DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 4 Tahun 2024

Nomor: 4
Tahun: 2024
Ditetapkan: 24 Januari 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, penerbitan pertimbangan teknis dan pertimbangan teknis perubahan, sanksi dan ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Tata Cara Penerbitan Pertimbangan Teknis Impor Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga; MENTERIPERINDUSTRIANREPUBLIKINDONESIA, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PERATURANMENTERIPERINDUSTRIANREPUBLIKINDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG TATACARAPEN~RBITANPERTIMBANGANTEKNISIMPOROBAT TRADISIONAL,SUPLEMENKESEHATAN,KOSMETIK,DANPERBEKALAN KESEHATANRUMAHTANGGA MENTERIPERINDUSTRIANREPUBLIKINDONESIA l

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Obat Tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenic), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.
2.Suplemen Kesehatan adalah produk yang dimaksudkan untuk melengkapi kebutuhan zat gizi, memelihara, meningkatkan dan/ atau memperbaiki fungsi kesehatan, mempunyai nilai gizi dan/ atau efek fisiologis, mengandung satu atau lebih bahan berupa' vitamin, mineral, asam amino darr/atau bahan lain bukan tumbuhan yang dapat dikombinasi dengan tumbuhan.
3.Kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia berupa epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar, atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, dan/ atau memperbaiki bau badan serta melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.
4.Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat PKRTadalah alat, bahan, dan/ atau campuran bahan untuk pemeliharaan dan perawatan yang berdampak pada kesehatan manusia dan ditujukan pada penggunaan di rumah tangga dan fasilitas umum.
5.Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. MEMUTUSKAN: PERATURANMENTERI PERINDUSTRIANTENTANG TATA CARAPENERBITANPERTIMBANGANTEKNIS IMPOR OBAT TRADISIONAL,SUPLEMENKESEHATAN,KOSMETIK,DAN PERBEKALANKESEHATANRUMAHTANGGA. sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6891);
5.Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor254);
6.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 384);
7.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor981); Menetapkan
6.Persetujuan Impor adalah persetujuan yang digunakan sebagai perizinan di bidang Impor.
7.Pertimbangan Teknis adalah surat pertimbangan yang digunakan sebagai persyaratan untuk mendapatkan Persetujuan Impor untuk komoditas Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik,dan PKRT.
8.Pemberitahuan Pabean Impor adalah pemyataan yang dibuat oleh orang perseorangan atau badan hukum dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean Impor dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.
9.Sistem Informasi Industri Nasional yang selanjutnya disebut SIINas adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, sertajaringan komunikasi data yang terkait satu sarna lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan, serta penyebarluasan data dan/ atau informasi industri.
10.Sistem Indonesia National Single Window yang selanjutnya disingkat SINSW adalah sistem elektronik yang mengintegrasikan sistem dan I atau informasi berkaitan dengan proses penanganan dokumen kepabeanan, dokumen kekarantinaan, dokumen perizinan, dokumen kepelabuhanan/kebandarudaraan, dan dokumen lain, yang terkait dengan ekspor darr/atau Impor, yang menjamin keamanan data dan informasi serta memadukan alur dan proses informasi antar sistem internal secara otomatis.
11.Perusahaan PemilikAngkaPengenal Importir Umum yang selanjutnya disebut Perusahaan API-U adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha atau kegiatan di bidang tertentu yang memiliki nomor induk berusaha yang berlaku sebagai Angka Pengenal Importir Umum.
12.Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan . usaha dan / atau kegiatannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13.Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disebut KBLIadalah kode klasifikasi 5 (lima) digit yang diatur oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
14.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
15.Direktur Jenderal Pembina Industri yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengembangan industri terkait Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik,dan PKRT.
16.Direktur Pembina Industri yang selanjutnya disebut Direktur adalah pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengembangan industri Pasal 4

(1)Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)terdiri atas:
1. a.Pertimbangan Teknis kelompok komoditas Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan; dan
2. b.Pertimbangan Teknis kelompok komoditas Kosmetik dan PKRT.
(2)Pertimbangan Teknis hanya dapat diterbitkan paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun takwim untuk masing-rnasing Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan pos tariff harmonized system yang sama.
(3)Pertimbangan Teknis kelompok komoditas Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a dan Pertimbangan Teknis kelompok komoditas Kosmetik dan PKRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b masing-masing berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun takwim.
(4)Untuk dapat mengajukan permohonan penerbitan Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Perusahaan API-U:

