DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 39 Tahun 2024

Nomor: 39
Tahun: 2024
Ditetapkan: 6 September 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, penerbitan rekomendasi dan rekomendasi perubahan, pelaporan dan pengawasan, sanksi, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk mendukung pertumbuhan industri dan penyediaan bahan baku bagi industri yang menggunakan limbah non bahan berbahaya dan beracun sebagai bahan baku industri serta mempertimbangkan aspek kesehatan, keselamatan, dan keamanan lingkungan, perlu mengatur tata cara pemberian rekomendasi atas imp or komoditas dimaksud;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Tata Cara Penerbitan Rekomendasi Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun sebagai Bahan Baku Industri; MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHANYANG MAHAESA Mengingat Menimbang PERATURANMENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2024 TENTANG TATACARAPENERBITAN REKOMENDASI IMPOR LIMBAHNON BAHAN BERBAHAYADAN BERACUN SEBAGAI BAHAN BAKU INDUSTRI MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PENERBITAN REKOMENDASI IMPOR LIMBAH NON BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN SEBAGAI BAHAN BAKU INDUSTRI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pertumbuhan industri dan penyediaan bahan baku bagi industri yang menggunakan limbah non bahan berbahaya dan beracun sebagai bahan baku industri serta mempertimbangkan aspek kesehatan, keselamatan, dan keamanan lingkungan, perlu mengatur tata cara pemberian rekomendasi atas impor komoditas dimaksud; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Tata Cara Penerbitan Rekomendasi Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun sebagai Bahan Baku Industri; b. Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaram Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Keija Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara 2. 3. tentang Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6891);

5.Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254);
6.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45 Tahun 2020 tentang Jenis Industri Binaan Unit Organisasi di Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1308);
7.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 384);
8.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 981) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 265); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG TATA CARA PENERBITAN REKOMENDASI IMPOR LIMBAH NON BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN SEBAGAI BAHAN BAKU INDUSTRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah Non B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan berupa sisa, skrap, atau reja yang tidak termasuk klasifikasi atau limbah bahan berbahaya dan beracun.
2.Sisa adalah produk yang belum habis terpakai dalam proses produksi atau barang yang masih mempunyai karakteristik yang sama dengan barang aslinya.
3.Skrap adalah barang yang terdiri dari komponen yang sejenis atau tidak, yang terurai dari bentuk aslinya dan fungsinya tidak sama dengan barang aslinya.
4.Reja adalah barang dalam bentuk terpotong-potong dan masih bersifat sama dengan barang aslinya namun fungsinya tidak sama dengan barang aslinya.
5.Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
6.Persetujuan Impor adalah persetujuan yang digunakan sebagai perizinan di bidang Impor.
7.Rekomendasi adalah surat yang digunakan sebagai persyaratan untuk mendapatkan Persetujuan Impor Limbah Non B3.
8.Bahan Baku adalah bahan mentah, barang setengah jadi, atau barang jadi yang dapat diolah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi.
9.Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10.Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disebut KBLI adalah kode klasifikasi 5 (lima) digit yang diatur oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
11.Perusahaan Industri adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri yang berkedudukan di Indonesia.
12.Angka Pengenal Importir Produsen yang selanjutnya disebut API-P adalah tanda pengenal sebagai importir yang hanya diberikan kepada importir yang melakukan Impor barang tertentu untuk dipergunakan sendiri sebagai barang modal, Bahan Baku, bahan penolong, dan/atau bahan untuk mendukung proses produksi.
13.Sistem Informasi Industri Nasional yang selanjutnya disebut SIINas adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan serta penyebarluasan data dan/atau informasi industri.
14.Sistem Indonesia National Single Window yang selanjutnya disingkat SINSW adalah sistem elektronik yang mengintegrasikan sistem dan/atau informasi berkaitan dengan proses penanganan dokumen kepabeanan, dokumen kekarantinaan, dokumen perizinan, dokumen kepelabuhanan/kebandarudaraan, dan dokumen lain, yang terkait dengan ekspor dan/atau Impor, yang menjamin keamanan data dan informasi serta memadukan alur dan proses informasi antar sistem internal secara otomatis.
15.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
16.Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Perindustrian yang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang untuk melakukan pembinaan dan pengembangan industri yang menggunakan Limbah Non B3 sebagai Bahan Baku industri.
17.Direktur adalah pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian Perindustrian yang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang untuk melakukan pembinaan dan pengembangan industri yang menggunakan Limbah Non B3 sebagai Bahan Baku industri.

