DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 30 Tahun 2022

Nomor: 30
Tahun: 2022
Ditetapkan: 24 Juni 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Kementerian Perindustrian

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk penegakan hukum dalam penyelenggaraan bidang perindustrian, perlu mengoptimalisasi penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang perindustrian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
b.bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi dan kepastian hukum penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang perindustrian dalam penyelenggaraan pengawasan, pengamatan, penelitian, atau pemeriksaan dan penyidikan tindak pidana bidang perindustrian diperlukan pedoman dalam penanganan tindak pidana bidang perindustrian;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bidang Perindustrian; MENTER! PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Mengingat Menimbang PERATURAN MENTER! PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2022 TENTANG PENYIDIK PEGA WAI NEGERI SIPIL BIDANG PERINDUSTRIAN MENTER! PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772);
6.Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254);
7.Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118);
8.Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Penyidikan bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 439);
9.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan dan Pengambilan Sumpah atau Janji, Mutasi, Negara Republik Indonesia yang diberi oleh Undang-Undang untuk melakukan Kepolisian wewenang Penyidikan.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu di bidang perindustrian yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan Penyidikan.
2.Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bidang Perindustrian yang selanjutnya disebut PPNS Bidang Perindustrian adalah pejabat pegawai negen sipil tertentu di instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perindustrian, yang diberi wewenang sebagai Penyidik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian beserta perubahannya.
3.Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut Penyidik Polri adalah pejabat MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL BIDANG PERINDUSTRIAN. Pemberhentian, dan Pengangkatan Kembali, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 87);
10.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 170); Menetapkan
4.Atasan PPNS Bidang Perindustrian adalah PPNS Bidang Perindustrian di Kementerian Perindustrian yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang.
5.Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
6.Tindak Pidana Bidang Perindustrian adalah setiap perbuatan pelanggaran terhadap standar nasional Indonesia, spesifikasi teknis, dan/ atau pedoman tata cara di bidang industri yang diberlakukan secara wajib sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perindustrian.
7.Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan di bidang standardisasi.
8.Spesifikasi Teknis yang selanjutnya disingkat ST adalah dokumen persyaratan teknis yang mengacu pada sebagian parameter SNI dan/ atau standar internasional.
9.Pedoman Tata Cara yang selanjutnya disingkat PTC adalah dokumen yang berisi tata cara atau prosedur untuk desain, manufaktur, instalasi, pemeliharaan, atau utilisasi dari peralatan, struktur, atau produk.
10.Laporan Kejadian, yang selanjutnya disebut LK adalah laporan tertulis yang dibuat oleh PPNS Bidang Perindustrian tentang adanya suatu peristiwa yang diduga sebagai Tindak Pidana Bidang Perindustrian, baik yang ditemukan sendiri maupun melalui pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang.
11.Pengawasan, Pengamatan, Penelitian, atau Pemeriksaan yang selanjutnya disebut Wasmatlitrik adalah serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai Tindak Pidana Pasal 2 Pengaturan PPNS Bidang Perindustrian bertujuan untuk:

a.terselenggaranya penegakan hukum oleh PPNS Bidang Perindustrian; dan standardisasi industri.
1. 16.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian. pemberlakuanataupen era panpelaksanaan Bidang Perindustrian melalui kegiatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan lingkup tugas dan wewenang dalam bidang perindustrian.
2. 12.Gelar Perkara adalah kegiatan penyampaian penjelasan tentang proses atau hasil kegiatan Wasmatlitrik dan/ a tau penyidikan oleh penyidik PPNS Bidang Perindustrian kepada peserta gelar dan dilanjutkan diskusi kelompok untuk mendapatkan tanggapan/ masukan / koreksi dalam rangka menghasilkan rekomendasi untuk menentukan tindak lanjut proses Wasmatlitrik dan Penyidikan.
3. 13.Tempat Kejadian Perkara yang selanjutnya disingkat TKP adalah tempat dimana suatu tindak pidana dilakukan/terjadi dan tempat-tempat lain, dimana tersangka dan/ atau korban dan/ a tau barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut dapat ditemukan.
4. 14.Berita Acara adalah catatan atau tulisan yang bersifat otentik, dibuat dalam format tertentu oleh PPNS Bidang Perindustrian atas kekuatan sumpah jabatan, yang memuat keterangan dari orang yang diperiksa atau keterangan yang berkaitan dengan setiap tindakan yang dilakukan oleh PPNS Bidang Perindustrian.
5. 15.Petugas Pengawas Standar Industri yang selanjutnya disingkat PPSI adalah pegawai negen sipil yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan terhadap

