DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 3 Tahun 2023

Nomor: 3
Tahun: 2023
Ditetapkan: 16 Januari 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional di Bidang Industri; b. c. Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 2. 3. 4. 5. tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907); Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Keija Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 170); 6. 7. 8. MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL DI BIDANG INDUSTRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomiyang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
2.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3.Jabatan F\ingsional di Bidang Industri yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan pembinaan dan pengembangan Industri yang berada di bawah pembinaan Kementerian Perindustrian.
4.Pejabat Fungsional di Bidang Industri yang selanjutnya disebut Pejabat Fungsional adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan pembinaan dan pengembangan Industri yang berada di bawah pembinaan Kementerian Perindustrian.
5.Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis Jabatan Fungsional.
6.Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.
7.Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang hams dipenuhi oleh setiap pemegang Jabatan untuk memperoleh hasil keija sesuai dengan peran, fungsi dan Jabatan Fungsioni.
8.Uji Kompetensi adalah proses pengukuran dan penilaian atas Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural terhadap Pejabat Fungsional dan/atau calon Pejabat Fungsional.
9.Tim Penguji adalah tim yang ditunjuk oleh pejabatyang berwenang untuk mengukur dan menilai Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural terhadap Pejabat Fungsional dan/atau calon Pejabat Fungsional.
10.Sertifikat Kompetensi yang selanjutnya disebut Sertifikat adalah bukti pengaikuan tertulis atas penguasaan kompetensi pada Jabatan Fungsional.
11.Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri yang selanjutnya disingkat BPSDMI adalah unit keija Kementerian tugas sumber daya
12.Kepala BPSDMI adalah pejabat pimpinan tinggi madya pada Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas menyelenggarakan pembangunan sumber daya manusia Industri. pimpinan tinggi Perindustrian madya pada mempunyaiyang menyelenggarakan pembangunan manusia Industri.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan acuan bagi penyelenggara, Tim Penguji, Pejabat Fungsional, dan/atau calon Pejabat Fungsional dalam pelaksanaanUji Kompetensi.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mengatur mengenai:

a.penyelenggara, Tim Penguji, dan peserta Uji Kompetensi;
b.materi dan metode Uji Kompetensi;
c.pelaksanaan Uji Kompetensi; dan
d.penilaian kompetensi dan Sertifikat.

BAB III

PENYELENGGARA, TIM PENGUJI, DAN PESERTA UJI KOMPETENSI

Pasal 4

BPSDMI menyelenggarakan Uji Kompetensi. Dalam menyelenggarakan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPSDMI mempunyai tugas:

a.menyusun kebijakan bidang Uji Kompetensi;
b.menyusun perencanaan pelaksanaan Uji Kompetensi;
c.menetapkan Tim Penguji;
d.menerbitkan Sertifikat bagi peserta yang dinyatakan lulus; dan
e.memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Uji Kompetensi.

Pasal 5

Tim Penguji melaksanakan Uji Kompetensi. Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

a.menyusun materi Uji Kompetensi;
b.menentukan metode dan teknis pelaksanaan Uji Kompetensi;
c.melakukan Uji Kompetensi sesuai dengan metode, waktu dan tempat yang ditetapkan;
d.mengolah basil Uji Kompetensi;
e.melakukan penilaian atas basil Uji Kompetensi;
f.membuat berita acara dan menyampaikan rekomendasi basil Uji Kompetensi; dan
g.membuat dan menyampaikan laporan basil Uji Kompetensi kepada kepada Kepala BPSDMI atau pejabat yang berwenang. Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
a.menentukan metode dan teknis pelaksanaan Uji Kompetensi;
b.memberi rekomendasi kelulusan Uji Kompetensi; dan
c.memberikan catatan basil Uji Kompetensi. Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleb Kepala BPSDMI.

Pasal 6

Keanggotaan Tim Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 paling sedikit berasal dari:

a.unsur yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional;
b.unsur yang membidangi urusan organisasi dan sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Perindustrian; dan Or unsur Jabatan Fungsional.

(1)
(2)Susunan keanggotaan Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ay at (1) berjumlah gasal paling sedikit 5 (lima) orang yang terdiri atas: 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota; dan paling sedikit 3 (tiga) orang anggota. a. b. c.

Pasal 7

Untuk dapat ditetapkan sebagai anggota Tim Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 hams memenuhi persyaratan:

a.menduduki jabatan atau pangkat paling rendah setara dengan jabatan, pangkat PNS, atau Jabatan Fungsional yang akan diuji; dan/atau
b.memiliki keahlian dan kemampuan di bidang:
1. 1.pembinaan dan pengembangan Industri;
2. 2.pengembangan sumber daya manusia Industri; atau
3. 3.pendidikan dan pelatihan di bidang Industri.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh tim sekretariat. Tim sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala BPSDMI.

Pasal 9

Peserta Uji Kompetensi Jabatan Fungsional terdiri atas:

a.PNS dari jabatan lain yang mengajukan pengangkatanke dalam Jabatan Fungsional; dan b, Pejabat Fungsional yang akan naik jenjang jabatansatu tingkat lebih tinggi.

BAB IV

MATERI DAN METODE UJI KOMPETENSI

Pasal 10

Materi Uji Kompetensi disusun dengan mengacu pada standar Kompetensi Jabatan Fungsional meliputi:

a.Kompetensi Teknis;
b.Kompetensi Manajerial; dan
c.Kompetensi Sosial Kultural. Materi Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan jenjang Jabatan Fungsional. Materi Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala BPSDMI.

