DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 2 Tahun 2023

Nomor: 2
Tahun: 2023
Ditetapkan: 2 Januari 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 60

Lembaga terkait

Kementerian Perindustrian

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pedoman Pelaksanaan Pemanfaatan Bahan Baku dengan Tarif Bea Masuk melalui User Specific Duty Free Scheme dalam rangka Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi {Agreement between the Republic of Indonesia and Japan for an Economic Partnership); b. Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661); Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492); Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pengesahan Agreement between the Republic of Indonesia and Japan for an Economic Partnership (Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 74); Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254); Peraturan 51/PMK.010/2022 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dengan Skema User Specific Duty Free Scheme dalam rangka Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi (Agreement Between the Republic of Indonesia and Japan for an Economic Partnership] (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 351); Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Keija Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 170); 2. 3. 4. 5. 6.

7.Menteri Keuangan Nomor 8. MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMANFAATAN BAHAN BAKU DENGAN TARIF BEA MASUK MELALUI USER SPECIFIC DUTY FREE SCHEME DALAM RANGKA PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN JEPANG MENGENAI SUATU KEMITRAAN EKONOMI (AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND JAPAN FOR AN ECONOMIC PARTNERSHIF).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan;

1.User Specific Duty Free Scheme yang selanjutnya disingkat USDFS adalah penetapan tarif bea masuk yang diberikan khusus kepada industri pengguna dalam rangka Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi {Agreement between the Republic of Indonesia and Japan for an Economic Partnership).
2.Bea Masuk USDFS adalah tarif bea masuk yang ditetapkan berdasarkan penetapan tarif bea masuk yang diberikan khusus kepada industri pengguna dalam rangka Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi [Agreement between the Republic of Indonesia and Japan for an Economic Partnership).
3.Bahan Baku adalah bahan mentah, barang setengah jadi, atau barang jadi yang dapat diolah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi.
4.Surat Keterangan Asal dalam rangka Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi [Agreement between the Republic of Indonesia and Japan for an Economic Partnership) yang selanjutnya disebut SKA JIEPA adalah dokumen pelengkap pabean yang diterbitkan oleh Jepang.
5.Industri Pengguna adalah industri yang dapat melakukan importasi Bahan Baku untuk keperluan produksi dengan USDFS dalam rangka Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi [Agreement between the Republic of Indonesia and Japan for an Economic Partnership).
6.Industri menghasilkan barang atau produk yang merupakan bagian dari produk akhir yang dihasilkan oleh Industri Pengguna.
7.Project Owner adalah pemilik pekerjaan di bidang industri minyak, gas, dan/atau pembangkit listrik.
8.Project Developer adalah perusahaan yang diberikan pekerjaan dan memiliki kontrak kerja sama dengan Project Owner yang dapat berupa pekerjaan engineering, procurement, dan/atau construction.
9.Subkontraktor adalah perusahaan yang memiliki kontrak kerja sama dengan industri penggerak dan/atau Project Developer yang dilibatkan untuk melakukan sebagian kegiatan produksinya.
10.Verifikasi Industri adalah kegiatan pemeriksaan terhadap Industri Pengguna untuk memperoleh kepastian dan/atau kebenaran atas kesesuaian persyaratan dan analisis manfaat USDFS. adalah industriPenunjang yang
