DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 18 Tahun 2021

Nomor: 18
Tahun: 2021
Ditetapkan: 26 Juli 2021
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Kementerian Perindustrian

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa industri tekstil dan produk tekstil merupakan salah satu industri dalam negeri yang menjadi sektor prioritas dalam implementasi peta jalan Making Indonesia 4.0 sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
c.bahwa untuk meningkatkan daya saing, produktivitas, dan efisiensi energi industri penyempurnaan kain dan industri pencetakan kain sebagai bagian dari industri tekstil dan produk tekstil sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu memberikan prioritas dukungan kepada industri penyempurnaan kain dan industri pencetakan kain sebagai penerima restrukturisasi mesin dan/atau peralatan; www.peraturan.go.id 2021, No. 877
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri Penyempurnaan Kain dan Industri Pencetakan Kain; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6016);
6.Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254); www.peraturan.go.id 2021, No. 877
7.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45 Tahun 2020 tentang Jenis Industri Binaan Unit Organisasi di Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1308);
8.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 170); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PROGRAM RESTRUKTURISASI MESIN DAN/ATAU PERALATAN PADA INDUSTRI PENYEMPURNAAN KAIN DAN INDUSTRI PENCETAKAN KAIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya Industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa Industri.
2.Sistem Informasi Industri Nasional yang selanjutnya disingkat SIINas adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan serta penyebarluasan data dan/atau informasi Industri.
3.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
4.Direktur Jenderal adalah direktur jenderal di Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas dan www.peraturan.go.id 2021, No. 877 fungsi melakukan pembinaan terhadap kegiatan usaha industri tekstil dan produk tekstil.
5.Direktur adalah direktur di Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengembangan industri tekstil dan produk tekstil.
6.Lembaga Pengelola Operasional Program yang selanjutnya disingkat LPOP adalah lembaga yang bertugas membantu pelaksanaan teknis operasional pengelolaan dan pemantauan restrukturisasi mesin dan/atau peralatan.
7.Lembaga Penilai Independen yang selanjutnya disingkat LPI adalah lembaga yang bertugas membantu pelaksanaan verifikasi lapangan dalam pelaksanaan restrukturisasi mesin dan/atau peralatan.

Pasal 2

Program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan diselenggarakan dengan tujuan:

a.mendukung pelaksanaan peta jalan Making Indonesia 4.0;
b.meningkatkan daya saing, produktivitas, efisiensi energi, dan pendalaman struktur Industri tekstil dan produk tekstil; dan
c.meningkatkan pengendalian terhadap pencemaran lingkungan hidup.

BAB II

KRITERIA DAN PERSYARATAN

Pasal 3

(1)Program Restrukturisasi mesin dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diperuntukan bagi Industri memilik kriteria sebagai berikut:
1. a.Industri Penyempurnaan Kain dengan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 13132; dan www.peraturan.go.id 2021, No. 877
2. b.Industri Pencetakan Kain dengan dengan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 13133.
(2)Untuk dapat mengajukan permohonan program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan, perusahaan Industri yang memiliki kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.berbentuk badan usaha yang berlokasi di Indonesia dan didirikan berdasarkan hukum Indonesia;
2. b.memiliki akun SIINas dan telah melakukan Self Assesment Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0) melalui SIINas;
3. c.telah menyampaikan laporan data Industri untuk periode 1 (satu) tahun sebelum pengajuan restrukturisasi mesin dan/atau peralatan;
4. d.memiliki perizinan berusaha untuk kegiatan usaha Industri yang telah berlaku efektif paling singkat 2 (dua) tahun sejak perizinan berusaha tersebut diterbitkan;
5. e.memiliki bukti penguasaan lahan lokasi kegiatan usaha Industri;
6. f.telah melakukan pembelian mesin dan/atau peralatan dengan nilai keseluruhan paling sedikit Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang sesuai dengan kegiatan usaha Industri dan telah terpasang di lokasi sebagaimana tercantum dalam perizinan berusahanya;
7. g.memiliki rencana transformasi industri 4.0;
8. h.memiliki fasilitas pengolahan limbah produksi, baik yang dimiliki sendiri atau kerja sama dengan pihak lain;
9. i.telah menyelesaikan seluruh kewajiban pembayaran angsuran pokok, bunga, dan/atau margin bagi perusahaan yang pernah mengikuti skim 2 program peningkatan teknologi Industri tekstil dan produk tekstil tahun anggaran 2007, 2008, dan/atau 2009; dan www.peraturan.go.id 2021, No. 877
10. j.tidak mengikuti program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan lainnya dari Kementerian Perindustrian pada tahun yang sama.
(3)dalam hal penguasaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan melalui sewa menyewa, harus dibuktikan dengan akta notaris perjanjian sewa menyewa dengan jangka waktu paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan sisa waktu sewa menyewa paling singkat 5 (lima) tahun pada waktu pengajuan permohonan resktrukturisasi mesin dan/atau peralatan;
(4)Jangka waktu pembelian dan pemasangan mesin dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB III

