DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 27/M-IND/PER/7/2017 Tahun 2017

Nomor: 27/M-IND/PER/7/2017
Tahun: 2017
Ditetapkan: 11 Juli 2017
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Kementerian Perindustrian

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menetapkan

Menetapkan Pasal 4

(1)Program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan diperuntukan bagi:

BAB II

DATAUSAHA ,·~tf t,~ !~s'·f:·~.~< · :;,.•:<c,::~·~;:,,.'(.r.').:),#'t?l'0 :",.~;:1 fii[,)'6~7tliffeiltk&{$.l:;..,t'Q_J'1ti';)Jtt;~'.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

a.kriteria dan persyaratan lndustri Kecil dan lndustri Menengah;
b.penyelenggaraan program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan;
c.monitoring dan evaluasi;
d.pelaporan; dan
e.Jarangan dan sanksi.

Pasal 2

Penumbuhan dan pengembangan Industri Kecil dan Industri Menengah melalui program restrukturisasi mesin dan/ atau peralatan diselenggarakan dengan tujuan:

a.meningkatkan jumlah lndustri Kecil dan Industri Menengah;
b.memperkuat kemampuan produksi Industri Kecil dan Industri Menengah; dan
c.meningkatkan daya saing lndustri Kecil dan Industri Menengah. Menengah yang mendapat penggantian (reimburse) sebagian dari harga pembelian mesin dan/ atau peralatan.
1. 6.Pemohon adalah Industri Kecil a tau lndustri Menengah yang memenuhi kriteria dan persyaratan untuk mengikuti program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan.
2. 7.Penerima adalah lndustri Kecil a tau lndustri

Pasal 5

( 1) Industri Kecil dan Industri Menengah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus:

a.memiliki lzin Usaha lndustri, Tanda Daftar Industri, atau Izin Usaha Mikro dan Kecil;
b.memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
c.memiliki Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia (SPPT-SNI) bagi Industri Kecil atau Industri Menengah tertentu yang memproduksi produk yang telah diberlakukan SN! secara wajib; dan
d.telah melakukan pembelian mesin dan/atau peralatan dan telah terpasang di lokasi sesuai dengan Izin Usaha Industri, Tanda Daftar Industri, atau Izin Usaha Mikro dan Kecil.

(2)Jangka waktu pembelian dan pemasangan mesin dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
1. a.Industri Kecil; dan
2. b.Industri Menengah tertentu.
(2)Industri Menengah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b rnerupakan industri yang:
1. a.mempekerjakan paling banyak 19 (sembilan belas) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi paling sedikit Rpl.000.000.000,00 (satu milyar rupiah); atau
2. b.mempekerjakan paling banyak 99 (sembilan puluh sembilan) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi paling banyak RplS.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).
(3)Kelompok Industri Kecil dan Industri Menengah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

(1)Nilai penggantian (reimburse) sebagian dari harga pembelian mesin dan/ atau peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diberikan paling banyak sebesar:
1. a.30% (tiga puluh persen) clari harga pembelian untuk mesin dan/atau peralatan buatan dalam negeri; atau
2. b.25% (dua puluh lima persen) dari harga pembelian untuk mesin dan/atau peralatan buatan luar negeri.

Pasal 8

Penggantian (reimburse) sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diberikan paling banyak 3 (tiga) kali periode tahun anggaran untuk lndustri Kecil atau lndustri Menengah tertentu yang sama.

Pasal 7

Pemberian potongan harga pembelian mesin dan/atau peralatan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dengan cara penggantian (reimburse) sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan.

Pasal 6

Program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan diselenggarakan dalam bentuk pemberian potongan harga pembelian mesin dan/atau peralatan industri.

BAB III

PENYELENGGARAAN PROGRAM RESTRUKTURISASI MESIN DAN/ATAU PERALATAN

Pasal 11

(1)Mesin dan/ a tau peralatan yang dapat diberikan penggantian (reimburse) sebagian dari harga pembelian harus memenuhi kriteria:

Pasal 10

(1)Penggantian (reimburse) sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan diberikan untuk pembelian mesin dan/atau peralatan yang dilakukan dengan cara:
1. a.pembelian tunai;
2. b.kredit perbankan;
3. c.kredit lembaga keuangan bukan bank; dan
4. d.kredit penyedia barang (suppliery.
(2)Penggantian (reimburse) sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan untuk pembelian mesin dan/atau peralatan dengan cara kredit penyedia barang (supp/iery sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf d, diberikan setelah Pemohon melakukan pembayaran paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari nilai pembelian.
(2)Nilai penggantian (reimburse) sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), paling sedikit Rpl0.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak RpS00.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per perusahaan per tahun anggaran.
(3)Dalam hal mesin dan/ atau peralatan dibeli dari luar negen dan pembayarannya dilakukan dengan valuta asing, penghitungan nilai penggantian (reimburse) sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan menggunakan kurs pajak yang berlaku pada saat pembelian.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Lembaga Pengelola Program:

Pasal 12

(l) Lembaga Pengelola Program mempunyai tugas membantu pelaksanaan kegiatan operasional pengelolaan program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan.

