual beli dengan Perusahaan Non Industri pemilik API-U yang memuat keterangan mengenai: a) pos tarif/harmonized system barang hasil produksi; b) uraian barang hasil produksi; dan c) jumlah barang hasil produksi dengan satuan unit; dan
  10. 10.jumlah stok terkini Ban yang memuat keterangan mengenai : a) pos tarif/harmonized system; b) uraian barang; c) tipe Ban; d) merek Ban; e) ukuran Ban; dan f) jumlah stok dalam satuan piece; dan
2. b.mengunggah dokumen paling sedikit berupa:
  1. 1.Perizinan Berusaha di bidang perdagangan besar dengan KBLI 45301 (empat lima tiga nol satu), 45401 (empat lima empat nol satu), 45405 (empat lima empat nol lima), 46530 (empat enam lima tiga nol), 46591 (empat enam lima sembilan satu), dan/atau 46593 (empat enam lima sembilan tiga);
  2. 2.Persetujuan Impor tahun sebelumnya;
  3. 3.akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir;
  4. 4.perjanjian jual beli dan/atau rencana penjualan antara Perusahaan Non Industri pemilik API-U dan Perusahaan Industri;
  5. 5.surat penunjukan sebagai importir dari pemilik merek atau produsen di luar negeri yang ditandasahkan oleh notaris publik negara setempat dan atase perdagangan atau pejabat diplomatik di bidang ekonomi/konsuler di negara setempat;
  6. 6.dokumen bukti pemenuhan SNI bagi Ban yang diberlakukan SNI secara wajib atau bukti pengecualian pemberlakuan SNI secara wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
  7. 7.surat pernyataan bermeterai mengenai kebenaran data dan/atau dokumen yang disampaikan; dan
  8. 8.surat pernyataan bermeterai yang memuat rekapitulasi data perjanjian jual beli dan/atau rencana penjualan.
(2)Permohonan penerbitan Pertimbangan Teknis oleh Perusahaan Non Industri pemilik API-U yang melakukan Impor Ban untuk digunakan sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong bagi Perusahaan Non Industri pemilik API-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(4)huruf b dilakukan dengan:
1. a.melakukan pengisian paling sedikit:
  1. 1.identitas Perusahaan Non Industri pemilik API- U;
  2. 2.rencana Impor yang memuat keterangan mengenai: a) pos tarif/harmonized system; b) uraian barang; c) tipe Ban; d) merek Ban; e) ukuran Ban; f) jumlah dalam satuan piece; g) negara asal; dan h) pelabuhan tujuan untuk setiap pos tarif/harmonized system;
  3. 3.realisasi Impor tahun sebelumnya yang memuat keterangan mengenai: a) nomor dan tanggal Persetujuan Impor dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan; b) nomor dan tanggal Pemberitahuan Pabean Impor; c) negara asal; d) pos tarif/harmonized system; e) uraian barang; f) jumlah dalam satuan piece; dan g) pelabuhan tujuan untuk setiap pos tarif/harmonized system;
  4. 4.rencana distribusi yang memuat keterangan mengenai: a) pos tarif/harmonized system; b) uraian barang; c) tipe Ban; d) merek Ban; e) ukuran Ban; f) jumlah dalam satuan piece; dan g) identitas Perusahaan Non Industri pemilik API-P yang memiliki kontrak kerja sama dan kontrak jual beli dengan Perusahaan Non Industri pemilik API-U;
  5. 5.realisasi distribusi tahun sebelumnya yang memuat keterangan mengenai: a) pos tarif/harmonized system; b) uraian barang; c) tipe Ban; d) merek Ban; e) ukuran Ban; f) jumlah dalam satuan piece; dan g) identitas Perusahaan Non Industri pemilik API-P yang memiliki kontrak kerja sama dan kontrak jual beli dengan Perusahaan Non Industri pemilik API-U;
