DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 38 Tahun 2025

Nomor: 38
Tahun: 2025
Ditetapkan: 3 November 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 50

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, sertifikasi ISPO, pembinaan dan pengawasan, sanksi administratif, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia Terhadap Industri Hilir Kelapa Sawit; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Presiden Nomor 167 Tahun 2024 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 363);
5.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2025 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 28);
6.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 34); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG SERTIFIKASI KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN INDONESIA TERHADAP INDUSTRI HILIR KELAPA SAWIT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil) yang selanjutnya disingkat ISPO adalah sistem usaha perkebunan kelapa sawit, industri hilir kelapa sawit, dan usaha bioenergi kelapa sawit yang layak secara sosial, ekonomi, dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.Sertifikasi ISPO adalah rangkaian kegiatan penilaian kesesuaian terhadap Usaha Perkebunan Kelapa Sawit, Industri Hilir Kelapa Sawit, dan/ atau Usaha Bioenergi Kelapa Sawit yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis bahwa produk dan/atau produk turunan kelapa sawit, tata kelola Perkebunan Kelapa Sawit, dan/atau rantai pasok dalam Industri Hilir Kelapa Sawit dan Usaha Bioenergi Kelapa Sawit telah memenuhi prinsip dan kriteria ISPO.
3.Industri Hilir Kelapa Sawit adalah industri yang menghasilkan produk turunan kelapa sawit.
4.Perusahaan Industri Hilir Kelapa Sawit adalah orang perseorangan atau badan usaha berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memproduksi produk turunan kelapa sawit.
5.Penilikan adalah pengulangan sistematik penilaian kesesuaian sebagai dasar untuk memelihara validitas pernyataan kesesuaian.
6.Lembaga Sertifikasi ISPO yang selanjutnya disebut LS ISPO adalah lembaga penilaian kesesuaian independen yang melakukan Sertifikasi ISPO dan menerbitkan sertifikat ISPO.
7.Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
8.Sistem Informasi Industri Nasional yang selanjutnya disebut SIINas adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan, serta penyebarluasan data dan/atau informasi industri.
9.Komite Akreditasi Nasional yang selanjutnya disingkat KAN adalah lembaga nonstruktural yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang akreditasi lembaga penilaian kesesuaian.
10.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perindustrian.
11.Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya yang mempunyai tugas melakukan pembinaan terhadap Industri Hilir Kelapa Sawit.

BAB II

SERTIFIKASI ISPO

Pasal 2

(1)Perusahaan Industri Hilir Kelapa Sawit wajib melakukan Sertifikasi ISPO.
(2)Perusahaan Industri Hilir Kelapa Sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki perizinan berusaha berbasis risiko di sektor perindustrian sesuai dengan KBLI Industri Hilir Kelapa Sawit.
(3)Daftar KBLI Perusahaan Industri Hilir Kelapa Sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

(1)Sertifikasi ISPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan dengan menerapkan prinsip:
1. a.kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan;
2. b.ketertelusuran; dan
3. c.peningkatan usaha secara berkelanjutan.
(2)Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan dalam kriteria ISPO.

Pasal 4

(1)Kriteria ISPO untuk kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a berupa aspek legalitas Perusahaan Industri Hilir Kelapa Sawit yang terdiri atas:
1. a.akta pendirian perusahaan atau perubahannya; dan
2. b.perizinan berusaha berbasis risiko di sektor perindustrian sesuai dengan KBLI Industri Hilir Kelapa Sawit.
(2)Kriteria ISPO untuk ketertelusuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b berupa penelusuran terhadap:
1. a.Sertifikat ISPO untuk kegiatan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit atau sertifikat ISPO dari pemasok bahan baku yang merupakan Perusahaan Industri Hilir Kelapa Sawit;
2. b.pemenuhan model ketertelusuran rantai pasok;
3. c.asal usul bahan baku;
4. d.komposisi bahan baku dan/atau bahan penolong yang digunakan untuk produk yang dihasilkan;
5. e.pemrosesan bahan baku menjadi produk hilir; dan
6. f.informasi sarana pengangkutan bahan baku dan produk.
(3)Kriteria ISPO untuk peningkatan usaha secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(1)huruf c meliputi:
1. a.aspek produk industri;
2. b.aspek lingkungan; dan
3. c.aspek efisiensi dan peningkatan kinerja.

Pasal 5

Ketentuan mengenai prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan kriteria ISPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

(1)Sertifikasi ISPO dilakukan oleh LS ISPO dengan ruang lingkup Industri Hilir Kelapa Sawit.
(2)LS ISPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terakreditasi oleh KAN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian.
(3)LS ISPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
1. a.melaksanakan penilaian kesesuaian terhadap pemenuhan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan kriteria ISPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
2. b.menerbitkan, membekukan sementara, atau mencabut sertifikat ISPO;
3. c.melaksanakan Penilikan; dan
4. d.menindaklanjuti keluhan dan banding.

