DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 27 Tahun 2025

Nomor: 27
Tahun: 2025
Ditetapkan: 18 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 63

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, penerbitan pertimbangan teknis dan pertimbangan teknis perubahan, verifikasi kemampuan industrian dan verifikasi importir umum, lembaga pelaksana verifikasi, pelaporan, pemantauan dan evaluasi, sanksi, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Tata Cara Penerbitan Pertimbangan Teknis Impor Tekstil dan Produk Tekstil; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6891);
5.Peraturan Presiden Nomor 167 Tahun 2024 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 363);
6.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45 Tahun 2020 tentang Jenis Industri Binaan Unit Organisasi di Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1308);
7.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 34);
8.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 449);
9.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Tekstil dan Produk Tekstil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 450); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG TATA CARA PENERBITAN PERTIMBANGAN TEKNIS IMPOR TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Tekstil adalah serat, benang, dan/atau kain.
2.Produk Tekstil adalah karpet, penutup lantai tekstil lainnya, pakaian jadi, aksesori pakaian jadi, dan/atau barang tekstil sudah jadi lainnya.
3.Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
4.Perusahaan Industri adalah Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri yang berkedudukan di Indonesia.
5.Perusahaan Pemilik Angka Pengenal Importir Produsen yang selanjutnya disebut Perusahaan API-P adalah Pelaku Usaha yang memiliki nomor induk berusaha yang berlaku sebagai tanda pengenal importir produsen.
6.Perusahaan Pemilik Angka Pengenal Importir Umum yang selanjutnya disebut Perusahaan API-U adalah Pelaku Usaha yang memiliki nomor induk berusaha yang berlaku sebagai tanda pengenal importir umum.
7.Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang selanjutnya disebut PPBB adalah badan usaha yang menyediakan bahan baku dan/atau bahan penolong untuk memenuhi kebutuhan bahan baku dan/atau bahan penolong bagi industri kecil dan industri menengah.
8.Perusahaan Non Industri adalah Pelaku Usaha yang berkedudukan di Indonesia dan melakukan kegiatan usaha selain bidang usaha industri yang menggunakan Tekstil dan/atau Produk Tekstil untuk keperluan sendiri sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong.
9.Industri Kecil dan Industri Menengah yang selanjutnya disebut IKM adalah Perusahaan Industri yang memenuhi kriteria usaha kecil atau usaha menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
10.Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
11.Persetujuan Impor adalah perizinan berusaha di bidang Impor berupa persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan untuk melakukan Impor.
12.Pertimbangan Teknis adalah surat pertimbangan yang digunakan sebagai persyaratan untuk mendapatkan Persetujuan Impor Tekstil dan/atau Produk Tekstil.
13.Verifikasi Kemampuan Industri yang selanjutnya disingkat VKI adalah proses pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian data terhadap kemampuan produksi dari Perusahaan Industri.
14.Laporan Hasil VKI yang selanjutnya disebut LHVKI adalah dokumen yang memuat hasil pelaksanaan VKI.
15.Verifikasi Importir Umum yang selanjutnya disingkat VIU adalah proses pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian data terhadap legalitas dan kemampuan Perusahaan API-U dalam melakukan Impor Tekstil dan/atau Produk Tekstil.
16.Laporan Hasil VIU yang selanjutnya disebut LHVIU adalah dokumen yang memuat hasil pelaksanaan VIU.
17.Verifikasi Kemampuan IKM yang selanjutnya disebut VIKM adalah proses pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian data dan dokumen terhadap kemampuan produksi IKM dalam rangka penyusunan kebutuhan bahan baku dan/atau bahan penolong yang diimpor melalui PPBB.
18.Laporan Hasil VIKM yang selanjutnya disebut LHVIKM adalah dokumen yang memuat hasil pelaksanaan VIKM.
19.Pemberitahuan Pabean Impor adalah pernyataan yang dibuat oleh orang perseorangan atau badan hukum dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean Impor dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.
20.Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
21.Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disebut KBLI adalah kode klasifikasi 5 (lima) digit yang diatur oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
22.Lembaga Pelaksana Verifikasi adalah lembaga yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Kementerian Perindustrian untuk melakukan kegiatan VKI dan VIU.
23.Perwakilan Resmi adalah badan usaha berbadan hukum yang berkedudukan di Indonesia serta secara pembentukan entitas dan fungsinya bertugas untuk mewakili pelaku usaha atau pemilik merek di luar negeri, memegang lisensi dan/atau sublisensi, dan bertanggung jawab atas mereknya di Indonesia.
24.Sistem Informasi Industri Nasional yang selanjutnya disebut SIINas adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan, serta penyebarluasan data dan/atau informasi industri.
25.Sistem Indonesia National Single Window yang selanjutnya disingkat SINSW adalah sistem elektronik yang mengintegrasikan sistem dan/atau informasi berkaitan dengan proses penanganan dokumen kepabeanan, dokumen kekarantinaan, dokumen perizinan, dokumen kepelabuhanan/ kebandarudaraan, dan dokumen lain, yang terkait dengan ekspor dan/atau Impor, yang menjamin keamanan data dan informasi serta memadukan alur dan proses informasi antar sistem internal secara otomatis.
26.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
27.Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas melakukan pembinaan terhadap industri Tekstil dan Produk Tekstil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
28.Direktur adalah pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas melakukan pembinaan terhadap industri Tekstil dan Produk Tekstil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