  6. 6.rencana penyerapan Ban lokal dari setiap Perusahaan Non Industri pemilik API-P yang memiliki kontrak kerja sama dan kontrak jual beli dengan Perusahaan Non Industri pemilik API-U yang memuat keterangan mengenai: a) pos tarif/harmonized system; b) uraian barang; c) tipe Ban; d) merek Ban; e) ukuran Ban; f) identitas pemasok; dan g) jumlah dalam satuan piece; dan
  7. 7.realisasi penyerapan Ban lokal tahun sebelumnya dari setiap Perusahaan Non Industri pemilik API-P yang memiliki kontrak kerja sama dan kontrak jual beli dengan Perusahaan Non Industri pemilik API-U yang memuat keterangan mengenai: a) pos tarif/harmonized system; b) uraian barang; c) tipe Ban; d) merek Ban; e) ukuran Ban; f) identitas pemasok; dan g) jumlah dalam satuan piece; dan
  8. 8.realisasi penggunaan Ban tahun sebelumnya dari setiap Perusahaan Non Industri pemilik API-P yang memiliki kontrak kerja sama dan kontrak jual beli dengan Perusahaan Non Industri pemilik API-U yang memuat keterangan mengenai: a) pos tarif/harmonized system; b) uraian barang; c) tipe Ban; d) merek Ban; e) ukuran Ban; f) masa pakai Ban dalam satuan bulan; g) jenis alat berat dan/atau kendaraan; h) jumlah alat berat dan/atau kendaraan; i) jumlah Ban tiap alat berat dan/atau kendaraan; dan j) jumlah kebutuhan Ban; dan
  9. 9.rencana penggunaan Ban yang memuat keterangan mengenai: a) pos tarif/harmonized system; b) uraian barang; c) tipe Ban; d) merek Ban; e) ukuran Ban; f) masa pakai Ban dalam satuan bulan; g) jenis alat berat dan/atau kendaraan; h) jumlah alat berat dan/atau kendaraan; i) jumlah Ban tiap alat berat dan/atau kendaraan; dan j) jumlah kebutuhan Ban;
  10. 10.jumlah stok terkini Ban yang memuat keterangan mengenai: a) pos tarif/harmonized system; b) uraian barang; c) tipe Ban; d) merek Ban; e) ukuran Ban; f) jumlah stok dalam satuan piece; dan
2. b.mengunggah dokumen paling sedikit berupa:
  1. 1.Perizinan Berusaha di bidang perdagangan besar dengan KBLI 45301 (empat lima tiga nol satu), 45401 (empat lima empat nol satu), 45405 (empat lima empat nol lima), 46530 (empat enam lima tiga nol), 46591 (empat enam lima sembilan satu), dan/atau 46593 (empat enam lima sembilan tiga);
  2. 2.Persetujuan Impor tahun sebelumnya;
  3. 3.akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir;
  4. 4.perjanjian jual beli dan/atau rencana penjualan antara Perusahaan Non Industri pemilik API-U dengan Perusahaan Non Industri pemilik API-P;
  5. 5.surat penunjukan sebagai importir dari pemilik merek atau produsen di luar negeri yang ditandasahkan oleh notaris publik negara setempat dan atase perdagangan atau pejabat diplomatik di bidang ekonomi/konsuler di negara setempat;
  6. 6.dokumen bukti pemenuhan SNI bagi Ban yang diberlakukan SNI secara wajib atau bukti pengecualian pemberlakuan SNI secara wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
  7. 7.surat pernyataan bermeterai mengenai kebenaran data dan/atau dokumen yang disampaikan; dan
  8. 8.surat pernyataan bermeterai yang memuat rekapitulasi data perjanjian jual beli dan/atau rencana penjualan.