Pasal 3

(1)Untuk memperoleh Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1),Perusahaan API-Uharus memiliki Pertimbangan Teknis yang diterbitkan oleh Menteri.
(2)Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan perubahan.
(3)Menteri mendelegasikan kewenangan penerbitan Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Pertimbangan Teknis perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)kepada Direktur Jenderal. Umum BASII PENERBITANPERTIMBANGANTEKNISDANPERTIMBANGAN TEKNISPERUBAHAN Pasal 2
(1)Perusahaan API-U dapat mengimpor Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, dan PKRT setelah memperoleh Persetujuan Impor dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
(2)Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, dan PKRTsebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan daftar pos tariff harmonized system dan uraian barang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. terkait Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, dan PKRT.

Pasal 5

(1)Pengajuan permohonan penerbitan Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan oleh Perusahaan API-Ukepada Direktur Jenderal secara elektronik melalui SINSWyang diteruskan ke SIINas.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
1. a.melakukan pengisian:
  1. 1.rencana Imporyang memuat keterangan: a) pos tariff harmonized system; b) uraian barang; c) jenis barang dan spesifikasi teknis; d) jumlah atau volume dengan satuan yang sudah terstandar; e) negara muat barang; f) pelabuhan muat; dan g) pelabuhan tujuan;
  2. 2.realisasi Importahun sebelumnya yang memuat keterangan: a) nomor surat permohonan sesuai dengan INSW; b) nomor dan tanggal permohonan Pertimbangan Teknis Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, dan/ atau PKRT; c) nomor dan tanggal Persetujuan Impor dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan; d) nomor dan tanggal pemberitahuan impor barang; e) pos tariff harmonized system; f) uraian barang; g) jenis barang dan spesifikasi teknis; h) jumlah atau volume dengan satuan yang sudah terstandar; i) negara muat barang; j) pelabuhan muat; dan k) pelabuhan tujuan; dan
  3. 3.rencana distribusi yang memuat keterangan: a) pos tariff harmonized system; b) uraian barang;
2. a.telah memenuhi komitmen Perizinan Berusaha bidang perdagangan besar dengan KBLI 46441 (empat enam empat empat satu), 46442 (empat enam empat empat dua), 46443 (empat enam empat empat tiga), 46446 (empat enam empat empat enam), 46499 (empat enam empat sembilan sembilan), 46315 (empat enam tiga satu lima),dan/ atau 46334 (empat enam tiga tiga empat) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. b.terdaftar di SIINas. c) jenis dan spesifikasi teknis; d) jumlah atau volume dengan satuan barang; dan e) identitas distributor dan/ atau perusahaan industri.
4. b.mengunggah dokumen berupa:
  1. 1.akta pendirian perusahaan dan/ atau perubahannya;
  2. 2.dokumen Perizinan Berusaha bidang perdagangan besar dengan KBLI46441 (empat enarn empat empat satu), 46442 (empat enarn empat empat dua), 46443 (empat enam empat empat tiga), 46446 (empat enam empat empat enam), 46499 (empat enam empat sembilan sembilan), 46315 (empat enarn tiga satu lima), darr/atau 46334 (empat enarn tiga tiga empat);
  3. 3.bukti penyampaian laporan realisasi Impor dan laporan realisasi distribusi tahun sebelumnya di SINSW;
  4. 4.NomorPokokWajibPajak (NPWP);
  5. 5.bukti penguasaan atas gudang;
  6. 6.kontrak kerja sarna atau dokumen pemesanan dengan perusahaan mitra yang memuat jenis barang dan jumlah barang;
  7. 7.rekapitulasi kontrak di atas meterai; dan
  8. 8.surat pernyataan bermeterai mengenai kebenaran data dan/ atau dokumen yang disampaikan.
(3)Dalam hal Perusahaan API-Umengimpor Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan dengan pos tariff harmonized system 1512.19.10 selain melakukan pengisian data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf b, Perusahaan API-Ujuga mengunggah:
1. a.bagan alir (flowchart) penggunaan dan/ atau alur distribusi;
2. b.bukti kontrak kerja sarna dan kontrak jual beli (purchase order) antara perusahaan industri dengan Perusahaan API-U yang bersangkutan, dalarn hal produk digunakan sebagai bahan baku dan/ atau bahan penolong bagi perusahaan industri;
3. c.spesifikasi teknis barang;
4. d.Material Safety Data Sheet (MSDS);dan
5. e.surat pernyataan bermeterai mengenai penggunaan barang untuk Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, dan PKRTyang ditandatangani pimpinan perusahaan setingkat direktur.
(4)Dalam hal Perusahaan API-Umengimpor Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan dengan pos tariff harmonized system 2106.90.53J selain melakukan pengisian data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf b, Perusahaan API-Ujuga mengunggah surat pernyataan bermeterai mengenai jaminan kearnanan produk yang ditandatangani pimpinan perusahaan setingkat direktur.

