DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 Tahun 2022

Nomor: 29
Tahun: 2022
Ditetapkan: 23 Juni 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 40

Lembaga terkait

Kementerian Perindustrian

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk menghasilkan sumber daya manusia industri petrokimia yang kompeten guna mendukung pertumbuhan industri petrokimia, perlu dilakukan pembangunan sumber daya manusia industri melalui pendidikan vokasi industri berbasis kompetensi;
b.bahwa untuk mewujudkan pembangunan sumber daya manusia industri yang kompeten, perlu membentuk politeknik dengan memperhatikan penyebaran dan pemerataan ketersediaan sumber daya manusia industri yang kompeten untuk setiap wilayah provinsi dan kabupaten/kota;
c.bahwa pembentukan politeknik industri petrokimia banten telah mendapatkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan surat nomor B/502/M.KT.01/2022 tanggal 31 Mei 2022;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang MENTER! PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA Menimbang PERATURAN MENTER! PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2022 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK INDUSTRI PETROKIMIA BANTEN MENTER! PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

1.Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5708);
8.Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254);
9.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/ 18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Industri Petrokimia Banten; Mengingat BABII KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Politeknik Industri Petrokimia Banten adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam rumpun ilmu pengetahuan di bidang teknologi industri petrokimia.
2.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
3.Kepala Badan adalah pejabat pimpinan tinggi madya yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pengembangan sumber daya manusia industri di lingkungan Kementerian Perindustrian. MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! PERINDUSTRIAN TENTANG ORGANISASIDAN TATA KERJA POLITEKNIKINDUSTRI PETROKIMIABANTEN. Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
10.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670);
11.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 170); Menetapkan

j.um um,

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Politeknik Industri Petrokimia Banten menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan rencana, program, dan anggaran pendidikan tinggi vokasi di bidang teknologi industri petrokimia;
b.pelaksanaan dan pengembangan pendidikan vokasi di bidang teknologi industri petrokimia;
c.pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
d.pelaksanaan pembinaan sivitas akademika dan hubungan alumni;
e.pelaksanaan uji kompetensi dan sertifikasi;
f.pengelolaan pabrik dalam sekolah (teaching factory);
g.pelaksanaan kerja sama dalam rangka pengembangan pendidikan, pemagangan, dan penempatan kerja;
h.pengelolaan perpustakaan, laboratorium, workshop, serta sarana dan prasarana penunjang lainnya;
1. 1.pelaksanaan administrasi akademik, kemahasiswaan, dan kerja sama; pengelolaan keuangan, administrasi kerumahtanggaan, dan kepegawaian;

Pasal 3

Politeknik Industri Petrokimia Banten mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasi di bidang teknologi industri petrokimia.

Pasal 2

(1)Politeknik Industri Petrokimia Banten merupakan pendidikan tinggi di lingkungan Kementerian Perindustrian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
(2)Politeknik Industri Petrokimia Banten dipimpin oleh Direktur.
1. h.Subbagian Umum dan Keuangan;
  1. 1.Program Studi; J. Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
2. k.Unit Pabrik dalam Sekolah (Teaching Factory); dan
  1. 1.Unit Penunjang; dan
3. m.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan susunan orgamsasi Politeknik Industri Petrokimia Banten sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Akademik,

Pasal 5

(1)Susunan organisasi Politeknik Industri Petrokimia Banten terdiri atas:
1. a.Direktur;
2. b.Pembantu Direktur;
3. c.Senat;
4. d.Dewan Penyantun;
5. e.Satuan Penjaminan Mutu;
6. f.Satuan Pengawas Internal;
7. g.Subbagian Administrasi
8. k.pelaksanaan pengembangan pendidikan penjaminan mutu pendidikan;
  1. 1.pelaksanaan pengawasan internal; dan
9. m.pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 8

(1)Pembantu Direktur I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a merupakan dosen yang diberi tugas tambahan membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta penjaminan mutu.
(2)Pembantu Direktur II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b merupakan dosen yang diberi tugas tambahan membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang keuangan, administrasi umum, kerumahtanggaan, kepegawaian, dan pengawasan internal.
(3)Pembantu Direktur III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c merupakan dosen yang diberi

Pasal 7

(1)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Direktur dibantu oleh 3 (tiga) Pembantu Direktur.
(2)Pembantu Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
(3)Pembantu Direktur terdiri atas:
1. a.Pembantu Direktur I yang membidangi akademik;
2. b.Pembantu Direktur II yang membidangi umum dan keuangan; dan
3. c.Pembantu Direktur III yang membidangi kemahasiswaan dan kerja sama.

Pasal 6

(1)Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(1)huruf a merupakan dosen yang diberi tugas tambahan untuk memimpm Politeknik Industri Petrokimia Banten.
(2)Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memimpin Politeknik Industri Petrokimia Banten.

Pasal 10

(1)Satuan Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat ( 1) huruf e merupakan unsur penjaminan mutu yang melaksanakan fungsi dokumentasi, pemeliharaan, pengendalian, dan pengembangan sistem penjaminan mutu pendidikan.
(2)Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f merupakan unsur pengawas yang melaksanakan fungsi pengawasan nonakademik.
(3)Ketentuan mengenai Satuan Penjaminan Mutu dan Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud

Pasal 9

(1)Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c merupakan unsur penyusun kebijakan Politeknik Industri Petrokimia Banten yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
(2)Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d merupakan unsur yang memberikan pertimbangan nonakademik.
(3)Ketentuan mengenai Senat dan Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Statuta Politeknik Industri Petrokimia Ban ten.

