DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 27 Tahun 2022

Nomor: 27
Tahun: 2022
Ditetapkan: 6 Juni 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Kementerian Perindustrian

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk mengoptimalkan pendistribusian minyak goreng curah guna menjamin ketersediaan dan memenuhi kebutuhan minyak goreng curah dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia, pemerintah telah

Menetapkan

menetapkan kebijakan program minyak goreng curah rakyat;

b.bahwa untuk mendukung kebijakan program minyak goreng curah rakyat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menyiapkan sistem informasi minyak goreng curah bagi pelaku usaha dalam melaksanakan program minyak goreng curah rakyat;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Sistem Informasi Minyak Goreng Curah; MENTER! PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA Mengingat Menimbang PERATURAN MENTER! PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG SISTEM INFORMASI MINYAK GORENG CURAH

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Minyak Goreng Sawit adalah minyak goreng yang menggunakan bahan baku berasal dari kelapa sawit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
2.Minyak Goreng Curah adalah Minyak Goreng Sawit yang dijual kepada konsumen dalam kondisi tidak dikemas dan tidak memiliki label atau merek.
3.Program Minyak Goreng Curah Rakyat yang selanjutnya disebut Program MGCR adalah program yang diinisiasi oleh Kementerian Perdagangan dalam rangka menyediakan Minyak Goreng Curah kepada masyarakat dengan harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan. SISTEM INFORMASIMINYAKGORENG CURAH. PERINDUSTRIAN TENTANGMENTERIPERATURAN MEMUTUSKAN: tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Curah Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 515); Kerj a Kernen terian tentang Organisasi dan Tata Perindustrian (Serita Negara Tahun 2021 Nomor 170);
6.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33 Tahun 2022 NegaraKementerian Perindustrian (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254);
5.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
4.Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Menetapkan
4.Sistem Informasi Industri Nasional yang selanjutnya disebut SIINas adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan, serta penyebarluasan data dan/ atau informasi industri.
5.Sistem Informasi Minyak Goreng Curah yang selanjutnya disebut SIMIRAHadalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi dengan SIINas yang digunakan untuk penyampaian dan penyajian data dan/ atau informasi Minyak Goreng Curah.
6.Pelaku Usaha adalah perusahaan yang wajib mengikuti Program MGCR dengan mendaftar melalui SIMIRAH sebagaimana ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
7.Produsen Crude Palm Oil yang selanjutnya disebut Produsen CPO adalah perusahaan industri yang memproduksi crude palm oil dan/ atau turunannya yang diperlukan sebagai bahan baku produksi Minyak Goreng Sawit.
8.Produsen Minyak Goreng adalah perusahaan industri yang memproduksi Minyak Goreng Sawit, dengan proses fraksinasi, dengan atau tanpa pencampuran vitamin A dan/ a tau provitamin A.
9.Pelaku Usaha Jasa Logistik dan Eceran yang selanjutnya disebut PUJLE adalah pelaku usaha distribusi yang melakukan distribusi Minyak Goreng Curah yang memiliki jaringan distribusi dan/ atau pengecer dan memiliki dan/ a tau menggunakan aplikasi digital yang diakui Kementerian Perdagangan.

Pasal 4

(1)SIMIRAH dapat diakses oleh kementerian, lembaga, dan/atau pemerintah daerah terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Untuk memperoleh akses ke dalam SIMIRAH, kementerian, lembaga, dan/atau pemerintah daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri melalui Direktur J enderal.

Pasal 3

(1)SIMIRAH berfungsi sebagai platform digital yang diakses oleh Pelaku Usaha dalam melaksanakan Program MGCR.
(2)Untuk mengakses SIMIRAH sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Pelaku Usaha harus memiliki akun SIINas dengan melakukan pendaftaran secara online melalui SIINas.
(3)Pendaftaran secara online melalui SIINas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menyampaikan data paling sedikit berupa:
1. a.nama perusahaan;
2. b.alamat perusahaan;
3. c.nomor pokok wajib pajak; dan
4. d.perizinan berusaha.