(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Pengelola Program melakukan:
1. a.penerimaan permohonan;
2. b.verifikasi;
3. c.survei;
4. d.monitoring dan evaluasi; dan
5. e.pelaporan.
6. a.merupakan mesin dan/atau peralatan baru dan/ atau rekayasa;
7. b.digunakan dalam proses produksi, baik sebagai mesin dan/atau peralatan utama maupun sebagai mesin dan/ a tau peralatan pendukung;
8. c.meningkatkan efisiensi produksi, produktivitas kerja, kualitas produk, dan/atau menambah ragam produk;
9. d.bukan mesin dan/atau peralatan bekas atau rekondisi; dan
10. e.merupakan mesin dan/atau peralatan yang dibuat/ diproduksi paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tahun pengajuan.
(2)Jenis mesin dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang rnerupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

Menetapkan Pasal 4

(1)Program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan diperuntukan bagi:

BAB II

DATAUSAHA ,·~tf t,~ !~s'·f:·~.~< · :;,.•:<c,::~·~;:,,.'(.r.').:),#'t?l'0 :",.~;:1 fii[,)'6~7tliffeiltk&{$.l:;..,t'Q_J'1ti';)Jtt;~'.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

a.kriteria dan persyaratan lndustri Kecil dan lndustri Menengah;
b.penyelenggaraan program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan;
c.monitoring dan evaluasi;
d.pelaporan; dan
e.Jarangan dan sanksi.

Pasal 2

Penumbuhan dan pengembangan Industri Kecil dan Industri Menengah melalui program restrukturisasi mesin dan/ atau peralatan diselenggarakan dengan tujuan:

a.meningkatkan jumlah lndustri Kecil dan Industri Menengah;
b.memperkuat kemampuan produksi Industri Kecil dan Industri Menengah; dan
c.meningkatkan daya saing lndustri Kecil dan Industri Menengah. Menengah yang mendapat penggantian (reimburse) sebagian dari harga pembelian mesin dan/ atau peralatan.
1. 6.Pemohon adalah Industri Kecil a tau lndustri Menengah yang memenuhi kriteria dan persyaratan untuk mengikuti program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan.
2. 7.Penerima adalah lndustri Kecil a tau lndustri

Pasal 5

( 1) Industri Kecil dan Industri Menengah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus:

a.memiliki lzin Usaha lndustri, Tanda Daftar Industri, atau Izin Usaha Mikro dan Kecil;
b.memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
c.memiliki Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia (SPPT-SNI) bagi Industri Kecil atau Industri Menengah tertentu yang memproduksi produk yang telah diberlakukan SN! secara wajib; dan
d.telah melakukan pembelian mesin dan/atau peralatan dan telah terpasang di lokasi sesuai dengan Izin Usaha Industri, Tanda Daftar Industri, atau Izin Usaha Mikro dan Kecil.

(2)Jangka waktu pembelian dan pemasangan mesin dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
1. a.Industri Kecil; dan
2. b.Industri Menengah tertentu.
(2)Industri Menengah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b rnerupakan industri yang:
1. a.mempekerjakan paling banyak 19 (sembilan belas) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi paling sedikit Rpl.000.000.000,00 (satu milyar rupiah); atau
2. b.mempekerjakan paling banyak 99 (sembilan puluh sembilan) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi paling banyak RplS.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).
(3)Kelompok Industri Kecil dan Industri Menengah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

(1)Nilai penggantian (reimburse) sebagian dari harga pembelian mesin dan/ atau peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diberikan paling banyak sebesar:
1. a.30% (tiga puluh persen) clari harga pembelian untuk mesin dan/atau peralatan buatan dalam negeri; atau
2. b.25% (dua puluh lima persen) dari harga pembelian untuk mesin dan/atau peralatan buatan luar negeri.

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 6

Program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan diselenggarakan dalam bentuk pemberian potongan harga pembelian mesin dan/atau peralatan industri.

BAB III

PENYELENGGARAAN PROGRAM RESTRUKTURISASI MESIN DAN/ATAU PERALATAN

Pasal 11

(1)Mesin dan/ a tau peralatan yang dapat diberikan penggantian (reimburse) sebagian dari harga pembelian harus memenuhi kriteria:

Pasal 10

(1)Penggantian (reimburse) sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan diberikan untuk pembelian mesin dan/atau peralatan yang dilakukan dengan cara:
1. a.pembelian tunai;
2. b.kredit perbankan;
3. c.kredit lembaga keuangan bukan bank; dan
4. d.kredit penyedia barang (suppliery.
(2)Penggantian (reimburse) sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan untuk pembelian mesin dan/atau peralatan dengan cara kredit penyedia barang (supp/iery sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf d, diberikan setelah Pemohon melakukan pembayaran paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari nilai pembelian.
(2)Nilai penggantian (reimburse) sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), paling sedikit Rpl0.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak RpS00.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per perusahaan per tahun anggaran.
(3)Dalam hal mesin dan/ atau peralatan dibeli dari luar negen dan pembayarannya dilakukan dengan valuta asing, penghitungan nilai penggantian (reimburse) sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan menggunakan kurs pajak yang berlaku pada saat pembelian.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Lembaga Pengelola Program:

Pasal 12

(l) Lembaga Pengelola Program mempunyai tugas membantu pelaksanaan kegiatan operasional pengelolaan program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan.

(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Pengelola Program melakukan:
1. a.penerimaan permohonan;
2. b.verifikasi;
3. c.survei;
4. d.monitoring dan evaluasi; dan
5. e.pelaporan.
6. a.merupakan mesin dan/atau peralatan baru dan/ atau rekayasa;
7. b.digunakan dalam proses produksi, baik sebagai mesin dan/atau peralatan utama maupun sebagai mesin dan/ a tau peralatan pendukung;
8. c.meningkatkan efisiensi produksi, produktivitas kerja, kualitas produk, dan/atau menambah ragam produk;
9. d.bukan mesin dan/atau peralatan bekas atau rekondisi; dan
10. e.merupakan mesin dan/atau peralatan yang dibuat/ diproduksi paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tahun pengajuan.
(2)Jenis mesin dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang rnerupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.