(3)Permohonan penerbitan Pertimbangan Teknis oleh Perusahaan Non Industri pemilik API-U yang melakukan Impor Ban untuk digunakan sebagai barang konsumsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf c dilakukan dengan:
1. a.melakukan pengisian paling sedikit:
  1. 1.identitas Perusahaan Non Industri pemilik API- U;
  2. 2.rencana Impor yang memuat keterangan mengenai: a) pos tarif/harmonized system; b) uraian barang; c) tipe Ban; d) merek Ban; e) ukuran Ban; f) jumlah dalam satuan piece; g) negara asal; h) pelabuhan tujuan untuk setiap pos tarif/harmonized system; dan
  3. 3.realisasi Impor tahun sebelumnya yang memuat keterangan mengenai: a) nomor dan tanggal Persetujuan Impor dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan; b) nomor dan tanggal pemberitahuan pabean Impor; c) negara asal; d) pos tarif/harmonized system; e) uraian barang; f) jumlah dalam satuan piece; dan g) pelabuhan tujuan untuk setiap pos tarif/harmonized system;
  4. 4.rencana distribusi yang memuat keterangan mengenai: a) pos tarif/harmonized system; b) uraian barang; c) tipe Ban; d) merek Ban; e) ukuran Ban; f) jumlah dalam satuan piece; dan g) identitas distributor;
  5. 5.realisasi distribusi tahun sebelumnya yang memuat keterangan mengenai: a) pos tarif/harmonized system; b) uraian barang; c) tipe Ban; d) merek Ban; e) ukuran Ban; f) jumlah dalam satuan piece; dan g) identitas distributor;
  6. 6.jumlah stok terkini Ban yang memuat keterangan mengenai: a) pos tarif/harmonized system; b) uraian barang; c) tipe Ban; d) merek Ban; e) ukuran Ban; dan f) jumlah stok dalam satuan piece; dan
2. b.mengunggah dokumen paling sedikit berupa:
  1. 1.Perizinan Berusaha di bidang perdagangan besar dengan KBLI 45301 (empat lima tiga nol satu), 45401 (empat lima empat nol satu), 45405 (empat lima empat nol lima), 46530 (empat enam lima tiga nol), 46591 (empat enam lima sembilan satu), dan/atau 46593 (empat enam lima sembilan tiga);
  2. 2.bukti kepemilikan atau perjanjian sewa kantor fisik dengan sisa waktu sewa paling singkat 1 (satu) tahun;
  3. 3.Persetujuan Impor tahun sebelumnya;
  4. 4.akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir;
  5. 5.perjanjian jual beli dan/atau rencana penjualan antara Perusahaan Non Industri pemilik API-U dan distributor;
  6. 6.sertifikat merek atas Ban yang akan diimpor yang diterbitkan oleh kementerian yang meyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
  7. 7.bukti pencatatan lisensi dan/atau surat penunjukan dari pemilik merek kepada Perwakilan Resmi yang diterbitkan oleh kementerian yang meyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
  8. 8.surat penunjukan sebagai importir dari pemilik merek atau produsen di luar negeri yang ditandasahkan oleh notaris publik negara setempat dan atase perdagangan atau pejabat diplomatik di bidang ekonomi/konsuler di negara setempat;
  9. 9.dokumen bukti pemenuhan SNI bagi Ban yang diberlakukan SNI secara wajib atau bukti pengecualian pemberlakuan SNI secara wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
  10. 10.surat pernyataan bermeterai mengenai kebenaran data dan/atau dokumen yang disampaikan; dan
  11. 11.surat pernyataan bermeterai yang memuat rekapitulasi data perjanjian jual beli dan/atau rencana penjualan.

