DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 19 Tahun 2021

Nomor: 19
Tahun: 2021
Ditetapkan: 26 Juli 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Tertentu atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perindustrian; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492); www.peraturan.go.id 2021, No. 878
4.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6666);
6.Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254);
7.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 170); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG BESARAN, PERSYARATAN, DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF TERTENTU ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat dengan PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar www.peraturan.go.id 2021, No. 878 penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.
2.Wajib Bayar adalah adalah orang pribadi atau badan usaha/lembaga yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri yang mempunyai kewajiban membayar PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
3.Wirausaha Baru adalah perusahaan rintisan atau perusahaan baru yang sedang dikembangkan.
4.Unit Penyelenggara Teknis adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Perindustrian yang menyelenggarakan layanan jasa teknis.
5.JARVIS Bersama adalah jalur penerimaan mahasiswa baru program diploma pada politeknik dan akademi komunitas yang dilakukan berdasarkan hasil ujian berbasis komputer yang diselenggarakan secara bersama/terpusat dan wawancara.
6.Pimpinan Satuan Kerja adalah Kepala Satuan Kerja Penyelenggara Jasa Teknis.
7.Ketua Program Studi adalah dosen yang diberi tugas tambahan untuk membantu direktur dalam memimpin program studi.
8.Wali Kelas adalah guru yang diberi tugas membina murid dalam satu kelas.
9.Kepala Sekolah adalah kepala sekolah menengah kejuruan di lingkungan Kementerian Perindustrian.
10.Direktur adalah direktur politeknik atau akademi komunitas di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Pasal 2

(1)Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Perindustrian meliputi penerimaan dari:
1. a.jasa pelayanan penyelenggaraan pendidikan;
2. b.jasa pelayanan teknis pengujian;
3. c.jasa pelayanan teknis kalibrasi;
4. d.jasa pelayanan pelatihan teknis;
5. e.jasa pelayanan inspeksi teknik; www.peraturan.go.id 2021, No. 878
6. f.jasa pelayanan teknis teknologi proses dan mesin;
7. g.jasa pelayanan teknis sertifikasi;
8. h.jasa pelayanan teknis konsultansi;
9. i.jasa penggunaan sarana dan prasarana sesuai tugas dan fungsi;
10. j.denda administrasi sistem informasi industri nasional;
11. k.royalti atas lisensi kekayaan intelektual;
12. l.jasa alih teknologi hasil penelitian dan pengembangan;
13. m.jasa penelitian dan pengembangan;
14. n.jasa rancang bangun dan perekayasaan industri;
15. o.jasa pelayanan teknologi informasi; dan
16. p.jasa inkubator bisnis.
(2)Jenis dan tarif atas jenis PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf j diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Perindustrian.

Pasal 3

(1)Untuk menampung kebutuhan dunia usaha, jenis dan tarif atas jenis PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf f ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2)Dalam hal diperlukan, jenis dan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan secara parsial untuk layanan tertentu dengan besaran tarif sesuai dengan layanan yang dibutuhkan oleh Wajib Bayar.
(3)Jenis dan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan dengan mempertimbangkan:
1. a.jasa pelayanan teknis pengujian dengan mempertimbangkan kompleksitas pekerjaan, kebutuhan bahan, peralatan pengujian, dan kebutuhan industri untuk memenuhi regulasi; www.peraturan.go.id 2021, No. 878
2. b.jasa pelayanan teknis kalibrasi dengan mempertimbangkan kompleksitas pekerjaan dan peralatan kalibrasi;
3. c.jasa pelayanan pelatihan teknis dengan mempertimbangkan jumlah peserta pelatihan, bahan praktek pelatihan, peralatan praktek pelatihan, dan jumlah jam pelatihan;
4. d.jasa pelayanan inspeksi teknik dengan mempertimbangkan ukuran benda yang diuji dan kualifikasi personil; dan
5. e.jasa pelayanan teknis teknologi proses dan mesin dengan mempertimbangkan bahan baku proses, peralatan proses, dan waktu proses.
(4)Untuk mendapatkan pengenaan tarif atas jenis PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Bayar mengisi formulir permohonan yang disampaikan kepada Pimpinan Satuan Kerja.