(1)Pelaku Usaha dapat mengimpor Tekstil dan/atau Produk Tekstil sebagai bahan baku, bahan penolong, dan/atau barang konsumsi setelah memperoleh Persetujuan Impor dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
(2)Tekstil dan/atau Produk Tekstil yang dapat diimpor sebagai bahan baku, bahan penolong, dan/atau barang konsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan daftar pos tarif/harmonized system dan uraian barang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

(1)Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi:
1. a.Perusahaan API-P;
2. b.Perusahaan API-U; dan
3. c.PPBB.
(2)Perusahaan API-P sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a dapat melakukan Impor:
1. a.Tekstil dan/atau Produk Tekstil untuk digunakan sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong produksinya sendiri; atau
2. b.Produk Tekstil untuk digunakan sebagai barang konsumsi untuk keperluan barang komplementer dan/atau barang untuk keperluan tes pasar.
(3)Perusahaan API-U sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b dapat melakukan Impor Tekstil dan/atau Produk Tekstil untuk digunakan sebagai:
1. a.bahan baku dan/atau bahan penolong bagi Perusahaan Industri;
2. b.bahan baku dan/atau bahan penolong bagi Perusahaan Non Industri; atau
3. c.barang konsumsi.
(4)PPBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat melakukan Impor Tekstil untuk digunakan sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong bagi IKM yang tidak dapat melaksanakan Impor sendiri.
(5)Perusahaan API-P tidak dapat melakukan Impor Tekstil dan/atau Produk Tekstil sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a apabila telah:
1. a.dilakukan Impor Tekstil dan/atau Produk Tekstil melalui Perusahaan API-U sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam 1 (satu) tahun takwim yang sama; atau
2. b.telah dilakukan Impor Tekstil melalui PPBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam 1 (satu) tahun takwim yang sama apabila Perusahaan API-P merupakan IKM.

BAB II

PENERBITAN PERTIMBANGAN TEKNIS DAN PERTIMBANGAN TEKNIS PERUBAHAN

Pasal 4

(1)Untuk memperoleh Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pelaku Usaha harus memiliki Pertimbangan Teknis yang diterbitkan oleh Menteri.
(2)Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan perubahan.
(3)Menteri mendelegasikan kewenangan penerbitan Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Pertimbangan Teknis perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Direktur Jenderal.

Pasal 5

(1)Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikecualikan apabila Impor Produk Tekstil dilakukan oleh Perusahaan API-P untuk digunakan sebagai barang konsumsi untuk keperluan barang komplementer dan/atau barang untuk keperluan tes pasar.
(2)Ketentuan mengenai impor Produk Tekstil oleh Perusahaan API-P sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terdiri atas:
1. a.Pertimbangan Teknis kelompok komoditas Tekstil, karpet, dan penutup lantai tekstil lainnya;
2. b.Pertimbangan Teknis kelompok komoditas Tekstil dan Produk Tekstil batik dan motif batik;
3. c.Pertimbangan Teknis kelompok komoditas barang tekstil sudah jadi lainnya; dan
4. d.Pertimbangan Teknis kelompok komoditas pakaian jadi dan aksesori pakaian jadi.
(2)Pelaku Usaha hanya dapat memiliki 1 (satu) Pertimbangan Teknis untuk setiap kelompok komoditas dalam 1 (satu) periode.
(3)Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun takwim.
(4)Dalam hal masa berlaku Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum berakhir dan Pelaku Usaha melakukan perubahan jenis angka pengenal importir, Pertimbangan Teknis yang telah dimiliki dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

