DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 13 Tahun 2025

Nomor: 13
Tahun: 2025
Ditetapkan: 26 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, penyampaian data industri dan data lain oleh perusahaan industri, verifikasi dan validasi, penyampaian informasi industri dan informasi lain, sanksi administratif dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyampaian Data Industri, Data Kawasan Industri, Data Lain, Informasi Industri, dan Informasi Lain melalui Sistem Informasi Industri Nasional sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Tata Cara Penyampaian Data Industri, Data Kawasan Industri, Data Lain, Informasi Industri, dan Informasi Lain melalui Sistem Informasi Industri Nasional; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6016);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6891);
6.Peraturan Presiden Nomor 167 Tahun 2024 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 363);
7.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 38 Tahun 2018 tentang Akun Sistem Informasi Industri Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1774);
8.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45 Tahun 2020 tentang Jenis Industri Binaan Unit Organisasi Di Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1308);
9.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 34); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN DATA INDUSTRI, DATA KAWASAN INDUSTRI, DATA LAIN, INFORMASI INDUSTRI, DAN INFORMASI LAIN MELALUI SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Sistem Informasi Industri Nasional yang selanjutnya disebut SIINas adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan serta penyebarluasan data dan/atau informasi industri.
2.Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
3.Jasa Industri adalah usaha jasa yang terkait dengan kegiatan Industri.
4.Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.
5.Perusahaan Industri adalah setiap orang yang melakukan kegiatan di bidang usaha Industri yang berkedudukan di Indonesia.
6.Perusahaan Kawasan Industri adalah perusahaan yang mengusahakan pengembangan dan pengelolaan Kawasan Industri.
7.Data Industri adalah fakta yang dicatat atau direkam dalam bentuk angka, huruf, gambar, peta, dan/atau sejenisnya yang menunjukkan keadaan sebenarnya untuk waktu tertentu, bersifat bebas nilai, dan belum diolah terkait dengan kegiatan Perusahaan Industri.
8.Data Kawasan Industri adalah fakta yang dicatat atau direkam dalam bentuk angka, huruf, gambar, peta, dan/atau sejenisnya yang menunjukkan keadaan sebenarnya untuk waktu tertentu, bersifat bebas nilai, dan belum diolah terkait dengan kegiatan Perusahaan Kawasan Industri.
9.Data Lain adalah data terkait sektor Industri yang sewaktu-waktu dimintakan oleh Menteri Perindustrian kepada Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri.
10.Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
11.Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh Lembaga Pemerintah Non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
12.Pelaporan Industri Kecil adalah pelaporan Data Industri yang disampaikan oleh Perusahaan Industri yang memiliki nilai investasi paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan per lokasi usaha.
13.Pelaporan Industri Menengah Besar adalah pelaporan Data Industri yang disampaikan oleh Perusahaan Industri yang memiliki nilai investasi lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan per lokasi usaha.
14.Informasi Industri adalah hasil pengolahan Data Industri dan Data Kawasan Industri ke dalam bentuk tabel, grafik, kesimpulan atau narasi analisis yang memiliki arti atau makna tertentu yang bermanfaat bagi penggunanya.
15.Informasi Lain adalah informasi terkait sektor Industri yang meliputi informasi mengenai pelaksanaan pembangunan, pengembangan, dan pembinaan Industri dan/atau Kawasan Industri di daerah.
16.Akun Sistem Informasi Industri Nasional yang selanjutnya disingkat Akun SIINas adalah akun yang digunakan untuk dapat mengakses SIINas.
17.Verifikasi adalah pemeriksaan kelengkapan data dan kewajaran data yang disampaikan oleh Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri.
18.Validasi adalah pemeriksaan keakuratan Data Industri dan Data Kawasan Industri yang disampaikan oleh Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri.
19.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
20.Pembina Sektor adalah unit kerja pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas melakukan pembinaan terhadap jenis industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
21.Pengelola SIINas adalah unit kerja pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan kebijakan teknis di bidang data, informasi, dan sistem informasi, serta pelaksanaan, koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengelolaan data, informasi, dan sistem informasi.
22.Lembaga Verifikasi Independen yang selanjutnya disingkat LVI adalah lembaga independen yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan Validasi melalui pemeriksaan lapangan.