Pasal 2

(1)Perusahaan Industri pemilik API-P dapat mengimpor Limbah Non B3 setelah memperoleh Persetujuan Impor dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
(2)Limbah Non B3 berupa Sisa, Skrap, atau Reja yang dapat diimpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan daftar pos tarif/harmonized system dan uraian barang Limbah Non B3 sebagai Bahan Baku industri tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB II

PENERBITAN REKOMENDASI DAN REKOMENDASI PERUBAHAN

Pasal 3

(1)Untuk memperoleh Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Perusahaan Industri pemilik API-P harus memiliki Rekomendasi yang diterbitkan oleh Menteri.
(2)Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan perubahan.
(3)Menteri mendelegasikan kewenangan penerbitan Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Rekomendasi perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Direktur Jenderal.

Pasal 4

(1)Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(1)terdiri atas:
1. a.Rekomendasi Limbah Non B3 kelompok kertas;
2. b.Rekomendasi Limbah Non B3 kelompok logam;
3. c.Rekomendasi Limbah Non B3 kelompok plastik;
4. d.Rekomendasi Limbah Non B3 kelompok karet;
5. e.Rekomendasi Limbah Non B3 kelompok tekstil dan produk tekstil; dan
6. f.Rekomendasi Limbah Non B3 kelompok kaca.
(2)Untuk dapat mengajukan permohonan penerbitan Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Industri pemilik API-P harus:
1. a.telah memenuhi komitmen Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
2. b.terdaftar di SIINas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. c.telah menyampaikan data industri melalui SIINas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai tata cara penyampaian data industri, data kawasan industri, dan informasi lain.
(3)Kewajiban penyampaian data industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikecualikan bagi Perusahaan Industri pemilik API-P yang belum memasuki periode penyampaian laporan realisasi produksi.
(4)Setiap Perusahaan Industri pemilik API-P hanya dapat mengajukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun takwim untuk masing-masing Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(5)Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun takwim.

Pasal 5

(1)Perusahaan Industri pemilik API-P mengajukan permohonan penerbitan Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) kepada Direktur Jenderal secara elektronik melalui SINSW yang diteruskan ke SIINas.
(2)Permohonan penerbitan Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
1. a.melakukan pengisian:
  1. 1.kapasitas terpasang dan kapasitas produksi yang memuat informasi: a) KBLI; b) jenis produk yang dihasilkan; dan c) jumlah/volume dengan satuan yang telah terstandar;
  2. 2.rencana produksi yang memuat informasi: a) jenis produk yang dihasilkan; dan b) jumlah/volume dengan satuan yang telah terstandar;
  3. 3.realisasi produksi tahun sebelumnya yang memuat informasi: a) jenis produk yang dihasilkan; b) jumlah/volume dengan satuan yang telah terstandar; dan c) nilai dalam satuan rupiah;
  4. 4.rencana Impor yang memuat informasi: a) pos tarif/harmonized system; b) uraian barang; c) jumlah/volume dengan satuan yang telah terstandar; d) negara asal; dan e) pelabuhan tujuan Impor;
  5. 5.realisasi Impor tahun sebelumnya yang memuat informasi: a) tahun realisasi; b) pos tarif/harmonized system; c) uraian barang; d) jumlah/volume dengan satuan yang telah terstandar; dan e) negara asal;
  6. 6.rencana penyerapan Limbah Non B3 dari dalam negeri yang memuat informasi: a) pos tarif/harmonized system; b) uraian barang; dan c) jumlah/volume dengan satuan yang telah terstandar; dan
  7. 7.realisasi penyerapan Limbah Non B3 dari dalam negeri tahun sebelumnya yang memuat informasi: a) pos tarif/harmonized system; b) uraian barang; dan c) jumlah/volume dengan satuan yang telah terstandar; dan
2. b.mengunggah dokumen berupa:
  1. 1.Perizinan Berusaha;
  2. 2.dokumentasi fasilitas produksi paling sedikit berupa foto;
  3. 3.Persetujuan Impor tahun sebelumnya;
  4. 4.surat pernyataan bermeterai mengenai kebenaran data dan/atau dokumen yang disampaikan;
  5. 5.diagram alir proses produksi dan konversi bahan baku;
  6. 6.izin operasional fasilitas pengelolaan material ikutan Limbah Non B3 atau perjanjian kerja sama pengelolaan material ikutan antara Perusahaan Industri pemilik API-P dan pengelola Limbah Non B3 yang memiliki izin; dan
  7. 7.surat pernyataan bermeterai yang menyatakan Bahan Baku yang diimpor akan digunakan untuk keperluan proses produksi dan tidak akan diperjualbelikan atau dipindahtangankan ke pihak lain.
(3)Pengisian data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 3, angka 5, dan angka 7 dikecualikan bagi Perusahaan Industri pemilik API-P yang baru beroperasi pada tahun pengajuan permohonan.
(4)Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 3 dikecualikan bagi Perusahaan Industri pemilik API-P yang belum pernah melakukan Impor sebelumnya.
(5)Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 6 dikecualikan bagi Perusahaan Industri pemilik API-P yang mengimpor Limbah Non B3 tanpa material ikutan.
(6)Dalam hal Perusahaan Industri pemilik API-P mengimpor Limbah Non B3 tanpa material ikutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Perusahaan Industri pemilik API-P mengunggah surat pernyataan bermeterai mengenai Limbah Non B3 tidak memiliki material ikutan.
(7)Perusahaan Industri pemilik API-P tidak melakukan pengisian data dan/atau mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila data dan/atau dokumen telah tersedia secara elektronik pada kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang telah terintegrasi dengan SINSW.
(8)Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 7 dan ayat (6) dan diagram alir proses produksi dan konversi bahan baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 5 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