Isi peraturan

Teks40PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk menghasilkan sumber daya manusia industri petrokimia yang kompeten guna mendukung pertumbuhan industri petrokimia, perlu dilakukan pembangunan sumber daya manusia industri melalui pendidikan vokasi industri berbasis kompetensi;
b.bahwa untuk mewujudkan pembangunan sumber daya manusia industri yang kompeten, perlu membentuk politeknik dengan memperhatikan penyebaran dan pemerataan ketersediaan sumber daya manusia industri yang kompeten untuk setiap wilayah provinsi dan kabupaten/kota;
c.bahwa pembentukan politeknik industri petrokimia banten telah mendapatkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan surat nomor B/502/M.KT.01/2022 tanggal 31 Mei 2022;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

1.Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5708);
8.Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254);
9.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/ 18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Industri Petrokimia Banten; Mengingat BABII KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Politeknik Industri Petrokimia Banten adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam rumpun ilmu pengetahuan di bidang teknologi industri petrokimia.
2.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
3.Kepala Badan adalah pejabat pimpinan tinggi madya yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pengembangan sumber daya manusia industri di lingkungan Kementerian Perindustrian. MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! PERINDUSTRIAN TENTANG ORGANISASIDAN TATA KERJA POLITEKNIKINDUSTRI PETROKIMIABANTEN. Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
10.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670);
11.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 170); Menetapkan

j.um um,

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Politeknik Industri Petrokimia Banten menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan rencana, program, dan anggaran pendidikan tinggi vokasi di bidang teknologi industri petrokimia;
b.pelaksanaan dan pengembangan pendidikan vokasi di bidang teknologi industri petrokimia;
c.pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
d.pelaksanaan pembinaan sivitas akademika dan hubungan alumni;
e.pelaksanaan uji kompetensi dan sertifikasi;
f.pengelolaan pabrik dalam sekolah (teaching factory);
g.pelaksanaan kerja sama dalam rangka pengembangan pendidikan, pemagangan, dan penempatan kerja;
h.pengelolaan perpustakaan, laboratorium, workshop, serta sarana dan prasarana penunjang lainnya;
1. 1.pelaksanaan administrasi akademik, kemahasiswaan, dan kerja sama; pengelolaan keuangan, administrasi kerumahtanggaan, dan kepegawaian;

Pasal 3

Politeknik Industri Petrokimia Banten mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasi di bidang teknologi industri petrokimia.

Pasal 2

(1)Politeknik Industri Petrokimia Banten merupakan pendidikan tinggi di lingkungan Kementerian Perindustrian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
(2)Politeknik Industri Petrokimia Banten dipimpin oleh Direktur.
1. h.Subbagian Umum dan Keuangan;
  1. 1.Program Studi; J. Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
2. k.Unit Pabrik dalam Sekolah (Teaching Factory); dan
  1. 1.Unit Penunjang; dan
3. m.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan susunan orgamsasi Politeknik Industri Petrokimia Banten sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Akademik,

Pasal 5

(1)Susunan organisasi Politeknik Industri Petrokimia Banten terdiri atas:
1. a.Direktur;
2. b.Pembantu Direktur;
3. c.Senat;
4. d.Dewan Penyantun;
5. e.Satuan Penjaminan Mutu;
6. f.Satuan Pengawas Internal;
7. g.Subbagian Administrasi
8. k.pelaksanaan pengembangan pendidikan penjaminan mutu pendidikan;
  1. 1.pelaksanaan pengawasan internal; dan
9. m.pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 8

(1)Pembantu Direktur I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a merupakan dosen yang diberi tugas tambahan membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta penjaminan mutu.
(2)Pembantu Direktur II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b merupakan dosen yang diberi tugas tambahan membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang keuangan, administrasi umum, kerumahtanggaan, kepegawaian, dan pengawasan internal.
(3)Pembantu Direktur III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c merupakan dosen yang diberi

Pasal 7

(1)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Direktur dibantu oleh 3 (tiga) Pembantu Direktur.
(2)Pembantu Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
(3)Pembantu Direktur terdiri atas:
1. a.Pembantu Direktur I yang membidangi akademik;
2. b.Pembantu Direktur II yang membidangi umum dan keuangan; dan
3. c.Pembantu Direktur III yang membidangi kemahasiswaan dan kerja sama.

Pasal 6

(1)Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(1)huruf a merupakan dosen yang diberi tugas tambahan untuk memimpm Politeknik Industri Petrokimia Banten.
(2)Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memimpin Politeknik Industri Petrokimia Banten.

Pasal 10

(1)Satuan Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat ( 1) huruf e merupakan unsur penjaminan mutu yang melaksanakan fungsi dokumentasi, pemeliharaan, pengendalian, dan pengembangan sistem penjaminan mutu pendidikan.
(2)Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f merupakan unsur pengawas yang melaksanakan fungsi pengawasan nonakademik.
(3)Ketentuan mengenai Satuan Penjaminan Mutu dan Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud

Pasal 9

(1)Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c merupakan unsur penyusun kebijakan Politeknik Industri Petrokimia Banten yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
(2)Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d merupakan unsur yang memberikan pertimbangan nonakademik.
(3)Ketentuan mengenai Senat dan Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Statuta Politeknik Industri Petrokimia Ban ten.