DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 11/M-IND/PER/3/2014 Tahun 2014

Nomor: 11/M-IND/PER/3/2014
Tahun: 2014
Ditetapkan: 10 Maret 2014
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Kementerian Perindustrian

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka mengembangkan Industri kecil dan Industri menengah sebagai salah satu industri prioritas nasional, perlu meningkatkan daya samg Industri dimaksud melalui program restrukturisasi mesin dan/ a tau peralatan Industri kecil dan Industri menengah melalui pemberian potongan harga dalam pembelian mesin dan/ a tau peralatan;
b.bahwa Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 13/ M-IND/2/2013 tentang Program Restrukturisasi Mesin dan/ a tau peralatan · Industri kecil dan Industri menengah sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga harus diganti dengan peraturan yang baru;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Program Restrukturisasi Mesin dan/ a tau Peralatan Industri Kecil dan Industri Menengah; MENTER! PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA I \ Mengingat I \ Menimbang I \ Menteri Perindustrian Republik Indonesia PERATURAN MENTER! PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 11/M-IND/PER/3/2014 TENTANG PROGRAM RESTRUKTURISASI MESIN DAN/ATAU PERALATAN INDUSTRI KECIL DAN INDUSTRI MENENGAH \ \ Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor : 11/M-IND/PEP./3/2 014

4.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492)
5.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Nomor 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423)
7.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
8.Peraturan Presiden Nomor 4 7 Tahun 2009 ten tang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013;
9.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas clan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas clan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013; 10.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 0- 70 Tahun 2012;
11.Keputusan Presiden Nomor 84 /P Tahun 2009 ten tang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode Tahun 2009-2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 60/P Tahun 2013; 12.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat; 13.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M-IND/ PER/ 10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kernen terian Pe rind us trian; 14.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15/M-IND/ PER/2/2011 tentang Pedoman Penggunaan Prociuk Dalam Negeri, dalam Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah; \ \ Pasal 4 Program Restrukturisasi diperuntukan bagi perusahaan Industri kecil dan Industri menengah dengan kelompok industri sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Kriteria Industri kecil dan Industri menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2:

a.Industri kecil yaitu industri dengan nilai investasi paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
b.Industri menengah yaitu industri dengan nilai investasi lebih besar dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atau paling banyak 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Pasal 2

Menteri Perindustrian bertanggung jawab atas kebijakan dan pelaksanaan program Restrukturisasi dalam rangka peningkatan daya saing Industri kecil dan Industri menengah.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Restrukturisasi Mesin dan/ atau Peralatan Industri kecil dan Industri menengah yang selanjutnya disebut Restrukturisasi adalah penggantian dan/ a tau penambahan mesin dan/ atau peralatan produksi Industri kecil dan Industri menengah yang lebih efisien dan produktif untuk menghasilkan produk bermutu dan berdaya saing.
2.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah. TENTANG DAN/ATAU INDUSTRI MENTERI PERINDUSTRIAN RESTRUKTURISASI MESIN INDUSTRI KECIL DAN PERATURAN PROGRAM PERALATAN MENENGAH. MEMUTUSKAN: Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomorll/M-IND/PER/3/2014 15.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64/M-IND/ PER/7 /2011 tentang Jenis-jenis Industri dalam Pembinaan Direktorat Jenderal dan Badan di lingkungan Kementerian Perindustrian; \ \ \ \ Menetapkan \ \

