DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 28 Tahun 2021

Nomor: 28
Tahun: 2021
Ditetapkan: 13 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Menteri ini mengatur tentang ketentuan umum, penugasan, penempatan [ejabat perindustrian di luar negeri, masa jabatan dan penarikan, pelaporan, pembinaan dan pengawasan, tim penilai kinerja PNS, pembiayaan, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk meningkatkan kerja sama internasional di bida ng industri dan memfa silitasi k epentingan sektor industri Indonesia dengan luar negeri, p erlu melakukan seleksi d a n pengangkatan pejaba t p erindustrian di Luar Negeri;
b.bahwa ketentua n mengenai tata cara seleksi atase sebagaimana diatur d alam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 69 / M-IND / PER/9 /2016 ten tang Pedoma n Selek si Atase Perindustrian dan Kepala Bida ng Industri Ka ntor Dagang da n Ekonomi Indonesia sudah tidak sesu a i dengan kebutuhan perkembanga n sehingga perlu disusun kembali tata cara seleksi da n pengangka tan Pejabat Perindustrian di Luar Negeri;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dima k sud dalam huruf a dan huruf b dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Ta hun 2018 tentang Pemberdayaan Industri, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Men teri Perindustrian tentang Pejabat Perindustrian di Luar Negeri;

1.Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882); 3 . Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 4 . Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492); 5 . Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ten tang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ten tang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); 6 . Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 ten tang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 18 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220);
7.Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 ten tang Organisasi Perwakilan Indonesia di Luar Negeri;
8.Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254);
9.Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/ VI/2004/0l Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri sebagaimana telah beberapa kali diubah, http://jdih.kemenperin.go.id/ terakhir dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahaan Ketiga atas Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/Vl/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1265);
10.Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Perwakilan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 359);
11.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 170); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! PERINDUSTRIAN TENTANG PEJABAT PERINDUSTRIAN DI LUAR NEGERI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku danjatau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
2.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. http://jdih.kemenperin.go.id/
3.Pejabat Perindustrian di Luar Negeri adalah pejabat bidang perindustrian yang berasal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang ditempatkan dan ditugaskan di luar negeri.
4.Atase Perindustrian adalah PNS Kementerian Perindustrian yang memperoleh status diplomatik dari Menteri Luar Negeri yang ditugaskan pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri.
5.Staf Teknis Perindustrian adalah PNS Kementerian Perindustrian yang memperoleh status diplomatik dari Menteri Luar Negeri yang ditugaskan pada Konsulat Jenderal di luar negeri.
6.Staf Pejabat Perindustrian di Luar Negeri yang selanjutnya disebut Staf adalah PNS Kementerian Perindustrian yang membantu tugas Pejabat Perindustrian di Luar Negeri pada Petwakilan Republik Indonesia.
7.Negara Penerima adalah negara tempat kedudukan petwakilan dan/ a tau negara akreditasi rangkapannya.
8.Petwakilan Republik Indonesia adalah petwakilan diplomatik dan petwakilan konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan Pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di Negara Penerima dan/ a tau organisasi internasional.
9.Rencana Suksesi (Talent Poon adalah perencanaan sistematis melalui pemetaan diproyeksikan dalam jabatan target. suksesor yang
10.Tim Penilai Kinerja PNS adalah tim yang dibentuk oleh pejabat yang betwenang untuk memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam jabatan, pengembangan kompetensi, serta pemberian penghargaan bagi PNS.
11.Pejabat yang Betwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, http://jdih.kemenperin.go.id/ pemindahan, dan pemberhentian Aparatur Sipil Negara sesua1 dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
12.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
13.Direktur Jenderal adalah pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang kerja sama internasional.
14.Hari adalah hari kerja sesuai yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Pasal 2

(1)Dalam rangka meningkatkan kerja sama internasional di bidang lndustri, Pemerintah dapat menempatkan Pejabat Perindustrian di Luar Negeri.
(2)Dalam menempatkan Pejabat Perindustrian di Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menugaskan PNS yang berasal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang ditempatkan di negara yang berpotensi meningkatkan kerja sama internasional di bidang Industri.
(3)Menteri menetapkan Pejabat Perindustrian di Luar Negeri berdasarkan formasi yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan dan politik luar negeri.

BAB II

PENUGASAN

Pasal 3

(1)Penugasa n Pejabat Perindustrian di Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan dengan penetapan oleh Menteri. http://jdih.kemenperin.go.id/
(2)Pejabat Perindustrian di Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas:
1. a.Atase Perindustrian; dan/ a tau
2. b.Staf Teknis Perindustrian.
(3)Pejabat Perindustrian di Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperbantukan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerin tahan di bidang hubungan dan politik luar negeri dan ditempatkan pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dengan status diplomatik guna melaksanakan tugas teknis sesua1 dengan tugas pokok kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

Pasal 5

Pejabat Perindustrian di Luar Negeri mempunyai tugas membantu Kepala Perwakilan Republik Indonesia dalam melakukan pengkajian sumber daya Industri, analisis potensi kerja sama investasi di sektor Industri, penetrasi terhadap pemanfaatan rantai suplai global bagi Industri dalam negeri, identifikasi terhadap hambatan akses pasar produk Industri, dan pemeliharaan kelangsungan kerja sama Industri.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pejabat Perindustrian di Luar Negeri menyelenggarakan fungsi:

a.penyiapan bahan data dan informasi analisis sumber daya Industri, analisis potensi kerja sama investasi http://jdih.kemenperin.go.id/ sektor industri, penyiapan promosi dan penjajakan rantai suplai global bagi Industri dalam negen, indentifikasi terhadap hambatan akses pasar produk Industri, dan dukungan perundingan internasional; dan
b.penyiapan fasilitasi sumber daya lndustri, investasi sektor Industri, promosi dan penjajakan rantai suplai global bagi Industri dalam negeri, dan penyelesaian hambatan akses pasar produk Industri.