Pasal 7

(1)Untuk melakukan Sertifikasi ISPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), LS ISPO harus memiliki:
1. a.akun SIINas; dan
2. b.laboratorium uji yang terakreditasi.
(2)LS ISPO mengajukan permohonan kepemilikan akun SIINas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a secara elektronik melalui laman SIINas.
(3)Dalam hal LS ISPO belum memiliki laboratorium uji yang terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, LS ISPO dapat bekerja sama dengan laboratorium uji yang terakreditasi paling lama 12 (dua belas) bulan sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.
(4)Dalam mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), LS ISPO mengunggah dokumen:
1. a.perizinan berusaha dengan KBLI 71201 atau penetapan tugas dan fungsi kelembagaan bagi LS ISPO yang dimiliki oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.nomor pokok wajib pajak;
3. c.sertifikat akreditasi sebagai LS ISPO dengan ruang lingkup Industri Hilir Kelapa Sawit dari KAN;
4. d.bukti kepemilikan laboratorium uji oleh LS ISPO dan sertifikat akreditasi laboratorium uji dari KAN;
5. e.perjanjian kerja sama dengan laboratorium uji yang terakreditasi dari KAN, jika LS ISPO melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3); dan
6. f.surat pernyataan bermeterai yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan atau LS ISPO yang menyatakan tidak akan melakukan kegiatan usaha jasa pelatihan, pendampingan, dan/atau konsultasi Sertifikasi ISPO pada ruang lingkup Industri Hilir Kelapa Sawit.
(5)Ketentuan mengenai kepemilikan akun SIINas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 8

(1)Perusahaan Industri Hilir Kelapa Sawit mengajukan permohonan Sertifikasi ISPO secara elektronik melalui sistem informasi ISPO.
(2)Pada laman sistem informasi ISPO, Perusahaan Industri Hilir Kelapa Sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
1. a.menginput data dengan mengisi formulir isian;
2. b.memilih LS ISPO yang akan melakukan penilaian kesesuaian;
3. c.mengunggah sertifikat ISPO untuk kegiatan usaha Perkebunan kelapa sawit atau sertifikat ISPO dari pemasok bahan baku; dan
4. d.mengunggah dokumen:
  1. 1.salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya;
  2. 2.perizinan berusaha dengan lingkup kegiatan usaha Industri Hilir Kelapa Sawit berdasarkan KBLI yang sesuai;
  3. 3.diagram alir proses produksi;
  4. 4.daftar fasilitas produksi;
  5. 5.daftar auditor internal ISPO;
  6. 6.struktur organisasi;
  7. 7.deskripsi proses bisnis perusahaan; dan
  8. 8.sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001 atau pernyataan diri penerapan ISO 9001 dan/atau sertifikat sistem manajemen keamanan pangan ISO 22000 atau pernyataan diri penerapan ISO 22000.
(3)Selain dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, Perusahaan Industri Hilir Kelapa Sawit yang melakukan kegiatan produksi produk turunan kelapa sawit dan memiliki merek, harus mengunggah sertifikat merek yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
(4)Dalam hal Perusahaan Industri Hilir Kelapa Sawit mengajukan permohonan penerbitan sertifikat ISPO dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun setelah tanggal pendaftaran merek di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan sertifikat merek belum diterbitkan, Perusahaan Industri Hilir Kelapa Sawit dapat mengunggah bukti pendaftaran merek sebagai pengganti sertifikat merek sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5)Perusahaan Industri Hilir Kelapa Sawit yang mengunggah bukti pendaftaran merek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memiliki sertifikat merek pada saat pelaksanaan Penilikan kedua.

Pasal 9

(1)Permohonan Sertifikasi ISPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) hanya berlaku untuk 1 (satu) lokasi produksi.
(2)Dalam hal Perusahaan Industri Hilir Kelapa Sawit memiliki lebih dari 1 (satu) lokasi produksi, Perusahaan Industri Hilir Kelapa Sawit harus mengajukan permohonan Sertifikasi ISPO untuk setiap lokasi produksi.

Pasal 10

(1)Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, LS ISPO melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran isian formulir dan kelengkapan dokumen.
(2)Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.
(3)Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), LS ISPO menyatakan permohonan:
1. a.lengkap dan sesuai; atau
2. b.tidak lengkap dan/atau tidak sesuai.

Pasal 11

(1)Berdasarkan pernyataan permohonan telah lengkap dan sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a, LS ISPO membuat perjanjian Sertifikasi ISPO dengan pemohon.
(2)Dalam hal perjanjian Sertifikasi ISPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati, LS ISPO mengunggah perjanjian Sertifikasi ISPO pada laman sistem informasi ISPO.
(3)Dalam hal perjanjian Sertifikasi ISPO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak disepakati, permohonan Sertifikasi ISPO ditolak.

Isi peraturan

Teks50PDFHirarki

Memuat teks peraturan…