DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 40 Tahun 2024

Nomor: 40
Tahun: 2024
Ditetapkan: 19 September 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 46

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, penyelenggaraan program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan pada perindustrian makanan dan industri minuman, lembaga pengelola program restrukturisasi dan tim teknis, monitoring dan evaluasi, pelaporan, sanksi administratif dan ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk meningkatkan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, perlu mendorong program hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah, penguatan struktur, serta day a saing bagi industri makanan dan industri minuman;
b.bahwa untuk meningkatkan nilai tam bah , penguatan struktur, serta daya saing bagi industri makanan dan industri minuman, perlu melaksanakan program restrukturisasi mesin dan/ atau peralatan pada industri makanan dan industri minuman;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Program Restrukturisasi Mesin dan/ atau Peralatan pada Industri Makanan dan Industri Minuman; MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHANYANG MAHAESA Mengingat Menimbang PERATURANMENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2024 TENTANG PROGRAM RESTRUKTURISASI MESIN DAN/ ATAUPERALATAN PADA INDUSTRI MAKANANDAN INDUSTRI MINUMAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIAMENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2024 TENTANG PROGRAM RESTRUKTURISASI MESIN DAN/ATAU PERALATAN PADA INDUSTRI MAKANAN DAN INDUSTRI MINUMAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, perlu mendorong program hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah, penguatan struktur, serta daya saing bagi industri makanan dan industri minuman; bahwa untuk meningkatkan nilai tambah, penguatan struktur, serta daya saing bagi industri makanan dan industri minuman, perlu melaksanakan program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan pada industri makanan dan industri minuman; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri Makanan dan Industri Minuman; b. c. Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Keija Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembsuran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 2. 3.

4.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6016);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6891);
7.Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254);
8.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45 Tahun 2020 tentang Jenis Industri Binaan Unit Organisasi di Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1308);
9.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 384); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PROGRAM RESTRUKTURISASI MESIN DAN/ATAU PERALATAN PADA INDUSTRI MAKANAN DAN INDUSTRI MINUMAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
2.Industri Makanan adalah sektor Industri yang mengolah komoditas perkebunan, peternakan, dan perikanan menjadi makanan termasuk industri turunan nonpangan.
3.Industri Minuman adalah sektor Industri yang mengolah komoditas perkebunan dan peternakan menjadi minuman dan bahan penyegar.
4.Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan adalah proses peremajaan dan/atau penambahan mesin dan/atau peralatan dalam rangka meningkatkan atau mempertahankan kinerja produksi.
5.Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6.Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disebut KBLI adalah kode klasifikasi 5 (lima) digit yang diatur oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
7.Sistem Informasi Industri Nasional yang selanjutnya disebut SIINas adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan, serta penyebarluasan data dan/atau informasi Industri.
8.Pemohon adalah perusahaan Industri Makanan dan perusahaan Industri Minuman yang mengajukan permohonan untuk mengikuti program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri Makanan dan Industri Minuman.
9.Penerima adalah Pemohon yang mendapat penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan pada Industri Makanan dan Industri Minuman.
10.Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari pengguna anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada kementerian negara atau lembaga yang bersangkutan.
11.Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara.
12.Lembaga Pengelola Program Restrukturisasi yang selanjutnya disingkat LPPR adalah badan usaha yang membantu pelaksanaan program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri Makanan dan Industri Minuman di Direktorat Jenderal Industri Agro.
13.Tim Teknis adalah tim yang melakukan penilaian terhadap hasil verifikasi LPPR.
14.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
15.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
16.Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pembinaan terhadap kegiatan usaha Industri Makanan dan Industri Minuman.
17.Direktur Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan yang selanjutnya disebut Direktur Industri Makanan adalah pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pembinaan terhadap kegiatan usaha Industri Makanan.
18.Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar yang selanjutnya disebut Direktur Industri Minuman adalah pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pembinaan terhadap kegiatan usaha Industri Minuman.

