DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2020

Nomor: 15
Tahun: 2020
Ditetapkan: 8 Mei 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN TAHUN 2020-2024.

Pasal 1

Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2020- 2024 yang selanjutnya disebut Renstra Kemenperin 2020- 2024 merupakan dokumen perencanaan Kementerian Perindustrian untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Pasal 2

(1)Renstra Kemenperin 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas :
1. a.pendahuluan;
2. b.visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis;
3. c.arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan;
4. d.target kinerja dan kerangka pendanaan; dan
5. e.penutup.
(2)Renstra Kemenperin 2020-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. jdih.kemenperin.go.id

Pasal 3

Renstra Kemenperin 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan sebagai acuan bagi setiap unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian dalam menyusun dokumen perencanaan dan anggaran.

Pasal 4

Unit kerja setingkat Eselon I, Eselon II, unit pelaksana teknis, dan unit pendidikan di lingkungan Kementerian Perindustrian wajib menyusun Rencana Strategis Tahun 2020-2024 dengan mengacu pada Renstra Kemenperin 2020- 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 5

Rencana strategis unit kerja setingkat Eselon I, Eselon II, unit pelaksana teknis, dan unit pendidikan di lingkungan Kementerian Perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib mencantumkan keterkaitan antara aktivitas/kegiatan, output, indikator kinerja, dan sasaran strategis pada masing-masing unit kerja sesuai dengan tujuan maupun sasaran strategis yang berusaha dicapai pada Renstra Kemenperin 2020-2024.

Pasal 6

(1)Pimpinan unit kerja setingkat unit kerja setingkat Eselon I, Eselon II, unit pelaksana teknis, dan unit pendidikan di lingkungan Kementerian Perindustrian melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
(2)Pimpinan unit kerja setingkat unit kerja setingkat Eselon I, Eselon II, unit pelaksana teknis, dan unit pendidikan di lingkungan Kementerian Perindustrian menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal. jdih.kemenperin.go.id

Pasal 7

(1)Menteri melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Kemenperin 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
(2)Menteri mendelegasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Sekretaris Jenderal.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. jdih.kemenperin.go.id jdih.kemenperin.go.id LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 15 TAHUN 2020/PER/3/2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN TAHUN 2020-2024 RENSTRA KEMENPERIN 2020-2024 BAB I PENDAHULUAN A. Kondisi Umum

1.Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Industri
2.Aspirasi Masyarakat B. Potensi dan Permasalahan
1.Potensi
2.Permasalahan BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS A. Visi B. Misi C. Tujuan. D. Sasaran Strategis
1.Perspektif Pemangku Kepentingan (Stakeholders Prespective)
2.Perspektif Pelanggan (Customer Perspective)
3.Perspektif Proses Internal (Internal Process Perspective)
4.Perspektif Pembelajaran Organisasi (Learning and Growth Perspective) BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN A. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional. B. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Perindustrian
1.Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Industri
2.Kebijakan Pengembangan Sarana dan Prasarana Industri
3.Kebijakan Pemberdayaan Industri jdih.kemenperin.go.id jdih.kemenperin.go.id
1.mewujudkan industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional;
2.mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur industri;
3.mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta Industri Hijau;
4.mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
5.membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
6.mewujudkan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan
7.meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 telah menetapkan penahapan capaian pembangunan Industri kedalam tiga jdih.kemenperin.go.id periode, yaitu tahap I (2015-2019) diarahkan pada peningkatan nilai tambah sumber daya alam pada industri hulu berbasis agro, mineral dan migas, yang diikuti dengan pembangunan industri pendukung dan andalan secara selektif melalui penyiapan SDM (wirausaha industri, tenaga kerja industri, pembina industri, dan konsultan industri) yang ahli dan kompeten di bidang industri, serta meningkatkan penguasaan teknologi. Tahap II (2020 – 2024) diarahkan pada pencapaian keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri dan penguasaan teknologi, serta didukung oleh SDM yang berkualitas, sedangkan tahap III (2025 – 2035) adalah visi Indonesia menjadi negara industri tangguh yang bercirikan struktur industri nasional yang kuat dan dalam, berdaya saing tinggi di tingkat global, serta berbasis inovasi dan teknologi. Sejalan dengan fokus Kebijakan Industri Nasional 2020 – 2024 serta dalam menghadapi era Making Indonesia 4.0, Kementerian Perindustrian telah meluncurkan inisiatif Making Indonesia 4.0 yang bertujuan untuk mempersiapkan Indonesia menjadi sepuluh besar ekonomi dunia pada tahun 2030 melalui pencapaian tiga aspirasi utama yaitu peningkatan porsi net-ekspor menjadi 10% dari nilai pasar semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara pada periode tertentu (PDB), dua kali rasio produktivitas tenaga kerja terhadap biaya, serta peningkatan porsi pengeluaran litbang menjadi 2 (dua) persen terhadap PDB. Fokus pengembangan industri pada periode tahun 2020 – 2024 merupakan tahap II dari pembangunan industri nasional dengan arah rencana pembangunan industri nasional pada tahap ini dimaksudkan untuk mencapai keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri dan penguatan teknologi yang didukung oleh SDM yang berkualitas dengan uraian sebagai berikut.
1.Penguatan struktur industri dilaksanakan melalui:

a.perbaikan alur material melalui pembangunan industri hulu;
b.memperkuat iklim investasi dan keterbukaan perdagangan dalam rantai nilai produksi global;
c.menarik investasi asing melalui insentif dan kolaborasi untuk percepatan transfer teknologi;
d.mendesain ulang zona industri nasional; dan jdih.kemenperin.go.id
e.pemberdayaan IKM melalui dukungan pengembangan kompetensi internal, pengembangan ekosistem bisnis, kelembagaan, dan penyediaan fasilitas.
1. 2.Penguasaan teknologi.
a.pembentukan ekosistem inovasi melalui pengembangan pusat- pusat inovasi teknologi oleh pemerintah, swasta, masyarakat, dan universitas;
b.menerapkan insentif fiskal dan nonfiskal untuk menarik investasi teknologi;
c.membangun infrastruktur digital nasional; dan
d.pengembangan Industri Hijau.
1. 3.Peningkatan kualitas SDM.
a.peningkatan kompetensi SDM Industri melalui pendidikan vokasi dan diklat berbasis kompetensi;
b.pembangunan infrastruktur tenaga kerja industri berbasis kompetensi; dan
c.pembangunan dan pengembangan lembaga pendidikan vokasi dan diklat berbasis kompetensi. Dalam rangka mewujudkan fokus pengembangan industri pada periode tahun 2020 – 2024, Kementerian Perindustrian telah melaksanakan serangkaian program dan kegiatan sebagaimana yang tertuang pada Kebijakan Industri Nasional 2020-2024 dan RPJMN 2020-2024. Program dan kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan oleh Kementerian Perindustrian selama periode tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:
1. 1.Program Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan: (i) Peningkatan Layanan Legislasi, Advokasi, Dokumentasi, dan Informasi Hukum; (ii) Peningkatan Layanan Administrasi, Layanan Pengadaan, Layanan Kesehatan dan Manajemen Perkantoran Berbasis Teknologi; (iii) Pengembangan Organisasi dan Sumber Daya Manusia; (iv) Peningkatan Sistem Tata Kelola Keuangan dan Barang Milik Negara Yang Profesional; (v) Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan; (vi) Pembangunan Sistem Informasi Industri Yang Terintegrasi dan Handal; (vii) Peningkatan Kualitas Kehumasan; jdih.kemenperin.go.id (viii) Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri; (ix) Pembangunan, Pengadaan, Perbaikan, dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kerja. (x) Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri dan Dukungan Manajemen, Pembinaan, Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.
2. 2.Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan: (i) Penumbuhan dan Pengembangan Industri Tekstil, Kulit, dan Alas Kaki; (ii) Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kimia Hilir dan Farmasi; (iii) Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kimia Hulu; (iv) Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil; (v) Penumbuhan dan Pengembangan Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian Nonlogam; (vi) Penumbuhan dan Pengembangan Industri Hasil Hutan dan Perkebunan; (vii) Penumbuhan dan Pengembangan Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar; (viii) Penumbuhan dan Pengembangan Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan; (ix) Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Berbasis Agro. (x) Penumbuhan dan Pengembangan Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan; (xi) Penumbuhan dan Pengembangan Industri Elektronika dan Telematika; (xii) Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika; (xiii) Penumbuhan dan Pengembangan Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian; (xiv) Penumbuhan dan Pengembangan Industri Logam. (xv) Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Pangan, Barang dari Kayu, dan Furnitur; jdih.kemenperin.go.id (xvi) Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Kimia, Sandang, Kerajinan, dan Industri Aneka; (xvii) Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut; (xviii) Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka. (xix) Peningkatan Ketahanan dan Iklim Usaha Industri; (xx) Pengembangan Akses Sumber Daya Industri Internasional; (xxi) Pengembangan Akses Industri Internasional; (xxii) Penyusunan dan Evaluasi Program Peningkatan Ketahanan, Pengembangan Perwilayahan Industri, serta Pengembangan Akses Industri Internasional; dan (xxiii) Pengembangan Wilayah Industri;
3. 3.Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan: (i) Pengembangan, Penerapan, dan Pengawasan Standardisasi Industri; (ii) Penelitian dan Pengembangan Industri Hijau; (iii) Penyusunan Rencana dan Evaluasi Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri; (iv) Penelitian dan Pengembangan Teknologi pada 11 balai besar; (v) Riset dan Standardisasi Bidang Industri pada 11 Baristand; (vi) Penelitian dan Pengembangan Industri Agro; (vii) Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri Kimia, Farmasi, Tekstil, Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika; dan (viii) Sertifikasi Industri.
4. 4.Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan: (i) Penyusunan dan Evaluasi Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri; (ii) Peningkatan Kualitas SDM Industri; (iii) Peningkatan Kualitas Pendidikan Tinggi Vokasi Industri Berbasis Kompetensi Menuju Dual Sistem; (iv) Peningkatan Kualitas Pendidikan Menengah Kejuruan Industri Berbasis Kompetensi Menuju Dual Sistem; dan (v) Peningkatan Kompetensi ASN. jdih.kemenperin.go.id Program dan kegiatan tersebut di atas merupakan penjabaran dari Prioritas Nasional, Sasaran Strategis, dan indikator pada RPJMN 2020-2024 & Kebijakan Industri Nasional Tahun 2020-2024 serta kontrak kinerja Menteri Perindustrian. Untuk mengukur tingkat keberhasilan dari pelaksanaan program dan kegiatan, Renstra Kementerian Perindustrian juga telah menetapkan sasaran strategis beserta ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional yang biasa disebut sebagai indikator kinerja utama (IKU) disertai target dari masing-masing sasaran strategis. Dalam rangka mewujudkan fokus pengembangan industri pada periode tahun 2020 – 2024, maka diperlukan gambaran pencapaian yang telah dilaksanakan dalam Renstra Kemenperin periode 2015-2019 dan memperhatikan aspirasi masarakat.
5. 1.Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Industri Hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan industri meliputi hasil evaluasi terhadap pencapaian Program dan Kegiatan yang didasarkan pada sasaran yang telah ditetapkan pada Renstra Kemenperin tahun 2015-2019. Pada periode tahun 2015-2019, Kementerian Perindustrian telah melaksanakan berbagai kebijakan pembangunan dengan hasil capaian sebagai berikut:
a.Kondisi perekonomian global pada tahun 2019 Laju pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2019 merupakan laju pertumbuhan tahunan terendah dalam empat tahun terakhir. Bila dilihat tren perkembangan sejak 2014, laju pertumbuhan PDB pada tahun 2019 adalah yang terendah kedua setelah tahun 2015 dalam lima tahun terakhir. Apabila dilihat perkembangannya berdasarkan data triwulanan kumulatif (c-to-c), pada triwulan I tahun 2019 sempat tertinggi bila dibandingkan dengan periode yang sama dalam lima tahun terakhir tetapi pada triwulan selanjutnya cenderung turun terus sampai akhir tahun
1. 2019.Secara lengkap dapat di lihat pada tabel 1.1. jdih.kemenperin.go.id Tabel 1.1 Perkembangan pertumbuhan PDB Indonesia triwulanan 2015-2019 Tahun Triwulan Jumlah I II III IV 2015 4.83 4.78 4.78 4.88 4.88 2016 4.94 5.08 5.06 5.03 5.03 2017 5.01 5.01 5.03 5.07 5.07 2018 5.06 5.17 5.17 5.17 5.17 2019 5.07 5.06 5.04 5.02 5.02 Sumber: BPS Berdasarkan data IMF, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2019 bila dibandingkan dengan beberapa negara ASEAN (lihat Tabel 1.2) mengalami pertumbuhan yang lebih stabil. Sedangkan beberapa negara seperti Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, dan Vietnam mengalami pertumbuhan yang naik-turun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pertumbuhan Indonesia tahun 2019 sebesar 5,0% dan pada tahun 2015-2018 masih stabil meningkat hingga level 5,2%, sedangkan Malaysia pada tahun 2015-2019 mengalami pertumbuhan yang naik-turun, sempat tumbuh sebesar 5,7% namun pada tahun 2019 turun menjadi 4,5% serta Singapura pada tahun 2017 sebesar 3,7% dan pada tahun 2019 juga mengalami perlambatan pertumbuhan menjadi 0,5%. Tabel 1.2 Perkembangan dan prognosa PDB beberapa negara ASEAN No Negara PDB (%) 2015 2016 2017 2018* 2019** 1 Indonesia 4,9 5,0 5,1 5,2 5,0 2 Singapura 2,9 3,0 3,7 3,1 0,5 3 Malaysia 5,0 4,4 5,7 4,7 4,5 4 Thailand 3,1 3,4 4,0 4,1 2,9 5 Vietnam 6,7 6,2 6,8 7,1 6,5 6 Filipina 6,1 6,9 6,7 6,2 5,7 Sumber: IMF World Economic Outlook database 2020 Pertumbuhan ekonomi global selama tahun 2019 mayoritas cenderung melemah bila dibandingkan dengan tahun 2017. jdih.kemenperin.go.id Berdasarkan tabel 1.3 pada tahun 2019 Indonesia hanya kalah dengan Cina dengan pertumbuhan pada tahun 2019 sebesar 6,1%, bila dilihat dari percepatan pertumbuhan hanya Jepang yang mengalami percepatan pertumbuhan sedangkan 6 negara lainnya mengalami perlambatan. Tabel 1.3 Perkembangan dan Prognosa Beberapa Negara Lain No Negara GDP (%) 2015 2016 2017 2018* 2019** 1 USA 2,9 1,6 2,4 2,9 2,4 2 Rusia -2,3 0,3 1,6 2,3 1,1 3 Cina 6,9 6,7 6,8 6,6 6,1 4 Jepang 1,2 0,6 1,9 0,8 0,9 5 Inggris 2,3 1,8 1,8 1,4 1,2 6 Perancis 1,1 1,1 2,3 1,7 1,2 7 Australia 2,5 2,8 2,4 2,7 1,7 Sumber: IMF World Economic Outlook database 2020
b.Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2015-2019 Kinerja perekonomian Indonesia pada tahun 2015-2019 sesuai Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga konstan 2010 selalu tumbuh. Pada tahun 2018 tumbuh sebesar 5,17% lebih tinggi dibanding periode sebelumnya yang tumbuh sebesar 5,07%. Data selengkapnya tersaji pada tabel dibawah. Tabel 1.4 Pertumbuhan PDB berdasarkan lapangan usaha tahun 2015 – 2019 (Y to Y) tahun dasar 2010 (persen) No Lapangan Usaha 2015 2016 2017 2018 2019 1 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 3,75 3,37 3,92 3,89 3,64 2 Pertambangan dan Penggalian -3,42 0,95 0,66 2,16 1,22 3 Industri Pengolahan 4,33 4,26 4,29 4,27 3,80
a.Industri Migas -1,13 2,84 -0,25 -0,01 -1,10
b.Industri Nonmigas 5,05 4,43 4,85 4,77 4,34 4 Pengadaan Listrik dan Gas 0,90 5,39 1,54 5,47 4,04 5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 7,07 3,60 4,59 5,56 6,83 jdih.kemenperin.go.id No Lapangan Usaha 2015 2016 2017 2018 2019 6 Konstruksi 6,36 5,22 6,80 6,09 5,76 7 Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 2,54 4,03 4,46 4,97 4,62 8 Transportasi dan Pergudangan 6,71 7,45 8,49 7,06 6,40 9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 4,31 5,17 5,41 5,68 5,80 10 Informasi dan Komunikasi 9,70 8,88 9,63 7,02 9,41 11 Jasa Keuangan dan Asuransi 8,58 8,93 5,47 4,17 6,60 12 Real Estate 4,11 4,69 3,60 3,48 5,74 13 Jasa Perusahaan 7,69 7,36 8,44 8,64 10,25 14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 4,63 3,20 2,05 7,00 4,67 15 Jasa Pendidikan 7,33 3,84 3,72 5,35 6,29 16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 6,69 5,16 6,84 7,15 8,68 17 Jasa lainnya 8,08 8,01 8,73 8,97 10,55 PRODUK DOMESTIK BRUTO 4,88 5,03 5,07 5,17 5,02 Sumber: BPS diolah Kemenperin Pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi Indonesia 5,02% lebih rendah dibanding periode yang sama tahun 2018 yang tumbuh sebesar 5,17%. Industri pengolahan nonmigas pada tahun 2019 menunjukan tren pertumbuhan meskipun melambat bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Dari 17 sektor yang ada, pertumbuhan terjadi di semua sektor kecuali sektor industri migas yang mengalami penurunan sebesar 1,1%. Pertumbuhan tertinggi secara (Y-on-Y) pada sektor jasa lainnya sebesar 10,55%; jasa perusahaan sebesar 10,25%; dan informasi dan komunikasi sebesar 9,41%. Perkembangan pertumbuhan industri nonmigas Tahun 2019 masih menunjukkan trend perlambatan dari periode sebelumnya, dimana pada tahun 2019 tumbuh 4,34% dibanding tahun lalu yang tumbuh 4,77% dan lebih rendah dibanding PDB yang tumbuh sebesar 5,02%. jdih.kemenperin.go.id
c.Perkembangan sektor industri pengolahan nonmigas tahun 2015- 2019. Pada tahun 2019 terdapat lebih banyak cabang industri yang mengalami perlambatan jika dibanding tahun 2015-2018. Terdapat 7 cabang yang mengalami pertumbuhan negatif pada tahun 2019, yaitu industri karet, barang dari karet dan plastik tumbuh -5,52% dari sebelumnya 6,92%; industri kayu, barang dari kayu dan gabus dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya tumbuh -4,55% dari sebelumnya 0,75%; industri mesin dan perlengkapan tumbuh -4,13% dari sebelumnya 9,49%; industri alat angkutan tumbuh -3,43% dari sebelumnya 4,24%; industri barang galian bukan logam tumbuh -1,03% dari sebelumnya 2,75%; dan industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki tumbuh -0,99% dari sebelumnya 9,42%; dan industri barang logam, komputer, barang elektronik, optik dan peralatan listrik tumbuh -0,51% dari sebelumnya -0,61%. Cabang-cabang industri yang mengalami perlambatan pada 2019 antara lain industri makanan dan minuman yang tumbuh sebesar 7,78% dari sebelumnya 7,91%; industri pengolahan tembakau yang tumbuh 3,36% dari sebelumnya 3,52%; dan industri logam dasar yang tumbuh sebesar 2,83% dari sebelumnya 8,99. Tabel 1.5 Pertumbuhan industri pengolahan nonmigas 2015 – 2019 menurut cabang-cabang industri tahun dasar 2010 (persen) No Lapangan Usaha 2015 2016 2017 2018* 2019** 1 Industri Makanan dan Minuman 7,54 8,33 9,23 7,91 7,78 2 Industri Pengolahan Tembakau 6,24 1,58 -0,64 3,52 3,36 3 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi -4,79 -0,09 3,83 8,73 15,35 4 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki 3,97 8,36 2,22 9,42 -0,99 5 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya -1,63 1,74 0,13 0,75 -4,55 jdih.kemenperin.go.id No Lapangan Usaha 2015 2016 2017 2018* 2019** 6 Industri Kertas dan Barang dari Kertas; Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman -0,16 2,61 0,33 1,43 8,86 7 Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional 7,61 5,84 4,53 -1,42 8,48 8 Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik 5,04 -8,50 2,47 6,92 -5,52 9 Industri Barang Galian bukan Logam 6,03 5,47 -0,86 2,75 -1,03 10 Industri Logam Dasar 6,21 0,99 5,87 8,99 2,83 11 Industri Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik 7,83 4,33 2,79 -0,61 -0,51 12 Industri Mesin dan Perlengkapan 7,58 5,05 5,55 9,49 -4,13 13 Industri Alat Angkutan 2,40 4,52 3,68 4,24 -3,43 14 Industri Furnitur 5,17 0,46 3,65 2,22 8,35 15 Industri Pengolahan Lainnya; Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan 4,66 -3,04 -1,68 -0,83 5,17 Industri Pengolahan Nonmigas 5,05 4,43 4,85 4,77 4,34 PRODUK DOMESTIK BRUTO 4,88 5,03 5,07 5,17 5,02 Sumber: BPS diolah Kemenperin Cabang-cabang industri yang menunjukkan peningkatan pertumbuhan pada tahun 2019 antara lain: industri tekstil dan pakaian jadi yang tumbuh sebesar 15,35% dari sebelumnya 8,73%; industri kertas dan barang dari kertas; percetakan dan reproduksi media rekaman yang tumbuh sebesar 8,86% dari sebelumnya -1,43%; industri kimia, farmasi dan obat tradisional yang tumbuh sebesar 8,48% dari sebelumnya -1,42%; industri furnitur yang tumbuh sebesar 8,35% dari sebelumnya 2,22%; industri pengolahan lainnya; jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan yang tumbuh sebesar 5,17% dari sebelumnya -0,83%. jdih.kemenperin.go.id
d.Perkembangan Ekspor dan Impor Industri Pengolahan Non-Migas Pada Tahun 2015-2019 Perdagangan sektor industri pada tahun 2019 sebesar US$ 263,97 miliar lebih rendah dari tahun 2018 sebesar US$ 277,71 miliar. Sektor industri mencatatkan defisit perdagangan dengan nilai defisit sebesar US$ 10,8 miliar. Perlambatan ekonomi dan melemahnya permintaan dunia terhadap produk-produk Indonesia yang didorong dengan penurunan harga komoditas ekspor Indonesia menjadi beberapa penyebab dari penurunan ekspor. Sumber : BPS diolah Kemenperin Gambar 1.1 Perdagangan sektor industri tahun 2016 - 2019 Sektor industri memberikan kontribusi terbesar yaitu sebesar 75,56% terhadap total ekspor nasional sebesar US$ 167,50 miliar. Berdasarkan Gambar 1.1, bila dilihat berdasarkan tahun 2016 – 2019 total nilai perdagangan industri terbesar pengolahan nonmigas terjadi pada tahun 2018, sedangkan terendah terjadi pada tahun 2016 sebesar US$ 218,74. Nilai ekspor terbesar sektor industri masih ditempati oleh industri makanan dan minuman yaitu sebesar US$ 27,28 miliar, sedangkan nilai impor terbesar ditempati oleh industri barang dari logam, komputer, barang elektronik, optik, dan peralatan listrik sebesar US$ 30,54 miliar. Negara tujuan ekspor terbesar masih sama dengan tahun sebelumnya, dimana Amerika Serikat sebesar US$ 17,26 miliar, jdih.kemenperin.go.id Cina sebesar US$ 17,06 miliar, dan Jepang sebesar US$ 11,01 miliar menjadi 3 besar negara tujuan ekspor dengan total nilai ekspor sebesar 45,33 miliar, sedangkan untuk negara asal impor terbesar masih di tempati oleh Cina sebesar US$ 42,98 miliar, Jepang sebesar US$ 15,55 miliar, Thailand sebesar US$ 9,19 miliar dengan total nilai sebesar 67,72 miliar. Impor Indonesia terbesar dilakukan untuk pembelian bahan baku/bahan penolong sebesar US$ 125,90 miliar atau sebesar 73,75% dari total impor, terbesar kedua dilakukan untuk impor pembelian barang-barang modal sebesar US$ 28,41 miliar atau sebesar 16,64%. Secara lengkap dapat dilihat pada gambar dibawah. Gambar 1.2 Impor Indonesia menurut penggunaan barang tahun 2019
e.Perkembangan investasi Indonesia pada tahun 2015-2019 Pada tahun 2019 total investasi di sektor industri mencapai Rp. 215,9 triliun turun sebesar 2,88% apabila dibandingkan dengan tahun 2018 yang sebesar Rp. 222,3 triliun. Terdapat beberapa kondisi yang menyebabkan melambatnya investasi, diantaranya kondisi perang dagang antara Amerika dengan Cina menyebabkan shock sentiment investasi. Investasi terbesar sektor industri di sumbang oleh industri logam, mesin & elektronik dan industri instrumen kedokteran, presisi & optik dan jam sebesar Rp. 70,21 triliun dan ditempat kedua terbesar industri makanan jdih.kemenperin.go.id sebesar Rp. 55,68 triliun. Secara lengkap dapat dilihat pada gambar 1.3 dibawah. Gambar 1.3 Investasi Sektor Industri Tahun 2019 Kondisi dalam negeri yang menyebabkan nilai investasi tidak mencapai target antara lain: harmonisasi dan sinkronisasi regulasi terkait investasi masih membutuhkan waktu untuk berjalan optimal, hal ini juga terjadi pada kondisi infrastruktur yang belum beroperasi optimal serta harga energi yang dirasa masih kurang kompetitif. Dari sisi faktor eksternal, fluktuasi nilai tukar dollar AS yang dipicu oleh kenaikan suku bunga AS dan penguatan dollar AS di pasar global juga menjadi salah satu penyebab investasi belum mencapai target. Namun demikian, ke depan diharapkan terjadi peningkatan nilai investasi, mengingat berbagai proyek infrastruktur sebagian telah selesai dan dapat beroperasi. Selain itu, upaya pemerintah dalam melakukan deregulasi kebijakan terkait dalam penumbuhan iklim berusaha terus dilaksanakan salah satunya diwujudkan melalui penyediaan platform Online Single Submission (OSS). jdih.kemenperin.go.id Capaian kinerja sasaran sesuai dokumen Renstra Kementerian Perindustrian tahun 2015-2019 terbagi ke dalam beberapa bagian, yaitu:
a.Capaian Peta Strategi Kementerian Perindustrian tahun 2015-2019 Peta strategis Kementerian Perindustrian pada tahun 2015-2019 terbagi ke dalam 1 tujuan dan 3 perspektif, terdapat 261 target indikator kinerja dengan capaian sebanyak 185 target (70,88%) dapat tercapai dan 76 target (25,81%) tidak dapat tercapai.
b.Capaian kinerja Direktorat Jenderal Industri Agro tahun 2015-2019 Capaian kinerja Direktorat Jenderal Industri Agro tahun 2015-2019 dengan 72 target indikator kinerja, capaian akhir sebanyak 44 (61,11%) target indikator kinerja sasaran dapat tercapai dan 28 (38,89%) target indikator kinerja sasaran tidak dapat tercapai.
c.Capaian kinerja Direktorat Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka tahun 2015-2019 Capaian kinerja Direktorat Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka dengan 57 target indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 16 (28,07%) target tercapai dan 41 (71,93%) target belum tercapai.
d.Capaian kinerja Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika tahun 2015-2019. Capaian kinerja Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika dengan 80 target indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 32 (40%) target tercapai dan 48 (60%) target belum tercapai.
e.Capaian kinerja Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah tahun 2015-2019 Capaian kinerja Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah tahun 2015-2019 dengan 74 target indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 29 (39,19%) target tercapai dan 46 (35%) target tidak tercapai. jdih.kemenperin.go.id
f.Capaian kinerja Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri tahun 2015-2019 Capaian kinerja Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri dengan 38 target indikator kinerja berdasarkan renstra dengan capaian kinerja sebesar 11 (28,95%) target dapat tercapai dan 27 (71,05%) tidak tercapai.
g.Capaian kinerja Direktorat Jenderal Ketahanan, dan Pengembangan Akses Industri Internasional tahun 2015-2019 Capaian kinerja Direktorat Jenderal Ketahanan, dan Pengembangan Akses Industri Internasional dengan 40 target indikator kinerja berdasarkan renstra dengan capaian kinerja sebesar 23 (57,5%) target dapat tercapai dan 17 (42,5%) target tidak tercapai.
h.Capaian kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Industri tahun 2015-2019 Capaian kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Industri dengan 95 target indikator kinerja berdasarkan renstra dengan capaian kinerja sebesar 35 (36,84%) target dapat tercapai dan 60 (63,16%) target tidak tercapai.
i.Capaian kinerja Sekretariat Jenderal tahun 2015-2019 Capaian kinerja Sekretariat Jenderal dengan 150 target indikator kinerja berdasarkan renstra dengan capaian kinerja sebesar 99 (66%) target dapat tercapai dan 51 (34%) target tidak tercapai.
j.Capaian kinerja Inspektorat Jenderal tahun 2015-2019 Capaian kinerja Inspektorat Jenderal dengan 32 target indikator kinerja berdasarkan renstra dengan capaian kinerja sebesar 28 (87,5%) target dapat tercapai dan 4 (12,5%) target tidak tercapai.
k.Capaian Rencana Aksi 10 Industri Prioritas tahun 2015-2019 Selama 2015-2019 terdapat 191 rencana aksi yang harus ditindaklanjuti dimana sebanyak 121 (63%) rencana aksi yang telah dilaksanakan serta 70 (37%) rencana aksi yang belum dilaksanakan. Pada 10 industri prioritas tersebut masih terdapat 2 industri yang belum dilaksanakan sama sekali, yaitu 7 rencana aksi pada industri furnitur dan barang lainnya dari kayu dan 5 rencana aksi pada industri komponen dan bahan penolong. jdih.kemenperin.go.id
l.Capaian kinerja Kerangka Regulasi tahun 2015-2019 Kinerja kerangka regulasi dilihat berdasarkan 66 regulasi yang telah direncanakan akan disusun oleh Kementerian Perindustrian pada tahun 2015-2019 adalah terdapat 21 (31,82%) regulasi telah selesai, 20 (30,30%) regulasi dalam proses penyelesaian serta 25 (37,88%) regulasi yang telah lewat masa penyusunannya dan masih belum ada kejelasan untuk dilanjutkan atau tidak.
m.Capaian anggaran Kementerian Perindustrian tahun 2015-2019 Total rencana anggaran periode 2015-2019 pada Renstra Kementerian Perindustrian adalah Rp 26.822.120 juta, sedangkan total pagu anggaran yang diterima selama periode tersebut Rp. 15.787.619 Juta. Hal ini menunjukkan masih ada gap atau selisih sebesar Rp 11.034.501 juta antara rencana anggaran di Renstra Kemenperin dengan nilai pagu yang diterima. Hal ini merupakan salah satu penyebab tidak tercapainya atau terhambatnya beberapa target kinerja dan terlaksananya rencana aksi.
1. 2.Aspirasi Masyarakat Aspirasi masyarakat merupakan harapan dan tujuan dari masyarakat untuk kemajuan industri dimasa yang akan datang. Adapun aspirasi masyarakat telah dirangkum sebagai berikut :
a.Terkait Tantangan Lingkungan Tantangan lingkungan yang dihadapi saat ini adalah perubahan yang begitu cepat, tidak pasti, rumit dan menyebabkan keraguan atau biasa disebut kondisi VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity dan Ambiguity). Faktor penyebab terjadinya kondisi ini adalah perkembangan teknologi akibat revolusi industri 4.0, perubahan regulasi dan kebijakan akibat perang dagang serta eningkatnya globalisasi akibat krisis yang terjadi. Akibatnya Kementerian diharapkan untuk dinamis dan mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan dengan mampu mempelajari fenomena perubahan lingkungan dan menyerap informasi yang berkembang dan mampu memprediksi outcome/impact dari suatu kebijakan. jdih.kemenperin.go.id
b.Terkait Data dan Informasi Data dan informasi sangat penting dalam pengambilan kebijakan dalam penyusunan rencana kerja dan pengambilan keputusan. Untuk itu, Kementerian Perindustrian diharapkan memiliki data dan informasi khususnya data industri dan kawasan industri yang akurat, lengkap dan mutakhir.
c.Terkait Kapasitas Kebijakan Dalam pengelolaan kebijakan dan program, monitoring dan evaluasi harus dilakukan menyeluruh terhadap outcome/impact dan melibatkan analisis mendalam terhadap data dan kualitas dan capaian kinerja. Sehingga kebijakan dan program bukan hanya rutinitas, tanpa perbaikan, inovasi dan terobosan.
d.Terkait Prinsip 3E dalam Pelayanan Publik Prinsip 3E merupakan Ekonomis, Efisien dan Efektivitas. Ekonomis berarti penggunaan sumber daya yang ada dengan hati-hati (input), Efisien berarti mengunakan sumber daya dengan tepat guna (Proses) dan Efektivitas (Output/Outcome) berarti tepat sasaran. Implementasi prinsip ini pada seluruh aspek, fungsi dan sistem sangat penting agar kualitas pelayanan publik menjadi optimal dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. B. Potensi dan Permasalahan.
1. 1.Potensi.
a.Potensi alam Indonesia: Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah untuk menghasilkan bahan baku produksi, sebagaimana yang terdapat pada industri pengolahan kopi, industri pengolahan kelapa, industri minyak nabati, dan industri pengolahan perikanan. Produk hasil olahan kopi dikenal telah memiliki citra yang baik di pasar internasional.
b.Dinamika sektor industri: Indonesia memiliki potensi energi berbasis sumber daya alam (batubara, panas bumi, air), perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di masa depan dan peningkatan kepedulian terhadap lingkungan mendorong peningkatan jdih.kemenperin.go.id efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan.
c.Perjanjian kerja sama ekonomi dengan negara lain: Peluang bagi industri nasional untuk memperluas pasar dan adanya fasilitasi pengamanan dan penyelamatan industri dalam negeri akibat persaingan global.
d.Kebijakan otonomi daerah: Adanya kesetaraan hubungan antara pemerintah pusat dengan Pemerintah daerah, maka pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota berpeluang untuk mempercepat pembangunan dan persebaran industri di daerah.
e.Pangsa pasar dalam negeri: Besarnya ukuran pasar produk industri di dalam negeri seiring dengan peningkatan jumlah populasi penduduk di Indonesia.
1. 2.Permasalahan. Permasalahan utama yang masih dihadapi dalam pembangunan industri nasional antara lain:
a.kekurangan bahan baku (kondensat, gas, nafta, biji besi) dan bahan penolong (katalis, scrap, kertas bekas, dan nitrogen);
b.kekurangan infrastruktur (pelabuhan, jalan, dan kawasan industri);
c.kekurangan utility (listrik, air, gas, dan pengolah limbah);
d.kurangnya tenaga ahli, supervisor, dan superintendent;
e.tekanan produk impor;
f.limbah industri (slag) sebagai limbah B3, spesifikasi yang terlalu ketat untuk kertas bekas dan baja bekas (scrap) menyulitkan industri;
g.permasalahan IKM (pembiayaan, bahan baku dan penolong, mesin/peralatan IKM, dan pemasaran); dan
h.logistik sektor industri (biaya tinggi, pengiriman tidak tepat waktu, serta data dan informasi tidak akurat). jdih.kemenperin.go.id Visi Presiden dan Wakil Presiden adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong apabila dipandang dalam sudut pandang sektor industri yaitu mewujudkan industri tangguh dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri dalam mengelola sumber daya yang ada dengan peningkatan nilai tambah, penyerapan tenaga kerja melalui penambahan lapangan kerja baru serta meningkatnya investasi dan ekspor sektor industri sehingga dapat bersaing dengan negara maju lainnya. Pemanfaatan teknologi dimaksudkan dapat mengelola sumber daya yang ada dengan kekuatan SDM yang kompeten dan IPTEK yang inovatif melalui implementasi Making Indonesia 4.0 untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata. B. Misi Mengacu berdasarkan visi Presiden dan Wakil Presiden diatas berusaha untuk dicapai melalui 9 (sembilan) misi yang telah dimandatkan melalui Peraturan Presiden nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, maka 9 (sembilan) Misi Presiden dan Wakil Presiden yang juga merupakan Misi Kementerian Perindustrian yaitu:
1. 1.Peningkatan kualitas manusia indonesia;
2. 2.Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing; jdih.kemenperin.go.id
3. 3.Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. 4.Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. 5.Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. 6.Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. 7.Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. 8.Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
9. 9.Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan. Kementerian Perindustrian senantiasa memberikan perhatian penuh terhadap seluruh stakeholders industri, yakni pemerintah baik pusat/daerah, investor, pengusaha, asosiasi, pegawai/karyawan, dan masyarakat industri lainnya. Kesembilan misi-misi di atas dilakukan secara bertanggungjawab berlandaskan gotong royong bagi semua kementerian/lembaga. Kementerian Perindustrian fokus pada pembangunan dan pengembangan sektor industri pengolahan nonmigas sehingga dapat memperkuat, memberi manfaat dan menghasilkan nilai tambah ekonomi bagi kepentingan bangsa Indonesia. C. Tujuan Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi pembangunan industri, Kementerian Perindustrian menetapkan tujuan pembangunan industri 5 (lima) tahun ke depan yaitu “Meningkatnya Peran Sektor Industri dalam Perekonomian Nasional“. Pencapaian tujuan secara khusus akan dipantau melalui pengukuran indikator kinerja tujuan yang juga menjadi indikator kinerja utama, yaitu:
10. 1.Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan Nonmigas pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 5,3% menjadi sebesar 8,4% pada tahun 2024; dan
11. 2.Kontribusi PDB Industri Pengolahan Nonmigas pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 17,8% menjadi sebesar 18,9% pada tahun 2024.
12. 3.Tenaga kerja di sektor industri pada tahun 2020 ditargetkan sebanyak 19,2 juta orang menjadi sebanyak 22,5 juta orang pada tahun 2024.
13. 4.Nilai ekspor produk Industri Pengolahan Nonmigas pada tahun 2020 ditargetkan sebesar US$ 133,1 Miliar menjadi sebesar US$ 181,6 Miliar pada tahun 2024. jdih.kemenperin.go.id D. Sasaran Strategis Sasaran strategis pembangunan sektor industri merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh Kementerian Perindustrian sebagai suatu impact/outcome dari 4 (empat) program yang dilaksanakan oleh Kementerian Perindustrian. Dalam penyusunannya, Kementerian Perindustrian menjabarkan ke dalam 6 (enam) misi dan menggunakan pendekatan metode Balanced Scorecard (BSC) yang dibagi dalam empat perspektif, yakni stakeholders prespective, customer perspective, internal process perspective, dan learning and growth perspective. Pada peta strategi Kementerian Perindustrian dapat digambarkan beberapa sasaran strategis yang ingin dicapai selama 5 tahun ke depan. Sasaran strategis tersebut dicapai melalui indikator kinerja program (indikator kinerja pada unit organisasi setingkat Eselon I) dan indikator kinerja kegiatan (indikator kinerja pada unit organisasi setingkat Eselon II, unit pelaksana teknis, dan unit pendidikan). Peta strategi Kementerian Perindustrian dapat di lihat pada gambar dibawah. Gambar 2.1 Peta Strategi Kementerian Perindustrian jdih.kemenperin.go.id
14. 1.Perspektif Pemangku Kepentingan (Stakeholders Prespective) Sasaran strategis pertama (SS-1) yang akan dicapai yaitu “Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas”, dengan indikator kinerja:
a.persentase tenaga kerja di sektor industri terhadap total pekerja pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 15 persen menjadi sebesar 15,7 persen pada tahun 2024.
b.produktivitas tenaga kerja sektor industri pada tahun 2020 ditargetkan sebesar Rp. 111,8 Juta/Orang/Tahun menjadi sebesar Rp. 124,7 Juta/Orang/Tahun pada tahun 2024.
c.produktivitas sektor industri pengolahan nonmigas pada tahun 2020 ditagetkan antara 1,99 menjadi sebesar 2,15 pada tahun 2024.
d.nilai investasi sektor industri pengolahan nonmigas pada tahun 2020 ditargetkan sebesar Rp. 256,3 Triliun menjadi Rp. 769,1 Triliun pada tahun 2024.
e.persentase hasil riset lima tahun terakhir yang telah dimanfaatkan oleh industri pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 15 persen hasil riset menjadi sebesar 30 persen hasil riset pada tahun 2024.
f.persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan pada tahun 2020 sebesar 75 persen menjadi sebesar 88 persen pada tahun 2024.
g.lulusan pelatihan vokasi industri berbasis kompetensi pada tahun 2020 sebanyak 36.000 orang menjadi sebanyak 157.000 orang pada tahun 2024.
1. 2.Perspektif Pelanggan (Customer Perspective) Sasaran strategis kedua (SS-2) yang akan dicapai adalah “Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0”, dengan indikator kinerja:
a.perusahaan dengan nilai Indonesia Industri 4.0 Readiness Index (INDI 4.0) > 3.0 pada tahun 2020 ditargetkan sebanyak 30 perusahaan menjadi sebesar 60 perusahaan pada tahun 2024.
b.kontribusi ekspor produk industri berteknologi tinggi pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 13 persen menjadi sebesar 13,7 persen pada tahun 2024.
c.tumbuhnya IKM startup berbasis teknologi pada tahun 2020 sebanyak 20 IKM menjadi sebanyak 260 IKM pada tahun 2024. jdih.kemenperin.go.id
d.sumber daya manusia industri 4.0 yang kompeten pada tahun 2020-2024 setiap tahun sebanyak 500 orang. Sasaran strategis ketiga (SS-3) yang akan dicapai adalah “Meningkatnya Kemampuan Industri Dalam Negeri”, dengan indikator kinerja:
a.Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) (rerata tertimbang) pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 49 persen menjadi sebesar 53 persen pada tahun 2024.
b.persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 46,63 persen menjadi sebesar 52,48 persen pada tahun 2024.
c.produk tersertifikasi TKDN > 25% yang masih berlaku pada tahun 2020 ditargetkan sebanyak 6.200 produk tersertifikasi menjadi sebanyak 8.400 produk tersertifikasi pada tahun 2024.
d.persentase SNI bidang industri yang diterapkan pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 5 persen menjadi sebesar 20 persen pada tahun 2024. Sasaran strategis keempat (SS-4) yang akan dicapai adalah “Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri”, dengan indikator kinerja:
a.pertumbuhan ekspor industri pengolahan pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 5,3 persen menjadi sebesar 10,1 persen pada tahun 2024.
b.kontribusi ekspor produk industri terhadap total ekspor pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 74,3 persen menjadi sebesar 76,5 persen pada tahun 2024.
c.rasio impor bahan baku industri terhadap PDB sektor industri nonmigas pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 37,8 persen menjadi sebesar 36,8 persen pada tahun 2024.
d.penambahan jenis produk industri pengolahan nonmigas yang di ekspor pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 27 persen menjadi sebesar 32 persen pada tahun 2024. jdih.kemenperin.go.id Sasaran strategis kelima (SS-5) yang akan dicapai adalah “Penguatan Kewirausahaan dan Industri Kecil dan Menengah (IKM)”, dengan indikator kinerja:
a.proporsi nilai tambah IKM terhadap total nilai tambah industri pengolahan nonmigas pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 18,60 persen menjadi sebesar 20 persen pada tahun 2024.
b.wirausaha industri kecil yang tumbuh pada tahun 2020 ditargetkan sebanyak 4.000 wirausaha baru (WUB) menjadi sebanyak 20.000 WUB pada tahun 2024.
c.IKM yang melakukan kemitraan dengan industri besar sedang dan sektor ekonomi lainnya pada tahun 2020 ditargetkan sebanyak 50 IKM menjadi sebanyak 340 WUB pada tahun 2024.
d.proporsi nilai penyaluran pinjaman perbankan kepada IKM pada tahun 2020 sebesar 2,4 persen menjadi sebesar 5 persen pada tahun 2024. Sasaran strategis keenam (SS-6) yang akan dicapai adalah “Meningkatnya Persebaran Industri”, dengan indikator kinerja:
a.Kawasan industri (KI) prioritas di luar Jawa yang beroperasi dan meningkatkan investasi pada tahun 2020 ditargetkan sebanyak 11 KI menjadi sebanyak 17 KI pada tahun 2024.
b.KI yang dikembangkan pada tahun 2020 ditargetkan sebanyak 18 KI menjadi sebanyak 33 KI pada tahun 2024.
c.fasilitasi KI dengan zona tematik (kawasan halal) pada tahun 2024 ditargetkan telah ada 3 KI.
d.persentase nilai tambah sektor industri yang diciptakan di luar Pulau Jawa sebesar 29,9 persen pada tahun 2020 menjadi sebesar 33,1 persen pada tahun 2024.
e.sentra industri kecil dan menengah (SIKIM) di luar Jawa yang beroperasi pada tahun 2020 ditargetkan sebanyak 17 sentra menjadi sebanyak 44 sentra pada tahun 2024.
1. 3.Perspektif Proses Internal (Internal Process Perspective) Sasaran strategis pada perspektif proses internal merupakan proses yang harus dilakukan oleh Kementerian Perindustrian, dengan 3 (tiga) sasaran strategis yang akan dicapai yakni: Sasaran strategis ketujuh (SS-7) yang akan dicapai adalah “Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif”, dengan indikator kinerja: jdih.kemenperin.go.id efektivitas regulasi bidang industri yang ditetapkan, pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 72 persen menjadi 80 persen pada tahun 2024. Sasaran strategis kedelapan (SS-8) yang akan dicapai adalah “Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan”, dengan indikator kinerja:
a.perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi Standar Industri Hijau (SIH) pada tahun 2020 ditargetkan sebanyak 33 perusahaan menjadi sebanyak 71 perusahaan pada tahun 2024.
b.infrastruktur kompetensi industri setiap tahun ditargetkan sebanyak 20 SKKNI mulai tahun 2020 sampai dengan 2024. Sasaran strategis kesembilan (SS-9) yang akan dicapai adalah “Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien”, dengan indikator kinerja:
a.batas toleransi temuan pengawasan eksternal pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 1,5 persen menjadi sebesar 1 persen pada tahun 2024.
b.rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker ditargetkan sebesar 91 persen menjadi sebesar 93 persen pada tahun 2024.
c.Index Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian pada tahun 2020 ditargetkan pada level 3 menjadi level 4 pada tahun 2024.
1. 4.Perspektif Pembelajaran Organisasi (Learning and Growth Perspective) Untuk melaksanakan pencapaian sasaran strategis sebagaimana tersebut di atas, dibutuhkan input yang dapat mendukung terlaksananya proses untuk menghasilkan output, outcome, maupun impact dari kinerja Kementerian Perindustrian. Terdapat 4 (empat) sasaran strategis yang akan dicapai yakni: Sasaran strategis kesepuluh (SS-10) yang akan dicapai adalah “Terwujudnya ASN Kementerian Perindustrian yang Professional dan Berkepribadian” dengan indikator kinerja: jdih.kemenperin.go.id
a.indeks kompetensi, profesional, dan integritas pegawai Kementerian Perindustrian pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 70 menjadi sebesar 80 pada tahun 2024.
b.ASN yang meningkat kompetensinya pada tahun 2020 ditargetkan sebanyak 500 orang menjadi 700 orang pada tahun 2024. Sasaran strategis kesebelas (SS-11) yang akan dicapai adalah “Terwujudnya Sistem Informasi Industri yang Berkualitas” dengan indikator kinerja:
a.tersedianya data dan informasi sesuai dengan kebutuhan pengambil keputusan (skala 4) pada tahun 2020 sebesar skala 3 menjadi skala 3,18 pada tahun 2024.
b.tingkat ketepatan waktu penyampaian informasi baku secara periodik pada tahun 2020 ditargetkan selalu 100 persen pada tahun 2020-2024. Sasaran strategis kedua belas (SS-12) yang akan dicapai adalah “Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima”, dengan indikator kinerja:
a.tingkat akuntabilitas laporan keuangan dan BMN selalu ditargetkan memperoleh WTP mulai tahun 2020 sampai tahun 2024.
b.indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Perindustrian pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 78 menjadi sebesar 80 pada tahun 2024. Sasaran strategis ketiga belas (SS-13) yang akan dicapai adalah “Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan, serta Pengendalian yang Berkualitas dan Akuntabel”, dengan indikator kinerja:
a.tingkat kesesuaian dokumen perencanaan dengan rencana program dan kegiatan prioritas nasional ditargetkan sebesar 95,5 persen tahun 2020 menjadi 97,5 persen pada tahun 2024.
b.nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Perindustrian ditargetkan sebesar 78 tahun 2020 menjadi 80 pada tahun 2024. jdih.kemenperin.go.id
1. 1.Pembangunan SDM;
2. 2.Pembangunan Infrastruktur;
3. 3.Penyederhanaan Regulasi;
4. 4.Penyederhanaan Birokrasi; dan
5. 5.Transformasi Ekonomi. Kelima arahan tersebut merupakan amanat Presiden untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir. Selanjutnya, dari kelima arahan tersebut dirumuskan agenda pembangunan yang didalamnya mencakup Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas. Adapun agenda pembangunan tersebut yaitu:
6. 1.memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas;
7. 2.mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan;
8. 3.meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
9. 4.membangun kebudayaan dan karakter bangsa;
10. 5.memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
11. 6.membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan
12. 7.memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Fokus Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas Kementerian Perindustrian berkontribusi dalam Agenda Pembangunan I yaitu “Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan”. Kebijakan pembangunan ekonomi yang jdih.kemenperin.go.id diarahkan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi akan dilakukan dengan melaksanakan peningkatan nilai tambah ekonomi. Kementerian Perindustrian juga turut berperan dalam pelaksanaan Agenda Pembangunan 3 yaitu “Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing”. Kebijakan pembangunan manusia yang terkait dengan sektor industri diarahkan pada peningkatan produktivitas dan daya saing angkatan kerja. Adapun arah kebijakan dalam rangka melaksanakan agenda pembangunan pada tahun 2020-2024 yang menjadi tugas Kementerian Perindustrian mencakup:
13. 1.Agenda 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan. Arah Kebijakan:
a.penguatan kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan koperasi yang dilaksanakan dengan strategi meliputi: 1) meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro kecil dan usaha menengah besar; 2) meningkatkan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha; 3) meningkatkan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi; 4) meningkatkan penciptaan peluang usaha dan startup; dan 5) meningkatkan nilai tambah usaha sosial.
b.peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi yang akan dilaksanakan dengan strategi meliputi: 1) meningkatkan industrialisasi berbasis pengolahan komoditas pertanian, kehutanan, perikanan, kemaritiman, dan nonagro yang terintegrasi hulu-hilir; 2) meningkatkan industrialisasi melalui pengembangan smelter dan kawasan industri terutama di luar Jawa; 3) meningkatkan daya saing destinasi dan industri pariwisata yang didukung penguatan rantai pasok dan ekosistem pariwisata; jdih.kemenperin.go.id 4) meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk dan usaha kreatif dan digital; 5) memperbaiki iklim usaha dan meningkatkan investasi, termasuk reformasi ketenagakerjaan; dan 6) mengembangkan industri halal.
c.peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan TKDN yang akan dilaksanakan dengan strategi meliputi: 1) meningkatkan diversifikasi, nilai tambah, dan daya saing produk ekspor dan jasa; 2) meningkatkan akses dan pendalaman pasar ekspor; 3) mengelola impor; 4) meningkatkan kandungan dan penggunaan produk dalam negeri termasuk melalui pengadaan pemerintah yang efektif; 5) meningkatkan partisipasi dalam jaringan produksi global; 6) meningkatkan citra dan diversifikasi pemasaran pariwisata, serta produk kreatif dan digital; dan 7) meningkatkan efektivitas Preferential Trade Agreement (PTA)/Free Trade Agreement (FTA)/Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dan diplomasi ekonomi.
d.penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi yang akan dilaksanakan dengan strategi meliputi: 1) meningkatkan pendalaman sektor keuangan; 2) mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital dan industri 4.0; 3) meningkatkan sistem logistik dan stabilitas harga; 4) meningkatkan penerapan praktik berkelanjutan pada industri pengolahan dan pariwisata; 5) reformasi fiskal; dan 6) meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi perkembangan ekonomi, terutama pangan dan pertanian, kemaritiman, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital. jdih.kemenperin.go.id
1. 2.Agenda 3: Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Arah Kebijakan: meningkatkan produktivitas dan daya saing melalui:
a.pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerjasama industri, mencakup: 1) peningkatan peran dan kerja sama industri/swasta dalam pendidikan dan pelatihan vokasi, meliputi pengembangan sistem insentif/regulasi untuk mendorong peran industri/swasta dalam pendidikan dan pelatihan vokasi; peningkatan peran daerah dalam koordinasi intensif dengan industri/swasta untuk pengembangan pendidikan dan pelatihan vokasi di wilayahnya; dan pemetaan kebutuhan keahlian termasuk penguatan informasi pasar kerja; 2) reformasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi, meliputi penguatan pembelajaran inovatif dengan penyelarasan program studi/bidang keahlian mendukung pengembangan sektor unggulan dan kebutuhan industri/swasta; penyelarasan kurikulum sesuai kebutuhan industri; penyelarasan pola pembelajaran; penguatan pembelajaran bahasa asing; penguatan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan vokasi sistem ganda (dual TVET system) yang menekankan pada penguasaan keterampilan berbasis praktik dan magang di industri; perluasan penerapan teaching factory/teaching industry berkualitas sebagai salah satu sistem pembelajaran standar industri; revitalisasi dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pembelajaran dan praktek kerja pendidikan dan pelatihan vokasi sesuai standar; peningkatan kerja sama pemanfaatan fasilitas praktik kerja di industri, termasuk unit produksi/teaching factory/teaching industry; pembangunan balai latihan kerja komunitas di lingkungan sekolah/lembaga keagamaan; peningkatan fasilitasi dan kualitas pemagangan; dan penyusunan strategi penempatan lulusan; jdih.kemenperin.go.id 3) peningkatan kualitas dan kompetensi pendidik/instruktur vokasi, terutama dengan peningkatan pelatihan pendidik/instruktur vokasi sesuai kompetensi; peningkatan keterlibatan instruktur/ praktisi dari industri untuk mengajar di satuan pendidikan dan pelatihan vokasi; dan peningkatan pemagangan guru/instruktur di industri; Peningkatan penilaian kualitas satuan pendidikan melalui akreditasi program studi dan satuan pendidikan vokasi; 4) penguatan sistem sertifikasi kompetensi vokasi, terutama dengan pengembangan standar kompetensi sesuai kebutuhan industri; penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas pelaksanaan sertifikasi profesi; dan sinkronisasi sistem sertifikasi yang ada di berbagai sektor; dan 5) peningkatan tata kelola pendidikan dan pelatihan vokasi, terutama dengan pengendalian ijin pendirian satuan pendidikan vokasi baru dan program studi yang tidak sesuai standar dan kebutuhan industri/pasar kerja; peningkatan penilaian kualitas satuan pendidikan melalui akreditasi program studi dan satuan pendidikan vokasi; pengaturan untuk fleksibilitas pengelolaan keuangan pada unit produksi/teaching factory/teaching industry; pengembangan skema pendanaan peningkatan keahlian; pembentukan Komite Vokasi yang mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan vokasi; dan peningkatan akses ke pelatihan vokasi melalui penerapan Kartu Pra-Kerja.
b.penguatan pendidikan tinggi berkualitas, mencakup: 1) pengembangan perguruan tinggi sebagai produsen iptek- inovasi dan pusat keunggulan (center of excellence) yang mencakup penguatan fokus bidang ilmu sesuai potensi daerah setempat dan peningkatan kerja sama konsorsium riset antarperguruan tinggi maupun antarperguruan tinggi dan lembaga penelitian di dalam dan luar negeri; jdih.kemenperin.go.id 2) pengembangan kerja sama perguruan tinggi dengan industri dan pemerintah dengan menyediakan insentif bagi perguruan tinggi dan industri yang mengembangkan kerja sama litbang strategis dan memfasilitasi mobilitas peneliti antarperguruan tinggi dengan pihak industri; 3) peningkatan kualitas dan pemanfaatan penelitian dengan meningkatkan interaksi perguruan tinggi dan industri; 4) peningkatan kualitas lulusan perguruan tinggi melalui pengembangan program studi yang adaptif dan desain kurikulum pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan industri dan pembangunan daerah, perluasan sertifikasi, program untuk percepatan masa tunggu bekerja, dan pelatihan kewirausahaan untuk mendorong tumbuhnya wirausahawan muda; 5) pengembangan dana abadi (endowment fund) di perguruan tinggi yang bersumber dari dana masyarakat, termasuk sektor swasta dan filantropi untuk pengembangan pendidikan dan pembelajaran di perguruan tinggi; 6) perwujudan diferensiasi misi dengan mendorong fokus perguruan tinggi dalam mengemban tridharma perguruan tinggi, yakni sebagai research university, teaching university, atau vocational university; dan 7) penguatan pembinaan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan tinggi. B. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Perindustrian Pembangunan ekonomi dalam lima tahun ke depan diarahkan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi yang ditunjukkan oleh kemampuan dalam pengelolaan dan penggunaan sumber daya ekonomi, dalam memproduksi barang dan jasa bernilai tambah tinggi untuk memenuhi pasar dalam negeri dan ekspor. Hasilnya diharapkan mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkualitas, ditunjukkan dengan keberlanjutan daya dukung sumber daya ekonomi bagi peningkatan kesejahteraan secara adil dan merata. jdih.kemenperin.go.id Pembangunan ekonomi akan dilaksanakan melalui dua pendekatan, yaitu:
1. 1.pengelolaan sumber daya ekonomi; dan
2. 2.peningkatan nilai tambah ekonomi. Kedua pendekatan ini menjadi landasan bagi sinergi dan keterpaduan kebijakan lintas sektor yang mencakup beberapa sektor, khususnya sektor industri pengolahan nonmigas. Pelaksanaan kedua fokus tersebut didukung dengan perbaikan data untuk menjadi rujukan pemantauan dan evaluasi capaian pembangunan, serta perbaikan kualitas kebijakan. Sektor industri pengolahan nonmigas memberikan kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan menjadi sektor unggulan nasional. Penjabarannya dilaksanakan Kementerian Perindustrian dengan pendekatan fungsi/bisnis proses mulai dari hulu sampai hilir. Tugas dan fungsi Kementerian Perindustrian telah dimandatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian. Pengembangan industri nasional tahun 2020-2024 diarahkan kepada pembangunan 10 industri prioritas sebagai berikut:
3. 1.industri pangan (makanan dan minuman);
4. 2.industri farmasi, kosmetik, dan alat kesehatan;
5. 3.industri tekstil, kulit, alas kaki, dan aneka;
6. 4.industri alat transportasi;
7. 5.industri elektronika dan telematika/ICT;
8. 6.industri pembangkit energi;
9. 7.industri barang modal, komponen, bahan penolong dan jasa industri;
10. 8.industri hulu agro;
11. 9.industri logam dasar dan bahan galian bukan logam; dan
12. 10.industri kimia dasar berbasis migas dan batubara. Berdasarkan 10 industri prioritas tersebut diatas, pada implementasi Making Indonesia 4.0 lebih di fokuskan pada 5 sektor industri, yaitu:
13. 1.industri makanan dan minuman;
14. 2.industri tekstil dan busana;
15. 3.industri otomotif;
16. 4.industri kimia; dan
17. 5.industri elektronika. jdih.kemenperin.go.id Arah kebijakan Kementerian Perindustrian tahun 2020-2024 disusun berdasarkan visi dan dijabarkan ke dalam 6 (enam) misi pembangunan industri, melalui 6 (enam) kebijakan pembangunan sektor industri, yaitu:
18. 1.kebijakan pengembangan sumber daya industri;
19. 2.kebijakan pengembangan sarana dan prasarana industri;
20. 3.kebijakan pemberdayaan industri;
21. 4.kebijakan pengembangan perwilayahan industri;
22. 5.kebijakan fasilitas fiskal dan nonfiskal; dan
23. 6.kebijakan reformasi birokrasi. Untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut di atas, strategi dan langkah operasional yang akan ditempuh adalah:
24. 1.Kebijakan pengembangan sumber daya industri Kebijakan pengembangan sumber daya industri dilaksanakan melalui:
a.Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dengan sasaran meningkatkan tenaga kerja industri yang kompeten.
b.Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan 3 (tiga) sasaran yaitu:

(1)meningkatnya daya saing dan kemandirian industri pengolahan nonmigas;
(2)penguatan implementasi making Indonesia 4.0; dan
(3)meningkatnya kemampuan industri dalam negeri. Kebijakan pengembangan sumber daya industri diterjemahkan melalui 5 (lima) kebijakan, yaitu:
1. a.Pembangunan sumber daya manusia industri. Untuk meningkatkan kompetensi teknis, pembangunan tenaga kerja industri dilaksanakan melalui 6 program pengembangan vokasi industri yakni:
(1)pendidikan vokasi berbasis kompetensi menuju dual system;
(2)pembangunan politeknik/akademi komunitas di kawasan industri dan revitalisasi politeknik;
(3)pengembangan SMK berbasis kompetensi yang link and match dengan industri;
(4)pelatihan industri berbasis kompetensi; dan
(5)pembangunan infrastruktur kompetensi dan sertifikat kompetensi tenaga kerja industri; dan
(6)pengembangan SDM menuju Making Indonesia 4.0. jdih.kemenperin.go.id Kompetensi SDM industri juga perlu ditingkatkan dan disesuaikan dalam rangka menghadapi tantangan era Making Indonesia 4.0. Dalam rangka pembangunan kompetensi Making Indonesia 4.0 dilakukan program – program sebagai berikut:
(1)pengembangan online learning;
(2)redesain kurikulum dan pengembangan program studi mengacu Making Indonesia 4.0;
(3)pengembangan riset Making Indonesia 4.0 pada politeknik;
(4)program S2 double degree dengan konsentrasi Making Indonesia 4.0;
(5)pelatihan SDM bidang industri 4.0;
(6)pengembangan politeknik mendukung Making Indonesia 4.0; dan
(7)pusat inovasi & lembaga riset industri 4.0.
1. b.Pemanfaatan sumber daya alam. Kebijakan pemanfaatan, penyediaan, dan penyaluran sumber daya alam tahun 2020-2024 diarahkan pada:
(1)perbaikan aliran material sektor manufaktur khususnya bagi 5 (lima) sektor prioritas dalam Making Indonesia 4.0 yang merupakan kebutuhan bahan baku masa depan dan kebutuhan industri hulu yang sebagian besar diimpor;
(2)pemenuhan kebutuhan energi bagi industri; dan
(3)pemenuhan kebutuhan air baku khususnya di KI. Pemanfaatan sumber daya alam juga dilaksanakan dalam rangka peningkatan daya saing ekspor dan partisipasi dalam rantai pasok global yang dilakukan dengan cara:
(1)penyederhanaan regulasi dan prosedur ekspor dan impor;
(2)meningkatkan diversifikasi, kompleksitas, dan nilai tambah produk ekspor;
(3)meningkatkan penetrasi ekspor ke pasar tradisional dan pasar nontradisional;
(4)mempercepat proses negosiasi dan review free trade agreement (FTA);
(5)memfasilitasi pelaku ekspor dan usaha yang berpotensi menjadi eksportir; jdih.kemenperin.go.id
(6)meningkatkan investasi industri yang berbasis hilirisasi SDA, berteknologi tinggi dan berorientasi ekspor; dan
(7)memperluas program kemitraan antara industri besar dan IKM.
1. c.Pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri tahun 2020-2024 dilakukan melalui:
(1)pemanfaatan inovasi teknologi industri untuk melalui inkubasi, konsultansi, rintisan teknologi dan pembentukan ekosistem inovasi Making Indonesia 4.0 dalam rangka pengembangan produk teknologi, meningkatkan kehandalan sistem/proses produksi, efisiensi proses, mempercepat time- to-market, mass-customization, serta menghasilkan smart products;
(2)peningkatan mutu produk/proses dan diversifikasi produk/proses melalui pemanfaatan teknologi litbangyasa industri yang dapat diperoleh melalui hasil kegiatan penelitian dan pengembangan serta perekayasaan teknologi industri;
(3)adaptasi kemajuan teknologi industri 4.0 terhadap pelaksanaan penelitian dan pengembangan industri berbasis teknologi industri 4.0 serta peningkatan kemampuan peralatan litbang sesuai dengan spesifikasi teknologi industri 4.0;
(4)implementasi hasil litbangyasa industri untuk IKM dalam rangka meningkatkan produktivitas, efisensi, dan standardisasi produk dan proses produksi, mencapai kesesuaian terhadap permintaan Original Equipment Manufacturing (OEM), serta meningkatkan kualitas agar dapat diterima pasar ekspor;
(5)kerangka regulasi yang mendukung kemandirian dan kinerja inovasi teknologi industri antara lain: melalui audit teknologi industri dan infrastruktur penunjang audit teknologi, penjaminan risiko, pengadaan teknologi industri melalui proyek putar kunci dan mendorong pemanfaatan fasilitas jdih.kemenperin.go.id insentif bagi perusahaan yang melakukan Research and Development (R&D);
(6)riset prioritas dengan memperhatikan tingkat kesiapterapan teknologi dan manufaktur;
(7)komersialisasi hasil litbang teknologi industri dan perlindungan terhadap pemanfaatan hasil inovasi teknologi.
1. d.Pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi. Pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi dilakukan melalui:
(1)penyediaan ruang dan wilayah untuk masyarakat dalam berkreativitas dan berinovasi seperti pusat inovasi, inkubator bisnis dan pusat pelatihan;
(2)pengembangan sentra industri kreatif;
(3)pelatihan, bimbingan, atau konsultansi teknologi dan desain bagi IKM serta rintisan usaha berbasis teknologi;
(4)konsultasi, bimbingan, advokasi, dan fasilitasi perlindungan HKI khususnya bagi IKM serta rintisan usaha berbasis teknologi; dan
(5)fasilitasi promosi dan pemasaran industri kreatif didalam dan luar negeri.
1. e.Penyediaan sumber pembiayaan. Dalam hal ini diharapkan pemerintah semakin meningkatkan peran untuk memfasilitasi kerjasama pembiayaan antara pelaku usaha industri dengan dunia perbankan nasional melalui regulasi teknis dan program pembiayaan dengan skema-skema pembiayaan khusus. Beberapa program pembiayaan yang telah diinisiasi pemerintah, antara lain:
(1)Penugasan Khusus Ekspor (PKE) melalui Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dengan bentuk pembiayaan berupa kredit modal kerja dan buyers credit;
(2)Pembiayaan dan kemudahan pembiayaan untuk restrukturisasi permesinan/peralatan industri dalam rangka peningkatan daya saing; jdih.kemenperin.go.id
(3)Kredit Usaha Rakyat Berorientasi Ekspor (KURBE) dengan bentuk pembiayaan berupa kredit modal kerja dan pinjaman operasional usaha bagi IKM berorientasi ekspor;
(4)Kredit modal kerja dengan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi IKM dengan bentuk pembiayaan berupa subsidi bunga pinjaman dari pemerintah melalui berupa kredit usaha bagi IKM;
(5)Dana usaha bergulir melalui Lembaga Pembiayaan Dana Bergulir (LPDB) dengan bentuk pembiayaan berupa kredit investasi dan kredit modal kerja bagi koperasi dan IKM; dan
(6)Kredit usaha melalui financial technology (Fintech) yang memberikan akses pembiayaan secara cepat dengan prosedur kolateral pembiayaan permodalan yang lebih sederhana bagi IKM.