Pasal 7

(1)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan fungsi se bagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pejabat Perindustrian di Luar Negeri dapat dibantu oleh Staf.
(2)Staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyru tugas membantu menangan1 substansi pengkajian sumber daya manusia lndustri, analisis potensi kerja sama investasi di sektor Industri, penetrasi terhadap pemanfaatan rantai suplai global bagi lndustri dalam negen , identifikasi terhadap hambatan akses pasar produk Industri, dan pemeliharaan kelangsungan kerja sama Industri.
1. a.Kepala Perwakila n Republik Indonesia di Negara Penerima;
2. b.Menteri; dan
3. c.m enteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan dan politik luar negeri. http://jdih.kemenperin.go.id/
(2)Da lam hal Pejabat Perindustrian di Luar Negeri melakuka n tugas di lua r Negara Penerima, h a rus berdasarka n penugasan:
1. a.Mente ri ; b . Kepala Perwakilan Republik Indonesia; atau
2. c.Direktur Jenderal.
(3)Da lam m elaksanakan izin, cuti, dan urusa n kepegawaian lain, Peja bat Perindustrian di Lua r Negeri dan Staf harus menyampaikan kepada Kepala Perwa kilan Republik Indon esia.

Pasal 9

( 1) Pejabat Perindustrian di Luar Negeri m enyusun dan menanda tanga ni perjanjian kinerja pada awal tahun atas penuga san yang diberikan oleh Direktur Jenderal.

(2)Pejabat Perindustria n di Luar Negeri menyusun dan m enandatangani kon trak kinerja dengan Kepala Perwa kila n Republik Indonesia .
(1)Da la m ra ngka penugasan Pejaba t Perindustrian di Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Menteri menyelenggarakan p emilihan calon Pejabat Perindustrian di Luar Nege ri.
(2)Pe milihan calon Pejabat Perindustrian di Luar Negeri sebagaiman a dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasa rkan Rencana Suksesi (Talent Poon Kementeria n Perindustrian.
(3)Dalam hal belum terbentuk Ren can a Suksesi (Talent Poon Kementerian Perindustrian sebagaimana dimaksud http://jdih.kemenperin.go.id/ pada ayat (2), pemilihan calon Pejabat Perindustrian di Luar Negeri dilakukan melalui seleksi.

Pasal 11

Untuk dapat diangkat sebagai calon Pejabat Perindustrian di Luar Negeri, PNS h arus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.berstatus sebagai PNS aktif Kementerian Perindustrian;
b.pendidikan paling rendah Sarjana (Strata-l);
c.usia pada saa t mendaftar paling tinggi 50 (lima puluh) tahun;
d.pa ngkat/ golonga n pa ling rendah Pembina , IV I a ;
e.memiliki nila i Test of English as a Foreign Language (TOEFL) paling rendah 550 (lima ratus lima puluh) atau nilai Inte rnational English Language Testing System (IELTS) 6. 0;
f.seh at jasmani dan rohani;
g.memiliki kompetensi ma n ajerial, kompetensi teknis , dan kompetensi sosio kultural sesuai standar kompetensi ja ba ta n yan g ditetapka n; h . seluruh unsur dalam penilaian presta si kerja paling renda h bernila i ba ik dalam 2 (dua ) tahun terakhir dibuktikan den gan nilai Sa saran Kerja Pegawai (SKP); dan
1. 1.tida k perna h dijatuhi hukuman pida na danj a tau tidak sedang menja la ni hukuman disiplin sedang a ta u berat berda sa rka n ketentua n peraturan perunda n g-undangan mengen ai disiplin PNS yang dibuktikan denga n surat pernyataan yang ditandatangani di atas m eterai dan diketahui oleh atasan langsung.

Pasal 12

(1)Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dilaksanakan oleh panitia seleksi.
(2)Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
1. a.menyusun dan menetapkan jadwal dan tahapan seleksi;
2. b.menetapkan metode seleksi dan menyusun materi seleksi; c . menentukan kriteria penilaian seleksi kompetensi;
3. d.mengumumkan lowongan dan persyaratan pelamaran;
4. e.melakukan seleksi administrasi dan kompetensi; dan
5. f.menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan seleksi kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
(3)Panitia seleksi melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam se bagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu oleh tim penilai kompetensi (assessor) yang independen, bersertifikat, dan memiliki pengalaman dibidangnya.

Pasal 13

(1)Panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dibentuk dan ditetapkan oleh Menteri.
(2)Menteri dapat memandatkan pembentukan Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Sekretaris J enderal.
(3)Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas perwakilan dari:
1. a.Direktorat Jenderal;
2. b.Sekretariat Jenderal;
3. c.Badan; dan
4. d.Inspektorat Jenderal.
(4)Panitia seleksi berjumlah gasal yang terdiri dari paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang. http://jdih.kemenperin.go.id/

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…