Pasal 2

Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri Makanan dan Industri Minuman diselenggarakan dengan tujuan:

a.mendorong hilirisasi sumber daya alam berbasis agro;
b.meningkatkan ketersediaan bahan baku atau bahan penolong Industri;
c.mendukung program substitusi impor untuk mewujudkan penguatan struktur atau kemandirian Industri; dan
d.meningkatkan daya saing melalui penggunaan teknologi terbaru untuk peningkatan produktivitas, efisiensi energi, dan ramah lingkungan.

Pasal 3

Lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

a.penyelenggaraan program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri Makanan dan Industri Minuman;
b.LPPR dan Tim Teknis;
c.monitoring dan evaluasi;
d.pelaporan; dan
e.sanksi administratif.

Pasal 4

(1)Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri Makanan dan Industri Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diperuntukkan bagi perusahaan Industri Makanan dan perusahaan Industri Minuman.
(2)Jenis Industri Makanan dan Industri Minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB II

PENYELENGGARAAN PROGRAM RESTRUKTURISASI MESIN DAN/ATAU PERALATAN PADA INDUSTRI MAKANAN DAN INDUSTRI MINUMAN

Pasal 5

(1)Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri Makanan dan Industri Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diselenggarakan oleh Menteri.
(2)Menteri mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri Makanan dan Industri Minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal.
(3)Dalam penyelenggaraan program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri Makanan dan Industri Minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal menunjuk LPPR dan membentuk Tim Teknis.

Pasal 6

(1)Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri Makanan dan Industri Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diselenggarakan dalam bentuk pemberian potongan harga berupa penanggungan sebagian biaya dalam pembelian mesin dan/atau peralatan.
(2)Penanggungan sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan melalui penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan.

Pasal 7

(1)Penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) diberikan paling banyak:
1. a.35% (tiga puluh lima persen) dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan produksi dalam negeri yang dilengkapi dengan sertifikat yang diberi tanda sah capaian tingkat komponen dalam negeri paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) yang masih berlaku;
2. b.25% (dua puluh lima persen) dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri; atau
3. c.15% (lima belas persen) dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan yang tidak diproduksi di dalam negeri.
(2)Penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk masing-masing Penerima pada setiap tahun anggaran sesuai dengan ketersediaan dana dalam daftar isian pelaksanaan anggaran.
(3)Dalam hal mesin dan/atau peralatan dibeli dari luar negeri dan pembayarannya dilakukan dengan valuta asing, penghitungan nilai penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan menggunakan kurs pajak yang lebih rendah yaitu:
1. a.pada tanggal 1 Januari tahun berjalan; atau
2. b.pada tanggal pembelian dengan mengacu pada tanggal yang tercantum pada invois mesin dan/atau peralatan.
(4)Dalam hal terdapat perbedaan nilai antara invois, jumlah pembayaran, dan/atau hasil verifikasi kewajaran harga, nilai penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan dihitung berdasarkan nilai yang terendah.

Pasal 8

(1)Penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diberikan untuk pembelian mesin dan/atau peralatan yang dibiayai dari:
1. a.dana sendiri;
2. b.kredit perbankan;
3. c.kredit lembaga keuangan bukan bank; dan/atau
4. d.kredit penyedia barang.
(2)Pembelian mesin dan/atau peralatan yang dibiayai dari dana sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, kredit perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan kredit lembaga keuangan bukan bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan diberikan dengan ketentuan seluruh pembayaran harus telah lunas yang dibuktikan dengan dokumen:
1. a.bukti transfer;
2. b.nota debit atau debit advice untuk pembayaran dengan sight letter of credit; dan/atau
3. c.usance letter of credit yang belum jatuh tempo dan dilengkapi dengan perjanjian fidusia.
(3)Pembelian mesin dan/atau peralatan yang dibiayai dari kredit penyedia barang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d, penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan dapat diberikan dengan ketentuan telah dilakukan pembayaran paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari nilai pembelian mesin dan/atau peralatan pada saat pengajuan permohonan untuk mengikuti program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri Makanan dan Industri Minuman.