Pasal 8

(1)Dalam hal hasil verifikasi kelengkapan dan kesesuaian data darr/atau dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)dinyatakan lengkap dan sesuai, Direktur Jenderal menerbitkan:
1. a.PertimbanganTeknis; atau
2. b.penolakan PertimbanganTeknis, dalamjangka waktu paling lama 5 (lima)hari kerja melalui SIINasyang diteruskan ke SINSW.
(2)Penerbitan Pertimbangan Teknis atau penolakan PertimbanganTeknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur Jenderal dengan mempertimbangkan:

Pasal 7

(1)Dalam hal hasil verifikasi kelengkapan dan kesesuaian data dan/ atau dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)dinyatakan tidak sesuai, permohonan dikembalikan ke Perusahaan API-Uuntuk dilakukan perbaikan.
(2)Dalam hal Perusahaan API-Utidak melakukan perbaikan permohonan dalam jangka waktu 5 (lima)hari kerja sejak tanggal permohonan dikembalikan sebagimana dimaksud pada ayat (1),permohonan ditolak secara otomatis.

Pasal 6

(1)Berdasarkan permohonan penerbitan Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Direktur Jenderal menugaskan Direktur untuk melakukan verifikasi kelengkapan dan kesesuaian data dan /atau dokumen yang diajukan Perusahaan API-U.
(2)Dalam melakukan verifikasikelengkapan dan kesesuaian data dan/ atau dokumen yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur dapat melakukan pemeriksaan kondisi di lapangan.
(3)Pemeriksaan kondisi di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dilakukan secara luring atau secara daring.
(5)Dokumen berupa bukti penyampaian laporan realisasi Impor dan laporan realisasi distribusi tahun sebelumnya di SINSWsebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 3 dikecualikan bagi Perusahaan API-U yang mengajukan permohonan penerbitan Pertimbangan Teknis untuk pertama kali.
(6)Surat pernyataan bermaterai mengenai kebenaran data dari/ atau dokumen yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)huruf b angka 8, surat pernyataan bermeterai mengenai penggunaan barang untuk Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, dan PKRT yang ditandatangani pimpinan perusahaan setingkat direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3)huruf e, dan surat pernyataan bermeteraimengenaijaminan keamanan produk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteriini.

Pasal 11

(1)Perusahaan API-Uyang telah memperoleh Pertimbangan Teknis dan Persetujuan Impor dapat mengajukan permohonan Pertimbangan Teknis perubahan.
(2)Pertimbangan Teknis perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diajukan apabila terdapat:
1. a.perubahan data; dan/ atau
2. b.penambahan jumlah alokasi kebutuhan Impor.
(1)Perusahaan API-U dapat mengajukan permohonan Pertimbangan Teknis untuk keperluan Impor tahun berikutnya pada triwulan keempat tahun berjalan.
(2)Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku 1 (satu) tahun takwim untuk tahun berikutnya. Pasa19 Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1)huruf a paling sedikit memuat informasi:
1. a.identitas Perusahaan API-U, yang mencakup nama, alamat, nomor induk berusaha, dan KBLI;
2. b.pos tariff harmonized system;
3. c.uraian barang yang akan diimpor;
4. d.jumlah dan satuan alokasi kebutuhan Impor;
5. e.negara muat barang;
6. f.pelabuhan muat;
7. g.pelabuhan tujuan;
8. h.tanggal penerbitan dan masa berlaku Pertimbangan Teknis; dan
  1. 1.nama dan jabatan pejabat yang menerbitkan Pertimbangan Teknis.
9. a.kebutuhan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik,dan PKRTdari Perusahaan API-U;
10. b.neraca penyediaan dan permintaan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik,dan PKRT;dan/ atau
11. c.realisasi Impor Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik,dan PKRTdari Perusahaan API- U.
(3)Dalam hal Direktur Jenderal menerbitkan Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, SINSW menyampaikan Pertimbangan Teknis kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan sebagai persyaratan penerbitan Persetujuan Impor.
(4)Dalam hal Direktur Jenderal menerbitkan penolakan PertimbanganTeknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, SINSWmenyampaikan penolakan Pertimbangan Teknis kepada Perusahaan API-U.
(5)Pertimbangan Teknis atau penolakan Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Direktur Jenderal dengan menggunakan tanda tangan elektronik.