Pasal 2

SIMIRAH bertujuan untuk menyediakan data dan/ atau informasi mengenai produksi dan distribusi Minyak Goreng Curah dalam rangka mendukung pelaksanaan Program MGCR.

10.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
11.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian.

Pasal 7

( 1) Dalam hal Pelaku Usaha yang merupakan Produsen Minyak Goreng sudah terdaftar sebagai peserta program penyediaan Minyak Goreng Curah untuk kebutuhan masyarakat, usaha mikro, dan usaha kecil dalam kerangka pembiayaan oleh Badan Pengelola

Pasal 6

(1)Untuk mendapatkan nomor registrasi dan hak akses SIMIRAH, Pelaku Usaha yang telah memiliki akun SIINas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) melakukan pengisian data pada menu registrasi Program MGCR dalam laman SIINas.
(2)Pengisian data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengunggah dokumen paling sedikit berupa:
1. a.untuk Pelaku Usaha yang merupakan Produsen CPO, yaitu:
  1. 1.rencana produksi crude palm oil;
  2. 2.rencana bulanan pasokan crude palm oil kepada Produsen Minyak Goreng; dan
  3. 3.perjanjian kerja sama dengan Produsen Minyak Goreng;
2. b.untuk Pelaku Usaha yang merupakan Produsen Minyak Goreng, yaitu:
  1. 1.rencana produksi Minyak Goreng Curah;
  2. 2.perjanjian kerja sama dengan Produsen CPO;
  3. 3.rencana bulanan pasokan Minyak Goreng Curah kepada distributor dan/ atau PUJLE; dan
  4. 4.perjanjian kerja sama dengan distributor dan/ atau PUJLE.

Pasal 5

SIMIRAH terintegrasi dengan Sistem Indonesia National Single Window melalui SIINas.

Pasal 8

(1)Direktur Jenderal melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (2).
(2)Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal dapat membentuk tim teknis.
(3)Berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha mendapatkan:
1. a.nomor registrasi melalui SIIN as dalam hal dokumen telah lengkap; atau
2. b.pemberitahuan yang menyatakan registrasi tidak diterima melalui SIINas dalam hal dokumen tidak lengkap.
(4)Nomor registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan bukti kepesertaan Program MGCR.
(5)Pelaku Usaha dapat mencetak nomor registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melalui laman SIINas. Dana Perkebunan Kelapa Sawit dan akan mengikuti Program MGCR, Pelaku Usaha yang merupakan Produsen Minyak Goreng melakukan pendaftaran ulang pada menu registrasi Program MGCR dalam laman SIINas untuk mendapatkan nomor registrasi baru.
(2)Pelaku Usaha yang merupakan Produsen Minyak Goreng sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melengkapi dokumen yang paling sedikit berupa:
1. a.rencana produksi Minyak Goreng Curah;
2. b.perjanjian kerja sama dengan Produsen CPO;
3. c.rencana bulanan pasokan Minyak Goreng Curah kepada distributor dan/ a tau PUJLE; dan
4. d.perjanjian kerja sama dengan distributor dan/ a tau PUJLE.

Pasal 11

( 1) Pelaku Usaha se bagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan jaringan distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) harus menyampaikan data dan/atau informasi ke dalam SIMIRAH.

(2)Data dan/ atau informasi yang disampaikan ke dalam SIMIRAH paling sedikit berupa:
1. a.untuk Pelaku Usaha yang merupakan Produsen CPO, harus melaporkan pengiriman crude palm oil ke Produsen Minyak Goreng saat crude palm oil keluar pabrik; dan
2. b.untuk Pelaku Usaha yang merupakan Produsen Minyak Goreng, harus melaporkan penerimaan crude palm oil dari Produsen CPO saat crude palm oil tiba di pabrik minyak goreng.
(3)Ketentuan mengenai teknis penyampaian data dan/ atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 10