(1)Untuk dapat memiliki Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1):
1. a.Perusahaan API-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a harus:
  1. 1.telah memenuhi komitmen Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. 2.terdaftar di SIINas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  3. 3.telah menyampaikan data industri secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sebelumnya di SIINas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  4. 4.telah memiliki LHVKI;
2. b.Perusahaan API-U sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b harus:
  1. 1.telah memenuhi komitmen Perizinan Berusaha di bidang perdagangan besar sesuai dengan KBLI 46411, 46412, 46414, 46499, 46691, 46699, 46100, 45301, dan/atau 46795;
  2. 2.terdaftar di SIINas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  3. 3.telah memiliki LHVIU; dan
3. c.PPBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(1)huruf c harus:

1.telah memenuhi komitmen Perizinan Berusaha di bidang perdagangan besar sesuai dengan KBLI 46411 dan/atau 46100;
2.terdaftar di SIINas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3.telah ditetapkan sebagai PPBB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)Dalam hal Perusahaan Industri mulai berproduksi komersial kurang dari 1 (satu) tahun, Perusahaan Industri menyampaikan data industri dengan periode sejak kegiatan produksi dimulai sampai dengan 1 (satu) bulan terakhir.

Pasal 8

(1)Pelaku Usaha mengajukan permohonan penerbitan Pertimbangan Teknis kepada Direktur Jenderal melalui SINSW yang diteruskan ke SIINas.
(2)Pengajuan permohonan penerbitan Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
1. a.bagi Perusahaan API-P yang akan melakukan Impor Tekstil dan/atau Produk Tekstil untuk digunakan sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong produksinya sendiri, dilakukan dengan:
  1. 1.melakukan pengisian data paling sedikit berupa: a) jumlah rencana kebutuhan Tekstil dan/atau Produk Tekstil yang akan diimpor untuk setiap jenis dan pos tarif/harmonized system; b) realisasi Impor Tekstil dan/atau Produk Tekstil terakhir untuk setiap jenis dan pos tarif/harmonized system dalam periode 1 (satu) tahun takwim, apabila pernah melakukan Impor; c) jumlah rencana kebutuhan Tekstil dan/atau Produk Tekstil produksi dalam negeri untuk setiap jenis dan pos tarif/harmonized system; d) jumlah stok terkini Tekstil dan/atau Produk Tekstil untuk setiap jenis dan pos tarif/harmonized system; e) jumlah rencana produksi untuk setiap jenis dan pos tarif/harmonized system; f) jumlah realisasi produksi 1 (satu) tahun sebelumnya untuk setiap jenis dan pos tarif/harmonized system; g) jumlah rencana penjualan dalam negeri dan ekspor untuk setiap jenis dan pos tarif/harmonized system; dan h) jumlah realisasi penjualan dalam negeri dan ekspor 1 (satu) tahun sebelumnya untuk setiap jenis dan pos tarif/harmonized system; dan
  2. 2.mengunggah dokumen paling sedikit berupa: a) LHVKI yang masih berlaku; b) Persetujuan Impor Tekstil dan/atau Produk Tekstil sebelumnya, apabila ada; c) surat pernyataan bermeterai dan ditandatangani oleh pimpinan perusahaan setingkat direktur yang menyatakan bahan baku dan/atau bahan penolong yang diimpor akan digunakan untuk keperluan proses produksi dan tidak akan diperjualbelikan atau dipindahtangankan; dan d) surat pernyataan bermeterai dan ditandatangani oleh pimpinan perusahaan setingkat direktur yang menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran data dan dokumen yang disampaikan;
2. b.bagi Perusahaan API-U yang akan melakukan Impor Tekstil dan/atau Produk Tekstil untuk digunakan sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong bagi Perusahaan Industri, dilakukan dengan:
  1. 1.melakukan pengisian data paling sedikit berupa: a) jumlah rencana kebutuhan total Tekstil dan/atau Produk Tekstil yang akan diimpor untuk setiap jenis dan pos tarif/harmonized system; b) realisasi Impor Tekstil dan/atau Produk Tekstil terakhir untuk setiap jenis dan pos tarif/harmonized system dalam periode 1 (satu) tahun takwim, apabila pernah melakukan Impor; c) jumlah rencana kebutuhan total Tekstil dan/atau Produk Tekstil produksi dalam negeri untuk setiap jenis dan pos tarif/harmonized system dari setiap Perusahaan Industri yang memiliki kontrak kerja sama dan/atau kontrak jual beli dengan Perusahaan API-U yang bersangkutan; d) jumlah total stok terkini Perusahaan API-U atas Tekstil dan/atau Produk Tekstil untuk setiap jenis dan pos tarif/harmonized system; e) jumlah total rencana produksi untuk setiap jenis dan pos tarif/harmonized system dari setiap Perusahaan Industri yang memiliki kontrak kerja sama dan/atau kontrak jual beli dengan Perusahaan API-U yang bersangkutan; f) jumlah total realisasi produksi 1 (satu) tahun sebelumnya untuk setiap jenis dan pos tarif/harmonized system dari setiap Perusahaan Industri yang memiliki kontrak kerja sama dan/atau kontrak jual beli dengan Perusahaan API-U yang bersangkutan; g) jumlah total rencana penjualan dalam negeri dan ekspor untuk setiap jenis dan pos tarif/harmonized system dari setiap Perusahaan Industri yang memiliki kontrak kerja sama dan/atau kontrak jual beli dengan Perusahaan API-U yang bersangkutan; dan h) jumlah total realisasi penjualan dalam negeri dan ekspor 1 (satu) tahun sebelumnya untuk setiap jenis dan pos tarif/harmonized system dari setiap Perusahaan Industri yang memiliki kontrak kerja sama dan/atau kontrak jual beli dengan Perusahaan API-U yang bersangkutan; dan
  2. 2.mengunggah dokumen paling sedikit berupa: a) LHVIU yang masih berlaku; b) LHVKI yang masih berlaku dari setiap Perusahaan Industri yang memiliki kontrak kerja sama dan/atau kontrak jual beli dengan Perusahaan API-U yang bersangkutan; c) Persetujuan Impor Tekstil dan/atau Produk Tekstil sebelumnya, apabila ada; d) surat pernyataan bermeterai dan ditandatangani oleh pimpinan perusahaan setingkat direktur yang menyatakan bahan baku dan/atau bahan penolong yang diimpor akan digunakan untuk keperluan proses produksi dan tidak akan diperjualbelikan atau dipindahtangankan ke perusahaan lain yang tidak memiliki kontrak kerja sama dan/atau kontrak jual beli dengan Perusahaan API-U yang bersangkutan sesuai dengan LHVIU; dan e) surat pernyataan bermeterai dan ditandatangani oleh pimpinan perusahaan setingkat direktur yang menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran data dan dokumen yang disampaikan;
3. c.bagi Perusahaan API-U yang akan melakukan Impor Tekstil dan/atau Produk Tekstil untuk digunakan sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong bagi Perusahaan Non Industri, dilakukan dengan:
  1. 1.melakukan pengisian data paling sedikit berupa: a) jumlah rencana kebutuhan total Tekstil dan/atau Produk Tekstil yang akan diimpor untuk setiap jenis dan pos tarif/harmonized system; b) realisasi Impor Tekstil dan/atau Produk Tekstil terakhir untuk setiap jenis dan pos tarif/harmonized system dalam periode 1 (satu) tahun takwim, apabila pernah melakukan Impor; dan c) jumlah total stok terkini Perusahaan API-U atas Tekstil dan/atau Produk Tekstil untuk setiap jenis dan pos tarif/harmonized system; dan
  2. 2.mengunggah dokumen paling sedikit berupa: a) LHVIU yang masih berlaku; b) Persetujuan Impor Tekstil dan/atau Produk Tekstil sebelumnya, apabila ada; c) surat pernyataan bermeterai dan ditandatangani oleh pimpinan perusahaan setingkat direktur yang menyatakan bahan baku dan/atau bahan penolong yang diimpor akan digunakan oleh Perusahaan Non Industri yang bersangkutan dan tidak akan diperjualbelikan atau dipindahtangankan ke perusahaan lain yang tidak memiliki kontrak kerja sama dan/atau kontrak jual beli dengan Perusahaan API-U yang bersangkutan sesuai dengan LHVIU; dan d) surat pernyataan bermeterai dan ditandatangani oleh pimpinan perusahaan setingkat direktur yang menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran data dan dokumen yang disampaikan;
4. d.bagi Perusahaan API-U yang akan melakukan Impor Produk Tekstil untuk digunakan sebagai barang konsumsi, dilakukan dengan:
