DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 31 Tahun 2021

Nomor: 31
Tahun: 2021
Ditetapkan: 23 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Menteri ini mengatur tentang ketentuan umum, SIH Industri Oleokimia, sertifikasi industri hijau, kaji ulang SIH

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Standar Industri Hijau untuk Industri Oleokimia Dasar Bersumber dari Minyak Nabati; 2021, No.1432 Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);
7.Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254);
8.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 51/M-IND/ PER/6/2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Industri Hijau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 854);
9.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 39 Tahun 2018 tentang Tata Cara Sertifikasi Industri Hijau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1775);
10.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 170); 2021, No.1432 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG STANDAR INDUSTRI HIJAU UNTUK INDUSTRI OLEOKIMIA DASAR BERSUMBER DARI MINYAK NABATI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Industri Hijau adalah industri yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberi manfaat bagi masyarakat.
2.Standar Industri Hijau yang selanjutnya disingkat SIH adalah standar untuk mewujudkan Industri Hijau yang ditetapkan oleh Menteri.
3.Fatty Acid (Asam Lemak) adalah suatu senyawa golongan asam karboksilat yang mempunyai rantai alifiatik panjang baik jenuh maupun tak jenuh dan mempunyai rantai dengan jumlah atom karbon genap dari 6 hingga 22.
4.Methyl Ester adalah ester asam lemak yang dibuat melalui proses esterifikasi dari asam lemak dengan metanol atau transesterifikasi minyak nabati seperti CPO, CPKO dengan methanol.
5.Fatty Alcohol (Alkohol Lemak) adalah suatu senyawa golongan alkohol yang mempunyai rantai alifatik panjang baik jenuh maupun tak jenuh dan mempunyai rantai dengan jumlah atom karbon genap dari 6 hingga 22.
6.Gliserin (Glycerin) adalah senyawa Trihidroksi alkohol yang bersifat hidrofilik dan higroskopik dan merupakan komponen yang menyusun berbagai macam gliserida.
7.Industri Oleokimia Dasar Bersumber dari Minyak Nabati adalah industri yang mencakup usaha industri kimia dasar organik yang menghasilkan bahan kimia dari hasil pertanian termasuk kayu dan getah (gum), seperti asam 2021, No.1432 alufamat, asam asetat, asam citrat, asam benzoat, Fatty Acid, fatty alkohol, furfucal, sorbitol, dan bahan kimia organik lainnya dari hasil pertanian, termasuk pembuatan biofuel, arang kayu, arang batok kelapa, dan lainnya sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Nomor 20115.
8.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

Pasal 2

(1)SIH untuk Industri Oleokimia Dasar Bersumber dari Minyak Nabati terdiri atas:
1. a.persyaratan teknis; dan
2. b.persyaratan manajemen.
(2)Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.bahan baku;
2. b.bahan penolong;
3. c.energi;
4. d.air;
5. e.proses produksi;
6. f.produk;
7. g.kemasan
8. h.limbah; dan
9. i.emisi gas rumah kaca.
(3)Persyaratan manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.kebijakan dan organisasi;
2. b.perencanaan strategis;
3. c.pelaksanaan dan pemantauan;
4. d.tinjauan manajemen;
5. e.tanggung jawab sosial perusahaan; dan
6. f.ketenagakerjaan. 2021, No.1432

Pasal 3

(1)Perusahaan industri yang telah memenuhi SIH untuk Industri Oleokimia Dasar Bersumber dari Minyak Nabati dapat mengajukan sertifikasi Industri Hijau.
(2)Tata cara sertifikasi Industri Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan.

Pasal 4

SIH Untuk Industri Oleokimia Dasar Bersumber dari Minyak Nabati sebagaimana dimaksud Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Dalam hal diperlukan, Menteri dapat melakukan kaji ulang terhadap SIH untuk Industri Oleokimia Dasar Bersumber dari Minyak Nabati.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 2021, No.1432 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Desember 2021 MENTERI PERINDUSTRIAN ttd. AGUS GUMIWANG KARTASASMITA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Desember 2021 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. BENNY RIYANTO 2021, No.1432 2021, No.1432 2021, No.1432 2021, No.1432 2021, No.1432 2021, No.1432 2021, No.1432 2021, No.1432 2021, No.1432 2021, No.1432 2021, No.1432 2021, No.1432 2021, No.1432 2021, No.1432 2021, No.1432 2021, No.1432 2021, No.1432 2021, No.1432 2021, No.1432 2021, No.1432 2021, No.1432 2021, No.1432 2021, No.1432 2021, No.1432 2021, No.1432 2021, No.1432 2021, No.1432 2021, No.1432 2021, No.1432 2021, No.1432 2021, No.1432 2021, No.1432 2021, No.1432 2021, No.1432 2021, No.1432 2021, No.1432 2021, No.1432 2021, No.1432 2021, No.1432 2021, No.1432 2021, No.1432 2021, No.1432 2021, No.1432 2021, No.1432 2021, No.1432 2021, No.1432 2021, No.1432 2021, No.1432 2021, No.1432 2021, No.1432 2021, No.1432 2021, No.1432 2021, No.1432

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…