Pasal 4

(1)Jenis PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf k sampai dengan huruf p dilaksanakan berdasarkan kontrak kerja sama.
(2)Tarif atas jenis PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)sebesar nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerja sama.
(3)Biaya atau Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang tercantum dalam nominal kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan satuan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Dalam hal belum terdapat peraturan perundang- undangan yang mengatur, satuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan pihak penerima dan pemberi layanan jasa teknis. www.peraturan.go.id 2021, No. 878

BAB II

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF SEBESAR 75% UNTUK JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK BERUPA JASA PELAYANAN TEKNIS PENGUJIAN, JASA PELAYANAN TEKNIS KALIBRASI, DAN JASA PELAYANAN TEKNIS KONSULTASI

Pasal 5

Tarif atas jenis PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf h untuk:

a.siswa atau mahasiswa yang sedang melakukan penelitian ilmiah atau tugas akhir; atau
b.industri kecil, dikenakan tarif sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari tarif sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Perindustrian.

Pasal 6

(1)Untuk memperoleh pengenaan tarif sebesar 75% (tujuh puluh lima persen), siswa atau mahasiswa dan industri kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus mengajukan permohonan pengenaan tarif sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) kepada Pimpinan Satuan Kerja penyelenggara jenis PNBP.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan melampirkan:
1. a.bagi siswa atau mahasiswa:
  1. 1.surat permohonan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari sekolah atau perguruan tinggi; dan
  2. 2.fotokopi kartu siswa atau kartu mahasiswa yang masih berlaku; dan
2. b.bagi industri kecil:
  1. 1.memiliki izin usaha industri, tanda daftar industri, izin usaha mikro dan kecil, atau perizinan berusaha berbasis risiko untuk skala mikro dan kecil; www.peraturan.go.id 2021, No. 878
  2. 2.surat pernyataan bahwa sumber pembiayaan untuk layanan jasa teknis berasal dari industri sendiri; dan
  3. 3.surat permohonan yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan.
(3)Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan Satuan Kerja penyelenggara jenis PNBP atau pejabat yang memperoleh delegasi dapat memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan yang disampaikan.
(4)Persetujuan atau penolakan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh Pimpinan Satuan Kerja dengan mempertimbangkan kondisi keuangan satuan kerja.

BAB III

BESARAN, PERSYARATAN, DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SAMPAI DENGAN Rp0,00 (NOL RUPIAH) ATAU 0% (NOL PERSEN)

Pasal 7

(1)Tarif atas jenis PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dapat dikenakan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) dari tarif sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Perindustrian.
(2)Pengenaan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan untuk:
1. a.uang pendaftaran calon mahasiswa; dan
2. b.Sumbangan Pembinaan Pendidikan www.peraturan.go.id 2021, No. 878

Pasal 8

(1)Besaran tarif atas jenis PNBP jasa pelayanan penyelenggaraan pendidikan berupa uang pendaftaran calon mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a sebesar Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen).
(2)Tarif atas jenis PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dikenakan untuk penerimaan mahasiswa baru program diploma pada politeknik dan akademi komunitas di lingkungan Kementerian Perindustrian melalui JARVIS Bersama.

Pasal 9

Besaran tarif atas jenis PNBP yang berasal dari jasa pelayanan penyelenggaraan pendidikan berupa Sumbangan Pembinaan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b sebesar:

a.75% (tujuh puluh lima persen);
b.50% (lima puluh persen); atau
c.Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen), dari tarif sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Perindustrian.

