DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 2 Tahun 2020

Nomor: 2
Tahun: 2020
Ditetapkan: 27 Januari 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Lingkup Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Dilimpahkan kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2020; Mengingat Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 2 - Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubemur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
9.Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2018 tentang Perubahan atas jdih.kemenperin.go.id Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142);
10.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK,07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 660);
11.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1509); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG LINGKUP SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN D1 BIDANG PERINDUSTRIAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA GUBERNUR SEBAGAl WAKIL PEMERINTAH PUSAT DALAM PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

(1)Menteri Perindustrian melimpahkan lingkup sebagian urussm pemerintahan di bidang perindustrian yang menjadi kewenangannya kepada Gubemur sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam rangka penyelenggaraan dekonsentrasi tahun anggaran 2020.
(2)Lingkup sebagian urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang dilimpahkan kepada Gubemur sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan dekonsentrasi tahun anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jdih.kemenperin.go.id - 4 sebagian Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, dan Aneka.

Pasal 2

Sebagian Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) dilaksanakan melalui kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka.

Pasal 3

Penyelengaraan kegiatan, pertanggungjawaban, pelaporan, pengawasan, dan pemeriksaan terhadap kegiatan Pen3rusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Pembinaan teknis atas kegiatan Pen5nasunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka.

Pasal 5

Rincian anggaran kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. jdih.kemenperin.go.id Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Januari 2020 MENTERI PERINDUSTRIAN ltd. AGUS GUMIWANG KARTASASMITA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 Februari 2020 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 84 Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian Kepala Biro Hukum, Feby Setyo Hariyono jdih.kemenperin.go.id LAMPIRANPERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 2 TAHUN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PERINDUSTRIAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DALAM PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI TAHUN ANGGARAN 2020 RINCIAN ANGGARAN KEGIATAN PENYUSUNAN DAN EVALUASI PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL, MENENGAH, DAN ANEKA NO. PELAKSANA PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN 1. Gubernur Aceh Penumbuhan dan PengembanganIndustri Kecil, Menengah, dan Aneka Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Rpl.842.180.000,00 2. Gubemur Sumatera Utara Penumbuhan dan PengembanganIndustri Kecil, Menengah, dan Aneka Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Rp3.360.564.000,00 jdih.kemenperin.go.id 3. Gubernur Sumatera Barat Penumbuhan dan PengembanganIndustri Kecil, Menengah, dan Aneka Pen3nisunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Rp2.697.124.000,00 4. Gubernur Riau Penumbuhan dan PengembanganIndustri Kecil, Menengah, dan Aneka Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Rp2.114.800.000,00 5. Gubernur Riau Kepulauan Penumbuhan dan PengembanganIndustri Kecil, Menengah, dan Aneka Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Rp1.921.844.000,00 6. Gubernur Bengkulu Penumbuhan dan PengembanganIndustri Kecil, Menengah, dan Aneka Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Rp2.054.880.000,00 7. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Penumbuhan dan PengembanganIndustri Kecil, Menengah, dan Aneka Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Rpl.459.020.000,00 8. Gubernur Jambi Penumbuhan dan PengembanganIndustri Kecil, Menengah, dan Aneka Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Rp2.903.840.000,00 9. Gubernur Sumatera Selatan Penumbuhan dan PengembanganIndustri Kecil, Menengah, dan Aneka Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Rp2.139.840.000,00 jdih.kemenperin.go.id 8 - 10. Gubernur Lampung Penumbuhan dan PengembanganIndustri Kecil, Menengah, dan Aneka Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Rp2.126.724.000,00 11. Gubernur DKI Jakarta Penumbuhan dan PengembanganIndustri Kecil, Menengah, dan Aneka Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Rpl.262.720.000,00 12. Gubernur Banten Penumbuhan dan PengembanganIndustri Kecil, Menengah, dan Aneka Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Rpl.155.620.000,00 13. Gubernur Jawa Barat Penumbuhan dan PengembanganIndustri Kecil, Menengah, dan