2.Kebijakan pengembangan sarana dan prasarana industri Kebijakan pengembangan sarana dan prasarana industri dilaksanakan melalui 3 (tiga) program yaitu:

a.Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dengan 2 (dua) sasaran yaitu:

(1)meningkatkan lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi industri; dan
(2)meningkatkan infrastruktur kompetensi industri.
1. b.Program Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian dengan sasaran terwujudnya sistem informasi industri yang andal dan efektivitas publikasi kinerja industri.
2. c.Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan 2 (dua) sasaran yaitu:
(1)meningkatnya daya saing dan kemandirian industri pengolahan nonmigas; dan
(2)meningkatnya kemampuan industri dalam negeri. Kebijakan pengembangan sarana dan prasarana industri diterjemahkan melalui 3 (tiga) kebijakan, yaitu:
1. a.Pengembangan standardisasi industri. Kebijakan pemerintah dalam pengembangan standardisasi industri dilakukan melalui: jdih.kemenperin.go.id
(1)pengembangan standardisasi industri;
(2)pembinaan terhadap perusahaan industri yang menerapkan pemberlakuan standardisasi industri;
(3)penguatan infrastruktur lembaga penilaian kesesuaian (LPK);
(4)peningkatan harmonisasi standar dan regulasi teknis serta penilaian kesesuaian di taraf internasional; dan
(5)peningkatan pengawasan dan penegakan hukum standardisasi industri.
1. b.Pengembangan infrastruktur industri. Infrastruktur industri yang diperlukan oleh industri antara lain meliputi lahan, energi (listrik, gas), air baku, jaringan logistik, jaringan transportasi dan jaringan telekomunikasi. Selain ketersediaan lahan yang clean and clear, kecukupan pasokan energi dan air baku yang dilengkapi dengan jaringan/instalasinya, serta akses transportasi, logistik dan telekomunikasi, perlu diperhatikan juga penetapan harga yang kompetitif. Penyediaan kebutuhan infrastruktur untuk industri meliputi:
(1)penyediaan lahan industri yang siap digunakan;
(2)pembangunan pembangkit listrik, instalasi pengolahan air baku;
(3)pembangunan dan pengembangan jaringan dan transmisi energi (listrik dan gas) yang mendukung industri;
(4)pembangunan dan pengembangan jaringan dan instalasi air baku yang mendukung industri;
(5)pengembangan sumber energi yang terbarukan;
(6)diversifikasi dan konservasi energi;
(7)pengembangan industri pendukung pembangkit energi;
(8)pembangunan jalan tol, pelabuhan, dan jaringan kereta api;
(9)penyediaan moda transportasi yang efisien; dan
(10)pengembangan cakupan pelayanan dan kapasitas jaringan telekomunikasi.
1. c.Pengembangan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS). Penyelenggaraan SIINAS meliputi:
(1)pembangunan dan pengembangan sistem informasi;
(2)pengelolaan sistem informasi; jdih.kemenperin.go.id
(3)pengadaan data dan penyediaan informasi;
(4)penyebarluasan data dan informasi; dan
(5)pembinaan dan pengawasan sistem informasi. Implementasi SIINas tahun 2020-2024 akan difokuskan pada beberapa aktivitas utama yaitu: (a) pengumpulan data industri dan data kawasan industri secara online, pengadaan data peluang dan perkembangan peluang pasar, dan data perkembangan teknologi industri; (b) pengembangan sistem informasi dan integrasi proses bisnis yang terkait dengan pemberian fasilitas fiskal dan nonfiskal, serta layanan publik Kementerian Perindustrian ke dalam SIINas; (c) publikasi informasi industri; (d) pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan industri, perusahaan kawasan industri, dan pemerintah daerah.

3.Kebijakan pemberdayaan industri. Kebijakan pemberdayaan industri dilaksanakan melalui 3 (tiga) program yaitu:

a.Program nilai tambah dan daya saing industri dengan 4 (empat) sasaran yaitu:

(1)meningkatnya daya saing dan kemandirian industri pengolahan nonmigas;
(2)meningkatnya kemampuan industri dalam negeri;
(3)meningkatnya penguasaan pasar industri; dan
(4)penguatan kewirausahaan dan industri kecil dan menengah (IKM).
1. b.Program Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian dengan sasaran meningkatnya penggunaan produk dalam negeri.
2. c.Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan 2 (dua) sasaran yaitu:
(1)meningkatnya daya saing dan kemandirian industri pengolahan nonmigas; dan
(2)meningkatnya kemampuan industri dalam negeri. jdih.kemenperin.go.id Kebijakan pemberdayaan industri diterjemahkan melalui 5 (lima) kebijakan, yaitu:
1. a.Pengembangan industri kecil dan menengah. Selain penguatan kelembagaan dan fasilitasi yang telah dilaksanakan, program pengembangan IKM pada dalam rangka menghadapi era Making Indonesia 4.0 difokuskan pada dua aspek utama:
(1)peningkatan kompetensi internal IKM melalui penerapan e- business dalam rangka efisiensi proses bisnis, standardisasi produk dan sertifikasi kompetensi keahlian, konsultansi bisnis dan pengembangan produk, digitalisasi IKM (aspek internal).
(2)pembangunan ekosistem bisnis IKM yang kondusif dan mendukung pemberdayaan melalui layanan pengembangan usaha yang komprehensif (aspek eksternal).
1. b.Pengembangan industri hijau. Kebijakan pemerintah dalam pengembangan industri hijau dilakukan melalui:
(1)pengembangan standar industri hijau;
(2)penguatan infrastruktur industri hijau;
(3)fasilitasi insentif fiskal dan nonfiskal industri hijau;
(4)peningkatan kompetensi sumber daya manusia industri hijau;
(5)peningkatan efisiensi sumber daya industri (bahan baku, energi, dan air) dan pengendalian dampak lingkungan kegiatan industri; dan
(6)promosi peningkatan daya saing industri melalui penerapan industri hijau.
1. c.Pengembangan industri strategis. Pengembangan industri strategis tidak dapat sepenuhnya mengharapkan peran swasta, sehingga memerlukan keterlibatan dan penguasaan Pemerintah untuk mempercepat pembangunan industri strategis. Penguasaan pemerintah dalam pembangunan industri strategis dilakukan melalui pengaturan kepemilikan, penetapan kebijakan, pengaturan perizinan, pengaturan produksi, distribusi, dan harga, serta pengawasan.
2. d.Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). jdih.kemenperin.go.id Program P3DN dilaksanakan menggunakan dua pendekatan yakni melalui kampanye penggunaan produk dalam negeri serta melalui optimalisasi pengadaan barang dan jasa Pemerintah. Dari dua pendekatan tersebut, porsi alokasi sumberdaya lebih dititikberatkan pada strategi kedua mengingat adanya potensi nilai belanja barang dan modal Pemerintah yang cukup besar aspek efektivitas dalam implementasinya, kemampuan Pemerintah untuk melakukan kontrol, serta cakupan jenis produk dan rentang waktu pelaksanaan. Secara teknis, strategi kedua tersebut dilaksanakan melalui penetapan serta pembaharuan berbagai regulasi yang terkait.
3. e.Kerjasama internasional di bidang industri. Kerjasama internasional bidang industri dilakukan pemerintah melalui fasilitasi akses kolaborasi pada jaringan rantai pasok global bagi industri nasional yang telah memiliki kemampuan, serta pembinaan lebih luas untuk meningkatkan kolaborasi internasional tersebut. Aspek standarisasi yang berlaku global menjadi landasan penting dalam kolaborasi internasional.
  1. 4.Kebijakan pengembangan perwilayahan industri Kebijakan pengembangan perwilayahan industri dilaksanakan melalui program nilai tambah dan daya saing industri dengan sasaran meningkatnya persebaran industri. Kebijakan pengembangan perwilayahan industri bertujuan untuk membangun pusat-pusat industri baru dalam rangka penyebaran dan pemerataan pembangunan industri melalui:
4. a.Pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI). Keseluruhan WPPI yang berjumlah 22 telah memiliki master plan serta telah dikaji kebutuhan infrastrukturnya. Pengembangan WPPI belum didukung oleh perangkat regulasi sehingga pengembangan WPPI belum berjalan optimal. Guna untuk mengoptimalkan peran dan fungsi WPPI, program pengembangan WPPI diarahkan pada:
(1)penyusunan pedoman pengembangan WPPI;
(2)diseminasi kebijakan dan program WPPI ke K/L terkait dan pemerintah daerah;
(3)reviu 22 WPPI; jdih.kemenperin.go.id
(4)redesain zona industri berbasis WPPI;
(5)pembangunan infrastruktur untuk mendukung WPPI; dan
(6)kerjasama teknis dan penguatan konektivitas antar WPPI.
1. b.Kawasan Peruntukan Industri (KPI). Penetapan KPI merupakan inisiatif kabupaten/kota dan dicantumkan dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW). Penetapan KPI dalam RTRW akan menjadi jaminan bagi investasi industri di daerah. Program pengembangan KPI diarahkan pada:
(1)koordinasi penetapan KPI di dalam RTRW;
(2)reviu Pengembangan KPI;
(3)penjaminan pemanfaatan KPI; dan
(4)pemenuhan infrastruktur yang mendukung KPI.
1. c.Kawasan Industri (KI). Dalam proses pembangunannya KI menemui beberapa hambatan dari aspek lahan (tata ruang, status, legalitas, sertifikasi, pembebasan), badan pengelola, pembiayaan, pemenuhan infrastruktur (energi, air baku baik untuk pasokan maupun jaringan) dan tenant. Kendala yang dihadapi oleh KI yang telah terbangun saat ini antara lain pada status lahan ketika perluasan, ketersediaan infrastruktur pendukung dan okupansi lahan. Selain beberapa kendala yang dihadapi, terdapat potensi pengembangan KI tematik di masa depan antara lain: KI Halal, KI khusus IKM, serta KI Hortikultura. Berdasarkan isu-isu strategis diatas, program pembangunan Kawasan Industri adalah sebagai berikut:
(1)penyusunan regulasi dan kebijakan terkait KI;
(2)penataan KI;
(3)pembangunan infrastruktur dasar KI; dan
(4)pembangunan KI tematik.
1. d.Pembangunan atau revitalisasi sentra IKM. Pembangunan sentra IKM merupakan salah satu upaya untuk percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia. Pengembangan sentra IKM difokuskan pada:
(1)penyusunan pola pengembangan sentra IKM; jdih.kemenperin.go.id
(2)pengembangan skema kemitraan antara sentra IKM dan industri besar sebagai jaminan captive market terhadap produk-produk sentra; dan
(3)penyebaran pembangunan sentra ke luar Pulau Jawa.

5.Kebijakan fasilitas fiskal dan nonfiskal Kebijakan fasilitas fiskal dan nonfiskal dilaksanakan melalui program nilai tambah dan daya saing industri dengan 3 (tiga) sasaran, yaitu:

a.meningkatnya daya saing dan kemandirian industri pengolahan nonmigas;
b.meningkatnya kemampuan industri dalam negeri; dan
c.meningkatnya penguasaan pasar industri. Kebijakan fasilitas fiskal dan nonfiskal diarahkan pada sasaran utama mempercepat pembangunan industri, melalui tiga fokus kegiatan utama, yaitu:
a.upaya mengakselerasi pertumbuhan sektor industri melalui pemberian fasilitas fiskal dan nonfiskal bagi perusahaan industri existing dalam meningkatkan daya saing dan produktivitas (peningkatan kinerja ekspor dan kemampuan subtitusi impor, penyiapan SDM Industri yang kompeten);
b.upaya penguatan struktur industri nasional melalui pemberian fasilitas fiskal dan nonfiskal bagi investasi baru sektor industri (khususnya industri pioner) atau perusahaan industri existing yang melakukan perluasan komoditi baru; dan
c.upaya mendorong industri melakukan inovasi, invensi, dan penguasaan teknologi baru.
1. 6.Kebijakan Reformasi Birokrasi (RB) Kebijakan reformasi birokrasi dilaksanakan melalui Program Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian dengan 3 (tiga) sasaran yaitu:
a.Terwujudnya Tata Kelola Kementerian yang Efektif dan Efisien;
b.Terwujudnya Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian; dan
c.Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. jdih.kemenperin.go.id RB merupakan upaya berkelanjutan yang setiap tahapannya memberikan perubahan atau perbaikan birokrasi ke arah yang lebih baik. RB berkaitan dengan penataan ulang proses birokrasi dari tingkat (level) tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru (innovation breakthrough) dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berfikir di luar kebiasaan/rutinitas yang ada (out of the box thinking), perubahan paradigma (a new paradigm shift), dan dengan upaya luar biasa (business not as usual). Pelaksanaan RB tahun 2020 – 2024 merupakan pelaksanaan RB Kementerian Perindustrian gelombang IV dengan sasaran sebagai berikut:
a.terwujudnya birokrasi Kementerian Perindustrian yang bersih dan bebas KKN.
b.meningkatnya kualitas pelayanan publik Kementerian Perindustrian kepada masyarakat.
c.meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja Kementerian Perindustrian. Untuk mewujudkan sasaran RB tersebut di atas, Kementerian Perindustrian akan melakukan perubahan-perubahan secara bertahap dan berkesinambungan, antara lain dengan mengubah sistem kerja yang konvensional menjadi sistem kerja yang berbasis IT (online, real time, and integrated) dan paperless sehingga dapat dicapai efisiensi/optimalisasi penggunaan anggaran, meningkatnya kualitas pelayanan publik, meningkatnya akuntabilitas, kinerja organisasi, dan mencegah praktik-praktik KKN dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perindustrian. Perubahan lain yang diharapkan adalah perubahan pola pikir aparat yang semula berorientasi ’ingin dilayani’ menjadi ’pelayan publik’ dan perubahan budaya kerja. Dengan didukung perbaikan sistem, secara bertahap akan dapat dicapai kondisi birokrasi yang diinginkan yaitu yang dapat mewujudkan tata pemerintahan yang baik dengan birokrasi pemerintah yang profesional, berintegritas tinggi, menjadi pelayan masyarakat dan abdi negara sehingga dapat memberikan kontribusi pada capaian kinerja Kementerian Perindustrian dan akan memiliki dampak nyata bagi sektor industri. jdih.kemenperin.go.id Dalam pelaksanaan program RB Kementerian Perindustrian, Kementerian Perindustrian telah menetapkan 8 (delapan) area perubahan sebagai berikut:
a.Manajemen Perubahan;
b.Penataan Peraturan Perundang-Undangan;
c.Penataan dan Penguatan Organisasi;
d.Penataan Tata Laksana;
e.Penataan Sistem Manajemen SDM;
f.Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
g.Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; dan
h.Penguatan Pengawasan. C. Kerangka Regulasi Dalam rangka melaksanakan arah kebijakan dan strategi pembangunan tahun 2020-2024, diperlukan kerangka regulasi yang merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, dan mendorong dalam rangka mencapai tujuan berbangsa dan bernegara. Dalam Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2020- 2024, kerangka regulasi akan disiapkan mengacu pada program legislasi nasional meliputi:
1. 1.Rancangan Undang-Undang (RUU), yakni:
a.RUU tentang Bahan Kimia.
1. 2.Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), yakni:
a.RPP tentang Perizinan dan Pelaporan Bahan Kimia Daftar dan Bahan Kimia Organik Diskret Nondaftar;
b.RPP tentang Tindakan Pengamanan dan Penyelamatan Industri;
c.RPP tentang Revisi PP Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015 – 2035;
d.RPP tentang Industri Maritim;
e.Revisi PP Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri; dan
f.RPP tentang Perwilayahan Industri. jdih.kemenperin.go.id
1. 3.Rancangan Peraturan Presiden (R. Perpres), yakni:
a.Rperpres tentang Pengadaan Teknologi Industri Melalui Proyek Putar Kunci;
b.RPerpres tentang Kebijakan Industri Nasional Tahun 2020 – 2024; dan
c.Rperpres tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komite Industri Nasional. Kerangka regulasi tersebut diatas merupakan produk-produk hukum yang dibutuhkan dalam menunjang pencapaian sasaran strategis, indikator, serta target yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024. Pada periode 5 (lima) tahun ke depan, Kementerian Perindustrian mentargetkan untuk dapat menyusun 1 (satu) undang-undang, 6 (enam) peraturan pemerintah, dan 3 (tiga) peraturan presiden, sehingga total terdapat 10 produk hukum yang harus diselesaikan oleh Kementerian Perindustrian pada tahun 2020-2024. Jangka waktu penyelesaiannya beragam, yaitu: 4 (empat) peraturan pada tahun 2020, 2 (dua) peraturan pada tahun 2021, 2 (dua) peraturan pada tahun 2022, 1 (satu) peraturan pada tahun 2023, dan 1 (satu) peraturan pada tahun
1. 2024.Secara lebih jelas dapat di lihat pada tabel 3.1. jdih.kemenperin.go.id Tabel 3.1 Matrik Kerangka Regulasi Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024 D. Kerangka Kelembagaan Kerangka kelembagaan Kementerian Perindustrian (struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara) digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi, indikator dan target yang diamanatkan kepada Kementerian Perindustrian melalui Undang- undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian, dilanjutkan dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian yang selanjutnya di tindaklanjuti melalui Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, dimana di dalamnya telah ditetapkan kebutuhan unit eselon I dan eselon II dan satker daerah di lingkungan Kementerian Perindustrian. Secara lengkap nomenklatur eselon I dan tugas dapat di lihat pada tabel 3.2 dan gambar 3.1. No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung jawab Unit Terkait Target Penyelesaian 1 Penyusunan RUU tentang Bahan Kimia Sinergi Kebijakan antar K/L terkait peredaran bahan kimia di dalam negeri Ditjen IKFT Dit. IKHu 2024 2 RPP tentang Perizinan dan Pelaporan Bahan Kimia Daftar dan Bahan Kimia Organik Diskret Nondaftar Mengatur Izin Produksi, Penyimpanan, Transportasi, penanganan, ekspor impor bahan kimia daftar Ditjen IKFT Dit. IKHu 2020 3 RPP tentang Tindakan Pengamanan dan Penyelamatan Industri Amanat UU Nor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Pasal 99 Ditjen KPAII Dit. KIUI 2021 4 RPP tentang Revisi PP Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015 – 2035 Amanat UU Nor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Setjen Biro Perencanaan 2020 5 RPP tentang Industri Maritim Amanat Pasal 27 ayat (5) Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan Ditjen ILMATE Direktorat IMATAP 2022 6 RPP tentang Revisi PP 142 tahun 2015 tentang Kawasan Industri Amanat PP 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Ditjen KPAII Dit. PI 2021 7 RPP tentang Perwilayahan Industri Amanat UU No 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian pasal 14 ayat 4 Ditjen KPAII Dit. PI 2022 8 RPerpres tentang Pengadaan Teknologi Industri Melalui Proyek Putar Kunci Amanat UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Pasal 39 Ayat (3) BPPI Pusat Litbang IKFTLMATE 2023 9 RPerpres tentang Kebijakan Nasional Tahun 2020 – 2024 Amanat PP Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015 – 2035 Setjen Biro Perencanaan 2020 10 RPerpres tentang Peta Jalan Implementasi Revolusi Industri Keempat (Making Indonesia 4.0) Tahun 2019-2030 Amanat UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Pasal 112 Ayat (4) Setjen Biro Perencanaan 2020 jdih.kemenperin.go.id Tabel 3.2 Nomenklatur unit kerja eselon & tugas di lingkungan Kementerian Perindustrian tahun 2020 - 2024 No Nomenklatur Unit Kerja Eselon I Tugas 1 Direktorat Jenderal Industri Agro Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada industri hasil hutan dan perkebunan, industri makanan, hasil laut dan perikanan, dan industri minuman dan tembakau. 2 Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada industri kimia hulu, industri kimia hilir, industri farmasi, industri semen, industri keramik, dan industri pengolahan bahan galian nonlogam serta industri tekstil, industri kulit, dan industri alas kaki. 3 Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada industri logam, industri mesin, industri alat transportasi dan maritim, serta industri elektronika dan telematika. 4 Direktorat Jenderal lndustri Kecil, Menengah, dan Aneka Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri, termasuk pembangunan dan pemberdayaan, jdih.kemenperin.go.id No Nomenklatur Unit Kerja Eselon I Tugas penumbuhan wirausaha, penguatan kapasitas kelembagaan, pemberian fasilitas pada industri kecil, industri menengah, dan industri aneka. 5 Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan,dan Akses Industri Internasional Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan industri, iklim usaha, fasilitas industri, percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri, serta pengembangan akses industri internasional. 6 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri Menyelenggarakan pembangunan sumber daya manusia industri. 7 Badan Penelitian dan Pengembangan Industri Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang perindustrian. 8 Sekretariat Jenderal Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Perindustrian. 9 Inspektorat Jenderal Menyelenggarakan pengawasan internal di lingkungan Kementerian Perindustrian. 10 Staf Ahli Menteri Memberikan rekomendasi strategis terhadap isu-isu kepada Menteri terkait dengan bidang:
a.Pendalaman, penguatan, dan penyebaran industri.;
b.Iklim usaha dan investasi; dan
c.Komunikasi. jdih.kemenperin.go.id Gambar 3.1 Struktur Organisasi Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024 Penataan kelembagaan Kementerian Perindustrian selanjutnya akan diikuti dengan penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan. Disamping itu, akan diikuti penataan kelembagaan unit pelaksana teknis di daerah serta penguatan kapasitas SDM terutama terkait dengan pengembangan jabatan fungsional tertentu. jdih.kemenperin.go.id
1. 1.Indikator Kinerja Sasaran Strategis Untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan untuk tahun 2020-2024, Kementerian Perindustrian akan melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan arah kebijakan dan strategi Kementerian Perindustrian yang telah dijabarkan pada bab III serta struktur organisasi Kementerian Perindustrian. Sasaran strategis yang telah ditetapkan merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata dan mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (outcome/impact) dari satu atau beberapa program. Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kementerian Perindustrian adalah sebagai berikut: Tabel 4.1 Sasaran Strategis Kementerian Perindustrian 2020-2024 Tujuan 1 Pertumbuhan PDB industri pengolahan nonmigas Persen 5,3 5,8 6,8 7,8 8,4 2 Kontribusi industri pengolahan nonmigas terhadap PDB Persen 17,8 18.0 18,3 18,6 18,9 3 Tenaga kerja di sektor industri nonmigas Juta Orang 19,2 19,9 20,6 21,5 22,5 4 Nilai ekspor produk industri pengolahan nonmigas US$ Miliar 133,1 141,6 151,9 164,9 181,6 SS1 1 Persentase tenaga kerja di sektor industri terhadap total pekerja Persen 15 15,2 15,4 15,5 15,7 2 Produktivitas tenaga kerja sektor industri nonmigas Rp Juta /orang/tahu n 111,8 113,8 116,7 120,3 124,7 3 Produktivitas sektor industri pengolahan nonmigas Nilai 1,99 2,03 2,06 2,11 2,15 4 Nilai investasi sektor industri pengolahan nonmigas Rp. Triliun 256,3 326,7 425,3 566,2 769,1 5 Persentase hasil riset 5(lima) tahun terakhir yang telah dimanfaatkan oleh industri Persen 15 17 20 25 30 6 Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah Persen 75 79 82 85 88 7 Lulusan pelatihan vokasi industri berbasis kompetensi Orang 36.000 74.000 110.000 137.000 157.000 (kumulatif) SS2 1 Perusahaan dengan nilai Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0) > 3.0 Perusahaan 30 36 44 52 60 2 Kontribusi ekspor produk industri berteknologi tinggi Persen 13 13,15 13,30 13,50 13,70 3 Tumbuhnya IKM startup berbasis teknologi IKM 20 60 100 160 260 (kumulatif) 4 Sumber Daya Manusia Industri 4.0 yang kompeten Orang 500 500 500 500 500 SS3 1 Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) (rerata tertimbang) Persen 49,0 49,9 50,9 52,0 53,0 2 Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah Persen 46,63 48,02 49,47 50,95 52,48 3 Produk tersertifikasi TKDN > 25% yang masih berlaku Produk 6.200 6.630 7.130 7.640 8.400 (kumulatif) 4 Persentase SNI bidang industri yang diterapkan Persen 5 7 10 15 20 KEM ENTERIAN PERINDUSTRIAN M eningkatnya Peran Industri dalam Perekonomian Nasional M eningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas Penguatan Implementasi M aking Indonesia 4.0 M eningkatnya Kemampuan Industri Dalam Negeri 2023 2024 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK Satuan Target 2020 2021 2022 jdih.kemenperin.go.id SS4 1 Pertumbuhan ekspor industri pengolahan nonmigas Persen 5,3 6,4 7,3 8,6 10,1 2 Kontribusi ekspor produk industri pengolahan nonmigas terhadap Persen 74,3 74,9 75,5 76 76,5 3 Rasio impor bahan baku sektor industri terhadap PDB sektor industri nonmigas Persen 37,80 37,30 37,10 37,00 36,80 4 Penambahan jenis produk industri pengolahan nonmigas yang di ekspor Persen 27 28 29 30 32 SS5 1 Proporsi nilai tambah IKM terhadap total nilai tambah industri pengolahan nonmigas Persen 18,60 18,80 19,20 19,60 20 2 Wirausaha industri kecil yang tumbuh WUB 4000 8000 12000 16000 20.000 (kumulatif) 3 IKM yang melakukan kemitraan dengan industri besar sedang dan sektor ekonomi lainnya IKM 50 120 190 265 340 (kumulatif) 4 Proporsi nilai penyaluran pinjaman perbankan kepada IKM Persen 2,40 2,75 3,35 4,05 5 SS6 1 KI prioritas di luar Jawa yang beroperasi dan meningkatkan investasi KI 11 13 15 16 17 (kumulatif) 2 KI yang dikembangkan KI 18 22 26 30 33 (kumulatif) 3 KI dengan zona tematik yang beroperasi KI 2 2 3 3 3 (kumulatif) 4 Persentase nilai tambah sektor industri yang diciptakan di luar Jawa Persen 29,9 30,7 31,5 32,3 33,1 5 Sentra industri kecil dan menengah (IKM) di luar Jawa yang beroperasi Sentra IKM 17 23 29 38 44 SS7 1 Efektivitas regulasi bidang industri yang ditetapkan Persen 72 74 76 78 80 SS8 1 Perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi Standar Industri Hijau (SIH) berdasarkan SIH yang Perusahaan 33 37 46 61 71 (kumulatif) 2 Infrastruktur kompetensi industri SKKNI 20 20 20 20 20 SS9 1 Batas toleransi temuan pengawasan eksternal Persen 1,5 1,4 1,3 1,2 1 2 Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker Persen 91 91,5 92 92,5 93 3 Index Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian Level 3 3 3 4 4 SS10 1 Indeks kompetensi, profesional, dan integritas pegawai Kementerian Perindustrian Nilai 70 71 73 76 80 2 ASN yang meningkat kompetensinya Orang 500 550 600 650 700 SS11 1 Data dan informasi sesuai dengan kebutuhan pengambil keputusan Skala 3 3,1 3,12 3,15 3,18 2 Tingkat ketepatan waktu penyampaian informasi baku secara periodik Persen 100 100 100 100 100 SS12 1 Tingkat akuntabilitas laporan keuangan dan BMN Predikat WTP WTP WTP WTP WTP 2 Indeks RB Kementerian Perindustrian Nilai 78 78.5 79 79.5 80 SS13 1 Tingkat kesesuaian dokumen perencanaan dengan rencana program dan kegiatan prioritas nasional Persen 95,5 96 96,5 97 97,5 2 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Perindustrian Nilai 78 78,5 79 79,5 80 Terwujudnya ASN Kementerian Perindustrian yang Professional dan Berkepribadian Terwujudnya Sistem Informasi Industri yang Berkualitas Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan serta Pengendalian yang Berkualitas dan Akuntabel M eningkatnya Penguasaan Pasar Industri Penguatan Kewirausahaan dan Industri Kecil dan M enengah (IKM ) M eningkatnya Persebaran Industri Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berdaya saing dan Berkelanjutan 2023 2024 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK Satuan Target 2020 2021 2022 jdih.kemenperin.go.id
2. 2.Indikator Kinerja Program Indikator kinerja program merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil dari suatu program. Indikator kinerja program telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran strategis yang mendukung pencapaian tujuan. Indikator kinerja program juga merupakan kerangka akuntabilitas dalam mengukur pencapaian kinerja unit organisasi dalam mendukung kinerja Kementerian Perindustrian. Pada Renstra Kemenperin 2020-2024 telah ditetapkan tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja serta target dalam struktur manajemen kinerja yang merupakan sasaran kinerja program yang secara akuntabilitas berkaitan dengan seluruh unit organisasi setingkat Eselon I di lingkungan Kementerian Perindustrian. Pohon kinerja keterkaitan antara RPJMN 2020-2024 dengan Renstra Kemenperin Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam bagan 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
3. 3.Indikator Kinerja Kegiatan Indikator kinerja kegiatan merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran dari suatu kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja kegiatan berkaitan dengan sasaran kegiatan. Indikator kinerja kegiatan dalam struktur manajemen kinerja di lingkungan Kementerian Perindustrian merupakan sasaran kinerja kegiatan yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit organisasi setingkat Eselon II, unit pelaksana teknis, dan unit pendidikan. Pedoman kinerja Kementerian Perindustrian sebagaimana tercantum pada tabel 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. B. Kerangka Pendanaan Dalam rangka mencapai visi dan misi tahun 2020-2024, dibutuhkan pendanaan bagi program dan kegiatan. Kebutuhan anggaran Kementerian Perindustrian tahun 2020 – 2024 adalah: jdih.kemenperin.go.id Tabel 4.2 Kebutuhan Pendanaan Program Kementerian Perindustrian Tahun 2020 – 2024 Dalam Rp Milyar Rincian kinerja dan kebutuhan pendanaan untuk masing- masing program dan kegiatan disajikan pada matriks kinerja dan anggaran sebagaimana terdapat pada tabel 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. jdih.kemenperin.go.id Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan industri tersebut, Kementerian Perindustrian telah menetapkan sasaran-sasaran strategis yang dibagi ke dalam beberapa perspektif yaitu:
4. 1.Stakeholders Perspective;
5. 2.Customer Perspective;
6. 3.Internal Process Perspective; dan
7. 4.Learn & Growth Perspective. Kementerian Perindustrian juga telah menetapkan indikator-indikator dari masing-masing sasaran strategis tersebut sehingga pencapaian dari masing-masing sasaran strategis dapat terukur dan dimonitor. Untuk mencapai sasaran strategis tersebut Kementerian Perindustrian melaksanakan 9 (sembilan) program yang merupakan penjabaran dari arah kebijakan dan strategi Pembangunan nasional. Arah rencana pembangunan industri nasional dimaksudkan untuk mencapai keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri dan penguatan teknologi yang didukung oleh SDM yang berkualitas. Pengembangan industri nasional tahun 2020-2024 juga diarahkan kepada pengembangan 10 industri prioritas, khususnya pada implementasi Making Indonesia 4.0 lebih difokuskan pada 5 sektor industri, yaitu:
8. 1.industri makanan dan minuman;
9. 2.industri tekstil dan busana;
10. 3.industri otomotif; jdih.kemenperin.go.id
11. 4.industri kimia; dan
12. 5.industri elektronika. Disamping itu, arah kebijakan Kementerian Perindustrian tahun 2020-2024 disusun berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 dilaksanakan melalui 6 (enam) kebijakan pembangunan sektor industri, yaitu:
13. 1.Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Industri;
14. 2.Kebijakan Pengembangan Sarana dan Prasarana Industri;
15. 3.Kebijakan Pemberdayaan Industri;
16. 4.Kebijakan Pengembangan Perwilayahan Industri;
17. 5.Kebijakan fasilitas fiskal dan nonfiskal; dan
18. 6.Kebijakan RB. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan industri nasional tidak hanya bergantung pada keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Kementerian Perindustrian saja, akan tetapi juga keberhasilan Kementerian/Lembaga maupun instansi lain yang mendukung dan menjadi aspek penting lainnya, karena sektor industri pengolahan nonmigas bukan sektor yang dapat berdiri sendiri melainkan sangat berhubungan erat dengan sektor lain. Kesuksesan pembangunan industri nasional membutuhkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, baik dari pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat luas. jdih.kemenperin.go.id BAGAN 1 POHON KINERJA RENSTRA KEMENPERIN 2020-2024 jdih.kemenperin.go.id jdih.kemenperin.go.id 2.093 5.000 5.000 5.000 5.000 Tujuan 1 Pertumbuhan PDB industri pengolahan nonmigas Persen 5,3 5,8 6,8 7,8 8,4 - - - - - IA, ILMATE, IKFT dan IKMA 2 Kontribusi industri pengolahan nonmigas terhadap PDB Persen 17,8 18,0 18,3 18,6 18,9 - - - - - IA, ILMATE, IKFT dan IKMA 3 Tenaga kerja di sektor industri nonmigas Juta Orang 19,2 19,9 20,6 21,5 22,5 - - - - - IA, ILMATE, IKFT dan IKMA 4 Nilai ekspor produk industri pengolahan nonmigas US$ Miliar 133,1 141,6 151,9 164,9 181,6 - - - - - IA, ILMATE, IKFT dan IKMA SS1 1 Persentase tenaga kerja di sektor industri terhadap total pekerja Persen 15 15,2 15,4 15,5 15,7 - - - - - IA, ILMATE, IKFT dan IKMA 2 Produktivitas tenaga kerja sektor industri nonmigas Rp Juta /orang/tahun 111,8 113,8 116,7 120,3 124,7 - - - - - IA, ILMATE, IKFT dan IKMA 3 Produktivitas sektor industri pengolahan nonmigas Nilai 1,99 2,03 2,06 2,11 2,15 - - - - - IA, ILMATE, IKFT dan IKMA 4 Nilai investasi sektor industri pengolahan nonmigas Rp. Triliun 256,3 326,7 425,3 566,2 769,1 - - - - - IA, ILMATE, IKFT dan KPAII 5 Persentase hasil riset 5(lima) tahun terakhir yang telah dimanfaatkan oleh industri Persen 15 17 20 25 30 - - - - - BPPI 6 Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan Persen 75 79 82 85 88 - - - - - BPSDMI 7 Lulusan pelatihan vokasi industri berbasis kompetensi Orang 36.000 74.000 110.000 137.000 157.000 (kumulatif) - - - - - BPSDMI SS2 1 Perusahaan dengan nilai Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0) > 3.0 Perusahaan 30 36 44 52 60 - - - - - IA, ILMATE, IKFT dan BPPI KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN Meningkatnya Peran Industri dalam Perekonomian Nasional Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0 2023 2024 2020 2021 TABEL 1 MATRIK KINERJA dan ANGGARAN RENSTRA KEMENPERIN 2020-2024 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK Satuan Target Alokasi (dalam milyar rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2020 2021 2022 20242022 2023 jdih.kemenperin.go.id 2023 2024 2020 2021 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK Satuan Target Alokasi (dalam milyar rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2020 2021 2022 20242022 2023 2 Kontribusi ekspor produk industri berteknologi tinggi Persen 13 13,15 13,30 13,50 13,70 - - - - - IA, ILMATE, IKFT, dan IKMA 3 Tumbuhnya IKM startup berbasis teknologi IKM 20 60 100 160 260 (kumulatif) - - - - - IKMA 4 Sumber Daya Manusia Industri 4.0 yang kompeten Orang 500 500 500 500 500 - - - - - BPSDMI SS3 1 Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) (rerata tertimbang) Persen 49,0 49,9 50,9 52,0 53,0 - - - - - IA, ILMATE, IKFT, dan IKMA 2 Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah Persen 46,63 48,02 49,47 50,95 52,48 - - - - - Setjen 3 Produk tersertifikasi TKDN > 25% yang masih berlaku Produk 6.200 6.630 7.130 7.640 8.400 (kumulatif) - - - - - Setjen 4 Persentase SNI bidang industri yang diterapkan Persen 5 7 10 15 20 - - - - - BPPI SS4 1 Pertumbuhan ekspor industri pengolahan nonmigas Persen 5,3 6,4 7,3 8,6 10,1 - - - - - IA, ILMATE, IKFT, dan IKMA 2 Kontribusi ekspor produk industri pengolahan nonmigas terhadap terhadap total ekspor Persen 74,3 74,9 75,5 76 76,5 - - - - - IA, ILMATE, IKFT, dan IKMA 3 Rasio impor bahan baku sektor industri terhadap PDB sektor industri nonmigas Persen 37,80 37,30 37,10 37,00 36,80 - - - - - IA, ILMATE, IKFT, dan IKMA 4 Penambahan jenis produk industri pengolahan nonmigas yang di ekspor Persen 27 28 29 30 32 - - - - - KPAII SS5 1 Proporsi nilai tambah IKM terhadap total nilai tambah industri pengolahan nonmigas Persen 18,60 18,80 19,20 19,60 20 - - - - - IKMA Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri Penguatan Kewirausahaan dan Industri Kecil dan Menengah (IKM) Meningkatnya Kemampuan Industri Dalam Negeri jdih.kemenperin.go.id 2023 2024 2020 2021 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK Satuan Target Alokasi (dalam milyar rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2020 2021 2022 20242022 2023 2 Wirausaha industri kecil yang tumbuh WUB 4000 8000 12000 16000 20.000 (kumulatif) - - - - - IKMA 3 IKM yang melakukan kemitraan dengan industri besar sedang dan sektor ekonomi lainnya IKM 50 120 190 265 340 (kumulatif) - - - - - IKMA 4 Proporsi nilai penyaluran pinjaman perbankan kepada IKM Persen 2,40 2,75 3,35 4,05 5 - - - - - IKMA SS6 1 KI prioritas di luar Jawa yang beroperasi dan meningkatkan investasi KI 11 13 15 16 17 (kumulatif) - - - - - KPAII 2 KI yang dikembangkan KI 18 22 26 30 33 (kumulatif) - - - - - KPAII 3 KI dengan zona tematik yang beroperasi KI 2 2 3 3 3 (kumulatif) - - - - - KPAII 4 Persentase nilai tambah sektor industri yang diciptakan di luar Jawa Persen 29,9 30,7 31,5 32,3 33,1 - - - - - KPAII 5 Sentra industri kecil dan menengah (IKM) di luar Jawa yang beroperasi Sentra IKM 17 23 29 38 44 - - - - - IKMA SS7 1 Efektivitas regulasi bidang industri yang ditetapkan Persen 72 74 76 78 80 - - - - - Setjen SS8 1 Perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi Standar Industri Hijau (SIH) berdasarkan SIH yang ditetapkan Perusahaan 33 37 46 61 71 (kumulatif) - - - - - BPPI 2 Infrastruktur kompetensi industri SKKNI 20 20 20 20 20 - - - - - BPSDMI SS9 1 Batas toleransi temuan pengawasan eksternal Persen 1,5 1,4 1,3 1,2 1 - - - - - Itjen Meningkatnya Persebaran Industri Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berdaya saing dan Berkelanjutan Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien jdih.kemenperin.go.id 2023 2024 2020 2021 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK Satuan Target Alokasi (dalam milyar rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2020 2021 2022 20242022 2023 2 Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker Persen 91 91,5 92 92,5 93 - - - - - Itjen 3 Index Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian Level 3 3 3 4 4 - - - - - Itjen SS10 1 Indeks kompetensi, profesional, dan integritas pegawai Kementerian Perindustrian Nilai 70 71 73 76 80 - - - - - Setjen 2 ASN yang meningkat kompetensinya Orang 500 550 600 650 700 - - - - - Setjen SS11 1 Data dan informasi sesuai dengan kebutuhan pengambil keputusan Skala 3 3,1 3,12 3,15 3,18 - - - - - Setjen 2 Tingkat ketepatan waktu penyampaian informasi baku secara periodik Persen 100 100 100 100 100 - - - - - Setjen SS12 1 Tingkat akuntabilitas laporan keuangan dan BMN Predikat WTP WTP WTP WTP WTP - - - - - Setjen 2 Indeks RB Kementerian Perindustrian Nilai 78 78,5 79 79,5 80 - - - - - Setjen SS13 1 Tingkat kesesuaian dokumen perencanaan dengan rencana program dan kegiatan prioritas nasional Persen 95,5 96 96,5 97 97,5 - - - - - Setjen 2 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Perindustrian Nilai 78 78,5 79 79,5 80 - - - - - Setjen 195 570 570 570 570 Tujuan 1 Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Perindustrian Nilai 78 78 79 79 80 - - - - - Setjen dan Itjen Terwujudnya ASN Kementerian Perindustrian yang Professional dan Berkepribadian Terwujudnya Sistem Informasi Industri yang Berkualitas Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan serta Pengendalian yang Berkualitas dan Akuntabel Program Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian Terwujudnya Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian yang Efektif jdih.kemenperin.go.id 2023 2024 2020 2021 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK Satuan Target Alokasi (dalam milyar rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2020 2021 2022 20242022 2023 SP1 1 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Perindustrian Nilai 78 78,5 79 79,5 80 - - - - - Rocana 2 Efektivitas regulasi bidang industri yang ditetapkan Persen 72 74 76 78 80 - - - - - Rokum SP2 1 Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah Persen 46,63 48,02 49,47 50,95 52,48 - - - - - P3DN 2 Produk tersertifikasi TKDN ≥25% yang masih berlaku Produk 6.200 6.630 7.130 7.640 8.400 (kumulatif) - - - - - P3DN SP3 1 Tingkat kesesuaian data dan informasi industri terhadap permintaan eksternal Skala (1-4) 2,8 2,81 2,82 2,83 2,85 - - - - - Pusdatin 2 Persentase jumlah media partner yang mempublikasikan kinerja Kementerian Perindustrian Nilai 80 81 82 83 84 - - - - - Rohumas SP4 1 Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal Persen 1,5 1,4 1,3 1,2 1 - - - - - Ir 1, Ir 2, Ir 3, dan Ir 4 2 Maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti Persen 10 8 6 4 2 - - - - - Ir 1, Ir 2, Ir 3, dan Ir 4 3 Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan ditindaklanjuti Persen 80 85 90 95 100 - - - - - Ir 1, Ir 2, Ir 3, dan Ir 4 4 Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker (sesuai dengan rencana aksi yang telah ditetapkan) Persen 91 91,5 92 92,5 93 - - - - - Ir 1, Ir 2, Ir 3, dan Ir 4 SP5 1 Peningkatan nilai RB area penguatan pengawasan Persen 70 71 72 73 74 - - - - - Set Itjen Terwujudnya Tata Kelola Kementerian yang Efektif dan Efisien Meningkatnya Penggunaan Produk Dalam Negeri Terwujudnya Sistem Informasi Industri yang Andal dan Efektivitas Publikasi Kinerja Industri Terwujudnya Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik jdih.kemenperin.go.id 2023 2024 2020 2021 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK Satuan Target Alokasi (dalam milyar rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2020 2021 2022 20242022 2023 2 Index penerapan manajemen risiko (MRI) Kementerian Perindustrian Level 3 3 3 4 4 - - - - - Ir 1, Ir 2, Ir 3, dan Ir 4 6,00 22,41 22,41 22,41 22,41 SK1 1 Efektivitas regulasi bidang industri yang ditetapkan Persen 72 74 76 78 80 - - - - - Rokum 2 Persentase kasus hukum yang diselesaikan Persen 100 100 100 100 100 - - - - - Rokum 32,48 54,13 54,13 54,13 54,13 SK1 1 Indeks audit kearsipan Nilai BB BB BB BB A - - - - - Romum 2 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Nilai 3,2 3,4 3,5 3,7 4,0 - - - - - Romum 6,00 18,88 18,88 18,88 18,88 SK1 1 Indeks kompetensi, profesional, dan integritas pegawai Kemenperin Persen 70 71 73 76 80 - - - - - RoSDM 2 Indeks kesesuaian organisasi Persen 71 72 73 74 75 - - - - - RoSDM 3 Indeks kesesuaian tata laksana Persen 71 72 73 74 75 - - - - - RoSDM 55,21 68,27 68,27 68,27 68,27 SK1 1 Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Perindustrian Nilai 78 78 79 79 80 - - - - - Rokeu 2 Nilai kinerja IKPA Kementerian Perindustrian Nilai 85 86 87 88 89 - - - - - Rokeu 3 Tingkat akuntabilitas laporan keuangan dan BMN Opini WTP WTP WTP WTP WTP - - - - - Rokeu 12,46 80,04 80,04 80,04 42,03 SK1 1 Tingkat kesesuaian dokumen perencanaan dengan rencana program dan kegiatan prioritas nasional Persen 95 95 95 96 96 - - - - - Rocana 2 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Nilai 78 78,5 79 79,5 80 - - - - - Rocana Meningkatnya Kualitas dan Efektivitas Perencanaan Program, Anggaran, dan Evaluasi Kinerja Industri Mewujudkan Layanan Administrasi yang Modern, Efisien, dan Akuntabel Kegiatan Pengembangan Organisasi dan Sumber Daya Manusia Meningkatnya Kinerja ASN dan Efektivitas Organisasi Kegiatan Peningkatan Sistem Tata Kelola Keuangan dan Barang Milik Negara Yang Profesional Mewujudkan Pelayanan Prima dalam Pengelolaan Keuangan dan BMN Kegiatan Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Kegiatan Peningkatan Layanan Legislasi, Advokasi, Dokumentasi, dan Informasi Hukum Meningkatnya Layanan Legislasi dan Advokasi yang Andal Kegiatan Peningkatan Layanan Administrasi, Layanan Pengadaan, Layanan Kesehatan dan Manajemen Perkantoran Berbasis Teknologi jdih.kemenperin.go.id 2023 2024 2020 2021 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK Satuan Target Alokasi (dalam milyar rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2020 2021 2022 20242022 2023 19,71 78,09 78,09 78,09 100,00 SK1 1 Tersedianya data dan informasi sesuai dengan kebutuhan pengambil keputusan Skala (1-4) 3,0 3,10 3,12 3,15 3,18 - - - - - Pusdatin 2 Tingkat ketepatan waktu penyampaian informasi baku secara periodik Persen 100 100 100 100 100 - - - - - Pusdatin 13,45 56,02 56,02 56,02 56,02 SK1 1 Tingkat Interaksi (Engagement Rate ) akun media sosial Kemenperin dengan masyarakat persen 2 2,2 2,4 2,6 3 - - - - - Rohumas 2 Peningkatan pemberitaan dan publikasi di media massa persen 5 7 9 10 12 - - - - - Rohumas 3 Persentase jumlah media partner yang mempublikasikan kinerja Kemenperin Nilai 80 81 82 83 84 - - - - - Rohumas 11,60 36,91 36,91 36,91 36,91 SK1 1 Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah Persen 46,63 48,02 49,47 50,95 52,48 - - - - - P3DN 2 Nilai produk dalam negeri yang digunakan dalam proses pengadaan pemerintah Triliun 1,0 1,25 1,5 1,7 2,0 - - - - - P3DN SK2 1 Jumlah produk tersertifikasi TKDN ≥25% yang masih berlaku Produk 6.200 6.630 7.130 7.640 8.400 (kumulatif) - - - - - P3DN 2 Jumlah sertifikasi TKDN Sertifikat 1000 2000 2300 2500 2700 - - - - - P3DN Kegiatan Pembangunan Sistem Informasi Industri yang Terintegrasi dan Handal Tersedianya Sistem Informasi Industri yang Berkualitas Kegiatan Peningkatan Kualitas Kehumasan Meningkatnya Pemberitaan Media Massa dan Interaksi Media Sosial Terhadap Kinerja Industri Kegiatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Meningkatnya Penggunaan Produk Dalam Negeri Meningkatnya Nilai TKDN Produk Industri jdih.kemenperin.go.id 2023 2024 2020 2021 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK Satuan Target Alokasi (dalam milyar rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2020 2021 2022 20242022 2023 7,94 75,25 75,25 75,25 91,35 SK1 1 Indeks kepuasan ketersediaan sarana dan prasarana Indeks 3 3,2 3,5 3,8 4 - - - - - Romum 2 Efisiensi energi gedung kantor pusat Kementerian Perindustrian Persen 41 41 41 42 42 - - - - - Romum 1,71 8,33 8,33 8,33 8,33 SK1 1 Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal pada cakupan tugas Inspektorat I Persen 1,5 1,4 1,3 1,2 1 - - - - - Ir 1 2 Maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti sesuai cakupan tugas Inspektorat I Persen 10 8 6 4 2 - - - - - Ir 1 3 Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan ditindaklanjuti pada cakupan tugas Inspektorat I Persen 80 85 90 95 100 - - - - - Ir 1 4 Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh Satker sesuai dengan rencana aksi yang telah ditetapkan pada cakupan tugas Inspektorat I Persen 91 91,5 92 92,5 93 - - - - - Ir 1 SK2 1 Index penerapan manajemen risiko (MRI) cakupan tugas Inspektorat I Level 3,0 3,0 3,0 4,0 4,0 - - - - - Ir 1 1,21 8,33 8,33 8,33 8,33 SK1 1 Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal pada cakupan tugas Inspektorat II Persen 1,5 1,4 1,3 1,2 1,0 - - - - - Ir 2 Kegiatan Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat II Terwujudnya Keefektifan dan Keefisienan Program Kerja Unit Kerja Cakupan Tugas Inspektorat II Kegiatan Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat I Terwujudnya Keefektifan dan Keefisienan Program Kerja Unit Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Unit Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I yang Baik Kegiatan Pembangunan, Pengadaan, Perbaikan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kerja Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Efisien dan Memadai jdih.kemenperin.go.id 2023 2024 2020 2021 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK Satuan Target Alokasi (dalam milyar rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2020 2021 2022 20242022 2023 2 Maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti sesuai cakupan tugas Inspektorat II Persen 10 8 6 4 2 - - - - - Ir 2 3 Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan ditindaklanjuti pada cakupan tugas Inspektorat II Persen 80 85 90 95 100 - - - - - Ir 2 4 Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh Satker sesuai dengan rencana aksi yang telah ditetapkan pada cakupan tugas Inspektorat II Persen 91 91,5 92 92,5 93 - - - - - Ir 2 SK2 1 Index penerapan manajemen risiko (MRI) cakupan tugas Inspektorat II Level 3,0 3,0 3,0 4,0 4,0 - - - - - Ir 2 1,33 8,33 8,33 8,33 8,33 SK1 1 Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal pada cakupan tugas Inspektorat III Persen 1,5 1,4 1,3 1,2 1,0 - - - - - Ir 3 2 Maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti sesuai cakupan tugas Inspektorat III Persen 10 8 6 4 2 - - - - - Ir 3 3 Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan ditindaklanjuti pada cakupan tugas Inspektorat III Persen 80 85 90 95 100 - - - - - Ir 3 4 Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh Satker sesuai dengan rencana aksi yang telah ditetapkan pada cakupan tugas Inspektorat III Persen 91 91,5 92 92,5 93 - - - - - Ir 3 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Unit Kerja Cakupan Tugas Inspektorat II yang Baik Kegiatan Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat III Terwujudnya Keefektifan dan Keefisienan Program Kerja Unit Kerja Cakupan Tugas Inspektorat III jdih.kemenperin.go.id 2023 2024 2020 2021 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK Satuan Target Alokasi (dalam milyar rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2020 2021 2022 20242022 2023 SK2 1 Index penerapan manajemen risiko (MRI) cakupan tugas Inspektorat III Level 3,0 3,0 3,0 4,0 4,0 - - - - - Ir 3 1,06 8,43 8,43 8,43 8,43 SK1 1 Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal pada cakupan tugas Inspektorat IV Persen 1,5 1,4 1,3 1,2 1,0 - - - - - Ir 4 2 Maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti sesuai cakupan tugas Inspektorat IV Persen 10 8 6 4 2 - - - - - Ir 4 3 Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan ditindaklanjuti pada cakupan tugas Inspektorat IV Persen 80 85 90 95 100 - - - - - Ir 4 4 Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh Satker sesuai dengan rencana aksi yang telah ditetapkan pada cakupan tugas Inspektorat IV Persen 91 91,5 92 92,5 93 - - - - - Ir 4 SK2 1 Index penerapan manajemen risiko (MRI) cakupan tugas Inspektorat IV Level 3,0 3,0 3,0 4,0 4,0 - - - - - Ir 4 24,80 46,60 46,60 46,60 46,60 SK1 1 Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh Satker sesuai dengan rencana aksi Persen 91 91,5 92 92,5 93 - - - - - Ses Itjen SK2 1 Peningkatan nilai RB area penguatan pengawasan Persen 70 71 72 73 74 - - - - - Ses Itjen Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Unit Kerja Cakupan Tugas Inspektorat IV yang Baik Kegiatan Dukungan Manajemen, Pembinaan, Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Serta Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal Terwujudnya Keefektifan dan Keefisienan Program Kerja Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Perindustrian Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Unit Kerja yang Baik Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Unit Kerja Cakupan Tugas Inspektorat III yang Baik Kegiatan Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat IV Terwujudnya Keefektifan dan Keefisienan Program Kerja Unit Kerja Cakupan Tugas Inspektorat IV jdih.kemenperin.go.id 2023 2024 2020 2021 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK Satuan Target Alokasi (dalam milyar rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2020 2021 2022 20242022 2023 2 Penilaian index penerapan manajemen risiko (MRI) Kementerian Perindustrian Level 3,0 3,0 3,0 4,0 4,0 - - - - - Ses Itjen 576 2.147 2.157 2.166 2.175 Tj 1 Pertumbuhan PDB industri pengolahan nonmigas Persen 5,3 5,8 6,8 7,8 8,4 - - - - - ILMATE, IA, IKFT, dan IKMA 2 Kontribusi industri pengolahan nonmigas terhadap PDB Persen 17,8 18,0 18,3 18,6 18,9 - - - - - ILMATE, IA, IKFT, dan IKMA 3 Tenaga kerja di sektor industri nonmigas Juta Orang 19,2 19,9 20,6 21,5 22,5 - - - - - ILMATE, IA, IKFT, dan IKMA 4 Nilai ekspor produk industri pengolahan nonmigas US$ Miliar 133,1 141,6 151,9 164,9 181,6 - - - - - ILMATE, IA, IKFT, dan IKMA SP 1 1 Persentase tenaga kerja di sektor industri terhadap total pekerja Persen 15 15,2 15,4 15,5 15,7 - - - - - ILMATE, IA, IKFT, dan IKMA 2 Produktivitas tenaga kerja sektor industri nonmigas Rp Juta /orang/tahun 111,8 113,8 116,7 120,3 124,7 - - - - - ILMATE, IA, IKFT, dan IKMA 3 Produktivitas sektor industri pengolahan nonmigas Nilai 1,99 2,03 2,06 2,11 2,15 - - - - - ILMATE, IA, IKFT, dan IKMA 4 Nilai investasi sektor industri pengolahan nonmigas Rp. Triliun 256,3 326,7 425,3 566,2 769,1 - - - - - ILMATE, IA, IKFT, dan IKMA SP 2 1 Perusahaan dengan nilai Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0) > 3.0 Perusahaan 30 36 44 52 60 - - - - - ILMATE, IA, IKFT, dan IKMA 2 Kontribusi ekspor produk industri berteknologi tinggi Persen 13,00 13,15 13,30 13,50 13,70 - - - - - ILMATE, IA, IKFT, dan IKMA Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0 Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Meningkatnya Peran Industri Nonmigas dalam Perekonomian Nasional jdih.kemenperin.go.id 2023 2024 2020 2021 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK Satuan Target Alokasi (dalam milyar rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2020 2021 2022 20242022 2023 SP3 1 Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) (rerata tertimbang) Persen 49,0 49,9 50,9 52,0 53,0 - - - - - ILMATE, IA, IKFT, dan IKMA SP 4 1 Pertumbuhan ekspor industri pengolahan nonmigas Persen 5,3 6,4 7,3 8,6 10,1 - - - - - ILMATE, IA, IKFT, dan IKMA 2 Kontribusi ekspor produk industri pengolahan nonmigas terhadap terhadap total ekspor Persen 74,3 74,9 75,5 76 76,5 - - - - - ILMATE, IA, IKFT, dan IKMA 3 Rasio impor bahan baku sektor industri terhadap PDB sektor industri nonmigas Persen 37,80 37,30 37,10 37,00 36,80 ILMATE, IA, IKFT, dan IKMA 4 Penambahan jenis produk industri pengolahan nonmigas yang di ekspor Persen 27 28 29 30 32 - - - - - KPAII SP 5 1 Proporsi nilai tambah IKM terhadap total nilai tambah industri pengolahan nonmigas Persen 18,60 18,80 19,20 19,60 20 - - - - - IKMA 2 Wirausaha industri kecil yang tumbuh WUB 4000 8000 12000 16000 20.000 (kumulatif) - - - - - IKMA 3 IKM yang melakukan kemitraan dengan industri besar sedang dan sektor ekonomi lainnya IKM 50 120 190 265 340 (kumulatif) - - - - - IKMA 4 Proporsi nilai penyaluran pinjaman perbankan kepada IKM Persen 2,40 2,75 3,35 4,05 5 - - - - - IKMA SP6 1 KI prioritas di luar Jawa yang beroperasi dan meningkatkan investasi KI 11 13 15 16 17 (kumulatif) - - - - - KPAII 2 KI yang dikembangkan KI 18 22 26 30 33 (kumulatif) - - - - - KPAII 3 KI dengan zona tematik yang beroperasi KI 2 2 3 3 3 (kumulatif) - - - - - KPAII Meningkatnya Kemampuan Industri Dalam Negeri Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri Penguatan Kewirausahaan dan Industri Kecil dan Menengah (IKM) Meningkatnya Persebaran Industri jdih.kemenperin.go.id 2023 2024 2020 2021 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK Satuan Target Alokasi (dalam milyar rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2020 2021 2022 20242022 2023 4 Persentase nilai tambah sektor industri yang diciptakan di luar Jawa Persen 29,9 30,7 31,5 32,3 33,1 - - - - - KPAII 5 Sentra industri kecil dan menengah (IKM) di luar Jawa yang beroperasi Sentra IKM 17 23 29 38 44 - - - - - IKM 7,00 105,96 105,96 105,96 105,96 Tj 1 Pertumbuhan PDB industri maritim, alat transportasi, dan alat pertahanan Persen 4,86 5,41 6,71 7,74 8,46 - - - - - IMATAP 2 Kontribusi PDB industri maritim, alat transportasi, dan alat pertahanan terhadap PDB nasional Persen 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 - - - - - IMATAP 3 Jumlah tenaga kerja di sektor industri maritim, alat transportasi, dan alat pertahanan Ribu Orang 510,22 524,22 541,41 561,80 584,56 - - - - - IMATAP 4 Nilai ekspor produk industri maritim, alat transportasi, dan alat pertahanan US$ Miliar 10,69 11,34 12,14 13,10 14,30 - - - - - IMATAP SK1 1 Persentase tenaga kerja di sektor industri maritim, alat transportasi, dan alat pertahanan terhadap total pekerja Persen 0,40 0,40 0,40 0,41 0,41 - - - - - IMATAP 2 Produktivitas tenaga kerja sektor industri maritim, alat transportasi, dan alat pertahanan Rp Juta /orang/tahun 434,87 444,87 458,35 474,58 493,29 - - - - - IMATAP 3 Nilai realisasi investasi industri maritim, alat transportasi, dan alat pertahanan Rp. Triliun 25,81 32,75 42,40 56,12 75,72 - - - - - IMATAP Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan Kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan Meningkatnya Peran Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan dalam Perekonomian Nasional jdih.kemenperin.go.id 2023 2024 2020 2021 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK Satuan Target Alokasi (dalam milyar rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2020 2021 2022 20242022 2023 SK2 1 Jumlah perusahaan dengan nilai Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0) > 3.0 di sektor industri maritim, alat transportasi, dan alat pertahanan Perusahaan 6 7 8 9 10 - - - - - IMATAP 2 Kontribusi ekspor produk industri maritim, alat transportasi dan alat pertahanan berteknologi tinggi Persen 3,16 3,22 3,28 3,38 3,48 - - - - - IMATAP SK3 1 TKDN industri maritim, alat transportasi, dan alat pertahanan (rerata tertimbang) Persen 60,51 61,71 62,95 64,20 65,49 - - - - - IMATAP SK4 1 Pertumbuhan ekspor produk industri maritim, alat transportasi, dan alat pertahanan Persen 4,03 6,03 7,05 7,92 9,17 - - - - - IMATAP 2 Kontribusi ekspor produk industri maritim, alat transportasi, dan alat pertahanan terhadap total ekspor Persen 5,97 6,00 6,03 6,04 6,02 - - - - - IMATAP 3 Rasio impor bahan baku industri maritim, alat transportasi, dan alat pertahanan terhadap PDB sektor industri maritim, alat transportasi, dan alat pertahanan Persen 0,06 0,07 0,07 0,07 0,07 - - - - - IMATAP Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0 di Sektor Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan Meningkatnya Kemampuan Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan jdih.kemenperin.go.id 2023 2024 2020 2021 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK Satuan Target Alokasi (dalam milyar rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2020 2021 2022 20242022 2023 7,34 105,38 105,38 105,38 105,38 Tj 1 Pertumbuhan PDB industri elektronika dan telematika Persen 2,45 3,09 4,41 5,57 6,67 - - - - - IET 2 Kontribusi PDB industri elektronika dan telematika terhadap PDB nasional Persen 0,42 0,41 0,41 0,41 0,41 - - - - - IET 3 Jumlah tenaga kerja di sektor industri elektronika dan telematika Ribu Orang 180,37 184,67 189,99 196,28 203,26 - - - - - IET 4 Nilai ekspor produk industri elektronika dan telematika US$ Miliar 8,07 8,66 9,40 10,35 11,55 - - - - - IET SK1 1 Persentase tenaga kerja di sektor industri elektronika dan telematika terhadap total pekerja Persen 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 - - - - - IET 2 Produktivitas tenaga kerja sektor industri elektronika dan telematika Rp Juta /orang/tahun 311,62 312,87 316,62 322,64 331,41 - - - - - IET 3 Nilai realisasi investasi industri elektronika dan telematika Rp. Triliun 5,77 7,24 9,27 12,16 16,32 - - - - - IET SK2 1 Jumlah perusahaan dengan nilai Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0) > 3.0 di sektor industri elektronika dan telematika Perusahaan 1 1 1 1 1 - - - - - IET 2 Kontribusi ekspor produk industri elektronika dan telematika berteknologi tinggi Persen 2,9 2,93 2,96 2,99 3,02 - - - - - IET SK3 1 TKDN industri elektronika dan telematika (rerata tertimbang) Persen 32,14 32,78 33,44 34,10 34,79 - - - - - IET Kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Industri Elektronika dan Telematika Meningkatnya Peran Industri Elektronika dan Telematika dalam Perekonomian Nasional Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Elektronika dan Telematika Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0 di Sektor Industri Elektronika dan Telematika Meningkatnya Kemampuan Industri Elektronika dan Telematika jdih.kemenperin.go.id 2023 2024 2020 2021 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK Satuan Target Alokasi (dalam milyar rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2020 2021 2022 20242022 2023 SK4 1 Pertumbuhan ekspor produk industri elektronika dan telematika Persen 4,66 7,26 8,57 10,08 11,62 - - - - - IET 2 Kontribusi ekspor produk industri elektronika dan telematika terhadap total ekspor Persen 4,51 4,58 4,67 4,77 4,87 - - - - - IET 3 Rasio impor bahan baku industri elektronika dan telematika terhadap PDB sektor industri elektronika dan telematika Persen 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05 - - - - - IET 7,00 104,77 104,77 104,77 104,77 Tj 1 Pertumbuhan PDB industri permesinan dan alat mesin pertanian Persen 3,91 4,62 6,23 7,55 8,60 - - - - - IPAMP 2 Kontribusi PDB industri permesinan dan alat mesin pertanian terhadap PDB nasional Persen 0,80 0,79 0,79 0,79 0,79 - - - - - IPAMP 3 Jumlah tenaga kerja di sektor industri permesinan dan alat mesin pertanian Ribu Orang 569,91 581,14 595,19 611,70 629,87 - - - - - IPAMP 4 Nilai ekspor produk industri permesinan dan alat mesin pertanian US$ Miliar 4,46 4,91 5,47 6,20 7,11 - - - - - IPAMP SK 1 1 Persentase tenaga kerja di sektor industri permesinan dan alat mesin pertanian terhadap total pekerja Persen 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 - - - - - IPAMP 2 Produktivitas tenaga kerja sektor industri permesinan dan alat mesin pertanian Rp Juta /orang/tahun 151,58 155,08 160,40 167,39 176,05 - - - - - IPAMP Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri Elektronika dan Telematika Kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian Meningkatnya Peran Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian dalam Perekonomian Nasional jdih.kemenperin.go.id 2023 2024 2020 2021 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK Satuan Target Alokasi (dalam milyar rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2020 2021 2022 20242022 2023 3 Nilai realisasi investasi industri permesinan dan alat mesin pertanian Rp. Triliun 6,60 8,30 10,72 14,19 19,23 - - - - - IPAMP SK 2 1 Kontribusi ekspor produk industri permesinan dan alat mesin pertanian berteknologi tinggi Persen 0,17 0,18 0,19 0,21 0,23 - - - - - IPAMP SK 3 1 TKDN industri permesinan dan alat mesin pertanian (rerata tertimbang) Persen 42,81 43,66 44,54 45,43 46,34 - - - - - IPAMP SK 4 1 Pertumbuhan ekspor produk industri permesinan dan alat mesin pertanian Persen 3,95 10,04 11,49 13,22 14,73 - - - - - IPAMP 2 Kontribusi ekspor produk industri permesinan dan alat mesin pertanian terhadap total ekspor Persen 2,49 2,60 2,72 2,85 2,99 - - - - - IPAMP 3 Rasio impor bahan baku industri permesinan dan alat mesin pertanian terhadap PDB sektor industri permesinan dan alat mesin pertanian Persen 1,03 1,03 1,03 1,02 1,01 - - - - - IPAMP 7,80 108,49 108,49 108,49 108,49 Tj 1 Pertumbuhan PDB industri logam Persen 5,35 5,91 7,22 8,25 8,95 - - - - - IL 2 Kontribusi PDB industri logam terhadap PDB nasional Persen 1,61 1,63 1,67 1,70 1,73 - - - - - IL 3 Jumlah tenaga kerja di sektor industri logam Ribu Orang 895,73 914,99 938,94 967,19 998,38 - - - - - IL 4 Nilai ekspor produk industri logam US$ Miliar 15,12 15,57 16,17 16,94 17,96 - - - - - IL Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0 di sektor Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian Meningkatnya Kemampuan Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian Kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Industri Logam Meningkatnya Peran Industri Logam dalam Perekonomian Nasional jdih.kemenperin.go.id 2023 2024 2020 2021 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK Satuan Target Alokasi (dalam milyar rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2020 2021 2022 20242022 2023 SK 1 1 Persentase tenaga kerja di sektor industri logam terhadap total pekerja Persen 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 - - - - - IL 2 Produktivitas tenaga kerja sektor industri logam Rp Juta /orang/tahun 244,19 252,46 263,05 275,68 290,15 - - - - - IL 3 Nilai realisasi investasi industri logam Rp. Triliun 41,96 54,21 71,47 96,32 132,32 - - - - - IL SK 2 1 TKDN industri logam (rerata tertimbang) Persen 61,34 62,56 63,82 65,09 66,40 - - - - - IL SK 3 1 Pertumbuhan ekspor produk industri logam Persen 3,65 2,95 3,89 4,74 6,04 - - - - - IL 2 Kontribusi ekspor produk industri logam terhadap total ekspor Persen 8,44 8,23 8,04 7,80 7,57 - - - - - IL 3 Rasio impor bahan baku industri logam terhadap PDB sektor industri logam Persen 11,36 10,92 10,44 9,92 9,36 - - - - - IL 37,55 60,40 60,40 60,40 60,40 Tj 1 Tingkat kepuasan pegawai atas pelayanan Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Nilai 81 82 83 84 85 - - - - - Ses ILMATE SK1 1 Efektifitas Regulasi Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika yang Efektif Persen 72 74 76 78 80 - - - - - Ses ILMATE SK2 1 Indeks kompetensi, professional, dan integritas pegawai Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Indeks 70 71 73 76 80 - - - - - Ses ILMATE Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika yang Efektif Terwujudnya ASN Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika yang Profesional dan Berkepribadian Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Logam Meningkatnya Kemampuan Industri Logam Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri Logam jdih.kemenperin.go.id 2023 2024 2020 2021 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK Satuan Target Alokasi (dalam milyar rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2020 2021 2022 20242022 2023 SK3 1 Indeks kepatuhan terhadap regulasi dalam IKPA Indeks 90 90,5 91 91,5 92 - - - - - Ses ILMATE 2 Nilai Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Nilai 83 84 85 86 87 - - - - - Ses ILMATE 3 Nilai maturitas SPIP Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Nilai 3,26 3,265 3,27 3,275 3,28 - - - - - Ses ILMATE 4 Persentase nilai pengelolaan BMN terhadap total aset lancar Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Persen 76 77 78 79 80 - - - - - Ses ILMATE 5 Nilai kearsipan Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Nilai 78 78 79 79 80 - - - - - Ses ILMATE SK4 1 Tingkat kesesuaian dokumen perencanaan Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika dengan rencana program dan kegiatan prioritas nasional Persen 95 96 96 96 96 - - - - - Ses ILMATE 2 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika Nilai 78 78,5 79 79,5 80 - - - - - Ses ILMATE Terwujudnya Birokrasi Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi Pada Layanan Prima Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan serta Pengendalian yang Berkualitas dan Akuntabel jdih.kemenperin.go.id 2023 2024 2020 2021 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK Satuan Target Alokasi (dalam milyar rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2020 2021 2022 20242022 2023 SK5 1 Data dan informasi sesuai dengan kebutuhan pengambil keputusan di lingkungan Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika Skala 3 3,1 3,12 3,15 3,18 - - - - - Ses ILMATE 5,43 110,40 190,40 130,40 130,40 Tj 1 Pertumbuhan PDB industri hasil hutan dan perkebunan Persen 2,75 3,13 3,97 4,76 5,17 - - - - - IHHP 2 Kontribusi PDB industri hasil hutan dan perkebunan terhadap PDB nasional Persen 1,39 1,35 1,32 1,28 1,25 - - - - - IHHP 3 Jumlah tenaga kerja di sektor industri hasil hutan dan perkebunan Juta Orang 3,30 3,41 3,55 3,72 3,91 - - - - - IHHP 4 Nilai ekspor produk industri hasil hutan dan perkebunan US$ Miliar 15,87 17,49 19,34 21,43 23,75 - - - - - IHHP SK1 1 Persentase tenaga kerja di sektor industri hasil hutan dan perkebunan terhadap total pekerja Persen 2,56 2,60 2,64 2,69 2,73 - - - - - IHHP 2 Produktivitas tenaga kerja sektor industri hasil hutan dan perkebunan Juta Rupiah/ Orang/Tahun 50,54 51,46 52,77 54,76 57,38 - - - - - IHHP 3 Nilai realisasi investasi industri hasil hutan dan perkebunan Rp Trilyun 35,35 43,73 55,25 71,21 93,68 - - - - - IHHP SK2 1 Kontribusi ekspor produk industri hasil hutan dan perkebunan berteknologi tinggi Persen 1,67 1,68 1,69 1,70 1,71 - - - - - IHHP Kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Meningkatnya Peran Industri Hasil Hutan dan Perkebunan dalam Perekonomian Nasional Peningkatan Daya Saing dan Iklim Investasi Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0 di Sektor Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Data dan Informasi Sektor Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika jdih.kemenperin.go.id 2023 2024 2020 2021 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK Satuan Target Alokasi (dalam milyar rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2020 2021 2022 20242022 2023 SK3 1 Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) (rerata tertimbang) Persen 54,75 55,85 56,97 58,10 59,27 - - - - - IHHP 2 Peningkatan jumlah produk hilir industri hasil hutan dan perkebunan Diversifikasi Produk 2 2 2 2 2 - - - - - IHHP SK4 1 Pertumbuhan ekspor produk industri hasil hutan dan perkebunan Persen 9,61 10,23 10,60 10,79 10,82 - - - - - IHHP 2 Kontribusi ekspor produk industri hasil hutan dan perkebunan terhadap total ekspor Persen 8,82 9,22 9,57 9,85 10,01 - - - - - IHHP 3 Rasio impor bahan baku industri hasil hutan dan perkebunan terhadap PDB sektor industri nonmigas Persen 2,23 2,13 2,02 1,91 1,79 - - - - - IHHP 6,89 179,50 105,10 143,70 138,30 Tj 1 Pertumbuhan PDB industri makanan, hasil laut, dan perikanan Persen 7,22 7,49 8,37 9,44 9,95 - - - - - IMHLP 2 Kontribusi PDB industri makanan, hasil laut, dan perikanan terhadap PDB nasional Persen 6,42 6,69 7,02 7,34 7,68 - - - - - IMHLP 3 Jumlah tenaga kerja di sektor industri makanan, hasil laut, dan perikanan Juta Orang 4,89 5,08 5,31 5,58 5,89 - - - - - IMHLP 4 Nilai ekspor produk industri makanan, hasil laut, dan perikanan US$ Miliar 32,93 35,73 38,93 42,53 46,52 - - - - - IMHLP SK1 1 Persentase tenaga kerja di sektor industri makanan, hasil laut, dan perikanan terhadap total pekerja Persen 3,80 3,87 3,95 4,03 4,11 - - - - - IMHLP Meningkatnya Kemampuan Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Dalam Negeri Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan Meningkatnya Peran Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan dalam Perekonomian Nasional jdih.kemenperin.go.id 2023 2024 2020 2021 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK Satuan Target Alokasi (dalam milyar rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2020 2021 2022 20242022 2023 2 Produktivitas tenaga kerja sektor industri makanan, hasil laut, dan perikanan Juta Rupiah/ Orang/Tahun 155,2 162,4 168,9 175,3 182,2 - - - - - IMHLP 3 Nilai realisasi investasi industri makanan, hasil laut, dan perikanan Rp Trilyun 41,79 55,51 75,23 104,20 147,02 - - - - - IMHLP SK2 1 Jumlah perusahaan dengan nilai Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0) > 3.0 di sektor industri makanan, hasil laut, dan perikanan Perusahaan 5 6 7 8 10 - - - - - IMHLP SK3 1 Peningkatan jumlah produk hilir industri makanan, hasil laut, dan perikanan Diversifikasi Produk 1 1 1 1 1 - - - - - IMHLP SK4 1 Pertumbuhan ekspor produk industri makanan, hasil laut, dan perikanan Persen 7,85 8,49 8,95 9,24 9,40 - - - - - IMHLP 2 Kontribusi ekspor produk industri makanan, hasil laut, dan perikanan terhadap total ekspor Persen 18,31 18,84 19,27 19,54 19,62 - - - - - IMHLP 3 Rasio impor bahan baku industri makanan, hasil laut, dan perikanan terhadap PDB sektor industri nonmigas Persen 3,15 3,18 3,20 3,21 3,20 - - - - - IMHLP 7,35 83,00 78,40 93,80 94,20 Tj 1 Pertumbuhan PDB industri minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar Persen 3,29 3,75 4,62 5,40 5,77 - - - - - Mintemgar 2 Kontribusi PDB industri minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar terhadap PDB nasional Persen 1,18 1,17 1,17 1,16 1,16 - - - - - Mintemgar Meningkatnya Kemampuan Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan Dalam Negeri Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan Kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar Meningkatnya Peran Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar dalam Perekonomian Nasional Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0 di Sektor Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan jdih.kemenperin.go.id 2023 2024 2020 2021 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK Satuan Target Alokasi (dalam milyar rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2020 2021 2022 20242022 2023 3 Jumlah tenaga kerja di sektor industri minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar Juta Orang 0,83 0,86 0,89 0,92 0,96 - - - - - Mintemgar 4 Nilai ekspor produk industri minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar US$ Miliar 3,56 3,83 4,15 4,50 4,89 - - - - - Mintemgar SK1 1 Persentase tenaga kerja di sektor industri minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar terhadap total pekerja Persen 0,65 0,65 0,66 0,67 0,67 - - - - - Mintemgar 2 Produktivitas tenaga kerja sektor industri minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar Juta Rupiah/ Orang/Tahun 145,67 148,33 152,09 157,85 165,38 - - - - - Mintemgar 3 Nilai realisasi investasi industri minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar Rp Trilyun 13,59 17,18 22,15 29,14 39,16 - - - - - Mintemgar SK2 1 Jumlah perusahaan dengan nilai Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0) > 3.0 di sektor industri minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar Perusahaan 6 7 8 10 11 - - - - - Mintemgar SK3 1 Peningkatan jumlah produk hilir industri minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar Diversifikasi Produk - 1 1 1 1 - - - - - Mintemgar SK4 1 Pertumbuhan ekspor produk industri minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar Persen 7,07 7,70 8,17 8,50 8,70 - - - - - Mintemgar Meningkatnya Kemampuan Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar Dalam Negeri Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0 di Sektor Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar jdih.kemenperin.go.id 2023 2024 2020 2021 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK Satuan Target Alokasi (dalam milyar rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2020 2021 2022 20242022 2023 2 Kontribusi ekspor produk industri minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar terhadap total ekspor Persen 1,98 2,02 2,05 2,07 2,06 - - - - - Mintemgar 3 Rasio impor bahan baku industri minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar terhadap PDB sektor industri nonmigas Persen 0,43 0,43 0,43 0,42 0,41 - - - - - Mintemgar 34,43 77,10 76,10 82,10 87,10 Tj 1 Tingkat kepuasan pegawai Direktorat Jenderal Industri Agro atas pelayanan Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Agro Persen 81 82 83 84 85 Ses Ditjen IA SK1 1 Peningkatan pemenuhan kebutuhan bahan baku industri agro Komoditi - 1 1 1 1 - - - - - Ses Ditjen IA SK2 1 Persentase perusahaan yang melakukan tindaklanjut peningkatan ekspor Persen 5 5 5 5 5 - - - - - Ses Ditjen IA SK3 1 Indeks kompetensi, professional, dan integritas pegawai Direktorat Jenderal Industri Agro Indeks 70 71 73 76 80 - - - - - Ses Ditjen IA SK4 1 Permintaan data dan informasi stakeholder yang dapat dipenuhi Persen 71 72 73 74 75 - - - - - Ses Ditjen IA 9,32 141,00 141,00 141,00 141,00 Tj 1 Pertumbuhan PDB industri tekstil, kulit, dan alas kaki Persen 4,40 4,88 5,89 6,76 7,31 - - - - - ITKAK Kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Industri Tekstil, Kulit, dan Alas Kaki Meningkatnya Peran Industri Tekstil, Kulit,dan Alas Kaki dalam Perekonomian Nasional Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Berbasis Agro Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Agro Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Agro Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri Agro Terwujudnya ASN Direktorat Jenderal Industri Agro yang Profesional dan Berkepribadian Meningkatnya Kualitas Pelayanan Data dan Informasi Sektor Industri Agro jdih.kemenperin.go.id 2023 2024 2020 2021 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK Satuan Target Alokasi (dalam milyar rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2020 2021 2022 20242022 2023 2 Kontribusi PDB industri tekstil, kulit, dan alas kaki terhadap PDB nasional Persen 1,40 1,38 1,37 1,36 1,36 - - - - - ITKAK 3 Jumlah tenaga kerja di sektor industri tekstil, kulit, dan alas kaki Juta Orang 4,90 5,03 5,19 5,38 5,60 - - - - - ITKAK 4 Nilai ekspor produk industri tekstil, kulit, dan alas kaki US$ Miliar 19,07 20,08 21,36 23,10 25,35 - - - - - ITKAK SK 1 1 Persentase tenaga kerja di sektor industri tekstil, kulit, dan alas kaki terhadap total pekerja Persen 3,81 3,84 3,86 3,88 3,90 - - - - - ITKAK 2 Produktivitas tenaga kerja sektor industri tekstil, kulit, dan alas kaki Rp Juta /orang/tahun 34,58 35,21 36,02 36,98 38,05 - - - - - ITKAK 3 Nilai realisasi investasi industri tekstil, kulit, dan alas kaki Rp. Triliun 16,84 21,20 27,27 35,82 48,01 - - - - - ITKAK SK 2 1 Perusahaan dengan nilai Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0) > 3.0 di sektor industri tekstil, kulit, dan alas kaki Perusahaan 3,00 4,00 4,00 5,00 5,00 - - - - - ITKAK SK3 1 Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) (rerata tertimbang) Persen 62,1 63,4 64,6 65,9 67,2 - - - - - ITKAK SK4 1 Pertumbuhan ekspor produk industri tekstil, kulit, dan alas kaki Persen 5,56 5,32 6,38 8,12 9,74 - - - - - ITKAK 2 Kontribusi ekspor produk industri tekstil, kulit, dan alas kaki terhadap total ekspor Persen 10,64 10,62 10,61 10,64 10,68 - - - - - ITKAK Meningkatnya Kemampuan Industri Tekstil, Kulit,dan Alas Kaki Dalam Negeri Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri Tekstil, Kulit, dan Alas Kaki Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Tekstil, Kulit, dan Alas Kaki Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0 di Sektor Industri Tekstil, Kulit, dan Alas Kaki jdih.kemenperin.go.id 2023 2024 2020 2021 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK Satuan Target Alokasi (dalam milyar rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2020 2021 2022 20242022 2023 3 Rasio impor bahan baku industri tekstil, kulit, dan alas kaki terhadap PDB sektor industri nonmigas Persen 4,27 4,20 4,13 4,04 3,94 - - - - - ITKAK 7,23 102,47 102,47 102,47 102,47 Tj 1 Pertumbuhan PDB industri kimia hilir dan farmasi Persen 4,45 4,86 5,68 6,63 7,12 - - - - - IKHF 2 Kontribusi PDB industri kimia hilir dan farmasi terhadap PDB nasional Persen 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 - - - - - IKHF 3 Jumlah tenaga kerja di sektor industri kimia hilir dan farmasi Juta Orang 0,75 0,78 0,81 0,85 0,90 - - - - - IKHF 4 Nilai ekspor produk industri kimia hilir dan farmasi US$ Miliar 6,99 7,48 8,14 8,94 9,99 - - - - - IKHF SK 1 1 Persentase tenaga kerja di sektor industri kimia hilir dan farmasi terhadap total pekerja Persen 3,90 3,96 4,04 4,12 4,21 - - - - - IKHF 2 Produktivitas tenaga kerja sektor industri kimia hilir dan farmasi Rp Juta /orang/tahun 195,46 196,85 198,59 200,92 203,48 - - - - - IKHF 3 Nilai realisasi investasi industri kimia hilir dan farmasi Rp. Triliun 16,46 20,88 27,03 35,81 48,41 - - - - - IKHF SK 2 1 Jumlah perusahaan dengan nilai Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0) > 3.0 di sektor industri kimia hilir dan farmasi Perusahaan 3,00 3,00 4,00 5,00 6,00 - - - - - IKHF 2 Kontribusi ekspor produk industri kimia hilir dan farmasi berteknologi tinggi Persen 1,48 1,49 1,50 1,51 1,52 - - - - - IKHF SK3 1 Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) (rerata tertimbang) 53 54 55,1 56,2 57,4 - - - - - IKHF Kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kimia Hilir dan Farmasi Meningkatnya Peran Industri Kimia Hilir dan Farmasi dalam Perekonomian Nasional Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Kimia Hilir dan Farmasi Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0 di Sektor Industri Kimia Hilir dan Farmasi Meningkatnya Kemampuan Industri Kimia Hilir dan Farmasi Dalam Negeri jdih.kemenperin.go.id 2023 2024 2020 2021 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK Satuan Target Alokasi (dalam milyar rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2020 2021 2022 20242022 2023 SK4 1 Pertumbuhan ekspor produk industri kimia hilir dan farmasi Persen 7,71 6,96 8,75 9,95 11,72 - - - - - IKHF 2 Kontribusi ekspor produk industri kimia hilir dan farmasi terhadap total ekspor Persen 3,90 3,96 4,04 4,12 4,21 - - - - - IKHF 3 Rasio impor bahan baku industri kimia hilir dan farmasi terhadap PDB sektor industri nonmigas Persen 2,07 2,06 2,04 2,02 1,99 - - - - - IKHF 7,58 111,00 111,00 111,00 111,00 Tj 1 Pertumbuhan PDB industri kimia hulu Persen 5,33 6,70 7,90 8,46 9,03 - - - - - IKHu 2 Kontribusi PDB industri kimia hulu terhadap PDB nasional Persen 1,08 1,09 1,10 1,11 1,12 - - - - - IKHu 3 Jumlah tenaga kerja di sektor industri kimia hulu Juta Orang 0,46 0,48 0,50 0,53 0,56 - - - - - IKHu 4 Nilai ekspor produk industri kimia hulu US$ Miliar 7,05 7,33 7,65 7,95 8,28 - - - - - IKHu SK 1 1 Persentase tenaga kerja di sektor industri kimia hulu terhadap total pekerja Persen 0,36 0,36 0,37 0,38 0,39 - - - - - IKHu 2 Produktivitas tenaga kerja sektor industri kimia hulu Rp Juta /orang/tahun 275,24 280,90 288,08 295,04 302,61 - - - - - IKHu 3 Nilai realisasi investasi industri kimia hulu Rp. Triliun 31,85 40,72 53,12 70,85 96,34 - - - - - IKHu SK 2 1 Jumlah perusahaan dengan nilai Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0) > 3.0 di sektor industri kimia hulu Perusahaan 3,00 3,00 4,00 4,00 5,00 - - - - - IKHu 2 Kontribusi ekspor produk industri kimia hulu berteknologi tinggi Persen 3,45 3,47 3,49 3,51 3,53 - - - - - IKHu Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri Kimia Hilir dan Farmasi Kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kimia Hulu Meningkatnya Peran Industri Kimia Hulu dalam Perekonomian Nasional Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Kimia Hulu Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0 di sektor Industri Kimia Hulu jdih.kemenperin.go.id 2023 2024 2020 2021 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK Satuan Target Alokasi (dalam milyar rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2020 2021 2022 20242022 2023 SK3 1 Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) (rerata tertimbang) Persen 39,90 40,70 41,50 42,40 43,20 - - - - - IKHu SK4 1 Pertumbuhan ekspor produk Industri kimia hulu Persen 10,26 3,87 4,43 3,88 4,20 - - - - - IKHu 2 Kontribusi ekspor produk industri kimia hulu terhadap total ekspor Persen 3,94 3,87 3,80 3,66 3,49 - - - - - IKHu 3 Rasio impor bahan baku Industri Kimia Hulu terhadap PDB sektor industri nonmigas Persen 13,06 12,76 12,42 12,04 11,62 - - - - - IKHu 4,82 64,20 64,20 64,20 64,20 Tj 1 Pertumbuhan PDB industri semen, keramik, dan pengolahan bahan galian nonlogam Persen 3,87 4,21 4,99 5,90 6,37 - - - - - ISKPBGNL 2 Kontribusi PDB industri semen, keramik, dan pengolahan bahan galian nonlogam terhadap PDB nasional Persen 0,59 0,57 0,56 0,54 0,53 - - - - - ISKPBGNL 3 Jumlah tenaga kerja di sektor industri semen, keramik, dan pengolahan bahan galian nonlogam Juta Orang 1,27 1,28 1,31 1,33 1,36 - - - - - ISKPBGNL 4 Nilai ekspor produk industri semen, keramik, dan pengolahan bahan galian nonlogam US$ Miliar 1,02 1,08 1,14 1,20 1,28 - - - - - ISKPBGNL SK 1 1 Persentase tenaga kerja di sektor industri semen, keramik, dan pengolahan bahan galian nonlogam terhadap total pekerja Persen 0,99 0,98 0,97 0,96 0,95 - - - - - ISKPBGNL Meningkatnya peran Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian Nonlogam dalam perekonomian nasional Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian Nonlogam Meningkatnya Kemampuan Industri Kimia Hulu Dalam Negeri Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri Kimia Hulu Kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian Nonlogam jdih.kemenperin.go.id 2023 2024 2020 2021 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK Satuan Target Alokasi (dalam milyar rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2020 2021 2022 20242022 2023 2 Produktivitas tenaga kerja sektor industri semen, keramik dan pengolahan bahan galian nonlogam Rp Juta /orang/tahun 60,65 62,18 63,98 66,25 68,84 - - - - - ISKPBGNL 3 Nilai realisasi investasi industri semen, keramik, dan pengolahan bahan galian nonlogam Rp. Triliun 19,50 24,05 30,23 38,84 50,87 - - - - - ISKPBGNL SK 2 1 Jumlah perusahaan dengan nilai Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0) > 3.0 di sektor Industri Semen, Keramik dan Pengolahan Bahan Galian Nonlogam Perusahaan 2,00 3,00 3,00 4,00 5,00 - - - - - ISKPBGNL SK3 1 Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) (rerata tertimbang) Persen 37,9 38,7 39,4 40,2 41,0 - - - - - ISKPBGNL SK4 1 Pertumbuhan ekspor produk industri semen, keramik dan pengolahan bahan galian nonlogam Persen 3,88 5,00 5,83 5,81 6,42 - - - - - ISKPBGNL 2 Kontribusi ekspor produk industri semen, keramik, dan pengolahan bahan galian nonlogam terhadap total ekspor Persen 0,57 0,57 0,57 0,55 0,54 - - - - - ISKPBGNL 3 Rasio impor bahan baku industri semen, keramik, dan pengolahan bahan galian nonlogam terhadap PDB sektor industri nonmigas Persen 0,91 0,92 0,92 0,93 0,93 - - - - - ISKPBGNL Meningkatnya Kemampuan Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian Nonlogam Dalam Negeri Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian Nonlogam Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0 di sektor Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian Nonlogam jdih.kemenperin.go.id 2023 2024 2020 2021 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK Satuan Target Alokasi (dalam milyar rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2020 2021 2022 20242022 2023 37,34 66,33 66,33 66,33 66,33 Tj 1 Tingkat kepuasan pegawai atas pelayanan Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Nilai 81,00 82,00 83,00 84,00 85,00 - - - - - Ses Ditjen IKFT SK1 1 Efektifitas Regulasi Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil yang Efektif Persen 72 74 76 78 80 - - - - - Ses Ditjen IKFT SK2 1 Indeks kompetensi, professional, dan integritas pegawai Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Indeks 70,00 71,00 73,00 76,00 80,00 - - - - - Ses Ditjen IKFT SK3 1 Indeks kepatuhan terhadap regulasi dalam IKPA Indeks 90,00 90,50 91,00 91,50 92,00 - - - - - Ses Ditjen IKFT 2 Nilai laporan keuangan Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Nilai 83,00 84,00 85,00 86,00 87,00 - - - - - Ses Ditjen IKFT 3 Nilai maturitas SPIP direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Nilai 3,26 3,27 3,27 3,28 3,28 - - - - - Ses Ditjen IKFT 4 Persentase nilai pengelolaan BMN terhadap total aset lancar Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Persen 76,00 77,00 78,00 79,00 80,00 - - - - - Ses Ditjen IKFT 5 Nilai kearsipan Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Nilai 76,00 77,00 78,00 79,00 80,00 - - - - - Ses Ditjen IKFT SK4 1 Tingkat kesesuaian dokumen perencanaan dengan rencana program dan kegiatan prioritas nasional Persen 95,00 96,00 96,00 96,00 96,00 - - - - - Ses Ditjen IKFT Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Terwujudnya ASN Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil yang Profesional dan Berkepribadian Terwujudnya Birokrasi Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan, serta Pengendalian yang Berkualitas dan Akuntabel Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil yang Efektif jdih.kemenperin.go.id 2023 2024 2020 2021 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK Satuan Target Alokasi (dalam milyar rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2020 2021 2022 20242022 2023 2 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Perindustrian Nilai 77,00 78,00 79,00 80,00 81,00 - - - - - Ses Ditjen IKFT SK5 1 Data dan informasi sesuai dengan kebutuhan pengambil keputusan di lingkungan Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Skala 3 3,1 3,12 3,15 3,18 - - - - - Ses Ditjen IKFT 47,10 92,00 108,00 111,00 109,00 Tj 1 Laju pertumbuhan PDB industri kecil dan menengah pangan, barang dari kayu, dan furnitur Persen 7,2-7,6 7,5-7,9 7,7-8,0 7,9-8,3 8,2-8,6 - - - - - PBKF 2 Penyerapan tenaga kerja industri kecil dan menengah pangan, barang dari kayu, dan furnitur Juta orang 6,2-6,5 6,4-6,7 6,5-6,8 6,7-6,8 6,9-7,2 - - - - - PBKF SK 1 1 Terlaksananya pembinaan IKM pangan, barang dari kayu, dan furnitur dalam penggunaan e – business (e- smart IKM ) baik melalui workshop, pendampingan, maupun pembinaan lainnya IKM 1500 1500 1500 1500 1500 - - - - - PBKF SK2 1 Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) industri aneka (rerata tertimbang) Persen 37,70 38,46 39,23 40,01 40,81 - - - - - PBKF SK3 1 Proporsi nilai tambah IKM pangan, barang dari kayu, dan furnitur terhadap total nilai tambah industri pengolahan nonmigas Persen 18,50 18,80 19,20 19,60 20,00 - - - - - PBKF Penguatan Kewirausahaan dan Industri Kecil dan Menengah Pangan, Barang dari Kayu, dan Furnitur Kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Pangan, Barang dari Kayu, dan Furnitur Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0 di Sektor Industri Kecil dan Menengah Pangan, Barang dari Kayu, dan Furnitur Meningkatnya Kemampuan Industri Kecil dan Menengah Pangan, Barang dari Kayu, dan Furnitur Dalam Negeri Meningkatnya Peran Industri Kecil dan Menengah Pangan, Barang dari Kayu, dan Furnitur Meningkatnya Kualitas Pelayanan Data dan Informasi Sektor Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil jdih.kemenperin.go.id 2023 2024 2020 2021 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK Satuan Target Alokasi (dalam milyar rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2020 2021 2022 20242022 2023 2 Wirausaha baru industri kecil pangan, barang dari kayu, dan furnitur yang tumbuh WUB (Kumulatif) 1.400 2.800 4.200 5.600 7.000 - - - - - PBKF 3 IKM pangan, barang dari kayu, dan furnitur yang melakukan kemitraan dengan industri besar sedang dan sektor ekonomi lainnya IKM (Kumulatif) 10 20 40 65 80 - - - - - PBKF 4 Proporsi nilai penyaluran pinjaman perbankan kepada IKM pangan, barang dari kayu, dan furnitur Persen 2,4 2,75 3,35 4,05 5 - - - - - PBKF SK4 1 Sentra industri kecil dan menengah pangan, barang dari kayu, dan furnitur di luar Jawa yang beroperasi Sentra IKM 1 2 2 2 3 - - - - - PBKF 2 Jumlah sentra industri kecil dan menengah pangan, barang dari kayu, dan furnitur yang direvitalisasi Sentra IKM 37 37 39 39 39 - - - - - PBKF 48,36 100,00 115,00 119,00 118,00 Tj 1 Pertumbuhan industri aneka Persen 0,69 0,72 0,95 1,23 1,71 - - - - - KSKIA 2 Kontribusi industri aneka terhadap PDB Persen 0,11 0,12 0,13 0,14 0,15 - - - - - KSKIA 3 Jumlah tenaga kerja di sektor industri aneka Ribu Orang 747,43 782,21 819,58 860,16 903,61 - - - - - KSKIA 4 Nilai ekspor produk industri aneka US$ Juta 8.801 9.197 9.743 10.431 11.263 - - - - - KSKIA 5 Laju pertumbuhan PDB industri kecil dan menengah kimia, sandang, dan kerajinan Persen 4,7-5,0 5,1-5,5 5,5-5,8 5,9-6,3 6,2-6,6 - - - - - KSKIA Kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Kimia, Sandang, Kerajinan, dan Industri Aneka Meningkatnya Peran Industri Kecil dan Menengah Kimia, Sandang, Kerajinan, dan Industri Aneka Meningkatnya Persebaran Industri Kecil dan Menengah Pangan, Barang dari Kayu, dan Furnitur jdih.kemenperin.go.id 2023 2024 2020 2021 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK Satuan Target Alokasi (dalam milyar rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2020 2021 2022 20242022 2023 6 Penyerapan tenaga kerja industri kecil dan menengah kimia, sandang, dan kerajinan Juta orang 3,4-3,5 3,4-3,5 3,5-3,6 3,6-3,7 3,7-3,8 - - - - - KSKIA SK1 1 Persentase tenaga kerja di sektor industri aneka terhadap total pekerja Persen 0,58 0,60 0,61 0,63 0,65 - - - - - KSKIA 2 Produktivitas tenaga kerja sektor industri aneka Rp Juta /orang/tahun 20,02 20,39 20,90 21,70 22,76 - - - - - KSKIA 3 Nilai investasi sektor industri aneka Rp. Triliun 1,80 2,10 2,45 2,85 3,31 - - - - - KSKIA SK2 1 Terlaksananya pembinaan IKM kimia, sandang, kerajinan, dan industri aneka dalam penggunaan e – business (e-smart IKM) baik melalui workshop, pendampingan, maupun pembinaan lainnya IKM 1500 1500 1500 1500 1500 - - - - - KSKIA 2 Kontribusi ekspor produk industri Aneka berteknologi tinggi Persen 0,15 0,16 0,17 0,18 0,19 - - - - - ITKAK SK3 1 Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) industri aneka (rerata tertimbang) Persen 37,70 38,46 39,23 40,01 40,81 - - - - - KSKIA SK4 1 Pertumbuhan ekspor industri aneka Persen 3,47 4,51 5,93 7,07 7,97 - - - - - KSKIA 2 Kontribusi ekspor produk industri aneka terhadap total ekspor Persen 4,74 4,65 4,55 4,42 4,29 - - - - - KSKIA 3 Rasio impor bahan baku sektor industri aneka terhadap PDB sektor industri nonmigas Persen 0,36 0,35 0,34 0,33 0,32 - - - - - KSKIA Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri Aneka Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Aneka Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0 di Sektor Industri Kecil dan Menengah Kimia, Sandang, Kerajinan, dan Industri Aneka Meningkatnya Kemampuan Industri Kecil dan Menengah Kimia, Sandang, Kerajinan, dan Industri Aneka Dalam Negeri jdih.kemenperin.go.id 2023 2024 2020 2021 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK Satuan Target Alokasi (dalam milyar rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2020 2021 2022 20242022 2023 SK5 1 Proporsi nilai tambah IKM kimia, sandang, dan kerajinan terhadap total nilai tambah industri pengolahan nonmigas Persen 18,50 18,80 19,20 19,60 20 - - - - - KSKIA 2 Wirausaha baru industri kecil kimia, sandang, dan kerajinan yang tumbuh WUB (Kumulatif) 1400 2800 4200 5600 7000 - - - - - KSKIA 3 IKM kimia, sandang, dan kerajinan yang melakukan kemitraan dengan industri besar sedang dan sektor ekonomi lainnya IKM (Kumulatif) 20 60 90 120 160 - - - - - KSKIA 4 Proporsi nilai penyaluran pinjaman perbankan kepada IKM kimia, sandang, dan kerajinan Persen 2,4 2,75 3,35 4,05 5 - - - - - KSKIA SK6 1 Sentra industri kecil dan menengah kimia, sandang, dan kerajinan di luar Jawa yang beroperasi Sentra IKM 1 2 2 2 3 - - - - - KSKIA 2 Jumlah sentra IKM kimia, sandang, dan kerajinan yang direvitalisasi Sentra IKM 35 35 37 37 37 - - - - - KSKIA 46,17 90,00 105,00 109,00 107,00 Tj 1 Laju pertumbuhan PDB industri kecil dan menengah logam, mesin, elektronika, dan alat angkut Persen 3,9-4,3 4,5-4,9 4,8-5,2 5,3-5,7 5,7-6,0 - - - - - LMEA 2 Penyerapan tenaga kerja industri kecil dan menengah logam, mesin, elektronika, dan alat angkut Juta orang 0,70-0,79 0,75-0,84 0,80-0,89 0,85-0,94 0,94-1,0 - - - - - LMEA Penguatan Kewirausahaan dan Industri Kecil dan Menengah Kimia, Sandang, dan Kerajinan Kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut Meningkatnya Persebaran Industri Kecil dan Menengah Kimia, Sandang, Kerajinan, dan Industri Aneka Meningkatnya Peran Industri Kecil dan Menengah Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut jdih.kemenperin.go.id 2023 2024 2020 2021 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK Satuan Target Alokasi (dalam milyar rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2020 2021 2022 20242022 2023 SK1 1 Tumbuhnya startup IKM logam, mesin, elektronika, dan alat angkut berbasis teknologi IKM 20 60 100 160 260 (kumulatif) - - - - - LMEA 2 Terlaksananya pembinaan IKM logam, mesin, elektronika, dan alat angkut dalam penggunaan e – business (e-smart IKM) baik melalui workshop, pendampingan, maupun pembinaan lainnya IKM 1500 1500 1500 1500 1500 - - - - - LMEA SK2 1 Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) industri aneka (rerata tertimbang) Persen 37,70 38,46 39,23 40,01 40,81 - - - - - LMEA SK3 1 Proporsi nilai tambah IKM logam, mesin, elektronika, dan alat angkut terhadap total nilai tambah industri pengolahan nonmigas Persen 18,5 18,8 19,2 19,6 20 - - - - - LMEA 2 Wirausaha baru industri kecil logam, mesin, elektronika, dan alat angkut yang tumbuh WUB (Kumulatif) 1200 2400 3600 4800 6000 - - - - - LMEA 3 IKM logam, mesin, elektronika, dan alat angkut yang melakukan kemitraan dengan industri besar sedang dan sektor ekonomi lainnya IKM (Kumulatif) 20 40 60 80 100 - - - - - LMEA 4 Proporsi nilai penyaluran pinjaman perbankan kepada IKM logam, mesin, elektronika, dan alat angkut Persen 2,40 2,75 3,35 4,05 5 - - - - - LMEA SK4 1 Sentra industri kecil dan menengah logam, mesin, elektronika, dan alat angkut di luar Jawa yang beroperasi Sentra IKM 1 2 2 2 3 - - - - - LMEA Meningkatnya Persebaran Industri Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0 di Sektor Industri Kecil dan Menengah Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut Meningkatnya Kemampuan Industri Kecil dan Menengah Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut Dalam Negeri Penguatan Kewirausahaan dan Industri Kecil dan Menengah Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat angkut jdih.kemenperin.go.id 2023 2024 2020 2021 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK Satuan Target Alokasi (dalam milyar rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2020 2021 2022 20242022 2023 2 Jumlah sentra IKM logam, mesin, elektronika, dan alat angkut yang direvitalisasi Sentra IKM 22 24 26 29 32 - - - - - LMEA 145,22 273,00 227,00 216,00 221,00 Tj 1 Tingkat kepuasan pegawai atas pelayanan Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Nilai 81,00 82,00 83,00 84,00 85,00 - - - - - Set Ditjen IKMA SK1 1 Terlaksananya IKM dalam penggunaan e – business (e-smart IKM ) melalui workshop, pendampingan, maupun pembinaan lainnya IKM 1500 1500 1500 1500 1500 - - - - - Set Ditjen IKMA 2 Terbentuknya platform pusat bantuan IKM (service center ) Unit 1 1 1 1 1 - - - - - Set Ditjen IKMA SK2 1 Proporsi nilai tambah IKM terhadap total nilai tambah industri pengolahan nonmigas Persen 18,5 18,8 19,2 19,6 20 - - - - - Set Ditjen IKMA (Pusat, BPIPI, Dekonsentrasi IKM) SK3 1 Jumlah regulasi/ peraturan Regulasi 1 1 1 1 1 - - - - - Set Ditjen IKMA 2 Jumlah usulan insentif dan disinsentif bagi IKMA Dokumen 1 1 1 1 1 - - - - - Set Ditjen IKMA 3 Alternatif skema pembiayaan khusus IKM Skema 1 1 1 1 1 - - - - - Set Ditjen IKMA 4 Jumlah IKM yang dilayani di klinik HKI dan kemasan IKM 200 250 300 300 300 - - - - - Set Ditjen IKMA SK4 1 Jumlah kerjasama yang dilakukan dan tindak lanjut Kerjasama 3 3 4 4 4 - - - - - Set Ditjen IKMA 2 Penyediaan dan pemberdayaan tenaga penyuluh (TPL, penyuluh) Penyuluh 240 240 240 240 240 - - - - - Set Ditjen IKMA Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0 di Sektor Industri Kecil Menengah, dan Aneka Penguatan Kewirausahaan dan Industri Kecil dan Menengah (IKM) Berkembangnya Ekosistem Bisnis yang Kondusif dan Mendukung Pemberdayaan IKM Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Meningkatkan Kerjasama dengan Lembaga Pendidikan, Lembaga Litbang, Lembaga Pembiayaan, Asosiasi Industri, Asosiasi Profesi dan lainnya serta Penguatan Kelembagaan jdih.kemenperin.go.id 2023 2024 2020 2021 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK Satuan Target Alokasi (dalam milyar rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2020 2021 2022 20242022 2023 SK5 1 Indeks kompetensi, professional, dan integritas pegawai Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Indeks 70,00 71,00 73,00 76,00 80,00 - - - - - Set Ditjen IKMA SK6 1 Indeks kepatuhan terhadap regulasi dalam IKPA Indeks 90,00 90,50 91,00 91,50 92,00 - - - - - Set Ditjen IKMA 2 Nilai Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Nilai 83,00 84,00 85,00 86,00 87,00 - - - - - Set Ditjen IKMA 3 Nilai maturitas SPIP Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Nilai 3,26 3,27 3,27 3,28 3,28 - - - - - Set Ditjen IKMA 4 Persentase nilai pengelolaan BMN terhadap total aset lancar Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Persen 76,00 77,00 78,00 79,00 80,00 - - - - - Set Ditjen IKMA 5 Nilai kearsipan Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Nilai 76,00 77,00 78,00 79,00 80,00 - - - - - Set Ditjen IKMA SK7 1 Tingkat kesesuaian dokumen perencanaan dengan rencana program dan kegiatan prioritas nasional Persen 95,00 96,00 96,00 96,00 96,00 - - - - - Set Ditjen IKMA 2 Nilai SAKIP Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Nilai 77,00 78,00 79,00 80,00 81,00 - - - - - Set Ditjen IKMA 5,92 14,00 16,50 18,50 21,50 SK1 1 Rekomendasi kebijakan teknis dalam meningkatkan ketahanan dan iklim usaha industri Rekomendasi 9 10 10 11 12 - - - - - KIUI Kegiatan Peningkatan Ketahanan dan Iklim Usaha Industri Fasilitasi dan Pendampingan Industri Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan, serta Pengendalian yang Berkualitas dan Akuntabel Terwujudnya ASN Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka yang Profesional dan Berkepribadian Terwujudnya Birokrasi Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima jdih.kemenperin.go.id 2023 2024 2020 2021 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK Satuan Target Alokasi (dalam milyar rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2020 2021 2022 20242022 2023 2 Industri Dalam Negeri (IDN) yang mendapatkan fasilitasi dan pendampingan peningkatan daya tahan industri IDN 12 12 13 14 15 - - - - - KIUI 3 Rekomendasi penyelesaian hambatan ekspor NTB - 2 2 2 2 - - - - - KIUI 4 Kebijakan yang diharmonisasikan Kebijakan - 2 3 3 4 - - - - - KIUI 38,04 25,10 29,40 33,90 36,50 SK1 1 Kesepakatan industri dalam jaringan produksi global Kesepakatan 10 2 2 2 2 - - - - - ASDIPI 2 Industri yang difasilitasi kemitraan jaringan produksi global Perusahaan - 10 10 10 10 - - - - - ASDIPI 3 Peningkatan kemampuan ekspor industri Perusahaan - 500 500 500 500 - - - - - ASDIPI SK2 1 Peningkatan peluang investasi sektor industri LoI 3 3 4 5 5 - - - - - ASDIPI 2 Layanan pendampingan investasi perusahaan multinasional Investor 2 3 3 4 5 - - - - - ASDIPI SK3 1 Fasilitasi dan penjajagan kerjasama SDI dengan negara mitra Negara mitra 2 4 4 5 5 - - - - - ASDIPI 2 Pemanfaatan SDI luar negeri oleh industri SDI - 2 3 4 4 - - - - - ASDIPI 4,69 11,50 14,00 16,00 17,00 SK1 1 Utilisasi tarif preferensi FTA/PTA/EPA Persen 30 35 40 45 50 - - - - - AII 2 Rekomendasi inisiasi FTA/PTA Rekomendasi 1 1 1 1 1 - - - - - AII Kebutuhan Sumber Daya Industri yang Terfasilitasi Kegiatan Pengembangan Akses Industri Internasional Ekspansi Produk dan Jasa Industri di Luar Negeri Kegiatan Pengembangan Akses Sumber Daya Industri Internasional Pemasaran Global Investasi Perusahaan Multinasional jdih.kemenperin.go.id 2023 2024 2020 2021 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK Satuan Target Alokasi (dalam milyar rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2020 2021 2022 20242022 2023 6,5 54,0 35,0 35,2 35,5 SK1 1 Kawasan Industri (KI) prioritas di luar pulau Jawa yang beroperasi dan meningkatkan investasi KI 11 13 15 16 17 - - - - - PI 2 KI yang dikembangkan KI 18 22 26 30 33 - - - - - PI 3 KI dengan zona tematik yang beroperasi KI 2 2 3 3 3 - - - - - PI 4 Persentase nilai tambah yang diciptakan di luar pulau Jawa Persen 29,9 30,7 31,5 32,3 33,1 - - - - - PI 4 Database Kawasan Industri Persen 0 30 50 70 80 - - - - - PI 5 Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) yang dikembangkan WPPI 3 3 3 3 3 - - - - - PI 6 Kawasan Peruntukan Industri (KPI) yang dikembangkan KPI 3 10 10 10 10 - - - - - PI SK2 1 Regulasi pengembangan wilayah industri Kebijakan 2 2 2 2 2 - - - - - PI 46,82 67,40 87,10 87,40 89,50 SK1 1 Nilai SAKIP Ditjen KPAII Nilai 80 81 82 83 85 - - - - - Set Ditjen KPAII SK2 1 Kerjasama selatan-selatan dan triangular Kerjasama 1 2 3 3 3 - - - - - Set Ditjen KPAII SK3 1 Rekomendasi industrial & market intelligent Rekomendasi 6 8 10 10 12 - - - - - Set Ditjen KPAII SK4 1 Helpdesk industri akses global Modul - 1 6 8 10 - - - - - Set Ditjen KPAII Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Program Peningkatan Ketahanan, Pengembangan Perwilayahan Industri serta pengembangan Akses Industri Internasional Akuntabilitas Manajemen Organisasi Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular Industrial intelligence dan peluang kerja sama industri di luar negeri Informasi akses industri global Kegiatan Pengembangan Wilayah Industri Penyebaran Industri di Luar Jawa Tersedianya NSPK Pengembangan Wilayah Industri jdih.kemenperin.go.id 2023 2024 2020 2021 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK Satuan Target Alokasi (dalam milyar rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2020 2021 2022 20242022 2023 568 1.298 1.288 1.279 1.270 Tj 1 Efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan hasil riset/inovasi Persen 5 6 7 8 10 - - - - - Puslitbang IA, Puslitbang IKFTLMATE, Balai Besar, Baristand, BPPSI SP1 1 Persentase hasil riset lima tahun terakhir yang telah dimanfaatkan oleh industri Persen 15 17 20 25 30 - - - - - Balai Besar, Baristand, BPPSI 2 Perusahaan industri/badan usaha yang memanfaatkan paket teknologi/supervisi/ konsultasi Perusahaan (akumulasi) 50 100 160 220 280 - - - - - Puslitbang IA, Puslitbang IKFTLMATE, Balai Besar, Baristand, BPPSI SP2 1 Persentase litbangyasa yang memanfaatkan teknologi 4.0 dibandingkan total litbangyasa pada tahun berjalan Persen 20 22 25 28 35 - - - - - Balai Besar, Baristand, BPPSI SP3 1 Persentase SNI bidang industri yang diterapkan Persen 5 7 10 15 20 - - - - - PSI 2 Efisiensi perusahaan industri yang menerapkan prinsip industri hijau Persen 3 4 5 6 7 - - - - - PIH SP4 1 Persentase rancangan kebijakan yang telah diusulkan untuk ditindaklanjuti/ diharmonisasi Persen 50 50 50 50 50 - - - - - Puslitbang IA, Puslitbang IKFTLMATE, PSI, PIH Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0 Meningkatnya Kemampuan Industri Dalam Negeri Tersedianya Kebijakan Pembangunan Industri yang Efektif Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Meningkatnya Kontribusi Inovasi dalam rangka Mendukung Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan Nonmigas jdih.kemenperin.go.id 2023 2024 2020 2021 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK Satuan Target Alokasi (dalam milyar rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2020 2021 2022 20242022 2023 SP5 1 Perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi Standar Industri Hijau (SIH) berdasarkan SIH yang ditetapkan Persen 9 9 9 10 10 - - - - - PIH 2 Kepatuhan Lembaga Sertifikasi Industri Hijau terhadap regulasi dalam melaksanakan proses sertifikasi Persen 100 100 100 100 100 - - - - - PIH 3 Kepatuhan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam menerbitkan SPPT SNI/sertifikat kesesuaian sesuai regulasi Persen 100 100 100 100 100 - - - - - PSI 4 Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri Indeks 3,5 3,5 3,6 3,6 3,6 - - - - - Balai Besar, Baristand, BPPSI, BSI 5 Proporsi riset berbasis kerjasama/kolaborasi Persen 50 75 100 100 100 - - - - - Puslitbang IA, Puslitbang IKFTLMATE,6 Wirausaha Industri (WI) yang berhasil diinkubasi Persen 10 10 10 10 10 - - - - - Balai Besar, Baristand 7,82 155,00 54,12 55,12 54,34 SK1 1 Persentase SNI bidang industri yang diterapkan Persen 5 7 10 15 20 - - - - - PSI 6,11 31,05 33,80 36,45 40,15 SK1 1 Efisiensi perusahaan industri yang menerapkan prinsip industri hijau Persen 3 4 5 6 7 - - - - - PIH 41,61 183,22 167,44 124,51 139,63 SK1 1 Rata-rata indeks profesionalitas ASN Indeks 71 74 76 78 81 - - - - - Set BPPI 2 Nilai disiplin pegawai Nilai 79 79,5 80 80,5 81 - - - - - Set BPPI Kegiatan Pengembangan, Penerapan dan Pengawasan Standardisasi Industri Meningkatnya Kemampuan Industri dalam Negeri Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Industri Hijau Meningkatnya kemampuan industri dalam negeri Kegiatan Penyusunan rencana dan evaluasi program pengembangan teknologi dan kebijakan industri Meningkatnya Kemampuan Industri dalam Negeri Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan jdih.kemenperin.go.id 2023 2024 2020 2021 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK Satuan Target Alokasi (dalam milyar rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2020 2021 2022 20242022 2023 SK2 1 Rata-rata tingkat kepatuhan Satker terhadap Standar Operasional Aparatur Administrasi Pemerintah (SOP AP) Persen 60 70 80 90 100 - - - - - Set BPPI 2 Persentase Satker yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Pelayanan Publik Terpadu Persen 21 42 63 83 100 - - - - - Set BPPI SK3 1 Satker yang memperoleh tingkat maturitas pengendalian internal (SPIP) mencapai minimal level 3,8 Persen 56 60 64 72 80 - - - - - Set BPPI 2 Satker yang memperoleh nilai akuntabilitas kinerja minimal A Persen 75 80 83 86 90 - - - - - Set BPPI 3 Satker yang memperoleh nilai laporan keuangan minimal 90 Persen 72 80 84 88 92 - - - - - Set BPPI 4,26 140,03 149,05 149,75 150,15 SK1 1 Perusahaan industri/badan usaha yang memanfaatkan hasil riset/inovasi/paket teknologi/konsultasi Perusahaan (akumulasi) 14 25 40 55 70 - - - - - Puslitbang IA SK2 1 Rancangan kebijakan terkait implementasi industri 4.0 Rancangan Kebijakan (akumulasi) 1 2 3 4 5 - - - - - Puslitbang IA 4,02 248,24 246,39 247,19 246,39 SK1 1 Perusahaan industri/badan usaha yang memanfaatkan hasil riset/inovasi/paket teknologi/konsultasi Perusahaan/ badan usaha (akumulasi) 9 25 40 55 70 - - - - - Puslitbang IKFTLMATE SK2 1 Perusahaan industri yang bertransformasi menuju industri 4.0 Perusahaan (akumulasi) 3 6 9 12 15 - - - - - Puslitbang IKFTLMATE Meningkatnya Kinerja Litbangyasa dalam Rangka Mendukung Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas Meningkatnya Penerapan Teknologi 4.0 untuk Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0 Membangun Sistem Manajemen dan Informasi Terintegrasi Memperkuat Akuntabilitas Kinerja Organisasi Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Industri Agro Meningkatnya Kinerja Litbangyasa dalam Rangka Mendukung Daya Saing dan Kemandirian Industri Meningkatnya Penerapan Teknologi 4.0 untuk Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0 Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Industri Kimia, Farmasi, Tekstil, Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan jdih.kemenperin.go.id 2023 2024 2020 2021 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK Satuan Target Alokasi (dalam milyar rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2020 2021 2022 20242022 2023 504,42 540,46 637,19 665,98 639,34 SK1 1 Persentase hasil riset/inovasi lima tahun terakhir yang dimanfaatkan perusahaan industri/badan usaha Persen 15 17 20 25 30 - - - - - Balai Besar, Baristand, BPPSI 2 Perusahaan industri/badan usaha yang memanfaatkan paket teknologi/supervisi/ konsultasi Perusahaan/ badan usaha (akumulasi) 31 50 80 110 140 - - - - - Balai Besar, Baristand, BPPSI SK2 1 Persentase litbangyasa yang memanfaatkan teknologi 4.0 dibandingkan total litbangyasa pada tahun berjalan Persen 20 22 25 28 35 - - - - - Balai Besar, Baristand, BPPSI 754 985 985 985 985 SP1 1 Lulusan pelatihan vokasi industri berbasis kompetensi Orang 36.000 38.000 36.000 27.000 20.000 - - - - - Pusdiklat Industri 2 Calon tenaga kerja program dual system yang meningkat kompetensinya Orang 3.200 4.000 5.000 5.900 6.400 - - - - - PPKVI 3 Calon tenaga kerja yang memiliki sertifikasi internasional Orang 1.000 1.100 1.200 1.300 1.400 - - - - - PPKVI 4 Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan Persen 75 79 82 85 88 - - - - - PPKVI SP2 1 Perusahaan yang memanfaatkan layanan industri Perusahaan 170 180 190 200 210 - - - - - PPKVI 2 Nilai minimum akreditasi program studi di Politeknik Nilai B B B B A - - - - - PPKVI Meningkatkan Tenaga Kerja Industri yang Kompeten Meningkatkan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Industri Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri Meningkatnya Kinerja Litbangyasa dalam Rangka Mendukung Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas Meningkatnya Penerapan Teknologi 4.0 untuk Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0 Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi jdih.kemenperin.go.id 2023 2024 2020 2021 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK Satuan Target Alokasi (dalam milyar rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2020 2021 2022 20242022 2023 3 Penelitian yang didesiminasikan melalui seminar nasional dan internasional Penelitian 140 160 200 230 250 - - - - - PPKVI 4 Tenaga pengajar yang meningkat kemampuan dan kompetensinya Orang 125 140 190 220 260 - - - - - PPKVI 5 Implementasi industri 4.0 pada pendidikan vokasi Pilot Project 34 44 55 66 77 - - - - - Set.BPSDMI SP3 1 Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang industri SKKNI 20 20 20 20 20 - - - - - Pusdiklat Industri 2 Fasilitasi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan Tempat Uji Kompetensi (TUP) bidang industri LSP dan TUK 20 20 20 20 20 - - - - - Pusdiklat Industri 3 Asesor kompetensi dan lisensi Asesor 290 300 310 320 330 - - - - - Pusdiklat Industri 4 Wirausaha industri yang tumbuh WUB 150 180 200 220 240 - - - - - Pusdiklat Industri 42,32 55,71 57,30 59,08 60,71 SK1 1 Tingkat kepuasan pegawai atas pelayanan Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri Nilai 70 72 74 76 78 - - - - - Set. BPSDMI SK2 1 Indeks kompetensi, professional, dan integritas pegawai Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri Indeks 70 71 73 76 80 - - - - - Set. BPSDMI SK3 1 Nilai Laporan Keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri Nilai 70 72 74 76 78 - - - - - Set. BPSDMI Terwujudnya Birokrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima Meningkatkan Infrastruktur Kompetensi Industri Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri Terwujudnya ASN Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri jdih.kemenperin.go.id 2023 2024 2020 2021 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK Satuan Target Alokasi (dalam milyar rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2020 2021 2022 20242022 2023 2 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri Persen 70 72 74 76 78 - - - - - Set. BPSDMI 149,45 274,47 265,97 223,99 190,90 SK1 1 Tenaga kerja industri yang mendapatkan Sertifikasi Kompetensi Orang 20.000 20.000 10.000 10.000 5.000 - - - - - Pusdiklat Industri 2 Pelatihan 3 in 1 bagi calon tenaga kerja industri Orang 36000 38000 36000 27000 20000 - - - - - Pusdiklat Industri SK2 1 Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang industri SKKNI 20 20 20 20 20 - - - - - Pusdiklat Industri 2 Fasilitasi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan Tempat Uji Kompetensi (TUP) bidang industri LSP dan TUK 20 20 20 20 20 - - - - - Pusdiklat Industri 3 Asesor kompetensi dan lisensi Asesor 290 300 310 320 330 - - - - - Pusdiklat Industri 4 Wirausaha industri yang tumbuh WUB 150 180 200 220 240 - - - - - Pusdiklat Industri 341,12 391,15 384,95 406,21 421,62 SK1 1 Tenaga kerja industri tingkat ahli yang kompeten Orang 2.500 2.600 2.800 2.900 2.900 - - - - - PPKVI 2 Tenaga kerja industri lulusan D1 industri yang kompeten Orang 700 800 900 1000 1000 - - - - - PPKVI 3 Calon tenaga kerja program dual system yang meningkat kompetensinya Orang 3200 4000 5000 5900 6400 - - - - - PPKVI SK2 1 Implementasi industri 4.0 pada pendidikan vokasi Pilot Project 9 12 17 22 27 - - - - - PPKVI 2 Pusat inovasi dan pengembangan industri 4.0 Utilisasi 30% 50% 70% 90% 95% - - - - - Set.BPSDMI Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0 Kegiatan Peningkatan Kualitas SDM Industri Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Terselenggaranya Pembangunan Infrastruktur Kompetensi Industri Kegiatan Peningkatan Kualitas Pendidikan Tinggi Vokasi Industri Berbasis Kompetensi Menuju Dual System Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas jdih.kemenperin.go.id 2023 2024 2020 2021 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK Satuan Target Alokasi (dalam milyar rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2020 2021 2022 20242022 2023 3 ASN dan tenaga kerja industri yang kompeten di bidang industri 4.0 Orang 500 600 700 800 500 - - - - - Set.BPSDMI SK3 1 Ijin pendirian dan penyelenggaraan pendidikan Akademi Komunitas / Politeknik Industri di WPPI / KI Unit 3 4 5 6 7 - - - - - PPKVI 2 Terbangunnya sarana dan prasarana pendidikan Akademi Komunitas / Politeknik Industri berbasis kompetensi di WPPI / KI Unit 1 2 3 4 5 - - - - - PPKVI 3 Penelitian yang didesiminasikan Penelitian 140 160 200 230 250 - - - - - PPKVI 4 Nilai minimum akreditasi program studi di Politeknik Nilai B B B B A - - - - - PPKVI 5 Prosentase lulusan program studi keteknikan industri Persen 97% 97% 97% 98% 99% - - - - - PPKVI 6 Prosentase lulusan sekolah industri yang terserap oleh sektor industri Persen 78 81 85 86 89 - - - - - PPKVI 7 Tenaga pengajar yang meningkat kemampuan dan kompetensinya Orang 125 140 190 220 260 - - - - - PPKVI 8 Perusahaan yang memanfaatkan layanan Industri Perusahaan 170 180 190 200 210 - - - - - PPKVI 207,37 248,28 261,39 280,33 296,38 SK1 1 Tenaga kerja industri terampil yang kompeten Orang 2000 2100 2200 2400 2000 - - - - - PPKVI 2 Calon tenaga kerja program dual system yang meningkat kompetensinya Orang 1000 1200 1500 1800 2100 - - - - - PPKVI 3 Calon tenaga kerja yang memiliki sertifikasi internasional Orang 1000 1100 1200 1300 1400 - - - - - PPKVI Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Kegiatan Peningkatan Kualitas Pendidikan Menengah Kejuruan Industri Berbasis Kompetensi Menuju Dual System Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas jdih.kemenperin.go.id 2023 2024 2020 2021 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK Satuan Target Alokasi (dalam milyar rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2020 2021 2022 20242022 2023 4 Prosentase lulusan program studi keteknikan industri Persen 97% 97% 97% 98% 99% - - - - - PPKVI 5 Prosentase lulusan sekolah industri yang terserap oleh sektor industri Persen 73 76 80 84 86 - - - - - PPKVI 6 Pengembangan SMK berbasis kompetensi yang Link and Match dengan industri SMK 965 965 965 965 965 - - - - - PPKVI 7 Guru produktif kompeten yang mengikuti pelatihan dan pemagangan Orang 4160 4160 2080 2080 2080 - - - - - PPKVI 8 Insentif Silver Expert Orang 144 144 144 144 144 - - - - - PPKVI SK2 Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0 1 Implementasi industri 4.0 pada pendidikan vokasi Pilot Project 25 32 38 44 50 - - - - - Set. BPSDMI 13,77 15,39 15,39 15,39 15,39 SK1 1 ASN yang meningkat kompetensinya ASN 500 550 600 650 700 - - - - - Pusdiklat Industri Kegiatan Peningkatan Kompetensi ASN Terwujudnya ASN Kementerian Perindustrian yang Professional dan Berkepribadian jdih.kemenperin.go.id TABEL 2 PEDOMAN KINERJA RENSTRA KEMENPERIN 2020-2024 Kode Indikator Kinerja Baseline 2019 Target 2020 2021 2022 2023 2024 Tj Meningkatnya Peran Sektor Industri dalam Perekonomian Nasional Tj.1 Pertumbuhan PDB industri pengolahan nonmigas 4,3 5,3 5,8 6,8 7,8 8,4 DEFINISI/DESKRIPSI Peran industri dalam perekonomian diindikasikan melalui perkembangan laju pertumbuhan PDB industri pengolahan nonmigas, peningkatan kontribusi industri pengolahan nonmigas terhadap PDB, tenaga kerja di sektor industri, dan nilai ekspor produk industri pengolahan nonmigas. PDB industri pengolahan merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan sektor industri pengolahan dalam jangka waktu tertentu. PDB industri pengolahan terdiri dari sektor industri batubara dan pengilangan migas yang dikelola oleh Kementerian ESDM dan sektor industri pengolahan nonmigas yang dikelola oleh Kementerian Perindustrian. Sehingga Kementerian Perindustrian mengupayakan peningkatan nilai PDB industri pengolahan nonmigas setiap tahunnya. Data pertumbuhan PDB industri pengolahan nonmigas menggunakan data yang dipublikasikan oleh BPS pada awal tahun anggaran berikutnya. SUMBER DATA Data pertumbuhan PDB industri pengolahan nonmigas yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). CARA MENGHITUNG (FORMULA) Pertumbuhan PDB industri pengolahan nonmigas = (PDB Atas Dasar Harga Konstan Industri Pengolahan Nonmigas Periode (t) - PDB Atas Dasar Harga Konstan Industri Pengolahan Nonmigas Periode (t-1))/PDB Atas Dasar Harga Konstan Industri Pengolahan Nonmigas Periode (t-1) dikali 100%. SATUAN KLASIFIKASI PENANGGUNG JAWAB DATA Persen Maksimasi Ditjen IA, ILMATE, IKFT dan IKMA jdih.kemenperin.go.id Kode Indikator Kinerja Baseline 2019 Target 2020 2021 2022 2023 2024 Tj Meningkatnya Peran Sektor Industri dalam Perekonomian Nasional Tj.2 Kontribusi industri pengolahan nonmigas terhadap PDB 17,5 17,8 18,0 18,3 18,6 18,9 DEFINISI/DESKRIPSI Menurut tren pertumbuhan PDB tahun 2015-2019, sektor industri pengolahan nonmigas merupakan sektor yang memberikan kontribusi terbesar dalam perkembangan PDB nasional sehingga diharapkan pertumbuhan PDB sektor industri pengolahan nonmigas terus didorong dapat tumbuh pesat. SUMBER DATA Data distribusi PDB yang dipublikasikan oleh BPS. CARA MENGHITUNG (FORMULA) Kontribusi industri pengolahan nonmigas terhadap PDB dihitung dengan membagi nilai PDB Atas Dasar Harga Berlaku Industri Pengolahan Nonmigas dengan total PDB Atas Dasar Harga Berlaku dikali 100%. SATUAN KLASIFIKASI PENANGGUNG JAWAB DATA Persen Maksimasi Ditjen IA, ILMATE, IKFT dan IKMA Kode Indikator Kinerja Baseline 2019 Target 2020 2021 2022 2023 2024 Tj Meningkatnya Peran Sektor Industri dalam Perekonomian Nasional Tj.3 Tenaga kerja di sektor industri nonmigas 18,9 19,2 19,9 20,6 21,5 22,5 DEFINISI/DESKRIPSI Sehubungan dengan sektor industri merupakan kontributor terbesar dalam PDB, sektor industri diharapkan menjadi leading sector yang mampu mengungkit sektor lainnya serta membuka lapangan pekerjaan. Jumlah tenaga kerja yang terserap di sektor industri dihitung menggunakan data Sakernas. SUMBER DATA Data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dipublikasikan oleh BPS. CARA MENGHITUNG (FORMULA) Berdasarkan jumlah tenaga kerja yang terserap di sektor industri pengolahan dari Sakernas. SATUAN KLASIFIKASI PENANGGUNG JAWAB DATA Juta Orang Maksimasi Ditjen IA, ILMATE, IKFT dan IKMA jdih.kemenperin.go.id Kode Indikator Kinerja Baseline 2019 Target 2020 2021 2022 2023 2024 Tj Meningkatnya Peran Sektor Industri dalam Perekonomian Nasional Tj.4 Nilai ekspor produk industri pengolahan nonmigas 126,6 133,1 141,6 151,9 164,9 181,6 DEFINISI/DESKRIPSI Nilai ekspor produk industri pengolahan nonmigas berdasarkan data yang dikeluarkan BPS. SUMBER DATA Data ekspor produk industri pengolahan nonmigas yang dipublikasikan oleh BPS. CARA MENGHITUNG (FORMULA) Berdasarkan nilai ekspor produk industri pengolahan nonmigas dari BPS. SATUAN KLASIFIKASI PENANGGUNG JAWAB DATA US$ Miliar Maksimasi Ditjen IA, ILMATE, IKFT dan IKMA Kode Indikator Kinerja Baseline 2019 Target 2020 2021 2022 2023 2024 S1 Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas S1.1 Persentase tenaga kerja di sektor industri nonmigas terhadap total pekerja 14,9 15,0 15,2 15,4 15,5 15,7 DEFINISI/DESKRIPSI Meningkatnya daya saing dan kemandirian industri pengolahan nonmigas dimaksudkan untuk meningkatkan penjualan produk dalam negeri dibandingkan dengan seluruh pangsa pasar baik dalam negeri maupun luar negeri. Peningkatan daya saing dan kemandirian dilakukan melalui pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi industri yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, daya saing, dan kemandirian industri nasional. Dengan semakin tingginya penyerapan tenaga kerja di sektor industri nonmigas merupakan salah satu indikasi bahwa industri nasional semakin mandiri, maju, dan berdaya saing. Persentase tenaga kerja di sektor industri nonmigas terhadap total pekerja dihitung menggunakan data Sakernas. SUMBER DATA Data Sakernas yang dipublikasikan oleh BPS. CARA MENGHITUNG (FORMULA) Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri nonmigas dibagi Total Tenaga Kerja dikali 100%. SATUAN KLASIFIKASI PENANGGUNG JAWAB DATA Persen Maksimasi Ditjen IA, ILMATE, IKFT dan IKMA jdih.kemenperin.go.id Kode Indikator Kinerja Baseline 2019 Target 2020 2021 2022 2023 2024 S1 Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas S1.2 Produktivitas tenaga kerja sektor industri nonmigas 109,1 111,8 113,8 116,7 120,3 124,7 DEFINISI/DESKRIPSI Semakin tinggi tingkat produktivitas tenaga kerja sektor industri, maka semakin tinggi efisiensi perusahaan dalam memproduksi barang/jasa. Untuk itu, maka penyediaan SDM industri yang terampil menjadi salah satu yang menjadi prioritas untuk dikembangkan dalam rangka meningkatkan daya saing industri nasional. Nilai produktivitas tenaga kerja sektor industri nonmigas merupakan pembagian antara nilai tambah sektor industri nonmigas dan jumlah tenaga kerja di sektor industri nonmigas. SUMBER DATA Data PDB dan Sakernas yang dipublikasikan oleh BPS dan diolah oleh Pusdatin. CARA MENGHITUNG (FORMULA) Produktivitas tenaga kerja sektor industri nonmigas didapatkan dengan pembagian antara PDB industri nonmigas harga konstan dan jumlah tenaga kerja di sektor industri nonmigas dari Sakernas. SATUAN KLASIFIKASI PENANGGUNG JAWAB DATA Rp. Juta/Orang/Tahun Maksimasi Ditjen IA, ILMATE, IKFT dan IKMA jdih.kemenperin.go.id Kode Indikator Kinerja Baseline 2019 Target 2020 2021 2022 2023 2024 S1 Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas S1.3 Produktivitas sektor industri pengolahan nonmigas 2,02 1,99 2,03 2,06 2,11 2,15 DEFINISI/DESKRIPSI Produktivitas sektor industri pengolahan nonmigas merupakan pembagian antara nilai output dengan nilai input antara (intermediate input) di sektor industri besar sedang. Nilai output adalah nilai keluaran yang dihasilkan dari proses kegiatan industri meliputi: barang yang dihasilkan; tenaga listrik yang dijual; jasa industri yang diterima dari pihak lain; selisih nilai stok barang setengah jadi; dan penerimaan lain dari jasa nonindustri. Sedangkan nilai input antara meliputi: biaya bahan baku; bahan bakar, tenaga listrik dan gas; dan sewa gedung, mesin dan alat- alat. SUMBER DATA Data Input dan Output Sektor Industri Skala Menengah Besar yang dipublikasikan oleh BPS dan diolah oleh Pusdatin CARA MENGHITUNG (FORMULA) Nilai Output Sektor Industri Skala Menengah Besar dibagi Nilai Input Antara Sektor Industri Skala Menengah Besar. Nilai Output dan Input Antara Industri Skala Menengah Besar mempunyai lag/keterlambatan 2 (dua) tahun. Untuk itu dilakukan prognosa dilakukan sebagai berikut: Output (t) = Output (t-2)*(1+ i (t-1))(1+i(t)) dimana Output(t)= output pada periode (t) dan i(t)= pertumbuhan indeks produksi IBS pada periode ke (t). Input (t) = Input (t-2)*(1+d(t-1))(1+d(t) dimana Input (t)= input antara pada periode (t) dan d(t)= pertumbuhan deflator pada periode ke (t). SATUAN KLASIFIKASI PENANGGUNG JAWAB DATA Nilai Maksimasi Ditjen IA, ILMATE, IKFT dan IKMA jdih.kemenperin.go.id Kode Indikator Kinerja Baseline 2019 Target 2020 2021 2022 2023 2024 S1 Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas S1.4 Nilai Investasi sektor industri pengolahan nonmigas 215,9 256,3 326,7 425,3 566,2 769,1 DEFINISI/DESKRIPSI Nilai Investasi sektor industri pengolahan nonmigas merupakan gabungan dari investasi PMA dan PMDN dimana nilai investasi PMA dikonversi menjadi rupiah. Nilai realisasi investasi di sektor industri pengolahan nonmigas berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). SUMBER DATA Data investasi yang dipublikasikan oleh BKPM. CARA MENGHITUNG (FORMULA) Jumlah investasi PMA dan PMDN sektor industri pengolahan nonmigas. SATUAN KLASIFIKASI PENANGGUNG JAWAB DATA Rp. Triliun Maksimasi Ditjen IA, ILMATE, IKFT dan IKMA Kode Indikator Kinerja Baseline 2019 Target 2020 2021 2022 2023 2024 S1 Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas S1.5 Persentase hasil riset lima tahun terakhir yang telah dimanfaatkan oleh industri 13 15 17 20 25 30 DEFINISI/DESKRIPSI Persentase hasil riset/inovasi yang dimanfaatkan perusahaan industri/badan usaha pada lima tahun terakhir. Persentase hasil riset/inovasi yang dimanfaatkan perusahaan industri/badan usaha ini bukan merupakan uji coba hasil litbangyasa, akan tetapi perusahaan telah menggunakan/membeli produk/alat/proses, atau telah terdapat perusahaan industri yang memproduksi prototipe litbangyasa. SUMBER DATA Laporan verifikasi pemanfaatan hasil litbangyasa. CARA MENGHITUNG (FORMULA) Menghitung (akumulasi) dan memverifikasi jumlah prototipe/alat/mesin/teknologi proses hasil litbangyasa/inovasi Balai Besar/Baristand yang telah dimanfaatkan perusahaan industri/badan usaha (termasuk IKM) selama lima tahun terakhir, dibagi dengan jumlah total akumulasi litbangyasa yang telah dihasilkan selama lima tahun terakhir (Litbangyasa multiyears dihitung satu riset). Adapun litbangyasa yang diterapkan dapat merupakan hasil litbang tahun-tahun yang lalu (maksimal 5 tahun). SATUAN KLASIFIKASI PENANGGUNG JAWAB DATA Persen Maksimasi BPPI jdih.kemenperin.go.id Kode Indikator Kinerja Baseline 2019 Target 2020 2021 2022 2023 2024 S1 Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas S1.6 Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan 63 75 79 82 85 88 DEFINISI/DESKRIPSI Ketersediaan tenaga kerja yang kompeten merupakan prasyarat terwujudnya industri nasional yang mandiri, maju, dan berdaya saing. Tantangan perkembangan ekonomi internasional tidak lagi terbatas pada perdagangan komoditi tetapi juga pasar bebas tenaga kerja yang diberlakukan di regional ASEAN sejak tahun 2015 dengan terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Untuk itu, pembangunan tenaga kerja industri kompeten menjadi kebutuhan mendesak yang dilakukan melalui pendidikan vokasi, pendidikan dan pelatihan, serta pemagangan. Presentase lulusan program studi keteknikan industri ditargetkan untuk meningkat setiap tahunnya dengan strategi meningkatkan kualitas pendidikan program studi keteknikan industri untuk menghasilkan tenaga kerja yang kompeten. SUMBER DATA Data presentase lulusan program studi keteknikan industri dari BPSDMI, CARA MENGHITUNG (FORMULA) Jumlah siswa didik yang berhasil lulus program studi keteknikan industri dibagi jumlah seluruh siswa didik yang mengikuti ujian kelulusan program studi keteknikan industri dikali 100%, SATUAN KLASIFIKASI PENANGGUNG JAWAB DATA Persen Maksimasi BPSDMI jdih.kemenperin.go.id Kode Indikator Kinerja Baseline 2019 Target 2020 2021 2022 2023 2024 S1 Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas S1.7 Lulusan Pelatihan Vokasi Industri berbasis kompetensi 35.000 36.000 74.000 110.000 137.000 157.000 DEFINISI/DESKRIPSI Program pelatihan 3 in 1 (pelatihan, sertifikasi, dan penempatan) SDM Industri, merupakan program penyiapan tenaga kerja industri yang kompeten dengan dilatih kemudian disertifikasi dan lulusannya langsung ditempatkan dan bekerja di sektor industri. Penyediaan SDM yang kompeten dan bersertifikat dilaksanakan melalui penyelenggaraan pendidikan pada balai diklat industri di lingkungan Kementerian Perindustrian. Capaian target ini merupakan jumlah peserta program pelatihan 3 in 1 (pelatihan, sertifikasi, dan penempatan). Jumlah lulusan pelatihan diklat sistem 3 in 1 (pelatihan, sertifikasi, dan penempatan) pada 7 Balai Diklat Industri dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri. SUMBER DATA Database Jumlah lulusan diklat dan tenaga kerja yang terserap oleh industri dari BPSDMI CARA MENGHITUNG (FORMULA) Menghitung jumlah peserta diklat 3 in 1 pada Balai Diklat Industri dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri pada tahun berjalan SATUAN KLASIFIKASI PENANGGUNG JAWAB DATA Orang Maksimasi BPSDMI jdih.kemenperin.go.id Kode Indikator Kinerja Baseline 2019 Target 2020 2021 2022 2023 2024 S2 Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0 S2.1 Perusahaan dengan nilai Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0) > 3.0 24 30 36 44 52 60 DEFINISI/DESKRIPSI INDI 4.0 adalah sebuah indeks acuan yang digunakan oleh industri dan pemerintah untuk mengukur tingkat kesiapan perusahaan menuju industri 4.0. INDI 4.0 terdiri atas lima pilar, yaitu manajemen dan organisasi (management and organization), orang dan budaya (people and culture), produk dan layanan (product and services), teknologi (technology), dan operasi pabrik (factory operation). Adapun level dalam INDI 4.0 terdiri dari :
19. 1.Level 0 : tahap belum siap bertransformasi ke industri 4.0;
20. 2.Level 1 : tahap kesiapan awal;
21. 3.Level 2 : tahap kesiapan sedang;
22. 4.Level 3 : tahap kesiapan matang; dan
23. 5.Level 4 : tahap sudah menerapkan sebagian besar konsep industri 4.0. Penilaiannya menggunakan mekanisme self-assessment oleh perusahaan dimana dilakukan melalui survei yang diisi oleh perusahaan dengan dilanjutkan verifikasi lapangan yang dilakukan oleh para ahli sehingga hasilnya berupa nilai INDI pada perusahaan tersebut. SUMBER DATA Hasil pengolahan data Assesment INDI 4.0 dari SIINAS. CARA MENGHITUNG (FORMULA) Dengan melakukan assessment Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0) pada setiap industri dengan berlandaskan pada beberapa kriteria penilaian yang telah di tentukan. SATUAN KLASIFIKASI PENANGGUNG JAWAB DATA Perusahaan Maksimasi BPPI, Ditjen IA, ILMATE, dan IKFT jdih.kemenperin.go.id Kode Indikator Kinerja Baseline 2019 Target 2020 2021 2022 2023 2024 S2 Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0 S2.2 Kontribusi ekspor produk industri berteknologi tinggi 12,86 13 13,15 13,30 13,50 13,70 DEFINISI/DESKRIPSI Industri berteknologi tinggi adalah industri yang intensitas penelitian dan pengembangannya (research and development (R&D) ) tinggi untuk menghasilkan suatu produk*. Industri ini ditandai dengan rasio pengeluaran untuk R&D terhadap nilai tambah bruto tinggi. Produk-produk industri berteknologi tinggi berada dibawah binaan Direktorat Jenderal Industri Agro, Direktorat Jenderal ILMATE dan Direktorat Jenderal IKFT. *Definisi diambil dari referensi UNIDO, OECD dan WITS. SUMBER DATA Data ekspor sektor industri yang dipublikasikan oleh BPS. CARA MENGHITUNG (FORMULA) Kontribusi ekspor produk industri berteknologi tinggi merupakan nilai ekspor produk industri berteknologi tinggi dibagi dengan total nilai ekspor Indonesia. SATUAN KLASIFIKASI PENANGGUNG JAWAB DATA Persen Maksimasi Ditjen IA, ILMATE, dan IKFT Kode Indikator Kinerja Baseline 2019 Target 2020 2021 2022 2023 2024 S2 Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0 S2.3 Tumbuhnya IKM startup berbasis teknologi NA 20 60 100 160 260 DEFINISI/DESKRIPSI IKM startup berbasis teknologi yang tumbuh merupakan jumlah industri kecil yang memiliki legalitas usaha secara kumulatif sampai dengan tahun berjalan. Industri kecil yang tumbuh diwujudkan melalui penumbuhan wirausaha industri baru berbasis teknologi. Kementerian Perindustrian melaksanakan kegiatan penumbuhan wirausaha IKM berbasis teknologi melalui pelatihan teknis dan manajemen kewirausahaan, kompetisi bantuan mesin/peralatan, serta inkubator bisnis kreatif. SUMBER DATA Data IKM startup berbasis teknologi dari Ditjen IKMA. CARA MENGHITUNG (FORMULA) Jumlah Wirausaha IKM berbasis teknologi. SATUAN KLASIFIKASI PENANGGUNG JAWAB DATA IKM Maksimasi Ditjen IKMA jdih.kemenperin.go.id Kode Indikator Kinerja Baseline 2019 Target 2020 2021 2022 2023 2024 S2 Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0 S2.4 Sumber Daya Manusia Industri 4.0 yang kompeten 205 500 500 500 500 500 DEFINISI/DESKRIPSI Sumber Daya Manusia Industri 4.0 yang kompeten merupakan ASN dan Tenaga Kerja Industri yang memiliki kompetensi dalam bidang industri 4.0. Diklat terdiri atas diklat: Awareness Industry 4.0, Infografis, dan Transformasi Industri 4.0. SUMBER DATA Sumber Daya Manusia Industri 4.0 yang kompeten dari BPSDMI. CARA MENGHITUNG (FORMULA) Jumlah lulusan diklat 4.0 yang kompeten. SATUAN KLASIFIKASI PENANGGUNG JAWAB DATA Oramg Maksimasi BPSDMI Kode Indikator Kinerja Baseline 2019 Target 2020 2021 2022 2023 2024 S3 Meningkatnya Kemampuan Industri Dalam Negeri S3.1 Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) (rerata tertimbang) 48,1 49,0 49,9 50,9 52,0 53,0 DEFINISI/DESKRIPSI Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) merupakan suatu kebijakan pemberdayaan industri yang bertujuan untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri oleh pemerintah, badan usaha dan masyarakat serta memberdayakan industri dalam negeri melalui pengamanan pasar domestik, mengurangi ketergantungan kepada produk impor, dan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri; dan memperkuat struktur industri dengan meningkatkan penggunaan barang modal, bahan baku, komponen, teknologi dan SDM dari dalam negeri. SUMBER DATA Daftar inventarisasi barang/jasa produksi dalam negeri dapat dilihat pada website (http://tkdn.kemenperin.go.id) CARA MENGHITUNG (FORMULA) Nilai rata-rata berdasarkan nilai sertifikat TKDN yang telah diterbitkan. SATUAN KLASIFIKASI PENANGGUNG JAWAB DATA Persen Maksimasi Sekretariat Jenderal jdih.kemenperin.go.id Kode Indikator Kinerja Baseline 2019 Target 2020 2021 2022 2023 2024 S3 Meningkatnya Kemampuan Industri Dalam Negeri S3.2 Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah 43,95 46,63 48,02 49,47 50,95 52,48 DEFINISI/DESKRIPSI Pemerintah terus berusaha mengutamakan penggunaan produk dalam negeri pada setiap pengadaan barang dan jasa. Sehingga ditargetkan tahun 2024, lebih dari 50% pengadaan barang dan jasa menggunakan produk dalam negeri. Pengukuran persentase capaian komponen dalam negeri pada pengadaan barang/jasa pemerintah, berdasarkan hasil reviu yang dilakukan oleh BPKP. SUMBER DATA Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). CARA MENGHITUNG (FORMULA) Hasil reviu yang dilakukan oleh BPKP. SATUAN KLASIFIKASI PENANGGUNG JAWAB DATA Persen Maksimasi Sekretariat Jenderal jdih.kemenperin.go.id Kode Indikator Kinerja Baseline 2019 Target 2020 2021 2022 2023 2024 S3 Meningkatnya Kemampuan Industri Dalam Negeri S3.3 Produk tersertifikasi TKDN > 25% yang masih berlaku 6.097 6.200 6.630 7.130 7.640 8.400 DEFINISI/DESKRIPSI Produk tersertifikasi TKDN > 25% yang masih berlaku merupakan jumlah produk industri yang diberikan sertifikat TKDN pada tahun tersebut dan bukan merupakan jumlah kumulatif produk industri yang tersertifikasi sampai dengan tahun berjalan. Jumlah produk industri yang memiliki sertifikat TKDN dengan nilai capaian > 25% yang masih berlaku berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2018 tentang pemberdayaan industri. Dijelaskan pada pasal 64 ayat 1, produk industri mendapatkan hak untuk diberikan preferensi harga. SUMBER DATA Daftar inventarisasi barang/jasa produksi dalam negeri dapat dilihat pada website (http://tkdn.kemenperin.go.id) CARA MENGHITUNG (FORMULA) SATUAN KLASIFIKASI PENANGGUNG JAWAB DATA Produk Maksimasi Sekretariat Jenderal jdih.kemenperin.go.id Kode Indikator Kinerja Baseline 2019 Target 2020 2021 2022 2023 2024 S3 Meningkatnya Kemampuan Industri Dalam Negeri S3.4 Persentase SNI bidang industri yang diterapkan 3 5 7 10 15 20 DEFINISI/DESKRIPSI Dalam rangka meningkatkan kemampuan industri dalam negeri, penerapan SNI wajib diharapkan dapat menurunkan jumlah impor, khususnya produk dengan kualitas di bawah standar. Hal ini tentunya tidak terlepas dari dampak pemberlakuan perjanjian perdagangan baik bilateral maupun multilateral. Dengan berkurangnya impor produk dengan kualitas di bawah standar, selain menjamin keamanan konsumen, diharapkan industri dalam negeri dapat mengisi kebutuhan domestik tersebut. Persentase jumlah SNI yang dimaksud adalah persentase jumlah SNI yang diterapkan dibanding total SNI aktif (wajib dan sukarela) yang tersedia pada tahun berjalan. SUMBER DATA Hasil evaluasi Pusat Standardisasi Industri. CARA MENGHITUNG (FORMULA) Menghitung jumlah akumulatif SNI baik wajib maupun sukarela yang dapat diterapkan, lalu hasilnya dibanding total SNI aktif (wajib dan sukarela) yang tersedia pada tahun berjalan. Baseline total SNI aktif tahun 2019 adalah 4600 SNI, sehingga baseline SNI yang diterapkan adalah 138 SNI atau 3%. Jumlah SNI sektor industri yang aktif dapat berubah-ubah setiap tahunnya. SATUAN KLASIFIKASI PENANGGUNG JAWAB DATA Persen Maksimasi BPPI jdih.kemenperin.go.id Kode Indikator Kinerja Baseline 2019 Target 2020 2021 2022 2023 2024 S4 Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri S4.1 Pertumbuhan ekspor industri pengolahan nonmigas (2,7) 5,3 6,4 7,3 8,6 10,1 DEFINISI/DESKRIPSI Dengan meningkatnya penguasaan pasar industri, maka diharapkan dapat meningkatkan peran sektor industri dalam perekonomian nasional. Untuk mencapai peningkatan penguasaan pasar industri sektor industri, salah satunya diukur melalui pencapaian indikator kinerja pertumbuhan ekspor industri pengolahan nonmigas. SUMBER DATA Data ekspor industri pengolahan nonmigas yang dipublikasikan oleh BPS. CARA MENGHITUNG (FORMULA) Pertumbuhan Ekspor Industri Pengolahan Nonmigas = (Ekspor Industri Pengolahan Nonmigas periode (t) – Ekspor Industri Pengolahan Nonmigas periode (t-1))/Ekspor Industri Pengolahan Nonmigas periode (t-1) dikali 100%. SATUAN KLASIFIKASI PENANGGUNG JAWAB DATA Persen Maksimasi Ditjen IA, IKFT, ILMATE dan IKMA jdih.kemenperin.go.id Kode Indikator Kinerja Baseline 2019 Target 2020 2021 2022 2023 2024 S4 Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri S4.2 Kontribusi ekspor produk industri pengolahan nonmigas terhadap total ekspor 75,6 74,3 74,9 75,5 76,0 76,5 DEFINISI/DESKRIPSI Kontribusi ekspor produk industri terhadap total ekspor, merupakan perbandingan nilai ekspor produk industri pengolahan nonmigas terhadap nilai ekspor nasional setiap tahunnya. Meningkatnya ekspor produk industri diindikasikan sebagai bentuk meningkatnya penguasaan pasar industri. SUMBER DATA Data ekspor nasional yang dipublikasikan oleh BPS. CARA MENGHITUNG (FORMULA) Kontribusi ekspor produk industri pengolahan nonmigas terhadap total ekspor adalah Ekspor Industri Pengolahan nonmigas dibagi total Ekspor Nasional dikali 100%. SATUAN KLASIFIKASI PENANGGUNG JAWAB DATA Persen Maksimasi Ditjen IA, IKFT, ILMATE dan IKMA Kode Indikator Kinerja Baseline 2019 Target 2020 2021 2022 2023 2024 S4 Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri S4.3 Rasio impor bahan baku sektor industri terhadap PDB sektor industri nonmigas 37,98 37,80 37,30 37,10 37,00 36,80 DEFINISI/DESKRIPSI Rasio impor bahan baku sektor industri terhadap PDB sektor industri nonmigas diharapkan semakin menurun setiap tahunnya agar produk yang diimpor lebih memiliki nilai tambah. SUMBER DATA Data impor bahan baku sektor industri dan PDB sektor industri nonmigas yang dipublikasikan oleh BPS. CARA MENGHITUNG (FORMULA) Nilai impor Bahan Baku Sektor Industri dibagi PDB Harga Berlaku Sektor Industri Nonmigas dikali 100%. SATUAN KLASIFIKASI PENANGGUNG JAWAB DATA Persen Minimasi Ditjen IA, IKFT, ILMATE, IKMA jdih.kemenperin.go.id Kode Indikator Kinerja Baseline 2019 Target 2020 2021 2022 2023 2024 S4 Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri S4.4 Penambahan jenis produk industri pengolahan nonmigas yang di ekspor 26,8 27 28 29 30 32 DEFINISI/DESKRIPSI Salah satu upaya meningkatkan ekspor produk industri manufaktur yaitu dengan memperbanyak jenis produk yang diekspor (diversifikasi). Hal ini dilakukan dengan memanfaatkan tarif preferensi guna mengekspor produk ke negara mitra FTA/PTA/EPA. Semakin bertambahnya jenis produk yang di ekspor menggunakan tarif preferensi mengindikasikan semakin banyak produk industri nasional yang diterima oleh negara-negara lain, baik sebagai bahan baku, komponen, maupun produk akhir. SUMBER DATA Data jenis produk industri pengolahan nonmigas yang di ekspor menggunakan tarif preferensi dari Kementerian Perdagangan. CARA MENGHITUNG (FORMULA) Jumlah HS produk industri pengolahan yang diekspor menggunakan tarif preferensi dibagi total jumlah HS produk industri pengolahan yang diekspor (ke negara mitra FTA/PTA/EPA) kali 100%. SATUAN KLASIFIKASI PENANGGUNG JAWAB DATA Persen Maksimasi Ditjen KPAII Kode Indikator Kinerja Baseline 2019 Target 2020 2021 2022 2023 2024 S5 Penguatan Kewirausahaan dan Industri Kecil dan Menengah (IKM) S5.1 Proporsi nilai tambah IKM terhadap total nilai tambah industri pengolahan nonmigas 18,50 18,60 18,80 19,20 19,60 20 DEFINISI/DESKRIPSI Proporsi nilai tambah IKM terhadap total nilai tambah industri pengolahan nonmigas. SUMBER DATA Data Proporsi nilai tambah IKM terhadap total nilai tambah industri pengolahan nonmigas oleh BPS diolah Ditjen IKMA. CARA MENGHITUNG (FORMULA) Proporsi nilai tambah IKM terhadap total nilai tambah industri pengolahan nonmigas. SATUAN KLASIFIKASI PENANGGUNG JAWAB DATA Persen Maksimasi Ditjen IKMA jdih.kemenperin.go.id Kode Indikator Kinerja Baseline 2019 Target 2020 2021 2022 2023 2024 S5 Penguatan Kewirausahaan dan Industri Kecil dan Menengah (IKM) S5.3 IKM yang melakukan kemitraan dengan industri besar sedang dan sektor ekonomi lainnya NA 50 120 190 265 340 DEFINISI/DESKRIPSI Penguatan Kewirausahaan dan IKM dapat diindikasikan dengan banyaknya IKM yang melakukan kemitraan dengan industri besar sedang dan sektor ekonomi lainnya. Kriteria perhitungan IKM yang melakukan kemitraan dengan industri besar sedang dan sektor ekonomi lainnya adalah jumlah IKM yang melakukan penjajakan kerjasama, perjanjian, dan kontrak. SUMBER DATA Data IKM yang melakukan kemitraan dengan industri besar sedang dan sektor ekonomi lainnya dari Ditjen IKMA. CARA MENGHITUNG (FORMULA) Data IKM yang melakukan kemitraan dengan industri besar sedang dan sektor ekonomi lainnya dari Ditjen IKMA. SATUAN KLASIFIKASI PENANGGUNG JAWAB DATA IKM Maksimasi Ditjen IKMA Kode Indikator Kinerja Baseline 2019 Target 2020 2021 2022 2023 2024 S5 Penguatan Kewirausahaan dan Industri Kecil dan Menengah (IKM) S5.2 Wirausaha industri kecil yang tumbuh 7.986 4.000 8.000 12.000 16.000 20.000 DEFINISI/DESKRIPSI Wirausaha industri kecil yang tumbuh merupakan jumlah industri kecil yang memiliki legalitas usaha secara kumulatif sampai dengan tahun berjalan. Industri kecil yang tumbuh diwujudkan melalui penumbuhan wirausaha industri baru. Kementerian Perindustrian melaksanakan kegiatan penumbuhan wirausaha IKM melalui pelatihan teknis dan manajemen kewirausahaan, bantuan mesin/peralatan, serta inkubator bisnis kreatif. Kriteria wirausaha industri baru merupakan wirausaha yang telah memiliki legalitas usaha. SUMBER DATA Data wirausaha industri kecil dari Ditjen IKMA. CARA MENGHITUNG (FORMULA) Kriteria wirausaha industri baru merupakan wirausaha yang telah memiliki legalitas usaha. SATUAN KLASIFIKASI PENANGGUNG JAWAB DATA Wira Usaha Baru (WUB) Maksimasi Ditjen IKMA jdih.kemenperin.go.id Kode Indikator Kinerja Baseline 2019 Target 2020 2021 2022 2023 2024 S5 Penguatan Kewirausahaan dan Industri Kecil dan Menengah (IKM) S5.4 Proporsi nilai penyaluran pinjaman perbankan kepada IKM 2,2 2,40 2,75 3,35 4,05 5 DEFINISI/DESKRIPSI Proporsi nilai penyaluran pinjaman perbankan kepada IKM adalah nilai pinjaman kepada IKM dibandingkan dengan total nilai penyaluran pinjaman. SUMBER DATA Data proporsi nilai penyaluran pinjaman perbankan kepada IKM dari Bank Indonesia (BI). CARA MENGHITUNG (FORMULA) Data proporsi nilai penyaluran pinjaman perbankan kepada IKM berdasarkan data BI. SATUAN KLASIFIKASI PENANGGUNG JAWAB DATA Persen Maksimasi Ditjen IKMA Kode Indikator Kinerja Baseline 2019 Target 2020 2021 2022 2023 2024 S6 Meningkatnya Persebaran Industri S6.1 Kawasan Industri (KI) prioritas di luar Jawa yang beroperasi dan meningkatkan investasi 8 11 13 15 16 17 DEFINISI/DESKRIPSI KI prioritas di luar Jawa yang beroperasi dan meningkatkan investasi merupakan KI yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) efektif. KI yang beroperasi di luar Jawa dimungkinkan sama dari tahun ke tahun dan sudah memiliki anchor industry. Jumlah KI yang beroperasi merupakan kumulatif, sehingga menunjukkan jumlah KI yang telah difasilitasi perizinannya. Pada RPJMN tahun 2020-2024, ditargetkan sebanyak 9 (sembilan) KI prioritas di luar Jawa telah memiliki IUKI efektif, meliputi: Teluk Weda, Galang Batang, Ketapang, Bintan Aerospace, Takalar, Tanggamus, Ladong, Tanjung Enim, dan Sadai. SUMBER DATA Data KI dari Ditjen KPAII. CARA MENGHITUNG (FORMULA) Jumlah KI yang telah memiliki IUKI efektif. SATUAN KLASIFIKASI PENANGGUNG JAWAB DATA KI Maksimasi Ditjen KPAII jdih.kemenperin.go.id Kode Indikator Kinerja Baseline 2019 Target 2020 2021 2022 2023 2024 S6 Meningkatnya Persebaran Industri S6.2 Kawasan Industri (KI) yang dikembangkan 15 18 22 26 30 33 DEFINISI/DESKRIPSI KI yang dikembangkan merupakan kawasan-kawasan yang difasilitasi. Pemenuhan terhadap infrastruktur dasar dan penunjangnya merupakan prasyarat bagi pengembangan KI ke depannya. Dalam periode 2020 – 2024, target pengembangan KI baru berjumlah 18 KI, meliputi: Kuala Tanjung, Sei Mangkei, Tenayan, Tanjung Buton, Kemingking, Way Pisang, Katibung, Pesawaran, Batanjung, Surya Borneo, Jorong, Batu Licin, Tanah Kuning, Brebes, Palu, Bangkalan, Sumbawa Barat, dan Teluk Bintuni. SUMBER DATA Data KI dari Ditjen KPAII. CARA MENGHITUNG (FORMULA) Jumlah KI yang difasilitasi pemenuhan infrastrukturnya. SATUAN KLASIFIKASI PENANGGUNG JAWAB DATA KI Maksimasi Ditjen KPAII Kode Indikator Kinerja Baseline 2019 Target 2020 2021 2022 2023 2024 S6 Meningkatnya Persebaran Industri S6.3 Kawasan industri (KI) dengan zona tematik yang beroperasi N/A 2 2 3 3 3 DEFINISI/DESKRIPSI KI dengan zona tematik merupakan KI yang telah ada/beroperasi (existing) yang menyediakan layanan berdasarkan fungsi-fungsi spesifik. Dengan adanya tambahan fungsi spesifik tersebut, KI dengan zona tematik memiliki kekhususan yang tidak dimiliki KI lain. Pengembangan KI dengan zona tematik disesuaikan dengan kebutuhan industri dalam hal: pemenuhan standar tertentu (misal: halal), manajemen pengelolaan (misal: limbah), teknologi, dan lain-lain. SUMBER DATA Data KI dari Ditjen KPAII. CARA MENGHITUNG (FORMULA) Jumlah KI yang memenuhi unsur tematik. SATUAN KLASIFIKASI PENANGGUNG JAWAB DATA KI Maksimasi Ditjen KPAII jdih.kemenperin.go.id Kode Indikator Kinerja Baseline 2019 Target 2020 2021 2022 2023 2024 S6 Meningkatnya Persebaran Industri S6.4 Persentase nilai tambah sektor industri yang diciptakan di luar Jawa 29,55 29,9 30,7 31,5 32,3 33,1 DEFINISI/DESKRIPSI Peningkatan kontribusi nilai tambah sektor industri di luar Jawa menunjukkan adanya penyebaran pembangunan industri di luar Jawa. Hal- hal yang memicu semakin meningkatnya kontribusi nilai tambah di luar Jawa perbaikan infrastruktur, ketersediaan energi (gas dan listrik) dan peningkatan SDM/tenaga kerja yang kompeten sehingga menyebabkan investasi-investasi baru khususnya di sektor industri manufaktur mulai bertumbuh di luar Jawa. Pembangunan kawasan industri prioritas di luar Jawa memberikan dampak positif bagi peningkatan kontribusi sektor industri. Dengan adanya pembangunan Kawasan Industri Prioritas diharapkan ke depannya kontribusi nilai tambah sektor industri di luar Jawa terhadap nilai tambah sektor industri nasional meningkat. SUMBER DATA Data nilai tambah regional dari BPS. CARA MENGHITUNG (FORMULA) Nilai tambah sektor industri pengolahan nonmigas di luar Jawa dibandingkan nilai tambah sektor industri pengolahan nonmigas secara nasional. SATUAN KLASIFIKASI PENANGGUNG JAWAB DATA Persen Maksimasi Ditjen KPAII jdih.kemenperin.go.id Kode Indikator Kinerja Baseline 2019 Target 2020 2021 2022 2023 2024 S6 Meningkatnya Persebaran Industri S6.5 Sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM) di luar Jawa yang beroperasi 14 17 23 29 38 44 DEFINISI/DESKRIPSI Sentra IKM di luar Jawa yang dibangun dan beroperasi, merupakan jumlah sentra IKM yang difasilitasi dan/atau dibangun di luar Jawa dan sampai dengan beroperasi. Salah satu strategi yang dilaksanakan oleh Kementerian Perindustrian dalam rangka pengembangan perwilayahan industri dan pemberdayaan IKM dilakukan antara lain melalui pengembangan sentra IKM. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian di mana disebutkan bahwa pengembangan perwilayahan industri dilakukan antara lain melalui pengembangan sentra IKM. Bagi kabupaten/kota yang tidak memungkinkan dibangun kawasan industri karena tidak layak secara teknis dan ekonomis, maka pembangunan industri dilakukan melalui pengembangan Sentra IKM yang diarahkan untuk mendukung industri besar dan pengembangan WPPI atau sentra IKM yang mandiri yang menghasilkan nilai tambah serta menyerap tenaga kerja. sentra IKM adalah lokasi pemusatan kegiatan industri kecil dan industri menengah yang menghasilkan produk sejenis, menggunakan bahan baku sejenis dan atau mengerjakan proses produksi yang sama. Pengembangan sentra IKM dimulai dengan penyusunan dokumen perencanaan pengembangan sentra IKM. SUMBER DATA Database Ditjen IKMA. CARA MENGHITUNG (FORMULA) Data sentra IKM di luar Jawa yang beroperasi dari Ditjen IKMA. SATUAN KLASIFIKASI PENANGGUNG JAWAB DATA Sentra IKM Maksimasi Ditjen IKMA jdih.kemenperin.go.id Kode Indikator Kinerja Baseline 2019 Target 2020 2021 2022 2023 2024 S7 Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif S7.1 Efektifitas regulasi bidang industri yang ditetapkan NA 72 74 76 78 80 DEFINISI/DESKRIPSI Sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, peran pemerintah dalam mendorong kemajuan sektor industri ke depan dilakukan secara terencana serta disusun secara sistematis dalam suatu dokumen perencanaan. Dokumen perencanaan tersebut harus menjadi pedoman dalam menentukan arah kebijakan pemerintah dalam mendorong pembangunan sektor industri menjadi panduan bagi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam pembangunan industri nasional. Tersedianya kebijakan pembangunan industri yang efektif diukur melalui indikator kinerja yaitu efektifitas regulasi industri. Efektifitas kebijakan industri dari hasil survei yang dilakukan oleh pihak independen dengan mengetahui dampak regulasi yang telah disusun oleh Kementerian Perindustrian secara lebih spesifik, sehingga dapat diketahui sejauh mana regulasi yang disusun berdampak terhadap industri. SUMBER DATA Biro Hukum. CARA MENGHITUNG (FORMULA) Efektifitas kebijakan industri dari hasil survei yang dilakukan oleh Biro Hukum dengan mengetahui dampak regulasi yang telah disusun oleh Kementerian Perindustrian. Pengukuran efektifitas regulasi industri dilakukan dengan menggunakan metode. SATUAN KLASIFIKASI PENANGGUNG JAWAB DATA Persen Maksimasi Sekretariat Jenderal jdih.kemenperin.go.id Kode Indikator Kinerja Baseline 2019 Target 2020 2021 2022 2023 2024 S8 Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan S8.1 Perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi Standar Industri Hijau (SIH) berdasarkan SIH yang ditetapkan 28 33 37 46 61 71 DEFINISI/DESKRIPSI Pengembangan Industri Hijau bertujuan untuk mewujudkan industri yang berkelanjutan dan mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelangsungan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan memberikan manfaat bagi masyarakat. SIH merupakan acuan para pelaku industri dalam menyusun secara konsensus terkait dengan bahan baku, bahan penolong, energi, proses produksi, produk, manajemen pengusahaan, pengelolaan limbah dan/atau aspek lain yang bertujuan untuk mewujudkan industri hijau. Indikator perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi SIH berdasarkan SIH yang ditetapkan adalah jumlah perusahaan yang telah mendapatkan sertifikasi SIH. Jumlah perusahaan industri yang telah tersertifikasi SIH dibandingkan dengan jumlah industri menengah besar pada KBLI SIH yang telah ditetapkan (untuk 8 SIH di 2019 terdapat 210 perusahaan). SUMBER DATA Data sertifikat yang diterbitkan Lembaga SIH. CARA MENGHITUNG (FORMULA) Menghitung jumlah perusahaan industri yang telah tersertifikasi SIH. Jumlah tersebut lalu dibagi target perusahaan sesuai lingkup SIH di tahun berjalan. Asumsi terdapat penambahan 5 SIH (100 perusahaan) pertahun. Perhitungan target (2020 28/310, 2021 37/410, 2022 46/510, 2023 61/610, 2024 71/710. SATUAN KLASIFIKASI PENANGGUNG JAWAB DATA Perusahaan Maksimasi BPPI jdih.kemenperin.go.id Kode Indikator Kinerja Baseline 2019 Target 2020 2021 2022 2023 2024 S8 Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan S8.2 Infrastruktur kompetensi industri 13 20 20 20 20 20 DEFINISI/DESKRIPSI Infrastruktur kompetensi industri merupakan penambahan jumlah SKKNI yang ditetapkan serta LSP dan TUK yang terbentuk dibidang industri pada tahun berjalan. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan (knowledge), keterampilan dan/atau keahlian (skills) serta sikap kerja (attitude) yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) merupakan lembaga yang mendapatkan lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) yang memiliki keahlian dan dapat dipercaya untuk melaksanakan kegiatan pemberian sertifikat kompetensi. Sedangkan Tempat Uji Kompetensi (TUK), merupakan tempat kerja profesi atau tempat yang memiliki sarana dan prasarana dengan kriteria setara dengan tempat kerja profesi yang diverifikasi oleh LSP untuk menjadi tempat untuk kompetensi. SUMBER DATA Data infrastruktur kompetensi industri dari BPSDMI. CARA MENGHITUNG (FORMULA) Jumlah SKKNI yang tersusun dan disahkan oleh BNSP. SATUAN KLASIFIKASI PENANGGUNG JAWAB DATA SKKNI Maksimasi BPSDMI jdih.kemenperin.go.id Kode Indikator Kinerja Baseline 2019 Target 2020 2021 2022 2023 2024 S9 Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien S9.1 Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal 0,089 1,5 1,4 1,3 1,20 1,00 DEFINISI/DESKRIPSI Batas toleransi temuan pengawasan eksternal adalah jumlah temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang bersifat keuangan dibandingkan dengan total anggaran Kementerian Perindustrian. Realisasi indikator kinerja ini menggunakan data hasil pemeriksaan BPK, sehingga frekuensi pengukuran indikator kinerja ini bersifat tahunan dan diukur dengan menggunakan polarisasi minimize (semakin kecil lebih baik). SUMBER DATA Data hasil pemeriksaan BPK. CARA MENGHITUNG (FORMULA) Jumlah Temuan eksternal yang bersifat keuangan dibanding dengan total anggaran Kementerian Perindustrian. SATUAN KLASIFIKASI PENANGGUNG JAWAB DATA Persen Minimasi Inspektorat Jenderal jdih.kemenperin.go.id Kode Indikator Kinerja Baseline 2019 Target 2020 2021 2022 2023 2024 S9 Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien S9.2 Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker 90 91 91,5 92 92,5 93 DEFINISI/DESKRIPSI Indikator Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker merupakan perbandingan rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti terhadap total rekomendasi hasil pengawasan. Tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil pengawasan internal tidak sekedar pemenuhan kewajiban yang bersifat administratif. Akan tetapi, tindak lanjut yang dilaksanakan oleh unit kerja/satker bertujuan untuk meningkatkan kinerja organisasi dikarenakan melalui tindak lanjut tersebut, unit kerja secara otomatis telah melakukan perbaikan terhadap sistem maupun akuntabilitas organisasi. SUMBER DATA Bagian Pengelolaan Tindak Lanjut dan Evaluasi Hasil Pengawasan, database Itjen CARA MENGHITUNG (FORMULA) Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker dihitung melalui perbandingan rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti terhadap total rekomendasi hasil pengawasan. SATUAN KLASIFIKASI PENANGGUNG JAWAB DATA Persen Maksimasi Inspektorat Jenderal jdih.kemenperin.go.id Kode Indikator Kinerja Baseline 2019 Target 2020 2021 2022 2023 2024 S9 Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien S9.3 Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian NA 3 3 3 4 4 DEFINISI/DESKRIPSI Indeks penerapan Manajemen Risiko merupakan index untuk melihat sejauh mana penerapan prinsip-prinsip manajemen risiko telah diimplementasikan oleh suatu instansi. Dalam pelaksanaannya, tingkat penerapan prinsip-prinsip ini dinilai melalui Indeks Manajemen Risiko (MRI) dimana terdapat 5 (lima) level MRI, yaitu level 1, 2,3,4, serta 5. Masing-masing level tersebut mempunyai karakteristik masing-masing sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan oleh BPKP. SUMBER DATA - Penilaian mandiri level MRI; dan - Nilai final level MRI dari hasil Quality Assurance oleh BPKP. CARA MENGHITUNG (FORMULA) Level MRI dinilai dengan memperhatikan beberapa unsur dalam manajemen risiko, antara lain prinsip dan kerangka kerja manajemen risiko instansi, serta proses manajemen risiko di instansi tersebut. SATUAN KLASIFIKASI PENANGGUNG JAWAB DATA Level Maksimasi Inspektorat Jenderal jdih.kemenperin.go.id Kode Indikator Kinerja Baseline 2019 Target 2020 2021 2022 2023 2024 S10 Terwujudnya ASN Kementerian Perindustrian yang Professional dan Berkepribadian S10.1 Indeks kompetensi, profesional, dan integritas pegawai Kementerian Perindustrian NA 70 71 73 76 80 DEFINISI/DESKRIPSI Indeks kompetensi, profesional, dan integritas pegawai Kementerian Perindustrian adalah tingkat kompetensi SDM Kementerian Perindustrian yang diukur dari kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga ASN tersebut dapat melaksanakan tugas secara profesional, efektif dan efisien. Pengukuran dilakukan melalui agregat dari berberapa variabel antara lain presentase pemenuhan standar kompetensi yang diukur dengan asesmen; presentase nilai kinerja pegawai minimal baik; presentase tingkat kehadiran pegawai; persentase tingkat kepatuhan LHKASN/LHKPN; serta variabel-variabel lain sesuai dengan kebutuhan (penetapan variabel yang digunakan untuk penghitungan indikator kinerja dapat berubah yaitu bisa bertambah atau berkurang dengan menyesuaikan situasi dan kondisi yang terjadi). SUMBER DATA Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia CARA MENGHITUNG (FORMULA) No Kegiatan Pengukuran Contoh Cara Pengukuran Hasil Hasil Total Target Capaian 1 Penilaian Kinerja Individu Pegawai dengan nilai kinerja minimal baik 70% / jumlah pegawai 4000 pegawai / 5000 pegawai = 80% 77% 70% 110,48% 2 Disiplin Tingkat kehadiran pegwai dari sistem absensi per tahun Kemenperin rata-rata = 84% 3 Disiplin Jumlah pegawai yang melaporkan LHKASN/LHKPN / jumlah pegawai 4500 pegawai / 5000 pegawai 90% 4 Variabel- variabel lain sesuai kebutuhan Menyesuaikan Menyesuaikan SATUAN KLASIFIKASI PENANGGUNG JAWAB DATA Nilai Maksimasi Sekretariat Jenderal jdih.kemenperin.go.id Kode Indikator Kinerja Baseline 2019 Target 2020 2021 2022 2023 2024 S10 Terwujudnya ASN Kementerian Perindustrian yang Professional dan Berkepribadian S10.2 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang meningkat kompetensinya 767 500 550 600 650 700 DEFINISI/DESKRIPSI Peningkatan kualitas SDM merupakan kunci keberhasilan pembangunan nasional. Pembangunan SDM diarahkan agar benar-benar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin dan professional. ASN Kementerian Perindustrian yang mengikuti program rintisan gelar/diklat fungsional/diklat teknis. SUMBER DATA Data ASN yang meningkat kompetensinya dari BPSDMI. CARA MENGHITUNG (FORMULA) Jumlah ASN yang lulus Diklat Fungsional/Teknis Industri dan mengikuti Program Rintisan Gelar. SATUAN KLASIFIKASI PENANGGUNG JAWAB DATA Orang Maksimasi BPSDMI jdih.kemenperin.go.id Kode Indikator Kinerja Baseline 2019 Target 2020 2021 2022 2023 2024 S11 Terwujudnya Sistem Informasi Industri yang Berkualitas S11.1 Data dan informasi sesuai dengan kebutuhan pengambil keputusan NA 3 3,1 3,12 3,15 3,18 DEFINISI/DESKRIPSI Indikator Kinerja ini diharapkan mampu menggambarkan tingkat kesesuaian data dan informasi industri yang dimililki Pusdatin terhadap pemintaan data dan informasi dari pimpinan di lingkungan Gedung Pusat Kementerian Perindustrian. Kuesioner berisi pertanyaan tentang tingkat keakuratan, kelengkapan dan kemudahan akses pimpinan dalam memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan. Arti nilai skala likert: Indeks 0,0 - 1,0 : Sangat Tidak Setuju; Indeks 1,1 - 2,0 : Tidak Setuju; Indeks 2,1 - 3,0 : Setuju; dan Indeks 3,1 - 4,0 : Sangat Setuju. SUMBER DATA Hasil kuisioner dari Pusdatin Kemenperin. CARA MENGHITUNG (FORMULA) Pengukuran dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada Pimpinan (Eselon III) di Gedung Pusat Kementerian Perindustrian pada bulan Januari dan Juli. SATUAN KLASIFIKASI PENANGGUNG JAWAB DATA Skala (1-4) Maksimasi Sekretariat Jenderal jdih.kemenperin.go.id Kode Indikator Kinerja Baseline 2019 Target 2020 2021 2022 2023 2024 S11 Terwujudnya Sistem Informasi Industri yang Berkualitas S11.2 Tingkat ketepatan waktu penyampaian informasi baku secara periodik NA 100 100 100 100 100 DEFINISI/DESKRIPSI Ketepatan waktu dalam mengunggah 26 informasi (secara kumulatif sampai dengan tahun 2024) sesuai amanat PP Nomor 2/2017 sebagai informasi baku ke dalam website kemenperin.go.id. Pengunggahan dilakukan secara periodik: (i) bulanan: ekspor-impor (10 hari setelah rilis BPS); (ii) triwulanan: perkembangan investasi industri (10 hari setelah rilis BKPM); dan (iii) tahunan 24 informasi lainnya (paling lambat 31 Desember tahun berjalan) dengan rincian jumlah informasi yang harus diunggah pada setiap tahunnya adalah sebagai berikut:  Tahun 2020: 23 informasi (informasi industri dan kawasan industri; informasi ekspor dan impor; informasi agenda pameran nasional dan internasional; informasi hak kekayaan intelektual; informasi investasi; informasi potensi sumber daya wilayah; informasi sumber daya manusia industri; informasi standardisasi industri; informasi infrastruktur industri; informasi kebijakan industri; informasi hasil riset terapan; informasi keunggulan sumber daya daerah; informasi sumber daya alam; informasi kebijakan perdagangan; informasi tentang permintaan informasi dagang; informasi rancang bangun dan perekayasaan industri; informasi jenis, negara asal, dan tahun pembuatan teknologi; informasi rencana tata ruang wilayah; informasi penyediaan sumber pembiayaan; informasi pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi; informasi hasil audit teknologi; informasi sumber daya manusia industri; informasi pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri).  Tahun 2021: 26 informasi (23 informasi di tahun 2020 ditambah informasi konsumsi produk industri, informasi usaha bersama pengalihan/pembelian hak melalui lisensi, akuisisi teknologi, proyek putar kunci, dan/atau kerja sama teknologi, informasi peningkatan nilai tambah sepanjang rantai nilai).  Tahun 2022: pengembangan dan pemutakhiran 26 informasi.  Tahun 2023: pengembangan dan pemutakhiran 26 informasi. Tahun 2024: pengembangan dan pemutakhiran 26 informasi. SUMBER DATA Website Kemenperin. CARA MENGHITUNG (FORMULA) 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 𝑘𝑒𝑡𝑒𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢 = 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑠𝑖 𝑏𝑎𝑘𝑢 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑢𝑛𝑔𝑔𝑎ℎ 𝑡𝑒𝑝𝑎𝑡 𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑡𝑒𝑟𝑠𝑒𝑏𝑢𝑡 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑠𝑖 𝑏𝑎𝑘𝑢 𝑦𝑎𝑛𝑔 ℎ𝑎𝑟𝑢𝑠 𝑑𝑖𝑢𝑛𝑔𝑔𝑎ℎ 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑡𝑒𝑟𝑠𝑒𝑏𝑢𝑡 𝑥 100% SATUAN KLASIFIKASI PENANGGUNG JAWAB DATA Persen Maksimasi Sekretariat Jenderal jdih.kemenperin.go.id Indikator Kinerja Baseline 2019 Target 2020 2021 2022 2023 2024 S12 Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi Pada Layanan Prima S12.1 Tingkat akuntabilitas laporan keuangan dan Barang Milik Negara WTP WTP WTP WTP WTP WTP DEFINISI/DESKRIPSI Merupakan tingkat kualitas laporan keuangan dan BMN yang dipublikasikan oleh BPK. Opini Wajar tanpa pengecualian (biasa disingkat WTP) adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. SUMBER DATA Hasil audit dari Kementerian Keuangan. CARA MENGHITUNG (FORMULA) Nilai WTP diperoleh dari hasil evaluasi oleh BPK. SATUAN KLASIFIKASI PENANGGUNG JAWAB DATA Predikat Maksimasi Sekretariat Jenderal jdih.kemenperin.go.id Kode Indikator Kinerja Baseline 2018 Target 2020 2021 2022 2023 2024 S12 Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima S12.2 Indeks reformasi birokrasi (RB) Kementerian Perindustrian 76,91 78 78,5 79 79,5 80 DEFINISI/DESKRIPSI Pelaksanaan reformasi birokrasi diarahkan pada 8 (delapan) area perubahan sesuai dengan Grand Design pelaksanaan reformasi birokrasi meliputi: area manajemen perubahan, penguatan sistem pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan kelembagaan, penguatan tata laksana, penguatan sistem manajemen SDM ASN, dan penguatan peraturan perundang-undangan serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Penilaian reformasi birokrasi K/L merupakan instrumen penilaian kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Penilaian dilaksanakan oleh tim evaluator Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi setiap tahun. SUMBER DATA Data Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Perindustrian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) CARA MENGHITUNG (FORMULA) Penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Perindustrian dilakukan dengan menilai 8 area perubahan yang dilakukan oleh tim dari KemenPANRB. Penilaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi mencakup penilaian terhadap dua komponen: Pengungkit (Enablers) dan Hasil (Results). SATUAN KLASIFIKASI PENANGGUNG JAWAB DATA Nilai Maksimasi Sekretariat Jenderal jdih.kemenperin.go.id Kode Indikator Kinerja Baseline 2019 Target 2020 2021 2022 2023 2024 S13 Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan Serta Pengendalian yang Berkualitas dan Akuntabel S13.1 Tingkat kesesuaian dokumen perencanaan dengan rencana program dan kegiatan prioritas nasional 95,7 95,5 96 96,5 97 97,5 DEFINISI/DESKRIPSI Tingkat kesesuaian dokumen perencanaan dengan rencana program dan kegiatan prioritas nasional adalah persentase kesesuaian rencana program dan kegiatan prioritas dengan dokumen trilateral meeting. Target ini dicapai melalui beberapa tahap kegiatan seperti penilaian dan reviu program/kegiatan. Adapun kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja ini antara lain penyempurnaan dokumen perencanaan dan menyusun perencanaan jangka panjang, menengah dan pendek. SUMBER DATA Dokumen Trilateral Meeting antara Kementerian Perindustrian dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan Kementerian Keuangan dan Dokumen Renja Kementerian Perindustrian. CARA MENGHITUNG (FORMULA) Perbandingan Trilateral Meeting antara Kementerian Perindustrian dengan Bappenas, dan Kementerian Keuangan dibandingkan dengan Dokumen Renja Kementerian Perindustrian. SATUAN KLASIFIKASI PENANGGUNG JAWAB DATA Persen Maksimasi Sekretariat Jenderal jdih.kemenperin.go.id Kode Indikator Kinerja Baseline 2018 Target 2020 2021 2022 2023 2024 S13 Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan serta Pengendalian yang Berkualitas dan Akuntabel S13.2 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Perindustrian 77,12 78 78.5 79 79.5 80 DEFINISI/DESKRIPSI Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melaksanakan evaluasi terhadap sistem akuntabilitas kinerja pada setiap instansi pemerintah. Dalam evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan oleh KemenPANRB, penilaian dilakukan terhadap 5 (lima) komponen, yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Capaian Kinerja. Penilaian SAKIP Kementerian Perindustrian dilakukan setelah tahun anggaran berakhir, sehingga nilai capaiannya indikator ini dapat terlihat pada pertengahan tahun anggaran setelahnya. SUMBER DATA Data Nilai SAKIP Kementerian Perindustrian dari KemenPANRB. CARA MENGHITUNG (FORMULA) Perhitungan nilai SAKIP Kementerian Perindustrian menggunakan Lembar Kerja Evaluasi sesuai peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 12 tahun 2015 tentang pedoman evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dimana seluruh dokumen akuntabilitas kinerja dikumpulkan untuk dilakukan penilaian oleh tim dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. SATUAN KLASIFIKASI PENANGGUNG JAWAB DATA Nilai Maksimasi Sekretariat Jenderal jdih.kemenperin.go.id