Pasal 6

(1)Mekanisme pemberian potongan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan cara penggan tian (reimburse).
(2)Potongan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar:
1. a.35% (tiga puluh lima persen) dari nilai pembelian mesin dan/ a tau peralatan industri bagi perusahaan Industri kecil; dan
2. b.25% (dua puluh lima persen) dari nilai pembelian mesin dan/ a tau peralatan industri bagi perusahaan Industri menengah.
(3)Dalam hal perusahaan Industri kecil menggunakan mesin dan/ a tau peralatan produksi dalam negeri yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari produsen mesin/ peralatan yang diketahui oleh Dinas Perindustrian setempat, ketentuan potongan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menjadi 45% (empat puluh lima persen).
(4)Dalam hal perusahaan Industri menengah menggunakan mesin dan/ a tau peralatan produksi dalam negeri yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari produsen mesin/peralatan yang diketahui oleh Dinas Perindustrian setempat, ketentuan potongan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b Tnf>ni::ini ~."1°/n (tio::i ru rh i h li m a nf>r~PnL \ \ \ \ Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 11/M~ IND/PER/ 3 / 2 014 Pasal 5 ( 1) Program Res trukturisasi dilakukan dalam ben tuk pemberian potongan harga pembelian mesin dan/ a tau peralatan industri.
(2)Pemberian potongan harga sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) hanya diberikan bagi perusahaan Industri kecil dan Industri menengah yang:
1. a.menggunakan mesin dan/ atau peralatan dengan teknologi yang lebih maju dan kondisi baru (bukan bekas); dan
2. b.jenis mesin yang digunakan terkait dengan proses produksi dan peralatan penunjang.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai teknologi yang lebih maju sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan keterkaitan dengan jenis mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.
(4)Pembiayaan Program Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada DIPA Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah, Kementerian Perindustrian sepanjang penganggarannya mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan. \ \

Pasal 11

Direktur Jenderal wajib melaporkan penggunaan anggaran, pencapaian tujuan dan sasaran program secara tepat guna dan tepat sasaran kepada Menteri Perindustrian setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 10

(1)Direktur Jenderal selaku Kuasa Pengguna Anggaran wajib membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Program Restrukturisasi dalam bentuk laporan keuangan.
(2)Tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. I \

Pasal 9

Perusahaan yang telah memperoleh keringanan pembiayaan melalui program Restrukturisasi, wajib menyampaikan laporan kemajuan pemanfaatan mesin dan/ atau peralatan setiap 1 (satu) tahun sekali selama 3 (tiga) tahun kepada Direktur Jenderal.

Pasal 8

Mesin dan/ atau peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus terpasang paling lambat pada tanggal 30 September pada tahun APBN yang menjadi sumber pembiayaan. I \

Pasal 7

Potongan harga se bagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan terhadap pembelian mesin dan/ a tau peralatan yang dilakukan dengan cara:

a.pembelian tunai;
b.kredit perbankan (cash loan dan non cash);
c.kredit Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB); dan/atau
d.kredit supplier mesin. Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 11/M-IND/PER/3/2 014

(5)Besaran potongan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) per perusahaan per tahun anggaran yang dibuktikan dengan mem berikan bukti- bukti pem belian.
(6)Bukti-bukti pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lambat bertanggal 1 Agustus pada 1 (satu) tahun sebelum tahun APBN yang menjadi sumber pembiayaan program. I \

Pasal 17

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 13/M-IND/ PER/2/2013 ten tang Program Restrukturisasi Mesin/ Peralatan Industri Kecil dan Menengah dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini. \ \

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka mengembangkan Industri kecil dan Industri menengah sebagai salah satu industri prioritas nasional, perlu meningkatkan daya samg Industri dimaksud melalui program restrukturisasi mesin dan/ a tau peralatan Industri kecil dan Industri menengah melalui pemberian potongan harga dalam pembelian mesin dan/ a tau peralatan;
b.bahwa Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 13/ M-IND/2/2013 tentang Program Restrukturisasi Mesin dan/ a tau peralatan · Industri kecil dan Industri menengah sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga harus diganti dengan peraturan yang baru;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

4.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492)
5.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Nomor 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423)
7.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
8.Peraturan Presiden Nomor 4 7 Tahun 2009 ten tang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013;
9.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas clan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas clan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013; 10.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 0- 70 Tahun 2012;
11.Keputusan Presiden Nomor 84 /P Tahun 2009 ten tang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode Tahun 2009-2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 60/P Tahun 2013; 12.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat; 13.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M-IND/ PER/ 10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kernen terian Pe rind us trian; 14.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15/M-IND/ PER/2/2011 tentang Pedoman Penggunaan Prociuk Dalam Negeri, dalam Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah; \ \ Pasal 4 Program Restrukturisasi diperuntukan bagi perusahaan Industri kecil dan Industri menengah dengan kelompok industri sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Kriteria Industri kecil dan Industri menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2:

a.Industri kecil yaitu industri dengan nilai investasi paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
b.Industri menengah yaitu industri dengan nilai investasi lebih besar dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atau paling banyak 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Pasal 2