(1)Dalam hal Pelaku Usaha merupakan Produsen Minyak Goreng, Pelaku Usaha harus menunjuk dan mendaftarkan jaringan distribusi yang dimilikinya ke dalam SIMIRAH.
(2)Ketentuan mengenai penunjukan dan pendaftaran jaringan distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk mengoptimalkan pendistribusian minyak goreng curah guna menjamin ketersediaan dan memenuhi kebutuhan minyak goreng curah dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia, pemerintah telah

Menetapkan

menetapkan kebijakan program minyak goreng curah rakyat;

b.bahwa untuk mendukung kebijakan program minyak goreng curah rakyat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menyiapkan sistem informasi minyak goreng curah bagi pelaku usaha dalam melaksanakan program minyak goreng curah rakyat;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Sistem Informasi Minyak Goreng Curah; MENTER! PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA Mengingat Menimbang PERATURAN MENTER! PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG SISTEM INFORMASI MINYAK GORENG CURAH

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Minyak Goreng Sawit adalah minyak goreng yang menggunakan bahan baku berasal dari kelapa sawit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
2.Minyak Goreng Curah adalah Minyak Goreng Sawit yang dijual kepada konsumen dalam kondisi tidak dikemas dan tidak memiliki label atau merek.
3.Program Minyak Goreng Curah Rakyat yang selanjutnya disebut Program MGCR adalah program yang diinisiasi oleh Kementerian Perdagangan dalam rangka menyediakan Minyak Goreng Curah kepada masyarakat dengan harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan. SISTEM INFORMASIMINYAKGORENG CURAH. PERINDUSTRIAN TENTANGMENTERIPERATURAN MEMUTUSKAN: tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Curah Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 515); Kerj a Kernen terian tentang Organisasi dan Tata Perindustrian (Serita Negara Tahun 2021 Nomor 170);
6.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33 Tahun 2022 NegaraKementerian Perindustrian (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254);
5.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
4.Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Menetapkan
4.Sistem Informasi Industri Nasional yang selanjutnya disebut SIINas adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan, serta penyebarluasan data dan/ atau informasi industri.
5.Sistem Informasi Minyak Goreng Curah yang selanjutnya disebut SIMIRAHadalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi dengan SIINas yang digunakan untuk penyampaian dan penyajian data dan/ atau informasi Minyak Goreng Curah.
6.Pelaku Usaha adalah perusahaan yang wajib mengikuti Program MGCR dengan mendaftar melalui SIMIRAH sebagaimana ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
7.Produsen Crude Palm Oil yang selanjutnya disebut Produsen CPO adalah perusahaan industri yang memproduksi crude palm oil dan/ atau turunannya yang diperlukan sebagai bahan baku produksi Minyak Goreng Sawit.
8.Produsen Minyak Goreng adalah perusahaan industri yang memproduksi Minyak Goreng Sawit, dengan proses fraksinasi, dengan atau tanpa pencampuran vitamin A dan/ a tau provitamin A.
9.Pelaku Usaha Jasa Logistik dan Eceran yang selanjutnya disebut PUJLE adalah pelaku usaha distribusi yang melakukan distribusi Minyak Goreng Curah yang memiliki jaringan distribusi dan/ atau pengecer dan memiliki dan/ a tau menggunakan aplikasi digital yang diakui Kementerian Perdagangan.

Pasal 4

(1)SIMIRAH dapat diakses oleh kementerian, lembaga, dan/atau pemerintah daerah terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Untuk memperoleh akses ke dalam SIMIRAH, kementerian, lembaga, dan/atau pemerintah daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri melalui Direktur J enderal.

Pasal 3

(1)SIMIRAH berfungsi sebagai platform digital yang diakses oleh Pelaku Usaha dalam melaksanakan Program MGCR.
(2)Untuk mengakses SIMIRAH sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Pelaku Usaha harus memiliki akun SIINas dengan melakukan pendaftaran secara online melalui SIINas.
(3)Pendaftaran secara online melalui SIINas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menyampaikan data paling sedikit berupa:
1. a.nama perusahaan;
2. b.alamat perusahaan;
3. c.nomor pokok wajib pajak; dan
4. d.perizinan berusaha.