PELAPORAN

Pasal 4

Program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diselenggarakan dalam bentuk pemberian potongan harga melalui penggantian (reimburse) sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan.

Pasal 5

(1)Nilai penggantian (reimburse) potongan harga pembelian mesin dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan paling banyak sebesar:
1. a.25% (dua puluh lima persen) dari harga pembelian untuk mesin dan/atau peralatan produksi dalam negeri; atau
2. b.10% (sepuluh persen) dari harga pembelian untuk mesin dan/atau peralatan produksi luar negeri. www.peraturan.go.id 2021, No. 877
(2)Nilai penggantian (reimburse) potongan harga pembelian mesin dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) per perusahaan per tahun anggaran.
(3)Dalam hal mesin dan/atau peralatan dibeli dari luar negeri dan pembayarannya dilakukan dengan valuta asing, penghitungan nilai penggantian (reimburse) potongan harga pembelian mesin dan/atau peralatan menggunakan kurs pajak yang berlaku pada tanggal pembelian.

Pasal 6

(1)Penggantian (reimburse) potongan harga pembelian mesin dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan untuk pembelian mesin dan/atau peralatan yang dilakukan dengan cara:
1. a.pembelian dengan dana sendiri;
2. b.kredit perbankan;
3. c.kredit lembaga keuangan bukan bank; dan/atau
4. d.kredit penyedia barang (supplier).
(2)Pemohon yang melakukan pembelian mesin dan/atau peralatan dengan cara kredit penyedia barang (supplier) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d harus telah melakukan pembayaran paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari nilai pembelian mesin dan/atau peralatan pada saat pengajuan permohonan.

Pasal 7

(1)Mesin dan/atau peralatan yang dapat diberikan penggantian (reimburse) potongan harga pembelian harus memenuhi kriteria:
1. a.mesin dan/atau peralatan baru (bukan mesin dan/atau peralatan bekas dan/atau rekondisi); www.peraturan.go.id 2021, No. 877
2. b.mesin dan/atau peralatan utama yang digunakan dalam proses produksi dan/atau pengolahan limbah;
3. c.meningkatkan efisiensi produksi, kapasitas produksi, produktivitas kerja, kualitas produk, dan/atau menambah ragam produk;
4. d.dibuat/diproduksi paling lama 4 (empat) tahun sebelum tahun pengajuan; dan
5. e.menggunakan teknologi 4.0, yaitu artificial intelligence, internet of things, augmented reality/virtual reality, advanced robotics, 3D printing dan/atau machine to machine communication.
(2)Jenis mesin dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

Pelaksanaan program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan dilakukan oleh Direktur Jenderal dengan dibantu oleh LPOP, LPI dan tim teknis.

Pasal 9

(1)LPOP dan LPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan melalui mekanisme pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Tim teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dibentuk dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal. www.peraturan.go.id 2021, No. 877