  1. 1.melakukan pengisian data paling sedikit berupa: a) jumlah rencana kebutuhan Produk Tekstil yang akan diimpor untuk setiap jenis dan pos tarif/harmonized system; b) realisasi Impor Produk Tekstil terakhir untuk setiap jenis dan pos tarif/harmonized system dalam periode 1 (satu) tahun takwim, apabila pernah melakukan Impor; dan c) data distributor dan jumlah realisasi pemasaran Produk Tekstil untuk setiap jenis dan pos tarif/harmonized system; dan
  2. 2.mengunggah dokumen paling sedikit berupa: a) LHVIU yang masih berlaku; b) Persetujuan Impor Produk Tekstil sebelumnya, apabila ada; c) bukti pemenuhan standardisasi industri yang diberlakukan secara wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan d) surat pernyataan bermeterai dan ditandatangani oleh pimpinan perusahaan setingkat direktur yang menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran data dan dokumen yang disampaikan; dan
5. e.bagi PPBB yang akan melakukan Impor Tekstil untuk digunakan sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong bagi IKM, dilakukan dengan:
  1. 1.melakukan pengisian data paling sedikit berupa: a) jumlah rencana kebutuhan total Tekstil yang akan diimpor untuk setiap jenis dan pos tarif/harmonized system; b) realisasi Impor Tekstil terakhir untuk setiap jenis dan pos tarif/harmonized system dalam periode 1 (satu) tahun takwim, apabila pernah melakukan Impor; c) jumlah rencana kebutuhan total Tekstil produksi dalam negeri untuk setiap jenis dan pos tarif/harmonized system dari setiap IKM yang memiliki kontrak pemesanan dengan PPBB yang bersangkutan; d) jumlah total stok terkini PPBB atas Tekstil untuk setiap jenis dan pos tarif/harmonized system; e) jumlah total rencana produksi untuk setiap jenis dan pos tarif/harmonized system dari setiap IKM yang memiliki kontrak pemesanan dengan PPBB yang bersangkutan; f) jumlah total realisasi produksi 1 (satu) tahun sebelumnya untuk setiap jenis dan pos tarif/harmonized system dari setiap IKM yang memiliki kontrak pemesanan dengan PPBB yang bersangkutan; g) jumlah total rencana penjualan dalam negeri dan ekspor untuk setiap jenis dan pos tarif/harmonized system dari setiap IKM yang memiliki kontrak pemesanan dengan PPBB yang bersangkutan; dan h) jumlah total realisasi penjualan dalam negeri dan ekspor 1 (satu) tahun sebelumnya untuk setiap jenis dan pos tarif/harmonized system dari setiap IKM yang memiliki kontrak pemesanan dengan PPBB yang bersangkutan; dan
  2. 2.mengunggah dokumen paling sedikit berupa: a) bukti penetapan sebagai PPBB; b) LHVIKM yang masih berlaku; c) Persetujuan Impor Tekstil sebelumnya, apabila ada; d) bukti kontrak pemesanan dengan IKM; e) surat pernyataan bermeterai dan ditandatangani oleh pimpinan PPBB yang menyatakan bahan baku dan/atau bahan penolong yang diimpor akan digunakan untuk keperluan proses produksi dan tidak akan diperjualbelikan atau dipindahtangankan ke IKM lain yang tidak berada di dalam daftar layanannya; dan f) surat pernyataan bermeterai dan ditandatangani oleh pimpinan PPBB yang menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran data dan dokumen yang disampaikan.
(3)Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2 huruf c) dan huruf d), huruf b angka 2 huruf d) dan huruf e), huruf c angka 2 huruf c) dan huruf d), huruf d angka 2 huruf d), dan huruf e angka 2 huruf e) dan huruf f) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

(1)Dalam hal data dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) telah tersedia dalam SINSW, Pelaku Usaha tidak melakukan pengisian data dan/atau pengunggahan dokumen.
(2)Data dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diteruskan oleh SINSW ke SIINas.

Pasal 10

(1)Berdasarkan permohonan penerbitan Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Direktur Jenderal menugaskan Direktur untuk melakukan pemeriksaan kesesuaian data dan dokumen yang diajukan.
(2)Pemeriksaan kesesuaian data dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal pengajuan diterima.
(3)Dalam melakukan pemeriksaan kesesuaian data dan dokumen yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur dapat melakukan pemeriksaan lapangan.
(4)Dalam hal pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilakukan langsung di lokasi Pelaku Usaha secara fisik, pemeriksaan lapangan dilakukan secara daring.

Isi peraturan

Teks63PDFHirarki

Memuat teks peraturan…