Pasal 10

(1)Tarif atas jenis PNBP yang berasal dari jasa pelayanan penyelenggaraan pendidikan berupa Sumbangan Pembinaan Pendidikan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dikenakan kepada siswa atau mahasiswa yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.memiliki prestasi di bidang akademik atau nonakademik;
2. b.mendapatkan rekomendasi dari Wali Kelas untuk siswa atau ketua program studi untuk mahasiswa; dan www.peraturan.go.id 2021, No. 878
3. c.tidak sedang mendapatkan beasiswa dan/atau bantuan pendidikan berupa Sumbangan Pembinaan Pendidikan dari lembaga lain.
(2)Prestasi di bidang akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
1. a.memperoleh peringkat ke-3 tiap kelas bagi siswa; atau
2. b.memiliki indeks prestasi kumulatif (IPK) 2 (dua) semester terakhir paling rendah 3,5 (tiga koma lima) dan menempati peringkat 3 (tiga) besar untuk masing-masing program studi bagi mahasiswa.
(3)Prestasi di bidang nonakademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan memperoleh peringkat /juara 1 atau peringkat/juara 2 dalam perlombaan/kejuaraan/pertandingan berskala regional yakni antar kota/kabupaten dalam 1 (satu) provinsi.

Pasal 11

(1)Tarif atas jenis PNBP yang berasal dari jasa pelayanan penyelenggaraan pendidikan berupa Sumbangan Pembinaan Pendidikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dikenakan kepada siswa atau mahasiswa yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.memiliki prestasi di bidang akademik atau nonakademik;
2. b.mendapatkan rekomendasi dari Wali Kelas untuk siswa atau Ketua Program Studi untuk mahasiswa; dan
3. c.tidak sedang mendapatkan beasiswa dan/atau bantuan pendidikan berupa Sumbangan Pembinaan Pendidikan dari lembaga lain.
(2)Prestasi di bidang akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.bagi siswa, merupakan peringkat ke-2 tiap kelas; dan
2. b.bagi mahasiswa, memiliki indeks prestasi kumulatif selama 2 (dua) semester terakhir paling rendah 3,71 www.peraturan.go.id 2021, No. 878 (tiga koma tujuh satu) dan menempati peringkat 3 (tiga) besar pada program studi.
(3)Prestasi di bidang nonakademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan memperoleh peringkat /juara ke-1 atau peringkat/juara ke-2 dalam perlombaan/kejuaraan/pertandingan berskala nasional.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492); www.peraturan.go.id 2021, No. 878
4.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6666);
6.Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254);
7.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 170); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG BESARAN, PERSYARATAN, DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF TERTENTU ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat dengan PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar www.peraturan.go.id 2021, No. 878 penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.
2.Wajib Bayar adalah adalah orang pribadi atau badan usaha/lembaga yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri yang mempunyai kewajiban membayar PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
3.Wirausaha Baru adalah perusahaan rintisan atau perusahaan baru yang sedang dikembangkan.
4.Unit Penyelenggara Teknis adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Perindustrian yang menyelenggarakan layanan jasa teknis.
5.JARVIS Bersama adalah jalur penerimaan mahasiswa baru program diploma pada politeknik dan akademi komunitas yang dilakukan berdasarkan hasil ujian berbasis komputer yang diselenggarakan secara bersama/terpusat dan wawancara.
6.Pimpinan Satuan Kerja adalah Kepala Satuan Kerja Penyelenggara Jasa Teknis.
7.Ketua Program Studi adalah dosen yang diberi tugas tambahan untuk membantu direktur dalam memimpin program studi.
8.Wali Kelas adalah guru yang diberi tugas membina murid dalam satu kelas.
9.Kepala Sekolah adalah kepala sekolah menengah kejuruan di lingkungan Kementerian Perindustrian.
10.Direktur adalah direktur politeknik atau akademi komunitas di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Pasal 2

(1)Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Perindustrian meliputi penerimaan dari:
1. a.jasa pelayanan penyelenggaraan pendidikan;
2. b.jasa pelayanan teknis pengujian;
3. c.jasa pelayanan teknis kalibrasi;
4. d.jasa pelayanan pelatihan teknis;
5. e.jasa pelayanan inspeksi teknik; www.peraturan.go.id 2021, No. 878
6. f.jasa pelayanan teknis teknologi proses dan mesin;
7. g.jasa pelayanan teknis sertifikasi;
8. h.jasa pelayanan teknis konsultansi;
9. i.jasa penggunaan sarana dan prasarana sesuai tugas dan fungsi;
10. j.denda administrasi sistem informasi industri nasional;
11. k.royalti atas lisensi kekayaan intelektual;
12. l.jasa alih teknologi hasil penelitian dan pengembangan;
13. m.jasa penelitian dan pengembangan;
14. n.jasa rancang bangun dan perekayasaan industri;
15. o.jasa pelayanan teknologi informasi; dan
16. p.jasa inkubator bisnis.
(2)Jenis dan tarif atas jenis PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf j diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Perindustrian.

Pasal 3

(1)Untuk menampung kebutuhan dunia usaha, jenis dan tarif atas jenis PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf f ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2)Dalam hal diperlukan, jenis dan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan secara parsial untuk layanan tertentu dengan besaran tarif sesuai dengan layanan yang dibutuhkan oleh Wajib Bayar.
(3)Jenis dan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan dengan mempertimbangkan:
1. a.jasa pelayanan teknis pengujian dengan mempertimbangkan kompleksitas pekerjaan, kebutuhan bahan, peralatan pengujian, dan kebutuhan industri untuk memenuhi regulasi; www.peraturan.go.id 2021, No. 878
2. b.jasa pelayanan teknis kalibrasi dengan mempertimbangkan kompleksitas pekerjaan dan peralatan kalibrasi;
3. c.jasa pelayanan pelatihan teknis dengan mempertimbangkan jumlah peserta pelatihan, bahan praktek pelatihan, peralatan praktek pelatihan, dan jumlah jam pelatihan;
4. d.jasa pelayanan inspeksi teknik dengan mempertimbangkan ukuran benda yang diuji dan kualifikasi personil; dan
5. e.jasa pelayanan teknis teknologi proses dan mesin dengan mempertimbangkan bahan baku proses, peralatan proses, dan waktu proses.
(4)Untuk mendapatkan pengenaan tarif atas jenis PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Bayar mengisi formulir permohonan yang disampaikan kepada Pimpinan Satuan Kerja.

Pasal 4

(1)Jenis PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf k sampai dengan huruf p dilaksanakan berdasarkan kontrak kerja sama.
(2)Tarif atas jenis PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)sebesar nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerja sama.
(3)Biaya atau Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang tercantum dalam nominal kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan satuan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Dalam hal belum terdapat peraturan perundang- undangan yang mengatur, satuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan pihak penerima dan pemberi layanan jasa teknis. www.peraturan.go.id 2021, No. 878

BAB II

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF SEBESAR 75% UNTUK JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK BERUPA JASA PELAYANAN TEKNIS PENGUJIAN, JASA PELAYANAN TEKNIS KALIBRASI, DAN JASA PELAYANAN TEKNIS KONSULTASI

Pasal 5

Tarif atas jenis PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf h untuk:

a.siswa atau mahasiswa yang sedang melakukan penelitian ilmiah atau tugas akhir; atau
b.industri kecil, dikenakan tarif sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari tarif sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Perindustrian.

Pasal 6

(1)Untuk memperoleh pengenaan tarif sebesar 75% (tujuh puluh lima persen), siswa atau mahasiswa dan industri kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus mengajukan permohonan pengenaan tarif sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) kepada Pimpinan Satuan Kerja penyelenggara jenis PNBP.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan melampirkan:
1. a.bagi siswa atau mahasiswa:
  1. 1.surat permohonan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari sekolah atau perguruan tinggi; dan
  2. 2.fotokopi kartu siswa atau kartu mahasiswa yang masih berlaku; dan
2. b.bagi industri kecil:
  1. 1.memiliki izin usaha industri, tanda daftar industri, izin usaha mikro dan kecil, atau perizinan berusaha berbasis risiko untuk skala mikro dan kecil; www.peraturan.go.id 2021, No. 878
  2. 2.surat pernyataan bahwa sumber pembiayaan untuk layanan jasa teknis berasal dari industri sendiri; dan
  3. 3.surat permohonan yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan.
(3)Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan Satuan Kerja penyelenggara jenis PNBP atau pejabat yang memperoleh delegasi dapat memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan yang disampaikan.
(4)Persetujuan atau penolakan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh Pimpinan Satuan Kerja dengan mempertimbangkan kondisi keuangan satuan kerja.