Pasal 10

(1)Pemohon mengajukan permohonan secara elektronik melalui SIINas kepada Direktur Jenderal.
(2)Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan menggunakan formulir A.1.
(3)Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan melampirkan dokumen berupa:
1. a.daftar mesin dan/atau peralatan yang diajukan untuk dimintakan penggantian pembayaran (reimburse) yang telah dibeli dan terpasang sesuai dengan formulir A.2;
2. b.fotokopi akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya yang dilegalisir notaris dan rekapitulasi akta sesuai dengan formulir B.1;
3. c.daftar pengurus perusahaan sesuai dengan formulir B.2 disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Paspor pengurus perusahaan;
4. d.rekapitulasi dokumen perizinan berusaha yang dimiliki sesuai dengan formulir B.3 dan melampirkan fotokopi seluruh izin usaha industri termasuk izin perluasannya;
5. e.fotokopi bukti penguasaan lahan lokasi kegiatan Industri atau akta notaris perjanjian sewa menyewa lahan lokasi kegiatan Industri;
6. f.fotokopi izin pengelolaan limbah atau dokumen perjanjian kerja sama pengelolaan limbah dengan pihak lain;
7. g.laporan Amdal atau laporan UKL-UPL;
8. h.dokumen studi kelayakan usaha sesuai dengan formulir C.1;
9. i.dokumen rencana transformasi Industri 4.0 sesuai dengan formulir C.2; www.peraturan.go.id 2021, No. 877
10. j.surat pernyataan tidak mengikuti program fasilitas restrukturisasi mesin dan/atau peralatan lainnya dari Kementerian Perindustrian pada tahun anggaran berjalan sesuai dengan formulir D.1;
11. k.surat pernyataan dan jaminan kebenaran dokumen sesuai dengan formulir D.2;
12. l.surat keterangan lunas skim 2 program peningkatan teknologi Industri tekstil dan produk tekstil tahun anggaran 2007, 2008, dan/atau 2009 sesuai dengan formulir D.3;
13. m.surat keterangan pendanaan sesuai dengan formulir D.4;
14. n.dokumen pembelian dan pembayaran mesin dan/atau peralatan yang terdiri dari:
  1. 1.rekapitulasi kronologi dokumen pembelian dan pembayaran mesin dan/atau peralatan sesuai dengan formulir H;
  2. 2.fotokopi purchase order, order confirmation dan/atau sales contract yang dilegalisir oleh notaris;
  3. 3.faktur pembelian (invoice) yang dilegalisir oleh notaris;
  4. 4.bill of lading (B/L), packing list (P/L), pemberitahuan impor barang (PIB), dan surat persetujuan pengeluaran barang (SP2B) yang dilegalisir oleh notaris, untuk pembelian mesin dan/atau peralatan yang dilakukan secara impor;
  5. 5.bukti pengiriman barang dan serah terima barang yang dilegalisir oleh notaris, untuk pembelian mesin dan/atau peralatan di dalam negeri;
  6. 6.letter of credit (L/C) atau surat kredit berdokumen dalam negeri (SKBDN) yang dilegalisir oleh bank pembuka (issuing bank);
  7. 7.fotokopi bukti transfer pembayaran pembelian mesin dan/atau peralatan yang dilegalisir oleh pejabat bank yang berwenang; www.peraturan.go.id 2021, No. 877
  8. 8.perjanjian kredit dan pengikatan jaminan pembelian mesin dan/atau peralatan yang dilegalisir oleh bank pemberi kredit, untuk pembelian mesin dan/atau peralatan melalui kredit bank;
  9. 9.perjanjian pembiayaan dan pengikatan jaminan pembelian mesin dan/atau peralatan yang dilegalisir oleh lembaga keuangan bukan bank, untuk pembelian mesin dan/atau peralatan melalui pembiayaan lembaga keuangan bukan bank;
  10. 10.fotokopi perjanjian kredit, sales contract, dan/atau purchase order/order confirmation yang dilegalisir oleh notaris, untuk pembelian mesin dan/atau peralatan melalui kredit penyedia barang (supplier);
  11. 11.Rekapitulasi pembayaran pembelian mesin dan/atau peralatan sesuai dengan formulir I; dan
  12. 12.surat keterangan legalisir dokumen oleh bank sesuai dengan formulir E.1, lembaga keuangan bukan bank sesuai dengan formulir E.2, penyedia barang (supplier) sesuai dengan formulir E.3 dan/atau notaris sesuai dengan formulir E.4.
15. o.surat pernyataan daftar tunggu sesuai dengan formulir F untuk pemohon yang mendaftar setelah pagu anggaran terlampaui; dan
16. p.check list dokumen permohonan sesuai dengan formulir J.
(4)Dalam hal terdapat kondisi yang mengakibatkan laman SIINas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diakses, pengajuan permohonan dilakukan secara manual. www.peraturan.go.id 2021, No. 877

