DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 20 Tahun 2024

Nomor: 20
Tahun: 2024
Ditetapkan: 2 Juli 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 49

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, penyelenggaraan program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan pada industri tekstil dan produk tekstil, lembaga pengelola operasional program, lembaga penilai independen dan tim teknis, pelaporan, monitoring dan evaluasi, sanksi administratif dan ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 18 Tahun 2021 tentang Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri Penyempurnaan Kain dan Industri Pencetakan Kain sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan industri, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri Tekstil dan Produk Tekstil; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 2
4.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6016);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6891);
7.Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254);
8.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45 Tahun 2020 tentang Jenis Industri Binaan Unit Organisasi di Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1308);
9.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 384); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PROGRAM RESTRUKTURISASI MESIN DAN/ATAU PERALATAN PADA INDUSTRI TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL.

BAB I

PROFIL PERUSAHAAN DAN PENILAIAN INDI 4.0

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
2.Industri Tekstil dan Produk Tekstil yang selanjutnya disebut Industri TPT adalah Industri yang meliputi Industri serat buatan, pemintalan, pertenunan, perajutan, pencelupan, pencetakan, penyempurnaan, Industri pakaian jadi, dan Industri tekstil lainnya.
3.Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan adalah proses peremajaan dan/atau penambahan mesin dan/atau 3 peralatan dalam rangka meningkatkan atau mempertahankan kinerja produksi.
4.Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5.Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disebut KBLI adalah kode klasifikasi 5 (lima) digit yang diatur oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
6.Sistem Informasi Industri Nasional yang selanjutnya disebut SIINas adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan, serta penyebarluasan data dan/atau informasi Industri.
7.Pemohon adalah perusahaan Industri TPT yang mengajukan permohonan untuk mengikuti program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri TPT.
8.Penerima adalah Pemohon yang mendapat penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan.
9.Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari pengguna anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan pada kementerian negara atau lembaga yang bersangkutan.
10.Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara.
11.Lembaga Pengelola Operasional Program yang selanjutnya disingkat LPOP adalah lembaga yang membantu pelaksanaan teknis operasional pengelolaan dan pemantauan program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri TPT.
12.Lembaga Penilai Independen yang selanjutnya disingkat LPI adalah lembaga yang membantu pelaksanaan verifikasi lapangan dalam pelaksanaan program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri TPT.
13.Tim Teknis adalah tim yang melakukan penilaian terhadap hasil verifikasi LPOP dan LPI serta memberikan rekomendasi untuk penetapan persetujuan dan/atau penolakan permohonan.
14.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
15.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
16.Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian yang mempunyai tugas dan 4 fungsi melakukan pembinaan terhadap kegiatan usaha Industri TPT.
17.Direktur adalah pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pembinaan terhadap kegiatan usaha Industri TPT.

Pasal 2

Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri TPT diselenggarakan dengan tujuan:

a.mendukung pelaksanaan peta jalan Making Indonesia 4.0;
b.meningkatkan daya saing, produktivitas, dan efisiensi energi Industri TPT; dan
c.meningkatkan pengendalian terhadap pencemaran lingkungan hidup.

Pasal 3

Lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

a.penyelenggaraan program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri TPT;
b.LPOP, LPI, dan Tim Teknis;
c.pelaporan;
d.monitoring dan evaluasi; dan
e.sanksi administratif.

Pasal 4

(1)Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri TPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diperuntukkan bagi perusahaan Industri TPT.
(2)Jenis Industri TPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

(1)Menteri menetapkan jenis Industri TPT yang menjadi prioritas setiap tahun untuk dapat mengikuti program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri TPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan mempertimbangkan:
1. a.daya saing Industri TPT;
2. b.kondisi permesinan Industri TPT; dan/atau
3. c.penerapan pengendalian terhadap pencemaran lingkungan hidup.
(2)Menteri dapat mendelegasikan kewenangan penetapan jenis Industri TPT yang menjadi prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal. 5

BAB II

STRATEGI PERUSAHAAN SAAT INI

Pasal 6

(1)Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri TPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diselenggarakan oleh Menteri.
(2)Menteri dapat mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri TPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal.
(3)Dalam penyelenggaraan program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri TPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal dibantu oleh LPOP, LPI, dan Tim Teknis.