Pasal 9

(1)Mesin dan/atau peralatan yang dapat diberikan penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) harus memenuhi kriteria:
1. a.mesin dan/atau peralatan baru dengan nilai keseluruhan paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
2. b.digunakan dalam proses produksi dan/atau penunjang proses produksi, baik sebagai mesin dan/atau peralatan utama maupun mesin dan/atau peralatan pendukung;
3. c.digunakan untuk meningkatkan efisiensi produksi, kapasitas produksi, produktivitas kerja, kualitas produk, dan/atau menambah ragam produk; dan
4. d.diproduksi paling lama 4 (empat) tahun sebelum tahun pengajuan permohonan.
(2)Jenis mesin dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

(1)Perusahaan Industri Makanan dan perusahaan Industri Minuman yang akan mengikuti program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan harus memenuhi persyaratan:
1. a.memiliki akun SIINas;
2. b.berbentuk badan usaha yang berlokasi di Indonesia dan didirikan berdasarkan hukum Indonesia;
3. c.memiliki Perizinan Berusaha dengan KBLI yang sesuai dengan jenis Industri Makanan dan Industri Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(2);
1. d.memiliki nilai investasi lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan;
2. e.telah menyampaikan laporan data Industri 1 (satu) tahun sebelum tahun pengajuan permohonan mengikuti program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan melalui SIINas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali untuk yang beroperasi komersial kurang dari 1 (satu) tahun;
3. f.menguasai lahan lokasi kegiatan usaha Industri yang disertai dengan bukti penguasaan lahan;
4. g.telah melakukan pembelian mesin dan/atau peralatan yang sesuai dengan kegiatan usaha Industri dan telah terpasang di lokasi produksi dengan ketentuan:
  1. 1.keseluruhan nilai pembelian paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah); dan
  2. 2.pembelian mesin dan/atau peralatan dilakukan dalam periode 1 Juli sebelum tahun berjalan sampai dengan 30 Juni tahun berjalan; dan
5. h.tidak mengikuti program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan lainnya dari Kementerian pada tahun anggaran yang sama.
(2)Dalam hal pembinaan jenis Industri Makanan dan Industri Minuman sepenuhnya di Direktorat Jenderal Industri Agro, perusahaan Industri Makanan dan perusahaan Industri Minuman dikecualikan dari persyaratan memiliki nilai investasi lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.
(3)Dalam hal penguasaan lahan lokasi kegiatan usaha lndustri dilakukan melalui sewa menyewa, bukti penguasaan lahan lokasi kegiatan usaha Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f harus berupa akta notaris perjanjian sewa menyewa dengan sisa waktu sewa menyewa paling singkat 3 (tiga) tahun pada waktu pengajuan permohonan untuk mengikuti program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri Makanan dan Industri Minuman.
(4)Dalam hal mesin dan/atau peralatan merupakan penunjang proses produksi yang memiliki fungsi menjaga kualitas bahan baku dengan kriteria tertentu dapat terpasang di lokasi selain lokasi produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g.
(5)Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
1. a.mampu menjaga suhu penyimpanan dengan suhu paling tinggi 4º C (empat derajat celcius); dan
2. b.meminimalisir tingkat cemaran bakteri sampai dengan 1 juta cfu/ml (satu juta colony forming unit per mililiter).
(6)Lokasi selain lokasi produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan lokasi penyimpanan bahan baku yang dikuasai oleh pelaku usaha penyedia bahan baku.
(7)Pelaku usaha penyedia bahan baku sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan badan usaha berbentuk koperasi yang memasok bahan baku untuk keperluan Industri.
(8)Dalam hal mesin dan/atau peralatan terpasang di lokasi selain lokasi produksi sebagaimana dimaksud pada ayat
(6), selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan Industri Makanan dan perusahaan Industri Minuman harus memiliki perjanjian kerja sama kemitraan dengan pelaku usaha penyedia bahan baku.
(9)Perjanjian kerja sama kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) harus memiliki sisa jangka waktu berlaku paling singkat 3 (tiga) tahun pada saat pengajuan permohonan untuk mengikuti program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri Makanan dan Industri Minuman.

Isi peraturan

Teks46PDFHirarki

Memuat teks peraturan…