DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 11 Tahun 2023

Nomor: 11
Tahun: 2023
Ditetapkan: 7 Juli 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Kementerian Perindustrian

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Peraturan Menteri ini mengatur tentang ketentuan umum, SIH, ruang lingkup, sertifikasi industri hijau dan pengkajian

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk mewujudkan industri hijau dalam proses produksi pada industri amonia dan industri pupuk urea, pupuk SP-36, dan pupuk amonium sulfat yang menggunakan bahan baku yang tidak terbarukan dan energi yang besar, perlu mengatur kembali standar industri hijau untuk industri Amonia dan industri pupuk urea, pupuk SP-36, dan pupuk amonium sulfat;
b.bahwa Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 27 Tahun 2018 tentang Standar Industri Hijau untuk Industri Pupuk Urea, Pupuk SP-36, dan Pupuk Amonium Sulfat sudah tidak sesuai dengan perkembangan industri sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 ayat (1) Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Standar Industri Hijau untuk Industri Amonia dan Industri Pupuk Urea, Pupuk SP-36, dan Pupuk Amonium Sulfat;

1.Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220); Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian 5. Perindustrian (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254); Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 51/M-IND/ PER/6/2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Industri Hijau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 854); Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 39 Tahun Negara 6. 7. 2018 tentang Tata Cara Sertifikasi Industri Hijau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1775); Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 384); 8. MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG STANDAR INDUSTRI HIJAU UNTUK INDUSTRI AMONIA DAN INDUSTRI PUPUK UREA, PUPUK SP-36, DAN PUPUK AMONIUM SULFAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Industri Hijau adalah industri yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
2.Standar Industri Hijau yang selanjutnya disingkatSIH adalah standar untuk mewujudkan Industri Hijau yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. Industri Amonia adalah industri dengan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 20112 yang mencakup usaha industri kimia dasar yang menghasilkan amonia atau kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 20122 yang mencakup usaha pembuatan gas amonia yang terintegrasi dengan usaha pembuatan pupuk urea, pupuk SP-36, dan/atau pupuk amonium sulfat.
4.Industri Pupuk Urea, Pupuk SP-36, dan Pupuk Amonium Sulfat adalah industri dengan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 20122 yang mencakup usaha pembuatan pupuk hara makro primer jenis pupuk buatan tunggal berupa pupuk urea, pupuk SP-36, dan pupuk amonium sulfat. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. 3. 5. Menetapkan
4.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220);
5.Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254);
6.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 51/M-JND/ PER/6/2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Industri Hijau (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 854);
7.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 39 Tahun 2018 tentang Tata Cara Sertifikasi Industri Hijau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1775);
8.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 384); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! PERINDUSTRIAN TENTANG STANDAR INDUSTRI HlJAU UNTUK INDUSTRI AMONIA DAN INDUSTRI PUPUK UREA, PUPUK SP-36, DAN PUPUK AMON1UM SULFAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Industri Hijau adalah industri yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberikan manfaat bagi masyaraka t.
2.Standar Industri Hijau yang selanjutnya disingkat SIH adalah standar untu.k mewujudkan Industri Hijau yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
3.Industri Amonia adalah industri dengan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 20112 yang mencakup usaha industri kimia dasar yang menghasilkan amonia atau kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 20122 yang mencakup usaha pembuatan gas amonia yang terintegrasi dengan usaha pembuatan pupuk urea, pupuk SP-36, dan/ a tau pupuk amonium sulfat.
4.Industri Pupuk Urea, Pupuk SP-36, dan Pupuk Amonium Sulfat adalah industri dengan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 20122 yang mencakup usaha pembuatan pupuk hara makro primer jenis pupuk buatan tunggal berupa pupuk urea, pupuk SP-36, dan pupuk amonium sulfat.
5.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

Pasal 2

SIH untuk Industri Amonia dan Industri Pupuk Urea, Pupuk SP-36, dan Pupuk Amonium Sulfat digunakan sebagai pedoman bagi perusahaan industri untuk menerapkan Industri Hijau. SIH sebagaimana dimaksud.pada ayat (1) terdiri atas: ruang lingkup; acuan; definisi; simbol dan singkatan istilah; persyaratan teknis; persyaratan manajemen; dan bagan alir. SIH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1)
(2)a. b. c. d. e. f. g-
(3)

Pasal 3

Perusahaan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat mengajukan sertiflkasi Industri Hijau. Tata cara sertiflkasi Industri Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Dalam hal diperlukan, Menteri dapat melakukan pengkajian terhadap SIH untuk Industri Amonia dan Industri Pupuk Urea, Pupuk SP-36, dan Pupuk Amonium Sulfat yang telah ditetapkan.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

a.sertifikat Industri Hijau yang telah diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 27 Tahun 2018 tentang Standar Industri Hijau untuk Industri Pupuk Urea, Pupuk SP-36, dan Pupuk Amonium Sulfat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1492) dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir;
b.audit surveilans terhadap perusahaan industri yang telah memperoleh sertifikat Industri Hijau berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 27 Tahun 2018 tentang Standar Industri Hijau untuk Industri Pupuk Urea, Pupuk SP-36, dan Pupuk Amonium Sulfat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1492) dan masih berlaku, dilaksanakan dengan mengacu kepada SIH yang diatur dalam Peraturan Menteri ini; dan
c.permohonan penerbitan sertifikat Industri Hijau berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 27 Tahun 2018 tentang Standar Industri Hijau untuk Industri Pupuk Urea, Pupuk SP-36, dan Pupuk Amonium Sulfat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1492) yang diajukan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, diproses dengan