DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 26 Tahun 2025

Nomor: 26
Tahun: 2025
Ditetapkan: 16 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 47

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, standar kawasan industri, akreditasi kawasan industri, peninjauan standar kawasan industri, pemantauan dan evaluasi, pengawasan dan pengendalian, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Standar Kawasan Industri dan Akreditasi Kawasan Industri; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6891);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perwilayahan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6916);
6.Peraturan Presiden Nomor 167 Tahun 2024 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 363);
7.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 34); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG STANDAR KAWASAN INDUSTRI DAN AKREDITASI KAWASAN INDUSTRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.
2.Perusahaan Kawasan Industri adalah perusahaan yang mengusahakan pengembangan dan pengelolaan Kawasan Industri.
3.Tenan adalah pelaku usaha yang berlokasi di dalam Kawasan Industri.
4.Standar Kawasan Industri adalah kriteria teknis yang wajib dipenuhi oleh Perusahaan Kawasan Industri dalam melakukan pengembangan dan pengelolaan Kawasan Industri.
5.Tata Tertib Kawasan Industri adalah peraturan yang ditetapkan oleh Perusahaan Kawasan Industri, yang mengatur hak dan kewajiban Perusahaan Kawasan Industri, pengelola Kawasan Industri, dan Tenan dalam pengelolaan dan pemanfaatan Kawasan Industri.
6.Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
7.Akreditasi Kawasan Industri adalah penilaian terhadap Perusahaan Kawasan Industri dalam pemenuhan Standar Kawasan Industri.
8.Komite Kawasan Industri adalah wadah yang dibentuk oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dengan tugas membantu dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan dan pengelolaan Kawasan Industri.
9.Sistem Informasi Industri Nasional yang selanjutnya disebut SIINas adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan, serta penyebarluasan data dan/atau informasi industri.
10.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
11.Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian Kawasan Industri.

Pasal 2

(1)Penerapan Standar Kawasan Industri bertujuan untuk:
1. a.mendorong peningkatan daya saing Kawasan Industri; dan
2. b.meningkatkan efektivitas pelayanan Perusahaan Kawasan Industri kepada Tenan.
(2)Pemenuhan Standar Kawasan Industri dibuktikan melalui Akreditasi Kawasan Industri.
(3)Akreditasi Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
1. a.menentukan kelayakan Kawasan Industri berdasarkan kriteria yang mengacu pada Standar Kawasan Industri;
2. b.menjamin mutu Kawasan Industri dalam pemberian pelayanan kepada Tenan; dan
3. c.mengendalikan dampak Kawasan Industri terhadap lingkungan di sekitar Kawasan Industri.

BAB II

STANDAR KAWASAN INDUSTRI

Pasal 3

(1)Perusahaan Kawasan Industri wajib memenuhi Standar Kawasan Industri.
(2)Standar Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi aspek:
1. a.infrastruktur Kawasan Industri;
2. b.pengelolaan lingkungan; dan
3. c.manajemen dan layanan.
(3)Perusahaan Kawasan Industri yang tidak memenuhi Standar Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1)Aspek infrastruktur Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a meliputi:
1. a.penggunaan lahan; dan
2. b.infrastruktur dasar.
(2)Selain aspek infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Kawasan Industri dapat menyediakan:
1. a.infrastruktur penunjang; dan
2. b.sarana penunjang.

Pasal 5

(1)Penggunaan lahan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a harus memenuhi ketentuan:
1. a.luas areal kaveling industri paling banyak 70% (tujuh puluh persen) dari total luas areal Kawasan Industri; dan
2. b.luas ruang terbuka hijau paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari total luas areal Kawasan Industri.
(2)Selain memenuhi ketentuan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Kawasan Industri juga harus memenuhi ketentuan penggunaan lahan untuk:
1. a.jalan dan saluran; dan
2. b.infrastruktur dasar selain jalan dan saluran sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
(3)Ketentuan mengenai proporsi penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan luasan Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Perusahaan Kawasan Industri wajib mengalokasikan sebagian areal kaveling industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk kegiatan industri kecil dan industri menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Selain memenuhi ketentuan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Perusahaan Kawasan Industri harus memenuhi ketentuan penggunaan lahan untuk bangunan berupa:
1. a.koefisien dasar bangunan;
2. b.koefisien lantai bangunan; dan
3. c.ketentuan tata bangunan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 6

(1)Perusahaan Kawasan Industri wajib menyediakan infrastruktur dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b berupa:
1. a.jaringan jalan;
2. b.instalasi pengolahan air baku;
3. c.instalasi pengolahan air limbah;
4. d.saluran drainase;
5. e.instalasi penerangan jalan;
6. f.jaringan energi;
7. g.jaringan telekomunikasi; dan
8. h.jaringan persampahan.
(2)Penyediaan infrastruktur dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, huruf g, dan huruf h dapat dikerjasamakan dengan pihak lain.
(3)Dalam hal Perusahaan Kawasan Industri memiliki Perizinan Berusaha yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri, infrastruktur dasar berupa instalasi pengolahan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c dapat disediakan oleh Tenan atau dikerjasamakan dengan pihak lain.

Pasal 7

(1)Penyediaan jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a harus memenuhi ketentuan:
1. a.jalan utama:
  1. 1.2 (dua) jalur 1 (satu) arah dengan lebar 2 x 7 m (dua kali tujuh meter); atau
  2. 2.1 (satu) jalur 2 (dua) arah dengan lebar 8 m (delapan meter);
2. b.jalan lingkungan 2 (dua) arah dengan lebar paling sedikit 7 meter;
3. c.perkerasan berupa aspal atau beton;
4. d.terintegrasi dengan jalur logistik; dan
5. e.mempunyai perlengkapan jalan paling sedikit berupa:
  1. 1.rambu;
  2. 2.marka; dan
  3. 3.penerangan jalan umum.
(2)Perlengkapan rambu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf e angka 1 berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jalan, termasuk untuk jalur evakuasi dan titik kumpul evakuasi bencana.

Pasal 8

Penyediaan instalasi pengolahan air baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b harus memenuhi ketentuan tersedianya air baku untuk kebutuhan Perusahaan Kawasan Industri dan Tenan.

Pasal 9

(1)Penyediaan instalasi pengolahan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c harus memenuhi ketentuan tersedianya:
1. a.saluran air limbah dari Tenan ke instalasi pengolahan air limbah;
2. b.instalasi pengolahan air limbah terpadu yang memiliki parameter kunci sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. c.saluran pembuangan air limbah yang telah diolah ke badan air penerima.
(2)Badan air penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa sungai, rawa, danau, atau laut.

Pasal 10

Penyediaan saluran drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d harus memenuhi ketentuan tersedianya:

a.jaringan drainase yang saling terhubung antara jaringan drainase primer dengan sistem pembuangan; dan
b.jaringan drainase terpisah dengan jaringan air limbah.

Pasal 11

Penyediaan instalasi penerangan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e harus memenuhi ketentuan tersedianya sistem penerangan jalan pada jalan utama dan jalan lingkungan untuk lalu lintas dengan spesifikasi teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks47PDFHirarki

Memuat teks peraturan…