Pasal 10

(1)Permohonan penerbitan Pertimbangan Teknis oleh PPBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dilakukan dengan:
1. a.melakukan pengisian paling sedikit:
  1. 1.rencana Impor yang memuat keterangan mengenai: a) pos tarif/harmonized system; b) uraian barang; c) tipe Ban; d) merek Ban; e) ukuran Ban; f) jumlah dalam satuan piece; g) negara asal; dan h) pelabuhan tujuan untuk setiap pos tarif/harmonized system;
  2. 2.realisasi Impor tahun sebelumnya yang memuat keterangan mengenai: a) nomor dan tanggal Persetujuan Impor dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan; b) nomor dan tanggal Pemberitahuan Pabean Impor; c) pos tarif/harmonized system; d) uraian barang; e) negara asal; f) pelabuhan tujuan untuk setiap pos tarif/harmonized system; dan g) jumlah dalam satuan piece;
  3. 3.rencana distribusi memuat keterangan mengenai: a) pos tarif/harmonized system; b) uraian barang; c) tipe Ban; d) merek Ban; e) ukuran Ban; f) jumlah dalam satuan piece; dan g) identitas IKM yang memiliki kontrak kerja sama dan kontrak jual beli dengan PPBB;
  4. 4.realisasi distribusi tahun sebelumnya yang memuat keterangan mengenai: a) pos tarif/harmonized system; b) uraian barang; c) tipe Ban; d) merek Ban; e) ukuran Ban; f) jumlah dalam satuan piece; dan g) identitas IKM yang memiliki kontrak kerja sama dan kontrak jual beli dengan PPBB;
  5. 5.rencana penyerapan Ban lokal dari setiap IKM yang memiliki kontrak kerja sama dan kontrak jual beli dengan PPBB yang memuat keterangan mengenai: a) pos tarif/harmonized system; b) uraian barang; c) tipe Ban; d) merek Ban; e) ukuran Ban; f) identitas pemasok; dan g) jumlah dalam satuan piece;
  6. 6.realisasi penyerapan Ban lokal tahun sebelumnya dari setiap IKM yang memiliki kontrak kerja sama dan kontrak jual beli dengan PPBB yang memuat keterangan mengenai: a) pos tarif/harmonized system; b) uraian barang; c) tipe Ban; d) merek Ban; e) ukuran Ban; f) identitas pemasok; dan g) jumlah dalam satuan piece; dan
  7. 7.realisasi penggunaan Ban tahun sebelumnya dari setiap IKM yang memiliki kontrak kerja sama dan kontrak jual beli dengan PPBB yang memuat keterangan mengenai: a) pos tarif/harmonized system; b) uraian barang; c) tipe Ban; d) merek Ban; e) ukuran Ban; f) masa pakai Ban dalam satuan bulan; g) jenis alat berat dan/atau kendaraan; h) jumlah alat berat dan/atau kendaraan; i) jumlah Ban tiap alat berat dan/atau kendaraan; dan j) jumlah kebutuhan Ban; dan
2. b.mengunggah dokumen paling sedikit berupa:
  1. 1.penetapan sebagai PPBB;
  2. 2.LHVIKM yang masih berlaku;
  3. 3.Persetujuan Impor tahun sebelumnya;
  4. 4.perjanjian jual beli dan/atau rencana penjualan dengan IKM;
  5. 5.surat penunjukan dari prinsipal pemegang merek atau produsen di luar negeri yang ditandasahkan oleh notaris publik negara setempat dan atase perdagangan atau pejabat diplomatik di bidang ekonomi/konsuler di negara setempat;
  6. 6.dokumen bukti pemenuhan SNI bagi Ban yang diberlakukan SNI secara wajib atau bukti pengecualian pemberlakuan SNI secara wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
  7. 7.surat pernyataan bermeterai tidak memindahtangankan dan/atau memperjualbelikan Ban yang diimpor sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong ke IKM lain yang tidak berada di dalam daftar layanannya; dan
  8. 8.surat pernyataan bermeterai mengenai kebenaran data dan/atau dokumen yang disampaikan.
(2)LHVIKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 harus dimiliki oleh PPBB untuk setiap IKM yang dilayani.
(3)LHVIKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh melalui pelaksanaan verifikasi IKM untuk memverifikasi kemampuan produksi suatu IKM dalam rangka penyusunan kebutuhan dan pasokan industri Ban sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong.
(4)Ketentuan pelaksanaan verifikasi IKM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks49PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 10 Tahun 2024

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

PENERBITAN PERTIMBANGAN TEKNIS DAN PERTIMBANGAN TEKNIS PERUBAHAN

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 31 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

PENERBITAN PERTIMBANGAN TEKNIS DAN PERTIMBANGAN TEKNIS PERUBAHAN

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 31 Tahun 2019