Pasal 7

(1)Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri TPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diselenggarakan dalam bentuk pemberian potongan harga berupa penanggungan sebagian biaya dalam pembelian mesin dan/atau peralatan.
(2)Penanggungan sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan melalui penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan.

Pasal 8

(1)Nilai penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) diberikan paling banyak:
1. a.25% (dua puluh lima persen) dari harga pembelian untuk mesin dan/atau peralatan produksi dalam negeri yang dibuktikan dengan sertifikat tingkat kandungan dalam negeri sebesar paling sedikit 25% (dua puluh lima persen); atau
2. b.10% (sepuluh persen) dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan produksi dalam negeri yang tidak dibuktikan dengan sertifikat tingkat kandungan dalam negeri sebesar paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) atau mesin dan/atau peralatan produksi luar negeri.
(2)Nilai penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk masing-masing Penerima pada setiap tahun anggaran sesuai dengan ketersediaan dana dalam daftar isian pelaksanaan anggaran. 6
(3)Dalam hal mesin dan/atau peralatan dibeli dari luar negeri dan pembayarannya dilakukan dengan valuta asing, penghitungan nilai penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan menggunakan kurs pajak yang lebih rendah pada tanggal 1 Januari tahun berjalan atau kurs pajak pada tanggal pembelian dengan mengacu pada tanggal yang tercantum pada invois mesin dan/atau peralatan.
(4)Dalam hal terdapat perbedaan nilai antara invois, jumlah pembayaran, dan/atau hasil verifikasi kewajaran harga, nilai penggantian sebagian dari harga dihitung berdasarkan nilai yang terendah.

Pasal 9

(1)Penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diberikan untuk pembelian mesin dan/atau peralatan yang dibiayai dari:
1. a.dana sendiri;
2. b.kredit perbankan;
3. c.kredit lembaga keuangan bukan bank; dan/atau
4. d.kredit penyedia barang (supplier).
(2)Pembelian mesin dan/atau peralatan yang dibiayai dari dana sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, kredit perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan kredit lembaga keuangan bukan bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluruh pembayaran harus telah lunas yang dibuktikan dengan dokumen:
1. a.bukti transfer;
2. b.nota debit atau debit advice untuk pembayaran dengan sight letter of credit; dan/atau
3. c.usance letter of credit yang belum jatuh tempo dan dilengkapi dengan perjanjian fidusia.
(3)Pembelian mesin dan/atau peralatan yang dilakukan dengan sumber pembiayaan dari kredit penyedia barang (supplier) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan dapat diberikan dengan ketentuan telah dilakukan pembayaran paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari nilai pembelian mesin dan/atau peralatan pada saat pengajuan permohonan program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri TPT.

Pasal 10

(1)Mesin dan/atau peralatan yang dapat diberikan penggantian sebagian dari harga pembelian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) harus memenuhi kriteria:
1. a.dalam kondisi baru, bukan bekas, atau bukan rekondisi; 7
2. b.mesin dan/atau peralatan utama untuk proses produksi dan/atau pengolahan limbah, tidak termasuk pekerjaan sipil;
3. c.meningkatkan efisiensi produksi, kapasitas produksi, produktivitas kerja, kualitas produk, dan/atau menambah ragam produk;
4. d.tahun pembuatan/produksi mesin dan/atau peralatan paling lama 4 (empat) tahun sebelum tahun pengajuan permohonan; dan
5. e.menggunakan teknologi Industri 4.0 berupa:
  1. 1.kecerdasan buatan (artificial intelligence);
  2. 2.internet untuk segala (internet of things);
  3. 3.realitas berimbuh (augmented reality)/realitas virtual (virtual reality);
  4. 4.robotika tingkat lanjut (advanced robotics);
  5. 5.pencetakan 3 (tiga) dimensi (3D printing);
  6. 6.analitik big data (big data analytics);
  7. 7.simulasi big data (big data simulation);
  8. 8.integrasi sistem (system integration);
  9. 9.komputasi awan (cloud computing);
  10. 10.manufaktur aditif (additive manufacturing);
  11. 11.keamanan siber (cyber security);
  12. 12.integrasi vertikal (vertical integration); dan/atau
  13. 13.integrasi horizontal (horizontal integration).
(2)Jenis mesin dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Isi peraturan

Teks49PDFHirarki

Memuat teks peraturan…