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa industri tekstil dan produk tekstil merupakan salah satu industri dalam negeri yang menjadi sektor prioritas dalam implementasi peta jalan Making Indonesia 4.0 sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
c.bahwa untuk meningkatkan daya saing, produktivitas, dan efisiensi energi industri penyempurnaan kain dan industri pencetakan kain sebagai bagian dari industri tekstil dan produk tekstil sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu memberikan prioritas dukungan kepada industri penyempurnaan kain dan industri pencetakan kain sebagai penerima restrukturisasi mesin dan/atau peralatan; www.peraturan.go.id 2021, No. 877
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6016);
6.Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254); www.peraturan.go.id 2021, No. 877
7.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45 Tahun 2020 tentang Jenis Industri Binaan Unit Organisasi di Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1308);
8.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 170); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PROGRAM RESTRUKTURISASI MESIN DAN/ATAU PERALATAN PADA INDUSTRI PENYEMPURNAAN KAIN DAN INDUSTRI PENCETAKAN KAIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya Industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa Industri.
2.Sistem Informasi Industri Nasional yang selanjutnya disingkat SIINas adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan serta penyebarluasan data dan/atau informasi Industri.
3.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
4.Direktur Jenderal adalah direktur jenderal di Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas dan www.peraturan.go.id 2021, No. 877 fungsi melakukan pembinaan terhadap kegiatan usaha industri tekstil dan produk tekstil.
5.Direktur adalah direktur di Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengembangan industri tekstil dan produk tekstil.
6.Lembaga Pengelola Operasional Program yang selanjutnya disingkat LPOP adalah lembaga yang bertugas membantu pelaksanaan teknis operasional pengelolaan dan pemantauan restrukturisasi mesin dan/atau peralatan.
7.Lembaga Penilai Independen yang selanjutnya disingkat LPI adalah lembaga yang bertugas membantu pelaksanaan verifikasi lapangan dalam pelaksanaan restrukturisasi mesin dan/atau peralatan.

Pasal 2

Program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan diselenggarakan dengan tujuan:

a.mendukung pelaksanaan peta jalan Making Indonesia 4.0;
b.meningkatkan daya saing, produktivitas, efisiensi energi, dan pendalaman struktur Industri tekstil dan produk tekstil; dan
c.meningkatkan pengendalian terhadap pencemaran lingkungan hidup.

BAB II

KRITERIA DAN PERSYARATAN

Pasal 3

(1)Program Restrukturisasi mesin dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diperuntukan bagi Industri memilik kriteria sebagai berikut:
1. a.Industri Penyempurnaan Kain dengan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 13132; dan www.peraturan.go.id 2021, No. 877
2. b.Industri Pencetakan Kain dengan dengan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 13133.
(2)Untuk dapat mengajukan permohonan program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan, perusahaan Industri yang memiliki kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.berbentuk badan usaha yang berlokasi di Indonesia dan didirikan berdasarkan hukum Indonesia;
2. b.memiliki akun SIINas dan telah melakukan Self Assesment Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0) melalui SIINas;
3. c.telah menyampaikan laporan data Industri untuk periode 1 (satu) tahun sebelum pengajuan restrukturisasi mesin dan/atau peralatan;
4. d.memiliki perizinan berusaha untuk kegiatan usaha Industri yang telah berlaku efektif paling singkat 2 (dua) tahun sejak perizinan berusaha tersebut diterbitkan;
5. e.memiliki bukti penguasaan lahan lokasi kegiatan usaha Industri;
6. f.telah melakukan pembelian mesin dan/atau peralatan dengan nilai keseluruhan paling sedikit Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang sesuai dengan kegiatan usaha Industri dan telah terpasang di lokasi sebagaimana tercantum dalam perizinan berusahanya;
7. g.memiliki rencana transformasi industri 4.0;
8. h.memiliki fasilitas pengolahan limbah produksi, baik yang dimiliki sendiri atau kerja sama dengan pihak lain;
9. i.telah menyelesaikan seluruh kewajiban pembayaran angsuran pokok, bunga, dan/atau margin bagi perusahaan yang pernah mengikuti skim 2 program peningkatan teknologi Industri tekstil dan produk tekstil tahun anggaran 2007, 2008, dan/atau 2009; dan www.peraturan.go.id 2021, No. 877
10. j.tidak mengikuti program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan lainnya dari Kementerian Perindustrian pada tahun yang sama.
(3)dalam hal penguasaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan melalui sewa menyewa, harus dibuktikan dengan akta notaris perjanjian sewa menyewa dengan jangka waktu paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan sisa waktu sewa menyewa paling singkat 5 (lima) tahun pada waktu pengajuan permohonan resktrukturisasi mesin dan/atau peralatan;
(4)Jangka waktu pembelian dan pemasangan mesin dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB III