(7)Penunjukan Atasan PPNS Bidang Perindustrian se bagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b didelegasikan kepada koordinator PPNS Bi dang Perindustrian.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 3

( 1) PPNS Bidang Perindustrian terdiri atas:

a.PPNS Bidang Perindustrian pusat;
b.PPNS Bidang Perindustrian provinsi; dan
c.PPNS Bidang Perindustrian kabupaten/kota.

(2)PPNS Bidang Perindustrian pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berkedudukan di bawah Menteri dan bertanggungjawab kepada Menteri.
(3)PPNS Bidang Perindustrian provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berkedudukan di bawah gubernur dan bertanggung jawab kepada gubernur.
(4)PPNS Bidang Perindustrian kabupaten/kota sebagimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berkedudukan di bawah bupati/walikota dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota.
(5)Dalam pelaksanaan tugas PPNS Bidang Perindustrian, Menteri menunjuk:
1. a.koordinator PPNS Bidang Perindustrian; dan
2. b.PPNS selaku Atasan PPNS Bidang Perindustrian;
(6)Koordinator PPNS Bidang Perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a merupakan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Kementerian Perindustrian yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pengawasan Standardisasi lndustri.
1. b.memberikan kepastian mengenai kedudukan, tugas, dan wewenang PPNS Bidang Perindustrian dalam pelaksanaan Penyidikan.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, WEWENANG, HAK, DANKEWAJIBAN

Pasal 6

PPNS Bidang Perindustrian memiliki kewajiban untuk:

a.memberitahukan dimulainya Penyidikan;
b.melaporkan hasil Penyidikan;
c.memberitahukan penghentian Penyidikan; dan/ atau
d.menyerahkan berkas perkara, tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum melalui Penyidik Polri.

Pasal 5

(1)PPNS Bidang Perindustrian memiliki hak untuk:
1. a.mendapatkan hak sebagai pegawai negeri sipil;
2. b.mendapatkan penilaian kinerja tambahan sesuai perjanjian kerja; dan
3. c.mendapatkan perlindungan hukum.
(2)Hak PPNS Bidang Perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1)PPNS Bidang Perindustrian bertugas melakukan Wasmatlitrik dan Penyidikan Tindak Pidana Bidang Perindustrian.
(2)Dalam melaksanakan tugas Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), PPNS Bidang Perindustrian berkoordinasi dengan Penyidik Polri.
(8)PPNS Bidang Perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki wilayah kerja sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
(9)PPNS Bidang Perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dikoordinasikan oleh koordinator PPNS Bidang Perindustrian. L

Pasal 8

( 1) Untuk dapat diusulkan menjadi PPNS Bidang Perindustrian, calon PPNS Bidang Perindustrian harus memenuhi persyaratan:

a.merupakan pegawai negeri sipil yang bertugas di bidang perindustrian;
b.telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan PPNS Bidang Perindustrian; sebagai berikut:
a.untuk PPNS Bidang Perindustrian pusat, dilakukan berdasarkan surat usulan Menteri kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerin tahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
b.untuk PPNS Bidang Perindustrian provinsi dilakukan berdasarkan surat usulan sekretaris daerah provinsi melalui Menteri kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerin tahan di bidang hukum dan hak asasi manusia; dan
c.untuk PPNS Bidang Perindustrian kabupaten/kota, dilakukan berdasarkan surat usulan sekretaris daerah kabupaten/kota melalui Menteri kepada men teri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. dan pemberhentian sebagaimana ayat (1) dilakukan dengan ketentuan

