DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 38 Tahun 2024

Nomor: 38
Tahun: 2024
Ditetapkan: 5 September 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, penerbitan tanda pendaftaran produk, realisasi produksi dan impor, pengawasan, sanksi, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk pengembangan industri dan menjamin mutu produk telepon seluler dan komputer tablet serta perlindungan terhadap konsumen atas penggunaan produk dimaksud, perlu mengatur kembali ketentuan pendaftaran produk telepon seluler dan komputer tablet;
b.bahwa Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 108/M- IND/PER/11/2012 tentang Pendaftaran Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam (Handheld), dan Komputer Tablet sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Tanda Pendaftaran Produk Telepon Seluler dan Komputer Tablet; MENTERI PERINDUSTRIANREPUBLIK INDONESIA, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA Mengingat Menimbang PERATURANMENTERI PERINDUSTRIANREPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN2024 TENTANG TANDAPENDAFTARANPRODUK TELEPON SELULER DAN KOMPUTERTABLET MENTERI PERINDUSTRIANREPUBLIK INDONESIAMENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2024 TENTANG TANDA PENDAFTARAN PRODUK TELEPON SELULER DAN KOMPUTER TABLET DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk pengembangan industri dan menjamin mutu produk telepon seluler dan komputer tablet serta perlindungan terhadap konsumen atas penggunaan produk dimaksud, perlu mengatur kembali ketentuan pendaftaran produk telepon seluler dan komputer tablet; bahwa Peraturein Menteri Perindustrian Nomor 108/M IND/PER/11/2012 tentang Pendaftaran Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam (Handheld), dan Komputer Tablet sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Tanda Pendaftaran Produk Telepon Seluler dan Komputer Tablet; b. c. Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254); 2. 3. 4.

5.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang Tersambung ke Jaringan Bergerak Seluler melalui Identifikasi International Mobile Equipment Identity (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 376);
6.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 384);
7.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 981) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 265); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG TANDA PENDAFTARAN PRODUK TELEPON SELULER DAN KOMPUTER TABLET.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Telepon Seluler adalah alat perlengkapan yang digunakan dalam berkomunikasi jarak jauh dengan menggunakan jaringan seluler dan jaringan nirkabel lainnya, yang terdiri atas smartphone dengan pos tarif/harmonized system 8517.13.00 dan telepon lainnya untuk jaringan seluler atau untuk jaringan tanpa kabel lainnya, tidak termasuk telepon satelit dengan pos tarif/harmonized system ex. 8517.14.00.
2.Komputer Tablet adalah suatu mesin pengolah data otomatis portabel yang menggunakan layar sentuh sebagai monitor dan peranti masukan dengan menggunakan stilus, pena digital, atau ujung jari, selain menggunakan papan ketik atau tetikus, dapat berfungsi baik sebagai alat komunikasi maupun tidak dengan pos tarif/harmonized system ex. 8471.30.90.
3.Tipe Produk adalah model dan jenis Telepon Seluler dan Komputer Tablet yang mempunyai spesifikasi tertentu.
4.Tanda Pendaftaran Produk Produksi yang selanjutnya disebut TPP Produksi adalah surat tanda pendaftaran untuk setiap Telepon Seluler dan Komputer Tablet yang akan diproduksi di dalam negeri.
5.Tanda Pendaftaran Produk Impor yang selanjutnya disebut TPP Impor adalah surat tanda pendaftaran untuk setiap Telepon Seluler dan Komputer Tablet yang akan diimpor.
6.Tanda Pendaftaran Produk Barang Contoh yang selanjutnya disebut TPP Barang Contoh adalah surat tanda pendaftaran untuk setiap Telepon Seluler dan Komputer Tablet yang akan digunakan untuk keperluan pra produksi dan pengembangan.
7.Sistem Informasi Industri Nasional yang selanjutnya disebut SIINas adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, dan pelayanan, serta penyebarluasan data dan/atau informasi industri.
8.International Mobile Equipment Identity yang selanjutnya disingkat IMEI adalah identitas produk Telepon Seluler dan Komputer Tablet yang memiliki teknologi jaringan seluler yang terdiri dari 15 (lima belas) digit karakter kombinasi angka yang bersifat unik.
9.Type Allocation Code yang selanjutnya disingkat TAC adalah bagian 8 (delapan) digit awal dari 15 (lima belas) digit kode IMEI yang digunakan untuk mengidentifikasi tipe Telepon Seluler dan Komputer Tablet yang bersifat unik.
10.Sampel Referensi Produksi yang selanjutnya disebut Golden Sample adalah sampel referensi dari prinsipal sebagai produk yang telah dikalibrasi sedemikian rupa untuk menjadi referensi produksi di dalam negeri.
11.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
12.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
13.Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya yang mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang untuk membina dan mengembangkan industri Telepon Seluler dan Komputer Tablet di lingkungan Kementerian.
14.Direktur adalah pejabat pimpinan tinggi pratama yang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang untuk membina dan mengembangkan industri Telepon Seluler dan Komputer Tablet di lingkungan Kementerian.