BAB III

BESARAN, PERSYARATAN, DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SAMPAI DENGAN Rp0,00 (NOL RUPIAH) ATAU 0% (NOL PERSEN)

Pasal 7

(1)Tarif atas jenis PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dapat dikenakan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) dari tarif sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Perindustrian.
(2)Pengenaan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan untuk:
1. a.uang pendaftaran calon mahasiswa; dan
2. b.Sumbangan Pembinaan Pendidikan www.peraturan.go.id 2021, No. 878

Pasal 8

(1)Besaran tarif atas jenis PNBP jasa pelayanan penyelenggaraan pendidikan berupa uang pendaftaran calon mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a sebesar Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen).
(2)Tarif atas jenis PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dikenakan untuk penerimaan mahasiswa baru program diploma pada politeknik dan akademi komunitas di lingkungan Kementerian Perindustrian melalui JARVIS Bersama.

Pasal 9

Besaran tarif atas jenis PNBP yang berasal dari jasa pelayanan penyelenggaraan pendidikan berupa Sumbangan Pembinaan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b sebesar:

a.75% (tujuh puluh lima persen);
b.50% (lima puluh persen); atau
c.Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen), dari tarif sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Perindustrian.

Pasal 10

(1)Tarif atas jenis PNBP yang berasal dari jasa pelayanan penyelenggaraan pendidikan berupa Sumbangan Pembinaan Pendidikan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dikenakan kepada siswa atau mahasiswa yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.memiliki prestasi di bidang akademik atau nonakademik;
2. b.mendapatkan rekomendasi dari Wali Kelas untuk siswa atau ketua program studi untuk mahasiswa; dan www.peraturan.go.id 2021, No. 878
3. c.tidak sedang mendapatkan beasiswa dan/atau bantuan pendidikan berupa Sumbangan Pembinaan Pendidikan dari lembaga lain.
(2)Prestasi di bidang akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
1. a.memperoleh peringkat ke-3 tiap kelas bagi siswa; atau
2. b.memiliki indeks prestasi kumulatif (IPK) 2 (dua) semester terakhir paling rendah 3,5 (tiga koma lima) dan menempati peringkat 3 (tiga) besar untuk masing-masing program studi bagi mahasiswa.
(3)Prestasi di bidang nonakademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan memperoleh peringkat /juara 1 atau peringkat/juara 2 dalam perlombaan/kejuaraan/pertandingan berskala regional yakni antar kota/kabupaten dalam 1 (satu) provinsi.

Pasal 11

(1)Tarif atas jenis PNBP yang berasal dari jasa pelayanan penyelenggaraan pendidikan berupa Sumbangan Pembinaan Pendidikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dikenakan kepada siswa atau mahasiswa yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.memiliki prestasi di bidang akademik atau nonakademik;
2. b.mendapatkan rekomendasi dari Wali Kelas untuk siswa atau Ketua Program Studi untuk mahasiswa; dan
3. c.tidak sedang mendapatkan beasiswa dan/atau bantuan pendidikan berupa Sumbangan Pembinaan Pendidikan dari lembaga lain.
(2)Prestasi di bidang akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.bagi siswa, merupakan peringkat ke-2 tiap kelas; dan
2. b.bagi mahasiswa, memiliki indeks prestasi kumulatif selama 2 (dua) semester terakhir paling rendah 3,71 www.peraturan.go.id 2021, No. 878 (tiga koma tujuh satu) dan menempati peringkat 3 (tiga) besar pada program studi.
(3)Prestasi di bidang nonakademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan memperoleh peringkat /juara ke-1 atau peringkat/juara ke-2 dalam perlombaan/kejuaraan/pertandingan berskala nasional.