DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 21 Tahun 2025

Nomor: 21
Tahun: 2025
Ditetapkan: 5 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, penyelenggaraan penghargaan industri hijau, kategori penghargaan industri hijau, tahapan pelaksanaan penghargaan industri hijau, ketentuan lain-lain dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Nomor 18/M- IND/PER/3/2016 tentang Penghargaan Industri Hijau sudah tidak sesuai dengan kebijakan di bidang industri hijau dan pedoman pemberian penghargaan industri hijau, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Penghargaan Industri Hijau; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220);
5.Peraturan Presiden Nomor 167 Tahun 2024 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 363);
6.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 34); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PENGHARGAAN INDUSTRI HIJAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Industri Hijau adalah industri yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan Industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
2.Penghargaan Industri Hijau adalah penghargaan yang diberikan kepada perusahaan industri yang telah menerapkan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan dalam proses produksinya serta pemangku kepentingan lainnya yang berpartipasi dalam mendukung penerapan Industri Hijau.
3.Perusahaan Industri adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri yang berkedudukan di Indonesia.
4.Lembaga Sertifikasi Industri Hijau yang selanjutnya disingkat LSIH adalah lembaga yang berwenang dan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan sertifikasi Industri Hijau.
5.Auditor Industri Hijau yang selanjutnya disebut Auditor adalah seseorang yang mempunyai kualifikasi dan kompetensi untuk melaksanakan audit sertifikasi Industri Hijau dan telah memiliki sertifikat auditor.
6.Sistem Informasi Industri Nasional yang selanjutnya disebut SIINas adalah adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk pusat penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan, serta penyebarluasan data dan/atau informasi industri.
7.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
8.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
9.Badan adalah unit kerja pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas menyelenggarakan penguatan Industri Hijau.
10.Kepala Badan adalah pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas menyelenggarakan penguatan Industri Hijau.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk menyelenggarakan kegiatan pemberian Penghargaan Industri Hijau kepada Perusahaan Industri, LSIH, Auditor, dan Pemerintah Daerah yang menerapkan Industri Hijau.

Pasal 3

Lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

a.penyelenggaraan Penghargaan Industri Hijau;
b.kategori Penghargaan Industri Hijau; dan
c.tahapan Penghargaan Industri Hijau.

BAB II

PENYELENGGARAAN PENGHARGAAN INDUSTRI HIJAU

Pasal 4

(1)Menteri menyelenggarakan Penghargaan Industri Hijau.
(2)Penghargaan Industri Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk trofi, plakat, dan/atau piagam.
(3)Penghargaan Industri Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 5

(1)Penyelenggaraan Penghargaan Industri Hijau oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dilaksanakan oleh Kepala Badan.
(2)Kepala Badan dapat membentuk sekretariat untuk membantu pelaksanaan Penghargaan Industri Hijau.
(3)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas unsur pegawai pada:
1. a.unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian yang memiliki tugas dan fungsi penguatan Industri Hijau;
2. b.unit kerja di lingkungan sekretariat Badan; dan
3. c.unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi di bidang data dan informasi.
(4)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki tugas:
1. a.menyebarluaskan informasi mengenai Penghargaan Industri Hijau;
2. b.melakukan kegiatan administrasi penyelenggaraan Penghargaan Industri Hijau; dan
3. c.melakukan seleksi peserta.

Pasal 6

(1)Penghargaan Industri Hijau dilakukan berdasarkan penilaian oleh juri.
(2)Juri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas unsur:
1. a.pemerintah;
2. b.akademisi; dan
3. c.praktisi.
(3)Juri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kriteria memiliki:
1. a.pengetahuan mengenai Industri Hijau;
2. b.pengetahuan mengenai proses produksi;
3. c.pengetahuan mengenai pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau
4. d.pengetahuan bidang manajemen industri.
(4)Juri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 7

(1)Juri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memiliki tugas melakukan:
1. a.verifikasi dokumen pendaftaran;
2. b.penilaian terhadap kriteria untuk setiap kategori; dan
3. c.penyampaian hasil penilaian kepada Kepala Badan.
(2)Verifikasi dokumen pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara elektronik melalui SIINas.

BAB III

KATEGORI PENGHARGAAN INDUSTRI HIJAU

Pasal 8

Penghargaan Industri Hijau diberikan untuk kategori:

a.kinerja terbaik penerapan Industri Hijau;
b.transformasi menuju Industri Hijau;
c.LSIH terbaik;
d.Auditor terbaik;
e.Pemerintah Daerah dengan implementasi Industri Hijau terbaik; dan/atau
f.penghargaan tematik.

Pasal 9

(1)Penghargaan Industri Hijau untuk kategori kinerja terbaik penerapan Industri Hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a diberikan kepada Perusahaan Industri yang memiliki sertifikat Industri Hijau yang masih berlaku.
(2)Penghargaan Industri Hijau untuk kategori transformasi menuju Industri Hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b diberikan kepada Perusahaan Industri yang memenuhi kriteria:
1. a.termasuk dalam jenis industri yang belum ditetapkan standar Industri Hijau; dan
2. b.menerapkan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan dalam proses produksi.
(3)Penghargaan Industri Hijau untuk kategori LSIH terbaik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c diberikan kepada LSIH yang memenuhi kriteria:
1. a.ditunjuk sebagai LSIH oleh Menteri dalam waktu paling singkat 1 (satu) tahun;
2. b.melakukan penerbitan paling sedikit 1 (satu) sertifikat Industri Hijau; dan
3. c.tidak sedang dikenai sanksi administratif.
(4)Penghargaan Industri Hijau untuk kategori Auditor terbaik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d diberikan kepada Auditor yang memenuhi kriteria:
1. a.memiliki sertifikat Auditor; dan
2. b.memiliki pengalaman melakukan audit Industri Hijau.
(5)Penghargaan Industri Hijau untuk kategori Pemerintah Daerah dengan implementasi Industri Hijau terbaik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e diberikan kepada Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria:
1. a.memiliki organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perindustrian; dan
2. b.berpartisipasi dalam penerapan Industri Hijau yang dibuktikan melalui kebijakan dan/atau komitmen pimpinan daerah.
(6)Penghargaan Industri Hijau untuk kategori tematik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f diberikan kepada Perusahaan Industri yang:
1. a.terdaftar sebagai peserta penghargaan kategori kinerja terbaik penerapan Industri Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau kategori transformasi menuju Industri Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan
2. b.mampu menunjukan kinerja tematik berdasarkan penilaian pada kategori kinerja terbaik penerapan Industri Hijau atau kategori transformasi menuju Industri Hijau.

BAB IV

TAHAPAN PELAKSANAAN PENGHARGAAN INDUSTRI HIJAU

Pasal 10

Penghargaan Industri Hijau diselenggarakan melalui tahapan:

a.pengumuman;
b.pendaftaran;
c.seleksi kepesertaan;
d.penilaian;
e.penetapan; dan
f.penganugerahan.

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…