PELAPORAN

Pasal 4

Pasal 5

(1)Nilai penggantian (reimburse) potongan harga pembelian mesin dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan paling banyak sebesar:
1. a.25% (dua puluh lima persen) dari harga pembelian untuk mesin dan/atau peralatan produksi dalam negeri; atau
2. b.10% (sepuluh persen) dari harga pembelian untuk mesin dan/atau peralatan produksi luar negeri. www.peraturan.go.id 2021, No. 877
(2)Nilai penggantian (reimburse) potongan harga pembelian mesin dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) per perusahaan per tahun anggaran.
(3)Dalam hal mesin dan/atau peralatan dibeli dari luar negeri dan pembayarannya dilakukan dengan valuta asing, penghitungan nilai penggantian (reimburse) potongan harga pembelian mesin dan/atau peralatan menggunakan kurs pajak yang berlaku pada tanggal pembelian.

Pasal 6

(1)Penggantian (reimburse) potongan harga pembelian mesin dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan untuk pembelian mesin dan/atau peralatan yang dilakukan dengan cara:
1. a.pembelian dengan dana sendiri;
2. b.kredit perbankan;
3. c.kredit lembaga keuangan bukan bank; dan/atau
4. d.kredit penyedia barang (supplier).
(2)Pemohon yang melakukan pembelian mesin dan/atau peralatan dengan cara kredit penyedia barang (supplier) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d harus telah melakukan pembayaran paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari nilai pembelian mesin dan/atau peralatan pada saat pengajuan permohonan.

Pasal 7

(1)Mesin dan/atau peralatan yang dapat diberikan penggantian (reimburse) potongan harga pembelian harus memenuhi kriteria:
1. a.mesin dan/atau peralatan baru (bukan mesin dan/atau peralatan bekas dan/atau rekondisi); www.peraturan.go.id 2021, No. 877
2. b.mesin dan/atau peralatan utama yang digunakan dalam proses produksi dan/atau pengolahan limbah;
3. c.meningkatkan efisiensi produksi, kapasitas produksi, produktivitas kerja, kualitas produk, dan/atau menambah ragam produk;
4. d.dibuat/diproduksi paling lama 4 (empat) tahun sebelum tahun pengajuan; dan
5. e.menggunakan teknologi 4.0, yaitu artificial intelligence, internet of things, augmented reality/virtual reality, advanced robotics, 3D printing dan/atau machine to machine communication.
(2)Jenis mesin dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

Pelaksanaan program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan dilakukan oleh Direktur Jenderal dengan dibantu oleh LPOP, LPI dan tim teknis.

Pasal 9

(1)LPOP dan LPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan melalui mekanisme pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Tim teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dibentuk dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal. www.peraturan.go.id 2021, No. 877

