(1)Untuk dapat memperoleh Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pelaku Usaha mengajukan permohonan penerbitan Pertimbangan Teknis kepada Direktur Jenderal secara elektronik melalui SIINas.
(2)Permohonan penerbitan Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
a.mengisi data berupa:
1.profil perusahaan, terdiri atas:
a) nama perusahaan; b) status perusahaan; c) alamat kantor pusat; d) nomor telepon/fax kantor pusat; e) e-mail perusahaan; f) lokasi proyek yang diajukan fasilitas; g) nomor telepon/fax lokasi proyek yang diajukan fasilitas; h) status investasi proyek yang diajukan fasilitas (Pembangunan atau Pengembangan); dan i) kontak penghubung;
2.bidang usaha berdasarkan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia 5 (lima) digit dan cakupan produk untuk perusahaan saat ini dan proyek yang diajukan fasilitas;
3.nomor kegiatan usaha;
4.nilai investasi selain tanah dan bangunan dan jumlah tenaga kerja untuk perusahaan saat ini dan proyek yang diajukan fasilitas;
5.rencana impor mesin, barang, dan/atau bahan memuat:
a) nama mesin, barang, dan/atau bahan; b) spesifikasi mesin, barang, dan/atau bahan; c) pos tarif/harmonized system mesin, barang, dan/atau bahan; d) jumlah mesin, barang, dan/atau bahan beserta satuannya; e) harga mesin, barang, dan/atau bahan yang akan diimpor (dalam USD); f) negara asal impor mesin, barang, dan/atau bahan; dan g) pelabuhan tujuan; dan
6.khusus untuk permohonan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor barang dan bahan untuk Pembangunan atau Pengembangan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, Pelaku Usaha harus mengisi realisasi penyerapan bahan baku lokal 3 (tiga) tahun terakhir dan/atau rencana penyerapan bahan baku lokal selama 3 (tiga) tahun; dan
b.mengunggah dokumen bagi:
1.Pelaku Usaha yang mengajukan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor mesin tidak termasuk suku cadang untuk Pembangunan atau Pengembangan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1)huruf a berupa:
a) NIB atas proyek yang diajukan fasilitas; b) nomor pokok wajib pajak; c) gambar mesin beserta penjelasan teknis terkait fungsi dan kapasitas mesin; d) analisis biaya dan manfaat atas impor mesin; e) surat pernyataan bermeterai yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan yang menyatakan bahwa mesin yang akan diimpor dalam kondisi baru; dan f) lembar data teknis (technical data sheet);
2.Pelaku Usaha yang mengajukan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor barang dan/atau bahan untuk Pembangunan atau Pengembangan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b berupa:
a) NIB atas proyek yang diajukan fasilitas; b) nomor pokok wajib pajak; c) gambar, penjelasan teknis, dan tujuan penggunaan barang dan/atau bahan serta melampirkan certificate of analysis (COA), lembar data keselamatan atau safety data sheet (SDS), atau dokumen pendukung lainnya berupa lembar data teknis (technical data sheet) atau lembar data produk (product data sheet); d) analisis biaya dan manfaat atas impor barang atau bahan; e) kapasitas mesin lama dan/atau kapasitas mesin baru; f) gambar alur proses produksi dan rencana produksi selama 3 (tiga) tahun atas proyek yang diajukan fasilitas; g) komposisi dan konversi penggunaan bahan baku; h) surat keterangan nilai penggunaan mesin produksi buatan dalam negeri, (jika ada); i) bukti pembelian mesin dengan melampirkan invois dan/atau foto mesin yang sudah terpasang; dan j) data perhitungan kapasitas produksi; dan
3.Pelaku Usaha yang mengajukan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1)huruf c berupa:
a) NIB atas proyek yang diajukan fasilitas; b) nomor pokok wajib pajak; c) gambar mesin, barang, dan/atau bahan beserta penjelasan teknis mengenai fungsi mesin, barang, dan/atau bahan; d) uraian kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan yang dilakukan dan manfaatnya dalam memajukan ilmu pengetahuan; dan e) dokumen perjanjian kerja sama apabila melakukan kerja sama dengan pihak lain.
(3)Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2 huruf h) diunggah dalam hal Pelaku Usaha memerlukan barang atau bahan untuk keperluan produksi atau tambahan produksi selama 4 (empat) tahun sesuai dengan kapasitas terpasang, dengan jangka waktu pengimporan selama 4 (empat) tahun terhitung sejak berlakunya keputusan pembebasan bea masuk.
(4)Dalam hal status investasi proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 huruf h) merupakan Pengembangan, permohonan harus dilengkapi dengan kronologi Pengembangannya.
(5)Format analisis biaya dan manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.