Pasal 11

(1)Uji Kompetensi dilaksanakan dengan menggunakan metode:
1. a.uji portofolio;
2. b.tes tertulis;
3. c.presentasi; dan
4. d.wawancara.
(2)Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara luring dan/atau daring.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomiyang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
2.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3.Jabatan F\ingsional di Bidang Industri yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan pembinaan dan pengembangan Industri yang berada di bawah pembinaan Kementerian Perindustrian.
4.Pejabat Fungsional di Bidang Industri yang selanjutnya disebut Pejabat Fungsional adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan pembinaan dan pengembangan Industri yang berada di bawah pembinaan Kementerian Perindustrian.
5.Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis Jabatan Fungsional.
6.Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.
7.Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang hams dipenuhi oleh setiap pemegang Jabatan untuk memperoleh hasil keija sesuai dengan peran, fungsi dan Jabatan Fungsioni.
8.Uji Kompetensi adalah proses pengukuran dan penilaian atas Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural terhadap Pejabat Fungsional dan/atau calon Pejabat Fungsional.
9.Tim Penguji adalah tim yang ditunjuk oleh pejabatyang berwenang untuk mengukur dan menilai Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural terhadap Pejabat Fungsional dan/atau calon Pejabat Fungsional.
10.Sertifikat Kompetensi yang selanjutnya disebut Sertifikat adalah bukti pengaikuan tertulis atas penguasaan kompetensi pada Jabatan Fungsional.
11.Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri yang selanjutnya disingkat BPSDMI adalah unit keija Kementerian tugas sumber daya
12.Kepala BPSDMI adalah pejabat pimpinan tinggi madya pada Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas menyelenggarakan pembangunan sumber daya manusia Industri. pimpinan tinggi Perindustrian madya pada mempunyaiyang menyelenggarakan pembangunan manusia Industri.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan acuan bagi penyelenggara, Tim Penguji, Pejabat Fungsional, dan/atau calon Pejabat Fungsional dalam pelaksanaanUji Kompetensi.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mengatur mengenai:

a.penyelenggara, Tim Penguji, dan peserta Uji Kompetensi;
b.materi dan metode Uji Kompetensi;
c.pelaksanaan Uji Kompetensi; dan
d.penilaian kompetensi dan Sertifikat.

BAB III

PENYELENGGARA, TIM PENGUJI, DAN PESERTA UJI KOMPETENSI

Pasal 4

BPSDMI menyelenggarakan Uji Kompetensi. Dalam menyelenggarakan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPSDMI mempunyai tugas:

a.menyusun kebijakan bidang Uji Kompetensi;
b.menyusun perencanaan pelaksanaan Uji Kompetensi;
c.menetapkan Tim Penguji;
d.menerbitkan Sertifikat bagi peserta yang dinyatakan lulus; dan
e.memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Uji Kompetensi.

Pasal 5

Tim Penguji melaksanakan Uji Kompetensi. Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

a.menyusun materi Uji Kompetensi;
b.menentukan metode dan teknis pelaksanaan Uji Kompetensi;
c.melakukan Uji Kompetensi sesuai dengan metode, waktu dan tempat yang ditetapkan;
d.mengolah basil Uji Kompetensi;
e.melakukan penilaian atas basil Uji Kompetensi;
f.membuat berita acara dan menyampaikan rekomendasi basil Uji Kompetensi; dan
g.membuat dan menyampaikan laporan basil Uji Kompetensi kepada kepada Kepala BPSDMI atau pejabat yang berwenang. Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
a.menentukan metode dan teknis pelaksanaan Uji Kompetensi;
b.memberi rekomendasi kelulusan Uji Kompetensi; dan
c.memberikan catatan basil Uji Kompetensi. Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleb Kepala BPSDMI.

Pasal 6

Keanggotaan Tim Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 paling sedikit berasal dari:

a.unsur yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional;
b.unsur yang membidangi urusan organisasi dan sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Perindustrian; dan Or unsur Jabatan Fungsional.

(1)
(2)Susunan keanggotaan Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ay at (1) berjumlah gasal paling sedikit 5 (lima) orang yang terdiri atas: 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota; dan paling sedikit 3 (tiga) orang anggota. a. b. c.

Pasal 7

Untuk dapat ditetapkan sebagai anggota Tim Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 hams memenuhi persyaratan:

a.menduduki jabatan atau pangkat paling rendah setara dengan jabatan, pangkat PNS, atau Jabatan Fungsional yang akan diuji; dan/atau
b.memiliki keahlian dan kemampuan di bidang:
1. 1.pembinaan dan pengembangan Industri;
2. 2.pengembangan sumber daya manusia Industri; atau
3. 3.pendidikan dan pelatihan di bidang Industri.

Pasal 8

Pasal 9

Peserta Uji Kompetensi Jabatan Fungsional terdiri atas:

a.PNS dari jabatan lain yang mengajukan pengangkatanke dalam Jabatan Fungsional; dan b, Pejabat Fungsional yang akan naik jenjang jabatansatu tingkat lebih tinggi.

BAB IV

MATERI DAN METODE UJI KOMPETENSI

Pasal 10

Materi Uji Kompetensi disusun dengan mengacu pada standar Kompetensi Jabatan Fungsional meliputi:

a.Kompetensi Teknis;
b.Kompetensi Manajerial; dan
c.Kompetensi Sosial Kultural. Materi Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan jenjang Jabatan Fungsional. Materi Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala BPSDMI.

Pasal 11

(1)Uji Kompetensi dilaksanakan dengan menggunakan metode:
1. a.uji portofolio;
2. b.tes tertulis;
3. c.presentasi; dan
4. d.wawancara.
(2)Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara luring dan/atau daring.