Pasal 7

(1)PPNS Bidang Perindustrian diangkat dan diberhentikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Pengangkatan dimaksud pada

BAB III

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 10

( 1) Dalam hal PPNS Bidang Perindustrian provinsi dan/ a tau PPNS Bidang Perindustrian kabupaten/kota tidak lagi bekerja di bidang perindustrian, sekretaris daerah provinsi dan/ atau sekretaris daerah kabupaten/kota melaporkan kepada koordinator PPNS Bidang Perindustrian.

(2)Berdasarkan laporan sekretaris daerah provinsi dan/ atau sekretaris daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), koordinator PPNS Bidang Perindustrian mengusulkan pemberhentian sementara PPNS Bidang Perindustrian kepada menteri yang

Pasal 9

Pengusulan pengangkatan PPNS Bidang Perindustrian dan pemberhentian PPNS Bidang Perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) serta keikutsertaan pendidikan dan pelatihan PPNS Bidang Perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, dikoordinasikan oleh koordinator PPNS Bidang Perindustrian.

c.tidak pernah dan/ atau sedang menjalani sanksi pidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan/ atau sanksi disiplin pegawai negeri sipil tingkat berat; dan
d.persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)PPNS Bidang Perindustrian diberhentikan dari jabatannya karena:
1. a.diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil;
2. b.tidak lagi bertugas di bidang perindustrian; atau
3. c.atas permintaan sendiri secara tertulis.
(3)Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan PPNS Bidang Perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

(1)Wasmatlitrik dilaksanakan berdasarkan:
1. a.hasil pengawasan yang dilakukan oleh PPSI;
2. b.laporan atau pengaduan masyarakat yang diajukan secara tertulis a tau lisan; dan/ atau;
3. c.hasil temuan PPNS Bidang Perindustrian.
(2)Laporan atau pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat ditujukan kepada:
1. a.pimpinan Kementerian Perindustrian dan/atau pimpinan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian setempat;

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk penegakan hukum dalam penyelenggaraan bidang perindustrian, perlu mengoptimalisasi penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang perindustrian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
b.bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi dan kepastian hukum penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang perindustrian dalam penyelenggaraan pengawasan, pengamatan, penelitian, atau pemeriksaan dan penyidikan tindak pidana bidang perindustrian diperlukan pedoman dalam penanganan tindak pidana bidang perindustrian;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772);
6.Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254);
7.Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118);
8.Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Penyidikan bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 439);
9.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan dan Pengambilan Sumpah atau Janji, Mutasi, Negara Republik Indonesia yang diberi oleh Undang-Undang untuk melakukan Kepolisian wewenang Penyidikan.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu di bidang perindustrian yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan Penyidikan.
2.Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bidang Perindustrian yang selanjutnya disebut PPNS Bidang Perindustrian adalah pejabat pegawai negen sipil tertentu di instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perindustrian, yang diberi wewenang sebagai Penyidik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian beserta perubahannya.
3.Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut Penyidik Polri adalah pejabat MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL BIDANG PERINDUSTRIAN. Pemberhentian, dan Pengangkatan Kembali, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 87);
10.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 170); Menetapkan
4.Atasan PPNS Bidang Perindustrian adalah PPNS Bidang Perindustrian di Kementerian Perindustrian yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang.
5.Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
6.Tindak Pidana Bidang Perindustrian adalah setiap perbuatan pelanggaran terhadap standar nasional Indonesia, spesifikasi teknis, dan/ atau pedoman tata cara di bidang industri yang diberlakukan secara wajib sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perindustrian.
7.Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan di bidang standardisasi.
8.Spesifikasi Teknis yang selanjutnya disingkat ST adalah dokumen persyaratan teknis yang mengacu pada sebagian parameter SNI dan/ atau standar internasional.
9.Pedoman Tata Cara yang selanjutnya disingkat PTC adalah dokumen yang berisi tata cara atau prosedur untuk desain, manufaktur, instalasi, pemeliharaan, atau utilisasi dari peralatan, struktur, atau produk.
10.Laporan Kejadian, yang selanjutnya disebut LK adalah laporan tertulis yang dibuat oleh PPNS Bidang Perindustrian tentang adanya suatu peristiwa yang diduga sebagai Tindak Pidana Bidang Perindustrian, baik yang ditemukan sendiri maupun melalui pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang.
11.Pengawasan, Pengamatan, Penelitian, atau Pemeriksaan yang selanjutnya disebut Wasmatlitrik adalah serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai Tindak Pidana Pasal 2 Pengaturan PPNS Bidang Perindustrian bertujuan untuk:

a.terselenggaranya penegakan hukum oleh PPNS Bidang Perindustrian; dan standardisasi industri.
1. 16.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian. pemberlakuanataupen era panpelaksanaan Bidang Perindustrian melalui kegiatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan lingkup tugas dan wewenang dalam bidang perindustrian.
2. 12.Gelar Perkara adalah kegiatan penyampaian penjelasan tentang proses atau hasil kegiatan Wasmatlitrik dan/ a tau penyidikan oleh penyidik PPNS Bidang Perindustrian kepada peserta gelar dan dilanjutkan diskusi kelompok untuk mendapatkan tanggapan/ masukan / koreksi dalam rangka menghasilkan rekomendasi untuk menentukan tindak lanjut proses Wasmatlitrik dan Penyidikan.
3. 13.Tempat Kejadian Perkara yang selanjutnya disingkat TKP adalah tempat dimana suatu tindak pidana dilakukan/terjadi dan tempat-tempat lain, dimana tersangka dan/ atau korban dan/ a tau barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut dapat ditemukan.
4. 14.Berita Acara adalah catatan atau tulisan yang bersifat otentik, dibuat dalam format tertentu oleh PPNS Bidang Perindustrian atas kekuatan sumpah jabatan, yang memuat keterangan dari orang yang diperiksa atau keterangan yang berkaitan dengan setiap tindakan yang dilakukan oleh PPNS Bidang Perindustrian.
5. 15.Petugas Pengawas Standar Industri yang selanjutnya disingkat PPSI adalah pegawai negen sipil yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan terhadap

(7)Penunjukan Atasan PPNS Bidang Perindustrian se bagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b didelegasikan kepada koordinator PPNS Bi dang Perindustrian.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 3

( 1) PPNS Bidang Perindustrian terdiri atas:

a.PPNS Bidang Perindustrian pusat;
b.PPNS Bidang Perindustrian provinsi; dan
c.PPNS Bidang Perindustrian kabupaten/kota.

(2)PPNS Bidang Perindustrian pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berkedudukan di bawah Menteri dan bertanggungjawab kepada Menteri.
(3)PPNS Bidang Perindustrian provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berkedudukan di bawah gubernur dan bertanggung jawab kepada gubernur.
(4)PPNS Bidang Perindustrian kabupaten/kota sebagimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berkedudukan di bawah bupati/walikota dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota.
(5)Dalam pelaksanaan tugas PPNS Bidang Perindustrian, Menteri menunjuk:
1. a.koordinator PPNS Bidang Perindustrian; dan
2. b.PPNS selaku Atasan PPNS Bidang Perindustrian;
(6)Koordinator PPNS Bidang Perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a merupakan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Kementerian Perindustrian yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pengawasan Standardisasi lndustri.
1. b.memberikan kepastian mengenai kedudukan, tugas, dan wewenang PPNS Bidang Perindustrian dalam pelaksanaan Penyidikan.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, WEWENANG, HAK, DANKEWAJIBAN

Pasal 6

PPNS Bidang Perindustrian memiliki kewajiban untuk:

a.memberitahukan dimulainya Penyidikan;
b.melaporkan hasil Penyidikan;
c.memberitahukan penghentian Penyidikan; dan/ atau
d.menyerahkan berkas perkara, tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum melalui Penyidik Polri.