11.Verifikasi Awal adalah kegiatan pemeriksaan awal terhadap Industri Pengguna yang mengajukan permohonan pemanfaatan Bea Masuk USDFS atas aspek legalitas, jumlah, jenis dan spesifikasi Bahan Baku, perusahaan.
12.Verifikasi Produksi adalah kegiatan pemeriksaan terhadap Industri Pengguna yang telah melalui proses Verifikasi Awal terhadap realisasi importasi dan reedisasi penggunaan Bahan Baku dalam kegiatan produksi yang mendapat Bea Masuk USDFS.
13.Verifikasi Akhir adalah kegiatan pemeriksaan terhadap Industri Pengguna yang telah melalui proses Verifikasi Produksi terhadap realisasi importasi dan realisasi penggunaan Bahan Baku dalam kegiatan produksi yang mendapat Bea Masuk USDFS.
14.Surat Keterangan Verifikasi Industri USDFS yang selanjutnya disingkat SKVI-USDFS adalah surat keterangan hasil Verifikasi Awal terhadap Industri Pengguna yang mengajukan permohonan pemanfaatan USDFS, yang diterbitkan oleh lembaga pelaksana verifikasi dan telah diberikan tanda sah oleh pejabat yang ditunjuk menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
15.Bahan Baku Sisa adalah Bahan Baku yang diimpor oleh Industri Pengguna namun tidak dimanfaatkan oleh industri penggerak.
16.Barang Sisa adalah Bahan Baku yang sudah melalui proses produksi namun tidak diterima oleh industri penggerak dikarenakan tidak memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan.
17.Verifikasi Bahan Baku Sisa dan/atau Barang Sisa adalah kegiatan pemeriksaan terhadap Industri Pengguna atas Bahan Baku Sisa dan Barang Sisa dalam rangka pemanfaatan USDFS.
18.Surat Keterangan Verifikasi Bahan Baku Sisa yang selanjutnya disingkat SKV-BBS adalah surat keterangan hasil verifikasi Bahan Baku Sisa dalam rangka pemanfaatan USDFS.
19.Surat Keterangan Verifikasi Barang Sisa yang selanjutnya disingkat SKV*BS adalah surat keterangan hasil verifikasi Barang Sisa dalam rangka pemanfaatan USDFS.
20.Verifikasi Kemampuan Produsen Dalaim Negeri adalah kegiatan pemeriksaan terhadap industri dalam negeri yang menyatakan mampu memproduksi Bahan Baku yang dapat diimpor dengan USDFS.
21.Tanda Sah adalah pembubuhan tanda tangan oleh pejabat yang berwenang, baik secara manual maupun secara elektronik.
22.Periode Importasi adalah rentang waktu selama 12 (dua belas) bulan yang dapat digunakan oleh Industri Pengguna untuk mengimpor Bahan Baku sesuai dengan periode impor yang tertera pada SKVI-USDFS.
23.Lembaga Pelaksana Verifikasi adalah surveyor independen yang memiliki kompetensi dan ditunjuk kapasitas riil produksi, dan kondisi oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
24.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
25.Sekretaris Jenderal adalah sekretaris jenderal Kementerian Perindustrian.
26.Direktur Jenderal adalah direktur jenderal di lingkungan Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pembinaan industri sesuai kewenangan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri mengenai jenis industri binaan unit organisasi di Kementerian Perindustrian.
27.Direktur adalah direktur di lingkungan Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pembinaan industri sesuai kewenangan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri mengenai jenis industri binaan unit organisasi di Kementerian Perindustrian.

Pasal 2

(1} Industri Pengguna dapat melakukan importasi Bahan Baku dengan memanfaatkan USDFS yang hasil produksinya digunakan oleh industri penggerak.

(2)Bahan Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan:
1. a.belum dapat diproduksi di dalam negeri;
2. b.sudah diproduksi di dalam negeri namun belum memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan; atau
3. c.sudah diproduksi di dalam negeri namun jumlahnya belum mencukupi kebutuhan industri.
(3)Dalam melakukan importasi Bahan Baku, Industri Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan SKA JIEPA.

BAB II

INDUSTRI PENGGUNA USER SPECIFIC DUTY FREE SCHEME

Pasal 3

Industri Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas: industri penggerak; steel service center, dan industri pendukung. a. b. c.