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN TAHUN 2020-2024.

Pasal 1

Pasal 2

(1)Renstra Kemenperin 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas :
1. a.pendahuluan;
2. b.visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis;
3. c.arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan;
4. d.target kinerja dan kerangka pendanaan; dan
5. e.penutup.
(2)Renstra Kemenperin 2020-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. jdih.kemenperin.go.id

Pasal 3

Renstra Kemenperin 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan sebagai acuan bagi setiap unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian dalam menyusun dokumen perencanaan dan anggaran.

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

(1)Pimpinan unit kerja setingkat unit kerja setingkat Eselon I, Eselon II, unit pelaksana teknis, dan unit pendidikan di lingkungan Kementerian Perindustrian melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
(2)Pimpinan unit kerja setingkat unit kerja setingkat Eselon I, Eselon II, unit pelaksana teknis, dan unit pendidikan di lingkungan Kementerian Perindustrian menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal. jdih.kemenperin.go.id

Pasal 7

(1)Menteri melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Kemenperin 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
(2)Menteri mendelegasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Sekretaris Jenderal.

Pasal 8

1.Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Industri
2.Aspirasi Masyarakat B. Potensi dan Permasalahan
1.Potensi
2.Permasalahan BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS A. Visi B. Misi C. Tujuan. D. Sasaran Strategis
1.Perspektif Pemangku Kepentingan (Stakeholders Prespective)
2.Perspektif Pelanggan (Customer Perspective)
3.Perspektif Proses Internal (Internal Process Perspective)
4.Perspektif Pembelajaran Organisasi (Learning and Growth Perspective) BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN A. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional. B. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Perindustrian
1.Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Industri
2.Kebijakan Pengembangan Sarana dan Prasarana Industri
3.Kebijakan Pemberdayaan Industri jdih.kemenperin.go.id jdih.kemenperin.go.id
1.mewujudkan industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional;
2.mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur industri;
3.mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta Industri Hijau;
4.mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
5.membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
6.mewujudkan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan
7.meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 telah menetapkan penahapan capaian pembangunan Industri kedalam tiga jdih.kemenperin.go.id periode, yaitu tahap I (2015-2019) diarahkan pada peningkatan nilai tambah sumber daya alam pada industri hulu berbasis agro, mineral dan migas, yang diikuti dengan pembangunan industri pendukung dan andalan secara selektif melalui penyiapan SDM (wirausaha industri, tenaga kerja industri, pembina industri, dan konsultan industri) yang ahli dan kompeten di bidang industri, serta meningkatkan penguasaan teknologi. Tahap II (2020 – 2024) diarahkan pada pencapaian keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri dan penguasaan teknologi, serta didukung oleh SDM yang berkualitas, sedangkan tahap III (2025 – 2035) adalah visi Indonesia menjadi negara industri tangguh yang bercirikan struktur industri nasional yang kuat dan dalam, berdaya saing tinggi di tingkat global, serta berbasis inovasi dan teknologi. Sejalan dengan fokus Kebijakan Industri Nasional 2020 – 2024 serta dalam menghadapi era Making Indonesia 4.0, Kementerian Perindustrian telah meluncurkan inisiatif Making Indonesia 4.0 yang bertujuan untuk mempersiapkan Indonesia menjadi sepuluh besar ekonomi dunia pada tahun 2030 melalui pencapaian tiga aspirasi utama yaitu peningkatan porsi net-ekspor menjadi 10% dari nilai pasar semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara pada periode tertentu (PDB), dua kali rasio produktivitas tenaga kerja terhadap biaya, serta peningkatan porsi pengeluaran litbang menjadi 2 (dua) persen terhadap PDB. Fokus pengembangan industri pada periode tahun 2020 – 2024 merupakan tahap II dari pembangunan industri nasional dengan arah rencana pembangunan industri nasional pada tahap ini dimaksudkan untuk mencapai keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri dan penguatan teknologi yang didukung oleh SDM yang berkualitas dengan uraian sebagai berikut.
1.Penguatan struktur industri dilaksanakan melalui:

a.perbaikan alur material melalui pembangunan industri hulu;
b.memperkuat iklim investasi dan keterbukaan perdagangan dalam rantai nilai produksi global;
c.menarik investasi asing melalui insentif dan kolaborasi untuk percepatan transfer teknologi;
d.mendesain ulang zona industri nasional; dan jdih.kemenperin.go.id
e.pemberdayaan IKM melalui dukungan pengembangan kompetensi internal, pengembangan ekosistem bisnis, kelembagaan, dan penyediaan fasilitas.
1. 2.Penguasaan teknologi.
a.pembentukan ekosistem inovasi melalui pengembangan pusat- pusat inovasi teknologi oleh pemerintah, swasta, masyarakat, dan universitas;
b.menerapkan insentif fiskal dan nonfiskal untuk menarik investasi teknologi;
c.membangun infrastruktur digital nasional; dan
d.pengembangan Industri Hijau.
1. 3.Peningkatan kualitas SDM.
a.peningkatan kompetensi SDM Industri melalui pendidikan vokasi dan diklat berbasis kompetensi;
b.pembangunan infrastruktur tenaga kerja industri berbasis kompetensi; dan
c.pembangunan dan pengembangan lembaga pendidikan vokasi dan diklat berbasis kompetensi. Dalam rangka mewujudkan fokus pengembangan industri pada periode tahun 2020 – 2024, Kementerian Perindustrian telah melaksanakan serangkaian program dan kegiatan sebagaimana yang tertuang pada Kebijakan Industri Nasional 2020-2024 dan RPJMN 2020-2024. Program dan kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan oleh Kementerian Perindustrian selama periode tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:
1. 1.Program Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan: (i) Peningkatan Layanan Legislasi, Advokasi, Dokumentasi, dan Informasi Hukum; (ii) Peningkatan Layanan Administrasi, Layanan Pengadaan, Layanan Kesehatan dan Manajemen Perkantoran Berbasis Teknologi; (iii) Pengembangan Organisasi dan Sumber Daya Manusia; (iv) Peningkatan Sistem Tata Kelola Keuangan dan Barang Milik Negara Yang Profesional; (v) Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan; (vi) Pembangunan Sistem Informasi Industri Yang Terintegrasi dan Handal; (vii) Peningkatan Kualitas Kehumasan; jdih.kemenperin.go.id (viii) Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri; (ix) Pembangunan, Pengadaan, Perbaikan, dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kerja. (x) Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri dan Dukungan Manajemen, Pembinaan, Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.
2. 2.Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan: (i) Penumbuhan dan Pengembangan Industri Tekstil, Kulit, dan Alas Kaki; (ii) Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kimia Hilir dan Farmasi; (iii) Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kimia Hulu; (iv) Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil; (v) Penumbuhan dan Pengembangan Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian Nonlogam; (vi) Penumbuhan dan Pengembangan Industri Hasil Hutan dan Perkebunan; (vii) Penumbuhan dan Pengembangan Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar; (viii) Penumbuhan dan Pengembangan Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan; (ix) Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Berbasis Agro. (x) Penumbuhan dan Pengembangan Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan; (xi) Penumbuhan dan Pengembangan Industri Elektronika dan Telematika; (xii) Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika; (xiii) Penumbuhan dan Pengembangan Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian; (xiv) Penumbuhan dan Pengembangan Industri Logam. (xv) Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Pangan, Barang dari Kayu, dan Furnitur; jdih.kemenperin.go.id (xvi) Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Kimia, Sandang, Kerajinan, dan Industri Aneka; (xvii) Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut; (xviii) Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka. (xix) Peningkatan Ketahanan dan Iklim Usaha Industri; (xx) Pengembangan Akses Sumber Daya Industri Internasional; (xxi) Pengembangan Akses Industri Internasional; (xxii) Penyusunan dan Evaluasi Program Peningkatan Ketahanan, Pengembangan Perwilayahan Industri, serta Pengembangan Akses Industri Internasional; dan (xxiii) Pengembangan Wilayah Industri;
3. 3.Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan: (i) Pengembangan, Penerapan, dan Pengawasan Standardisasi Industri; (ii) Penelitian dan Pengembangan Industri Hijau; (iii) Penyusunan Rencana dan Evaluasi Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri; (iv) Penelitian dan Pengembangan Teknologi pada 11 balai besar; (v) Riset dan Standardisasi Bidang Industri pada 11 Baristand; (vi) Penelitian dan Pengembangan Industri Agro; (vii) Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri Kimia, Farmasi, Tekstil, Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika; dan (viii) Sertifikasi Industri.
4. 4.Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan: (i) Penyusunan dan Evaluasi Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri; (ii) Peningkatan Kualitas SDM Industri; (iii) Peningkatan Kualitas Pendidikan Tinggi Vokasi Industri Berbasis Kompetensi Menuju Dual Sistem; (iv) Peningkatan Kualitas Pendidikan Menengah Kejuruan Industri Berbasis Kompetensi Menuju Dual Sistem; dan (v) Peningkatan Kompetensi ASN. jdih.kemenperin.go.id Program dan kegiatan tersebut di atas merupakan penjabaran dari Prioritas Nasional, Sasaran Strategis, dan indikator pada RPJMN 2020-2024 & Kebijakan Industri Nasional Tahun 2020-2024 serta kontrak kinerja Menteri Perindustrian. Untuk mengukur tingkat keberhasilan dari pelaksanaan program dan kegiatan, Renstra Kementerian Perindustrian juga telah menetapkan sasaran strategis beserta ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional yang biasa disebut sebagai indikator kinerja utama (IKU) disertai target dari masing-masing sasaran strategis. Dalam rangka mewujudkan fokus pengembangan industri pada periode tahun 2020 – 2024, maka diperlukan gambaran pencapaian yang telah dilaksanakan dalam Renstra Kemenperin periode 2015-2019 dan memperhatikan aspirasi masarakat.
5. 1.Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Industri Hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan industri meliputi hasil evaluasi terhadap pencapaian Program dan Kegiatan yang didasarkan pada sasaran yang telah ditetapkan pada Renstra Kemenperin tahun 2015-2019. Pada periode tahun 2015-2019, Kementerian Perindustrian telah melaksanakan berbagai kebijakan pembangunan dengan hasil capaian sebagai berikut:
a.Kondisi perekonomian global pada tahun 2019 Laju pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2019 merupakan laju pertumbuhan tahunan terendah dalam empat tahun terakhir. Bila dilihat tren perkembangan sejak 2014, laju pertumbuhan PDB pada tahun 2019 adalah yang terendah kedua setelah tahun 2015 dalam lima tahun terakhir. Apabila dilihat perkembangannya berdasarkan data triwulanan kumulatif (c-to-c), pada triwulan I tahun 2019 sempat tertinggi bila dibandingkan dengan periode yang sama dalam lima tahun terakhir tetapi pada triwulan selanjutnya cenderung turun terus sampai akhir tahun
1. 2019.Secara lengkap dapat di lihat pada tabel 1.1. jdih.kemenperin.go.id Tabel 1.1 Perkembangan pertumbuhan PDB Indonesia triwulanan 2015-2019 Tahun Triwulan Jumlah I II III IV 2015 4.83 4.78 4.78 4.88 4.88 2016 4.94 5.08 5.06 5.03 5.03 2017 5.01 5.01 5.03 5.07 5.07 2018 5.06 5.17 5.17 5.17 5.17 2019 5.07 5.06 5.04 5.02 5.02 Sumber: BPS Berdasarkan data IMF, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2019 bila dibandingkan dengan beberapa negara ASEAN (lihat Tabel 1.2) mengalami pertumbuhan yang lebih stabil. Sedangkan beberapa negara seperti Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, dan Vietnam mengalami pertumbuhan yang naik-turun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pertumbuhan Indonesia tahun 2019 sebesar 5,0% dan pada tahun 2015-2018 masih stabil meningkat hingga level 5,2%, sedangkan Malaysia pada tahun 2015-2019 mengalami pertumbuhan yang naik-turun, sempat tumbuh sebesar 5,7% namun pada tahun 2019 turun menjadi 4,5% serta Singapura pada tahun 2017 sebesar 3,7% dan pada tahun 2019 juga mengalami perlambatan pertumbuhan menjadi 0,5%. Tabel 1.2 Perkembangan dan prognosa PDB beberapa negara ASEAN No Negara PDB (%) 2015 2016 2017 2018* 2019** 1 Indonesia 4,9 5,0 5,1 5,2 5,0 2 Singapura 2,9 3,0 3,7 3,1 0,5 3 Malaysia 5,0 4,4 5,7 4,7 4,5 4 Thailand 3,1 3,4 4,0 4,1 2,9 5 Vietnam 6,7 6,2 6,8 7,1 6,5 6 Filipina 6,1 6,9 6,7 6,2 5,7 Sumber: IMF World Economic Outlook database 2020 Pertumbuhan ekonomi global selama tahun 2019 mayoritas cenderung melemah bila dibandingkan dengan tahun 2017. jdih.kemenperin.go.id Berdasarkan tabel 1.3 pada tahun 2019 Indonesia hanya kalah dengan Cina dengan pertumbuhan pada tahun 2019 sebesar 6,1%, bila dilihat dari percepatan pertumbuhan hanya Jepang yang mengalami percepatan pertumbuhan sedangkan 6 negara lainnya mengalami perlambatan. Tabel 1.3 Perkembangan dan Prognosa Beberapa Negara Lain No Negara GDP (%) 2015 2016 2017 2018* 2019** 1 USA 2,9 1,6 2,4 2,9 2,4 2 Rusia -2,3 0,3 1,6 2,3 1,1 3 Cina 6,9 6,7 6,8 6,6 6,1 4 Jepang 1,2 0,6 1,9 0,8 0,9 5 Inggris 2,3 1,8 1,8 1,4 1,2 6 Perancis 1,1 1,1 2,3 1,7 1,2 7 Australia 2,5 2,8 2,4 2,7 1,7 Sumber: IMF World Economic Outlook database 2020
b.Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2015-2019 Kinerja perekonomian Indonesia pada tahun 2015-2019 sesuai Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga konstan 2010 selalu tumbuh. Pada tahun 2018 tumbuh sebesar 5,17% lebih tinggi dibanding periode sebelumnya yang tumbuh sebesar 5,07%. Data selengkapnya tersaji pada tabel dibawah. Tabel 1.4 Pertumbuhan PDB berdasarkan lapangan usaha tahun 2015 – 2019 (Y to Y) tahun dasar 2010 (persen) No Lapangan Usaha 2015 2016 2017 2018 2019 1 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 3,75 3,37 3,92 3,89 3,64 2 Pertambangan dan Penggalian -3,42 0,95 0,66 2,16 1,22 3 Industri Pengolahan 4,33 4,26 4,29 4,27 3,80
a.Industri Migas -1,13 2,84 -0,25 -0,01 -1,10
b.Industri Nonmigas 5,05 4,43 4,85 4,77 4,34 4 Pengadaan Listrik dan Gas 0,90 5,39 1,54 5,47 4,04 5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 7,07 3,60 4,59 5,56 6,83 jdih.kemenperin.go.id No Lapangan Usaha 2015 2016 2017 2018 2019 6 Konstruksi 6,36 5,22 6,80 6,09 5,76 7 Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 2,54 4,03 4,46 4,97 4,62 8 Transportasi dan Pergudangan 6,71 7,45 8,49 7,06 6,40 9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 4,31 5,17 5,41 5,68 5,80 10 Informasi dan Komunikasi 9,70 8,88 9,63 7,02 9,41 11 Jasa Keuangan dan Asuransi 8,58 8,93 5,47 4,17 6,60 12 Real Estate 4,11 4,69 3,60 3,48 5,74 13 Jasa Perusahaan 7,69 7,36 8,44 8,64 10,25 14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 4,63 3,20 2,05 7,00 4,67 15 Jasa Pendidikan 7,33 3,84 3,72 5,35 6,29 16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 6,69 5,16 6,84 7,15 8,68 17 Jasa lainnya 8,08 8,01 8,73 8,97 10,55 PRODUK DOMESTIK BRUTO 4,88 5,03 5,07 5,17 5,02 Sumber: BPS diolah Kemenperin Pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi Indonesia 5,02% lebih rendah dibanding periode yang sama tahun 2018 yang tumbuh sebesar 5,17%. Industri pengolahan nonmigas pada tahun 2019 menunjukan tren pertumbuhan meskipun melambat bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Dari 17 sektor yang ada, pertumbuhan terjadi di semua sektor kecuali sektor industri migas yang mengalami penurunan sebesar 1,1%. Pertumbuhan tertinggi secara (Y-on-Y) pada sektor jasa lainnya sebesar 10,55%; jasa perusahaan sebesar 10,25%; dan informasi dan komunikasi sebesar 9,41%. Perkembangan pertumbuhan industri nonmigas Tahun 2019 masih menunjukkan trend perlambatan dari periode sebelumnya, dimana pada tahun 2019 tumbuh 4,34% dibanding tahun lalu yang tumbuh 4,77% dan lebih rendah dibanding PDB yang tumbuh sebesar 5,02%. jdih.kemenperin.go.id
c.Perkembangan sektor industri pengolahan nonmigas tahun 2015- 2019. Pada tahun 2019 terdapat lebih banyak cabang industri yang mengalami perlambatan jika dibanding tahun 2015-2018. Terdapat 7 cabang yang mengalami pertumbuhan negatif pada tahun 2019, yaitu industri karet, barang dari karet dan plastik tumbuh -5,52% dari sebelumnya 6,92%; industri kayu, barang dari kayu dan gabus dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya tumbuh -4,55% dari sebelumnya 0,75%; industri mesin dan perlengkapan tumbuh -4,13% dari sebelumnya 9,49%; industri alat angkutan tumbuh -3,43% dari sebelumnya 4,24%; industri barang galian bukan logam tumbuh -1,03% dari sebelumnya 2,75%; dan industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki tumbuh -0,99% dari sebelumnya 9,42%; dan industri barang logam, komputer, barang elektronik, optik dan peralatan listrik tumbuh -0,51% dari sebelumnya -0,61%. Cabang-cabang industri yang mengalami perlambatan pada 2019 antara lain industri makanan dan minuman yang tumbuh sebesar 7,78% dari sebelumnya 7,91%; industri pengolahan tembakau yang tumbuh 3,36% dari sebelumnya 3,52%; dan industri logam dasar yang tumbuh sebesar 2,83% dari sebelumnya 8,99. Tabel 1.5 Pertumbuhan industri pengolahan nonmigas 2015 – 2019 menurut cabang-cabang industri tahun dasar 2010 (persen) No Lapangan Usaha 2015 2016 2017 2018* 2019** 1 Industri Makanan dan Minuman 7,54 8,33 9,23 7,91 7,78 2 Industri Pengolahan Tembakau 6,24 1,58 -0,64 3,52 3,36 3 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi -4,79 -0,09 3,83 8,73 15,35 4 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki 3,97 8,36 2,22 9,42 -0,99 5 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya -1,63 1,74 0,13 0,75 -4,55 jdih.kemenperin.go.id No Lapangan Usaha 2015 2016 2017 2018* 2019** 6 Industri Kertas dan Barang dari Kertas; Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman -0,16 2,61 0,33 1,43 8,86 7 Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional 7,61 5,84 4,53 -1,42 8,48 8 Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik 5,04 -8,50 2,47 6,92 -5,52 9 Industri Barang Galian bukan Logam 6,03 5,47 -0,86 2,75 -1,03 10 Industri Logam Dasar 6,21 0,99 5,87 8,99 2,83 11 Industri Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik 7,83 4,33 2,79 -0,61 -0,51 12 Industri Mesin dan Perlengkapan 7,58 5,05 5,55 9,49 -4,13 13 Industri Alat Angkutan 2,40 4,52 3,68 4,24 -3,43 14 Industri Furnitur 5,17 0,46 3,65 2,22 8,35 15 Industri Pengolahan Lainnya; Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan 4,66 -3,04 -1,68 -0,83 5,17 Industri Pengolahan Nonmigas 5,05 4,43 4,85 4,77 4,34 PRODUK DOMESTIK BRUTO 4,88 5,03 5,07 5,17 5,02 Sumber: BPS diolah Kemenperin Cabang-cabang industri yang menunjukkan peningkatan pertumbuhan pada tahun 2019 antara lain: industri tekstil dan pakaian jadi yang tumbuh sebesar 15,35% dari sebelumnya 8,73%; industri kertas dan barang dari kertas; percetakan dan reproduksi media rekaman yang tumbuh sebesar 8,86% dari sebelumnya -1,43%; industri kimia, farmasi dan obat tradisional yang tumbuh sebesar 8,48% dari sebelumnya -1,42%; industri furnitur yang tumbuh sebesar 8,35% dari sebelumnya 2,22%; industri pengolahan lainnya; jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan yang tumbuh sebesar 5,17% dari sebelumnya -0,83%. jdih.kemenperin.go.id
d.Perkembangan Ekspor dan Impor Industri Pengolahan Non-Migas Pada Tahun 2015-2019 Perdagangan sektor industri pada tahun 2019 sebesar US$ 263,97 miliar lebih rendah dari tahun 2018 sebesar US$ 277,71 miliar. Sektor industri mencatatkan defisit perdagangan dengan nilai defisit sebesar US$ 10,8 miliar. Perlambatan ekonomi dan melemahnya permintaan dunia terhadap produk-produk Indonesia yang didorong dengan penurunan harga komoditas ekspor Indonesia menjadi beberapa penyebab dari penurunan ekspor. Sumber : BPS diolah Kemenperin Gambar 1.1 Perdagangan sektor industri tahun 2016 - 2019 Sektor industri memberikan kontribusi terbesar yaitu sebesar 75,56% terhadap total ekspor nasional sebesar US$ 167,50 miliar. Berdasarkan Gambar 1.1, bila dilihat berdasarkan tahun 2016 – 2019 total nilai perdagangan industri terbesar pengolahan nonmigas terjadi pada tahun 2018, sedangkan terendah terjadi pada tahun 2016 sebesar US$ 218,74. Nilai ekspor terbesar sektor industri masih ditempati oleh industri makanan dan minuman yaitu sebesar US$ 27,28 miliar, sedangkan nilai impor terbesar ditempati oleh industri barang dari logam, komputer, barang elektronik, optik, dan peralatan listrik sebesar US$ 30,54 miliar. Negara tujuan ekspor terbesar masih sama dengan tahun sebelumnya, dimana Amerika Serikat sebesar US$ 17,26 miliar, jdih.kemenperin.go.id Cina sebesar US$ 17,06 miliar, dan Jepang sebesar US$ 11,01 miliar menjadi 3 besar negara tujuan ekspor dengan total nilai ekspor sebesar 45,33 miliar, sedangkan untuk negara asal impor terbesar masih di tempati oleh Cina sebesar US$ 42,98 miliar, Jepang sebesar US$ 15,55 miliar, Thailand sebesar US$ 9,19 miliar dengan total nilai sebesar 67,72 miliar. Impor Indonesia terbesar dilakukan untuk pembelian bahan baku/bahan penolong sebesar US$ 125,90 miliar atau sebesar 73,75% dari total impor, terbesar kedua dilakukan untuk impor pembelian barang-barang modal sebesar US$ 28,41 miliar atau sebesar 16,64%. Secara lengkap dapat dilihat pada gambar dibawah. Gambar 1.2 Impor Indonesia menurut penggunaan barang tahun 2019
e.Perkembangan investasi Indonesia pada tahun 2015-2019 Pada tahun 2019 total investasi di sektor industri mencapai Rp. 215,9 triliun turun sebesar 2,88% apabila dibandingkan dengan tahun 2018 yang sebesar Rp. 222,3 triliun. Terdapat beberapa kondisi yang menyebabkan melambatnya investasi, diantaranya kondisi perang dagang antara Amerika dengan Cina menyebabkan shock sentiment investasi. Investasi terbesar sektor industri di sumbang oleh industri logam, mesin & elektronik dan industri instrumen kedokteran, presisi & optik dan jam sebesar Rp. 70,21 triliun dan ditempat kedua terbesar industri makanan jdih.kemenperin.go.id sebesar Rp. 55,68 triliun. Secara lengkap dapat dilihat pada gambar 1.3 dibawah. Gambar 1.3 Investasi Sektor Industri Tahun 2019 Kondisi dalam negeri yang menyebabkan nilai investasi tidak mencapai target antara lain: harmonisasi dan sinkronisasi regulasi terkait investasi masih membutuhkan waktu untuk berjalan optimal, hal ini juga terjadi pada kondisi infrastruktur yang belum beroperasi optimal serta harga energi yang dirasa masih kurang kompetitif. Dari sisi faktor eksternal, fluktuasi nilai tukar dollar AS yang dipicu oleh kenaikan suku bunga AS dan penguatan dollar AS di pasar global juga menjadi salah satu penyebab investasi belum mencapai target. Namun demikian, ke depan diharapkan terjadi peningkatan nilai investasi, mengingat berbagai proyek infrastruktur sebagian telah selesai dan dapat beroperasi. Selain itu, upaya pemerintah dalam melakukan deregulasi kebijakan terkait dalam penumbuhan iklim berusaha terus dilaksanakan salah satunya diwujudkan melalui penyediaan platform Online Single Submission (OSS). jdih.kemenperin.go.id Capaian kinerja sasaran sesuai dokumen Renstra Kementerian Perindustrian tahun 2015-2019 terbagi ke dalam beberapa bagian, yaitu:
a.Capaian Peta Strategi Kementerian Perindustrian tahun 2015-2019 Peta strategis Kementerian Perindustrian pada tahun 2015-2019 terbagi ke dalam 1 tujuan dan 3 perspektif, terdapat 261 target indikator kinerja dengan capaian sebanyak 185 target (70,88%) dapat tercapai dan 76 target (25,81%) tidak dapat tercapai.
b.Capaian kinerja Direktorat Jenderal Industri Agro tahun 2015-2019 Capaian kinerja Direktorat Jenderal Industri Agro tahun 2015-2019 dengan 72 target indikator kinerja, capaian akhir sebanyak 44 (61,11%) target indikator kinerja sasaran dapat tercapai dan 28 (38,89%) target indikator kinerja sasaran tidak dapat tercapai.
c.Capaian kinerja Direktorat Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka tahun 2015-2019 Capaian kinerja Direktorat Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka dengan 57 target indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 16 (28,07%) target tercapai dan 41 (71,93%) target belum tercapai.
d.Capaian kinerja Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika tahun 2015-2019. Capaian kinerja Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika dengan 80 target indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 32 (40%) target tercapai dan 48 (60%) target belum tercapai.
e.Capaian kinerja Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah tahun 2015-2019 Capaian kinerja Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah tahun 2015-2019 dengan 74 target indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 29 (39,19%) target tercapai dan 46 (35%) target tidak tercapai. jdih.kemenperin.go.id
f.Capaian kinerja Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri tahun 2015-2019 Capaian kinerja Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri dengan 38 target indikator kinerja berdasarkan renstra dengan capaian kinerja sebesar 11 (28,95%) target dapat tercapai dan 27 (71,05%) tidak tercapai.
g.Capaian kinerja Direktorat Jenderal Ketahanan, dan Pengembangan Akses Industri Internasional tahun 2015-2019 Capaian kinerja Direktorat Jenderal Ketahanan, dan Pengembangan Akses Industri Internasional dengan 40 target indikator kinerja berdasarkan renstra dengan capaian kinerja sebesar 23 (57,5%) target dapat tercapai dan 17 (42,5%) target tidak tercapai.
h.Capaian kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Industri tahun 2015-2019 Capaian kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Industri dengan 95 target indikator kinerja berdasarkan renstra dengan capaian kinerja sebesar 35 (36,84%) target dapat tercapai dan 60 (63,16%) target tidak tercapai.
i.Capaian kinerja Sekretariat Jenderal tahun 2015-2019 Capaian kinerja Sekretariat Jenderal dengan 150 target indikator kinerja berdasarkan renstra dengan capaian kinerja sebesar 99 (66%) target dapat tercapai dan 51 (34%) target tidak tercapai.
j.Capaian kinerja Inspektorat Jenderal tahun 2015-2019 Capaian kinerja Inspektorat Jenderal dengan 32 target indikator kinerja berdasarkan renstra dengan capaian kinerja sebesar 28 (87,5%) target dapat tercapai dan 4 (12,5%) target tidak tercapai.
k.Capaian Rencana Aksi 10 Industri Prioritas tahun 2015-2019 Selama 2015-2019 terdapat 191 rencana aksi yang harus ditindaklanjuti dimana sebanyak 121 (63%) rencana aksi yang telah dilaksanakan serta 70 (37%) rencana aksi yang belum dilaksanakan. Pada 10 industri prioritas tersebut masih terdapat 2 industri yang belum dilaksanakan sama sekali, yaitu 7 rencana aksi pada industri furnitur dan barang lainnya dari kayu dan 5 rencana aksi pada industri komponen dan bahan penolong. jdih.kemenperin.go.id
l.Capaian kinerja Kerangka Regulasi tahun 2015-2019 Kinerja kerangka regulasi dilihat berdasarkan 66 regulasi yang telah direncanakan akan disusun oleh Kementerian Perindustrian pada tahun 2015-2019 adalah terdapat 21 (31,82%) regulasi telah selesai, 20 (30,30%) regulasi dalam proses penyelesaian serta 25 (37,88%) regulasi yang telah lewat masa penyusunannya dan masih belum ada kejelasan untuk dilanjutkan atau tidak.
m.Capaian anggaran Kementerian Perindustrian tahun 2015-2019 Total rencana anggaran periode 2015-2019 pada Renstra Kementerian Perindustrian adalah Rp 26.822.120 juta, sedangkan total pagu anggaran yang diterima selama periode tersebut Rp. 15.787.619 Juta. Hal ini menunjukkan masih ada gap atau selisih sebesar Rp 11.034.501 juta antara rencana anggaran di Renstra Kemenperin dengan nilai pagu yang diterima. Hal ini merupakan salah satu penyebab tidak tercapainya atau terhambatnya beberapa target kinerja dan terlaksananya rencana aksi.
1. 2.Aspirasi Masyarakat Aspirasi masyarakat merupakan harapan dan tujuan dari masyarakat untuk kemajuan industri dimasa yang akan datang. Adapun aspirasi masyarakat telah dirangkum sebagai berikut :
a.Terkait Tantangan Lingkungan Tantangan lingkungan yang dihadapi saat ini adalah perubahan yang begitu cepat, tidak pasti, rumit dan menyebabkan keraguan atau biasa disebut kondisi VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity dan Ambiguity). Faktor penyebab terjadinya kondisi ini adalah perkembangan teknologi akibat revolusi industri 4.0, perubahan regulasi dan kebijakan akibat perang dagang serta eningkatnya globalisasi akibat krisis yang terjadi. Akibatnya Kementerian diharapkan untuk dinamis dan mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan dengan mampu mempelajari fenomena perubahan lingkungan dan menyerap informasi yang berkembang dan mampu memprediksi outcome/impact dari suatu kebijakan. jdih.kemenperin.go.id
b.Terkait Data dan Informasi Data dan informasi sangat penting dalam pengambilan kebijakan dalam penyusunan rencana kerja dan pengambilan keputusan. Untuk itu, Kementerian Perindustrian diharapkan memiliki data dan informasi khususnya data industri dan kawasan industri yang akurat, lengkap dan mutakhir.
c.Terkait Kapasitas Kebijakan Dalam pengelolaan kebijakan dan program, monitoring dan evaluasi harus dilakukan menyeluruh terhadap outcome/impact dan melibatkan analisis mendalam terhadap data dan kualitas dan capaian kinerja. Sehingga kebijakan dan program bukan hanya rutinitas, tanpa perbaikan, inovasi dan terobosan.
d.Terkait Prinsip 3E dalam Pelayanan Publik Prinsip 3E merupakan Ekonomis, Efisien dan Efektivitas. Ekonomis berarti penggunaan sumber daya yang ada dengan hati-hati (input), Efisien berarti mengunakan sumber daya dengan tepat guna (Proses) dan Efektivitas (Output/Outcome) berarti tepat sasaran. Implementasi prinsip ini pada seluruh aspek, fungsi dan sistem sangat penting agar kualitas pelayanan publik menjadi optimal dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. B. Potensi dan Permasalahan.
1. 1.Potensi.
a.Potensi alam Indonesia: Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah untuk menghasilkan bahan baku produksi, sebagaimana yang terdapat pada industri pengolahan kopi, industri pengolahan kelapa, industri minyak nabati, dan industri pengolahan perikanan. Produk hasil olahan kopi dikenal telah memiliki citra yang baik di pasar internasional.
b.Dinamika sektor industri: Indonesia memiliki potensi energi berbasis sumber daya alam (batubara, panas bumi, air), perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di masa depan dan peningkatan kepedulian terhadap lingkungan mendorong peningkatan jdih.kemenperin.go.id efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan.
c.Perjanjian kerja sama ekonomi dengan negara lain: Peluang bagi industri nasional untuk memperluas pasar dan adanya fasilitasi pengamanan dan penyelamatan industri dalam negeri akibat persaingan global.
d.Kebijakan otonomi daerah: Adanya kesetaraan hubungan antara pemerintah pusat dengan Pemerintah daerah, maka pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota berpeluang untuk mempercepat pembangunan dan persebaran industri di daerah.
e.Pangsa pasar dalam negeri: Besarnya ukuran pasar produk industri di dalam negeri seiring dengan peningkatan jumlah populasi penduduk di Indonesia.
1. 2.Permasalahan. Permasalahan utama yang masih dihadapi dalam pembangunan industri nasional antara lain:
a.kekurangan bahan baku (kondensat, gas, nafta, biji besi) dan bahan penolong (katalis, scrap, kertas bekas, dan nitrogen);
b.kekurangan infrastruktur (pelabuhan, jalan, dan kawasan industri);
c.kekurangan utility (listrik, air, gas, dan pengolah limbah);
d.kurangnya tenaga ahli, supervisor, dan superintendent;
e.tekanan produk impor;
f.limbah industri (slag) sebagai limbah B3, spesifikasi yang terlalu ketat untuk kertas bekas dan baja bekas (scrap) menyulitkan industri;
g.permasalahan IKM (pembiayaan, bahan baku dan penolong, mesin/peralatan IKM, dan pemasaran); dan
h.logistik sektor industri (biaya tinggi, pengiriman tidak tepat waktu, serta data dan informasi tidak akurat). jdih.kemenperin.go.id Visi Presiden dan Wakil Presiden adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong apabila dipandang dalam sudut pandang sektor industri yaitu mewujudkan industri tangguh dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri dalam mengelola sumber daya yang ada dengan peningkatan nilai tambah, penyerapan tenaga kerja melalui penambahan lapangan kerja baru serta meningkatnya investasi dan ekspor sektor industri sehingga dapat bersaing dengan negara maju lainnya. Pemanfaatan teknologi dimaksudkan dapat mengelola sumber daya yang ada dengan kekuatan SDM yang kompeten dan IPTEK yang inovatif melalui implementasi Making Indonesia 4.0 untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata. B. Misi Mengacu berdasarkan visi Presiden dan Wakil Presiden diatas berusaha untuk dicapai melalui 9 (sembilan) misi yang telah dimandatkan melalui Peraturan Presiden nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, maka 9 (sembilan) Misi Presiden dan Wakil Presiden yang juga merupakan Misi Kementerian Perindustrian yaitu:
1. 1.Peningkatan kualitas manusia indonesia;
2. 2.Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing; jdih.kemenperin.go.id
3. 3.Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. 4.Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. 5.Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. 6.Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. 7.Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. 8.Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
9. 9.Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan. Kementerian Perindustrian senantiasa memberikan perhatian penuh terhadap seluruh stakeholders industri, yakni pemerintah baik pusat/daerah, investor, pengusaha, asosiasi, pegawai/karyawan, dan masyarakat industri lainnya. Kesembilan misi-misi di atas dilakukan secara bertanggungjawab berlandaskan gotong royong bagi semua kementerian/lembaga. Kementerian Perindustrian fokus pada pembangunan dan pengembangan sektor industri pengolahan nonmigas sehingga dapat memperkuat, memberi manfaat dan menghasilkan nilai tambah ekonomi bagi kepentingan bangsa Indonesia. C. Tujuan Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi pembangunan industri, Kementerian Perindustrian menetapkan tujuan pembangunan industri 5 (lima) tahun ke depan yaitu “Meningkatnya Peran Sektor Industri dalam Perekonomian Nasional“. Pencapaian tujuan secara khusus akan dipantau melalui pengukuran indikator kinerja tujuan yang juga menjadi indikator kinerja utama, yaitu:
10. 1.Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan Nonmigas pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 5,3% menjadi sebesar 8,4% pada tahun 2024; dan
11. 2.Kontribusi PDB Industri Pengolahan Nonmigas pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 17,8% menjadi sebesar 18,9% pada tahun 2024.
12. 3.Tenaga kerja di sektor industri pada tahun 2020 ditargetkan sebanyak 19,2 juta orang menjadi sebanyak 22,5 juta orang pada tahun 2024.
13. 4.Nilai ekspor produk Industri Pengolahan Nonmigas pada tahun 2020 ditargetkan sebesar US$ 133,1 Miliar menjadi sebesar US$ 181,6 Miliar pada tahun 2024. jdih.kemenperin.go.id D. Sasaran Strategis Sasaran strategis pembangunan sektor industri merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh Kementerian Perindustrian sebagai suatu impact/outcome dari 4 (empat) program yang dilaksanakan oleh Kementerian Perindustrian. Dalam penyusunannya, Kementerian Perindustrian menjabarkan ke dalam 6 (enam) misi dan menggunakan pendekatan metode Balanced Scorecard (BSC) yang dibagi dalam empat perspektif, yakni stakeholders prespective, customer perspective, internal process perspective, dan learning and growth perspective. Pada peta strategi Kementerian Perindustrian dapat digambarkan beberapa sasaran strategis yang ingin dicapai selama 5 tahun ke depan. Sasaran strategis tersebut dicapai melalui indikator kinerja program (indikator kinerja pada unit organisasi setingkat Eselon I) dan indikator kinerja kegiatan (indikator kinerja pada unit organisasi setingkat Eselon II, unit pelaksana teknis, dan unit pendidikan). Peta strategi Kementerian Perindustrian dapat di lihat pada gambar dibawah. Gambar 2.1 Peta Strategi Kementerian Perindustrian jdih.kemenperin.go.id
14. 1.Perspektif Pemangku Kepentingan (Stakeholders Prespective) Sasaran strategis pertama (SS-1) yang akan dicapai yaitu “Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas”, dengan indikator kinerja:
a.persentase tenaga kerja di sektor industri terhadap total pekerja pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 15 persen menjadi sebesar 15,7 persen pada tahun 2024.
b.produktivitas tenaga kerja sektor industri pada tahun 2020 ditargetkan sebesar Rp. 111,8 Juta/Orang/Tahun menjadi sebesar Rp. 124,7 Juta/Orang/Tahun pada tahun 2024.
c.produktivitas sektor industri pengolahan nonmigas pada tahun 2020 ditagetkan antara 1,99 menjadi sebesar 2,15 pada tahun 2024.
d.nilai investasi sektor industri pengolahan nonmigas pada tahun 2020 ditargetkan sebesar Rp. 256,3 Triliun menjadi Rp. 769,1 Triliun pada tahun 2024.
e.persentase hasil riset lima tahun terakhir yang telah dimanfaatkan oleh industri pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 15 persen hasil riset menjadi sebesar 30 persen hasil riset pada tahun 2024.
f.persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan pada tahun 2020 sebesar 75 persen menjadi sebesar 88 persen pada tahun 2024.
g.lulusan pelatihan vokasi industri berbasis kompetensi pada tahun 2020 sebanyak 36.000 orang menjadi sebanyak 157.000 orang pada tahun 2024.
1. 2.Perspektif Pelanggan (Customer Perspective) Sasaran strategis kedua (SS-2) yang akan dicapai adalah “Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0”, dengan indikator kinerja:
a.perusahaan dengan nilai Indonesia Industri 4.0 Readiness Index (INDI 4.0) > 3.0 pada tahun 2020 ditargetkan sebanyak 30 perusahaan menjadi sebesar 60 perusahaan pada tahun 2024.
b.kontribusi ekspor produk industri berteknologi tinggi pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 13 persen menjadi sebesar 13,7 persen pada tahun 2024.
c.tumbuhnya IKM startup berbasis teknologi pada tahun 2020 sebanyak 20 IKM menjadi sebanyak 260 IKM pada tahun 2024. jdih.kemenperin.go.id
d.sumber daya manusia industri 4.0 yang kompeten pada tahun 2020-2024 setiap tahun sebanyak 500 orang. Sasaran strategis ketiga (SS-3) yang akan dicapai adalah “Meningkatnya Kemampuan Industri Dalam Negeri”, dengan indikator kinerja:
a.Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) (rerata tertimbang) pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 49 persen menjadi sebesar 53 persen pada tahun 2024.
b.persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 46,63 persen menjadi sebesar 52,48 persen pada tahun 2024.
c.produk tersertifikasi TKDN > 25% yang masih berlaku pada tahun 2020 ditargetkan sebanyak 6.200 produk tersertifikasi menjadi sebanyak 8.400 produk tersertifikasi pada tahun 2024.
d.persentase SNI bidang industri yang diterapkan pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 5 persen menjadi sebesar 20 persen pada tahun 2024. Sasaran strategis keempat (SS-4) yang akan dicapai adalah “Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri”, dengan indikator kinerja:
a.pertumbuhan ekspor industri pengolahan pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 5,3 persen menjadi sebesar 10,1 persen pada tahun 2024.
b.kontribusi ekspor produk industri terhadap total ekspor pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 74,3 persen menjadi sebesar 76,5 persen pada tahun 2024.
c.rasio impor bahan baku industri terhadap PDB sektor industri nonmigas pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 37,8 persen menjadi sebesar 36,8 persen pada tahun 2024.
d.penambahan jenis produk industri pengolahan nonmigas yang di ekspor pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 27 persen menjadi sebesar 32 persen pada tahun 2024. jdih.kemenperin.go.id Sasaran strategis kelima (SS-5) yang akan dicapai adalah “Penguatan Kewirausahaan dan Industri Kecil dan Menengah (IKM)”, dengan indikator kinerja:
a.proporsi nilai tambah IKM terhadap total nilai tambah industri pengolahan nonmigas pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 18,60 persen menjadi sebesar 20 persen pada tahun 2024.
b.wirausaha industri kecil yang tumbuh pada tahun 2020 ditargetkan sebanyak 4.000 wirausaha baru (WUB) menjadi sebanyak 20.000 WUB pada tahun 2024.
c.IKM yang melakukan kemitraan dengan industri besar sedang dan sektor ekonomi lainnya pada tahun 2020 ditargetkan sebanyak 50 IKM menjadi sebanyak 340 WUB pada tahun 2024.
d.proporsi nilai penyaluran pinjaman perbankan kepada IKM pada tahun 2020 sebesar 2,4 persen menjadi sebesar 5 persen pada tahun 2024. Sasaran strategis keenam (SS-6) yang akan dicapai adalah “Meningkatnya Persebaran Industri”, dengan indikator kinerja:
a.Kawasan industri (KI) prioritas di luar Jawa yang beroperasi dan meningkatkan investasi pada tahun 2020 ditargetkan sebanyak 11 KI menjadi sebanyak 17 KI pada tahun 2024.
b.KI yang dikembangkan pada tahun 2020 ditargetkan sebanyak 18 KI menjadi sebanyak 33 KI pada tahun 2024.
c.fasilitasi KI dengan zona tematik (kawasan halal) pada tahun 2024 ditargetkan telah ada 3 KI.
d.persentase nilai tambah sektor industri yang diciptakan di luar Pulau Jawa sebesar 29,9 persen pada tahun 2020 menjadi sebesar 33,1 persen pada tahun 2024.
e.sentra industri kecil dan menengah (SIKIM) di luar Jawa yang beroperasi pada tahun 2020 ditargetkan sebanyak 17 sentra menjadi sebanyak 44 sentra pada tahun 2024.
1. 3.Perspektif Proses Internal (Internal Process Perspective) Sasaran strategis pada perspektif proses internal merupakan proses yang harus dilakukan oleh Kementerian Perindustrian, dengan 3 (tiga) sasaran strategis yang akan dicapai yakni: Sasaran strategis ketujuh (SS-7) yang akan dicapai adalah “Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif”, dengan indikator kinerja: jdih.kemenperin.go.id efektivitas regulasi bidang industri yang ditetapkan, pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 72 persen menjadi 80 persen pada tahun 2024. Sasaran strategis kedelapan (SS-8) yang akan dicapai adalah “Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan”, dengan indikator kinerja:
a.perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi Standar Industri Hijau (SIH) pada tahun 2020 ditargetkan sebanyak 33 perusahaan menjadi sebanyak 71 perusahaan pada tahun 2024.
b.infrastruktur kompetensi industri setiap tahun ditargetkan sebanyak 20 SKKNI mulai tahun 2020 sampai dengan 2024. Sasaran strategis kesembilan (SS-9) yang akan dicapai adalah “Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien”, dengan indikator kinerja:
a.batas toleransi temuan pengawasan eksternal pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 1,5 persen menjadi sebesar 1 persen pada tahun 2024.
b.rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker ditargetkan sebesar 91 persen menjadi sebesar 93 persen pada tahun 2024.
c.Index Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian pada tahun 2020 ditargetkan pada level 3 menjadi level 4 pada tahun 2024.
1. 4.Perspektif Pembelajaran Organisasi (Learning and Growth Perspective) Untuk melaksanakan pencapaian sasaran strategis sebagaimana tersebut di atas, dibutuhkan input yang dapat mendukung terlaksananya proses untuk menghasilkan output, outcome, maupun impact dari kinerja Kementerian Perindustrian. Terdapat 4 (empat) sasaran strategis yang akan dicapai yakni: Sasaran strategis kesepuluh (SS-10) yang akan dicapai adalah “Terwujudnya ASN Kementerian Perindustrian yang Professional dan Berkepribadian” dengan indikator kinerja: jdih.kemenperin.go.id
a.indeks kompetensi, profesional, dan integritas pegawai Kementerian Perindustrian pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 70 menjadi sebesar 80 pada tahun 2024.
b.ASN yang meningkat kompetensinya pada tahun 2020 ditargetkan sebanyak 500 orang menjadi 700 orang pada tahun 2024. Sasaran strategis kesebelas (SS-11) yang akan dicapai adalah “Terwujudnya Sistem Informasi Industri yang Berkualitas” dengan indikator kinerja:
a.tersedianya data dan informasi sesuai dengan kebutuhan pengambil keputusan (skala 4) pada tahun 2020 sebesar skala 3 menjadi skala 3,18 pada tahun 2024.
b.tingkat ketepatan waktu penyampaian informasi baku secara periodik pada tahun 2020 ditargetkan selalu 100 persen pada tahun 2020-2024. Sasaran strategis kedua belas (SS-12) yang akan dicapai adalah “Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima”, dengan indikator kinerja:
a.tingkat akuntabilitas laporan keuangan dan BMN selalu ditargetkan memperoleh WTP mulai tahun 2020 sampai tahun 2024.
b.indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Perindustrian pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 78 menjadi sebesar 80 pada tahun 2024. Sasaran strategis ketiga belas (SS-13) yang akan dicapai adalah “Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan, serta Pengendalian yang Berkualitas dan Akuntabel”, dengan indikator kinerja:
a.tingkat kesesuaian dokumen perencanaan dengan rencana program dan kegiatan prioritas nasional ditargetkan sebesar 95,5 persen tahun 2020 menjadi 97,5 persen pada tahun 2024.
b.nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Perindustrian ditargetkan sebesar 78 tahun 2020 menjadi 80 pada tahun 2024. jdih.kemenperin.go.id
1. 1.Pembangunan SDM;
2. 2.Pembangunan Infrastruktur;
3. 3.Penyederhanaan Regulasi;
4. 4.Penyederhanaan Birokrasi; dan
5. 5.Transformasi Ekonomi. Kelima arahan tersebut merupakan amanat Presiden untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir. Selanjutnya, dari kelima arahan tersebut dirumuskan agenda pembangunan yang didalamnya mencakup Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas. Adapun agenda pembangunan tersebut yaitu:
6. 1.memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas;
7. 2.mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan;
8. 3.meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
9. 4.membangun kebudayaan dan karakter bangsa;
10. 5.memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
11. 6.membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan
12. 7.memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Fokus Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas Kementerian Perindustrian berkontribusi dalam Agenda Pembangunan I yaitu “Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan”. Kebijakan pembangunan ekonomi yang jdih.kemenperin.go.id diarahkan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi akan dilakukan dengan melaksanakan peningkatan nilai tambah ekonomi. Kementerian Perindustrian juga turut berperan dalam pelaksanaan Agenda Pembangunan 3 yaitu “Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing”. Kebijakan pembangunan manusia yang terkait dengan sektor industri diarahkan pada peningkatan produktivitas dan daya saing angkatan kerja. Adapun arah kebijakan dalam rangka melaksanakan agenda pembangunan pada tahun 2020-2024 yang menjadi tugas Kementerian Perindustrian mencakup:
13. 1.Agenda 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan. Arah Kebijakan:
a.penguatan kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan koperasi yang dilaksanakan dengan strategi meliputi: 1) meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro kecil dan usaha menengah besar; 2) meningkatkan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha; 3) meningkatkan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi; 4) meningkatkan penciptaan peluang usaha dan startup; dan 5) meningkatkan nilai tambah usaha sosial.
b.peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi yang akan dilaksanakan dengan strategi meliputi: 1) meningkatkan industrialisasi berbasis pengolahan komoditas pertanian, kehutanan, perikanan, kemaritiman, dan nonagro yang terintegrasi hulu-hilir; 2) meningkatkan industrialisasi melalui pengembangan smelter dan kawasan industri terutama di luar Jawa; 3) meningkatkan daya saing destinasi dan industri pariwisata yang didukung penguatan rantai pasok dan ekosistem pariwisata; jdih.kemenperin.go.id 4) meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk dan usaha kreatif dan digital; 5) memperbaiki iklim usaha dan meningkatkan investasi, termasuk reformasi ketenagakerjaan; dan 6) mengembangkan industri halal.
c.peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan TKDN yang akan dilaksanakan dengan strategi meliputi: 1) meningkatkan diversifikasi, nilai tambah, dan daya saing produk ekspor dan jasa; 2) meningkatkan akses dan pendalaman pasar ekspor; 3) mengelola impor; 4) meningkatkan kandungan dan penggunaan produk dalam negeri termasuk melalui pengadaan pemerintah yang efektif; 5) meningkatkan partisipasi dalam jaringan produksi global; 6) meningkatkan citra dan diversifikasi pemasaran pariwisata, serta produk kreatif dan digital; dan 7) meningkatkan efektivitas Preferential Trade Agreement (PTA)/Free Trade Agreement (FTA)/Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dan diplomasi ekonomi.
d.penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi yang akan dilaksanakan dengan strategi meliputi: 1) meningkatkan pendalaman sektor keuangan; 2) mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital dan industri 4.0; 3) meningkatkan sistem logistik dan stabilitas harga; 4) meningkatkan penerapan praktik berkelanjutan pada industri pengolahan dan pariwisata; 5) reformasi fiskal; dan 6) meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi perkembangan ekonomi, terutama pangan dan pertanian, kemaritiman, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital. jdih.kemenperin.go.id
1. 2.Agenda 3: Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Arah Kebijakan: meningkatkan produktivitas dan daya saing melalui:
a.pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerjasama industri, mencakup: 1) peningkatan peran dan kerja sama industri/swasta dalam pendidikan dan pelatihan vokasi, meliputi pengembangan sistem insentif/regulasi untuk mendorong peran industri/swasta dalam pendidikan dan pelatihan vokasi; peningkatan peran daerah dalam koordinasi intensif dengan industri/swasta untuk pengembangan pendidikan dan pelatihan vokasi di wilayahnya; dan pemetaan kebutuhan keahlian termasuk penguatan informasi pasar kerja; 2) reformasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi, meliputi penguatan pembelajaran inovatif dengan penyelarasan program studi/bidang keahlian mendukung pengembangan sektor unggulan dan kebutuhan industri/swasta; penyelarasan kurikulum sesuai kebutuhan industri; penyelarasan pola pembelajaran; penguatan pembelajaran bahasa asing; penguatan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan vokasi sistem ganda (dual TVET system) yang menekankan pada penguasaan keterampilan berbasis praktik dan magang di industri; perluasan penerapan teaching factory/teaching industry berkualitas sebagai salah satu sistem pembelajaran standar industri; revitalisasi dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pembelajaran dan praktek kerja pendidikan dan pelatihan vokasi sesuai standar; peningkatan kerja sama pemanfaatan fasilitas praktik kerja di industri, termasuk unit produksi/teaching factory/teaching industry; pembangunan balai latihan kerja komunitas di lingkungan sekolah/lembaga keagamaan; peningkatan fasilitasi dan kualitas pemagangan; dan penyusunan strategi penempatan lulusan; jdih.kemenperin.go.id 3) peningkatan kualitas dan kompetensi pendidik/instruktur vokasi, terutama dengan peningkatan pelatihan pendidik/instruktur vokasi sesuai kompetensi; peningkatan keterlibatan instruktur/ praktisi dari industri untuk mengajar di satuan pendidikan dan pelatihan vokasi; dan peningkatan pemagangan guru/instruktur di industri; Peningkatan penilaian kualitas satuan pendidikan melalui akreditasi program studi dan satuan pendidikan vokasi; 4) penguatan sistem sertifikasi kompetensi vokasi, terutama dengan pengembangan standar kompetensi sesuai kebutuhan industri; penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas pelaksanaan sertifikasi profesi; dan sinkronisasi sistem sertifikasi yang ada di berbagai sektor; dan 5) peningkatan tata kelola pendidikan dan pelatihan vokasi, terutama dengan pengendalian ijin pendirian satuan pendidikan vokasi baru dan program studi yang tidak sesuai standar dan kebutuhan industri/pasar kerja; peningkatan penilaian kualitas satuan pendidikan melalui akreditasi program studi dan satuan pendidikan vokasi; pengaturan untuk fleksibilitas pengelolaan keuangan pada unit produksi/teaching factory/teaching industry; pengembangan skema pendanaan peningkatan keahlian; pembentukan Komite Vokasi yang mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan vokasi; dan peningkatan akses ke pelatihan vokasi melalui penerapan Kartu Pra-Kerja.
b.penguatan pendidikan tinggi berkualitas, mencakup: 1) pengembangan perguruan tinggi sebagai produsen iptek- inovasi dan pusat keunggulan (center of excellence) yang mencakup penguatan fokus bidang ilmu sesuai potensi daerah setempat dan peningkatan kerja sama konsorsium riset antarperguruan tinggi maupun antarperguruan tinggi dan lembaga penelitian di dalam dan luar negeri; jdih.kemenperin.go.id 2) pengembangan kerja sama perguruan tinggi dengan industri dan pemerintah dengan menyediakan insentif bagi perguruan tinggi dan industri yang mengembangkan kerja sama litbang strategis dan memfasilitasi mobilitas peneliti antarperguruan tinggi dengan pihak industri; 3) peningkatan kualitas dan pemanfaatan penelitian dengan meningkatkan interaksi perguruan tinggi dan industri; 4) peningkatan kualitas lulusan perguruan tinggi melalui pengembangan program studi yang adaptif dan desain kurikulum pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan industri dan pembangunan daerah, perluasan sertifikasi, program untuk percepatan masa tunggu bekerja, dan pelatihan kewirausahaan untuk mendorong tumbuhnya wirausahawan muda; 5) pengembangan dana abadi (endowment fund) di perguruan tinggi yang bersumber dari dana masyarakat, termasuk sektor swasta dan filantropi untuk pengembangan pendidikan dan pembelajaran di perguruan tinggi; 6) perwujudan diferensiasi misi dengan mendorong fokus perguruan tinggi dalam mengemban tridharma perguruan tinggi, yakni sebagai research university, teaching university, atau vocational university; dan 7) penguatan pembinaan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan tinggi. B. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Perindustrian Pembangunan ekonomi dalam lima tahun ke depan diarahkan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi yang ditunjukkan oleh kemampuan dalam pengelolaan dan penggunaan sumber daya ekonomi, dalam memproduksi barang dan jasa bernilai tambah tinggi untuk memenuhi pasar dalam negeri dan ekspor. Hasilnya diharapkan mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkualitas, ditunjukkan dengan keberlanjutan daya dukung sumber daya ekonomi bagi peningkatan kesejahteraan secara adil dan merata. jdih.kemenperin.go.id Pembangunan ekonomi akan dilaksanakan melalui dua pendekatan, yaitu:
1. 1.pengelolaan sumber daya ekonomi; dan
2. 2.peningkatan nilai tambah ekonomi. Kedua pendekatan ini menjadi landasan bagi sinergi dan keterpaduan kebijakan lintas sektor yang mencakup beberapa sektor, khususnya sektor industri pengolahan nonmigas. Pelaksanaan kedua fokus tersebut didukung dengan perbaikan data untuk menjadi rujukan pemantauan dan evaluasi capaian pembangunan, serta perbaikan kualitas kebijakan. Sektor industri pengolahan nonmigas memberikan kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan menjadi sektor unggulan nasional. Penjabarannya dilaksanakan Kementerian Perindustrian dengan pendekatan fungsi/bisnis proses mulai dari hulu sampai hilir. Tugas dan fungsi Kementerian Perindustrian telah dimandatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian. Pengembangan industri nasional tahun 2020-2024 diarahkan kepada pembangunan 10 industri prioritas sebagai berikut:
3. 1.industri pangan (makanan dan minuman);
4. 2.industri farmasi, kosmetik, dan alat kesehatan;
5. 3.industri tekstil, kulit, alas kaki, dan aneka;
6. 4.industri alat transportasi;
7. 5.industri elektronika dan telematika/ICT;
8. 6.industri pembangkit energi;
9. 7.industri barang modal, komponen, bahan penolong dan jasa industri;
10. 8.industri hulu agro;
11. 9.industri logam dasar dan bahan galian bukan logam; dan
12. 10.industri kimia dasar berbasis migas dan batubara. Berdasarkan 10 industri prioritas tersebut diatas, pada implementasi Making Indonesia 4.0 lebih di fokuskan pada 5 sektor industri, yaitu:
13. 1.industri makanan dan minuman;
14. 2.industri tekstil dan busana;
15. 3.industri otomotif;
16. 4.industri kimia; dan
17. 5.industri elektronika. jdih.kemenperin.go.id Arah kebijakan Kementerian Perindustrian tahun 2020-2024 disusun berdasarkan visi dan dijabarkan ke dalam 6 (enam) misi pembangunan industri, melalui 6 (enam) kebijakan pembangunan sektor industri, yaitu:
18. 1.kebijakan pengembangan sumber daya industri;
19. 2.kebijakan pengembangan sarana dan prasarana industri;
20. 3.kebijakan pemberdayaan industri;
21. 4.kebijakan pengembangan perwilayahan industri;
22. 5.kebijakan fasilitas fiskal dan nonfiskal; dan
23. 6.kebijakan reformasi birokrasi. Untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut di atas, strategi dan langkah operasional yang akan ditempuh adalah:
24. 1.Kebijakan pengembangan sumber daya industri Kebijakan pengembangan sumber daya industri dilaksanakan melalui:
a.Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dengan sasaran meningkatkan tenaga kerja industri yang kompeten.
b.Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan 3 (tiga) sasaran yaitu:

(1)meningkatnya daya saing dan kemandirian industri pengolahan nonmigas;
(2)penguatan implementasi making Indonesia 4.0; dan
(3)meningkatnya kemampuan industri dalam negeri. Kebijakan pengembangan sumber daya industri diterjemahkan melalui 5 (lima) kebijakan, yaitu:
1. a.Pembangunan sumber daya manusia industri. Untuk meningkatkan kompetensi teknis, pembangunan tenaga kerja industri dilaksanakan melalui 6 program pengembangan vokasi industri yakni:
(1)pendidikan vokasi berbasis kompetensi menuju dual system;
(2)pembangunan politeknik/akademi komunitas di kawasan industri dan revitalisasi politeknik;
(3)pengembangan SMK berbasis kompetensi yang link and match dengan industri;
(4)pelatihan industri berbasis kompetensi; dan
(5)pembangunan infrastruktur kompetensi dan sertifikat kompetensi tenaga kerja industri; dan
(6)pengembangan SDM menuju Making Indonesia 4.0. jdih.kemenperin.go.id Kompetensi SDM industri juga perlu ditingkatkan dan disesuaikan dalam rangka menghadapi tantangan era Making Indonesia 4.0. Dalam rangka pembangunan kompetensi Making Indonesia 4.0 dilakukan program – program sebagai berikut:
(1)pengembangan online learning;
(2)redesain kurikulum dan pengembangan program studi mengacu Making Indonesia 4.0;
(3)pengembangan riset Making Indonesia 4.0 pada politeknik;
(4)program S2 double degree dengan konsentrasi Making Indonesia 4.0;
(5)pelatihan SDM bidang industri 4.0;
(6)pengembangan politeknik mendukung Making Indonesia 4.0; dan
(7)pusat inovasi & lembaga riset industri 4.0.
1. b.Pemanfaatan sumber daya alam. Kebijakan pemanfaatan, penyediaan, dan penyaluran sumber daya alam tahun 2020-2024 diarahkan pada:
(1)perbaikan aliran material sektor manufaktur khususnya bagi 5 (lima) sektor prioritas dalam Making Indonesia 4.0 yang merupakan kebutuhan bahan baku masa depan dan kebutuhan industri hulu yang sebagian besar diimpor;
(2)pemenuhan kebutuhan energi bagi industri; dan
(3)pemenuhan kebutuhan air baku khususnya di KI. Pemanfaatan sumber daya alam juga dilaksanakan dalam rangka peningkatan daya saing ekspor dan partisipasi dalam rantai pasok global yang dilakukan dengan cara:
(1)penyederhanaan regulasi dan prosedur ekspor dan impor;
(2)meningkatkan diversifikasi, kompleksitas, dan nilai tambah produk ekspor;
(3)meningkatkan penetrasi ekspor ke pasar tradisional dan pasar nontradisional;
(4)mempercepat proses negosiasi dan review free trade agreement (FTA);
(5)memfasilitasi pelaku ekspor dan usaha yang berpotensi menjadi eksportir; jdih.kemenperin.go.id
(6)meningkatkan investasi industri yang berbasis hilirisasi SDA, berteknologi tinggi dan berorientasi ekspor; dan
(7)memperluas program kemitraan antara industri besar dan IKM.
1. c.Pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri tahun 2020-2024 dilakukan melalui:
(1)pemanfaatan inovasi teknologi industri untuk melalui inkubasi, konsultansi, rintisan teknologi dan pembentukan ekosistem inovasi Making Indonesia 4.0 dalam rangka pengembangan produk teknologi, meningkatkan kehandalan sistem/proses produksi, efisiensi proses, mempercepat time- to-market, mass-customization, serta menghasilkan smart products;
(2)peningkatan mutu produk/proses dan diversifikasi produk/proses melalui pemanfaatan teknologi litbangyasa industri yang dapat diperoleh melalui hasil kegiatan penelitian dan pengembangan serta perekayasaan teknologi industri;
(3)adaptasi kemajuan teknologi industri 4.0 terhadap pelaksanaan penelitian dan pengembangan industri berbasis teknologi industri 4.0 serta peningkatan kemampuan peralatan litbang sesuai dengan spesifikasi teknologi industri 4.0;
(4)implementasi hasil litbangyasa industri untuk IKM dalam rangka meningkatkan produktivitas, efisensi, dan standardisasi produk dan proses produksi, mencapai kesesuaian terhadap permintaan Original Equipment Manufacturing (OEM), serta meningkatkan kualitas agar dapat diterima pasar ekspor;
(5)kerangka regulasi yang mendukung kemandirian dan kinerja inovasi teknologi industri antara lain: melalui audit teknologi industri dan infrastruktur penunjang audit teknologi, penjaminan risiko, pengadaan teknologi industri melalui proyek putar kunci dan mendorong pemanfaatan fasilitas jdih.kemenperin.go.id insentif bagi perusahaan yang melakukan Research and Development (R&D);
(6)riset prioritas dengan memperhatikan tingkat kesiapterapan teknologi dan manufaktur;
(7)komersialisasi hasil litbang teknologi industri dan perlindungan terhadap pemanfaatan hasil inovasi teknologi.
1. d.Pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi. Pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi dilakukan melalui:
(1)penyediaan ruang dan wilayah untuk masyarakat dalam berkreativitas dan berinovasi seperti pusat inovasi, inkubator bisnis dan pusat pelatihan;
(2)pengembangan sentra industri kreatif;
(3)pelatihan, bimbingan, atau konsultansi teknologi dan desain bagi IKM serta rintisan usaha berbasis teknologi;
(4)konsultasi, bimbingan, advokasi, dan fasilitasi perlindungan HKI khususnya bagi IKM serta rintisan usaha berbasis teknologi; dan
(5)fasilitasi promosi dan pemasaran industri kreatif didalam dan luar negeri.
1. e.Penyediaan sumber pembiayaan. Dalam hal ini diharapkan pemerintah semakin meningkatkan peran untuk memfasilitasi kerjasama pembiayaan antara pelaku usaha industri dengan dunia perbankan nasional melalui regulasi teknis dan program pembiayaan dengan skema-skema pembiayaan khusus. Beberapa program pembiayaan yang telah diinisiasi pemerintah, antara lain:
(1)Penugasan Khusus Ekspor (PKE) melalui Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dengan bentuk pembiayaan berupa kredit modal kerja dan buyers credit;
(2)Pembiayaan dan kemudahan pembiayaan untuk restrukturisasi permesinan/peralatan industri dalam rangka peningkatan daya saing; jdih.kemenperin.go.id
(3)Kredit Usaha Rakyat Berorientasi Ekspor (KURBE) dengan bentuk pembiayaan berupa kredit modal kerja dan pinjaman operasional usaha bagi IKM berorientasi ekspor;
(4)Kredit modal kerja dengan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi IKM dengan bentuk pembiayaan berupa subsidi bunga pinjaman dari pemerintah melalui berupa kredit usaha bagi IKM;
(5)Dana usaha bergulir melalui Lembaga Pembiayaan Dana Bergulir (LPDB) dengan bentuk pembiayaan berupa kredit investasi dan kredit modal kerja bagi koperasi dan IKM; dan
(6)Kredit usaha melalui financial technology (Fintech) yang memberikan akses pembiayaan secara cepat dengan prosedur kolateral pembiayaan permodalan yang lebih sederhana bagi IKM.