Pasal 14

(1)Perusahaan API-U mengajukan permohonan Pertimbangan Teknis perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2),paling sedikit mengunggah:
1. a.Pertimbangan Teknis yang diterbitkan sebelumnya;
2. b.Persetujuan Imporyang diterbitkan sebelumnya;
3. c.surat pernyataan bermeterai mengenai kebenaran data dan/ atau dokumen yang disampaikan; dan
4. d.matriks perubahan serta data dukungnya.
(2)Dalam hal pengajuan permohonan Pertimbangan Teknis perubahan akibat perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Perusahaan API-U:

Pasal 13

Penambahan jumlah alokasi kebutuhan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dapat dilakukan apabila:

a.Perusahaan API-Uyang menyampaikan permohonan telah melakukan realisasi Imporpaling sedikit 75%(tujuh puluh lima persen) dari total alokasi kebutuhan Imporyang telah disetujui; dan
b.perubahanjumlah alokasi Importiap pos tariff harmonized system yang dimohonkan sarna dengan atau lebih besar dari jumlah realisasi Impor tahun berjalan.

Pasal 12

(1)Perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2)huruf a meliputi perubahan:
1. a.identitas Perusahaan API-Uberupa nama dan/ atau alamat tempat kedudukan Perusahaan API-U;
2. b.pos tariff harmonized system;
3. c.uraian barang;
4. d.jumlah dan satuan barang;
5. e.negara muat barang;
6. f.pelabuhan muat; dan/ atau
7. g.pelabuhan tujuan.
(2)Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa mengakibatkan penambahan jumlah alokasi kebutuhan Impor yang telah disetujui dalam Pertimbangan Teknis yang diterbitkan sebelumnya.
(3)Perubahan pos tariff harmonized system sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat dilakukan selama masih terdapat alokasi kebutuhan Impor yang belum direalisasi.
(3)Pertimbangan Teknis perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pertimbangan Teknis yang telah diterbitkan sebelumnya.
(1)Masa berlaku PertimbanganTeknis perubahan mengikuti masa berlaku PertimbanganTeknis yang telah diterbitkan sebelumnya.
(2)PertimbanganTeknisyang telah dimilikisebelumnya tidak dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam melaksanakan Impor produk Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, dan PKRT sejak diterbitkan PertimbanganTeknis perubahan.
1. a.melakukan pengrsian informasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1)yang akan diubah; dan
2. b.mengunggah bukti pendukung apabila terdapat perubahan identitas Perusahaan API-Usebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1)huruf a, berupa:
  1. 1.akta perubahan anggaran dasar perseroan yang disetujui oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidanghukum dan hak asasi manusia; dan
  2. 2.dokumen persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan hak asasi manusia.
(3)Dalam hal pengajuan permohonan Pertimbangan Teknis perubahan akibat penambahan jumlah alokasi kebutuhan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, selain mengunggah persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Perusahaan API-Ujuga:
1. a.melakukan pengisian informasi rencana kebutuhan Impor yang akan diubah, paling sedikit memuat pos tarif'/harmonized system, uraian barang, jenis barang dan spesifikasi teknis, jumlah atau volume dengan satuan yang sudah terstandar, negara muat barang, pelabuhan muat, dan pelabuhan tujuan; dan
2. b.mengunggah Pemberitahuan Pabean Impor sejak diterbitkannya Persetujuan Impor.
(4)Ketentuan mengenai tata cara penerbitan Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penerbitan PertimbanganTeknis perubahan.
(5)Surat pernyataan bermeterai mengenai kebenaran data darr/atau dokumen yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan matriks perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteriini.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…