Pasal 4

Industri penggerak, steel service center, dan industri pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sesuai dengan klasifikasi baku lapangan useiha Indonesia 5 (lima) digit. Klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia 5 (lima) digit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1)
(2)Pased 5 Industri penggerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas: industri kendaraan bermotor dan komponennya; industri elektrik dan elektronika serta komponennya; industri alat berat dan mesin konstruksi; dan industri peralatan energi. a. b. c. d.

Pasal 6

Steel service center sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan usaha jasa yang terkait dengan kegiatan pekeijaan khusus terhadap logam dan barang dari logam serta memiliki kontrak keija sama dengan industri penggerak. Steel service center sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)merupakan usaha jasa yang melakukan kegiatan:
1. a.pemotongan (slifing/shearing); dan/atau
2. b.pembentukan besi dan baja (blanking).
(1)
(2)

Pasal 7

Industri pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan industri yang terkait dengan kegiatan pekerjaan khusus terhadap produk dari logam dan barang dari logam yang menghasilkan barang yang akan digunakan oleh industri penggerak. Industri pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)harus memenuhi persyeiratan:
1. a.saham mayoritas dimiliki oleh investor Indonesia dan/atau Jepang; dan
2. b.berstatus sebagai mitra utama kepabeanan atau authorized economic operator. Penggunaan produk dari logam dan barang dari logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melalui pengolahan oleh steel service center dengan ketentuan memiliki kontrak kerja sama dengan industri penggerak. Dalam hal industri pendukung merupakan industri penggilingan baja, kegiatan pekeijaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (!) berupa:
3. a.pelapisan (galvanizing);
4. b.annealing; dan/atau
5. c.drawing.
(1)
(2)
(3)
(4)

Pasal 8

Dalam melakukan kegiatan produksinya, industri penggerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat melakukan subkontrak atas sebagian kegiatan produksinya kepada pihak lain yang memiliki kontrak keija sama dengan industri penggerak. Kegiatan subkontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk kegiatan produksi yang dilakukan oleh steel service center sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

BAB III

BAHAN BAKU DALAM USER SPECIFIC DUTYFREE SCHEME

Pasal 9

Bahan Baku dalam USDFS yang dapat diimpor oleh Industri Pengguna tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai penetapan tarif bea masuk melalui USDFS dalam rangka persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai suatu Kemitraan Ekonomi {Agreement Between the Republic of Indonesiaand Japan for an Economic Partnership).

Pasal 10

Industri Pengguna harus menggunakan Bahan Baku untuk kegiatan produksi paling lama 6 (enam) bulan setelah Periode Importasi berakhir.

Pasal 11

(1)Industri Pengguna tidak diperkenankan menjual atau memindahtangankan Bahan Baku yang diimpor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
(2)Dalam hal tertentu, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi:
1. a.Bahan Baku yang tidak dapat digunakan karena produk akhirnya tidak akan diproduksi kembali [discontinued); dan/atau
2. b.Bahan Baku yang cacat [defect).
(3)Terhadap Bahan Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang akan dilakukan penjualan atau pemindahtanganan, harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal.

Isi peraturan

Teks60PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

7.Menteri Keuangan Nomor 8. MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMANFAATAN BAHAN BAKU DENGAN TARIF BEA MASUK MELALUI USER SPECIFIC DUTY FREE SCHEME DALAM RANGKA PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN JEPANG MENGENAI SUATU KEMITRAAN EKONOMI (AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND JAPAN FOR AN ECONOMIC PARTNERSHIF).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan;