2.Kebijakan pengembangan sarana dan prasarana industri Kebijakan pengembangan sarana dan prasarana industri dilaksanakan melalui 3 (tiga) program yaitu:

a.Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dengan 2 (dua) sasaran yaitu:

(1)meningkatkan lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi industri; dan
(2)meningkatkan infrastruktur kompetensi industri.
1. b.Program Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian dengan sasaran terwujudnya sistem informasi industri yang andal dan efektivitas publikasi kinerja industri.
2. c.Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan 2 (dua) sasaran yaitu:
(1)meningkatnya daya saing dan kemandirian industri pengolahan nonmigas; dan
(2)meningkatnya kemampuan industri dalam negeri. Kebijakan pengembangan sarana dan prasarana industri diterjemahkan melalui 3 (tiga) kebijakan, yaitu:
1. a.Pengembangan standardisasi industri. Kebijakan pemerintah dalam pengembangan standardisasi industri dilakukan melalui: jdih.kemenperin.go.id
(1)pengembangan standardisasi industri;
(2)pembinaan terhadap perusahaan industri yang menerapkan pemberlakuan standardisasi industri;
(3)penguatan infrastruktur lembaga penilaian kesesuaian (LPK);
(4)peningkatan harmonisasi standar dan regulasi teknis serta penilaian kesesuaian di taraf internasional; dan
(5)peningkatan pengawasan dan penegakan hukum standardisasi industri.
1. b.Pengembangan infrastruktur industri. Infrastruktur industri yang diperlukan oleh industri antara lain meliputi lahan, energi (listrik, gas), air baku, jaringan logistik, jaringan transportasi dan jaringan telekomunikasi. Selain ketersediaan lahan yang clean and clear, kecukupan pasokan energi dan air baku yang dilengkapi dengan jaringan/instalasinya, serta akses transportasi, logistik dan telekomunikasi, perlu diperhatikan juga penetapan harga yang kompetitif. Penyediaan kebutuhan infrastruktur untuk industri meliputi:
(1)penyediaan lahan industri yang siap digunakan;
(2)pembangunan pembangkit listrik, instalasi pengolahan air baku;
(3)pembangunan dan pengembangan jaringan dan transmisi energi (listrik dan gas) yang mendukung industri;
(4)pembangunan dan pengembangan jaringan dan instalasi air baku yang mendukung industri;
(5)pengembangan sumber energi yang terbarukan;
(6)diversifikasi dan konservasi energi;
(7)pengembangan industri pendukung pembangkit energi;
(8)pembangunan jalan tol, pelabuhan, dan jaringan kereta api;
(9)penyediaan moda transportasi yang efisien; dan
(10)pengembangan cakupan pelayanan dan kapasitas jaringan telekomunikasi.
1. c.Pengembangan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS). Penyelenggaraan SIINAS meliputi:
(1)pembangunan dan pengembangan sistem informasi;
(2)pengelolaan sistem informasi; jdih.kemenperin.go.id
(3)pengadaan data dan penyediaan informasi;
(4)penyebarluasan data dan informasi; dan
(5)pembinaan dan pengawasan sistem informasi. Implementasi SIINas tahun 2020-2024 akan difokuskan pada beberapa aktivitas utama yaitu: (a) pengumpulan data industri dan data kawasan industri secara online, pengadaan data peluang dan perkembangan peluang pasar, dan data perkembangan teknologi industri; (b) pengembangan sistem informasi dan integrasi proses bisnis yang terkait dengan pemberian fasilitas fiskal dan nonfiskal, serta layanan publik Kementerian Perindustrian ke dalam SIINas; (c) publikasi informasi industri; (d) pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan industri, perusahaan kawasan industri, dan pemerintah daerah.

3.Kebijakan pemberdayaan industri. Kebijakan pemberdayaan industri dilaksanakan melalui 3 (tiga) program yaitu:

a.Program nilai tambah dan daya saing industri dengan 4 (empat) sasaran yaitu:

(1)meningkatnya daya saing dan kemandirian industri pengolahan nonmigas;
(2)meningkatnya kemampuan industri dalam negeri;
(3)meningkatnya penguasaan pasar industri; dan
(4)penguatan kewirausahaan dan industri kecil dan menengah (IKM).
1. b.Program Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian dengan sasaran meningkatnya penggunaan produk dalam negeri.
2. c.Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan 2 (dua) sasaran yaitu:
(1)meningkatnya daya saing dan kemandirian industri pengolahan nonmigas; dan
(2)meningkatnya kemampuan industri dalam negeri. jdih.kemenperin.go.id Kebijakan pemberdayaan industri diterjemahkan melalui 5 (lima) kebijakan, yaitu:
1. a.Pengembangan industri kecil dan menengah. Selain penguatan kelembagaan dan fasilitasi yang telah dilaksanakan, program pengembangan IKM pada dalam rangka menghadapi era Making Indonesia 4.0 difokuskan pada dua aspek utama:
(1)peningkatan kompetensi internal IKM melalui penerapan e- business dalam rangka efisiensi proses bisnis, standardisasi produk dan sertifikasi kompetensi keahlian, konsultansi bisnis dan pengembangan produk, digitalisasi IKM (aspek internal).
(2)pembangunan ekosistem bisnis IKM yang kondusif dan mendukung pemberdayaan melalui layanan pengembangan usaha yang komprehensif (aspek eksternal).
1. b.Pengembangan industri hijau. Kebijakan pemerintah dalam pengembangan industri hijau dilakukan melalui:
(1)pengembangan standar industri hijau;
(2)penguatan infrastruktur industri hijau;
(3)fasilitasi insentif fiskal dan nonfiskal industri hijau;
(4)peningkatan kompetensi sumber daya manusia industri hijau;
(5)peningkatan efisiensi sumber daya industri (bahan baku, energi, dan air) dan pengendalian dampak lingkungan kegiatan industri; dan
(6)promosi peningkatan daya saing industri melalui penerapan industri hijau.
1. c.Pengembangan industri strategis. Pengembangan industri strategis tidak dapat sepenuhnya mengharapkan peran swasta, sehingga memerlukan keterlibatan dan penguasaan Pemerintah untuk mempercepat pembangunan industri strategis. Penguasaan pemerintah dalam pembangunan industri strategis dilakukan melalui pengaturan kepemilikan, penetapan kebijakan, pengaturan perizinan, pengaturan produksi, distribusi, dan harga, serta pengawasan.
2. d.Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). jdih.kemenperin.go.id Program P3DN dilaksanakan menggunakan dua pendekatan yakni melalui kampanye penggunaan produk dalam negeri serta melalui optimalisasi pengadaan barang dan jasa Pemerintah. Dari dua pendekatan tersebut, porsi alokasi sumberdaya lebih dititikberatkan pada strategi kedua mengingat adanya potensi nilai belanja barang dan modal Pemerintah yang cukup besar aspek efektivitas dalam implementasinya, kemampuan Pemerintah untuk melakukan kontrol, serta cakupan jenis produk dan rentang waktu pelaksanaan. Secara teknis, strategi kedua tersebut dilaksanakan melalui penetapan serta pembaharuan berbagai regulasi yang terkait.
3. e.Kerjasama internasional di bidang industri. Kerjasama internasional bidang industri dilakukan pemerintah melalui fasilitasi akses kolaborasi pada jaringan rantai pasok global bagi industri nasional yang telah memiliki kemampuan, serta pembinaan lebih luas untuk meningkatkan kolaborasi internasional tersebut. Aspek standarisasi yang berlaku global menjadi landasan penting dalam kolaborasi internasional.
  1. 4.Kebijakan pengembangan perwilayahan industri Kebijakan pengembangan perwilayahan industri dilaksanakan melalui program nilai tambah dan daya saing industri dengan sasaran meningkatnya persebaran industri. Kebijakan pengembangan perwilayahan industri bertujuan untuk membangun pusat-pusat industri baru dalam rangka penyebaran dan pemerataan pembangunan industri melalui:
4. a.Pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI). Keseluruhan WPPI yang berjumlah 22 telah memiliki master plan serta telah dikaji kebutuhan infrastrukturnya. Pengembangan WPPI belum didukung oleh perangkat regulasi sehingga pengembangan WPPI belum berjalan optimal. Guna untuk mengoptimalkan peran dan fungsi WPPI, program pengembangan WPPI diarahkan pada:
(1)penyusunan pedoman pengembangan WPPI;
(2)diseminasi kebijakan dan program WPPI ke K/L terkait dan pemerintah daerah;
(3)reviu 22 WPPI; jdih.kemenperin.go.id
(4)redesain zona industri berbasis WPPI;
(5)pembangunan infrastruktur untuk mendukung WPPI; dan
(6)kerjasama teknis dan penguatan konektivitas antar WPPI.
1. b.Kawasan Peruntukan Industri (KPI). Penetapan KPI merupakan inisiatif kabupaten/kota dan dicantumkan dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW). Penetapan KPI dalam RTRW akan menjadi jaminan bagi investasi industri di daerah. Program pengembangan KPI diarahkan pada:
(1)koordinasi penetapan KPI di dalam RTRW;
(2)reviu Pengembangan KPI;
(3)penjaminan pemanfaatan KPI; dan
(4)pemenuhan infrastruktur yang mendukung KPI.
1. c.Kawasan Industri (KI). Dalam proses pembangunannya KI menemui beberapa hambatan dari aspek lahan (tata ruang, status, legalitas, sertifikasi, pembebasan), badan pengelola, pembiayaan, pemenuhan infrastruktur (energi, air baku baik untuk pasokan maupun jaringan) dan tenant. Kendala yang dihadapi oleh KI yang telah terbangun saat ini antara lain pada status lahan ketika perluasan, ketersediaan infrastruktur pendukung dan okupansi lahan. Selain beberapa kendala yang dihadapi, terdapat potensi pengembangan KI tematik di masa depan antara lain: KI Halal, KI khusus IKM, serta KI Hortikultura. Berdasarkan isu-isu strategis diatas, program pembangunan Kawasan Industri adalah sebagai berikut:
(1)penyusunan regulasi dan kebijakan terkait KI;
(2)penataan KI;
(3)pembangunan infrastruktur dasar KI; dan
(4)pembangunan KI tematik.
1. d.Pembangunan atau revitalisasi sentra IKM. Pembangunan sentra IKM merupakan salah satu upaya untuk percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia. Pengembangan sentra IKM difokuskan pada:
(1)penyusunan pola pengembangan sentra IKM; jdih.kemenperin.go.id
(2)pengembangan skema kemitraan antara sentra IKM dan industri besar sebagai jaminan captive market terhadap produk-produk sentra; dan
(3)penyebaran pembangunan sentra ke luar Pulau Jawa.

5.Kebijakan fasilitas fiskal dan nonfiskal Kebijakan fasilitas fiskal dan nonfiskal dilaksanakan melalui program nilai tambah dan daya saing industri dengan 3 (tiga) sasaran, yaitu:

a.meningkatnya daya saing dan kemandirian industri pengolahan nonmigas;
b.meningkatnya kemampuan industri dalam negeri; dan
c.meningkatnya penguasaan pasar industri. Kebijakan fasilitas fiskal dan nonfiskal diarahkan pada sasaran utama mempercepat pembangunan industri, melalui tiga fokus kegiatan utama, yaitu:
a.upaya mengakselerasi pertumbuhan sektor industri melalui pemberian fasilitas fiskal dan nonfiskal bagi perusahaan industri existing dalam meningkatkan daya saing dan produktivitas (peningkatan kinerja ekspor dan kemampuan subtitusi impor, penyiapan SDM Industri yang kompeten);
b.upaya penguatan struktur industri nasional melalui pemberian fasilitas fiskal dan nonfiskal bagi investasi baru sektor industri (khususnya industri pioner) atau perusahaan industri existing yang melakukan perluasan komoditi baru; dan
c.upaya mendorong industri melakukan inovasi, invensi, dan penguasaan teknologi baru.
1. 6.Kebijakan Reformasi Birokrasi (RB) Kebijakan reformasi birokrasi dilaksanakan melalui Program Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian dengan 3 (tiga) sasaran yaitu:
a.Terwujudnya Tata Kelola Kementerian yang Efektif dan Efisien;
b.Terwujudnya Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian; dan
c.Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. jdih.kemenperin.go.id RB merupakan upaya berkelanjutan yang setiap tahapannya memberikan perubahan atau perbaikan birokrasi ke arah yang lebih baik. RB berkaitan dengan penataan ulang proses birokrasi dari tingkat (level) tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru (innovation breakthrough) dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berfikir di luar kebiasaan/rutinitas yang ada (out of the box thinking), perubahan paradigma (a new paradigm shift), dan dengan upaya luar biasa (business not as usual). Pelaksanaan RB tahun 2020 – 2024 merupakan pelaksanaan RB Kementerian Perindustrian gelombang IV dengan sasaran sebagai berikut:
a.terwujudnya birokrasi Kementerian Perindustrian yang bersih dan bebas KKN.
b.meningkatnya kualitas pelayanan publik Kementerian Perindustrian kepada masyarakat.
c.meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja Kementerian Perindustrian. Untuk mewujudkan sasaran RB tersebut di atas, Kementerian Perindustrian akan melakukan perubahan-perubahan secara bertahap dan berkesinambungan, antara lain dengan mengubah sistem kerja yang konvensional menjadi sistem kerja yang berbasis IT (online, real time, and integrated) dan paperless sehingga dapat dicapai efisiensi/optimalisasi penggunaan anggaran, meningkatnya kualitas pelayanan publik, meningkatnya akuntabilitas, kinerja organisasi, dan mencegah praktik-praktik KKN dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perindustrian. Perubahan lain yang diharapkan adalah perubahan pola pikir aparat yang semula berorientasi ’ingin dilayani’ menjadi ’pelayan publik’ dan perubahan budaya kerja. Dengan didukung perbaikan sistem, secara bertahap akan dapat dicapai kondisi birokrasi yang diinginkan yaitu yang dapat mewujudkan tata pemerintahan yang baik dengan birokrasi pemerintah yang profesional, berintegritas tinggi, menjadi pelayan masyarakat dan abdi negara sehingga dapat memberikan kontribusi pada capaian kinerja Kementerian Perindustrian dan akan memiliki dampak nyata bagi sektor industri. jdih.kemenperin.go.id Dalam pelaksanaan program RB Kementerian Perindustrian, Kementerian Perindustrian telah menetapkan 8 (delapan) area perubahan sebagai berikut:
a.Manajemen Perubahan;
b.Penataan Peraturan Perundang-Undangan;
c.Penataan dan Penguatan Organisasi;
d.Penataan Tata Laksana;
e.Penataan Sistem Manajemen SDM;
f.Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
g.Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; dan
h.Penguatan Pengawasan. C. Kerangka Regulasi Dalam rangka melaksanakan arah kebijakan dan strategi pembangunan tahun 2020-2024, diperlukan kerangka regulasi yang merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, dan mendorong dalam rangka mencapai tujuan berbangsa dan bernegara. Dalam Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2020- 2024, kerangka regulasi akan disiapkan mengacu pada program legislasi nasional meliputi:
1. 1.Rancangan Undang-Undang (RUU), yakni:
a.RUU tentang Bahan Kimia.
1. 2.Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), yakni:
a.RPP tentang Perizinan dan Pelaporan Bahan Kimia Daftar dan Bahan Kimia Organik Diskret Nondaftar;
b.RPP tentang Tindakan Pengamanan dan Penyelamatan Industri;
c.RPP tentang Revisi PP Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015 – 2035;
d.RPP tentang Industri Maritim;
e.Revisi PP Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri; dan
f.RPP tentang Perwilayahan Industri. jdih.kemenperin.go.id
1. 3.Rancangan Peraturan Presiden (R. Perpres), yakni:
a.Rperpres tentang Pengadaan Teknologi Industri Melalui Proyek Putar Kunci;
b.RPerpres tentang Kebijakan Industri Nasional Tahun 2020 – 2024; dan
c.Rperpres tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komite Industri Nasional. Kerangka regulasi tersebut diatas merupakan produk-produk hukum yang dibutuhkan dalam menunjang pencapaian sasaran strategis, indikator, serta target yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024. Pada periode 5 (lima) tahun ke depan, Kementerian Perindustrian mentargetkan untuk dapat menyusun 1 (satu) undang-undang, 6 (enam) peraturan pemerintah, dan 3 (tiga) peraturan presiden, sehingga total terdapat 10 produk hukum yang harus diselesaikan oleh Kementerian Perindustrian pada tahun 2020-2024. Jangka waktu penyelesaiannya beragam, yaitu: 4 (empat) peraturan pada tahun 2020, 2 (dua) peraturan pada tahun 2021, 2 (dua) peraturan pada tahun 2022, 1 (satu) peraturan pada tahun 2023, dan 1 (satu) peraturan pada tahun
1. 2024.Secara lebih jelas dapat di lihat pada tabel 3.1. jdih.kemenperin.go.id Tabel 3.1 Matrik Kerangka Regulasi Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024 D. Kerangka Kelembagaan Kerangka kelembagaan Kementerian Perindustrian (struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara) digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi, indikator dan target yang diamanatkan kepada Kementerian Perindustrian melalui Undang- undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian, dilanjutkan dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian yang selanjutnya di tindaklanjuti melalui Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, dimana di dalamnya telah ditetapkan kebutuhan unit eselon I dan eselon II dan satker daerah di lingkungan Kementerian Perindustrian. Secara lengkap nomenklatur eselon I dan tugas dapat di lihat pada tabel 3.2 dan gambar 3.1. No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung jawab Unit Terkait Target Penyelesaian 1 Penyusunan RUU tentang Bahan Kimia Sinergi Kebijakan antar K/L terkait peredaran bahan kimia di dalam negeri Ditjen IKFT Dit. IKHu 2024 2 RPP tentang Perizinan dan Pelaporan Bahan Kimia Daftar dan Bahan Kimia Organik Diskret Nondaftar Mengatur Izin Produksi, Penyimpanan, Transportasi, penanganan, ekspor impor bahan kimia daftar Ditjen IKFT Dit. IKHu 2020 3 RPP tentang Tindakan Pengamanan dan Penyelamatan Industri Amanat UU Nor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Pasal 99 Ditjen KPAII Dit. KIUI 2021 4 RPP tentang Revisi PP Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015 – 2035 Amanat UU Nor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Setjen Biro Perencanaan 2020 5 RPP tentang Industri Maritim Amanat Pasal 27 ayat (5) Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan Ditjen ILMATE Direktorat IMATAP 2022 6 RPP tentang Revisi PP 142 tahun 2015 tentang Kawasan Industri Amanat PP 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Ditjen KPAII Dit. PI 2021 7 RPP tentang Perwilayahan Industri Amanat UU No 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian pasal 14 ayat 4 Ditjen KPAII Dit. PI 2022 8 RPerpres tentang Pengadaan Teknologi Industri Melalui Proyek Putar Kunci Amanat UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Pasal 39 Ayat (3) BPPI Pusat Litbang IKFTLMATE 2023 9 RPerpres tentang Kebijakan Nasional Tahun 2020 – 2024 Amanat PP Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015 – 2035 Setjen Biro Perencanaan 2020 10 RPerpres tentang Peta Jalan Implementasi Revolusi Industri Keempat (Making Indonesia 4.0) Tahun 2019-2030 Amanat UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Pasal 112 Ayat (4) Setjen Biro Perencanaan 2020 jdih.kemenperin.go.id Tabel 3.2 Nomenklatur unit kerja eselon & tugas di lingkungan Kementerian Perindustrian tahun 2020 - 2024 No Nomenklatur Unit Kerja Eselon I Tugas 1 Direktorat Jenderal Industri Agro Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada industri hasil hutan dan perkebunan, industri makanan, hasil laut dan perikanan, dan industri minuman dan tembakau. 2 Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada industri kimia hulu, industri kimia hilir, industri farmasi, industri semen, industri keramik, dan industri pengolahan bahan galian nonlogam serta industri tekstil, industri kulit, dan industri alas kaki. 3 Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada industri logam, industri mesin, industri alat transportasi dan maritim, serta industri elektronika dan telematika. 4 Direktorat Jenderal lndustri Kecil, Menengah, dan Aneka Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri, termasuk pembangunan dan pemberdayaan, jdih.kemenperin.go.id No Nomenklatur Unit Kerja Eselon I Tugas penumbuhan wirausaha, penguatan kapasitas kelembagaan, pemberian fasilitas pada industri kecil, industri menengah, dan industri aneka. 5 Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan,dan Akses Industri Internasional Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan industri, iklim usaha, fasilitas industri, percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri, serta pengembangan akses industri internasional. 6 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri Menyelenggarakan pembangunan sumber daya manusia industri. 7 Badan Penelitian dan Pengembangan Industri Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang perindustrian. 8 Sekretariat Jenderal Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Perindustrian. 9 Inspektorat Jenderal Menyelenggarakan pengawasan internal di lingkungan Kementerian Perindustrian. 10 Staf Ahli Menteri Memberikan rekomendasi strategis terhadap isu-isu kepada Menteri terkait dengan bidang:
a.Pendalaman, penguatan, dan penyebaran industri.;
b.Iklim usaha dan investasi; dan
c.Komunikasi. jdih.kemenperin.go.id Gambar 3.1 Struktur Organisasi Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024 Penataan kelembagaan Kementerian Perindustrian selanjutnya akan diikuti dengan penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan. Disamping itu, akan diikuti penataan kelembagaan unit pelaksana teknis di daerah serta penguatan kapasitas SDM terutama terkait dengan pengembangan jabatan fungsional tertentu. jdih.kemenperin.go.id
1. 1.Indikator Kinerja Sasaran Strategis Untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan untuk tahun 2020-2024, Kementerian Perindustrian akan melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan arah kebijakan dan strategi Kementerian Perindustrian yang telah dijabarkan pada bab III serta struktur organisasi Kementerian Perindustrian. Sasaran strategis yang telah ditetapkan merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata dan mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (outcome/impact) dari satu atau beberapa program. Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kementerian Perindustrian adalah sebagai berikut: Tabel 4.1 Sasaran Strategis Kementerian Perindustrian 2020-2024 Tujuan 1 Pertumbuhan PDB industri pengolahan nonmigas Persen 5,3 5,8 6,8 7,8 8,4 2 Kontribusi industri pengolahan nonmigas terhadap PDB Persen 17,8 18.0 18,3 18,6 18,9 3 Tenaga kerja di sektor industri nonmigas Juta Orang 19,2 19,9 20,6 21,5 22,5 4 Nilai ekspor produk industri pengolahan nonmigas US$ Miliar 133,1 141,6 151,9 164,9 181,6 SS1 1 Persentase tenaga kerja di sektor industri terhadap total pekerja Persen 15 15,2 15,4 15,5 15,7 2 Produktivitas tenaga kerja sektor industri nonmigas Rp Juta /orang/tahu n 111,8 113,8 116,7 120,3 124,7 3 Produktivitas sektor industri pengolahan nonmigas Nilai 1,99 2,03 2,06 2,11 2,15 4 Nilai investasi sektor industri pengolahan nonmigas Rp. Triliun 256,3 326,7 425,3 566,2 769,1 5 Persentase hasil riset 5(lima) tahun terakhir yang telah dimanfaatkan oleh industri Persen 15 17 20 25 30 6 Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah Persen 75 79 82 85 88 7 Lulusan pelatihan vokasi industri berbasis kompetensi Orang 36.000 74.000 110.000 137.000 157.000 (kumulatif) SS2 1 Perusahaan dengan nilai Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0) > 3.0 Perusahaan 30 36 44 52 60 2 Kontribusi ekspor produk industri berteknologi tinggi Persen 13 13,15 13,30 13,50 13,70 3 Tumbuhnya IKM startup berbasis teknologi IKM 20 60 100 160 260 (kumulatif) 4 Sumber Daya Manusia Industri 4.0 yang kompeten Orang 500 500 500 500 500 SS3 1 Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) (rerata tertimbang) Persen 49,0 49,9 50,9 52,0 53,0 2 Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah Persen 46,63 48,02 49,47 50,95 52,48 3 Produk tersertifikasi TKDN > 25% yang masih berlaku Produk 6.200 6.630 7.130 7.640 8.400 (kumulatif) 4 Persentase SNI bidang industri yang diterapkan Persen 5 7 10 15 20 KEM ENTERIAN PERINDUSTRIAN M eningkatnya Peran Industri dalam Perekonomian Nasional M eningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas Penguatan Implementasi M aking Indonesia 4.0 M eningkatnya Kemampuan Industri Dalam Negeri 2023 2024 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK Satuan Target 2020 2021 2022 jdih.kemenperin.go.id SS4 1 Pertumbuhan ekspor industri pengolahan nonmigas Persen 5,3 6,4 7,3 8,6 10,1 2 Kontribusi ekspor produk industri pengolahan nonmigas terhadap Persen 74,3 74,9 75,5 76 76,5 3 Rasio impor bahan baku sektor industri terhadap PDB sektor industri nonmigas Persen 37,80 37,30 37,10 37,00 36,80 4 Penambahan jenis produk industri pengolahan nonmigas yang di ekspor Persen 27 28 29 30 32 SS5 1 Proporsi nilai tambah IKM terhadap total nilai tambah industri pengolahan nonmigas Persen 18,60 18,80 19,20 19,60 20 2 Wirausaha industri kecil yang tumbuh WUB 4000 8000 12000 16000 20.000 (kumulatif) 3 IKM yang melakukan kemitraan dengan industri besar sedang dan sektor ekonomi lainnya IKM 50 120 190 265 340 (kumulatif) 4 Proporsi nilai penyaluran pinjaman perbankan kepada IKM Persen 2,40 2,75 3,35 4,05 5 SS6 1 KI prioritas di luar Jawa yang beroperasi dan meningkatkan investasi KI 11 13 15 16 17 (kumulatif) 2 KI yang dikembangkan KI 18 22 26 30 33 (kumulatif) 3 KI dengan zona tematik yang beroperasi KI 2 2 3 3 3 (kumulatif) 4 Persentase nilai tambah sektor industri yang diciptakan di luar Jawa Persen 29,9 30,7 31,5 32,3 33,1 5 Sentra industri kecil dan menengah (IKM) di luar Jawa yang beroperasi Sentra IKM 17 23 29 38 44 SS7 1 Efektivitas regulasi bidang industri yang ditetapkan Persen 72 74 76 78 80 SS8 1 Perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi Standar Industri Hijau (SIH) berdasarkan SIH yang Perusahaan 33 37 46 61 71 (kumulatif) 2 Infrastruktur kompetensi industri SKKNI 20 20 20 20 20 SS9 1 Batas toleransi temuan pengawasan eksternal Persen 1,5 1,4 1,3 1,2 1 2 Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker Persen 91 91,5 92 92,5 93 3 Index Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian Level 3 3 3 4 4 SS10 1 Indeks kompetensi, profesional, dan integritas pegawai Kementerian Perindustrian Nilai 70 71 73 76 80 2 ASN yang meningkat kompetensinya Orang 500 550 600 650 700 SS11 1 Data dan informasi sesuai dengan kebutuhan pengambil keputusan Skala 3 3,1 3,12 3,15 3,18 2 Tingkat ketepatan waktu penyampaian informasi baku secara periodik Persen 100 100 100 100 100 SS12 1 Tingkat akuntabilitas laporan keuangan dan BMN Predikat WTP WTP WTP WTP WTP 2 Indeks RB Kementerian Perindustrian Nilai 78 78.5 79 79.5 80 SS13 1 Tingkat kesesuaian dokumen perencanaan dengan rencana program dan kegiatan prioritas nasional Persen 95,5 96 96,5 97 97,5 2 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Perindustrian Nilai 78 78,5 79 79,5 80 Terwujudnya ASN Kementerian Perindustrian yang Professional dan Berkepribadian Terwujudnya Sistem Informasi Industri yang Berkualitas Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan serta Pengendalian yang Berkualitas dan Akuntabel M eningkatnya Penguasaan Pasar Industri Penguatan Kewirausahaan dan Industri Kecil dan M enengah (IKM ) M eningkatnya Persebaran Industri Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berdaya saing dan Berkelanjutan 2023 2024 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK Satuan Target 2020 2021 2022 jdih.kemenperin.go.id
2. 2.Indikator Kinerja Program Indikator kinerja program merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil dari suatu program. Indikator kinerja program telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran strategis yang mendukung pencapaian tujuan. Indikator kinerja program juga merupakan kerangka akuntabilitas dalam mengukur pencapaian kinerja unit organisasi dalam mendukung kinerja Kementerian Perindustrian. Pada Renstra Kemenperin 2020-2024 telah ditetapkan tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja serta target dalam struktur manajemen kinerja yang merupakan sasaran kinerja program yang secara akuntabilitas berkaitan dengan seluruh unit organisasi setingkat Eselon I di lingkungan Kementerian Perindustrian. Pohon kinerja keterkaitan antara RPJMN 2020-2024 dengan Renstra Kemenperin Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam bagan 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
3. 3.Indikator Kinerja Kegiatan Indikator kinerja kegiatan merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran dari suatu kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja kegiatan berkaitan dengan sasaran kegiatan. Indikator kinerja kegiatan dalam struktur manajemen kinerja di lingkungan Kementerian Perindustrian merupakan sasaran kinerja kegiatan yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit organisasi setingkat Eselon II, unit pelaksana teknis, dan unit pendidikan. Pedoman kinerja Kementerian Perindustrian sebagaimana tercantum pada tabel 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. B. Kerangka Pendanaan Dalam rangka mencapai visi dan misi tahun 2020-2024, dibutuhkan pendanaan bagi program dan kegiatan. Kebutuhan anggaran Kementerian Perindustrian tahun 2020 – 2024 adalah: jdih.kemenperin.go.id Tabel 4.2 Kebutuhan Pendanaan Program Kementerian Perindustrian Tahun 2020 – 2024 Dalam Rp Milyar Rincian kinerja dan kebutuhan pendanaan untuk masing- masing program dan kegiatan disajikan pada matriks kinerja dan anggaran sebagaimana terdapat pada tabel 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. jdih.kemenperin.go.id Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan industri tersebut, Kementerian Perindustrian telah menetapkan sasaran-sasaran strategis yang dibagi ke dalam beberapa perspektif yaitu:
4. 1.Stakeholders Perspective;
5. 2.Customer Perspective;
6. 3.Internal Process Perspective; dan
7. 4.Learn & Growth Perspective. Kementerian Perindustrian juga telah menetapkan indikator-indikator dari masing-masing sasaran strategis tersebut sehingga pencapaian dari masing-masing sasaran strategis dapat terukur dan dimonitor. Untuk mencapai sasaran strategis tersebut Kementerian Perindustrian melaksanakan 9 (sembilan) program yang merupakan penjabaran dari arah kebijakan dan strategi Pembangunan nasional. Arah rencana pembangunan industri nasional dimaksudkan untuk mencapai keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri dan penguatan teknologi yang didukung oleh SDM yang berkualitas. Pengembangan industri nasional tahun 2020-2024 juga diarahkan kepada pengembangan 10 industri prioritas, khususnya pada implementasi Making Indonesia 4.0 lebih difokuskan pada 5 sektor industri, yaitu:
8. 1.industri makanan dan minuman;
9. 2.industri tekstil dan busana;
10. 3.industri otomotif; jdih.kemenperin.go.id
11. 4.industri kimia; dan
12. 5.industri elektronika. Disamping itu, arah kebijakan Kementerian Perindustrian tahun 2020-2024 disusun berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 dilaksanakan melalui 6 (enam) kebijakan pembangunan sektor industri, yaitu:
13. 1.Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Industri;
14. 2.Kebijakan Pengembangan Sarana dan Prasarana Industri;
15. 3.Kebijakan Pemberdayaan Industri;
16. 4.Kebijakan Pengembangan Perwilayahan Industri;
17. 5.Kebijakan fasilitas fiskal dan nonfiskal; dan
18. 6.Kebijakan RB. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan industri nasional tidak hanya bergantung pada keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Kementerian Perindustrian saja, akan tetapi juga keberhasilan Kementerian/Lembaga maupun instansi lain yang mendukung dan menjadi aspek penting lainnya, karena sektor industri pengolahan nonmigas bukan sektor yang dapat berdiri sendiri melainkan sangat berhubungan erat dengan sektor lain. Kesuksesan pembangunan industri nasional membutuhkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, baik dari pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat luas. jdih.kemenperin.go.id BAGAN 1 POHON KINERJA RENSTRA KEMENPERIN 2020-2024 jdih.kemenperin.go.id jdih.kemenperin.go.id 2.093 5.000 5.000 5.000 5.000 Tujuan 1 Pertumbuhan PDB industri pengolahan nonmigas Persen 5,3 5,8 6,8 7,8 8,4 - - - - - IA, ILMATE, IKFT dan IKMA 2 Kontribusi industri pengolahan nonmigas terhadap PDB Persen 17,8 18,0 18,3 18,6 18,9 - - - - - IA, ILMATE, IKFT dan IKMA 3 Tenaga kerja di sektor industri nonmigas Juta Orang 19,2 19,9 20,6 21,5 22,5 - - - - - IA, ILMATE, IKFT dan IKMA 4 Nilai ekspor produk industri pengolahan nonmigas US$ Miliar 133,1 141,6 151,9 164,9 181,6 - - - - - IA, ILMATE, IKFT dan IKMA SS1 1 Persentase tenaga kerja di sektor industri terhadap total pekerja Persen 15 15,2 15,4 15,5 15,7 - - - - - IA, ILMATE, IKFT dan IKMA 2 Produktivitas tenaga kerja sektor industri nonmigas Rp Juta /orang/tahun 111,8 113,8 116,7 120,3 124,7 - - - - - IA, ILMATE, IKFT dan IKMA 3 Produktivitas sektor industri pengolahan nonmigas Nilai 1,99 2,03 2,06 2,11 2,15 - - - - - IA, ILMATE, IKFT dan IKMA 4 Nilai investasi sektor industri pengolahan nonmigas Rp. Triliun 256,3 326,7 425,3 566,2 769,1 - - - - - IA, ILMATE, IKFT dan KPAII 5 Persentase hasil riset 5(lima) tahun terakhir yang telah dimanfaatkan oleh industri Persen 15 17 20 25 30 - - - - - BPPI 6 Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan Persen 75 79 82 85 88 - - - - - BPSDMI 7 Lulusan pelatihan vokasi industri berbasis kompetensi Orang 36.000 74.000 110.000 137.000 157.000 (kumulatif) - - - - - BPSDMI SS2 1 Perusahaan dengan nilai Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0) > 3.0 Perusahaan 30 36 44 52 60 - - - - - IA, ILMATE, IKFT dan BPPI KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN Meningkatnya Peran Industri dalam Perekonomian Nasional Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0 2023 2024 2020 2021 TABEL 1 MATRIK KINERJA dan ANGGARAN RENSTRA KEMENPERIN 2020-2024 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK Satuan Target Alokasi (dalam milyar rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2020 2021 2022 20242022 2023 jdih.kemenperin.go.id 2023 2024 2020 2021 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK Satuan Target Alokasi (dalam milyar rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2020 2021 2022 20242022 2023 2 Kontribusi ekspor produk industri berteknologi tinggi Persen 13 13,15 13,30 13,50 13,70 - - - - - IA, ILMATE, IKFT, dan IKMA 3 Tumbuhnya IKM startup berbasis teknologi IKM 20 60 100 160 260 (kumulatif) - - - - - IKMA 4 Sumber Daya Manusia Industri 4.0 yang kompeten Orang 500 500 500 500 500 - - - - - BPSDMI SS3 1 Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) (rerata tertimbang) Persen 49,0 49,9 50,9 52,0 53,0 - - - - - IA, ILMATE, IKFT, dan IKMA 2 Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah Persen 46,63 48,02 49,47 50,95 52,48 - - - - - Setjen 3 Produk tersertifikasi TKDN > 25% yang masih berlaku Produk 6.200 6.630 7.130 7.640 8.400 (kumulatif) - - - - - Setjen 4 Persentase SNI bidang industri yang diterapkan Persen 5 7 10 15 20 - - - - - BPPI SS4 1 Pertumbuhan ekspor industri pengolahan nonmigas Persen 5,3 6,4 7,3 8,6 10,1 - - - - - IA, ILMATE, IKFT, dan IKMA 2 Kontribusi ekspor produk industri pengolahan nonmigas terhadap terhadap total ekspor Persen 74,3 74,9 75,5 76 76,5 - - - - - IA, ILMATE, IKFT, dan IKMA 3 Rasio impor bahan baku sektor industri terhadap PDB sektor industri nonmigas Persen 37,80 37,30 37,10 37,00 36,80 - - - - - IA, ILMATE, IKFT, dan IKMA 4 Penambahan jenis produk industri pengolahan nonmigas yang di ekspor Persen 27 28 29 30 32 - - - - - KPAII SS5 1 Proporsi nilai tambah IKM terhadap total nilai tambah industri pengolahan nonmigas Persen 18,60 18,80 19,20 19,60 20 - - - - - IKMA Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri Penguatan Kewirausahaan dan Industri Kecil dan Menengah (IKM) Meningkatnya Kemampuan Industri Dalam Negeri jdih.kemenperin.go.id 2023 2024 2020 2021 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK Satuan Target Alokasi (dalam milyar rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2020 2021 2022 20242022 2023 2 Wirausaha industri kecil yang tumbuh WUB 4000 8000 12000 16000 20.000 (kumulatif) - - - - - IKMA 3 IKM yang melakukan kemitraan dengan industri besar sedang dan sektor ekonomi lainnya IKM 50 120 190 265 340 (kumulatif) - - - - - IKMA 4 Proporsi nilai penyaluran pinjaman perbankan kepada IKM Persen 2,40 2,75 3,35 4,05 5 - - - - - IKMA SS6 1 KI prioritas di luar Jawa yang beroperasi dan meningkatkan investasi KI 11 13 15 16 17 (kumulatif) - - - - - KPAII 2 KI yang dikembangkan KI 18 22 26 30 33 (kumulatif) - - - - - KPAII 3 KI dengan zona tematik yang beroperasi KI 2 2 3 3 3 (kumulatif) - - - - - KPAII 4 Persentase nilai tambah sektor industri yang diciptakan di luar Jawa Persen 29,9 30,7 31,5 32,3 33,1 - - - - - KPAII 5 Sentra industri kecil dan menengah (IKM) di luar Jawa yang beroperasi Sentra IKM 17 23 29 38 44 - - - - - IKMA SS7 1 Efektivitas regulasi bidang industri yang ditetapkan Persen 72 74 76 78 80 - - - - - Setjen SS8 1 Perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi Standar Industri Hijau (SIH) berdasarkan SIH yang ditetapkan Perusahaan 33 37 46 61 71 (kumulatif) - - - - - BPPI 2 Infrastruktur kompetensi industri SKKNI 20 20 20 20 20 - - - - - BPSDMI SS9 1 Batas toleransi temuan pengawasan eksternal Persen 1,5 1,4 1,3 1,2 1 - - - - - Itjen Meningkatnya Persebaran Industri Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berdaya saing dan Berkelanjutan Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien jdih.kemenperin.go.id 2023 2024 2020 2021 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK Satuan Target Alokasi (dalam milyar rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2020 2021 2022 20242022 2023 2 Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker Persen 91 91,5 92 92,5 93 - - - - - Itjen 3 Index Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian Level 3 3 3 4 4 - - - - - Itjen SS10 1 Indeks kompetensi, profesional, dan integritas pegawai Kementerian Perindustrian Nilai 70 71 73 76 80 - - - - - Setjen 2 ASN yang meningkat kompetensinya Orang 500 550 600 650 700 - - - - - Setjen SS11 1 Data dan informasi sesuai dengan kebutuhan pengambil keputusan Skala 3 3,1 3,12 3,15 3,18 - - - - - Setjen 2 Tingkat ketepatan waktu penyampaian informasi baku secara periodik Persen 100 100 100 100 100 - - - - - Setjen SS12 1 Tingkat akuntabilitas laporan keuangan dan BMN Predikat WTP WTP WTP WTP WTP - - - - - Setjen 2 Indeks RB Kementerian Perindustrian Nilai 78 78,5 79 79,5 80 - - - - - Setjen SS13 1 Tingkat kesesuaian dokumen perencanaan dengan rencana program dan kegiatan prioritas nasional Persen 95,5 96 96,5 97 97,5 - - - - - Setjen 2 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Perindustrian Nilai 78 78,5 79 79,5 80 - - - - - Setjen 195 570 570 570 570 Tujuan 1 Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Perindustrian Nilai 78 78 79 79 80 - - - - - Setjen dan Itjen Terwujudnya ASN Kementerian Perindustrian yang Professional dan Berkepribadian Terwujudnya Sistem Informasi Industri yang Berkualitas Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan serta Pengendalian yang Berkualitas dan Akuntabel Program Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian Terwujudnya Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian yang Efektif jdih.kemenperin.go.id 2023 2024 2020 2021 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK Satuan Target Alokasi (dalam milyar rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2020 2021 2022 20242022 2023 SP1 1 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Perindustrian Nilai 78 78,5 79 79,5 80 - - - - - Rocana 2 Efektivitas regulasi bidang industri yang ditetapkan Persen 72 74 76 78 80 - - - - - Rokum SP2 1 Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah Persen 46,63 48,02 49,47 50,95 52,48 - - - - - P3DN 2 Produk tersertifikasi TKDN ≥25% yang masih berlaku Produk 6.200 6.630 7.130 7.640 8.400 (kumulatif) - - - - - P3DN SP3 1 Tingkat kesesuaian data dan informasi industri terhadap permintaan eksternal Skala (1-4) 2,8 2,81 2,82 2,83 2,85 - - - - - Pusdatin 2 Persentase jumlah media partner yang mempublikasikan kinerja Kementerian Perindustrian Nilai 80 81 82 83 84 - - - - - Rohumas SP4 1 Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal Persen 1,5 1,4 1,3 1,2 1 - - - - - Ir 1, Ir 2, Ir 3, dan Ir 4 2 Maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti Persen 10 8 6 4 2 - - - - - Ir 1, Ir 2, Ir 3, dan Ir 4 3 Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan ditindaklanjuti Persen 80 85 90 95 100 - - - - - Ir 1, Ir 2, Ir 3, dan Ir 4 4 Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker (sesuai dengan rencana aksi yang telah ditetapkan) Persen 91 91,5 92 92,5 93 - - - - - Ir 1, Ir 2, Ir 3, dan Ir 4 SP5 1 Peningkatan nilai RB area penguatan pengawasan Persen 70 71 72 73 74 - - - - - Set Itjen Terwujudnya Tata Kelola Kementerian yang Efektif dan Efisien Meningkatnya Penggunaan Produk Dalam Negeri Terwujudnya Sistem Informasi Industri yang Andal dan Efektivitas Publikasi Kinerja Industri Terwujudnya Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik jdih.kemenperin.go.id 2023 2024 2020 2021 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK Satuan Target Alokasi (dalam milyar rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2020 2021 2022 20242022 2023 2 Index penerapan manajemen risiko (MRI) Kementerian Perindustrian Level 3 3 3 4 4 - - - - - Ir 1, Ir 2, Ir 3, dan Ir 4 6,00 22,41 22,41 22,41 22,41 SK1 1 Efektivitas regulasi bidang industri yang ditetapkan Persen 72 74 76 78 80 - - - - - Rokum 2 Persentase kasus hukum yang diselesaikan Persen 100 100 100 100 100 - - - - - Rokum 32,48 54,13 54,13 54,13 54,13 SK1 1 Indeks audit kearsipan Nilai BB BB BB BB A - - - - - Romum 2 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Nilai 3,2 3,4 3,5 3,7 4,0 - - - - - Romum 6,00 18,88 18,88 18,88 18,88 SK1 1 Indeks kompetensi, profesional, dan integritas pegawai Kemenperin Persen 70 71 73 76 80 - - - - - RoSDM 2 Indeks kesesuaian organisasi Persen 71 72 73 74 75 - - - - - RoSDM 3 Indeks kesesuaian tata laksana Persen 71 72 73 74 75 - - - - - RoSDM 55,21 68,27 68,27 68,27 68,27 SK1 1 Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Perindustrian Nilai 78 78 79 79 80 - - - - - Rokeu 2 Nilai kinerja IKPA Kementerian Perindustrian Nilai 85 86 87 88 89 - - - - - Rokeu 3 Tingkat akuntabilitas laporan keuangan dan BMN Opini WTP WTP WTP WTP WTP - - - - - Rokeu 12,46 80,04 80,04 80,04 42,03 SK1 1 Tingkat kesesuaian dokumen perencanaan dengan rencana program dan kegiatan prioritas nasional Persen 95 95 95 96 96 - - - - - Rocana 2 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Nilai 78 78,5 79 79,5 80 - - - - - Rocana Meningkatnya Kualitas dan Efektivitas Perencanaan Program, Anggaran, dan Evaluasi Kinerja Industri Mewujudkan Layanan Administrasi yang Modern, Efisien, dan Akuntabel Kegiatan Pengembangan Organisasi dan Sumber Daya Manusia Meningkatnya Kinerja ASN dan Efektivitas Organisasi Kegiatan Peningkatan Sistem Tata Kelola Keuangan dan Barang Milik Negara Yang Profesional Mewujudkan Pelayanan Prima dalam Pengelolaan Keuangan dan BMN Kegiatan Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Kegiatan Peningkatan Layanan Legislasi, Advokasi, Dokumentasi, dan Informasi Hukum Meningkatnya Layanan Legislasi dan Advokasi yang Andal Kegiatan Peningkatan Layanan Administrasi, Layanan Pengadaan, Layanan Kesehatan dan Manajemen Perkantoran Berbasis Teknologi jdih.kemenperin.go.id 2023 2024 2020 2021 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK Satuan Target Alokasi (dalam milyar rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2020 2021 2022 20242022 2023 19,71 78,09 78,09 78,09 100,00 SK1 1 Tersedianya data dan informasi sesuai dengan kebutuhan pengambil keputusan Skala (1-4) 3,0 3,10 3,12 3,15 3,18 - - - - - Pusdatin 2 Tingkat ketepatan waktu penyampaian informasi baku secara periodik Persen 100 100 100 100 100 - - - - - Pusdatin 13,45 56,02 56,02 56,02 56,02 SK1 1 Tingkat Interaksi (Engagement Rate ) akun media sosial Kemenperin dengan masyarakat persen 2 2,2 2,4 2,6 3 - - - - - Rohumas 2 Peningkatan pemberitaan dan publikasi di media massa persen 5 7 9 10 12 - - - - - Rohumas 3 Persentase jumlah media partner yang mempublikasikan kinerja Kemenperin Nilai 80 81 82 83 84 - - - - - Rohumas 11,60 36,91 36,91 36,91 36,91 SK1 1 Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah Persen 46,63 48,02 49,47 50,95 52,48 - - - - - P3DN 2 Nilai produk dalam negeri yang digunakan dalam proses pengadaan pemerintah Triliun 1,0 1,25 1,5 1,7 2,0 - - - - - P3DN SK2 1 Jumlah produk tersertifikasi TKDN ≥25% yang masih berlaku Produk 6.200 6.630 7.130 7.640 8.400 (kumulatif) - - - - - P3DN 2 Jumlah sertifikasi TKDN Sertifikat 1000 2000 2300 2500 2700 - - - - - P3DN Kegiatan Pembangunan Sistem Informasi Industri yang Terintegrasi dan Handal Tersedianya Sistem Informasi Industri yang Berkualitas Kegiatan Peningkatan Kualitas Kehumasan Meningkatnya Pemberitaan Media Massa dan Interaksi Media Sosial Terhadap Kinerja Industri Kegiatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Meningkatnya Penggunaan Produk Dalam Negeri Meningkatnya Nilai TKDN Produk Industri jdih.kemenperin.go.id 2023 2024 2020 2021 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK Satuan Target Alokasi (dalam milyar rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2020 2021 2022 20242022 2023 7,94 75,25 75,25 75,25 91,35 SK1 1 Indeks kepuasan ketersediaan sarana dan prasarana Indeks 3 3,2 3,5 3,8 4 - - - - - Romum 2 Efisiensi energi gedung kantor pusat Kementerian Perindustrian Persen 41 41 41 42 42 - - - - - Romum 1,71 8,33 8,33 8,33 8,33 SK1 1 Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal pada cakupan tugas Inspektorat I Persen 1,5 1,4 1,3 1,2 1 - - - - - Ir 1 2 Maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti sesuai cakupan tugas Inspektorat I Persen 10 8 6 4 2 - - - - - Ir 1 3 Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan ditindaklanjuti pada cakupan tugas Inspektorat I Persen 80 85 90 95 100 - - - - - Ir 1 4 Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh Satker sesuai dengan rencana aksi yang telah ditetapkan pada cakupan tugas Inspektorat I Persen 91 91,5 92 92,5 93 - - - - - Ir 1 SK2 1 Index penerapan manajemen risiko (MRI) cakupan tugas Inspektorat I Level 3,0 3,0 3,0 4,0 4,0 - - - - - Ir 1 1,21 8,33 8,33 8,33 8,33 SK1 1 Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal pada cakupan tugas Inspektorat II Persen 1,5 1,4 1,3 1,2 1,0 - - - - - Ir 2 Kegiatan Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat II Terwujudnya Keefektifan dan Keefisienan Program Kerja Unit Kerja Cakupan Tugas Inspektorat II Kegiatan Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat I Terwujudnya Keefektifan dan Keefisienan Program Kerja Unit Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Unit Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I yang Baik Kegiatan Pembangunan, Pengadaan, Perbaikan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kerja Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Efisien dan Memadai jdih.kemenperin.go.id 2023 2024 2020 2021 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK Satuan Target Alokasi (dalam milyar rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2020 2021 2022 20242022 2023 2 Maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti sesuai cakupan tugas Inspektorat II Persen 10 8 6 4 2 - - - - - Ir 2 3 Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan ditindaklanjuti pada cakupan tugas Inspektorat II Persen 80 85 90 95 100 - - - - - Ir 2 4 Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh Satker sesuai dengan rencana aksi yang telah ditetapkan pada cakupan tugas Inspektorat II Persen 91 91,5 92 92,5 93 - - - - - Ir 2 SK2 1 Index penerapan manajemen risiko (MRI) cakupan tugas Inspektorat II Level 3,0 3,0 3,0 4,0 4,0 - - - - - Ir 2 1,33 8,33 8,33 8,33 8,33 SK1 1 Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal pada cakupan tugas Inspektorat III Persen 1,5 1,4 1,3 1,2 1,0 - - - - - Ir 3 2 Maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti sesuai cakupan tugas Inspektorat III Persen 10 8 6 4 2 - - - - - Ir 3 3 Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan ditindaklanjuti pada cakupan tugas Inspektorat III Persen 80 85 90 95 100 - - - - - Ir 3 4 Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh Satker sesuai dengan rencana aksi yang telah ditetapkan pada cakupan tugas Inspektorat III Persen 91 91,5 92 92,5 93 - - - - - Ir 3 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Unit Kerja Cakupan Tugas Inspektorat II yang Baik Kegiatan Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat III Terwujudnya Keefektifan dan Keefisienan Program Kerja Unit Kerja Cakupan Tugas Inspektorat III jdih.kemenperin.go.id 2023 2024 2020 2021 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK Satuan Target Alokasi (dalam milyar rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2020 2021 2022 20242022 2023 SK2 1 Index penerapan manajemen risiko (MRI) cakupan tugas Inspektorat III Level 3,0 3,0 3,0 4,0 4,0 - - - - - Ir 3 1,06 8,43 8,43 8,43 8,43 SK1 1 Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal pada cakupan tugas Inspektorat IV Persen 1,5 1,4 1,3 1,2 1,0 - - - - - Ir 4 2 Maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti sesuai cakupan tugas Inspektorat IV Persen 10 8 6 4 2 - - - - - Ir 4 3 Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan ditindaklanjuti pada cakupan tugas Inspektorat IV Persen 80 85 90 95 100 - - - - - Ir 4 4 Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh Satker sesuai dengan rencana aksi yang telah ditetapkan pada cakupan tugas Inspektorat IV Persen 91 91,5 92 92,5 93 - - - - - Ir 4 SK2 1 Index penerapan manajemen risiko (MRI) cakupan tugas Inspektorat IV Level 3,0 3,0 3,0 4,0 4,0 - - - - - Ir 4 24,80 46,60 46,60 46,60 46,60 SK1 1 Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh Satker sesuai dengan rencana aksi Persen 91 91,5 92 92,5 93 - - - - - Ses Itjen SK2 1 Peningkatan nilai RB area penguatan pengawasan Persen 70 71 72 73 74 - - - - - Ses Itjen Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Unit Kerja Cakupan Tugas Inspektorat IV yang Baik Kegiatan Dukungan Manajemen, Pembinaan, Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Serta Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal Terwujudnya Keefektifan dan Keefisienan Program Kerja Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Perindustrian Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Unit Kerja yang Baik Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Unit Kerja Cakupan Tugas Inspektorat III yang Baik Kegiatan Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat IV Terwujudnya Keefektifan dan Keefisienan Program Kerja Unit Kerja Cakupan Tugas Inspektorat IV jdih.kemenperin.go.id 2023 2024 2020 2021 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK Satuan Target Alokasi (dalam milyar rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2020 2021 2022 20242022 2023 2 Penilaian index penerapan manajemen risiko (MRI) Kementerian Perindustrian Level 3,0 3,0 3,0 4,0 4,0 - - - - - Ses Itjen 576 2.147 2.157 2.166 2.175 Tj 1 Pertumbuhan PDB industri pengolahan nonmigas Persen 5,3 5,8 6,8 7,8 8,4 - - - - - ILMATE, IA, IKFT, dan IKMA 2 Kontribusi industri pengolahan nonmigas terhadap PDB Persen 17,8 18,0 18,3 18,6 18,9 - - - - - ILMATE, IA, IKFT, dan IKMA 3 Tenaga kerja di sektor industri nonmigas Juta Orang 19,2 19,9 20,6 21,5 22,5 - - - - - ILMATE, IA, IKFT, dan IKMA 4 Nilai ekspor produk industri pengolahan nonmigas US$ Miliar 133,1 141,6 151,9 164,9 181,6 - - - - - ILMATE, IA, IKFT, dan IKMA SP 1 1 Persentase tenaga kerja di sektor industri terhadap total pekerja Persen 15 15,2 15,4 15,5 15,7 - - - - - ILMATE, IA, IKFT, dan IKMA 2 Produktivitas tenaga kerja sektor industri nonmigas Rp Juta /orang/tahun 111,8 113,8 116,7 120,3 124,7 - - - - - ILMATE, IA, IKFT, dan IKMA 3 Produktivitas sektor industri pengolahan nonmigas Nilai 1,99 2,03 2,06 2,11 2,15 - - - - - ILMATE, IA, IKFT, dan IKMA 4 Nilai investasi sektor industri pengolahan nonmigas Rp. Triliun 256,3 326,7 425,3 566,2 769,1 - - - - - ILMATE, IA, IKFT, dan IKMA SP 2 1 Perusahaan dengan nilai Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0) > 3.0 Perusahaan 30 36 44 52 60 - - - - - ILMATE, IA, IKFT, dan IKMA 2 Kontribusi ekspor produk industri berteknologi tinggi Persen 13,00 13,15 13,30 13,50 13,70 - - - - - ILMATE, IA, IKFT, dan IKMA Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0 Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Meningkatnya Peran Industri Nonmigas dalam Perekonomian Nasional jdih.kemenperin.go.id 2023 2024 2020 2021 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK Satuan Target Alokasi (dalam milyar rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2020 2021 2022 20242022 2023 SP3 1 Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) (rerata tertimbang) Persen 49,0 49,9 50,9 52,0 53,0 - - - - - ILMATE, IA, IKFT, dan IKMA SP 4 1 Pertumbuhan ekspor industri pengolahan nonmigas Persen 5,3 6,4 7,3 8,6 10,1 - - - - - ILMATE, IA, IKFT, dan IKMA 2 Kontribusi ekspor produk industri pengolahan nonmigas terhadap terhadap total ekspor Persen 74,3 74,9 75,5 76 76,5 - - - - - ILMATE, IA, IKFT, dan IKMA 3 Rasio impor bahan baku sektor industri terhadap PDB sektor industri nonmigas Persen 37,80 37,30 37,10 37,00 36,80 ILMATE, IA, IKFT, dan IKMA 4 Penambahan jenis produk industri pengolahan nonmigas yang di ekspor Persen 27 28 29 30 32 - - - - - KPAII SP 5 1 Proporsi nilai tambah IKM terhadap total nilai tambah industri pengolahan nonmigas Persen 18,60 18,80 19,20 19,60 20 - - - - - IKMA 2 Wirausaha industri kecil yang tumbuh WUB 4000 8000 12000 16000 20.000 (kumulatif) - - - - - IKMA 3 IKM yang melakukan kemitraan dengan industri besar sedang dan sektor ekonomi lainnya IKM 50 120 190 265 340 (kumulatif) - - - - - IKMA 4 Proporsi nilai penyaluran pinjaman perbankan kepada IKM Persen 2,40 2,75 3,35 4,05 5 - - - - - IKMA SP6 1 KI prioritas di luar Jawa yang beroperasi dan meningkatkan investasi KI 11 13 15 16 17 (kumulatif) - - - - - KPAII 2 KI yang dikembangkan KI 18 22 26 30 33 (kumulatif) - - - - - KPAII 3 KI dengan zona tematik yang beroperasi KI 2 2 3 3 3 (kumulatif) - - - - - KPAII Meningkatnya Kemampuan Industri Dalam Negeri Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri Penguatan Kewirausahaan dan Industri Kecil dan Menengah (IKM) Meningkatnya Persebaran Industri jdih.kemenperin.go.id 2023 2024 2020 2021 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK Satuan Target Alokasi (dalam milyar rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2020 2021 2022 20242022 2023 4 Persentase nilai tambah sektor industri yang diciptakan di luar Jawa Persen 29,9 30,7 31,5 32,3 33,1 - - - - - KPAII 5 Sentra industri kecil dan menengah (IKM) di luar Jawa yang beroperasi Sentra IKM 17 23 29 38 44 - - - - - IKM 7,00 105,96 105,96 105,96 105,96 Tj 1 Pertumbuhan PDB industri maritim, alat transportasi, dan alat pertahanan Persen 4,86 5,41 6,71 7,74 8,46 - - - - - IMATAP 2 Kontribusi PDB industri maritim, alat transportasi, dan alat pertahanan terhadap PDB nasional Persen 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 - - - - - IMATAP 3 Jumlah tenaga kerja di sektor industri maritim, alat transportasi, dan alat pertahanan Ribu Orang 510,22 524,22 541,41 561,80 584,56 - - - - - IMATAP 4 Nilai ekspor produk industri maritim, alat transportasi, dan alat pertahanan US$ Miliar 10,69 11,34 12,14 13,10 14,30 - - - - - IMATAP SK1 1 Persentase tenaga kerja di sektor industri maritim, alat transportasi, dan alat pertahanan terhadap total pekerja Persen 0,40 0,40 0,40 0,41 0,41 - - - - - IMATAP 2 Produktivitas tenaga kerja sektor industri maritim, alat transportasi, dan alat pertahanan Rp Juta /orang/tahun 434,87 444,87 458,35 474,58 493,29 - - - - - IMATAP 3 Nilai realisasi investasi industri maritim, alat transportasi, dan alat pertahanan Rp. Triliun 25,81 32,75 42,40 56,12 75,72 - - - - - IMATAP Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan Kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan Meningkatnya Peran Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan dalam Perekonomian Nasional jdih.kemenperin.go.id 2023 2024 2020 2021 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK Satuan Target Alokasi (dalam milyar rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2020 2021 2022 20242022 2023 SK2 1 Jumlah perusahaan dengan nilai Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0) > 3.0 di sektor industri maritim, alat transportasi, dan alat pertahanan Perusahaan 6 7 8 9 10 - - - - - IMATAP 2 Kontribusi ekspor produk industri maritim, alat transportasi dan alat pertahanan berteknologi tinggi Persen 3,16 3,22 3,28 3,38 3,48 - - - - - IMATAP SK3 1 TKDN industri maritim, alat transportasi, dan alat pertahanan (rerata tertimbang) Persen 60,51 61,71 62,95 64,20 65,49 - - - - - IMATAP SK4 1 Pertumbuhan ekspor produk industri maritim, alat transportasi, dan alat pertahanan Persen 4,03 6,03 7,05 7,92 9,17 - - - - - IMATAP 2 Kontribusi ekspor produk industri maritim, alat transportasi, dan alat pertahanan terhadap total ekspor Persen 5,97 6,00 6,03 6,04 6,02 - - - - - IMATAP 3 Rasio impor bahan baku industri maritim, alat transportasi, dan alat pertahanan terhadap PDB sektor industri maritim, alat transportasi, dan alat pertahanan Persen 0,06 0,07 0,07 0,07 0,07 - - - - - IMATAP Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0 di Sektor Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan Meningkatnya Kemampuan Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan jdih.kemenperin.go.id 2023 2024 2020 2021 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK Satuan Target Alokasi (dalam milyar rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2020 2021 2022 20242022 2023 7,34 105,38 105,38 105,38 105,38 Tj 1 Pertumbuhan PDB industri elektronika dan telematika Persen 2,45 3,09 4,41 5,57 6,67 - - - - - IET 2 Kontribusi PDB industri elektronika dan telematika terhadap PDB nasional Persen 0,42 0,41 0,41 0,41 0,41 - - - - - IET 3 Jumlah tenaga kerja di sektor industri elektronika dan telematika Ribu Orang 180,37 184,67 189,99 196,28 203,26 - - - - - IET 4 Nilai ekspor produk industri elektronika dan telematika US$ Miliar 8,07 8,66 9,40 10,35 11,55 - - - - - IET SK1 1 Persentase tenaga kerja di sektor industri elektronika dan telematika terhadap total pekerja Persen 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 - - - - - IET 2 Produktivitas tenaga kerja sektor industri elektronika dan telematika Rp Juta /orang/tahun 311,62 312,87 316,62 322,64 331,41 - - - - - IET 3 Nilai realisasi investasi industri elektronika dan telematika Rp. Triliun 5,77 7,24 9,27 12,16 16,32 - - - - - IET SK2 1 Jumlah perusahaan dengan nilai Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0) > 3.0 di sektor industri elektronika dan telematika Perusahaan 1 1 1 1 1 - - - - - IET 2 Kontribusi ekspor produk industri elektronika dan telematika berteknologi tinggi Persen 2,9 2,93 2,96 2,99 3,02 - - - - - IET SK3 1 TKDN industri elektronika dan telematika (rerata tertimbang) Persen 32,14 32,78 33,44 34,10 34,79 - - - - - IET Kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Industri Elektronika dan Telematika Meningkatnya Peran Industri Elektronika dan Telematika dalam Perekonomian Nasional Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Elektronika dan Telematika Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0 di Sektor Industri Elektronika dan Telematika Meningkatnya Kemampuan Industri Elektronika dan Telematika jdih.kemenperin.go.id 2023 2024 2020 2021 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK Satuan Target Alokasi (dalam milyar rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2020 2021 2022 20242022 2023 SK4 1 Pertumbuhan ekspor produk industri elektronika dan telematika Persen 4,66 7,26 8,57 10,08 11,62 - - - - - IET 2 Kontribusi ekspor produk industri elektronika dan telematika terhadap total ekspor Persen 4,51 4,58 4,67 4,77 4,87 - - - - - IET 3 Rasio impor bahan baku industri elektronika dan telematika terhadap PDB sektor industri elektronika dan telematika Persen 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05 - - - - - IET 7,00 104,77 104,77 104,77 104,77 Tj 1 Pertumbuhan PDB industri permesinan dan alat mesin pertanian Persen 3,91 4,62 6,23 7,55 8,60 - - - - - IPAMP 2 Kontribusi PDB industri permesinan dan alat mesin pertanian terhadap PDB nasional Persen 0,80 0,79 0,79 0,79 0,79 - - - - - IPAMP 3 Jumlah tenaga kerja di sektor industri permesinan dan alat mesin pertanian Ribu Orang 569,91 581,14 595,19 611,70 629,87 - - - - - IPAMP 4 Nilai ekspor produk industri permesinan dan alat mesin pertanian US$ Miliar 4,46 4,91 5,47 6,20 7,11 - - - - - IPAMP SK 1 1 Persentase tenaga kerja di sektor industri permesinan dan alat mesin pertanian terhadap total pekerja Persen 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 - - - - - IPAMP 2 Produktivitas tenaga kerja sektor industri permesinan dan alat mesin pertanian Rp Juta /orang/tahun 151,58 155,08 160,40 167,39 176,05 - - - - - IPAMP Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri Elektronika dan Telematika Kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian Meningkatnya Peran Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian dalam Perekonomian Nasional jdih.kemenperin.go.id 2023 2024 2020 2021 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK Satuan Target Alokasi (dalam milyar rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2020 2021 2022 20242022 2023 3 Nilai realisasi investasi industri permesinan dan alat mesin pertanian Rp. Triliun 6,60 8,30 10,72 14,19 19,23 - - - - - IPAMP SK 2 1 Kontribusi ekspor produk industri permesinan dan alat mesin pertanian berteknologi tinggi Persen 0,17 0,18 0,19 0,21 0,23 - - - - - IPAMP SK 3 1 TKDN industri permesinan dan alat mesin pertanian (rerata tertimbang) Persen 42,81 43,66 44,54 45,43 46,34 - - - - - IPAMP SK 4 1 Pertumbuhan ekspor produk industri permesinan dan alat mesin pertanian Persen 3,95 10,04 11,49 13,22 14,73 - - - - - IPAMP 2 Kontribusi ekspor produk industri permesinan dan alat mesin pertanian terhadap total ekspor Persen 2,49 2,60 2,72 2,85 2,99 - - - - - IPAMP 3 Rasio impor bahan baku industri permesinan dan alat mesin pertanian terhadap PDB sektor industri permesinan dan alat mesin pertanian Persen 1,03 1,03 1,03 1,02 1,01 - - - - - IPAMP 7,80 108,49 108,49 108,49 108,49 Tj 1 Pertumbuhan PDB industri logam Persen 5,35 5,91 7,22 8,25 8,95 - - - - - IL 2 Kontribusi PDB industri logam terhadap PDB nasional Persen 1,61 1,63 1,67 1,70 1,73 - - - - - IL 3 Jumlah tenaga kerja di sektor industri logam Ribu Orang 895,73 914,99 938,94 967,19 998,38 - - - - - IL 4 Nilai ekspor produk industri logam US$ Miliar 15,12 15,57 16,17 16,94 17,96 - - - - - IL Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0 di sektor Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian Meningkatnya Kemampuan Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian Kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Industri Logam Meningkatnya Peran Industri Logam dalam Perekonomian Nasional jdih.kemenperin.go.id 2023 2024 2020 2021 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK Satuan Target Alokasi (dalam milyar rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2020 2021 2022 20242022 2023 SK 1 1 Persentase tenaga kerja di sektor industri logam terhadap total pekerja Persen 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 - - - - - IL 2 Produktivitas tenaga kerja sektor industri logam Rp Juta /orang/tahun 244,19 252,46 263,05 275,68 290,15 - - - - - IL 3 Nilai realisasi investasi industri logam Rp. Triliun 41,96 54,21 71,47 96,32 132,32 - - - - - IL SK 2 1 TKDN industri logam (rerata tertimbang) Persen 61,34 62,56 63,82 65,09 66,40 - - - - - IL SK 3 1 Pertumbuhan ekspor produk industri logam Persen 3,65 2,95 3,89 4,74 6,04 - - - - - IL 2 Kontribusi ekspor produk industri logam terhadap total ekspor Persen 8,44 8,23 8,04 7,80 7,57 - - - - - IL 3 Rasio impor bahan baku industri logam terhadap PDB sektor industri logam Persen 11,36 10,92 10,44 9,92 9,36 - - - - - IL 37,55 60,40 60,40 60,40 60,40 Tj 1 Tingkat kepuasan pegawai atas pelayanan Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Nilai 81 82 83 84 85 - - - - - Ses ILMATE SK1 1 Efektifitas Regulasi Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika yang Efektif Persen 72 74 76 78 80 - - - - - Ses ILMATE SK2 1 Indeks kompetensi, professional, dan integritas pegawai Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Indeks 70 71 73 76 80 - - - - - Ses ILMATE Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika yang Efektif Terwujudnya ASN Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika yang Profesional dan Berkepribadian Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Logam Meningkatnya Kemampuan Industri Logam Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri Logam jdih.kemenperin.go.id 2023 2024 2020 2021 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK Satuan Target Alokasi (dalam milyar rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2020 2021 2022 20242022 2023 SK3 1 Indeks kepatuhan terhadap regulasi dalam IKPA Indeks 90 90,5 91 91,5 92 - - - - - Ses ILMATE 2 Nilai Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Nilai 83 84 85 86 87 - - - - - Ses ILMATE 3 Nilai maturitas SPIP Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Nilai 3,26 3,265 3,27 3,275 3,28 - - - - - Ses ILMATE 4 Persentase nilai pengelolaan BMN terhadap total aset lancar Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Persen 76 77 78 79 80 - - - - - Ses ILMATE 5 Nilai kearsipan Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Nilai 78 78 79 79 80 - - - - - Ses ILMATE SK4 1 Tingkat kesesuaian dokumen perencanaan Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika dengan rencana program dan kegiatan prioritas nasional Persen 95 96 96 96 96 - - - - - Ses ILMATE 2 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika Nilai 78 78,5 79 79,5 80 - - - - - Ses ILMATE Terwujudnya Birokrasi Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi Pada Layanan Prima Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan serta Pengendalian yang Berkualitas dan Akuntabel jdih.kemenperin.go.id 2023 2024 2020 2021 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK Satuan Target Alokasi (dalam milyar rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2020 2021 2022 20242022 2023 SK5 1 Data dan informasi sesuai dengan kebutuhan pengambil keputusan di lingkungan Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika Skala 3 3,1 3,12 3,15 3,18 - - - - - Ses ILMATE 5,43 110,40 190,40 130,40 130,40 Tj 1 Pertumbuhan PDB industri hasil hutan dan perkebunan Persen 2,75 3,13 3,97 4,76 5,17 - - - - - IHHP 2 Kontribusi PDB industri hasil hutan dan perkebunan terhadap PDB nasional Persen 1,39 1,35 1,32 1,28 1,25 - - - - - IHHP 3 Jumlah tenaga kerja di sektor industri hasil hutan dan perkebunan Juta Orang 3,30 3,41 3,55 3,72 3,91 - - - - - IHHP 4 Nilai ekspor produk industri hasil hutan dan perkebunan US$ Miliar 15,87 17,49 19,34 21,43 23,75 - - - - - IHHP SK1 1 Persentase tenaga kerja di sektor industri hasil hutan dan perkebunan terhadap total pekerja Persen 2,56 2,60 2,64 2,69 2,73 - - - - - IHHP 2 Produktivitas tenaga kerja sektor industri hasil hutan dan perkebunan Juta Rupiah/ Orang/Tahun 50,54 51,46 52,77 54,76 57,38 - - - - - IHHP 3 Nilai realisasi investasi industri hasil hutan dan perkebunan Rp Trilyun 35,35 43,73 55,25 71,21 93,68 - - - - - IHHP SK2 1 Kontribusi ekspor produk industri hasil hutan dan perkebunan berteknologi tinggi Persen 1,67 1,68 1,69 1,70 1,71 - - - - - IHHP Kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Meningkatnya Peran Industri Hasil Hutan dan Perkebunan dalam Perekonomian Nasional Peningkatan Daya Saing dan Iklim Investasi Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0 di Sektor Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Data dan Informasi Sektor Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika jdih.kemenperin.go.id 2023 2024 2020 2021 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK Satuan Target Alokasi (dalam milyar rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2020 2021 2022 20242022 2023 SK3 1 Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) (rerata tertimbang) Persen 54,75 55,85 56,97 58,10 59,27 - - - - - IHHP 2 Peningkatan jumlah produk hilir industri hasil hutan dan perkebunan Diversifikasi Produk 2 2 2 2 2 - - - - - IHHP SK4 1 Pertumbuhan ekspor produk industri hasil hutan dan perkebunan Persen 9,61 10,23 10,60 10,79 10,82 - - - - - IHHP 2 Kontribusi ekspor produk industri hasil hutan dan perkebunan terhadap total ekspor Persen 8,82 9,22 9,57 9,85 10,01 - - - - - IHHP 3 Rasio impor bahan baku industri hasil hutan dan perkebunan terhadap PDB sektor industri nonmigas Persen 2,23 2,13 2,02 1,91 1,79 - - - - - IHHP 6,89 179,50 105,10 143,70 138,30 Tj 1 Pertumbuhan PDB industri makanan, hasil laut, dan perikanan Persen 7,22 7,49 8,37 9,44 9,95 - - - - - IMHLP 2 Kontribusi PDB industri makanan, hasil laut, dan perikanan terhadap PDB nasional Persen 6,42 6,69 7,02 7,34 7,68 - - - - - IMHLP 3 Jumlah tenaga kerja di sektor industri makanan, hasil laut, dan perikanan Juta Orang 4,89 5,08 5,31 5,58 5,89 - - - - - IMHLP 4 Nilai ekspor produk industri makanan, hasil laut, dan perikanan US$ Miliar 32,93 35,73 38,93 42,53 46,52 - - - - - IMHLP SK1 1 Persentase tenaga kerja di sektor industri makanan, hasil laut, dan perikanan terhadap total pekerja Persen 3,80 3,87 3,95 4,03 4,11 - - - - - IMHLP Meningkatnya Kemampuan Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Dalam Negeri Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan Meningkatnya Peran Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan dalam Perekonomian Nasional jdih.kemenperin.go.id 2023 2024 2020 2021 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK Satuan Target Alokasi (dalam milyar rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2020 2021 2022 20242022 2023 2 Produktivitas tenaga kerja sektor industri makanan, hasil laut, dan perikanan Juta Rupiah/ Orang/Tahun 155,2 162,4 168,9 175,3 182,2 - - - - - IMHLP 3 Nilai realisasi investasi industri makanan, hasil laut, dan perikanan Rp Trilyun 41,79 55,51 75,23 104,20 147,02 - - - - - IMHLP SK2 1 Jumlah perusahaan dengan nilai Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0) > 3.0 di sektor industri makanan, hasil laut, dan perikanan Perusahaan 5 6 7 8 10 - - - - - IMHLP SK3 1 Peningkatan jumlah produk hilir industri makanan, hasil laut, dan perikanan Diversifikasi Produk 1 1 1 1 1 - - - - - IMHLP SK4 1 Pertumbuhan ekspor produk industri makanan, hasil laut, dan perikanan Persen 7,85 8,49 8,95 9,24 9,40 - - - - - IMHLP 2 Kontribusi ekspor produk industri makanan, hasil laut, dan perikanan terhadap total ekspor Persen 18,31 18,84 19,27 19,54 19,62 - - - - - IMHLP 3 Rasio impor bahan baku industri makanan, hasil laut, dan perikanan terhadap PDB sektor industri nonmigas Persen 3,15 3,18 3,20 3,21 3,20 - - - - - IMHLP 7,35 83,00 78,40 93,80 94,20 Tj 1 Pertumbuhan PDB industri minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar Persen 3,29 3,75 4,62 5,40 5,77 - - - - - Mintemgar 2 Kontribusi PDB industri minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar terhadap PDB nasional Persen 1,18 1,17 1,17 1,16 1,16 - - - - - Mintemgar Meningkatnya Kemampuan Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan Dalam Negeri Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan Kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar Meningkatnya Peran Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar dalam Perekonomian Nasional Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0 di Sektor Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan jdih.kemenperin.go.id 2023 2024 2020 2021 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK Satuan Target Alokasi (dalam milyar rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2020 2021 2022 20242022 2023 3 Jumlah tenaga kerja di sektor industri minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar Juta Orang 0,83 0,86 0,89 0,92 0,96 - - - - - Mintemgar 4 Nilai ekspor produk industri minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar US$ Miliar 3,56 3,83 4,15 4,50 4,89 - - - - - Mintemgar SK1 1 Persentase tenaga kerja di sektor industri minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar terhadap total pekerja Persen 0,65 0,65 0,66 0,67 0,67 - - - - - Mintemgar 2 Produktivitas tenaga kerja sektor industri minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar Juta Rupiah/ Orang/Tahun 145,67 148,33 152,09 157,85 165,38 - - - - - Mintemgar 3 Nilai realisasi investasi industri minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar Rp Trilyun 13,59 17,18 22,15 29,14 39,16 - - - - - Mintemgar SK2 1 Jumlah perusahaan dengan nilai Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0) > 3.0 di sektor industri minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar Perusahaan 6 7 8 10 11 - - - - - Mintemgar SK3 1 Peningkatan jumlah produk hilir industri minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar Diversifikasi Produk - 1 1 1 1 - - - - - Mintemgar SK4 1 Pertumbuhan ekspor produk industri minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar Persen 7,07 7,70 8,17 8,50 8,70 - - - - - Mintemgar Meningkatnya Kemampuan Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar Dalam Negeri Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0 di Sektor Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar jdih.kemenperin.go.id 2023 2024 2020 2021 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK Satuan Target Alokasi (dalam milyar rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2020 2021 2022 20242022 2023 2 Kontribusi ekspor produk industri minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar terhadap total ekspor Persen 1,98 2,02 2,05 2,07 2,06 - - - - - Mintemgar 3 Rasio impor bahan baku industri minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar terhadap PDB sektor industri nonmigas Persen 0,43 0,43 0,43 0,42 0,41 - - - - - Mintemgar 34,43 77,10 76,10 82,10 87,10 Tj 1 Tingkat kepuasan pegawai Direktorat Jenderal Industri Agro atas pelayanan Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Agro Persen 81 82 83 84 85 Ses Ditjen IA SK1 1 Peningkatan pemenuhan kebutuhan bahan baku industri agro Komoditi - 1 1 1 1 - - - - - Ses Ditjen IA SK2 1 Persentase perusahaan yang melakukan tindaklanjut peningkatan ekspor Persen 5 5 5 5 5 - - - - - Ses Ditjen IA SK3 1 Indeks kompetensi, professional, dan integritas pegawai Direktorat Jenderal Industri Agro Indeks 70 71 73 76 80 - - - - - Ses Ditjen IA SK4 1 Permintaan data dan informasi stakeholder yang dapat dipenuhi Persen 71 72 73 74 75 - - - - - Ses Ditjen IA 9,32 141,00 141,00 141,00 141,00 Tj 1 Pertumbuhan PDB industri tekstil, kulit, dan alas kaki Persen 4,40 4,88 5,89 6,76 7,31 - - - - - ITKAK Kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Industri Tekstil, Kulit, dan Alas Kaki Meningkatnya Peran Industri Tekstil, Kulit,dan Alas Kaki dalam Perekonomian Nasional Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Berbasis Agro Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Agro Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Agro Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri Agro Terwujudnya ASN Direktorat Jenderal Industri Agro yang Profesional dan Berkepribadian Meningkatnya Kualitas Pelayanan Data dan Informasi Sektor Industri Agro jdih.kemenperin.go.id 2023 2024 2020 2021 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK Satuan Target Alokasi (dalam milyar rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2020 2021 2022 20242022 2023 2 Kontribusi PDB industri tekstil, kulit, dan alas kaki terhadap PDB nasional Persen 1,40 1,38 1,37 1,36 1,36 - - - - - ITKAK 3 Jumlah tenaga kerja di sektor industri tekstil, kulit, dan alas kaki Juta Orang 4,90 5,03 5,19 5,38 5,60 - - - - - ITKAK 4 Nilai ekspor produk industri tekstil, kulit, dan alas kaki US$ Miliar 19,07 20,08 21,36 23,10 25,35 - - - - - ITKAK SK 1 1 Persentase tenaga kerja di sektor industri tekstil, kulit, dan alas kaki terhadap total pekerja Persen 3,81 3,84 3,86 3,88 3,90 - - - - - ITKAK 2 Produktivitas tenaga kerja sektor industri tekstil, kulit, dan alas kaki Rp Juta /orang/tahun 34,58 35,21 36,02 36,98 38,05 - - - - - ITKAK 3 Nilai realisasi investasi industri tekstil, kulit, dan alas kaki Rp. Triliun 16,84 21,20 27,27 35,82 48,01 - - - - - ITKAK SK 2 1 Perusahaan dengan nilai Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0) > 3.0 di sektor industri tekstil, kulit, dan alas kaki Perusahaan 3,00 4,00 4,00 5,00 5,00 - - - - - ITKAK SK3 1 Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) (rerata tertimbang) Persen 62,1 63,4 64,6 65,9 67,2 - - - - - ITKAK SK4 1 Pertumbuhan ekspor produk industri tekstil, kulit, dan alas kaki Persen 5,56 5,32 6,38 8,12 9,74 - - - - - ITKAK 2 Kontribusi ekspor produk industri tekstil, kulit, dan alas kaki terhadap total ekspor Persen 10,64 10,62 10,61 10,64 10,68 - - - - - ITKAK Meningkatnya Kemampuan Industri Tekstil, Kulit,dan Alas Kaki Dalam Negeri Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri Tekstil, Kulit, dan Alas Kaki Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Tekstil, Kulit, dan Alas Kaki Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0 di Sektor Industri Tekstil, Kulit, dan Alas Kaki jdih.kemenperin.go.id 2023 2024 2020 2021 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK Satuan Target Alokasi (dalam milyar rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2020 2021 2022 20242022 2023 3 Rasio impor bahan baku industri tekstil, kulit, dan alas kaki terhadap PDB sektor industri nonmigas Persen 4,27 4,20 4,13 4,04 3,94 - - - - - ITKAK 7,23 102,47 102,47 102,47 102,47 Tj 1 Pertumbuhan PDB industri kimia hilir dan farmasi Persen 4,45 4,86 5,68 6,63 7,12 - - - - - IKHF 2 Kontribusi PDB industri kimia hilir dan farmasi terhadap PDB nasional Persen 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 - - - - - IKHF 3 Jumlah tenaga kerja di sektor industri kimia hilir dan farmasi Juta Orang 0,75 0,78 0,81 0,85 0,90 - - - - - IKHF 4 Nilai ekspor produk industri kimia hilir dan farmasi US$ Miliar 6,99 7,48 8,14 8,94 9,99 - - - - - IKHF SK 1 1 Persentase tenaga kerja di sektor industri kimia hilir dan farmasi terhadap total pekerja Persen 3,90 3,96 4,04 4,12 4,21 - - - - - IKHF 2 Produktivitas tenaga kerja sektor industri kimia hilir dan farmasi Rp Juta /orang/tahun 195,46 196,85 198,59 200,92 203,48 - - - - - IKHF 3 Nilai realisasi investasi industri kimia hilir dan farmasi Rp. Triliun 16,46 20,88 27,03 35,81 48,41 - - - - - IKHF SK 2 1 Jumlah perusahaan dengan nilai Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0) > 3.0 di sektor industri kimia hilir dan farmasi Perusahaan 3,00 3,00 4,00 5,00 6,00 - - - - - IKHF 2 Kontribusi ekspor produk industri kimia hilir dan farmasi berteknologi tinggi Persen 1,48 1,49 1,50 1,51 1,52 - - - - - IKHF SK3 1 Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) (rerata tertimbang) 53 54 55,1 56,2 57,4 - - - - - IKHF Kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kimia Hilir dan Farmasi Meningkatnya Peran Industri Kimia Hilir dan Farmasi dalam Perekonomian Nasional Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Kimia Hilir dan Farmasi Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0 di Sektor Industri Kimia Hilir dan Farmasi Meningkatnya Kemampuan Industri Kimia Hilir dan Farmasi Dalam Negeri jdih.kemenperin.go.id 2023 2024 2020 2021 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK Satuan Target Alokasi (dalam milyar rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2020 2021 2022 20242022 2023 SK4 1 Pertumbuhan ekspor produk industri kimia hilir dan farmasi Persen 7,71 6,96 8,75 9,95 11,72 - - - - - IKHF 2 Kontribusi ekspor produk industri kimia hilir dan farmasi terhadap total ekspor Persen 3,90 3,96 4,04 4,12 4,21 - - - - - IKHF 3 Rasio impor bahan baku industri kimia hilir dan farmasi terhadap PDB sektor industri nonmigas Persen 2,07 2,06 2,04 2,02 1,99 - - - - - IKHF 7,58 111,00 111,00 111,00 111,00 Tj 1 Pertumbuhan PDB industri kimia hulu Persen 5,33 6,70 7,90 8,46 9,03 - - - - - IKHu 2 Kontribusi PDB industri kimia hulu terhadap PDB nasional Persen 1,08 1,09 1,10 1,11 1,12 - - - - - IKHu 3 Jumlah tenaga kerja di sektor industri kimia hulu Juta Orang 0,46 0,48 0,50 0,53 0,56 - - - - - IKHu 4 Nilai ekspor produk industri kimia hulu US$ Miliar 7,05 7,33 7,65 7,95 8,28 - - - - - IKHu SK 1 1 Persentase tenaga kerja di sektor industri kimia hulu terhadap total pekerja Persen 0,36 0,36 0,37 0,38 0,39 - - - - - IKHu 2 Produktivitas tenaga kerja sektor industri kimia hulu Rp Juta /orang/tahun 275,24 280,90 288,08 295,04 302,61 - - - - - IKHu 3 Nilai realisasi investasi industri kimia hulu Rp. Triliun 31,85 40,72 53,12 70,85 96,34 - - - - - IKHu SK 2 1 Jumlah perusahaan dengan nilai Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0) > 3.0 di sektor industri kimia hulu Perusahaan 3,00 3,00 4,00 4,00 5,00 - - - - - IKHu 2 Kontribusi ekspor produk industri kimia hulu berteknologi tinggi Persen 3,45 3,47 3,49 3,51 3,53 - - - - - IKHu Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri Kimia Hilir dan Farmasi Kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kimia Hulu Meningkatnya Peran Industri Kimia Hulu dalam Perekonomian Nasional Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Kimia Hulu Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0 di sektor Industri Kimia Hulu jdih.kemenperin.go.id 2023 2024 2020 2021 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK Satuan Target Alokasi (dalam milyar rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2020 2021 2022 20242022 2023 SK3 1 Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) (rerata tertimbang) Persen 39,90 40,70 41,50 42,40 43,20 - - - - - IKHu SK4 1 Pertumbuhan ekspor produk Industri kimia hulu Persen 10,26 3,87 4,43 3,88 4,20 - - - - - IKHu 2 Kontribusi ekspor produk industri kimia hulu terhadap total ekspor Persen 3,94 3,87 3,80 3,66 3,49 - - - - - IKHu 3 Rasio impor bahan baku Industri Kimia Hulu terhadap PDB sektor industri nonmigas Persen 13,06 12,76 12,42 12,04 11,62 - - - - - IKHu 4,82 64,20 64,20 64,20 64,20 Tj 1 Pertumbuhan PDB industri semen, keramik, dan pengolahan bahan galian nonlogam Persen 3,87 4,21 4,99 5,90 6,37 - - - - - ISKPBGNL 2 Kontribusi PDB industri semen, keramik, dan pengolahan bahan galian nonlogam terhadap PDB nasional Persen 0,59 0,57 0,56 0,54 0,53 - - - - - ISKPBGNL 3 Jumlah tenaga kerja di sektor industri semen, keramik, dan pengolahan bahan galian nonlogam Juta Orang 1,27 1,28 1,31 1,33 1,36 - - - - - ISKPBGNL 4 Nilai ekspor produk industri semen, keramik, dan pengolahan bahan galian nonlogam US$ Miliar 1,02 1,08 1,14 1,20 1,28 - - - - - ISKPBGNL SK 1 1 Persentase tenaga kerja di sektor industri semen, keramik, dan pengolahan bahan galian nonlogam terhadap total pekerja Persen 0,99 0,98 0,97 0,96 0,95 - - - - - ISKPBGNL Meningkatnya peran Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian Nonlogam dalam perekonomian nasional Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian Nonlogam Meningkatnya Kemampuan Industri Kimia Hulu Dalam Negeri Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri Kimia Hulu Kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian Nonlogam jdih.kemenperin.go.id 2023 2024 2020 2021 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK Satuan Target Alokasi (dalam milyar rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2020 2021 2022 20242022 2023 2 Produktivitas tenaga kerja sektor industri semen, keramik dan pengolahan bahan galian nonlogam Rp Juta /orang/tahun 60,65 62,18 63,98 66,25 68,84 - - - - - ISKPBGNL 3 Nilai realisasi investasi industri semen, keramik, dan pengolahan bahan galian nonlogam Rp. Triliun 19,50 24,05 30,23 38,84 50,87 - - - - - ISKPBGNL SK 2 1 Jumlah perusahaan dengan nilai Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0) > 3.0 di sektor Industri Semen, Keramik dan Pengolahan Bahan Galian Nonlogam Perusahaan 2,00 3,00 3,00 4,00 5,00 - - - - - ISKPBGNL SK3 1 Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) (rerata tertimbang) Persen 37,9 38,7 39,4 40,2 41,0 - - - - - ISKPBGNL SK4 1 Pertumbuhan ekspor produk industri semen, keramik dan pengolahan bahan galian nonlogam Persen 3,88 5,00 5,83 5,81 6,42 - - - - - ISKPBGNL 2 Kontribusi ekspor produk industri semen, keramik, dan pengolahan bahan galian nonlogam terhadap total ekspor Persen 0,57 0,57 0,57 0,55 0,54 - - - - - ISKPBGNL 3 Rasio impor bahan baku industri semen, keramik, dan pengolahan bahan galian nonlogam terhadap PDB sektor industri nonmigas Persen 0,91 0,92 0,92 0,93 0,93 - - - - - ISKPBGNL Meningkatnya Kemampuan Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian Nonlogam Dalam Negeri Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian Nonlogam Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0 di sektor Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian Nonlogam jdih.kemenperin.go.id 2023 2024 2020 2021 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK Satuan Target Alokasi (dalam milyar rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2020 2021 2022 20242022 2023 37,34 66,33 66,33 66,33 66,33 Tj 1 Tingkat kepuasan pegawai atas pelayanan Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Nilai 81,00 82,00 83,00 84,00 85,00 - - - - - Ses Ditjen IKFT SK1 1 Efektifitas Regulasi Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil yang Efektif Persen 72 74 76 78 80 - - - - - Ses Ditjen IKFT SK2 1 Indeks kompetensi, professional, dan integritas pegawai Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Indeks 70,00 71,00 73,00 76,00 80,00 - - - - - Ses Ditjen IKFT SK3 1 Indeks kepatuhan terhadap regulasi dalam IKPA Indeks 90,00 90,50 91,00 91,50 92,00 - - - - - Ses Ditjen IKFT 2 Nilai laporan keuangan Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Nilai 83,00 84,00 85,00 86,00 87,00 - - - - - Ses Ditjen IKFT 3 Nilai maturitas SPIP direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Nilai 3,26 3,27 3,27 3,28 3,28 - - - - - Ses Ditjen IKFT 4 Persentase nilai pengelolaan BMN terhadap total aset lancar Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Persen 76,00 77,00 78,00 79,00 80,00 - - - - - Ses Ditjen IKFT 5 Nilai kearsipan Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Nilai 76,00 77,00 78,00 79,00 80,00 - - - - - Ses Ditjen IKFT SK4 1 Tingkat kesesuaian dokumen perencanaan dengan rencana program dan kegiatan prioritas nasional Persen 95,00 96,00 96,00 96,00 96,00 - - - - - Ses Ditjen IKFT Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Terwujudnya ASN Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil yang Profesional dan Berkepribadian Terwujudnya Birokrasi Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan, serta Pengendalian yang Berkualitas dan Akuntabel Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil yang Efektif jdih.kemenperin.go.id 2023 2024 2020 2021 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK Satuan Target Alokasi (dalam milyar rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2020 2021 2022 20242022 2023 2 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Perindustrian Nilai 77,00 78,00 79,00 80,00 81,00 - - - - - Ses Ditjen IKFT SK5 1 Data dan informasi sesuai dengan kebutuhan pengambil keputusan di lingkungan Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Skala 3 3,1 3,12 3,15 3,18 - - - - - Ses Ditjen IKFT 47,10 92,00 108,00 111,00 109,00 Tj 1 Laju pertumbuhan PDB industri kecil dan menengah pangan, barang dari kayu, dan furnitur Persen 7,2-7,6 7,5-7,9 7,7-8,0 7,9-8,3 8,2-8,6 - - - - - PBKF 2 Penyerapan tenaga kerja industri kecil dan menengah pangan, barang dari kayu, dan furnitur Juta orang 6,2-6,5 6,4-6,7 6,5-6,8 6,7-6,8 6,9-7,2 - - - - - PBKF SK 1 1 Terlaksananya pembinaan IKM pangan, barang dari kayu, dan furnitur dalam penggunaan e – business (e- smart IKM ) baik melalui workshop, pendampingan, maupun pembinaan lainnya IKM 1500 1500 1500 1500 1500 - - - - - PBKF SK2 1 Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) industri aneka (rerata tertimbang) Persen 37,70 38,46 39,23 40,01 40,81 - - - - - PBKF SK3 1 Proporsi nilai tambah IKM pangan, barang dari kayu, dan furnitur terhadap total nilai tambah industri pengolahan nonmigas Persen 18,50 18,80 19,20 19,60 20,00 - - - - - PBKF Penguatan Kewirausahaan dan Industri Kecil dan Menengah Pangan, Barang dari Kayu, dan Furnitur Kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Pangan, Barang dari Kayu, dan Furnitur Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0 di Sektor Industri Kecil dan Menengah Pangan, Barang dari Kayu, dan Furnitur Meningkatnya Kemampuan Industri Kecil dan Menengah Pangan, Barang dari Kayu, dan Furnitur Dalam Negeri Meningkatnya Peran Industri Kecil dan Menengah Pangan, Barang dari Kayu, dan Furnitur Meningkatnya Kualitas Pelayanan Data dan Informasi Sektor Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil jdih.kemenperin.go.id 2023 2024 2020 2021 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK Satuan Target Alokasi (dalam milyar rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2020 2021 2022 20242022 2023 2 Wirausaha baru industri kecil pangan, barang dari kayu, dan furnitur yang tumbuh WUB (Kumulatif) 1.400 2.800 4.200 5.600 7.000 - - - - - PBKF 3 IKM pangan, barang dari kayu, dan furnitur yang melakukan kemitraan dengan industri besar sedang dan sektor ekonomi lainnya IKM (Kumulatif) 10 20 40 65 80 - - - - - PBKF 4 Proporsi nilai penyaluran pinjaman perbankan kepada IKM pangan, barang dari kayu, dan furnitur Persen 2,4 2,75 3,35 4,05 5 - - - - - PBKF SK4 1 Sentra industri kecil dan menengah pangan, barang dari kayu, dan furnitur di luar Jawa yang beroperasi Sentra IKM 1 2 2 2 3 - - - - - PBKF 2 Jumlah sentra industri kecil dan menengah pangan, barang dari kayu, dan furnitur yang direvitalisasi Sentra IKM 37 37 39 39 39 - - - - - PBKF 48,36 100,00 115,00 119,00 118,00 Tj 1 Pertumbuhan industri aneka Persen 0,69 0,72 0,95 1,23 1,71 - - - - - KSKIA 2 Kontribusi industri aneka terhadap PDB Persen 0,11 0,12 0,13 0,14 0,15 - - - - - KSKIA 3 Jumlah tenaga kerja di sektor industri aneka Ribu Orang 747,43 782,21 819,58 860,16 903,61 - - - - - KSKIA 4 Nilai ekspor produk industri aneka US$ Juta 8.801 9.197 9.743 10.431 11.263 - - - - - KSKIA 5 Laju pertumbuhan PDB industri kecil dan menengah kimia, sandang, dan kerajinan Persen 4,7-5,0 5,1-5,5 5,5-5,8 5,9-6,3 6,2-6,6 - - - - - KSKIA Kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Kimia, Sandang, Kerajinan, dan Industri Aneka Meningkatnya Peran Industri Kecil dan Menengah Kimia, Sandang, Kerajinan, dan Industri Aneka Meningkatnya Persebaran Industri Kecil dan Menengah Pangan, Barang dari Kayu, dan Furnitur jdih.kemenperin.go.id 2023 2024 2020 2021 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK Satuan Target Alokasi (dalam milyar rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2020 2021 2022 20242022 2023 6 Penyerapan tenaga kerja industri kecil dan menengah kimia, sandang, dan kerajinan Juta orang 3,4-3,5 3,4-3,5 3,5-3,6 3,6-3,7 3,7-3,8 - - - - - KSKIA SK1 1 Persentase tenaga kerja di sektor industri aneka terhadap total pekerja Persen 0,58 0,60 0,61 0,63 0,65 - - - - - KSKIA 2 Produktivitas tenaga kerja sektor industri aneka Rp Juta /orang/tahun 20,02 20,39 20,90 21,70 22,76 - - - - - KSKIA 3 Nilai investasi sektor industri aneka Rp. Triliun 1,80 2,10 2,45 2,85 3,31 - - - - - KSKIA SK2 1 Terlaksananya pembinaan IKM kimia, sandang, kerajinan, dan industri aneka dalam penggunaan e – business (e-smart IKM) baik melalui workshop, pendampingan, maupun pembinaan lainnya IKM 1500 1500 1500 1500 1500 - - - - - KSKIA 2 Kontribusi ekspor produk industri Aneka berteknologi tinggi Persen 0,15 0,16 0,17 0,18 0,19 - - - - - ITKAK SK3 1 Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) industri aneka (rerata tertimbang) Persen 37,70 38,46 39,23 40,01 40,81 - - - - - KSKIA SK4 1 Pertumbuhan ekspor industri aneka Persen 3,47 4,51 5,93 7,07 7,97 - - - - - KSKIA 2 Kontribusi ekspor produk industri aneka terhadap total ekspor Persen 4,74 4,65 4,55 4,42 4,29 - - - - - KSKIA 3 Rasio impor bahan baku sektor industri aneka terhadap PDB sektor industri nonmigas Persen 0,36 0,35 0,34 0,33 0,32 - - - - - KSKIA Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri Aneka Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Aneka Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0 di Sektor Industri Kecil dan Menengah Kimia, Sandang, Kerajinan, dan Industri Aneka Meningkatnya Kemampuan Industri Kecil dan Menengah Kimia, Sandang, Kerajinan, dan Industri Aneka Dalam Negeri jdih.kemenperin.go.id 2023 2024 2020 2021 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK Satuan Target Alokasi (dalam milyar rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2020 2021 2022 20242022 2023 SK5 1 Proporsi nilai tambah IKM kimia, sandang, dan kerajinan terhadap total nilai tambah industri pengolahan nonmigas Persen 18,50 18,80 19,20 19,60 20 - - - - - KSKIA 2 Wirausaha baru industri kecil kimia, sandang, dan kerajinan yang tumbuh WUB (Kumulatif) 1400 2800 4200 5600 7000 - - - - - KSKIA 3 IKM kimia, sandang, dan kerajinan yang melakukan kemitraan dengan industri besar sedang dan sektor ekonomi lainnya IKM (Kumulatif) 20 60 90 120 160 - - - - - KSKIA 4 Proporsi nilai penyaluran pinjaman perbankan kepada IKM kimia, sandang, dan kerajinan Persen 2,4 2,75 3,35 4,05 5 - - - - - KSKIA SK6 1 Sentra industri kecil dan menengah kimia, sandang, dan kerajinan di luar Jawa yang beroperasi Sentra IKM 1 2 2 2 3 - - - - - KSKIA 2 Jumlah sentra IKM kimia, sandang, dan kerajinan yang direvitalisasi Sentra IKM 35 35 37 37 37 - - - - - KSKIA 46,17 90,00 105,00 109,00 107,00 Tj 1 Laju pertumbuhan PDB industri kecil dan menengah logam, mesin, elektronika, dan alat angkut Persen 3,9-4,3 4,5-4,9 4,8-5,2 5,3-5,7 5,7-6,0 - - - - - LMEA 2 Penyerapan tenaga kerja industri kecil dan menengah logam, mesin, elektronika, dan alat angkut Juta orang 0,70-0,79 0,75-0,84 0,80-0,89 0,85-0,94 0,94-1,0 - - - - - LMEA Penguatan Kewirausahaan dan Industri Kecil dan Menengah Kimia, Sandang, dan Kerajinan Kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut Meningkatnya Persebaran Industri Kecil dan Menengah Kimia, Sandang, Kerajinan, dan Industri Aneka Meningkatnya Peran Industri Kecil dan Menengah Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut jdih.kemenperin.go.id 2023 2024 2020 2021 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK Satuan Target Alokasi (dalam milyar rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2020 2021 2022 20242022 2023 SK1 1 Tumbuhnya startup IKM logam, mesin, elektronika, dan alat angkut berbasis teknologi IKM 20 60 100 160 260 (kumulatif) - - - - - LMEA 2 Terlaksananya pembinaan IKM logam, mesin, elektronika, dan alat angkut dalam penggunaan e – business (e-smart IKM) baik melalui workshop, pendampingan, maupun pembinaan lainnya IKM 1500 1500 1500 1500 1500 - - - - - LMEA SK2 1 Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) industri aneka (rerata tertimbang) Persen 37,70 38,46 39,23 40,01 40,81 - - - - - LMEA SK3 1 Proporsi nilai tambah IKM logam, mesin, elektronika, dan alat angkut terhadap total nilai tambah industri pengolahan nonmigas Persen 18,5 18,8 19,2 19,6 20 - - - - - LMEA 2 Wirausaha baru industri kecil logam, mesin, elektronika, dan alat angkut yang tumbuh WUB (Kumulatif) 1200 2400 3600 4800 6000 - - - - - LMEA 3 IKM logam, mesin, elektronika, dan alat angkut yang melakukan kemitraan dengan industri besar sedang dan sektor ekonomi lainnya IKM (Kumulatif) 20 40 60 80 100 - - - - - LMEA 4 Proporsi nilai penyaluran pinjaman perbankan kepada IKM logam, mesin, elektronika, dan alat angkut Persen 2,40 2,75 3,35 4,05 5 - - - - - LMEA SK4 1 Sentra industri kecil dan menengah logam, mesin, elektronika, dan alat angkut di luar Jawa yang beroperasi Sentra IKM 1 2 2 2 3 - - - - - LMEA Meningkatnya Persebaran Industri Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0 di Sektor Industri Kecil dan Menengah Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut Meningkatnya Kemampuan Industri Kecil dan Menengah Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut Dalam Negeri Penguatan Kewirausahaan dan Industri Kecil dan Menengah Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat angkut jdih.kemenperin.go.id 2023 2024 2020 2021 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK Satuan Target Alokasi (dalam milyar rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2020 2021 2022 20242022 2023 2 Jumlah sentra IKM logam, mesin, elektronika, dan alat angkut yang direvitalisasi Sentra IKM 22 24 26 29 32 - - - - - LMEA 145,22 273,00 227,00 216,00 221,00 Tj 1 Tingkat kepuasan pegawai atas pelayanan Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Nilai 81,00 82,00 83,00 84,00 85,00 - - - - - Set Ditjen IKMA SK1 1 Terlaksananya IKM dalam penggunaan e – business (e-smart IKM ) melalui workshop, pendampingan, maupun pembinaan lainnya IKM 1500 1500 1500 1500 1500 - - - - - Set Ditjen IKMA 2 Terbentuknya platform pusat bantuan IKM (service center ) Unit 1 1 1 1 1 - - - - - Set Ditjen IKMA SK2 1 Proporsi nilai tambah IKM terhadap total nilai tambah industri pengolahan nonmigas Persen 18,5 18,8 19,2 19,6 20 - - - - - Set Ditjen IKMA (Pusat, BPIPI, Dekonsentrasi IKM) SK3 1 Jumlah regulasi/ peraturan Regulasi 1 1 1 1 1 - - - - - Set Ditjen IKMA 2 Jumlah usulan insentif dan disinsentif bagi IKMA Dokumen 1 1 1 1 1 - - - - - Set Ditjen IKMA 3 Alternatif skema pembiayaan khusus IKM Skema 1 1 1 1 1 - - - - - Set Ditjen IKMA 4 Jumlah IKM yang dilayani di klinik HKI dan kemasan IKM 200 250 300 300 300 - - - - - Set Ditjen IKMA SK4 1 Jumlah kerjasama yang dilakukan dan tindak lanjut Kerjasama 3 3 4 4 4 - - - - - Set Ditjen IKMA 2 Penyediaan dan pemberdayaan tenaga penyuluh (TPL, penyuluh) Penyuluh 240 240 240 240 240 - - - - - Set Ditjen IKMA Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0 di Sektor Industri Kecil Menengah, dan Aneka Penguatan Kewirausahaan dan Industri Kecil dan Menengah (IKM) Berkembangnya Ekosistem Bisnis yang Kondusif dan Mendukung Pemberdayaan IKM Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Meningkatkan Kerjasama dengan Lembaga Pendidikan, Lembaga Litbang, Lembaga Pembiayaan, Asosiasi Industri, Asosiasi Profesi dan lainnya serta Penguatan Kelembagaan jdih.kemenperin.go.id 2023 2024 2020 2021 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK Satuan Target Alokasi (dalam milyar rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2020 2021 2022 20242022 2023 SK5 1 Indeks kompetensi, professional, dan integritas pegawai Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Indeks 70,00 71,00 73,00 76,00 80,00 - - - - - Set Ditjen IKMA SK6 1 Indeks kepatuhan terhadap regulasi dalam IKPA Indeks 90,00 90,50 91,00 91,50 92,00 - - - - - Set Ditjen IKMA 2 Nilai Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Nilai 83,00 84,00 85,00 86,00 87,00 - - - - - Set Ditjen IKMA 3 Nilai maturitas SPIP Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Nilai 3,26 3,27 3,27 3,28 3,28 - - - - - Set Ditjen IKMA 4 Persentase nilai pengelolaan BMN terhadap total aset lancar Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Persen 76,00 77,00 78,00 79,00 80,00 - - - - - Set Ditjen IKMA 5 Nilai kearsipan Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Nilai 76,00 77,00 78,00 79,00 80,00 - - - - - Set Ditjen IKMA SK7 1 Tingkat kesesuaian dokumen perencanaan dengan rencana program dan kegiatan prioritas nasional Persen 95,00 96,00 96,00 96,00 96,00 - - - - - Set Ditjen IKMA 2 Nilai SAKIP Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Nilai 77,00 78,00 79,00 80,00 81,00 - - - - - Set Ditjen IKMA 5,92 14,00 16,50 18,50 21,50 SK1 1 Rekomendasi kebijakan teknis dalam meningkatkan ketahanan dan iklim usaha industri Rekomendasi 9 10 10 11 12 - - - - - KIUI Kegiatan Peningkatan Ketahanan dan Iklim Usaha Industri Fasilitasi dan Pendampingan Industri Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan, serta Pengendalian yang Berkualitas dan Akuntabel Terwujudnya ASN Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka yang Profesional dan Berkepribadian Terwujudnya Birokrasi Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima jdih.kemenperin.go.id 2023 2024 2020 2021 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK Satuan Target Alokasi (dalam milyar rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2020 2021 2022 20242022 2023 2 Industri Dalam Negeri (IDN) yang mendapatkan fasilitasi dan pendampingan peningkatan daya tahan industri IDN 12 12 13 14 15 - - - - - KIUI 3 Rekomendasi penyelesaian hambatan ekspor NTB - 2 2 2 2 - - - - - KIUI 4 Kebijakan yang diharmonisasikan Kebijakan - 2 3 3 4 - - - - - KIUI 38,04 25,10 29,40 33,90 36,50 SK1 1 Kesepakatan industri dalam jaringan produksi global Kesepakatan 10 2 2 2 2 - - - - - ASDIPI 2 Industri yang difasilitasi kemitraan jaringan produksi global Perusahaan - 10 10 10 10 - - - - - ASDIPI 3 Peningkatan kemampuan ekspor industri Perusahaan - 500 500 500 500 - - - - - ASDIPI SK2 1 Peningkatan peluang investasi sektor industri LoI 3 3 4 5 5 - - - - - ASDIPI 2 Layanan pendampingan investasi perusahaan multinasional Investor 2 3 3 4 5 - - - - - ASDIPI SK3 1 Fasilitasi dan penjajagan kerjasama SDI dengan negara mitra Negara mitra 2 4 4 5 5 - - - - - ASDIPI 2 Pemanfaatan SDI luar negeri oleh industri SDI - 2 3 4 4 - - - - - ASDIPI 4,69 11,50 14,00 16,00 17,00 SK1 1 Utilisasi tarif preferensi FTA/PTA/EPA Persen 30 35 40 45 50 - - - - - AII 2 Rekomendasi inisiasi FTA/PTA Rekomendasi 1 1 1 1 1 - - - - - AII Kebutuhan Sumber Daya Industri yang Terfasilitasi Kegiatan Pengembangan Akses Industri Internasional Ekspansi Produk dan Jasa Industri di Luar Negeri Kegiatan Pengembangan Akses Sumber Daya Industri Internasional Pemasaran Global Investasi Perusahaan Multinasional jdih.kemenperin.go.id 2023 2024 2020 2021 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK Satuan Target Alokasi (dalam milyar rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2020 2021 2022 20242022 2023 6,5 54,0 35,0 35,2 35,5 SK1 1 Kawasan Industri (KI) prioritas di luar pulau Jawa yang beroperasi dan meningkatkan investasi KI 11 13 15 16 17 - - - - - PI 2 KI yang dikembangkan KI 18 22 26 30 33 - - - - - PI 3 KI dengan zona tematik yang beroperasi KI 2 2 3 3 3 - - - - - PI 4 Persentase nilai tambah yang diciptakan di luar pulau Jawa Persen 29,9 30,7 31,5 32,3 33,1 - - - - - PI 4 Database Kawasan Industri Persen 0 30 50 70 80 - - - - - PI 5 Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) yang dikembangkan WPPI 3 3 3 3 3 - - - - - PI 6 Kawasan Peruntukan Industri (KPI) yang dikembangkan KPI 3 10 10 10 10 - - - - - PI SK2 1 Regulasi pengembangan wilayah industri Kebijakan 2 2 2 2 2 - - - - - PI 46,82 67,40 87,10 87,40 89,50 SK1 1 Nilai SAKIP Ditjen KPAII Nilai 80 81 82 83 85 - - - - - Set Ditjen KPAII SK2 1 Kerjasama selatan-selatan dan triangular Kerjasama 1 2 3 3 3 - - - - - Set Ditjen KPAII SK3 1 Rekomendasi industrial & market intelligent Rekomendasi 6 8 10 10 12 - - - - - Set Ditjen KPAII SK4 1 Helpdesk industri akses global Modul - 1 6 8 10 - - - - - Set Ditjen KPAII Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Program Peningkatan Ketahanan, Pengembangan Perwilayahan Industri serta pengembangan Akses Industri Internasional Akuntabilitas Manajemen Organisasi Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular Industrial intelligence dan peluang kerja sama industri di luar negeri Informasi akses industri global Kegiatan Pengembangan Wilayah Industri Penyebaran Industri di Luar Jawa Tersedianya NSPK Pengembangan Wilayah Industri jdih.kemenperin.go.id 2023 2024 2020 2021 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK Satuan Target Alokasi (dalam milyar rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2020 2021 2022 20242022 2023 568 1.298 1.288 1.279 1.270 Tj 1 Efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan hasil riset/inovasi Persen 5 6 7 8 10 - - - - - Puslitbang IA, Puslitbang IKFTLMATE, Balai Besar, Baristand, BPPSI SP1 1 Persentase hasil riset lima tahun terakhir yang telah dimanfaatkan oleh industri Persen 15 17 20 25 30 - - - - - Balai Besar, Baristand, BPPSI 2 Perusahaan industri/badan usaha yang memanfaatkan paket teknologi/supervisi/ konsultasi Perusahaan (akumulasi) 50 100 160 220 280 - - - - - Puslitbang IA, Puslitbang IKFTLMATE, Balai Besar, Baristand, BPPSI SP2 1 Persentase litbangyasa yang memanfaatkan teknologi 4.0 dibandingkan total litbangyasa pada tahun berjalan Persen 20 22 25 28 35 - - - - - Balai Besar, Baristand, BPPSI SP3 1 Persentase SNI bidang industri yang diterapkan Persen 5 7 10 15 20 - - - - - PSI 2 Efisiensi perusahaan industri yang menerapkan prinsip industri hijau Persen 3 4 5 6 7 - - - - - PIH SP4 1 Persentase rancangan kebijakan yang telah diusulkan untuk ditindaklanjuti/ diharmonisasi Persen 50 50 50 50 50 - - - - - Puslitbang IA, Puslitbang IKFTLMATE, PSI, PIH Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0 Meningkatnya Kemampuan Industri Dalam Negeri Tersedianya Kebijakan Pembangunan Industri yang Efektif Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Meningkatnya Kontribusi Inovasi dalam rangka Mendukung Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan Nonmigas jdih.kemenperin.go.id 2023 2024 2020 2021 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK Satuan Target Alokasi (dalam milyar rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2020 2021 2022 20242022 2023 SP5 1 Perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi Standar Industri Hijau (SIH) berdasarkan SIH yang ditetapkan Persen 9 9 9 10 10 - - - - - PIH 2 Kepatuhan Lembaga Sertifikasi Industri Hijau terhadap regulasi dalam melaksanakan proses sertifikasi Persen 100 100 100 100 100 - - - - - PIH 3 Kepatuhan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam menerbitkan SPPT SNI/sertifikat kesesuaian sesuai regulasi Persen 100 100 100 100 100 - - - - - PSI 4 Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri Indeks 3,5 3,5 3,6 3,6 3,6 - - - - - Balai Besar, Baristand, BPPSI, BSI 5 Proporsi riset berbasis kerjasama/kolaborasi Persen 50 75 100 100 100 - - - - - Puslitbang IA, Puslitbang IKFTLMATE,6 Wirausaha Industri (WI) yang berhasil diinkubasi Persen 10 10 10 10 10 - - - - - Balai Besar, Baristand 7,82 155,00 54,12 55,12 54,34 SK1 1 Persentase SNI bidang industri yang diterapkan Persen 5 7 10 15 20 - - - - - PSI 6,11 31,05 33,80 36,45 40,15 SK1 1 Efisiensi perusahaan industri yang menerapkan prinsip industri hijau Persen 3 4 5 6 7 - - - - - PIH 41,61 183,22 167,44 124,51 139,63 SK1 1 Rata-rata indeks profesionalitas ASN Indeks 71 74 76 78 81 - - - - - Set BPPI 2 Nilai disiplin pegawai Nilai 79 79,5 80 80,5 81 - - - - - Set BPPI Kegiatan Pengembangan, Penerapan dan Pengawasan Standardisasi Industri Meningkatnya Kemampuan Industri dalam Negeri Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Industri Hijau Meningkatnya kemampuan industri dalam negeri Kegiatan Penyusunan rencana dan evaluasi program pengembangan teknologi dan kebijakan industri Meningkatnya Kemampuan Industri dalam Negeri Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan jdih.kemenperin.go.id 2023 2024 2020 2021 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK Satuan Target Alokasi (dalam milyar rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2020 2021 2022 20242022 2023 SK2 1 Rata-rata tingkat kepatuhan Satker terhadap Standar Operasional Aparatur Administrasi Pemerintah (SOP AP) Persen 60 70 80 90 100 - - - - - Set BPPI 2 Persentase Satker yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Pelayanan Publik Terpadu Persen 21 42 63 83 100 - - - - - Set BPPI SK3 1 Satker yang memperoleh tingkat maturitas pengendalian internal (SPIP) mencapai minimal level 3,8 Persen 56 60 64 72 80 - - - - - Set BPPI 2 Satker yang memperoleh nilai akuntabilitas kinerja minimal A Persen 75 80 83 86 90 - - - - - Set BPPI 3 Satker yang memperoleh nilai laporan keuangan minimal 90 Persen 72 80 84 88 92 - - - - - Set BPPI 4,26 140,03 149,05 149,75 150,15 SK1 1 Perusahaan industri/badan usaha yang memanfaatkan hasil riset/inovasi/paket teknologi/konsultasi Perusahaan (akumulasi) 14 25 40 55 70 - - - - - Puslitbang IA SK2 1 Rancangan kebijakan terkait implementasi industri 4.0 Rancangan Kebijakan (akumulasi) 1 2 3 4 5 - - - - - Puslitbang IA 4,02 248,24 246,39 247,19 246,39 SK1 1 Perusahaan industri/badan usaha yang memanfaatkan hasil riset/inovasi/paket teknologi/konsultasi Perusahaan/ badan usaha (akumulasi) 9 25 40 55 70 - - - - - Puslitbang IKFTLMATE SK2 1 Perusahaan industri yang bertransformasi menuju industri 4.0 Perusahaan (akumulasi) 3 6 9 12 15 - - - - - Puslitbang IKFTLMATE Meningkatnya Kinerja Litbangyasa dalam Rangka Mendukung Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas Meningkatnya Penerapan Teknologi 4.0 untuk Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0 Membangun Sistem Manajemen dan Informasi Terintegrasi Memperkuat Akuntabilitas Kinerja Organisasi Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Industri Agro Meningkatnya Kinerja Litbangyasa dalam Rangka Mendukung Daya Saing dan Kemandirian Industri Meningkatnya Penerapan Teknologi 4.0 untuk Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0 Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Industri Kimia, Farmasi, Tekstil, Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan jdih.kemenperin.go.id 2023 2024 2020 2021 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK Satuan Target Alokasi (dalam milyar rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2020 2021 2022 20242022 2023 504,42 540,46 637,19 665,98 639,34 SK1 1 Persentase hasil riset/inovasi lima tahun terakhir yang dimanfaatkan perusahaan industri/badan usaha Persen 15 17 20 25 30 - - - - - Balai Besar, Baristand, BPPSI 2 Perusahaan industri/badan usaha yang memanfaatkan paket teknologi/supervisi/ konsultasi Perusahaan/ badan usaha (akumulasi) 31 50 80 110 140 - - - - - Balai Besar, Baristand, BPPSI SK2 1 Persentase litbangyasa yang memanfaatkan teknologi 4.0 dibandingkan total litbangyasa pada tahun berjalan Persen 20 22 25 28 35 - - - - - Balai Besar, Baristand, BPPSI 754 985 985 985 985 SP1 1 Lulusan pelatihan vokasi industri berbasis kompetensi Orang 36.000 38.000 36.000 27.000 20.000 - - - - - Pusdiklat Industri 2 Calon tenaga kerja program dual system yang meningkat kompetensinya Orang 3.200 4.000 5.000 5.900 6.400 - - - - - PPKVI 3 Calon tenaga kerja yang memiliki sertifikasi internasional Orang 1.000 1.100 1.200 1.300 1.400 - - - - - PPKVI 4 Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan Persen 75 79 82 85 88 - - - - - PPKVI SP2 1 Perusahaan yang memanfaatkan layanan industri Perusahaan 170 180 190 200 210 - - - - - PPKVI 2 Nilai minimum akreditasi program studi di Politeknik Nilai B B B B A - - - - - PPKVI Meningkatkan Tenaga Kerja Industri yang Kompeten Meningkatkan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Industri Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri Meningkatnya Kinerja Litbangyasa dalam Rangka Mendukung Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas Meningkatnya Penerapan Teknologi 4.0 untuk Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0 Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi jdih.kemenperin.go.id 2023 2024 2020 2021 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK Satuan Target Alokasi (dalam milyar rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2020 2021 2022 20242022 2023 3 Penelitian yang didesiminasikan melalui seminar nasional dan internasional Penelitian 140 160 200 230 250 - - - - - PPKVI 4 Tenaga pengajar yang meningkat kemampuan dan kompetensinya Orang 125 140 190 220 260 - - - - - PPKVI 5 Implementasi industri 4.0 pada pendidikan vokasi Pilot Project 34 44 55 66 77 - - - - - Set.BPSDMI SP3 1 Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang industri SKKNI 20 20 20 20 20 - - - - - Pusdiklat Industri 2 Fasilitasi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan Tempat Uji Kompetensi (TUP) bidang industri LSP dan TUK 20 20 20 20 20 - - - - - Pusdiklat Industri 3 Asesor kompetensi dan lisensi Asesor 290 300 310 320 330 - - - - - Pusdiklat Industri 4 Wirausaha industri yang tumbuh WUB 150 180 200 220 240 - - - - - Pusdiklat Industri 42,32 55,71 57,30 59,08 60,71 SK1 1 Tingkat kepuasan pegawai atas pelayanan Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri Nilai 70 72 74 76 78 - - - - - Set. BPSDMI SK2 1 Indeks kompetensi, professional, dan integritas pegawai Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri Indeks 70 71 73 76 80 - - - - - Set. BPSDMI SK3 1 Nilai Laporan Keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri Nilai 70 72 74 76 78 - - - - - Set. BPSDMI Terwujudnya Birokrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima Meningkatkan Infrastruktur Kompetensi Industri Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri Terwujudnya ASN Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri jdih.kemenperin.go.id 2023 2024 2020 2021 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK Satuan Target Alokasi (dalam milyar rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2020 2021 2022 20242022 2023 2 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri Persen 70 72 74 76 78 - - - - - Set. BPSDMI 149,45 274,47 265,97 223,99 190,90 SK1 1 Tenaga kerja industri yang mendapatkan Sertifikasi Kompetensi Orang 20.000 20.000 10.000 10.000 5.000 - - - - - Pusdiklat Industri 2 Pelatihan 3 in 1 bagi calon tenaga kerja industri Orang 36000 38000 36000 27000 20000 - - - - - Pusdiklat Industri SK2 1 Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang industri SKKNI 20 20 20 20 20 - - - - - Pusdiklat Industri 2 Fasilitasi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan Tempat Uji Kompetensi (TUP) bidang industri LSP dan TUK 20 20 20 20 20 - - - - - Pusdiklat Industri 3 Asesor kompetensi dan lisensi Asesor 290 300 310 320 330 - - - - - Pusdiklat Industri 4 Wirausaha industri yang tumbuh WUB 150 180 200 220 240 - - - - - Pusdiklat Industri 341,12 391,15 384,95 406,21 421,62 SK1 1 Tenaga kerja industri tingkat ahli yang kompeten Orang 2.500 2.600 2.800 2.900 2.900 - - - - - PPKVI 2 Tenaga kerja industri lulusan D1 industri yang kompeten Orang 700 800 900 1000 1000 - - - - - PPKVI 3 Calon tenaga kerja program dual system yang meningkat kompetensinya Orang 3200 4000 5000 5900 6400 - - - - - PPKVI SK2 1 Implementasi industri 4.0 pada pendidikan vokasi Pilot Project 9 12 17 22 27 - - - - - PPKVI 2 Pusat inovasi dan pengembangan industri 4.0 Utilisasi 30% 50% 70% 90% 95% - - - - - Set.BPSDMI Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0 Kegiatan Peningkatan Kualitas SDM Industri Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Terselenggaranya Pembangunan Infrastruktur Kompetensi Industri Kegiatan Peningkatan Kualitas Pendidikan Tinggi Vokasi Industri Berbasis Kompetensi Menuju Dual System Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas jdih.kemenperin.go.id 2023 2024 2020 2021 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK Satuan Target Alokasi (dalam milyar rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2020 2021 2022 20242022 2023 3 ASN dan tenaga kerja industri yang kompeten di bidang industri 4.0 Orang 500 600 700 800 500 - - - - - Set.BPSDMI SK3 1 Ijin pendirian dan penyelenggaraan pendidikan Akademi Komunitas / Politeknik Industri di WPPI / KI Unit 3 4 5 6 7 - - - - - PPKVI 2 Terbangunnya sarana dan prasarana pendidikan Akademi Komunitas / Politeknik Industri berbasis kompetensi di WPPI / KI Unit 1 2 3 4 5 - - - - - PPKVI 3 Penelitian yang didesiminasikan Penelitian 140 160 200 230 250 - - - - - PPKVI 4 Nilai minimum akreditasi program studi di Politeknik Nilai B B B B A - - - - - PPKVI 5 Prosentase lulusan program studi keteknikan industri Persen 97% 97% 97% 98% 99% - - - - - PPKVI 6 Prosentase lulusan sekolah industri yang terserap oleh sektor industri Persen 78 81 85 86 89 - - - - - PPKVI 7 Tenaga pengajar yang meningkat kemampuan dan kompetensinya Orang 125 140 190 220 260 - - - - - PPKVI 8 Perusahaan yang memanfaatkan layanan Industri Perusahaan 170 180 190 200 210 - - - - - PPKVI 207,37 248,28 261,39 280,33 296,38 SK1 1 Tenaga kerja industri terampil yang kompeten Orang 2000 2100 2200 2400 2000 - - - - - PPKVI 2 Calon tenaga kerja program dual system yang meningkat kompetensinya Orang 1000 1200 1500 1800 2100 - - - - - PPKVI 3 Calon tenaga kerja yang memiliki sertifikasi internasional Orang 1000 1100 1200 1300 1400 - - - - - PPKVI Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Kegiatan Peningkatan Kualitas Pendidikan Menengah Kejuruan Industri Berbasis Kompetensi Menuju Dual System Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas jdih.kemenperin.go.id 2023 2024 2020 2021 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK Satuan Target Alokasi (dalam milyar rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2020 2021 2022 20242022 2023 4 Prosentase lulusan program studi keteknikan industri Persen 97% 97% 97% 98% 99% - - - - - PPKVI 5 Prosentase lulusan sekolah industri yang terserap oleh sektor industri Persen 73 76 80 84 86 - - - - - PPKVI 6 Pengembangan SMK berbasis kompetensi yang Link and Match dengan industri SMK 965 965 965 965 965 - - - - - PPKVI 7 Guru produktif kompeten yang mengikuti pelatihan dan pemagangan Orang 4160 4160 2080 2080 2080 - - - - - PPKVI 8 Insentif Silver Expert Orang 144 144 144 144 144 - - - - - PPKVI SK2 Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0 1 Implementasi industri 4.0 pada pendidikan vokasi Pilot Project 25 32 38 44 50 - - - - - Set. BPSDMI 13,77 15,39 15,39 15,39 15,39 SK1 1 ASN yang meningkat kompetensinya ASN 500 550 600 650 700 - - - - - Pusdiklat Industri Kegiatan Peningkatan Kompetensi ASN Terwujudnya ASN Kementerian Perindustrian yang Professional dan Berkepribadian jdih.kemenperin.go.id TABEL 2 PEDOMAN KINERJA RENSTRA KEMENPERIN 2020-2024 Kode Indikator Kinerja Baseline 2019 Target 2020 2021 2022 2023 2024 Tj Meningkatnya Peran Sektor Industri dalam Perekonomian Nasional Tj.1 Pertumbuhan PDB industri pengolahan nonmigas 4,3 5,3 5,8 6,8 7,8 8,4 DEFINISI/DESKRIPSI Peran industri dalam perekonomian diindikasikan melalui perkembangan laju pertumbuhan PDB industri pengolahan nonmigas, peningkatan kontribusi industri pengolahan nonmigas terhadap PDB, tenaga kerja di sektor industri, dan nilai ekspor produk industri pengolahan nonmigas. PDB industri pengolahan merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan sektor industri pengolahan dalam jangka waktu tertentu. PDB industri pengolahan terdiri dari sektor industri batubara dan pengilangan migas yang dikelola oleh Kementerian ESDM dan sektor industri pengolahan nonmigas yang dikelola oleh Kementerian Perindustrian. Sehingga Kementerian Perindustrian mengupayakan peningkatan nilai PDB industri pengolahan nonmigas setiap tahunnya. Data pertumbuhan PDB industri pengolahan nonmigas menggunakan data yang dipublikasikan oleh BPS pada awal tahun anggaran berikutnya. SUMBER DATA Data pertumbuhan PDB industri pengolahan nonmigas yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). CARA MENGHITUNG (FORMULA) Pertumbuhan PDB industri pengolahan nonmigas = (PDB Atas Dasar Harga Konstan Industri Pengolahan Nonmigas Periode (t) - PDB Atas Dasar Harga Konstan Industri Pengolahan Nonmigas Periode (t-1))/PDB Atas Dasar Harga Konstan Industri Pengolahan Nonmigas Periode (t-1) dikali 100%. SATUAN KLASIFIKASI PENANGGUNG JAWAB DATA Persen Maksimasi Ditjen IA, ILMATE, IKFT dan IKMA jdih.kemenperin.go.id Kode Indikator Kinerja Baseline 2019 Target 2020 2021 2022 2023 2024 Tj Meningkatnya Peran Sektor Industri dalam Perekonomian Nasional Tj.2 Kontribusi industri pengolahan nonmigas terhadap PDB 17,5 17,8 18,0 18,3 18,6 18,9 DEFINISI/DESKRIPSI Menurut tren pertumbuhan PDB tahun 2015-2019, sektor industri pengolahan nonmigas merupakan sektor yang memberikan kontribusi terbesar dalam perkembangan PDB nasional sehingga diharapkan pertumbuhan PDB sektor industri pengolahan nonmigas terus didorong dapat tumbuh pesat. SUMBER DATA Data distribusi PDB yang dipublikasikan oleh BPS. CARA MENGHITUNG (FORMULA) Kontribusi industri pengolahan nonmigas terhadap PDB dihitung dengan membagi nilai PDB Atas Dasar Harga Berlaku Industri Pengolahan Nonmigas dengan total PDB Atas Dasar Harga Berlaku dikali 100%. SATUAN KLASIFIKASI PENANGGUNG JAWAB DATA Persen Maksimasi Ditjen IA, ILMATE, IKFT dan IKMA Kode Indikator Kinerja Baseline 2019 Target 2020 2021 2022 2023 2024 Tj Meningkatnya Peran Sektor Industri dalam Perekonomian Nasional Tj.3 Tenaga kerja di sektor industri nonmigas 18,9 19,2 19,9 20,6 21,5 22,5 DEFINISI/DESKRIPSI Sehubungan dengan sektor industri merupakan kontributor terbesar dalam PDB, sektor industri diharapkan menjadi leading sector yang mampu mengungkit sektor lainnya serta membuka lapangan pekerjaan. Jumlah tenaga kerja yang terserap di sektor industri dihitung menggunakan data Sakernas. SUMBER DATA Data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dipublikasikan oleh BPS. CARA MENGHITUNG (FORMULA) Berdasarkan jumlah tenaga kerja yang terserap di sektor industri pengolahan dari Sakernas. SATUAN KLASIFIKASI PENANGGUNG JAWAB DATA Juta Orang Maksimasi Ditjen IA, ILMATE, IKFT dan IKMA jdih.kemenperin.go.id Kode Indikator Kinerja Baseline 2019 Target 2020 2021 2022 2023 2024 Tj Meningkatnya Peran Sektor Industri dalam Perekonomian Nasional Tj.4 Nilai ekspor produk industri pengolahan nonmigas 126,6 133,1 141,6 151,9 164,9 181,6 DEFINISI/DESKRIPSI Nilai ekspor produk industri pengolahan nonmigas berdasarkan data yang dikeluarkan BPS. SUMBER DATA Data ekspor produk industri pengolahan nonmigas yang dipublikasikan oleh BPS. CARA MENGHITUNG (FORMULA) Berdasarkan nilai ekspor produk industri pengolahan nonmigas dari BPS. SATUAN KLASIFIKASI PENANGGUNG JAWAB DATA US$ Miliar Maksimasi Ditjen IA, ILMATE, IKFT dan IKMA Kode Indikator Kinerja Baseline 2019 Target 2020 2021 2022 2023 2024 S1 Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas S1.1 Persentase tenaga kerja di sektor industri nonmigas terhadap total pekerja 14,9 15,0 15,2 15,4 15,5 15,7 DEFINISI/DESKRIPSI Meningkatnya daya saing dan kemandirian industri pengolahan nonmigas dimaksudkan untuk meningkatkan penjualan produk dalam negeri dibandingkan dengan seluruh pangsa pasar baik dalam negeri maupun luar negeri. Peningkatan daya saing dan kemandirian dilakukan melalui pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi industri yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, daya saing, dan kemandirian industri nasional. Dengan semakin tingginya penyerapan tenaga kerja di sektor industri nonmigas merupakan salah satu indikasi bahwa industri nasional semakin mandiri, maju, dan berdaya saing. Persentase tenaga kerja di sektor industri nonmigas terhadap total pekerja dihitung menggunakan data Sakernas. SUMBER DATA Data Sakernas yang dipublikasikan oleh BPS. CARA MENGHITUNG (FORMULA) Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri nonmigas dibagi Total Tenaga Kerja dikali 100%. SATUAN KLASIFIKASI PENANGGUNG JAWAB DATA Persen Maksimasi Ditjen IA, ILMATE, IKFT dan IKMA jdih.kemenperin.go.id Kode Indikator Kinerja Baseline 2019 Target 2020 2021 2022 2023 2024 S1 Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas S1.2 Produktivitas tenaga kerja sektor industri nonmigas 109,1 111,8 113,8 116,7 120,3 124,7 DEFINISI/DESKRIPSI Semakin tinggi tingkat produktivitas tenaga kerja sektor industri, maka semakin tinggi efisiensi perusahaan dalam memproduksi barang/jasa. Untuk itu, maka penyediaan SDM industri yang terampil menjadi salah satu yang menjadi prioritas untuk dikembangkan dalam rangka meningkatkan daya saing industri nasional. Nilai produktivitas tenaga kerja sektor industri nonmigas merupakan pembagian antara nilai tambah sektor industri nonmigas dan jumlah tenaga kerja di sektor industri nonmigas. SUMBER DATA Data PDB dan Sakernas yang dipublikasikan oleh BPS dan diolah oleh Pusdatin. CARA MENGHITUNG (FORMULA) Produktivitas tenaga kerja sektor industri nonmigas didapatkan dengan pembagian antara PDB industri nonmigas harga konstan dan jumlah tenaga kerja di sektor industri nonmigas dari Sakernas. SATUAN KLASIFIKASI PENANGGUNG JAWAB DATA Rp. Juta/Orang/Tahun Maksimasi Ditjen IA, ILMATE, IKFT dan IKMA jdih.kemenperin.go.id Kode Indikator Kinerja Baseline 2019 Target 2020 2021 2022 2023 2024 S1 Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas S1.3 Produktivitas sektor industri pengolahan nonmigas 2,02 1,99 2,03 2,06 2,11 2,15 DEFINISI/DESKRIPSI Produktivitas sektor industri pengolahan nonmigas merupakan pembagian antara nilai output dengan nilai input antara (intermediate input) di sektor industri besar sedang. Nilai output adalah nilai keluaran yang dihasilkan dari proses kegiatan industri meliputi: barang yang dihasilkan; tenaga listrik yang dijual; jasa industri yang diterima dari pihak lain; selisih nilai stok barang setengah jadi; dan penerimaan lain dari jasa nonindustri. Sedangkan nilai input antara meliputi: biaya bahan baku; bahan bakar, tenaga listrik dan gas; dan sewa gedung, mesin dan alat- alat. SUMBER DATA Data Input dan Output Sektor Industri Skala Menengah Besar yang dipublikasikan oleh BPS dan diolah oleh Pusdatin CARA MENGHITUNG (FORMULA) Nilai Output Sektor Industri Skala Menengah Besar dibagi Nilai Input Antara Sektor Industri Skala Menengah Besar. Nilai Output dan Input Antara Industri Skala Menengah Besar mempunyai lag/keterlambatan 2 (dua) tahun. Untuk itu dilakukan prognosa dilakukan sebagai berikut: Output (t) = Output (t-2)*(1+ i (t-1))(1+i(t)) dimana Output(t)= output pada periode (t) dan i(t)= pertumbuhan indeks produksi IBS pada periode ke (t). Input (t) = Input (t-2)*(1+d(t-1))(1+d(t) dimana Input (t)= input antara pada periode (t) dan d(t)= pertumbuhan deflator pada periode ke (t). SATUAN KLASIFIKASI PENANGGUNG JAWAB DATA Nilai Maksimasi Ditjen IA, ILMATE, IKFT dan IKMA jdih.kemenperin.go.id Kode Indikator Kinerja Baseline 2019 Target 2020 2021 2022 2023 2024 S1 Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas S1.4 Nilai Investasi sektor industri pengolahan nonmigas 215,9 256,3 326,7 425,3 566,2 769,1 DEFINISI/DESKRIPSI Nilai Investasi sektor industri pengolahan nonmigas merupakan gabungan dari investasi PMA dan PMDN dimana nilai investasi PMA dikonversi menjadi rupiah. Nilai realisasi investasi di sektor industri pengolahan nonmigas berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). SUMBER DATA Data investasi yang dipublikasikan oleh BKPM. CARA MENGHITUNG (FORMULA) Jumlah investasi PMA dan PMDN sektor industri pengolahan nonmigas. SATUAN KLASIFIKASI PENANGGUNG JAWAB DATA Rp. Triliun Maksimasi Ditjen IA, ILMATE, IKFT dan IKMA Kode Indikator Kinerja Baseline 2019 Target 2020 2021 2022 2023 2024 S1 Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas S1.5 Persentase hasil riset lima tahun terakhir yang telah dimanfaatkan oleh industri 13 15 17 20 25 30 DEFINISI/DESKRIPSI Persentase hasil riset/inovasi yang dimanfaatkan perusahaan industri/badan usaha pada lima tahun terakhir. Persentase hasil riset/inovasi yang dimanfaatkan perusahaan industri/badan usaha ini bukan merupakan uji coba hasil litbangyasa, akan tetapi perusahaan telah menggunakan/membeli produk/alat/proses, atau telah terdapat perusahaan industri yang memproduksi prototipe litbangyasa. SUMBER DATA Laporan verifikasi pemanfaatan hasil litbangyasa. CARA MENGHITUNG (FORMULA) Menghitung (akumulasi) dan memverifikasi jumlah prototipe/alat/mesin/teknologi proses hasil litbangyasa/inovasi Balai Besar/Baristand yang telah dimanfaatkan perusahaan industri/badan usaha (termasuk IKM) selama lima tahun terakhir, dibagi dengan jumlah total akumulasi litbangyasa yang telah dihasilkan selama lima tahun terakhir (Litbangyasa multiyears dihitung satu riset). Adapun litbangyasa yang diterapkan dapat merupakan hasil litbang tahun-tahun yang lalu (maksimal 5 tahun). SATUAN KLASIFIKASI PENANGGUNG JAWAB DATA Persen Maksimasi BPPI jdih.kemenperin.go.id Kode Indikator Kinerja Baseline 2019 Target 2020 2021 2022 2023 2024 S1 Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas S1.6 Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan 63 75 79 82 85 88 DEFINISI/DESKRIPSI Ketersediaan tenaga kerja yang kompeten merupakan prasyarat terwujudnya industri nasional yang mandiri, maju, dan berdaya saing. Tantangan perkembangan ekonomi internasional tidak lagi terbatas pada perdagangan komoditi tetapi juga pasar bebas tenaga kerja yang diberlakukan di regional ASEAN sejak tahun 2015 dengan terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Untuk itu, pembangunan tenaga kerja industri kompeten menjadi kebutuhan mendesak yang dilakukan melalui pendidikan vokasi, pendidikan dan pelatihan, serta pemagangan. Presentase lulusan program studi keteknikan industri ditargetkan untuk meningkat setiap tahunnya dengan strategi meningkatkan kualitas pendidikan program studi keteknikan industri untuk menghasilkan tenaga kerja yang kompeten. SUMBER DATA Data presentase lulusan program studi keteknikan industri dari BPSDMI, CARA MENGHITUNG (FORMULA) Jumlah siswa didik yang berhasil lulus program studi keteknikan industri dibagi jumlah seluruh siswa didik yang mengikuti ujian kelulusan program studi keteknikan industri dikali 100%, SATUAN KLASIFIKASI PENANGGUNG JAWAB DATA Persen Maksimasi BPSDMI jdih.kemenperin.go.id Kode Indikator Kinerja Baseline 2019 Target 2020 2021 2022 2023 2024 S1 Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas S1.7 Lulusan Pelatihan Vokasi Industri berbasis kompetensi 35.000 36.000 74.000 110.000 137.000 157.000 DEFINISI/DESKRIPSI Program pelatihan 3 in 1 (pelatihan, sertifikasi, dan penempatan) SDM Industri, merupakan program penyiapan tenaga kerja industri yang kompeten dengan dilatih kemudian disertifikasi dan lulusannya langsung ditempatkan dan bekerja di sektor industri. Penyediaan SDM yang kompeten dan bersertifikat dilaksanakan melalui penyelenggaraan pendidikan pada balai diklat industri di lingkungan Kementerian Perindustrian. Capaian target ini merupakan jumlah peserta program pelatihan 3 in 1 (pelatihan, sertifikasi, dan penempatan). Jumlah lulusan pelatihan diklat sistem 3 in 1 (pelatihan, sertifikasi, dan penempatan) pada 7 Balai Diklat Industri dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri. SUMBER DATA Database Jumlah lulusan diklat dan tenaga kerja yang terserap oleh industri dari BPSDMI CARA MENGHITUNG (FORMULA) Menghitung jumlah peserta diklat 3 in 1 pada Balai Diklat Industri dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri pada tahun berjalan SATUAN KLASIFIKASI PENANGGUNG JAWAB DATA Orang Maksimasi BPSDMI jdih.kemenperin.go.id Kode Indikator Kinerja Baseline 2019 Target 2020 2021 2022 2023 2024 S2 Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0 S2.1 Perusahaan dengan nilai Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0) > 3.0 24 30 36 44 52 60 DEFINISI/DESKRIPSI INDI 4.0 adalah sebuah indeks acuan yang digunakan oleh industri dan pemerintah untuk mengukur tingkat kesiapan perusahaan menuju industri 4.0. INDI 4.0 terdiri atas lima pilar, yaitu manajemen dan organisasi (management and organization), orang dan budaya (people and culture), produk dan layanan (product and services), teknologi (technology), dan operasi pabrik (factory operation). Adapun level dalam INDI 4.0 terdiri dari :
19. 1.Level 0 : tahap belum siap bertransformasi ke industri 4.0;
20. 2.Level 1 : tahap kesiapan awal;
21. 3.Level 2 : tahap kesiapan sedang;
22. 4.Level 3 : tahap kesiapan matang; dan
23. 5.Level 4 : tahap sudah menerapkan sebagian besar konsep industri 4.0. Penilaiannya menggunakan mekanisme self-assessment oleh perusahaan dimana dilakukan melalui survei yang diisi oleh perusahaan dengan dilanjutkan verifikasi lapangan yang dilakukan oleh para ahli sehingga hasilnya berupa nilai INDI pada perusahaan tersebut. SUMBER DATA Hasil pengolahan data Assesment INDI 4.0 dari SIINAS. CARA MENGHITUNG (FORMULA) Dengan melakukan assessment Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0) pada setiap industri dengan berlandaskan pada beberapa kriteria penilaian yang telah di tentukan. SATUAN KLASIFIKASI PENANGGUNG JAWAB DATA Perusahaan Maksimasi BPPI, Ditjen IA, ILMATE, dan IKFT jdih.kemenperin.go.id Kode Indikator Kinerja Baseline 2019 Target 2020 2021 2022 2023 2024 S2 Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0 S2.2 Kontribusi ekspor produk industri berteknologi tinggi 12,86 13 13,15 13,30 13,50 13,70 DEFINISI/DESKRIPSI Industri berteknologi tinggi adalah industri yang intensitas penelitian dan pengembangannya (research and development (R&D) ) tinggi untuk menghasilkan suatu produk*. Industri ini ditandai dengan rasio pengeluaran untuk R&D terhadap nilai tambah bruto tinggi. Produk-produk industri berteknologi tinggi berada dibawah binaan Direktorat Jenderal Industri Agro, Direktorat Jenderal ILMATE dan Direktorat Jenderal IKFT. *Definisi diambil dari referensi UNIDO, OECD dan WITS. SUMBER DATA Data ekspor sektor industri yang dipublikasikan oleh BPS. CARA MENGHITUNG (FORMULA) Kontribusi ekspor produk industri berteknologi tinggi merupakan nilai ekspor produk industri berteknologi tinggi dibagi dengan total nilai ekspor Indonesia. SATUAN KLASIFIKASI PENANGGUNG JAWAB DATA Persen Maksimasi Ditjen IA, ILMATE, dan IKFT Kode Indikator Kinerja Baseline 2019 Target 2020 2021 2022 2023 2024 S2 Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0 S2.3 Tumbuhnya IKM startup berbasis teknologi NA 20 60 100 160 260 DEFINISI/DESKRIPSI IKM startup berbasis teknologi yang tumbuh merupakan jumlah industri kecil yang memiliki legalitas usaha secara kumulatif sampai dengan tahun berjalan. Industri kecil yang tumbuh diwujudkan melalui penumbuhan wirausaha industri baru berbasis teknologi. Kementerian Perindustrian melaksanakan kegiatan penumbuhan wirausaha IKM berbasis teknologi melalui pelatihan teknis dan manajemen kewirausahaan, kompetisi bantuan mesin/peralatan, serta inkubator bisnis kreatif. SUMBER DATA Data IKM startup berbasis teknologi dari Ditjen IKMA. CARA MENGHITUNG (FORMULA) Jumlah Wirausaha IKM berbasis teknologi. SATUAN KLASIFIKASI PENANGGUNG JAWAB DATA IKM Maksimasi Ditjen IKMA jdih.kemenperin.go.id Kode Indikator Kinerja Baseline 2019 Target 2020 2021 2022 2023 2024 S2 Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0 S2.4 Sumber Daya Manusia Industri 4.0 yang kompeten 205 500 500 500 500 500 DEFINISI/DESKRIPSI Sumber Daya Manusia Industri 4.0 yang kompeten merupakan ASN dan Tenaga Kerja Industri yang memiliki kompetensi dalam bidang industri 4.0. Diklat terdiri atas diklat: Awareness Industry 4.0, Infografis, dan Transformasi Industri 4.0. SUMBER DATA Sumber Daya Manusia Industri 4.0 yang kompeten dari BPSDMI. CARA MENGHITUNG (FORMULA) Jumlah lulusan diklat 4.0 yang kompeten. SATUAN KLASIFIKASI PENANGGUNG JAWAB DATA Oramg Maksimasi BPSDMI Kode Indikator Kinerja Baseline 2019 Target 2020 2021 2022 2023 2024 S3 Meningkatnya Kemampuan Industri Dalam Negeri S3.1 Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) (rerata tertimbang) 48,1 49,0 49,9 50,9 52,0 53,0 DEFINISI/DESKRIPSI Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) merupakan suatu kebijakan pemberdayaan industri yang bertujuan untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri oleh pemerintah, badan usaha dan masyarakat serta memberdayakan industri dalam negeri melalui pengamanan pasar domestik, mengurangi ketergantungan kepada produk impor, dan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri; dan memperkuat struktur industri dengan meningkatkan penggunaan barang modal, bahan baku, komponen, teknologi dan SDM dari dalam negeri. SUMBER DATA Daftar inventarisasi barang/jasa produksi dalam negeri dapat dilihat pada website (http://tkdn.kemenperin.go.id) CARA MENGHITUNG (FORMULA) Nilai rata-rata berdasarkan nilai sertifikat TKDN yang telah diterbitkan. SATUAN KLASIFIKASI PENANGGUNG JAWAB DATA Persen Maksimasi Sekretariat Jenderal jdih.kemenperin.go.id Kode Indikator Kinerja Baseline 2019 Target 2020 2021 2022 2023 2024 S3 Meningkatnya Kemampuan Industri Dalam Negeri S3.2 Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah 43,95 46,63 48,02 49,47 50,95 52,48 DEFINISI/DESKRIPSI Pemerintah terus berusaha mengutamakan penggunaan produk dalam negeri pada setiap pengadaan barang dan jasa. Sehingga ditargetkan tahun 2024, lebih dari 50% pengadaan barang dan jasa menggunakan produk dalam negeri. Pengukuran persentase capaian komponen dalam negeri pada pengadaan barang/jasa pemerintah, berdasarkan hasil reviu yang dilakukan oleh BPKP. SUMBER DATA Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). CARA MENGHITUNG (FORMULA) Hasil reviu yang dilakukan oleh BPKP. SATUAN KLASIFIKASI PENANGGUNG JAWAB DATA Persen Maksimasi Sekretariat Jenderal jdih.kemenperin.go.id Kode Indikator Kinerja Baseline 2019 Target 2020 2021 2022 2023 2024 S3 Meningkatnya Kemampuan Industri Dalam Negeri S3.3 Produk tersertifikasi TKDN > 25% yang masih berlaku 6.097 6.200 6.630 7.130 7.640 8.400 DEFINISI/DESKRIPSI Produk tersertifikasi TKDN > 25% yang masih berlaku merupakan jumlah produk industri yang diberikan sertifikat TKDN pada tahun tersebut dan bukan merupakan jumlah kumulatif produk industri yang tersertifikasi sampai dengan tahun berjalan. Jumlah produk industri yang memiliki sertifikat TKDN dengan nilai capaian > 25% yang masih berlaku berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2018 tentang pemberdayaan industri. Dijelaskan pada pasal 64 ayat 1, produk industri mendapatkan hak untuk diberikan preferensi harga. SUMBER DATA Daftar inventarisasi barang/jasa produksi dalam negeri dapat dilihat pada website (http://tkdn.kemenperin.go.id) CARA MENGHITUNG (FORMULA) SATUAN KLASIFIKASI PENANGGUNG JAWAB DATA Produk Maksimasi Sekretariat Jenderal jdih.kemenperin.go.id Kode Indikator Kinerja Baseline 2019 Target 2020 2021 2022 2023 2024 S3 Meningkatnya Kemampuan Industri Dalam Negeri S3.4 Persentase SNI bidang industri yang diterapkan 3 5 7 10 15 20 DEFINISI/DESKRIPSI Dalam rangka meningkatkan kemampuan industri dalam negeri, penerapan SNI wajib diharapkan dapat menurunkan jumlah impor, khususnya produk dengan kualitas di bawah standar. Hal ini tentunya tidak terlepas dari dampak pemberlakuan perjanjian perdagangan baik bilateral maupun multilateral. Dengan berkurangnya impor produk dengan kualitas di bawah standar, selain menjamin keamanan konsumen, diharapkan industri dalam negeri dapat mengisi kebutuhan domestik tersebut. Persentase jumlah SNI yang dimaksud adalah persentase jumlah SNI yang diterapkan dibanding total SNI aktif (wajib dan sukarela) yang tersedia pada tahun berjalan. SUMBER DATA Hasil evaluasi Pusat Standardisasi Industri. CARA MENGHITUNG (FORMULA) Menghitung jumlah akumulatif SNI baik wajib maupun sukarela yang dapat diterapkan, lalu hasilnya dibanding total SNI aktif (wajib dan sukarela) yang tersedia pada tahun berjalan. Baseline total SNI aktif tahun 2019 adalah 4600 SNI, sehingga baseline SNI yang diterapkan adalah 138 SNI atau 3%. Jumlah SNI sektor industri yang aktif dapat berubah-ubah setiap tahunnya. SATUAN KLASIFIKASI PENANGGUNG JAWAB DATA Persen Maksimasi BPPI jdih.kemenperin.go.id Kode Indikator Kinerja Baseline 2019 Target 2020 2021 2022 2023 2024 S4 Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri S4.1 Pertumbuhan ekspor industri pengolahan nonmigas (2,7) 5,3 6,4 7,3 8,6 10,1 DEFINISI/DESKRIPSI Dengan meningkatnya penguasaan pasar industri, maka diharapkan dapat meningkatkan peran sektor industri dalam perekonomian nasional. Untuk mencapai peningkatan penguasaan pasar industri sektor industri, salah satunya diukur melalui pencapaian indikator kinerja pertumbuhan ekspor industri pengolahan nonmigas. SUMBER DATA Data ekspor industri pengolahan nonmigas yang dipublikasikan oleh BPS. CARA MENGHITUNG (FORMULA) Pertumbuhan Ekspor Industri Pengolahan Nonmigas = (Ekspor Industri Pengolahan Nonmigas periode (t) – Ekspor Industri Pengolahan Nonmigas periode (t-1))/Ekspor Industri Pengolahan Nonmigas periode (t-1) dikali 100%. SATUAN KLASIFIKASI PENANGGUNG JAWAB DATA Persen Maksimasi Ditjen IA, IKFT, ILMATE dan IKMA jdih.kemenperin.go.id Kode Indikator Kinerja Baseline 2019 Target 2020 2021 2022 2023 2024 S4 Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri S4.2 Kontribusi ekspor produk industri pengolahan nonmigas terhadap total ekspor 75,6 74,3 74,9 75,5 76,0 76,5 DEFINISI/DESKRIPSI Kontribusi ekspor produk industri terhadap total ekspor, merupakan perbandingan nilai ekspor produk industri pengolahan nonmigas terhadap nilai ekspor nasional setiap tahunnya. Meningkatnya ekspor produk industri diindikasikan sebagai bentuk meningkatnya penguasaan pasar industri. SUMBER DATA Data ekspor nasional yang dipublikasikan oleh BPS. CARA MENGHITUNG (FORMULA) Kontribusi ekspor produk industri pengolahan nonmigas terhadap total ekspor adalah Ekspor Industri Pengolahan nonmigas dibagi total Ekspor Nasional dikali 100%. SATUAN KLASIFIKASI PENANGGUNG JAWAB DATA Persen Maksimasi Ditjen IA, IKFT, ILMATE dan IKMA Kode Indikator Kinerja Baseline 2019 Target 2020 2021 2022 2023 2024 S4 Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri S4.3 Rasio impor bahan baku sektor industri terhadap PDB sektor industri nonmigas 37,98 37,80 37,30 37,10 37,00 36,80 DEFINISI/DESKRIPSI Rasio impor bahan baku sektor industri terhadap PDB sektor industri nonmigas diharapkan semakin menurun setiap tahunnya agar produk yang diimpor lebih memiliki nilai tambah. SUMBER DATA Data impor bahan baku sektor industri dan PDB sektor industri nonmigas yang dipublikasikan oleh BPS. CARA MENGHITUNG (FORMULA) Nilai impor Bahan Baku Sektor Industri dibagi PDB Harga Berlaku Sektor Industri Nonmigas dikali 100%. SATUAN KLASIFIKASI PENANGGUNG JAWAB DATA Persen Minimasi Ditjen IA, IKFT, ILMATE, IKMA jdih.kemenperin.go.id Kode Indikator Kinerja Baseline 2019 Target 2020 2021 2022 2023 2024 S4 Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri S4.4 Penambahan jenis produk industri pengolahan nonmigas yang di ekspor 26,8 27 28 29 30 32 DEFINISI/DESKRIPSI Salah satu upaya meningkatkan ekspor produk industri manufaktur yaitu dengan memperbanyak jenis produk yang diekspor (diversifikasi). Hal ini dilakukan dengan memanfaatkan tarif preferensi guna mengekspor produk ke negara mitra FTA/PTA/EPA. Semakin bertambahnya jenis produk yang di ekspor menggunakan tarif preferensi mengindikasikan semakin banyak produk industri nasional yang diterima oleh negara-negara lain, baik sebagai bahan baku, komponen, maupun produk akhir. SUMBER DATA Data jenis produk industri pengolahan nonmigas yang di ekspor menggunakan tarif preferensi dari Kementerian Perdagangan. CARA MENGHITUNG (FORMULA) Jumlah HS produk industri pengolahan yang diekspor menggunakan tarif preferensi dibagi total jumlah HS produk industri pengolahan yang diekspor (ke negara mitra FTA/PTA/EPA) kali 100%. SATUAN KLASIFIKASI PENANGGUNG JAWAB DATA Persen Maksimasi Ditjen KPAII Kode Indikator Kinerja Baseline 2019 Target 2020 2021 2022 2023 2024 S5 Penguatan Kewirausahaan dan Industri Kecil dan Menengah (IKM) S5.1 Proporsi nilai tambah IKM terhadap total nilai tambah industri pengolahan nonmigas 18,50 18,60 18,80 19,20 19,60 20 DEFINISI/DESKRIPSI Proporsi nilai tambah IKM terhadap total nilai tambah industri pengolahan nonmigas. SUMBER DATA Data Proporsi nilai tambah IKM terhadap total nilai tambah industri pengolahan nonmigas oleh BPS diolah Ditjen IKMA. CARA MENGHITUNG (FORMULA) Proporsi nilai tambah IKM terhadap total nilai tambah industri pengolahan nonmigas. SATUAN KLASIFIKASI PENANGGUNG JAWAB DATA Persen Maksimasi Ditjen IKMA jdih.kemenperin.go.id Kode Indikator Kinerja Baseline 2019 Target 2020 2021 2022 2023 2024 S5 Penguatan Kewirausahaan dan Industri Kecil dan Menengah (IKM) S5.3 IKM yang melakukan kemitraan dengan industri besar sedang dan sektor ekonomi lainnya NA 50 120 190 265 340 DEFINISI/DESKRIPSI Penguatan Kewirausahaan dan IKM dapat diindikasikan dengan banyaknya IKM yang melakukan kemitraan dengan industri besar sedang dan sektor ekonomi lainnya. Kriteria perhitungan IKM yang melakukan kemitraan dengan industri besar sedang dan sektor ekonomi lainnya adalah jumlah IKM yang melakukan penjajakan kerjasama, perjanjian, dan kontrak. SUMBER DATA Data IKM yang melakukan kemitraan dengan industri besar sedang dan sektor ekonomi lainnya dari Ditjen IKMA. CARA MENGHITUNG (FORMULA) Data IKM yang melakukan kemitraan dengan industri besar sedang dan sektor ekonomi lainnya dari Ditjen IKMA. SATUAN KLASIFIKASI PENANGGUNG JAWAB DATA IKM Maksimasi Ditjen IKMA Kode Indikator Kinerja Baseline 2019 Target 2020 2021 2022 2023 2024 S5 Penguatan Kewirausahaan dan Industri Kecil dan Menengah (IKM) S5.2 Wirausaha industri kecil yang tumbuh 7.986 4.000 8.000 12.000 16.000 20.000 DEFINISI/DESKRIPSI Wirausaha industri kecil yang tumbuh merupakan jumlah industri kecil yang memiliki legalitas usaha secara kumulatif sampai dengan tahun berjalan. Industri kecil yang tumbuh diwujudkan melalui penumbuhan wirausaha industri baru. Kementerian Perindustrian melaksanakan kegiatan penumbuhan wirausaha IKM melalui pelatihan teknis dan manajemen kewirausahaan, bantuan mesin/peralatan, serta inkubator bisnis kreatif. Kriteria wirausaha industri baru merupakan wirausaha yang telah memiliki legalitas usaha. SUMBER DATA Data wirausaha industri kecil dari Ditjen IKMA. CARA MENGHITUNG (FORMULA) Kriteria wirausaha industri baru merupakan wirausaha yang telah memiliki legalitas usaha. SATUAN KLASIFIKASI PENANGGUNG JAWAB DATA Wira Usaha Baru (WUB) Maksimasi Ditjen IKMA jdih.kemenperin.go.id Kode Indikator Kinerja Baseline 2019 Target 2020 2021 2022 2023 2024 S5 Penguatan Kewirausahaan dan Industri Kecil dan Menengah (IKM) S5.4 Proporsi nilai penyaluran pinjaman perbankan kepada IKM 2,2 2,40 2,75 3,35 4,05 5 DEFINISI/DESKRIPSI Proporsi nilai penyaluran pinjaman perbankan kepada IKM adalah nilai pinjaman kepada IKM dibandingkan dengan total nilai penyaluran pinjaman. SUMBER DATA Data proporsi nilai penyaluran pinjaman perbankan kepada IKM dari Bank Indonesia (BI). CARA MENGHITUNG (FORMULA) Data proporsi nilai penyaluran pinjaman perbankan kepada IKM berdasarkan data BI. SATUAN KLASIFIKASI PENANGGUNG JAWAB DATA Persen Maksimasi Ditjen IKMA Kode Indikator Kinerja Baseline 2019 Target 2020 2021 2022 2023 2024 S6 Meningkatnya Persebaran Industri S6.1 Kawasan Industri (KI) prioritas di luar Jawa yang beroperasi dan meningkatkan investasi 8 11 13 15 16 17 DEFINISI/DESKRIPSI KI prioritas di luar Jawa yang beroperasi dan meningkatkan investasi merupakan KI yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) efektif. KI yang beroperasi di luar Jawa dimungkinkan sama dari tahun ke tahun dan sudah memiliki anchor industry. Jumlah KI yang beroperasi merupakan kumulatif, sehingga menunjukkan jumlah KI yang telah difasilitasi perizinannya. Pada RPJMN tahun 2020-2024, ditargetkan sebanyak 9 (sembilan) KI prioritas di luar Jawa telah memiliki IUKI efektif, meliputi: Teluk Weda, Galang Batang, Ketapang, Bintan Aerospace, Takalar, Tanggamus, Ladong, Tanjung Enim, dan Sadai. SUMBER DATA Data KI dari Ditjen KPAII. CARA MENGHITUNG (FORMULA) Jumlah KI yang telah memiliki IUKI efektif. SATUAN KLASIFIKASI PENANGGUNG JAWAB DATA KI Maksimasi Ditjen KPAII jdih.kemenperin.go.id Kode Indikator Kinerja Baseline 2019 Target 2020 2021 2022 2023 2024 S6 Meningkatnya Persebaran Industri S6.2 Kawasan Industri (KI) yang dikembangkan 15 18 22 26 30 33 DEFINISI/DESKRIPSI KI yang dikembangkan merupakan kawasan-kawasan yang difasilitasi. Pemenuhan terhadap infrastruktur dasar dan penunjangnya merupakan prasyarat bagi pengembangan KI ke depannya. Dalam periode 2020 – 2024, target pengembangan KI baru berjumlah 18 KI, meliputi: Kuala Tanjung, Sei Mangkei, Tenayan, Tanjung Buton, Kemingking, Way Pisang, Katibung, Pesawaran, Batanjung, Surya Borneo, Jorong, Batu Licin, Tanah Kuning, Brebes, Palu, Bangkalan, Sumbawa Barat, dan Teluk Bintuni. SUMBER DATA Data KI dari Ditjen KPAII. CARA MENGHITUNG (FORMULA) Jumlah KI yang difasilitasi pemenuhan infrastrukturnya. SATUAN KLASIFIKASI PENANGGUNG JAWAB DATA KI Maksimasi Ditjen KPAII Kode Indikator Kinerja Baseline 2019 Target 2020 2021 2022 2023 2024 S6 Meningkatnya Persebaran Industri S6.3 Kawasan industri (KI) dengan zona tematik yang beroperasi N/A 2 2 3 3 3 DEFINISI/DESKRIPSI KI dengan zona tematik merupakan KI yang telah ada/beroperasi (existing) yang menyediakan layanan berdasarkan fungsi-fungsi spesifik. Dengan adanya tambahan fungsi spesifik tersebut, KI dengan zona tematik memiliki kekhususan yang tidak dimiliki KI lain. Pengembangan KI dengan zona tematik disesuaikan dengan kebutuhan industri dalam hal: pemenuhan standar tertentu (misal: halal), manajemen pengelolaan (misal: limbah), teknologi, dan lain-lain. SUMBER DATA Data KI dari Ditjen KPAII. CARA MENGHITUNG (FORMULA) Jumlah KI yang memenuhi unsur tematik. SATUAN KLASIFIKASI PENANGGUNG JAWAB DATA KI Maksimasi Ditjen KPAII jdih.kemenperin.go.id Kode Indikator Kinerja Baseline 2019 Target 2020 2021 2022 2023 2024 S6 Meningkatnya Persebaran Industri S6.4 Persentase nilai tambah sektor industri yang diciptakan di luar Jawa 29,55 29,9 30,7 31,5 32,3 33,1 DEFINISI/DESKRIPSI Peningkatan kontribusi nilai tambah sektor industri di luar Jawa menunjukkan adanya penyebaran pembangunan industri di luar Jawa. Hal- hal yang memicu semakin meningkatnya kontribusi nilai tambah di luar Jawa perbaikan infrastruktur, ketersediaan energi (gas dan listrik) dan peningkatan SDM/tenaga kerja yang kompeten sehingga menyebabkan investasi-investasi baru khususnya di sektor industri manufaktur mulai bertumbuh di luar Jawa. Pembangunan kawasan industri prioritas di luar Jawa memberikan dampak positif bagi peningkatan kontribusi sektor industri. Dengan adanya pembangunan Kawasan Industri Prioritas diharapkan ke depannya kontribusi nilai tambah sektor industri di luar Jawa terhadap nilai tambah sektor industri nasional meningkat. SUMBER DATA Data nilai tambah regional dari BPS. CARA MENGHITUNG (FORMULA) Nilai tambah sektor industri pengolahan nonmigas di luar Jawa dibandingkan nilai tambah sektor industri pengolahan nonmigas secara nasional. SATUAN KLASIFIKASI PENANGGUNG JAWAB DATA Persen Maksimasi Ditjen KPAII jdih.kemenperin.go.id Kode Indikator Kinerja Baseline 2019 Target 2020 2021 2022 2023 2024 S6 Meningkatnya Persebaran Industri S6.5 Sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM) di luar Jawa yang beroperasi 14 17 23 29 38 44 DEFINISI/DESKRIPSI Sentra IKM di luar Jawa yang dibangun dan beroperasi, merupakan jumlah sentra IKM yang difasilitasi dan/atau dibangun di luar Jawa dan sampai dengan beroperasi. Salah satu strategi yang dilaksanakan oleh Kementerian Perindustrian dalam rangka pengembangan perwilayahan industri dan pemberdayaan IKM dilakukan antara lain melalui pengembangan sentra IKM. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian di mana disebutkan bahwa pengembangan perwilayahan industri dilakukan antara lain melalui pengembangan sentra IKM. Bagi kabupaten/kota yang tidak memungkinkan dibangun kawasan industri karena tidak layak secara teknis dan ekonomis, maka pembangunan industri dilakukan melalui pengembangan Sentra IKM yang diarahkan untuk mendukung industri besar dan pengembangan WPPI atau sentra IKM yang mandiri yang menghasilkan nilai tambah serta menyerap tenaga kerja. sentra IKM adalah lokasi pemusatan kegiatan industri kecil dan industri menengah yang menghasilkan produk sejenis, menggunakan bahan baku sejenis dan atau mengerjakan proses produksi yang sama. Pengembangan sentra IKM dimulai dengan penyusunan dokumen perencanaan pengembangan sentra IKM. SUMBER DATA Database Ditjen IKMA. CARA MENGHITUNG (FORMULA) Data sentra IKM di luar Jawa yang beroperasi dari Ditjen IKMA. SATUAN KLASIFIKASI PENANGGUNG JAWAB DATA Sentra IKM Maksimasi Ditjen IKMA jdih.kemenperin.go.id Kode Indikator Kinerja Baseline 2019 Target 2020 2021 2022 2023 2024 S7 Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif S7.1 Efektifitas regulasi bidang industri yang ditetapkan NA 72 74 76 78 80 DEFINISI/DESKRIPSI Sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, peran pemerintah dalam mendorong kemajuan sektor industri ke depan dilakukan secara terencana serta disusun secara sistematis dalam suatu dokumen perencanaan. Dokumen perencanaan tersebut harus menjadi pedoman dalam menentukan arah kebijakan pemerintah dalam mendorong pembangunan sektor industri menjadi panduan bagi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam pembangunan industri nasional. Tersedianya kebijakan pembangunan industri yang efektif diukur melalui indikator kinerja yaitu efektifitas regulasi industri. Efektifitas kebijakan industri dari hasil survei yang dilakukan oleh pihak independen dengan mengetahui dampak regulasi yang telah disusun oleh Kementerian Perindustrian secara lebih spesifik, sehingga dapat diketahui sejauh mana regulasi yang disusun berdampak terhadap industri. SUMBER DATA Biro Hukum. CARA MENGHITUNG (FORMULA) Efektifitas kebijakan industri dari hasil survei yang dilakukan oleh Biro Hukum dengan mengetahui dampak regulasi yang telah disusun oleh Kementerian Perindustrian. Pengukuran efektifitas regulasi industri dilakukan dengan menggunakan metode. SATUAN KLASIFIKASI PENANGGUNG JAWAB DATA Persen Maksimasi Sekretariat Jenderal jdih.kemenperin.go.id Kode Indikator Kinerja Baseline 2019 Target 2020 2021 2022 2023 2024 S8 Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan S8.1 Perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi Standar Industri Hijau (SIH) berdasarkan SIH yang ditetapkan 28 33 37 46 61 71 DEFINISI/DESKRIPSI Pengembangan Industri Hijau bertujuan untuk mewujudkan industri yang berkelanjutan dan mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelangsungan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan memberikan manfaat bagi masyarakat. SIH merupakan acuan para pelaku industri dalam menyusun secara konsensus terkait dengan bahan baku, bahan penolong, energi, proses produksi, produk, manajemen pengusahaan, pengelolaan limbah dan/atau aspek lain yang bertujuan untuk mewujudkan industri hijau. Indikator perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi SIH berdasarkan SIH yang ditetapkan adalah jumlah perusahaan yang telah mendapatkan sertifikasi SIH. Jumlah perusahaan industri yang telah tersertifikasi SIH dibandingkan dengan jumlah industri menengah besar pada KBLI SIH yang telah ditetapkan (untuk 8 SIH di 2019 terdapat 210 perusahaan). SUMBER DATA Data sertifikat yang diterbitkan Lembaga SIH. CARA MENGHITUNG (FORMULA) Menghitung jumlah perusahaan industri yang telah tersertifikasi SIH. Jumlah tersebut lalu dibagi target perusahaan sesuai lingkup SIH di tahun berjalan. Asumsi terdapat penambahan 5 SIH (100 perusahaan) pertahun. Perhitungan target (2020 28/310, 2021 37/410, 2022 46/510, 2023 61/610, 2024 71/710. SATUAN KLASIFIKASI PENANGGUNG JAWAB DATA Perusahaan Maksimasi BPPI jdih.kemenperin.go.id Kode Indikator Kinerja Baseline 2019 Target 2020 2021 2022 2023 2024 S8 Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan S8.2 Infrastruktur kompetensi industri 13 20 20 20 20 20 DEFINISI/DESKRIPSI Infrastruktur kompetensi industri merupakan penambahan jumlah SKKNI yang ditetapkan serta LSP dan TUK yang terbentuk dibidang industri pada tahun berjalan. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan (knowledge), keterampilan dan/atau keahlian (skills) serta sikap kerja (attitude) yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) merupakan lembaga yang mendapatkan lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) yang memiliki keahlian dan dapat dipercaya untuk melaksanakan kegiatan pemberian sertifikat kompetensi. Sedangkan Tempat Uji Kompetensi (TUK), merupakan tempat kerja profesi atau tempat yang memiliki sarana dan prasarana dengan kriteria setara dengan tempat kerja profesi yang diverifikasi oleh LSP untuk menjadi tempat untuk kompetensi. SUMBER DATA Data infrastruktur kompetensi industri dari BPSDMI. CARA MENGHITUNG (FORMULA) Jumlah SKKNI yang tersusun dan disahkan oleh BNSP. SATUAN KLASIFIKASI PENANGGUNG JAWAB DATA SKKNI Maksimasi BPSDMI jdih.kemenperin.go.id Kode Indikator Kinerja Baseline 2019 Target 2020 2021 2022 2023 2024 S9 Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien S9.1 Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal 0,089 1,5 1,4 1,3 1,20 1,00 DEFINISI/DESKRIPSI Batas toleransi temuan pengawasan eksternal adalah jumlah temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang bersifat keuangan dibandingkan dengan total anggaran Kementerian Perindustrian. Realisasi indikator kinerja ini menggunakan data hasil pemeriksaan BPK, sehingga frekuensi pengukuran indikator kinerja ini bersifat tahunan dan diukur dengan menggunakan polarisasi minimize (semakin kecil lebih baik). SUMBER DATA Data hasil pemeriksaan BPK. CARA MENGHITUNG (FORMULA) Jumlah Temuan eksternal yang bersifat keuangan dibanding dengan total anggaran Kementerian Perindustrian. SATUAN KLASIFIKASI PENANGGUNG JAWAB DATA Persen Minimasi Inspektorat Jenderal jdih.kemenperin.go.id Kode Indikator Kinerja Baseline 2019 Target 2020 2021 2022 2023 2024 S9 Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien S9.2 Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker 90 91 91,5 92 92,5 93 DEFINISI/DESKRIPSI Indikator Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker merupakan perbandingan rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti terhadap total rekomendasi hasil pengawasan. Tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil pengawasan internal tidak sekedar pemenuhan kewajiban yang bersifat administratif. Akan tetapi, tindak lanjut yang dilaksanakan oleh unit kerja/satker bertujuan untuk meningkatkan kinerja organisasi dikarenakan melalui tindak lanjut tersebut, unit kerja secara otomatis telah melakukan perbaikan terhadap sistem maupun akuntabilitas organisasi. SUMBER DATA Bagian Pengelolaan Tindak Lanjut dan Evaluasi Hasil Pengawasan, database Itjen CARA MENGHITUNG (FORMULA) Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker dihitung melalui perbandingan rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti terhadap total rekomendasi hasil pengawasan. SATUAN KLASIFIKASI PENANGGUNG JAWAB DATA Persen Maksimasi Inspektorat Jenderal jdih.kemenperin.go.id Kode Indikator Kinerja Baseline 2019 Target 2020 2021 2022 2023 2024 S9 Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien S9.3 Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian NA 3 3 3 4 4 DEFINISI/DESKRIPSI Indeks penerapan Manajemen Risiko merupakan index untuk melihat sejauh mana penerapan prinsip-prinsip manajemen risiko telah diimplementasikan oleh suatu instansi. Dalam pelaksanaannya, tingkat penerapan prinsip-prinsip ini dinilai melalui Indeks Manajemen Risiko (MRI) dimana terdapat 5 (lima) level MRI, yaitu level 1, 2,3,4, serta 5. Masing-masing level tersebut mempunyai karakteristik masing-masing sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan oleh BPKP. SUMBER DATA - Penilaian mandiri level MRI; dan - Nilai final level MRI dari hasil Quality Assurance oleh BPKP. CARA MENGHITUNG (FORMULA) Level MRI dinilai dengan memperhatikan beberapa unsur dalam manajemen risiko, antara lain prinsip dan kerangka kerja manajemen risiko instansi, serta proses manajemen risiko di instansi tersebut. SATUAN KLASIFIKASI PENANGGUNG JAWAB DATA Level Maksimasi Inspektorat Jenderal jdih.kemenperin.go.id Kode Indikator Kinerja Baseline 2019 Target 2020 2021 2022 2023 2024 S10 Terwujudnya ASN Kementerian Perindustrian yang Professional dan Berkepribadian S10.1 Indeks kompetensi, profesional, dan integritas pegawai Kementerian Perindustrian NA 70 71 73 76 80 DEFINISI/DESKRIPSI Indeks kompetensi, profesional, dan integritas pegawai Kementerian Perindustrian adalah tingkat kompetensi SDM Kementerian Perindustrian yang diukur dari kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga ASN tersebut dapat melaksanakan tugas secara profesional, efektif dan efisien. Pengukuran dilakukan melalui agregat dari berberapa variabel antara lain presentase pemenuhan standar kompetensi yang diukur dengan asesmen; presentase nilai kinerja pegawai minimal baik; presentase tingkat kehadiran pegawai; persentase tingkat kepatuhan LHKASN/LHKPN; serta variabel-variabel lain sesuai dengan kebutuhan (penetapan variabel yang digunakan untuk penghitungan indikator kinerja dapat berubah yaitu bisa bertambah atau berkurang dengan menyesuaikan situasi dan kondisi yang terjadi). SUMBER DATA Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia CARA MENGHITUNG (FORMULA) No Kegiatan Pengukuran Contoh Cara Pengukuran Hasil Hasil Total Target Capaian 1 Penilaian Kinerja Individu Pegawai dengan nilai kinerja minimal baik 70% / jumlah pegawai 4000 pegawai / 5000 pegawai = 80% 77% 70% 110,48% 2 Disiplin Tingkat kehadiran pegwai dari sistem absensi per tahun Kemenperin rata-rata = 84% 3 Disiplin Jumlah pegawai yang melaporkan LHKASN/LHKPN / jumlah pegawai 4500 pegawai / 5000 pegawai 90% 4 Variabel- variabel lain sesuai kebutuhan Menyesuaikan Menyesuaikan SATUAN KLASIFIKASI PENANGGUNG JAWAB DATA Nilai Maksimasi Sekretariat Jenderal jdih.kemenperin.go.id Kode Indikator Kinerja Baseline 2019 Target 2020 2021 2022 2023 2024 S10 Terwujudnya ASN Kementerian Perindustrian yang Professional dan Berkepribadian S10.2 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang meningkat kompetensinya 767 500 550 600 650 700 DEFINISI/DESKRIPSI Peningkatan kualitas SDM merupakan kunci keberhasilan pembangunan nasional. Pembangunan SDM diarahkan agar benar-benar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin dan professional. ASN Kementerian Perindustrian yang mengikuti program rintisan gelar/diklat fungsional/diklat teknis. SUMBER DATA Data ASN yang meningkat kompetensinya dari BPSDMI. CARA MENGHITUNG (FORMULA) Jumlah ASN yang lulus Diklat Fungsional/Teknis Industri dan mengikuti Program Rintisan Gelar. SATUAN KLASIFIKASI PENANGGUNG JAWAB DATA Orang Maksimasi BPSDMI jdih.kemenperin.go.id Kode Indikator Kinerja Baseline 2019 Target 2020 2021 2022 2023 2024 S11 Terwujudnya Sistem Informasi Industri yang Berkualitas S11.1 Data dan informasi sesuai dengan kebutuhan pengambil keputusan NA 3 3,1 3,12 3,15 3,18 DEFINISI/DESKRIPSI Indikator Kinerja ini diharapkan mampu menggambarkan tingkat kesesuaian data dan informasi industri yang dimililki Pusdatin terhadap pemintaan data dan informasi dari pimpinan di lingkungan Gedung Pusat Kementerian Perindustrian. Kuesioner berisi pertanyaan tentang tingkat keakuratan, kelengkapan dan kemudahan akses pimpinan dalam memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan. Arti nilai skala likert: Indeks 0,0 - 1,0 : Sangat Tidak Setuju; Indeks 1,1 - 2,0 : Tidak Setuju; Indeks 2,1 - 3,0 : Setuju; dan Indeks 3,1 - 4,0 : Sangat Setuju. SUMBER DATA Hasil kuisioner dari Pusdatin Kemenperin. CARA MENGHITUNG (FORMULA) Pengukuran dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada Pimpinan (Eselon III) di Gedung Pusat Kementerian Perindustrian pada bulan Januari dan Juli. SATUAN KLASIFIKASI PENANGGUNG JAWAB DATA Skala (1-4) Maksimasi Sekretariat Jenderal jdih.kemenperin.go.id Kode Indikator Kinerja Baseline 2019 Target 2020 2021 2022 2023 2024 S11 Terwujudnya Sistem Informasi Industri yang Berkualitas S11.2 Tingkat ketepatan waktu penyampaian informasi baku secara periodik NA 100 100 100 100 100 DEFINISI/DESKRIPSI Ketepatan waktu dalam mengunggah 26 informasi (secara kumulatif sampai dengan tahun 2024) sesuai amanat PP Nomor 2/2017 sebagai informasi baku ke dalam website kemenperin.go.id. Pengunggahan dilakukan secara periodik: (i) bulanan: ekspor-impor (10 hari setelah rilis BPS); (ii) triwulanan: perkembangan investasi industri (10 hari setelah rilis BKPM); dan (iii) tahunan 24 informasi lainnya (paling lambat 31 Desember tahun berjalan) dengan rincian jumlah informasi yang harus diunggah pada setiap tahunnya adalah sebagai berikut:  Tahun 2020: 23 informasi (informasi industri dan kawasan industri; informasi ekspor dan impor; informasi agenda pameran nasional dan internasional; informasi hak kekayaan intelektual; informasi investasi; informasi potensi sumber daya wilayah; informasi sumber daya manusia industri; informasi standardisasi industri; informasi infrastruktur industri; informasi kebijakan industri; informasi hasil riset terapan; informasi keunggulan sumber daya daerah; informasi sumber daya alam; informasi kebijakan perdagangan; informasi tentang permintaan informasi dagang; informasi rancang bangun dan perekayasaan industri; informasi jenis, negara asal, dan tahun pembuatan teknologi; informasi rencana tata ruang wilayah; informasi penyediaan sumber pembiayaan; informasi pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi; informasi hasil audit teknologi; informasi sumber daya manusia industri; informasi pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri).  Tahun 2021: 26 informasi (23 informasi di tahun 2020 ditambah informasi konsumsi produk industri, informasi usaha bersama pengalihan/pembelian hak melalui lisensi, akuisisi teknologi, proyek putar kunci, dan/atau kerja sama teknologi, informasi peningkatan nilai tambah sepanjang rantai nilai).  Tahun 2022: pengembangan dan pemutakhiran 26 informasi.  Tahun 2023: pengembangan dan pemutakhiran 26 informasi. Tahun 2024: pengembangan dan pemutakhiran 26 informasi. SUMBER DATA Website Kemenperin. CARA MENGHITUNG (FORMULA) 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 𝑘𝑒𝑡𝑒𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢 = 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑠𝑖 𝑏𝑎𝑘𝑢 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑢𝑛𝑔𝑔𝑎ℎ 𝑡𝑒𝑝𝑎𝑡 𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑡𝑒𝑟𝑠𝑒𝑏𝑢𝑡 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑠𝑖 𝑏𝑎𝑘𝑢 𝑦𝑎𝑛𝑔 ℎ𝑎𝑟𝑢𝑠 𝑑𝑖𝑢𝑛𝑔𝑔𝑎ℎ 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑡𝑒𝑟𝑠𝑒𝑏𝑢𝑡 𝑥 100% SATUAN KLASIFIKASI PENANGGUNG JAWAB DATA Persen Maksimasi Sekretariat Jenderal jdih.kemenperin.go.id Indikator Kinerja Baseline 2019 Target 2020 2021 2022 2023 2024 S12 Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi Pada Layanan Prima S12.1 Tingkat akuntabilitas laporan keuangan dan Barang Milik Negara WTP WTP WTP WTP WTP WTP DEFINISI/DESKRIPSI Merupakan tingkat kualitas laporan keuangan dan BMN yang dipublikasikan oleh BPK. Opini Wajar tanpa pengecualian (biasa disingkat WTP) adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. SUMBER DATA Hasil audit dari Kementerian Keuangan. CARA MENGHITUNG (FORMULA) Nilai WTP diperoleh dari hasil evaluasi oleh BPK. SATUAN KLASIFIKASI PENANGGUNG JAWAB DATA Predikat Maksimasi Sekretariat Jenderal jdih.kemenperin.go.id Kode Indikator Kinerja Baseline 2018 Target 2020 2021 2022 2023 2024 S12 Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima S12.2 Indeks reformasi birokrasi (RB) Kementerian Perindustrian 76,91 78 78,5 79 79,5 80 DEFINISI/DESKRIPSI Pelaksanaan reformasi birokrasi diarahkan pada 8 (delapan) area perubahan sesuai dengan Grand Design pelaksanaan reformasi birokrasi meliputi: area manajemen perubahan, penguatan sistem pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan kelembagaan, penguatan tata laksana, penguatan sistem manajemen SDM ASN, dan penguatan peraturan perundang-undangan serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Penilaian reformasi birokrasi K/L merupakan instrumen penilaian kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Penilaian dilaksanakan oleh tim evaluator Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi setiap tahun. SUMBER DATA Data Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Perindustrian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) CARA MENGHITUNG (FORMULA) Penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Perindustrian dilakukan dengan menilai 8 area perubahan yang dilakukan oleh tim dari KemenPANRB. Penilaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi mencakup penilaian terhadap dua komponen: Pengungkit (Enablers) dan Hasil (Results). SATUAN KLASIFIKASI PENANGGUNG JAWAB DATA Nilai Maksimasi Sekretariat Jenderal jdih.kemenperin.go.id Kode Indikator Kinerja Baseline 2019 Target 2020 2021 2022 2023 2024 S13 Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan Serta Pengendalian yang Berkualitas dan Akuntabel S13.1 Tingkat kesesuaian dokumen perencanaan dengan rencana program dan kegiatan prioritas nasional 95,7 95,5 96 96,5 97 97,5 DEFINISI/DESKRIPSI Tingkat kesesuaian dokumen perencanaan dengan rencana program dan kegiatan prioritas nasional adalah persentase kesesuaian rencana program dan kegiatan prioritas dengan dokumen trilateral meeting. Target ini dicapai melalui beberapa tahap kegiatan seperti penilaian dan reviu program/kegiatan. Adapun kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja ini antara lain penyempurnaan dokumen perencanaan dan menyusun perencanaan jangka panjang, menengah dan pendek. SUMBER DATA Dokumen Trilateral Meeting antara Kementerian Perindustrian dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan Kementerian Keuangan dan Dokumen Renja Kementerian Perindustrian. CARA MENGHITUNG (FORMULA) Perbandingan Trilateral Meeting antara Kementerian Perindustrian dengan Bappenas, dan Kementerian Keuangan dibandingkan dengan Dokumen Renja Kementerian Perindustrian. SATUAN KLASIFIKASI PENANGGUNG JAWAB DATA Persen Maksimasi Sekretariat Jenderal jdih.kemenperin.go.id Kode Indikator Kinerja Baseline 2018 Target 2020 2021 2022 2023 2024 S13 Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan serta Pengendalian yang Berkualitas dan Akuntabel S13.2 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Perindustrian 77,12 78 78.5 79 79.5 80 DEFINISI/DESKRIPSI Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melaksanakan evaluasi terhadap sistem akuntabilitas kinerja pada setiap instansi pemerintah. Dalam evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan oleh KemenPANRB, penilaian dilakukan terhadap 5 (lima) komponen, yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Capaian Kinerja. Penilaian SAKIP Kementerian Perindustrian dilakukan setelah tahun anggaran berakhir, sehingga nilai capaiannya indikator ini dapat terlihat pada pertengahan tahun anggaran setelahnya. SUMBER DATA Data Nilai SAKIP Kementerian Perindustrian dari KemenPANRB. CARA MENGHITUNG (FORMULA) Perhitungan nilai SAKIP Kementerian Perindustrian menggunakan Lembar Kerja Evaluasi sesuai peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 12 tahun 2015 tentang pedoman evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dimana seluruh dokumen akuntabilitas kinerja dikumpulkan untuk dilakukan penilaian oleh tim dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. SATUAN KLASIFIKASI PENANGGUNG JAWAB DATA Nilai Maksimasi Sekretariat Jenderal jdih.kemenperin.go.id