Pasal 5

(1)PPNS Bidang Perindustrian memiliki hak untuk:
1. a.mendapatkan hak sebagai pegawai negeri sipil;
2. b.mendapatkan penilaian kinerja tambahan sesuai perjanjian kerja; dan
3. c.mendapatkan perlindungan hukum.
(2)Hak PPNS Bidang Perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1)PPNS Bidang Perindustrian bertugas melakukan Wasmatlitrik dan Penyidikan Tindak Pidana Bidang Perindustrian.
(2)Dalam melaksanakan tugas Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), PPNS Bidang Perindustrian berkoordinasi dengan Penyidik Polri.
(8)PPNS Bidang Perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki wilayah kerja sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
(9)PPNS Bidang Perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dikoordinasikan oleh koordinator PPNS Bidang Perindustrian. L

Pasal 8

( 1) Untuk dapat diusulkan menjadi PPNS Bidang Perindustrian, calon PPNS Bidang Perindustrian harus memenuhi persyaratan:

a.merupakan pegawai negeri sipil yang bertugas di bidang perindustrian;
b.telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan PPNS Bidang Perindustrian; sebagai berikut:
a.untuk PPNS Bidang Perindustrian pusat, dilakukan berdasarkan surat usulan Menteri kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerin tahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
b.untuk PPNS Bidang Perindustrian provinsi dilakukan berdasarkan surat usulan sekretaris daerah provinsi melalui Menteri kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerin tahan di bidang hukum dan hak asasi manusia; dan
c.untuk PPNS Bidang Perindustrian kabupaten/kota, dilakukan berdasarkan surat usulan sekretaris daerah kabupaten/kota melalui Menteri kepada men teri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. dan pemberhentian sebagaimana ayat (1) dilakukan dengan ketentuan

Pasal 7

(1)PPNS Bidang Perindustrian diangkat dan diberhentikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Pengangkatan dimaksud pada

BAB III

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 10

(2)Berdasarkan laporan sekretaris daerah provinsi dan/ atau sekretaris daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), koordinator PPNS Bidang Perindustrian mengusulkan pemberhentian sementara PPNS Bidang Perindustrian kepada menteri yang

Pasal 9

c.tidak pernah dan/ atau sedang menjalani sanksi pidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan/ atau sanksi disiplin pegawai negeri sipil tingkat berat; dan
d.persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)PPNS Bidang Perindustrian diberhentikan dari jabatannya karena:
1. a.diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil;
2. b.tidak lagi bertugas di bidang perindustrian; atau
3. c.atas permintaan sendiri secara tertulis.
(3)Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan PPNS Bidang Perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

(1)Wasmatlitrik dilaksanakan berdasarkan:
1. a.hasil pengawasan yang dilakukan oleh PPSI;
2. b.laporan atau pengaduan masyarakat yang diajukan secara tertulis a tau lisan; dan/ atau;
3. c.hasil temuan PPNS Bidang Perindustrian.
(2)Laporan atau pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat ditujukan kepada:
1. a.pimpinan Kementerian Perindustrian dan/atau pimpinan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian setempat;

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 30 Tahun 2022

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 3

KEDUDUKAN, TUGAS, WEWENANG, HAK, DANKEWAJIBAN

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 8

Pasal 7

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 12

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 3

KEDUDUKAN, TUGAS, WEWENANG, HAK, DANKEWAJIBAN

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 8

Pasal 7

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 12

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 2014