Pasal 2

(1)Setiap Telepon Seluler dan Komputer Tablet hasil produksi dalam negeri dan/atau impor yang dipasarkan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib didaftarkan di Kementerian.
(2)Pendaftaran Telepon Seluler dan Komputer Tablet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan tanda pendaftaran produk yang terdiri atas:
1. a.TPP Produksi;
2. b.TPP Impor; dan
3. c.TPP Barang Contoh.
(3)Setiap pelaku usaha dilarang memperjualbelikan dan/atau memindahtangankan Telepon Seluler dan Komputer Tablet yang terdaftar menggunakan TPP Barang Contoh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.

BAB II

PENERBITAN TANDA PENDAFTARAN PRODUK

Pasal 3

(1)Penerbitan TPP Produksi, TPP Impor, dan TPP Barang Contoh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilaksanakan oleh Menteri.
(2)Menteri mendelegasikan pelaksanaan penerbitan TPP Produksi, TPP Impor, dan TPP Barang Contoh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal.

Pasal 4

(1)Permohonan penerbitan TPP Produksi dan/atau TPP Impor, dilakukan terhadap Telepon Seluler dan Komputer Tablet yang memenuhi kriteria:
1. a.dalam keadaan baru; dan
2. b.memiliki sertifikat alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
(2)Permohonan penerbitan TPP Barang Contoh dilakukan terhadap Telepon Seluler dan Komputer Tablet yang memenuhi kriteria dalam keadaan baru.

Pasal 5

(1)Permohonan penerbitan TPP Produksi, TPP Impor, dan/atau TPP Barang Contoh dilakukan oleh perusahaan pemilik merek atau pemegang lisensi merek Telepon Seluler dan Komputer Tablet di Indonesia.
(2)Untuk TPP Impor dan/atau TPP Barang Contoh, selain perusahaan pemilik merek atau pemegang lisensi merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan penerbitan dapat dilakukan oleh penanggung jawab yang ditunjuk oleh pemilik merek.