Menteri Perindustrian bertanggung jawab atas kebijakan dan pelaksanaan program Restrukturisasi dalam rangka peningkatan daya saing Industri kecil dan Industri menengah.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Restrukturisasi Mesin dan/ atau Peralatan Industri kecil dan Industri menengah yang selanjutnya disebut Restrukturisasi adalah penggantian dan/ a tau penambahan mesin dan/ atau peralatan produksi Industri kecil dan Industri menengah yang lebih efisien dan produktif untuk menghasilkan produk bermutu dan berdaya saing.
2.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah. TENTANG DAN/ATAU INDUSTRI MENTERI PERINDUSTRIAN RESTRUKTURISASI MESIN INDUSTRI KECIL DAN PERATURAN PROGRAM PERALATAN MENENGAH. MEMUTUSKAN: Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomorll/M-IND/PER/3/2014 15.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64/M-IND/ PER/7 /2011 tentang Jenis-jenis Industri dalam Pembinaan Direktorat Jenderal dan Badan di lingkungan Kementerian Perindustrian; \ \ \ \ Menetapkan \ \

Pasal 6

(1)Mekanisme pemberian potongan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan cara penggan tian (reimburse).
(2)Potongan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar:
1. a.35% (tiga puluh lima persen) dari nilai pembelian mesin dan/ a tau peralatan industri bagi perusahaan Industri kecil; dan
2. b.25% (dua puluh lima persen) dari nilai pembelian mesin dan/ a tau peralatan industri bagi perusahaan Industri menengah.
(3)Dalam hal perusahaan Industri kecil menggunakan mesin dan/ a tau peralatan produksi dalam negeri yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari produsen mesin/ peralatan yang diketahui oleh Dinas Perindustrian setempat, ketentuan potongan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menjadi 45% (empat puluh lima persen).
(4)Dalam hal perusahaan Industri menengah menggunakan mesin dan/ a tau peralatan produksi dalam negeri yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari produsen mesin/peralatan yang diketahui oleh Dinas Perindustrian setempat, ketentuan potongan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b Tnf>ni::ini ~."1°/n (tio::i ru rh i h li m a nf>r~PnL \ \ \ \ Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 11/M~ IND/PER/ 3 / 2 014 Pasal 5 ( 1) Program Res trukturisasi dilakukan dalam ben tuk pemberian potongan harga pembelian mesin dan/ a tau peralatan industri.
(2)Pemberian potongan harga sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) hanya diberikan bagi perusahaan Industri kecil dan Industri menengah yang:
1. a.menggunakan mesin dan/ atau peralatan dengan teknologi yang lebih maju dan kondisi baru (bukan bekas); dan
2. b.jenis mesin yang digunakan terkait dengan proses produksi dan peralatan penunjang.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai teknologi yang lebih maju sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan keterkaitan dengan jenis mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.
(4)Pembiayaan Program Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada DIPA Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah, Kementerian Perindustrian sepanjang penganggarannya mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan. \ \

Pasal 11

Direktur Jenderal wajib melaporkan penggunaan anggaran, pencapaian tujuan dan sasaran program secara tepat guna dan tepat sasaran kepada Menteri Perindustrian setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 10

(1)Direktur Jenderal selaku Kuasa Pengguna Anggaran wajib membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Program Restrukturisasi dalam bentuk laporan keuangan.
(2)Tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. I \

Pasal 9

Pasal 8

Mesin dan/ atau peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus terpasang paling lambat pada tanggal 30 September pada tahun APBN yang menjadi sumber pembiayaan. I \

Pasal 7

Potongan harga se bagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan terhadap pembelian mesin dan/ a tau peralatan yang dilakukan dengan cara:

a.pembelian tunai;
b.kredit perbankan (cash loan dan non cash);
c.kredit Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB); dan/atau
d.kredit supplier mesin. Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 11/M-IND/PER/3/2 014

(5)Besaran potongan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) per perusahaan per tahun anggaran yang dibuktikan dengan mem berikan bukti- bukti pem belian.
(6)Bukti-bukti pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lambat bertanggal 1 Agustus pada 1 (satu) tahun sebelum tahun APBN yang menjadi sumber pembiayaan program. I \