DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 2 Tahun 2024

Nomor: 2
Tahun: 2024
Ditetapkan: 16 Januari 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, balai pemberdayaan industri persepatuan Indonesia, balai pemberdayaan industri fesyen dan kriya, kelompok jabatan fungsional, tata kerja, jabatan, pengangkatan dan pemberhentian, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk mewujudkan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka yang lebih profesional, efektif, efisien, dan berdaya guna, perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka;
b.bahwa penataan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat J enderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 290 ayat (3) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat J enderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka; MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA, Mengingat Menimbang PERATURANMENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG ORGANISASIDAN TATAKERJA UNIT PELAKSANATEKNIS DI LINGKUNGAN DIREKTORATJENDERAL INDUSTRI KECIL, MENENGAH, DANANEKA DENGAN RAHMATTUHAN YANGMAHAESA MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 7

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a mernpunyai tugas melakukan urusan Pasal 6 Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

a.Subbagian Tata Usaha; dan
b.Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

Dalarn melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia menyelenggarakan fungsi:

a.pengembangan produk dan peningkatan kreativitas pada industri kecil dan industri menengah di bidang persepatuan;
b.pelaksanaan bantuan informasi pasar, promosi, dan pemasaran pada industri kecil dan industri menengah di bidang persepatuan;
c.penguatan industri 4.0 pada industri kecil dan industri menengah di bidang persepatuan;
d.penumbuhan dan pengembangan wirausaha industri kecil dan industri menengah di bidang persepatuan;
e.penguatan kapasitas kelembagaan pada industri kecil dan industri menengah di bidang persepatuan;
f.penguatan keterkaitan dan hubungan kemitraan an tara industri kecil dan industri menengah di bidang persepatuan dan industri besar serta sektor ekonomi lainnya;
g.pelaksanaan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, keuangan, organisasi, tata laksana, kerja sarna, hubungan masyarakat, data dan informasi, pengelolaan barang milik negara, persuratan, perpustakaan, kearsipan, dan rumah tangga; dan
h.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Pasal 4

Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah di bidang persepatuan untuk meningkatkan daya saing nasional.

(1)Pasal 3 Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal. Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala.
(2)

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Balai Pemberdayaan Industri Fesyen dan Kriya menyelenggarakan fungsi:

a.pengembangan produk dan peningkatan kreativitas pada industri kecil dan industri menengah di bidang fesyen dan kriya;
b.pelaksanaan bantuan informasi pasar, promosi, dan pemasaran pada industri kecil dan industri menengah di bidang fesyen dan kriya;
c.penguatan industri 4.0 pada industri kecil dan industri menengah di bidang fesyen dan kriya;
d.penumbuhan dan pengembangan wirausaha industri kecil dan industri menengah di bidang fesyen dan kriya;
e.penguatan kapasitas kelembagaan pada industri kecil dan industri menengah di bidang fesyen dan kriya;

Pasal 10

Balai Pemberdayaan Industri Fesyen dan Kriya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah di bidang fesyen dan kriya.

Pasal 9

(1)Balai Pemberdayaan Industri Fesyen dan Kriya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal.
(2)Balai Pemberdayaan Industri Fesyen dan Kriya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimp in oleh Kepala.
(1)Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berlokasi di Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.
(2)Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan spesialisasi pemberdayaan industri produk alas kaki.

BAB III

BALAIPEMBERDAYAANINDUSTRIFESYEN DANKRIYA Pasal 8

Pasal 15

(1)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dan Pasal 12 huruf b mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPT di lingkungan Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
(2)Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kelompok Jabatan Fungsional dapat BABIV KELOMPOKJABATANFUNGSIONAL

Pasal 14

(1)Balai Pemberdayaan Industri Fesyen dan Kriya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berlokasi di Kabupaten Badung, Provinsi Bali.
(2)Balai Pemberdayaan Industri Fesyen dan Kriya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan spesialisasi pemberdayaan industri produk fesyen dan kriya, tidak termasuk produk alas kaki.

Pasal 13

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, keuangan, organisasi, tata laksana, kerja sarna, hubungan masyarakat, data dan informasi, pengelolaan barang milik negara, persuratan, perpustakaan, kearsipan, dan rumah tangga serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Pasal 12

Balai Pemberdayaan Industri Fesyen dan Kriya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

a.Subbagian Tata Usaha; dan
b.Kelompok Jabatan Fungsional.
f.penguatan keterkaitan dan hubungan kemitraan antara industri kecil dan industri menengah di bidang fesyen dan kriya dan industri besar serta sektor ekonomi lainnya; pelaksanaan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, keuangan, organisasi, tata laksana, kerja sarna, hubungan masyarakat, data dan informasi, pengelolaan barang milik negara, persuratan, perpustakaan, kearsipan, dan rumah tangga; dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan. g. Pasa121 Setiap un sur di lingkungan UPT di lingkungan Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka dalam melaksanakan tugasnya, harus menerapkan prmsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan internal setiap UPT maupun dalarn hubungan antar instansi lain di luar UPT yang bersangkutan sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…