Aneka Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Rp2.991.828.000,00 14. Gubernur Jawa Tengah Penumbuhan dan PengembanganIndustri Kecil, Menengah, dan Aneka Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Rp2.972.224.000,00 15. Gubernur D.I. Yogyakarta Penumbuhan dan PengembanganIndustri Kecil, Menengah, dan Aneka Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Rp2.288.224.000,00 16. Gubernur Jawa Timur Penumbuhan dan PengembanganIndustri Kecil, Menengah, dan Aneka Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Rp3.613.144.000,00 jdih.kemenperin.go.id 17. Gubernur Bali Penumbuhan dan PengembanganIndustri Kecil, Menengah, dan Aneka Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Rp2.206.892.000,00 18. Gubemur Nusa Tenggara Barat Penumbuhan dan PengembanganIndustri Kecil, Menengah, dan Aneka Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Rp2.406.816.000,00 19. Gubemur Nusa Tenggara Timur Penumbuhan dan PengembanganIndustri Kecil, Menengah, dan Aneka Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Rp1.470.336.000,00 20. Gubernur Gorontalo Penumbuhan dan PengembanganIndustri Kecil, Menengah, dan Aneka Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Rpl.156.052.000,00 21. Gubernur Kalimantan Barat Penumbuhan dan PengembanganIndustri Kecil, Menengah, dan Aneka Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Rp1.325.236.000,00 22. Gubernur Kalimantan Tengah Penumbuhan dan PengembanganIndustri Kecil, Menengah, dan Aneka Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Rpl.029.848.000,00 23. Gubemur Kalimantan Selatan Penumbuhan dan PengembanganIndustri Kecil, Menengah, dan Aneka Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Rp2.473.248.000,00 jdih.kemenperin.go.id - 10 24. GubernurTimur Kalimantan Penumbuhan dan PengembanganIndustri Kecil, Menengah, dan Aneka Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Rpl.898.248.000,00 25. GubernurUtara Kalimantan Penumbuhan dan PengembanganIndustri Kecil, Menengah, dan Aneka Pen3nasunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Rpl.401.828.000,00 26. Gubernur Sulawesi Barat Penumbuhan dan PengembanganIndustri Kecil, Menengah, dan Aneka Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Rpl.310.296.000,00 27. Gubernur Sulawesi Utara Penumbuhan dan PengembanganIndustri Kecil, Menengah, dan Aneka Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Rp2.446.232.000,00 28. GubernurTengah Sulawesi Penumbuhan dan PengembangamIndustri Kecil, Menengah, dan Aneka Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Rp2.023.796.000,00 29. GubernurSelatan Sulawesi Penumbuhan dan PengembanganIndustri Kecil, Menengah, dan Aneka Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Rp2.771.740.000,00 30. GubernurTenggara Sulawesi Penumbuhan dan PengembanganIndustri Kecil, Menengah, dan Aneka Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Rpl.825.676.000,00 jdih.kemenperin.go.id -11 31. Gubernur Maluku Penumbuhan dan PengembanganIndustri Kecil, Menengah, dan Aneka Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Rpl.811.492.000,00 32. Gubernur Maluku Utara Penumbuhan dan PengembanganIndustri Kecil, Menengah, dan Aneka Penjmsunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Rpl.577.608.000,00 33. Gubernur Papua Penumbuhan dan PengembanganIndustri Kecil, Menengah, dan Aneka Penjoisunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Rpl.745.948.000,00 34. Gubernur Papua Barat Penumbuhan dan PengembanganIndustri Kecil, Menengah, dan Aneka Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Rpl.614.132.000,00 MENTERI PERINDUSTRIANREPUBLIK INDONESIA, ttd. Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian Kepala Biro Hukum,Feby Setyo Hariyono AGUS GUMIWANG KARTASASMITA jdih.kemenperin.go.id

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubemur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
9.Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2018 tentang Perubahan atas jdih.kemenperin.go.id Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142);
10.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK,07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 660);
11.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1509); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG LINGKUP SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN D1 BIDANG PERINDUSTRIAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA GUBERNUR SEBAGAl WAKIL PEMERINTAH PUSAT DALAM PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

(1)Menteri Perindustrian melimpahkan lingkup sebagian urussm pemerintahan di bidang perindustrian yang menjadi kewenangannya kepada Gubemur sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam rangka penyelenggaraan dekonsentrasi tahun anggaran 2020.
(2)Lingkup sebagian urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang dilimpahkan kepada Gubemur sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan dekonsentrasi tahun anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jdih.kemenperin.go.id - 4 sebagian Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, dan Aneka.