(1)Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Direktur Jenderal menugaskan Direktur untuk melakukan:
1. a.verifikasi kelengkapan; dan
2. b.verifikasi kesesuaian, data dan dokumen yang diajukan.
(2)Dalam melakukan verifikasi kesesuaian data dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Direktur dapat melakukan pemeriksaan kondisi di lapangan.
(3)Pemeriksaan kondisi di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara luring atau daring.

Pasal 7

(1)Dalam hal hasil verifikasi kesesuaian data dan dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(1)huruf b dinyatakan tidak sesuai, permohonan dikembalikan kepada Perusahaan Industri pemilik API-P untuk dilakukan perbaikan.
(2)Dalam hal Perusahaan Industri pemilik API-P tidak melakukan perbaikan permohonan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak tanggal permohonan dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan ditolak secara otomatis.

Pasal 8

(1)Dalam hal hasil verifikasi kelengkapan dan kesesuaian data dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dinyatakan lengkap dan sesuai, Direktur Jenderal menerbitkan:
1. a.Rekomendasi; atau
2. b.penolakan Rekomendasi, dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja melalui SIINas yang diteruskan ke SINSW.
(2)Penerbitan Rekomendasi atau penolakan Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur Jenderal dengan mempertimbangkan:
1. a.kebutuhan Limbah Non B3 dari Perusahaan Industri pemilik API-P;
2. b.penyerapan lokal Limbah Non B3 dari Perusahaan Industri pemilik API-P;
3. c.realisasi Impor Limbah Non B3 dari Perusahaan Industri pemilik API-P; dan/atau
4. d.realisasi produksi dari Perusahaan Industri pemilik API-P.
(3)Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Direktur Jenderal secara elektronik.
(4)Dalam hal Direktur Jenderal menerbitkan Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, SINSW menyampaikan Rekomendasi kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan sebagai persyaratan penerbitan Persetujuan Impor.
(5)Dalam hal Direktur Jenderal menerbitkan penolakan Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, SINSW menyampaikan penolakan Rekomendasi kepada Perusahaan Industri pemilik API-P.

Pasal 9

Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a paling sedikit memuat informasi:

a.identitas Perusahaan Industri pemilik API-P;
b.pos tarif/harmonized system;
c.uraian barang;
d.jumlah/volume alokasi kebutuhan Impor Limbah Non B3 dengan satuan yang telah terstandar;
e.pelabuhan tujuan Impor;
f.tanggal penerbitan dan masa berlaku Rekomendasi; dan
g.nama dan jabatan pejabat yang menerbitkan Rekomendasi.

Pasal 10

(1)Perusahaan Industri pemilik API-P dapat mengajukan permohonan Rekomendasi untuk kebutuhan Impor tahun berikutnya pada triwulan keempat tahun berjalan.
(2)Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku 1 (satu) tahun takwim untuk tahun berikutnya.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…