Pasal 2

(1)Setiap Perusahaan Industri wajib menyampaikan Data Industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala kepada Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota.
(2)Setiap Perusahaan Kawasan Industri wajib menyampaikan Data Kawasan Industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala kepada Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota.
(3)Berdasarkan permintaan Menteri, Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri wajib memberikan Data Lain selain Data Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Data Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 3

(1)Sebelum menyampaikan Data Industri, Perusahaan Industri harus melakukan pengisian informasi minimal:
1. a.nama perusahaan;
2. b.nama penanggung jawab;
3. c.jabatan penanggung jawab;
4. d.email penanggung jawab;
5. e.alamat kantor pusat;
6. f.alamat pabrik;
7. g.mesin/peralatan;
8. h.bidang usaha;
9. i.kapasitas produksi tahunan;
10. j.kapasitas terpasang tahunan sesuai izin;
11. k.Perizinan Berusaha; dan
12. l.narahubung.
(2)Sebelum menyampaikan Data Kawasan Industri, Perusahaan Kawasan Industri harus melakukan pengisian informasi minimal:
1. a.nama perusahaan;
2. b.nama kawasan;
3. c.nama penanggung jawab;
4. d.jabatan penanggung jawab;
5. e.email penanggung jawab;
6. f.alamat kantor pusat;
7. g.alamat kawasan;
8. h.bidang usaha;
9. i.luas lahan;
10. j.Perizinan Berusaha; dan
11. k.narahubung.

Pasal 4

(1)Penyampaian Data Industri, Data Kawasan Industri, dan Data Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 serta informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan melalui SIINas.
(2)Penyampaian Data Industri, Data Kawasan Industri, dan Data Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan:
1. a.Akun SIINas bagi Perusahaan Industri; dan
2. b.Akun SIINas bagi Perusahaan Kawasan Industri.
(3)Tata cara perolehan Akun SIINas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Akun Sistem Informasi Industri Nasional.

BAB II

PENYAMPAIAN DATA INDUSTRI DAN DATA LAIN OLEH PERUSAHAAN INDUSTRI

Pasal 5

(1)Penyampaian Data Industri oleh Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan pada tahap:
1. a.pembangunan; dan/atau
2. b.produksi.
(2)Perusahaan Industri menyampaikan Data Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala sebanyak 4 (empat) kali setiap tahun.
(3)Penyampaian Data Industri secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:
1. a.Data Industri periode bulan Januari hingga bulan Maret disampaikan pada tanggal 1 April sampai dengan paling lambat tanggal 10 April pada tahun berjalan;
2. b.Data Industri periode bulan April hingga bulan Juni disampaikan pada tanggal 1 Juli sampai dengan paling lambat tanggal 10 Juli pada tahun berjalan;
3. c.Data Industri periode bulan Juli hingga bulan September disampaikan pada tanggal 1 Oktober sampai dengan paling lambat tanggal 10 Oktober pada tahun berjalan; dan
4. d.Data Industri periode bulan Oktober hingga bulan Desember disampaikan pada tanggal 1 Januari sampai dengan paling lambat pada tanggal 10 Januari pada tahun berikutnya.

Pasal 6

Data Industri pada tahap pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a minimal:

a.bagi Perusahaan Industri dengan kategori Pelaporan Industri Kecil:
1. 1.rencana kapasitas terpasang;
2. 2.rencana kebutuhan bahan baku;
3. 3.rencana pelaksanaan pembangunan;
4. 4.rencana tenaga kerja tahap produksi;
5. 5.investasi; dan
6. 6.rencana kebutuhan energi dan air baku;
b.bagi Perusahaan Industri dengan kategori Pelaporan Industri Menengah Besar:
1. 1.rencana kapasitas terpasang;
2. 2.rencana kebutuhan bahan baku;
3. 3.rencana pelaksanaan pembangunan;
4. 4.gambar proses pengolahan bahan baku menjadi produk akhir;
5. 5.tenaga kerja pada tahap pembangunan/konstruksi;
6. 6.rencana tenaga kerja tahap produksi;
7. 7.investasi; dan
8. 8.rencana kebutuhan energi dan air baku;
c.bagi Perusahaan Industri yang melakukan kegiatan usaha Jasa Industri dengan kategori Pelaporan Industri Kecil:
1. 1.rencana kapasitas layanan jasa;
2. 2.rencana pelaksanaan pembangunan;
3. 3.rencana tenaga kerja tahap komersial; dan
4. 4.investasi; dan
d.bagi Perusahaan Industri yang melakukan kegiatan usaha Jasa Industri dengan kategori Pelaporan Industri Menengah Besar:
1. 1.rencana kapasitas layanan jasa;
2. 2.rencana pelaksanaan pembangunan;
3. 3.rencana tenaga kerja tahap komersial; dan
4. 4.investasi.