1.User Specific Duty Free Scheme yang selanjutnya disingkat USDFS adalah penetapan tarif bea masuk yang diberikan khusus kepada industri pengguna dalam rangka Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi {Agreement between the Republic of Indonesia and Japan for an Economic Partnership).
2.Bea Masuk USDFS adalah tarif bea masuk yang ditetapkan berdasarkan penetapan tarif bea masuk yang diberikan khusus kepada industri pengguna dalam rangka Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi [Agreement between the Republic of Indonesia and Japan for an Economic Partnership).
3.Bahan Baku adalah bahan mentah, barang setengah jadi, atau barang jadi yang dapat diolah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi.
4.Surat Keterangan Asal dalam rangka Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi [Agreement between the Republic of Indonesia and Japan for an Economic Partnership) yang selanjutnya disebut SKA JIEPA adalah dokumen pelengkap pabean yang diterbitkan oleh Jepang.
5.Industri Pengguna adalah industri yang dapat melakukan importasi Bahan Baku untuk keperluan produksi dengan USDFS dalam rangka Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi [Agreement between the Republic of Indonesia and Japan for an Economic Partnership).
6.Industri menghasilkan barang atau produk yang merupakan bagian dari produk akhir yang dihasilkan oleh Industri Pengguna.
7.Project Owner adalah pemilik pekerjaan di bidang industri minyak, gas, dan/atau pembangkit listrik.
8.Project Developer adalah perusahaan yang diberikan pekerjaan dan memiliki kontrak kerja sama dengan Project Owner yang dapat berupa pekerjaan engineering, procurement, dan/atau construction.
9.Subkontraktor adalah perusahaan yang memiliki kontrak kerja sama dengan industri penggerak dan/atau Project Developer yang dilibatkan untuk melakukan sebagian kegiatan produksinya.
10.Verifikasi Industri adalah kegiatan pemeriksaan terhadap Industri Pengguna untuk memperoleh kepastian dan/atau kebenaran atas kesesuaian persyaratan dan analisis manfaat USDFS. adalah industriPenunjang yang
11.Verifikasi Awal adalah kegiatan pemeriksaan awal terhadap Industri Pengguna yang mengajukan permohonan pemanfaatan Bea Masuk USDFS atas aspek legalitas, jumlah, jenis dan spesifikasi Bahan Baku, perusahaan.
12.Verifikasi Produksi adalah kegiatan pemeriksaan terhadap Industri Pengguna yang telah melalui proses Verifikasi Awal terhadap realisasi importasi dan reedisasi penggunaan Bahan Baku dalam kegiatan produksi yang mendapat Bea Masuk USDFS.
13.Verifikasi Akhir adalah kegiatan pemeriksaan terhadap Industri Pengguna yang telah melalui proses Verifikasi Produksi terhadap realisasi importasi dan realisasi penggunaan Bahan Baku dalam kegiatan produksi yang mendapat Bea Masuk USDFS.
14.Surat Keterangan Verifikasi Industri USDFS yang selanjutnya disingkat SKVI-USDFS adalah surat keterangan hasil Verifikasi Awal terhadap Industri Pengguna yang mengajukan permohonan pemanfaatan USDFS, yang diterbitkan oleh lembaga pelaksana verifikasi dan telah diberikan tanda sah oleh pejabat yang ditunjuk menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
15.Bahan Baku Sisa adalah Bahan Baku yang diimpor oleh Industri Pengguna namun tidak dimanfaatkan oleh industri penggerak.
16.Barang Sisa adalah Bahan Baku yang sudah melalui proses produksi namun tidak diterima oleh industri penggerak dikarenakan tidak memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan.
17.Verifikasi Bahan Baku Sisa dan/atau Barang Sisa adalah kegiatan pemeriksaan terhadap Industri Pengguna atas Bahan Baku Sisa dan Barang Sisa dalam rangka pemanfaatan USDFS.
18.Surat Keterangan Verifikasi Bahan Baku Sisa yang selanjutnya disingkat SKV-BBS adalah surat keterangan hasil verifikasi Bahan Baku Sisa dalam rangka pemanfaatan USDFS.
19.Surat Keterangan Verifikasi Barang Sisa yang selanjutnya disingkat SKV*BS adalah surat keterangan hasil verifikasi Barang Sisa dalam rangka pemanfaatan USDFS.
20.Verifikasi Kemampuan Produsen Dalaim Negeri adalah kegiatan pemeriksaan terhadap industri dalam negeri yang menyatakan mampu memproduksi Bahan Baku yang dapat diimpor dengan USDFS.
21.Tanda Sah adalah pembubuhan tanda tangan oleh pejabat yang berwenang, baik secara manual maupun secara elektronik.
22.Periode Importasi adalah rentang waktu selama 12 (dua belas) bulan yang dapat digunakan oleh Industri Pengguna untuk mengimpor Bahan Baku sesuai dengan periode impor yang tertera pada SKVI-USDFS.
23.Lembaga Pelaksana Verifikasi adalah surveyor independen yang memiliki kompetensi dan ditunjuk kapasitas riil produksi, dan kondisi oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
24.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
25.Sekretaris Jenderal adalah sekretaris jenderal Kementerian Perindustrian.
26.Direktur Jenderal adalah direktur jenderal di lingkungan Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pembinaan industri sesuai kewenangan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri mengenai jenis industri binaan unit organisasi di Kementerian Perindustrian.
27.Direktur adalah direktur di lingkungan Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pembinaan industri sesuai kewenangan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri mengenai jenis industri binaan unit organisasi di Kementerian Perindustrian.