Pasal 10

(1)Pemohon mengajukan permohonan secara elektronik melalui SIINas kepada Direktur Jenderal.
(2)Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan menggunakan formulir A.1.
(3)Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan melampirkan dokumen berupa:
1. a.daftar mesin dan/atau peralatan yang diajukan untuk dimintakan penggantian pembayaran (reimburse) yang telah dibeli dan terpasang sesuai dengan formulir A.2;
2. b.fotokopi akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya yang dilegalisir notaris dan rekapitulasi akta sesuai dengan formulir B.1;
3. c.daftar pengurus perusahaan sesuai dengan formulir B.2 disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Paspor pengurus perusahaan;
4. d.rekapitulasi dokumen perizinan berusaha yang dimiliki sesuai dengan formulir B.3 dan melampirkan fotokopi seluruh izin usaha industri termasuk izin perluasannya;
5. e.fotokopi bukti penguasaan lahan lokasi kegiatan Industri atau akta notaris perjanjian sewa menyewa lahan lokasi kegiatan Industri;
6. f.fotokopi izin pengelolaan limbah atau dokumen perjanjian kerja sama pengelolaan limbah dengan pihak lain;
7. g.laporan Amdal atau laporan UKL-UPL;
8. h.dokumen studi kelayakan usaha sesuai dengan formulir C.1;
9. i.dokumen rencana transformasi Industri 4.0 sesuai dengan formulir C.2; www.peraturan.go.id 2021, No. 877
10. j.surat pernyataan tidak mengikuti program fasilitas restrukturisasi mesin dan/atau peralatan lainnya dari Kementerian Perindustrian pada tahun anggaran berjalan sesuai dengan formulir D.1;
11. k.surat pernyataan dan jaminan kebenaran dokumen sesuai dengan formulir D.2;
12. l.surat keterangan lunas skim 2 program peningkatan teknologi Industri tekstil dan produk tekstil tahun anggaran 2007, 2008, dan/atau 2009 sesuai dengan formulir D.3;
13. m.surat keterangan pendanaan sesuai dengan formulir D.4;
14. n.dokumen pembelian dan pembayaran mesin dan/atau peralatan yang terdiri dari:
  1. 1.rekapitulasi kronologi dokumen pembelian dan pembayaran mesin dan/atau peralatan sesuai dengan formulir H;
  2. 2.fotokopi purchase order, order confirmation dan/atau sales contract yang dilegalisir oleh notaris;
  3. 3.faktur pembelian (invoice) yang dilegalisir oleh notaris;
  4. 4.bill of lading (B/L), packing list (P/L), pemberitahuan impor barang (PIB), dan surat persetujuan pengeluaran barang (SP2B) yang dilegalisir oleh notaris, untuk pembelian mesin dan/atau peralatan yang dilakukan secara impor;
  5. 5.bukti pengiriman barang dan serah terima barang yang dilegalisir oleh notaris, untuk pembelian mesin dan/atau peralatan di dalam negeri;
  6. 6.letter of credit (L/C) atau surat kredit berdokumen dalam negeri (SKBDN) yang dilegalisir oleh bank pembuka (issuing bank);
  7. 7.fotokopi bukti transfer pembayaran pembelian mesin dan/atau peralatan yang dilegalisir oleh pejabat bank yang berwenang; www.peraturan.go.id 2021, No. 877
  8. 8.perjanjian kredit dan pengikatan jaminan pembelian mesin dan/atau peralatan yang dilegalisir oleh bank pemberi kredit, untuk pembelian mesin dan/atau peralatan melalui kredit bank;
  9. 9.perjanjian pembiayaan dan pengikatan jaminan pembelian mesin dan/atau peralatan yang dilegalisir oleh lembaga keuangan bukan bank, untuk pembelian mesin dan/atau peralatan melalui pembiayaan lembaga keuangan bukan bank;
  10. 10.fotokopi perjanjian kredit, sales contract, dan/atau purchase order/order confirmation yang dilegalisir oleh notaris, untuk pembelian mesin dan/atau peralatan melalui kredit penyedia barang (supplier);
  11. 11.Rekapitulasi pembayaran pembelian mesin dan/atau peralatan sesuai dengan formulir I; dan
  12. 12.surat keterangan legalisir dokumen oleh bank sesuai dengan formulir E.1, lembaga keuangan bukan bank sesuai dengan formulir E.2, penyedia barang (supplier) sesuai dengan formulir E.3 dan/atau notaris sesuai dengan formulir E.4.
15. o.surat pernyataan daftar tunggu sesuai dengan formulir F untuk pemohon yang mendaftar setelah pagu anggaran terlampaui; dan
16. p.check list dokumen permohonan sesuai dengan formulir J.
(4)Dalam hal terdapat kondisi yang mengakibatkan laman SIINas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diakses, pengajuan permohonan dilakukan secara manual. www.peraturan.go.id 2021, No. 877