Pasal 2

SIMIRAH bertujuan untuk menyediakan data dan/ atau informasi mengenai produksi dan distribusi Minyak Goreng Curah dalam rangka mendukung pelaksanaan Program MGCR.

10.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
11.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian.

Pasal 7

Pasal 6

(1)Untuk mendapatkan nomor registrasi dan hak akses SIMIRAH, Pelaku Usaha yang telah memiliki akun SIINas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) melakukan pengisian data pada menu registrasi Program MGCR dalam laman SIINas.
(2)Pengisian data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengunggah dokumen paling sedikit berupa:
1. a.untuk Pelaku Usaha yang merupakan Produsen CPO, yaitu:
  1. 1.rencana produksi crude palm oil;
  2. 2.rencana bulanan pasokan crude palm oil kepada Produsen Minyak Goreng; dan
  3. 3.perjanjian kerja sama dengan Produsen Minyak Goreng;
2. b.untuk Pelaku Usaha yang merupakan Produsen Minyak Goreng, yaitu:
  1. 1.rencana produksi Minyak Goreng Curah;
  2. 2.perjanjian kerja sama dengan Produsen CPO;
  3. 3.rencana bulanan pasokan Minyak Goreng Curah kepada distributor dan/ atau PUJLE; dan
  4. 4.perjanjian kerja sama dengan distributor dan/ atau PUJLE.

Pasal 5

SIMIRAH terintegrasi dengan Sistem Indonesia National Single Window melalui SIINas.

Pasal 8

(1)Direktur Jenderal melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (2).
(2)Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal dapat membentuk tim teknis.
(3)Berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha mendapatkan:
1. a.nomor registrasi melalui SIIN as dalam hal dokumen telah lengkap; atau
2. b.pemberitahuan yang menyatakan registrasi tidak diterima melalui SIINas dalam hal dokumen tidak lengkap.
(4)Nomor registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan bukti kepesertaan Program MGCR.
(5)Pelaku Usaha dapat mencetak nomor registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melalui laman SIINas. Dana Perkebunan Kelapa Sawit dan akan mengikuti Program MGCR, Pelaku Usaha yang merupakan Produsen Minyak Goreng melakukan pendaftaran ulang pada menu registrasi Program MGCR dalam laman SIINas untuk mendapatkan nomor registrasi baru.
(2)Pelaku Usaha yang merupakan Produsen Minyak Goreng sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melengkapi dokumen yang paling sedikit berupa:
1. a.rencana produksi Minyak Goreng Curah;
2. b.perjanjian kerja sama dengan Produsen CPO;
3. c.rencana bulanan pasokan Minyak Goreng Curah kepada distributor dan/ a tau PUJLE; dan
4. d.perjanjian kerja sama dengan distributor dan/ a tau PUJLE.

Pasal 11

( 1) Pelaku Usaha se bagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan jaringan distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) harus menyampaikan data dan/atau informasi ke dalam SIMIRAH.

(2)Data dan/ atau informasi yang disampaikan ke dalam SIMIRAH paling sedikit berupa:
1. a.untuk Pelaku Usaha yang merupakan Produsen CPO, harus melaporkan pengiriman crude palm oil ke Produsen Minyak Goreng saat crude palm oil keluar pabrik; dan
2. b.untuk Pelaku Usaha yang merupakan Produsen Minyak Goreng, harus melaporkan penerimaan crude palm oil dari Produsen CPO saat crude palm oil tiba di pabrik minyak goreng.
(3)Ketentuan mengenai teknis penyampaian data dan/ atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 10

(1)Dalam hal Pelaku Usaha merupakan Produsen Minyak Goreng, Pelaku Usaha harus menunjuk dan mendaftarkan jaringan distribusi yang dimilikinya ke dalam SIMIRAH.
(2)Ketentuan mengenai penunjukan dan pendaftaran jaringan distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditetapkan oleh Direktur Jenderal.