Pasal 6

(1)Permohonan penerbitan TPP Produksi, TPP Impor, dan/atau TPP Barang Contoh disampaikan secara elektronik kepada Direktur Jenderal melalui SIINas.
(2)Permohonan penerbitan TPP Produksi dan/atau TPP Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
1. a.melakukan pengisian:
  1. 1.merek;
  2. 2.Tipe Produk;
  3. 3.spesifikasi teknis;
  4. 4.TAC untuk Telepon Seluler dan Komputer Tablet yang didaftarkan bagi yang memiliki IMEI; dan
  5. 5.jumlah unit yang akan diproduksi atau diimpor; dan
2. b.mengunggah dokumen:
  1. 1.untuk TPP Produksi: a) surat permohonan yang dicetak melalui SIINas; b) perizinan berusaha di bidang industri atau perdagangan; c) sertifikat merek atau tanda daftar merek dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia; d) perjanjian lisensi penggunaan merek dalam hal perusahaan industri memproduksi Telepon Seluler dan Komputer Tablet yang menggunakan merek milik pihak lain; e) perjanjian kerja sama teknis dengan pihak ketiga yang memproduksi Telepon Seluler dan Komputer Tablet dalam hal perangkat yang didaftarkan diproduksi oleh pihak ketiga; f) sertifikat alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan g) bukti kepemilikan TAC yang diterbitkan oleh lembaga internasional penerbit IMEI; dan
  2. 2.untuk TPP Impor: a) surat permohonan yang dicetak melalui SIINas; b) perizinan berusaha di bidang industri atau perdagangan; c) nomor induk berusaha yang berlaku sebagai angka pengenal importir produsen atau angka pengenal importir umum; d) importir terdaftar Telepon Seluler, komputer genggam (handheld), dan Komputer Tablet yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan; e) sertifikat alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; f) dokumen rencana impor; g) bukti kepemilikan TAC yang diterbitkan oleh lembaga internasional penerbit IMEI; dan h) bukti penunjukan dari prinsipal pemegang merek pabrik atau distributor di luar negeri.
(3)Permohonan penerbitan TPP Barang Contoh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
1. a.melakukan pengisian:
  1. 1.merek;
  2. 2.Tipe Produk;
  3. 3.spesifikasi teknis;
  4. 4.IMEI untuk Telepon Seluler dan Komputer Tablet yang didaftarkan bagi yang memiliki IMEI; dan
  5. 5.jumlah unit yang akan diimpor; dan
2. b.mengunggah dokumen:
  1. 1.surat permohonan yang dicetak melalui SIINas;
  2. 2.perizinan berusaha di bidang industri atau perdagangan;
  3. 3.nomor induk berusaha yang berlaku sebagai angka pengenal importir produsen atau angka pengenal importir umum;
  4. 4.perjanjian lisensi penggunaan merek dalam hal perusahaan industri memproduksi perangkat telekomunikasi yang menggunakan merek milik pihak lain;
  5. 5.dokumentasi yang menunjukkan perangkat beserta IMEI dan/atau media access control address;
  6. 6.surat pernyataan yang dicetak melalui SIINas menyatakan bahwa Telepon Seluler dan Komputer Tablet tidak akan diperjualbelikan dan/atau dipindahtangankan;
  7. 7.surat pernyataan yang menyatakan tujuan penggunaan Telepon Seluler dan Komputer Tablet yang didaftarkan; dan
  8. 8.surat pernyataan yang menjamin Telepon Seluler dan Komputer Tablet diimpor dalam keadaan baru.

Pasal 7

(1)Permohonan penerbitan TPP Barang Contoh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan terbatas untuk keperluan:
1. a.pengujian dalam rangka sertifikasi alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika;
2. b.pengembangan produk;
3. c.pengujian lapangan; dan/atau
4. d.Golden Sample.
(2)Permohonan penerbitan TPP Barang Contoh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali untuk masing-masing Tipe Produk.

Pasal 8

(1)Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Direktur Jenderal menugaskan Direktur untuk memeriksa permohonan.
(2)Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, permohonan pendaftaran Telepon Seluler dan Komputer Tablet dikembalikan kepada perusahaan yang menyampaikan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk dilakukan perbaikan.
(3)Dalam hal perusahaan yang menyampaikan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memperbaiki permohonan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan ditolak secara otomatis.

Pasal 9

Direktur dapat bekerja sama dan/atau berkoordinasi dengan kementerian, lembaga, atau pihak terkait untuk memastikan kesesuaian dan keabsahan data dan informasi atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 10

(1)Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan dinyatakan lengkap dan sesuai, Direktur Jenderal menerbitkan:
1. a.TPP Produksi, TPP Impor, dan/atau TPP Barang Contoh; atau
2. b.penolakan penerbitan TPP Produksi, TPP Impor, dan/atau TPP Barang Contoh.
(2)Penerbitan TPP Produksi, TPP Impor, dan/atau TPP Barang Contoh atau penolakan penerbitan TPP Produksi, TPP Impor, dan/atau TPP Barang Contoh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur Jenderal dengan mempertimbangkan paling sedikit:
1. a.kapasitas dan kemampuan industri dalam negeri;
2. b.realisasi TPP Produksi, TPP Impor, dan/atau TPP Barang Contoh dari perusahaan pemohon; dan
3. c.arah pengembangan industri Telepon Seluler dan Komputer Tablet.
(3)Penerbitan TPP Produksi, TPP Impor, dan/atau TPP Barang Contoh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara elektronik melalui SIINas dengan menggunakan tanda tangan elektronik.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…