Pasal 7

Data Industri pada tahap produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b minimal:

a.bagi Perusahaan Industri dengan kategori Pelaporan Industri Kecil:
1. 1.nilai investasi tanpa tanah dan bangunan;
2. 2.kapasitas produksi;
3. 3.kapasitas terpasang;
4. 4.produksi;
5. 5.bahan baku;
6. 6.nilai investasi tanah dan bangunan;
7. 7.tenaga kerja;
8. 8.penggunaan air baku untuk proses produksi;
9. 9.penggunaan bahan bakar dan pelumas;
10. 10.penggunaan tenaga listrik untuk produksi; dan
11. 11.mesin dan peralatan produksi;
b.bagi Perusahaan Industri dengan kategori Pelaporan Industri Menengah Besar:
1. 1.persentase kepemilikan;
2. 2.nilai investasi tanpa tanah dan bangunan;
3. 3.kapasitas produksi;
4. 4.kapasitas terpasang;
5. 5.produksi dan penjualan;
6. 6.bahan baku;
7. 7.bahan penolong;
8. 8.nilai investasi tanah dan bangunan;
9. 9.tenaga kerja;
10. 10.penggunaan air baku untuk proses produksi;
11. 11.penggunaan bahan bakar dan pelumas;
12. 12.penggunaan tenaga listrik untuk produksi;
13. 13.pembangkit listrik yang dimiliki dan listrik yang dijual;
14. 14.pengeluaran;
15. 15.rencana produksi dan distribusi;
16. 16.mesin/peralatan;
17. 17.pengolahan limbah; dan
18. 18.INDI 4.0;
c.bagi Perusahaan Industri yang melakukan kegiatan usaha Industri galangan kapal:
1. 1.persentase kepemilikan;
2. 2.nilai investasi tanpa tanah dan bangunan;
3. 3.fasilitas bangunan baru dan reparasi;
4. 4.kapasitas bangunan dan reparasi;
5. 5.produksi;
6. 6.penggunaan bahan baku dan komponen;
7. 7.penggunaan bahan penolong;
8. 8.nilai investasi tanah dan bangunan;
9. 9.tenaga kerja;
10. 10.penggunaan air baku untuk proses produksi;
11. 11.penggunaan bahan bakar dan pelumas;
12. 12.penggunaan tenaga listrik untuk produksi;
13. 13.pembangkit listrik yang dimiliki dan listrik yang dijual;
14. 14.pengeluaran;
15. 15.mesin/peralatan;
16. 16.pengolahan limbah; dan
17. 17.INDI 4.0;
d.bagi Perusahaan Industri yang melakukan kegiatan usaha Jasa Industri dengan kategori Pelaporan Industri Kecil:
1. 1.nilai investasi tanpa tanah dan bangunan;
2. 2.kapasitas layanan Jasa Industri;
3. 3.penjualan/komersialisasi Jasa Industri;
4. 4.nilai investasi tanah dan bangunan;
5. 5.tenaga kerja; dan
6. 6.penggunaan tenaga listrik untuk Jasa Industri; dan
e.bagi Perusahaan Industri yang melakukan kegiatan usaha Jasa Industri dengan kategori Pelaporan Industri Menengah Besar:
1. 1.persentase kepemilikan;
2. 2.nilai investasi tanpa tanah dan bangunan;
3. 3.kapasitas layanan Jasa Industri;
4. 4.penjualan/komersialisasi Jasa Industri;
5. 5.nilai investasi tanah dan bangunan;
6. 6.tenaga kerja;
7. 7.penggunaan listrik;
8. 8.pengeluaran; dan
9. 9.mesin/peralatan Jasa Industri.

Pasal 8

Perusahaan Industri yang telah masuk tahap produksi dan melakukan pembangunan Industri untuk menambah bidang usaha baru wajib:

a.menyampaikan Data Industri tahap produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 untuk bidang usaha yang sudah berjalan; dan
b.menyampaikan Data Industri tahap pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 untuk bidang usaha yang baru.

Pasal 9

Data Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 harus disampaikan berdasarkan kondisi faktual kegiatan industrinya sesuai dengan periode penyampaian Data Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).

Pasal 10

(1)Perusahaan Industri wajib memberikan Data Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) berupa:
1. a.data tambahan;
2. b.klarifikasi data; dan/atau
3. c.kejadian luar biasa di Perusahaan Industri.
(2)Permintaan Data Lain sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat disampaikan oleh Menteri melalui SIINas, surat tertulis, surat elektronik, telepon, atau kunjungan ke lokasi Perusahaan Industri.
(3)Data Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan melalui SIINas paling lambat 3 (tiga) hari setelah diterimanya permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 13 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

PENYAMPAIAN DATA INDUSTRI DAN DATA LAIN OLEH PERUSAHAAN INDUSTRI

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 2 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

PENYAMPAIAN DATA INDUSTRI DAN DATA LAIN OLEH PERUSAHAAN INDUSTRI

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 2 Tahun 2019