Pasal 2

(1} Industri Pengguna dapat melakukan importasi Bahan Baku dengan memanfaatkan USDFS yang hasil produksinya digunakan oleh industri penggerak.

(2)Bahan Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan:
1. a.belum dapat diproduksi di dalam negeri;
2. b.sudah diproduksi di dalam negeri namun belum memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan; atau
3. c.sudah diproduksi di dalam negeri namun jumlahnya belum mencukupi kebutuhan industri.
(3)Dalam melakukan importasi Bahan Baku, Industri Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan SKA JIEPA.

BAB II

INDUSTRI PENGGUNA USER SPECIFIC DUTY FREE SCHEME

Pasal 3

Industri Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas: industri penggerak; steel service center, dan industri pendukung. a. b. c.

Pasal 4

(1)
(2)Pased 5 Industri penggerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas: industri kendaraan bermotor dan komponennya; industri elektrik dan elektronika serta komponennya; industri alat berat dan mesin konstruksi; dan industri peralatan energi. a. b. c. d.

Pasal 6

(1)merupakan usaha jasa yang melakukan kegiatan:
1. a.pemotongan (slifing/shearing); dan/atau
2. b.pembentukan besi dan baja (blanking).
(1)
(2)

Pasal 7

(1)harus memenuhi persyeiratan:
1. a.saham mayoritas dimiliki oleh investor Indonesia dan/atau Jepang; dan
2. b.berstatus sebagai mitra utama kepabeanan atau authorized economic operator. Penggunaan produk dari logam dan barang dari logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melalui pengolahan oleh steel service center dengan ketentuan memiliki kontrak kerja sama dengan industri penggerak. Dalam hal industri pendukung merupakan industri penggilingan baja, kegiatan pekeijaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (!) berupa:
3. a.pelapisan (galvanizing);
4. b.annealing; dan/atau
5. c.drawing.
(1)
(2)
(3)
(4)

Pasal 8

BAB III

BAHAN BAKU DALAM USER SPECIFIC DUTYFREE SCHEME

Pasal 9

Pasal 10

Industri Pengguna harus menggunakan Bahan Baku untuk kegiatan produksi paling lama 6 (enam) bulan setelah Periode Importasi berakhir.

Pasal 11

(1)Industri Pengguna tidak diperkenankan menjual atau memindahtangankan Bahan Baku yang diimpor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
(2)Dalam hal tertentu, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi:
1. a.Bahan Baku yang tidak dapat digunakan karena produk akhirnya tidak akan diproduksi kembali [discontinued); dan/atau
2. b.Bahan Baku yang cacat [defect).
(3)Terhadap Bahan Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang akan dilakukan penjualan atau pemindahtanganan, harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal.