Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Desember 2025 MENTERI PERINDUSTRIAN Œ AGUS GUMIWANG KARTASASMITA Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR Ж LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 41 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN TAHUN 2025—2029 RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN TAHUN 2025—2029 DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR BAB I PENDAHULUAN A. Kondisi Umum
a.Kondisi perekonomian global pada tahun 2024 Laju pertumbuhan ekonomi Indonesia selama periode 2020–2024 menunjukkan dinamika yang cukup signifikan yang mencerminkan dampak pandemi Covid-19 dan proses pemulihan ekonomi nasional. Indonesia mengalami kontraksi ekonomi yang cukup besar pada tahun 2020, terutama pada triwulan II dengan kontraksi sebesar -5,32 persen. Pemulihan mulai terlihat pada tahun 2021 meskipun pada triwulan I masih terlihat kontraksi sebesar -0,69 persen, namun pada triwulan II terjadi lonjakan pertumbuhan ekonomi menjadi 7,08 persen yang dipengaruhi oleh efek low base (anggaran terbatas) tahun sebelumnya serta peningkatan aktivitas ekonomi dan konsumsi dalam negeri. Setelah pandemi Covid- 19 pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2021 hingga 2024 menunjukkan pertumbuhan yang relatif stabil di kisaran 5 persen yang mencerminkan pemulihan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan. Secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 1. Tabel 1 Perkembangan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia Per Triwulanan 2020—2024 (Dalam Persen) Tahun Triwulan I II III IV 2020 2,97 -5,32 -3,49 -2,17 2021 -0,69 7,08 3,53 5,03 2022 5,02 5,46 5,73 5,01 2023 5,04 5,17 4,94 5,04 2024 5,11 5,05 4,95 5,02 Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) diolah 2025 Berdasarkan data International Monetary Fund (IMF) dan Asian Development Bank (ADB), pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 dan beberapa negara Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) mengalami kontraksi yang cukup besar akibat penerapan pembatasan mobilitas dan penurunan permintaan global (lihat Tabel 2). Namun demikian, hanya Vietnam yang mengalami pertumbuhan positif sebesar 2,9 persen yang merupakan salah satu dari sedikit negara di dunia dengan pertumbuhan ekonomi positif pada tahun 2020. Pemulihan mulai terlihat pada tahun 2021 dengan Singapura yang mengalami pertumbuhan tinggi sebesar 8,9 persen. Pada tahun 2023 dan tahun 2024 pertumbuhan ekonomi negara ASEAN cenderung stabil dimana Indonesia diperkirakan tumbuh konsisten sebesar 5,05 persen dan 5,03 persen. Berdasarkan Tabel 2 dapat disimpulkan bahwa negara-negara ASEAN memiliki resiliensi ekonomi yang cukup kuat meskipun terdampak pandemi Covid-19 pada tahun 2020. Tabel 2 Perkembangan dan Prognosa PDB Beberapa Negara ASEAN Tahun 2020-2024 (Dalam Persen) No Negara PDB (Dalam Persen) 2020 2021 2022 2023 2024 1 Indonesia -2,1 3,7 5,3 5,05 5,03 2 Singapura -4,1 8,9 3,6 1,1 2,6 3 Malaysia -5,6 3,1 8,7 3,6 4,5 4 Thailand -6,1 1,5 2,6 1,9 2,3 5 Vietnam 2,9 2,6 8,0 5,1 6,0 6 Filipina -9,5 5,7 7,6 5,5 6,0 Sumber: IMF World Economic Outlook 2024, ADB Asian Development Outlook 2024, dan BPS diolah 2025 Sedangkan dari sisi perekonomian global tergambar pada Tabel 3, dimana hanya Tiongkok yang menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 2,3 persen pada tahun 2020. Tahun 2021 menjadi titik balik bagi sebagian besar negara dimana Tiongkok sebesar 8,1 persen dan Inggris sebesar 7,4 persen mengalami pertumbuhan tertinggi. Sedangkan pada tahun 2023 dimana sebagian besar negara mengalami perlambatan pertumbuhan, Indonesia tetap tumbuh stabil di angka 5,05 persen dan tetap konsisten hingga tahun 2024. Tabel 3 Perkembangan dan Pertumbuhan PDB Beberapa Negara Lain di Dunia Tahun 2020—2024 (Dalam Persen) No Negara PDB (Dalam Persen) 2020 2021 2022 2023 2024 1 Amerika Serikat -3,4 5,9 2,1 2,5 2,7 2 Rusia -2,7 5,6 -2,1 3,0 2,6 3 Tiongkok 2,3 8,1 3,0 5,2 4,6 4 Jepang -4,5 2,2 1,0 1,9 0,9 5 Inggris -9,9 7,4 4,1 0,1 0,5 6 Perancis -7,9 6,8 2,5 0,9 1,0 7 Australia -2,2 4,9 3,7 1,8 2,2 Sumber: IMF World Economic Outlook database 2024
b.Pertumbuhan ekonomi Indonesia Tahun 2020—2024 Kinerja perekonomian Indonesia pada tahun 2020—2024 sesuai Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga konstan 2010 mengalami kontraksi pada tahun 2020 sebesar -2,07 persen. Pada tahun 2021 dan 2022 perekonomian Indonesia berhasil bangkit dan tumbuh hingga mencapai 5,31 persen di tahun 2022. Tetapi kemudian mengalami perlambatan pada tahun 2023 menjadi sebesar 5,05 persen dan cenderung stagnan pada tahun 2024 sebesar 5,03 persen. Data selengkapnya tersaji pada Tabel 4 dibawah. Tabel 4 Pertumbuhan PDB Indonesia Berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2020—2024 (Y to Y) Tahun Dasar 2010 (Dalam Persen) No Lapangan Usaha 2020 2021 2022 2023 2024 1 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 1,77 1,87 2,25 1,31 0,67 2 Pertambangan dan Penggalian -1,95 4,00 4,38 6,12 4,90 3 Industri Pengolahan -2,93 3,39 4,89 4,64 4,43
a.Industri Migas -6,81 0,57 3,72 4,16 1,04
b.Industri Nonmigas -2,52 3,67 5,01 4,69 4,75 4 Pengadaan Listrik dan Gas -2,34 5,55 6,61 4,91 4,77 5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 4,94 4,97 3,23 4,90 1,56 6 Konstruksi -3,26 2,81 2,01 4,91 7,02 7 Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor -3,79 4,63 5,53 4,85 4,86 8 Transportasi dan Pergudangan -15,05 3,24 19,87 13,96 8,69 No Lapangan Usaha 2020 2021 2022 2023 2024 9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum -10,26 3,88 11,94 10,00 8,56 10 Informasi dan Komunikasi 10,61 6,82 7,73 7,59 7,57 11 Jasa Keuangan dan Asuransi 3,25 1,56 1,93 4,77 4,74 12 Real Estate 2,32 2,78 1,72 1,43 2,50 13 Jasa Perusahaan -5,44 0,73 8,77 8,24 8,38 14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib -0,03 -0,33 2,52 1,51 6,40 15 Jasa Pendidikan 2,61 0,11 0,55 1,77 3,75 16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 11,56 10,45 2,75 4,67 8,11 17 Jasa lainnya -4,10 2,12 9,47 10,52 9,80 PDB -2,07 3,70 5,31 5,05 5,03 Sumber: BPS diolah 2025 Dari 17 sektor yang ada, terdapat 10 sektor yang mengalami perlambatan pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023. Pertumbuhan tertinggi secara (Y-on-Y) pada sektor jasa lainnya sebesar 9,80 persen, transportasi dan pergudangan sebesar 8,69 persen, dan penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 8,56 persen. Perkembangan pertumbuhan industri pengolahan nonmigas tahun 2024 mengalami kenaikan dari periode sebelumnya, dimana pada tahun 2024 tumbuh 4,75 persen dibanding tahun sebelumnya yang tumbuh 4,69 persen. Namun, masih lebih rendah dibanding PDB tahun 2024 yang tumbuh sebesar 5,03 persen.
c.Perkembangan Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Tahun 2020-2024 Pada tahun 2024 terdapat 3 (tiga) subsektor industri yang mengalami kontraksi dan 4 (empat) subsektor industri yang mengalami perlambatan. Adapun 3 (tiga) subsektor yang mengalami kontraksi pada tahun 2024, yaitu: 1) industri barang galian bukan logam sebesar -0,60 persen dari sebelumnya 4,11 persen; 2) industri mesin dan perlengkapan sebesar -0,42 persen dari sebelumnya -0,03 persen; dan 3) industri alat angkutan sebesar -2,10 persen dari sebelumnya 7,63 persen. Subsektor industri yang mengalami perlambatan pada 2024, yaitu: 1) industri pengolahan tembakau yang tumbuh 3,49 persen dari sebelumnya 4,80 persen; 2) industri kertas dan barang dari kertas; percetakan dan reproduksi media rekaman yang tumbuh sebesar 2,61 persen dari sebelumnya 4,52 persen; 3) industri logam dasar yang tumbuh sebesar 13,34 persen dari sebelumnya 14,17 persen; dan 4) industri barang logam; komputer, barang elektronik, optik; dan peralatan listrik yang tumbuh sebesar 6,16 persen dari sebelumnya 13,67 persen. Tabel 5 Pertumbuhan Industri Pengolahan Nonmigas Tahun 2020—2024 Menurut Cabang Industri Tahun Dasar 2010 (Dalam Persen) No Lapangan Usaha 2020 2021 2022 2023 2024 1 Industri Makanan dan Minuman 1,58 2,54 4,90 4,47 5,90 2 Industri Pengolahan Tembakau -5,78 -1,32 -2,34 4,80 3,49 3 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi -8,88 -4,08 9,34 -1,98 4,26 4 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki -8,76 7,75 9,36 -0,34 6,83 5 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya -2,16 -3,71 0,59 1,20 2,79 6 Industri Kertas dan Barang dari Kertas; Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman 0,22 -2,89 3,73 4,52 2,61 7 Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional 9,39 9,61 0,69 0,11 5,86 8 Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik -5,61 1,08 -4,10 -3,63 1,75 9 Industri Barang Galian bukan Logam -9,13 0,89 -2,00 4,11 -0,60 10 Industri Logam Dasar 5,87 11,50 14,80 14,17 13,34 11 Industri Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik -5,46 -1,62 6,71 13,67 6,16 12 Industri Mesin dan Perlengkapan -10,17 11,43 11,37 -0,03 -0,42 13 Industri Alat Angkutan -19,86 17,82 10,67 7,63 -2,10 14 Industri Furnitur -3,36 8,16 -1,99 -2,04 2,07 15 Industri Pengolahan Lainnya; Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan -0,88 -1,64 6,08 -2,10 3,54 Industri Pengolahan Nonmigas -2,52 3,67 5,01 4,69 4,75 PDB -2,07 3,70 5,31 5,05 5,03 Sumber: BPS diolah 2025 Subsektor industri yang menunjukkan peningkatan pertumbuhan pada tahun 2024 antara lain: 1) industri makanan dan minuman yang tumbuh sebesar 5,90 persen dari sebelumnya 4,47 persen; 2) industri tekstil dan pakaian jadi yang tumbuh sebesar 4,26 persen dari sebelumnya -1,98 persen; 3) industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki yang tumbuh sebesar 6,83 persen dari sebelumnya -0,34 persen; 4) industri kayu, barang dari kayu dan gabus dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya yang tumbuh sebesar 2,79 persen dari sebelumnya 1,20 persen; 5) industri kimia, farmasi dan obat tradisional yang tumbuh sebesar 5,86 persen dari sebelumnya 0,11 persen; 6) industri karet, barang dari karet dan plastik yang tumbuh sebesar 1,75 persen dari sebelumnya -3,63 persen; 7) industri furnitur yang tumbuh sebesar 2,07 persen dari sebelumnya -2,04 persen; dan 8) industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan yang tumbuh sebesar 3,54 persen dari sebelumnya -2,10 persen.
d.Perkembangan Ekspor dan Impor Industri Pengolahan Non- Migas Pada Tahun 2020—2024 Setelah neraca perdagangan mengalami defisit pada tahun 2019, kondisi pada tahun 2020 berbalik dimana terjadi surplus perdagangan sebesar USD14,13 miliar. Tren positif berlanjut pada tahun 2021 hingga tahun 2024. Puncak ekspor terjadi pada tahun 2022 dengan nilai sebesar USD206,06 miliar dengan surplus perdagangan sebesar USD26,21 miliar. Pada tahun 2023 dan 2024 nilai ekspor sedikit menurun namun Indonesia masih bisa menjaga surplus perdagangan. Hal tersebut menunjukkan ketahanan industri Indonesia dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global seperti fluktuasi harga komoditas dan gangguan rantai pasok. Sumber: BPS diolah Gambar 1 Perdagangan Sektor Industri Tahun 2020—2024 Pada tahun 2024, sektor industri memberikan kontribusi ekspor sebesar 74,30 persen (data BPS diolah) dari total ekspor nasional yang nilainya sebesar USD264,70 miliar (data BPS diolah). Berdasarkan Gambar 1, dapat dilihat ekspor terbesar sektor industri ditempati oleh industri logam dasar dengan nilai ekspor sebesar USD45,67 miliar. Sedangkan nilai impor terbesar ditempati oleh industri barang dari logam, komputer, barang elektronik, optik, dan peralatan listrik dengan nilai sebesar USD41,89 miliar. Sumber: BPS diolah 2025 Gambar 2 Sepuluh Besar Negara Tujuan Ekspor & Asal Impor Sektor Industri (USD Miliar) Berdasarkan Gambar 2, dapat dilihat bahwa pada tahun 2024 negara tujuan ekspor sektor industri terbesar Indonesia yaitu Tiongkok sebesar USD42,19 miliar, Amerika Serikat sebesar USD25,83 miliar, dan India sebesar USD12,71 miliar. Sedangkan, untuk negara asal impor sektor industri terbesar masih ditempati oleh Tiongkok sebesar USD69,03 miliar, Jepang sebesar USD14,77 miliar, dan Singapura sebesar USD9,60 miliar. Impor Indonesia terbesar dilakukan untuk pembelian bahan baku/bahan penolong sebesar USD169,67 miliar atau sebesar 72,62 persen dari total impor, terbesar kedua dilakukan untuk impor pembelian barang-barang modal sebesar USD41,27 miliar atau sebesar 17,67 persen. Secara lengkap dapat dilihat pada Gambar 3 dibawah. Sumber: BPS diolah 2025 Gambar 3 Impor Indonesia Menurut Penggunaan Barang Tahun 2024
e.Perkembangan investasi Indonesia pada tahun 2020—2024 Capaian realisasi investasi pada Tahun 2024 yakni sebesar Rp697,5 triliun, tumbuh sebesar 23,4 persen dibanding tahun 2023. Berdasarkan data dari BPS yang diolah, 5 (lima) subsektor industri dengan nilai realisasi investasi terbesar tahun 2024 yaitu: 1) Industri Logam Dasar dengan nilai investasi sebesar Rp231,1 triliun; 2) Industri Makanan dengan nilai realisasi investasi sebesar Rp104,1 triliun; 3) Industri Kertas dan Barang dari Kertas dengan nilai realisasi investasi sebesar Rp77 triliun; 4) Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia dengan nilai realisasi investasi sebesar Rp65,8 triliun; dan 5) Industri Kendaraan Bermotor, Trailer dan Semi Trailer dengan nilai realisasi investasi sebesar Rp26,2 triliun. Sumber: BPS diolah 2025 Gambar 4 Realisasi Investasi Sektor Industri Tahun 2024
2.Capaian Sasaran Strategis Kementerian Perindustrian pada Rencana Strategis 2020—2024 Sasaran strategis merupakan kondisi yang diharapkan dicapai secara nyata dan mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (outcome/impact) dari satu atau beberapa program. Pada tahun 2023 dan 2024 terdapat penyesuaian terhadap target indikator kinerja pada Renstra Kementerian Perindustrian sejalan dengan perubahan yang ada dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 dan 2024. Renstra Kementerian Perindustrian 2020—2024 terdiri dari satu Sasaran Tujuan (Tj) dan 13 (tiga belas) Sasaran Strategis (SS) dengan total 51 (lima puluh satu) indikator kinerja. Berikut adalah matriks pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja periode tahun 2020—2024. Tabel 6 Sasaran Strategis dalam Renstra Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024 No Sasaran Tujuan/ Strategis Indikator Kinerja 2020 2021 2022 2023 2024 Satuan T R T R T R T R T R C Tj Meningkatnya Peran Sektor Industri dalam Perekonomian Nasional 1 Pertumbuhan PDB industri pengolahan nonmigas -2,22 -2,52 3,56 3,67 5,26 5,01 5,37 4,69 5,80 4,75 81,90 Persen 2 Kontribusi industri pengolahan nonmigas terhadap PDB 17,8 17,9 17,8 17,4 17,95 16,48 18,37 16,75 17,90 17,16 95,87 Persen No Sasaran Tujuan/ Strategis Indikator Kinerja 2020 2021 2022 2023 2024 Satuan T R T R T R T R T R C SS1 Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas 1 Tenaga kerja di sektor industri pengolahan nonmigas 18,56 17,44 18,29 18,65 20,84 19,11 21,01 19,3 20,33 19,96 98,2 Juta Orang 2 Persentase tenaga kerja di sektor industri pengolahan nonmigas terhadap total pekerja 13,58 13,58 13,96 14,23 14,96 14,13 15,2 13,8 14,29 13,80 96,6 Persen 3 Produktivitas tenaga kerja sektor industri pengolahan nonmigas 115,5 115,1 115,5 111,6 115,8 114,3 117,5 118,6 122,3 120,0 98,1 Rp Juta /orang/ tahun 4 Nilai investasi sektor industri pengolahan nonmigas 245,9 266,3 255,3 307,6 334,9 457,6 501,6 565,3 630,6 697,5 110,6 Rp. Triliun 5 Utilisasi Sektor Industri Belum menjadi Indikator 61,6 63,4 64,5 69,5 69,9 70 70,2 65,3 92,9 Persen 6 Efisiensi sumber daya industri dalam rangka peningkatan daya saing industri hijau Belum menjadi Indikator 4 4 5 7,1 6 6,7 7 7,3 104,4 Persen 7 Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan 50 48,3 77 91,4 79 100 81 91,4 83 98,7 118,9 Persen 8 Lulusan pelatihan vokasi industri berbasis kompetensi 17.000 18.919 43.000 47.752 27.600 27.769 26.500 33.094 19.286 25.048 129,88 Orang SS2 Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0 1 Perusahaan dengan nilai Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0) > 3.0 30 31 36 46 44 59 52 74 80 113 141,25 Perusahaan 2 Kontribusi ekspor produk industri berteknologi tinggi 12,63 12,77 12,83 12,28 13,15 11,81 13,4 11,83 13,70 11,95 87,23 Persen 3 Tumbuh dan berkembangnya IKM startup berbasis teknologi 20 20 60 74 100 162 160 233 260 330 126,92 IKM 4 Kemampuan sektor Industri Kecil Menengah melalui penerapan Making Indonesia 4.0 Belum menjadi Indikator 1.500 5.776 1.500 4.247 1.500 3.424 3.000 3.887 129,57 IKM 5 SDM Industri 4.0 yang meningkat kompetensinya 400 347 400 430 400 483 600 763 600 605 100,83 Orang SS3 Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa serta Industri Halal Dalam Negeri 1 Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa Kemenperin 49 43,67 75 85,35 80 85,7 85 85,75 90 89,48 99,42 Persen 2 Substitusi Impor Produk Industri Pengolahan Nonmigas Belum menjadi Indikator 22 10,73 35 -5,72 35 -1,69 35 -4,58 0,00 Persen 3 Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) (rerata tertimbang) 49 43,67 49,9 48,16 50,9 49,8 52 50,13 53,0 52,67 99,38 Persen 4 Produk tersertifikasi TKDN ≥ 25% yang masih berlaku 6.200 9.845 6.630 17.820 7.130 30.163 22.000 56.858 50.000 73.504 147,01 Produk 5 SNI bidang industri yang diterapkan dan diberlakukan 5 7,19 7 8,56 10 5,6 6 6,15 6,50 9,80 150,73 Persen No Sasaran Tujuan/ Strategis Indikator Kinerja 2020 2021 2022 2023 2024 Satuan T R T R T R T R T R C 6 Tingkat efektivitas pelaksanaan promosi dan kampanye industri halal Belum menjadi Indikator 2,75 3,31 3 3 3,25 3,69 3,70 3,73 100,76 Skala 1-4 7 Produktivitas/ efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi Belum menjadi Indikator 60 60 65 98,61 70 98,36 95 100 105,26 Persen SS4 Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri 1 Nilai ekspor produk industri pengolahan nonmigas 125,85 131,13 134,21 177,11 145,5 206,35 222,47 186,98 193,40 196,55 101,63 US$ Miliar 2 Pertumbuhan ekspor industri pengolahan nonmigas -0,43 2,95 7,19 35,11 8,35 16,45 5,75 -9,27 3,76 5,33 141,76 Persen 3 Kontribusi ekspor produk industri pengolahan nonmigas terhadap total ekspor 80,19 80,3 74,9 76,49 75,47 70,67 75,97 72,24 73,46 74,25 101,08 Persen 4 Penambahan jenis produk industri pengolahan nonmigas yang diekspor 27 28,91 28 30,75 29 41 30 44,44 32 32,44 101 Persen 5 Rasio impor bahan baku sektor industri terhadap PDB sektor industri pengolahan nonmigas 40,22 56,08 39,07 43,99 38,05 48,09 37,03 38,9 36,21 40,61 87,85 Persen SS5 Penguatan Kewirausahaan dan Industri Kecil dan Menengah (IKM) 1 Proporsi nilai tambah IKM terhadap total nilai tambah industri pengolahan nonmigas 18,6 15,53 18,8 21,29 19,2 21,17 19,6 21,23 20 21,30 106,50 Persen 2 Wirausaha industri kecil yang tumbuh 4.000 7.808 8.000 13.058 12.000 20.592 20.800 46.280 47.185 59.734 126,60 WUB 3 IKM yang melakukan kemitraan dengan industri besar sedang dan sektor ekonomi lainnya 40 24 80 74 120 149 160 217 257 334 129,96 IKM 4 Proporsi nilai penyaluran pinjaman perbankan kepada IKM 2,4 10,55 2,75 10,5 3,35 10,22 4,05 10,08 9 9,94 110,44 Persen SS6 Meningkatnya Persebaran Industri 1 KI prioritas di luar Jawa yang beroperasi dan meningkatkan investasi 11 12 13 13 15 14 16 15 17 16 94,12 KI 2 KI yang dikembangkan 18 18 22 22 26 26 30 30 33 35 106,06 KI 3 KI dengan zona tematik yang beroperasi 2 2 2 3 3 3 4 4 5 4 80,00 KI 4 Persentase nilai tambah sektor industri yang diciptakan di luar Jawa 32.3 29,51 30,7 31,04 31,5 31,96 32,3 32,02 33,1 32,30 97,58 Persen SS7 Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif 1 Indeks Reformasi Hukum Belum Menjadi Indikator 73 98,70 135,21 Nilai 2 Indeks Kualitas Kebijakan Belum Menjadi Indikator 65 65,00 100 Nilai 3 Persentase kesesuaian jumlah peraturan perundang- undangan di bidang perindustrian yang ditetapkan Belum Menjadi Indikator 60 61,82 65 66,67 67 72,22 67 79,74 119,01 Persen No Sasaran Tujuan/ Strategis Indikator Kinerja 2020 2021 2022 2023 2024 Satuan T R T R T R T R T R C dengan program penyusunan peraturan perundang- undangan SS8 Terselenggaran ya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berdaya saing dan Berkelanjutan 1 Perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi Standar Industri Hijau (SIH) 33 37 37 46 46 66 61 96 125 154 123,20 Perusahaan 2 Infrastruktur kompetensi industri 8 8 8 4 10 7 7 8 7 7 100 SKKNI SS9 Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien 1 Batas toleransi temuan pengawasan eksternal 1,5 0,15 1,4 0,033 1,3 0,033 1,2 0,037 0,80 0,051 193,6 Persen 2 Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker 91 67,57 91,5 93,76 92 86,52 92 98,33 92,20 90,95 98,64 Persen 3 Index Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian 3 3 3 2,6 3 2,85 2,89 3,445 3 3,69 122,9 Level SS10 Terwujudnya ASN Kementerian Perindustrian yang Professional dan Berkepribadian 1 Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN Kemenperin Belum menjadi indikator 71 73,24 73 56,87 71 71,69 72 81,27 112,88 Indeks 2 Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan dengan predikat minimal baik Belum menjadi indikator 82 98,05 85 96,91 87 98,41 90 93,49 103,87 Persen SS11 Terwujudnya Sistem Informasi Industri yang Berkualitas 1 Data dan informasi sesuai dengan kebutuhan pengambil keputusan 2,8 3,54 3,1 3,17 3,12 3,34 3,13 3,24 3,18 3,18 100 Skala 2 Tingkat ketepatan waktu penyampaian informasi baku secara periodik 78 78,6 80 98,96 83 100 85 96,88 90 100 111,11 Persen SS12 Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima 1 Tingkat akuntabilitas laporan keuangan dan BMN WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP 100 Opini 2 Indeks RB Kementerian Perindustrian 78 78,01 78,3 78,57 78,6 79,2 78,7 80,01 79,2 80,01 101,02 Nilai SS13 Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan serta Pengendalian yang Berkualitas dan Akuntabel 1 Tingkat kesesuaian dokumen perencanaan dengan rencana program dan kegiatan prioritas nasional 95,5 95,9 95,7 98,1 95,9 97,96 96,1 98,25 96,3 98,53 102,32 Persen 2 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Perindustrian 78 78,04 78,2 78,58 78,4 78,7 78,6 79,2 79,3 79,38 100,10 Nilai Pada tahun 2024, tenaga kerja di sektor industri pengolahan nonmigas adalah sebanyak 19,96 juta orang atau mencapai 98,2 persen dari target berdasarkan perjanjian kinerja Kementerian Perindustrian pada tahun 2024 yang sebanyak 20,33 juta orang. Target jangka menengah (tahun 2024) indikator ini berdasarkan RPJMN dan Renstra Kementerian Perindustrian adalah 21,94 juta orang. Sepanjang tahun 2024, gelombang PHK yang terjadi akibat dampak pandemi Covid-19, perlambatan ekonomi global, serta peningkatan produk impor ilegal menjadi tantangan besar bagi sektor industri padat karya. Kementerian Perindustrian melalui program pelatihan 3 in 1 diharapkan menjadi salah satu solusi dimana tidak hanya meningkatkan keahlian tenaga kerja, tetapi juga membantu perusahaan mendapatkan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri, sehingga dapat menekan angka pengangguran dan meningkatkan daya saing industri nasional. Pada tahun 2024, persentase tenaga kerja di sektor industri pengolahan nonmigas terhadap total pekerja adalah sebesar 13,80 persen atau mencapai 96,6 persen dari target berdasarkan perjanjian kinerja Kementerian Perindustrian pada tahun 2024 yang sebesar 14,29 persen. Target jangka menengah (tahun 2024) indikator ini berdasarkan RPJMN dan Renstra Kementerian Perindustrian adalah 15,65 persen. Persentase peningkatan jumlah tenaga kerja di sektor industri pengolahan nonmigas belum menunjukkan kenaikan yang sebanding. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk penurunan permintaan global yang mempengaruhi produksi dan keputusan perusahaan untuk melakukan efisiensi tenaga kerja. Selain itu, tantangan seperti kesenjangan keterampilan antara kebutuhan industri dan kompetensi tenaga kerja yang tersedia turut memengaruhi dinamika penyerapan tenaga kerja di sektor ini. Pada tahun 2024, produktivitas tenaga kerja sektor industri pengolahan nonmigas adalah sebesar Rp120,00 juta per orang per tahun atau mencapai 98,14 persen dari target berdasarkan perjanjian kinerja Kementerian Perindustrian pada tahun 2024 yang sebesar Rp122,30 juta untuk setiap orang setiap tahun. Target jangka menengah (tahun 2024) indikator ini berdasarkan Renstra Kementerian Perindustrian 2020—2024 adalah Rp124,73 juta per orang per tahun. Kementerian Perindustrian terus berupaya meningkatkan produktivitas tenaga kerja di sektor industri pengolahan nonmigas guna menghadapi tantangan era Industri 4.0. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah penyelenggaraan pelatihan 3 in 1 yang mencakup skilling, upskilling, dan reskilling. Program ini bertujuan untuk mencetak tenaga kerja yang lebih adaptif dan berdaya saing. Skilling difokuskan pada calon tenaga kerja yang belum memiliki pengalaman di industri. Sementara upskilling bertujuan meningkatkan kompetensi pekerja yang sudah berpengalaman agar siap untuk jenjang karier yang lebih tinggi. Sedangkan reskilling diberikan kepada tenaga kerja yang terdampak perubahan teknologi agar mereka dapat beradaptasi dengan kebutuhan industri yang terus berkembang. Salah satu indikator yang penting dalam pemantauan pemulihan sektor industri adalah utilisasi. Utilisasi menggambarkan perbandingan/rasio realisasi produksi terhadap kapasitas produksi. Data utilisasi berasal dari industri yang disampaikan melalui SIINas. Pada tahun 2024, utilisasi sektor industri adalah sebesar 65,28 persen atau mencapai 92,99 persen dari target berdasarkan perjanjian kinerja Kementerian Perindustrian pada tahun 2024 yang sebesar 70,20 persen. Target jangka menengah (tahun 2024) indikator ini berdasarkan Renstra Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024 adalah 77,52 persen. Belum tercapainya target utilisasi disebabkan oleh beberapa faktor utama, di antaranya keterbatasan bahan baku dan rendahnya permintaan pasar. Contohnya, industri pengolahan kelapa nasional menghadapi kesulitan akibat produksi kelapa yang turun hingga 31 persen pada 2024. Dampak El Niño yang berkepanjangan mengakibatkan tanaman kelapa kekurangan air, sehingga produksi menurun drastis. Untuk mengatasi hal ini, Kementerian Perindustrian telah menyusun kebijakan tata niaga bahan baku kelapa agar dapat diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan industri dalam negeri. Selain itu, permintaan yang masih rendah untuk beberapa sektor industri aneka, seperti perhiasan, pakaian olahraga, dan mainan anak, turut menghambat peningkatan utilisasi. Kontribusi ekspor produk industri berteknologi tinggi merupakan nilai ekspor dari sebanyak 1.530 produk industri yang masuk dalam kategori produk berteknologi tinggi berdasarkan Harmonized System (HS) dibagi dengan total nilai ekspor Indonesia. Pada tahun 2024, kontribusi ekspor produk industri berteknologi tinggi adalah sebesar 11,95 persen atau mencapai 87,23 persen dari target berdasarkan Perjanjian Kinerja Kementerian Perindustrian pada tahun 2024 yang sebesar 13,70 persen. Target jangka menengah (tahun 2024) indikator ini berdasarkan RPJMN dan Renstra Kementerian Perindustrian 2020-2024 adalah 13,70 persen. Transformasi digital industri penting untuk meningkatkan daya saing dan kontribusi ekspor produk teknologi tinggi. Namun, realisasi kontribusi ekspor tidak langsung mengikuti transisi ini karena beberapa kendala, seperti jeda waktu implementasi, keterbatasan kemampuan, dan persaingan pasar. Pada tahun 2024, persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa Kemenperin adalah sebanyak 89,48 persen atau mencapai 99,42 persen dari target berdasarkan perjanjian kinerja Kementerian Perindustrian pada tahun 2024 yang sebanyak 90 persen. Target jangka menengah (tahun 2024) indikator ini berdasarkan Renstra Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024 adalah 90 persen. Terdapat sejumlah kendala yang menghambat pencapaian target produk dalam negeri (PDN) dan tingkat komponen dalam negeri (TKDN). Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Perindustrian seringkali menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, seperti alat laboratorium dan bahan kimia, yang produk dalam negerinya masih terbatas. Akibatnya, pengadaan alat-alat tersebut harus dilakukan melalui impor, yang memerlukan proses izin yang panjang dan kompleks, mulai dari pengiriman hingga instalasi serta pelatihan personel. Selain itu, perbedaan penggunaan akun anggaran untuk mengukur realisasi PDN dan TKDN, serta belum masuknya akun yang digunakan pada unit kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU) dalam pengukuran, menambah kompleksitas dalam pengelolaan penggunaan produk dalam negeri. Pada tahun 2024, realisasi indikator substitusi impor produk industri pengolahan nonmigas adalah sebesar -4,58 atau tidak mencapai target berdasarkan perjanjian kinerja Kementerian Perindustrian pada tahun 2024 yang sebesar 35 persen. Target jangka menengah (tahun 2024) indikator ini berdasarkan Renstra Kementerian Perindustrian 2020-2024 adalah 35 persen. Berdasarkan daftar inventarisasi barang/jasa produksi dalam negeri pada website (http://tkdn.kemenperin.go.id), data hingga akhir tahun 2024 tingkat komponen dalam negeri/TKDN (rerata tertimbang) adalah sebesar 52,67 persen atau mencapai 99,38 persen dari target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Kementerian Perindustrian tahun 2024 sebesar 53 persen. Target jangka menengah (tahun 2024) indikator ini berdasarkan RPJMN dan Renstra Kementerian Perindustrian 2020-2024 adalah 53,0 persen. Untuk mendukung pencapaian indikator TKDN, Kemenperin melakukan implementasi rantai alur bahan baku yang terintegrasi serta pengembangan sistem informasi pengawasan neraca komoditas, fasilitasi temu bisnis manufaktur (business matching), dan bimbingan teknis mengenai tata cara penghitungan TKDN bagi sektor industri serta workshop pendaftaran e-catalog. Pada tahun 2024, rasio impor bahan baku sektor industri terhadap PDB sektor industri pengolahan nonmigas adalah sebesar 40,61 persen atau mencapai 87,85 persen dari target berdasarkan Perjanjian Kinerja Kementerian Perindustrian pada tahun 2024 yang sebesar 36,21 persen. Target jangka menengah (tahun 2024) indikator ini berdasarkan Renstra Kementerian Perindustrian 2020- 2024 adalah 36,12 persen. Pada tahun 2024, Kawasan Industri (KI) prioritas di luar Jawa yang beroperasi dan meningkatkan investasi adalah sebanyak 16 (enam belas) KI (kumulatif) atau mencapai 94,12 persen dari target Perjanjian Kinerja Kementerian Perindustrian tahun 2024 yaitu sebanyak 17 (tujuh belas) KI (kumulatif). Target jangka menengah (tahun 2024) indikator ini berdasarkan RPJMN dan Renstra Kementerian Perindustrian adalah 17 (tujuh belas) KI (kumulatif). Target untuk tahun 2024 sebesar 17 (tujuh belas) KI (kumulatif) RPJMN yang terbit IKUI-nya, dengan target yang tercapai hingga Tahun 2024 sebesar 16 (enam belas) KI (kumulatif) dengan rincian pada tabel dibawah ini. Dari 9 (sembilan) KI Prioritas Luar Jawa yang ditargetkan untuk beroperasi, sampai dengan akhir tahun 2024 terdapat 1 (satu) KI yang masih belum terbit IUKI-nya yaitu KI Tanggamus. Tabel 7 Daftar KI RPJMN yang Beroperasi Tahun 2019-2024 Tahun Jumlah KI Uraian 2019 8 KI Sei Mangkei, KI Dumai, KI Batu Licin, KI Bitung, KI Morowali, KI Palu, KI Bantaeng, dan KI Konawe 2020 4 KI Sadai, KI Ladong, KI Wedabay, dan KI Ketapang 2021 1 KI Tanjung Enim 2022 1 Kalimantan Industrial Park Indonesia di Kab. Bulungan, Kaltara/ KI Tanah Kuning 2023 1 KI Galang Batang di Kabupaten Bintan 2024 1 KI Takalar Jumlah KI dengan zona tematik yang beroperasi pada tahun 2024 adalah sebanyak 4 (empat) KI (kumulatif) atau mencapai 80 persen dari target Perjanjian Kinerja Kementerian Perindustrian tahun 2024 yaitu sebanyak 5 (lima) KI (kumulatif). Target jangka menengah (tahun 2024) indikator ini berdasarkan RPJMN dan Renstra Kementerian Perindustrian Tahun 2020—2024 adalah 3 (tiga) KI (kumulatif). Indikator ini belum dapat memenuhi target penambahan 1 (satu) KI karena calon pengelola KI Halal yaitu KI SIRIE dan KI Makassar belum dapat memenuhi persyaratan untuk dapat diberikan surat keterangan sebagai KI Halal. Pada tahun 2024, persentase nilai tambah sektor industri yang diciptakan di luar Jawa adalah sebesar 32,30 persen atau mencapai 97,58 persen dari target Perjanjian Kinerja Kementerian Perindustrian tahun 2024 yaitu sebesar 33,1 persen. Target jangka menengah (tahun 2024) indikator ini berdasarkan Renstra Kementerian Perindustrian Tahun 2020—2024 adalah 33,1 persen. Pada tahun 2024, hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh unit kerja adalah sebanyak 90,95 persen atau telah mencapai 98,64 persen dari target perjanjian kinerja Kementerian Perindustrian Tahun 2024 yang sebesar 92,20 persen. Target jangka menengah (tahun 2024) indikator ini berdasarkan Renstra Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024 adalah 93 persen. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target indikator ini antara lain pemahaman yang kurang baik terhadap rekomendasi atau dampak dari rekomendasi yang dapat menyebabkan penundaan atau pelaksanaan yang tidak tepat, serta perubahan peraturan perundang-undangan yang dapat memengaruhi pelaksanaan rekomendasi. Secara menyeluruh, capaian kinerja sasaran sesuai dokumen Renstra Kemenperin 2020—2024 adalah sebagaimana Tabel 7 berikut. Tabel 8 Capaian Kinerja Sasaran Renstra Kemenperin 2020—2024 Tahun Indikator Kinerja Persentase CapaianMencapai Target Tidak Mencapai Target 2020 31 11 73,81 2021 43 8 84,31 2022 35 16 68,62 2023 38 13 74,51 2024 36 15 70,59 Rata-rata capaian Renstra Kemenperin 2020-2024 74,37 Dalam mewujudkan fokus pengembangan industri pada periode tahun 2025—2029, maka diperlukan gambaran pencapaian yang telah dilaksanakan dalam Renstra Kemenperin 2020—2024 dan memperhatikan aspirasi masyarakat.
3.Aspirasi Masyarakat Pembangunan industri nasional tidak hanya menjadi agenda pemerintah, tetapi juga menjadi perhatian dan harapan besar dari berbagai elemen masyarakat. Aspirasi masyarakat merupakan harapan dan tujuan dari masyarakat untuk kemajuan industri dimasa yang akan datang. Adapun aspirasi masyarakat telah dirangkum sebagai berikut:
a.Melanjutkan Hilirisasi Industri berbasis Sumber Daya Alam (SDA) Hilirisasi industri berbasis SDA diharapkan dapat menjadi jalan untuk meningkatkan nilai tambah dalam negeri, membuka lapangan kerja lokal, dan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global. Fokus diarahkan pada penguatan industri berbasis nikel, bauksit, kelapa sawit, hasil laut, tekstil, serta pangan strategis. Melalui hilirisasi, diharapkan struktur industri nasional menjadi lebih dalam dan kompleks, meningkatkan nilai ekspor, serta memperkuat daya saing manufaktur nasional di pasar global.
b.Persebaran Pembangunan ke Seluruh Wilayah Indonesia Pemerintah diharapkan terus mendorong pemerataan industri antarwilayah, khususnya di luar Pulau Jawa. Pengembangan kawasan industri yang terintegrasi, berbasis klaster, dan memiliki infrastruktur pendukung lengkap menjadi kunci pemerataan pertumbuhan industri. Strategi ini mendorong pembentukan aglomerasi industri baru di luar Pulau Jawa, memaksimalkan peran kawasan industri hijau, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan pusat pertumbuhan industri berbasis potensi daerah.
c.Peningkatan Efisiensi Industri dengan Pemanfaatan Teknologi Transformasi industri berbasis teknologi terus didorong dengan melakukan penguatan kebijakan, dukungan infrastruktur, maupun pengembangan sumber daya manusia digital. Pemanfaatan teknologi diharapkan dapat meningkatkan efisiensi di berbagai sektor industri yang akan meningkatkan produktivitas dan penggunaan energi dan bahan baku yang lebih optimal, kedepannya pemanfaatan teknologi pada sektor industri diharapkan mempercepat transformasi industri yang inovatif dan berkelanjutan.
d.Percepatan Transisi Menuju Industri Hijau Pembangunan dan pengembangan industri yang inklusif dan berkelanjutan juga menjadi hal yang perlu diakselerasi, khususnya melalui penerapan prinsip industri hijau. Ada kesadaran yang semakin tumbuh di tengah masyarakat terhadap dampak industri terhadap lingkungan dan keberlanjutan sumber daya. Aspirasi ini tercermin dari dorongan agar industri di masa depan menerapkan prinsip efisiensi energi, pengelolaan limbah, dan pemanfaatan energi terbarukan.
e.Penguatan Industri Kecil dan Industri Menengah (IKM) Diperlukan kebijakan afirmatif dalam penguatan industri kecil dan industri menengah (IKM) agar tidak tertinggal dalam era transformasi digital dan globalisasi. Pelaksanaan program pemberdayaan IKM diharapkan dapat lebih merata dan responsif terhadap kebutuhan lokal, mulai dari akses pembiayaan, pelatihan keterampilan teknis, hingga fasilitasi pemasaran berbasis digital. Digitalisasi IKM melalui platform e-commerce dan adopsi teknologi sederhana menjadi tuntutan nyata untuk meningkatkan daya saing sektor ini. B. Potensi dan Permasalahan
1.Potensi
a.Indonesia memiliki beberapa perjanjian perdagangan bebas (Free Trade Agreement/FTA) dengan beberapa negara mitra dagang utamanya, diantaranya Regional Comprehensive Economic Agreement (RCEP), Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA), ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area (AANZFTA). Sejumlah FTA tersebut menawarkan manfaat penurunan tarif bea masuk, persyaratan Rules of Origin (ROO), dan Non-Tariff Barrier (NTB) yang dapat dimanfaatkan oleh industri dalam negeri untuk memperoleh komponen produksi maupun memperkuat ekspornya. Walaupun demikian, manfaat- manfaat tersebut masih sangat bergantung pada tingkat utilisasi FTA yang ada oleh pelaku industri baik importir maupun eksportir.
b.Pada perjanjian RCEP, produk-produk Indonesia memiliki peluang untuk memanfaatkan tarif yang lebih rendah dalam jangka pendek. Terutama mengingat bahwa produk-produk tersebut merupakan produk unggulan ekspor tradisional Indonesia seperti produk kayu, tekstil, baterai, komponen sepeda, dan produk ikan. (a) Pada tahun ke-1 (b) Pada tahun ke-10 Sumber: Estimasi berdasarkan data WITS (2022) Gambar 5 Grafik Revealed Symmetric Comparative Advantage (RSCA)/Trade Balance Index (TBI) Indonesia
c.Indonesia sebagai salah satu negara berpenduduk muslim terbesar di dunia memiliki potensi pasar yang sangat menjanjikan. Populasi muslim di Indonesia mencapai 245,93 juta jiwa dengan potensi konsumsi diperkirakan mencapai Rp9.665,3 triliun per tahun. Sementara itu, populasi penduduk muslim di dunia diperkirakan akan terus bertambah hingga mencapai 2,2 miliar jiwa atau 26,5 persen dari total populasi dunia di tahun 2030. Berdasarkan Laporan State of The Global Islamic Economy (SGIE) Tahun 2023/2024, jumlah konsumsi produk halal diproyeksikan mencapai USD3,1 triliun pada tahun 2027 dengan tingkat pertumbuhan rerata tahunan sebesar 4,8 persen. Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) mencatat pada periode Januari-Oktober 2024 total ekspor produk halal Indonesia mencapai USD41,42 miliar. Oleh karena itu, ekspor produk halal Indonesia ke negara- negara mayoritas muslim dan anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) berpotensi menjadi pasar alternatif bagi ekspor Indonesia. Letak geografis Indonesia yang dekat dengan negara-negara OKI menjadi Indonesia memiliki posisi strategis dalam rantai nilai halal global.
d.Guna mendorong pertumbuhan dan penguatan industri dalam negeri, pemerintah mendorong pembelian barang dan/atau jasa yang diproduksi di dalam negeri melalui program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). Program tersebut bertujuan mengoptimalkan penggunaan produk, barang, dan jasa hasil produksi dalam negeri, terutama pada pengadaan yang dibiayai oleh anggaran pemerintah. Berdasarkan data Bigbox Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), pada tahun 2024 terdapat potensi belanja pemerintah sebesar Rp1.253,72 triliun dimana Rp854,88 triliun dikomitmenkan sebagai belanja PDN. Nilai tersebut meningkat apabila dibandingkan dengan tahun 2023 dimana potensi belanja pemerintah sebesar Rp1.209,34 triliun dimana sebesar Rp772,93 triliun diperuntukkan sebagai belanja PDN.
2.Permasalahan
a.Permasalahan Umum 1) Pertumbuhan Tidak Seimbang Berdasarkan Gambar 5, dapat dilihat bahwa terdapat ketimpangan pertumbuhan antarsektor dimana beberapa sektor mengalami pertumbuhan yang pesat, sementara pada sektor lain cenderung stagnan bahkan mengalami penyusutan. Sektor seperti teknologi informasi dan bisnis tumbuh jauh lebih cepat dibandingkan dengan sektor lainnya, hal tersebut dapat menyebabkan alokasi sumber daya berupa modal, tenaga kerja, dan investasi banyak mengalir ke sektor tersebut. Di sisi lain, sektor industri pengolahan yang menyerap lebih banyak tenaga kerja dibanding sektor digital mengalami pertumbuhan yang lebih lambat, sehingga dapat mengakibatkan lapangan pekerjaan tidak tumbuh berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut dikhawatirkan akan berdampak pada meningkatnya ketimpangan sosial dan pengangguran terselubung. Sumber: BPS diolah 2025 Gambar 6 Pertumbuhan Per Sektor (2011—2024) Adapun data laju pertumbuhan pada setiap sektor secara lengkap No Lapangan Usaha Laju Pertumbuhan PDB (Dalam Persen) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 3,95 4,59 4,20 4,24 3,75 3,37 3,92 3,88 3,61 1,77 1,87 2,25 1,31 0,67 2 Pertambangan dan Penggalian 4,29 3,02 2,53 0,43 -3,42 0,95 0,66 2,16 1,22 -1,95 4,00 4,38 6,12 4,90 3 Industri Pengolahan Non Migas 7,46 6,98 5,45 5,61 5,05 4,43 4,85 4,77 4,34 -2,52 3,67 5,01 4,69 4,75 4 Pengadaan Listrik dan Gas 5,69 10,06 5,23 5,90 0,90 5,39 1,54 5,47 4,04 -2,34 5,55 6,61 4,91 4,77 5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 4,73 3,34 3,32 5,24 7,07 3,60 4,59 5,56 6,83 4,94 4,97 3,23 4,90 1,56 6 Konstruksi 9,02 6,56 6,11 6,97 6,36 5,22 6,80 6,09 5,76 -3,26 2,81 2,01 4,91 7,02 7 Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 9,66 5,40 4,81 5,18 2,54 4,03 4,46 4,97 4,60 -3,79 4,63 5,53 4,85 4,86 8 Transportasi dan Pergudangan 8,31 7,11 6,97 7,36 6,71 7,45 8,49 7,05 6,38 - 15,05 3,24 19,87 13,96 8,69 9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 6,86 6,64 6,80 5,77 4,31 5,17 5,41 5,68 5,79 - 10,26 3,88 11,94 10,00 8,56 10 Informasi dan Komunikasi 10,02 12,28 10,39 10,12 9,70 8,88 9,63 7,02 9,42 10,61 6,82 7,73 7,59 7,57 11 Jasa Keuangan dan Asuransi 6,97 9,54 8,76 4,68 8,58 8,93 5,47 4,17 6,61 3,25 1,56 1,93 4,77 4,74 12 Real Estate 7,68 7,41 6,54 5,00 4,11 4,69 3,60 3,48 5,76 2,32 2,78 1,72 1,43 2,50 13 Jasa Perusahaan 9,24 7,44 7,91 9,81 7,69 7,36 8,44 8,64 10,25 -5,44 0,73 8,77 8,24 8,38 14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 6,43 2,13 2,56 2,38 4,63 3,20 2,05 6,97 4,66 -0,03 -0,33 2,52 1,51 6,40 15 Jasa Pendidikan 6,68 8,22 7,44 5,47 7,33 3,84 3,72 5,36 6,30 2,61 0,11 0,55 1,77 3,75 16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 9,25 7,97 7,96 7,96 6,69 5,16 6,84 7,15 8,66 11,56 10,45 2,75 4,67 8,11 17 Jasa lainnya 8,22 5,76 6,40 8,93 8,08 8,01 8,73 8,95 10,57 -4,10 2,12 9,47 10,52 9,80 Produk Domestik Bruto 6,17 6,03 5,56 5,01 4,88 5,03 5,07 5,17 5,02 -2,07 3,70 5,31 5,05 5,03 Sumber: BPS diolah 2025 2) Kebutuhan Akan Kapital yang Tinggi Berdasarkan Gambar 7, tren suku bunga di Indonesia (yang ditetapkan oleh Bank Indonesia/BI) dari tahun 2010 hingga tahun 2024 jika dibandingkan dengan suku bunga di Eropa (European Central Bank/ECB), Amerika Serikat (Federal Reserve System/FED), dan Inggris (Bank of England/UK), selalu lebih tinggi. Suku bunga yang tinggi tersebut berpengaruh terhadap kebutuhan akan kapital dalam berbagai sektor industri, terutama kapital yang bergantung dengan pendanaan dari eksternal. Hal tersebut akan meningkatkan biaya pinjaman karena bunga yang harus dibayar oleh perusahaan menjadi lebih besar. Sehingga berdampak pada pengurangan profitabilitas. Jika suku bunga tinggi maka investasi jangka panjang menjadi kurang menarik bagi investor karena return bisnis harus lebih besar dari suku bunga agar tetap bisa menguntungkan. Sumber: Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia (SEKI)-2024 Gambar 7 Perbandingan Suku Bunga Antara Indonesia dengan Tiga Negara Lainnya Tahun 2010—2024
b.Permasalahan Eksternal 1) Aliran Foreign Direct Investment (FDI) yang Melambat Walaupun secara nominal aliran FDI yang masuk ke Indonesia terlihat meningkat, namun jika dihitung secara perkapita (FDI dibagi dengan jumlah populasi penduduk) nilainya relatif stagnan sejak tahun 2013. Mengalirnya FDI di Indonesia tergambarkan melalui masuknya perusahaan multinasional yang membawa teknologi baru, membuka lapangan pekerjaan, serta membuat industri lebih kompetitif. Apabila peningkatan aliran FDI ini melambat, hal tersebut juga turut menggambarkan perlambatan pada sektor industri di Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal menunjukkan bahwa industri alat utama, angkutan laut untuk penyeberangan, angkutan udara, masih menunjukkan pembatasan pada kepemilikan modal asing. Indeks restriksi FDI Indonesia relatif lebih tinggi dibandingkan negara mitra seperti Vietnam. Sedangkan pada penerapan TKDN, hampir semua industri pengolahan di Indonesia telah menerapkan TKDN dengan muatan yang terus meningkat setiap tahunnya. Sumber: FDI restrictiveness index (OECD, 2022) Gambar 8 Perbandingan Restriksi FDI Antara Indonesia dengan Vietnam 2) Biaya Logistik Nasional yang Kurang Kompetitif Berdasarkan data Bank Dunia, Logistic Performance Index (LPI) Indonesia merosot dari ranking ke-49 di tahun 2018 menjadi peringkat ke-64 di tahun 2023 (World Bank, 2023). Penurunan ranking ini sekaligus mengindikasikan biaya logistik di Indonesia masih relatif mahal dan kurang kompetitif dibanding negara ASEAN. Rendahnya daya saing logistik Indonesia ini menyebabkan biaya produksi di Indonesia relatif kurang bersaing. Secara makro, biaya logistik Indonesia mencapai 24 persen dari GDP, lebih mahal dibandingkan dengan Vietnam yang tercatat sebesar 16 persen, Thailand dan Malaysia sekitar 13 persen, dan Singapura di angka 8 persen (Banomyong et al., 2022; Santoso et al., 2021). Mahalnya biaya logistik termanifestasi melalui tingginya biaya produksi, yang pada akhirnya membuat produk yang dihasilkan relatif mahal dan kurang bersaing. 3) Produktivitas Pekerja yang Rendah Secara makro, salah satu tantangan yang dihadapi Indonesia adalah pertumbuhan output per pekerja yang relatif lambat. Meskipun tidak bisa dibandingkan secara langsung, pertumbuhan produktivitas pekerja di Indonesia lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan di Vietnam dan Filipina. Produktivitas tenaga kerja para pekerja di kawasan industri masih relatif rendah jika dibandingkan dengan upah yang dibayarkan. Hal ini terlihat dari hasil survei lembaga Jepang (Japan External Trade Organization/JETRO, 2020) yang menyimpulkan bahwa tingkat level upah di Indonesia terlalu tinggi jika dibandingkan dengan produktivitas serupa di Vietnam. Pertanyaan yang diajukan terkait dengan kepatutan upah pada level gaji yang diberikan. Sebanyak 64 persen perusahaan afiliasi Jepang yang disurvei di Indonesia menyatakan bahwa level gaji yang diberikan tidak sesuai (terlalu tinggi). Sebaliknya 60 persen responden di Vietnam menyatakan bahwa level gaji dan produktivitas pekerja di sana sudah sesuai. Sumber: Estimasi berdasarkan data World Development Indicator (World Bank, 2022) Gambar 9 Perbandingan Produktivitas Per Pekerja Antara Indonesia dan 4 Negara Lainnya 4) Tingginya Penggunaan Energi Fosil Penggunaan energi fosil diatas 60 persen dari total penggunaan energi nasional (Institute for Essential Services Reform/IESR, 2022). 5) Kemampuan Inovasi Yang Rendah Kemampuan inovasi Indonesia masih relatif rendah yang dibuktikan dengan ranking global innovation index. Pada tahun 2022, Indonesia berada di peringkat ke-75 dari 132 negara. Hal tersebut menunjukkan bahwa biaya yang sudah dikeluarkan untuk investasi inovasi ternyata belum efektif menghasilkan output yang lebih berkualitas dan inovatif, bahkan Indonesia (Jakarta) belum menjadi top of mind kerjasama inovasi bagi investor Jepang.
c.Permasalahan Internal 1) Rendahnya Pemanfaatan FTA Utilisasi penggunaan FTA oleh eksportir Indonesia masih cenderung rendah dibandingkan beberapa negara lain di Kawasan Asia Tenggara. Hal ini mengakibatkan berkurangnya nilai kompetitif produk asal Indonesia. Tingkat utilisasi FTA ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain besarnya penurunan tarif setelah memperhitungkan biaya pengurusan administrasi Surat Keterangan Asal (SKA), volume ekspor/impor, tingkat restriksi Rules of Origin (ROO), serta learning effect, dan ketersediaan informasi tentang FTA. 2) Dominasi Produk Berbasis SDA Dalam Ekspor Ekspor Indonesia ke pasar global masih didominasi oleh produk-produk berbasis SDA. Berdasarkan data BPS tahun 2024, kontribusi ekspor industri pengolahan nonmigas sebesar 74,25 persen dari total nilai ekspor nasional. Meskipun angka tersebut terbilang besar, namun komoditas ekspor masih didominasi oleh produk berbasis SDA dengan nilai tambah rendah seperti logam dasar, Crude Palm Oil (CPO), kimia dasar, serta elektronik dan transportasi dengan perkiraan sebesar 65 persen sampai dengan 70 persen dari total kontribusi ekspor industri pengolahan nonmigas. 3) Partisipasi ke Dalam Global Value Chain (GVC) Masih Rendah Partisipasi Indonesia dalam GVC relatif masih rendah dan secara umum mengalami penurunan kecuali pada produk final otomotif. Penurunan partisipasi GVC terutama terlihat pada produk pakaian dan alas kaki antara, serta elektronika antara dan jadi. Sementara peningkatan terlihat pada produk akhir pakaian dan alas kaki, serta kendaraan baik antara maupun jadi. Sumber: Estimasi berdasarkan data WITS (2022) Gambar 10 Perbandingan Partisipasi Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam Dalam Global Value Chain (2010 dan 2019) Penurunan partisipasi Indonesia di beberapa produk GVC menunjukkan lemahnya daya saing produk Indonesia di pasar dunia sehingga diperlukan identifikasi atas faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan daya saing ini. 4) Kebijakan Industri dan Perdagangan yang Belum Terkoordinasi Dengan Baik Ketika Indonesia berencana untuk meningkatkan pertumbuhan industri yang berpartisipasi ke dalam GVC, kebijakan perdagangannya dibuat restriktif. Sebagai contoh, Non-Tariff Barrier (NTB) pada produk-produk GVC seperti industri makanan dan minuman masih relatif tinggi. Hal ini menyebabkan industri makanan dan minuman menjadi sulit untuk bersaing di pasar global. 5) Standarisasi dan Sertifikasi yang Masih Terkendala Masih terdapat kendala dalam penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang banyak disebabkan oleh faktor eksternal perusahaan, seperti lokasi pengujian yang jauh, biaya yang mahal, dan proses yang lama. 6) Daya Saing Produk yang Rendah dan Semakin Kompleks Produk industri pengolahan semakin kehilangan daya saingnya di pasar global. Ketika beberapa negara ASEAN lainnya seperti Malaysia dan Thailand semakin bergerak ke arah ekspor produk dengan knowledge intensive yang tinggi, ekspor Indonesia masih didominasi oleh komoditas. Di samping itu, daya saing produk unggulan ekspor Indonesia pun relatif stagnan dengan tren menurun. 7) Mismatch (ketidaksesuaian) Produksi dengan Permintaan Global Terjadi mismatch (ketidaksesuaian) antara output industri dengan apa yang menjadi permintaan global. Sebagai contoh, Indonesia mengekspor produk dengan kode HS 85 yang diantaranya mencakup produk mesin dan perlengkapan listrik serta bagian-bagiannya; perekam dan alat reproduksi suara, perekam dan alat reproduksi gambar dan suara televisi, serta bagian dan aksesorinya, yang permintaannya justru lambat di pasar global dalam 5 (lima) tahun terakhir (Trademap, 2023). 8) Tantangan Dalam Adopsi Teknologi Adopsi teknologi di industri pengolahan akan kian meningkat pasca Covid-19, sehingga membutuhkan kesiapan Sumber Daya Manusia. Namun tenaga kerja di Indonesia masih didominasi oleh tenaga kerja tidak terampil (unskilled labor) dengan persentase sebesar 89,3 persen. Bappenas menyampaikan dalam forum Seminar Beasiswa LPDP pada tahun 2023 bahwa hanya 18,47% lulusan pendidikan tinggi di Indonesia berasal dari program STEM.
a.memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM);
b.memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru;
c.melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
d.memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
e.melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
f.membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
g.memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan
h.memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Dalam pencapaian pembangunan nasional periode tahun 2025— 2029 yang tertuang dalam RPJMN, telah dipetakan Kementerian/Lembaga berdasarkan pencapaian asta cita tersebut. Kementerian Perindustrian merupakan salah satu instansi yang diharapkan dapat mendukung pencapaian misi kelima yakni “Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis SDA Untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri”. Sehubungan dengan hal tersebut, ditetapkan Visi Kementerian Perindustrian Tahun 2025—2029 yaitu “Terwujudnya Industri Nasional Yang Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan dalam rangka mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. “Berdaulat” dimaksudkan agar keberlangsungan industri mengutamakan penggunaan sumber daya dalam negeri. “Maju” dimaksudkan agar sektor industri berdaya saing global, inovatif, berteknologi tinggi dengan struktur industri nasional yang kuat, berkeadilan dan menjadi motor penggerak utama perekonomian. “Berkelanjutan” dimaksudkan agar pembangunan sektor industri menjaga kelestarian dan keseimbangan antara pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan. B. Misi Guna mewujudkan Visi tersebut, maka disusun langkah-langkah untuk membangun industri di Indonesia sebagai Misi Kementerian Perindustrian sebagai berikut:
1.meningkatkan nilai tambah melalui hilirisasi industri berbasis sumber daya alam (SDA) dan pengembangan Industri Prioritas;
2.menumbuhkan dan mempercepat persebaran pembangunan industri yang inklusif;
3.mewujudkan industri yang berdaya saing berbasis inovasi dan teknologi;
4.mewujudkan pembangunan industri berkelanjutan; dan
5.meningkatkan ekspor dan diversifikasi produk. C. Tujuan Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi di atas, Kementerian Perindustrian menetapkan tujuan yaitu “Meningkatnya Peran Sektor Industri dalam Perekonomian Nasional”, yang pencapaiannya secara khusus digambarkan atas pencapaian indikator kinerja tujuan Kementerian Perindustrian, yaitu:
1.Rasio Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDB, pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 18,17 persen menjadi sebesar 20,56 persen pada tahun 2029;
2.Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan Nonmigas, pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 5,93 persen menjadi sebesar 8,58 persen pada tahun 2029; dan
3.Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan, pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 5,5 persen menjadi sebesar 8,14 persen pada tahun 2029. Dari ketiga indikator kinerja tujuan tersebut, Kementerian Perindustrian menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2025— 2029 meliputi:
a.Rasio Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDB; dan
b.Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan Nonmigas. Indikator Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan merupakan indikator turunan dari RPJMN Tahun 2025—2029 untuk mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8 persen sesuai dengan arahan Presiden. Industri pengolahan terdiri dari industri batubara dan pengilangan migas serta industri pengolahan nonmigas. Sesuai dengan tugas dan fungsi, Kementerian Perindustrian hanya memiliki kewenangan pembinaan pada industri pengolahan nonmigas. Sehingga pencapaian indikator tersebut tidak sepenuhnya berada dalam kewenangan Kementerian Perindustrian. Untuk itu, dalam pencapaian indikator pertumbuhan PDB industri pengolahan, Kementerian Perindustrian akan berfokus pada pencapaian target pertumbuhan PDB industri pengolahan nonmigas. D. Sasaran Strategis Sasaran strategis dalam pembangunan industri merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh Kementerian Perindustrian sebagai suatu impact/outcome dari 3 (tiga) program yang dilaksanakan oleh Kementerian Perindustrian yaitu:
1.Meningkatnya Kontribusi PDB Industri berbasis SDA unggulan dan Industri Prioritas sebagai Pengungkit Pertumbuhan Ekonomi Nasional, dengan indikator kinerja, yaitu Pertumbuhan PDB Kelompok Industri Prioritas, pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 6,28 persen menjadi sebesar 9,09 persen pada tahun 2029.
2.Tumbuh dan Berkembangnya Industri yang Inklusif, dengan indikator kinerja: a) Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas, pada tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp775,20 triliun menjadi sebesar Rp1.086,00 triliun pada tahun 2029; b) Produktivitas Tenaga Kerja Industri Pengolahan Nonmigas, pada tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp123,10 juta per orang per tahun menjadi sebesar Rp147,70 juta per orang per tahun pada tahun 2029. c) Persentase Tenaga Kerja di Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap Total Pekerja, pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 14,15 persen menjadi sebesar 15,70 persen pada tahun 2029; dan d) Pertumbuhan PDB Industri Kecil dan Industri Menengah, pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 5,26 persen menjadi sebesar 6,02 persen pada tahun 2029.
3.Meningkatnya Persebaran Industri, dengan indikator kinerja, yaitu Persentase Nilai Tambah Sektor Industri yang Diciptakan di Luar Jawa, pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 32,65 persen menjadi sebesar 34,96 persen pada tahun 2029.
4.Meningkatnya Efisiensi Industri Melalui Pemanfaatan Teknologi, dengan indikator kinerja, yaitu Perusahaan dengan nilai Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0)>3.0, pada tahun 2025 ditargetkan sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) perusahaan menjadi sebanyak 156 perusahaan pada tahun 2029.
5.Meningkatnya Penerapan Industri Berkelanjutan, dengan indikator kinerja: a) Penurunan Emisi GRK pada sektor industri yang menjadi prioritas dekarbonisasi, pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 6,75 juta ton CO2-Eq menjadi sebesar 6,93 juta ton CO2-Eq pada tahun 2029; dan b) Rasio Penggunaan Material Daur Ulang di Sektor Industri, pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 11 persen menjadi sebesar 15 persen pada tahun 2029.
6.Meningkatnya Ekspor dan Diversifikasi Produk, dengan indikator kinerja: a) Kontribusi Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap Total Ekspor, pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 74,60 persen menjadi sebesar 75,60 persen pada tahun 2029; b) Kontribusi Ekspor Produk Industri Berteknologi Tinggi, pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 8,6 persen menjadi sebesar 11,4 persen pada tahun 2029; c) Diversifikasi Produk Industri Berbasis SDA yang Diolah, pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 0,286 menjadi sebesar 0,269 pada tahun 2029; dan d) Jumlah Produk Industri Berbasis SDA yang Diolah yang Berdaya Saing, pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 208 produk menjadi sebesar 212 produk pada tahun 2029.
7.Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik pada Kementerian Perindustrian, dengan indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks RB) Kementerian Perindustrian, pada tahun 2025 ditargetkan mendapatkan nilai sebesar 86,45 menjadi 88,50 pada tahun 2029. Guna mendukung kelancaran pencapaian sasaran strategis dalam Renstra Kementerian Perindustrian 2025—2029, telah dilakukan pemetaan terhadap berbagai risiko yang berpotensi menyebabkan tidak tercapainya sasaran strategis dimaksud sebagaimana tertuang dalam Tabel 9 berikut ini. Tabel 10 Indikasi Risiko Sasaran Strategis Tahun 2025—2029 No Sasaran Strategis Indikasi Risiko SS1 Meningkatnya Kontribusi PDB dan Nilai Tambah Industri berbasis SDA unggulan dan industri Prioritas sebagai Pengungkit Pertumbuhan Ekonomi Nasional
1.Keterbatasan Pasokan Bahan Baku
2.Harga bahan baku yang tidak stabil
3.Penurunan permintaan domestik dan global
4.Ketidakpastian kondisi geopolitik global
5.Kebijakan perdagangan negara mitra yang dinamis
6.Penerapan regulasi yang tidak konsisten
7.Investasi untuk mengembangkan industri prioritas tidak sesuai target
8.Masih kurangnya kebijakan/regulasi yang mendukung pengembangan sektor industri prioritas
9.Infrastruktur pendukung pengembangan sektor industri yang tersedia prioritas masih kurang memadai SS2 Tumbuh dan Berkembangnya Industri yang Inklusif
1.Investasi yang masuk tidak dilakukan pada investasi yang berteknologi tinggi
2.Infrastruktur pendukung pengembangan sektor industri yang tersedia masih kurang memadai
3.Mismatch antara kompetensi SDM dengan kebutuhan industri
4.Sebagian besar SDM industri belum sesuai standar kompetensi
5.Penerapan regulasi yang tidak konsisten
6.Belum meratanya IKM sebagai penunjang rantai pasok industri besar dan industri menengah
7.Harga bahan baku yang kurang mendukung daya saing IKM SS3 Meningkatnya Persebaran Industri
1.Pertumbuhan sektor industri hanya fokus di Pulau Jawa
2.Ketersediaan infrastruktur pendukung sektor industri belum merata
3.Masih rendahnya Nilai Tambah Sektor Industri di Luar Jawa SS4 Meningkatnya Efisiensi Industri Melalui Pemanfaatan Teknologi
1.Instrumen regulasi INDI 4.0 saat ini masih belum sepenuhnya adaptif terhadap perubahan
2.Banyak perusahaan masih kesulitan untuk bertransformasi menuju industri 4.0 SS5 Meningkatnya Penerapan Industri Berkelanjutan
1.Penerapan standar terkait lingkungan oleh sektor industri tidak optimal
2.Penerapan sirkular ekonomi oleh sektor industri belum optimal
3.Penerapan kepatuhan perusahaan dan kawasan industri belum memenuhi ketentuan regulasi SS6 Meningkatnya Ekspor dan Diversifikasi Produk Industri Pengolahan Nonmigas
1.Penerapan standar berkelanjutan oleh sektor industri belum optimal
2.Standar produk yang dihasilkan tidak sesuai dengan standar negara tujuan ekspor
3.Daya saing produk orientasi ekspor terhadap negara lain yang masih rendah SS7 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Pada Kementerian Perindustrian Pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik pada Kementerian Perindustrian belum optimal Pengelolaan risiko secara sistematis diperlukan agar pencapaian sasaran strategis tetap terjaga. Indikasi risiko beserta langkah perlakuan risiko dan rincian detailnya menjadi bagian dari dokumen manajemen risiko pembangunan nasional tingkat organisasi.
1.RPJM Nasional I Tahun 2025—2029;
2.RPJM Nasional II Tahun 2030—2034;
3.RPJM Nasional III Tahun 2035—2039; dan
4.RPJM Nasional IV Tahun 2040—2044. RPJMN Tahun 2025—2029, sebagai tahap pertama implementasi RPJPN Tahun 2025—2045, berfokus pada kekuatan fondasi transformasi menuju Indonesia Emas 2045. Fokus RPJMN Tahun 2025—2029 tersebut dirumuskan guna mencapai sasaran pembangunan nasional tahun 2025—2029 yaitu:
1.Meningkatkan Pendapat Per Kapita Masyarakat Indonesia menuju setara dengan negara maju, dengan indikator keberhasilan sebagai berikut: a) Pertumbuhan ekonomi meningkat dari 5,05 persen pada tahun 2024, menjadi 5,3 persen pada tahun 2025 dan menuju 8 persen pada tahun 2029; b) Pendapatan Nasional Bruto (Gross National Income/GNI) per Kapita meningkat dari USD4.870 pada tahun 2023, menjadi USD5.410 pada tahun 2025 dan menuju USD8.000 pada tahun 2029; c) Kontribusi PDB Maritim meningkat dari 7,9 persen pada tahun 2022, menjadi 8,1 persen pada tahun 2025 dan 9,1 persen pada tahun 2029; dan d) Kontribusi PDB Manufaktur meningkat dari 18,67 persen pada tahun 2023, menjadi 20,8 persen pada tahun 2025 dan 21,9 persen pada tahun 2029.
2.Menurunkan tingkat kemiskinan dan mengurangi ketimpangan, dengan indikator keberhasilan sebagai berikut: a) Tingkat kemiskinan turun dari 9,4 persen pada Maret 2024, menjadi 7,0 persen sampai 8 persen pada tahun 2025 dan 4,5 persen sampai 5 persen pada tahun 2029 serta kemiskinan ekstrem (2,15 Purchasing Power Parity/PPP) hingga <0,5 persen pada tahun 2026; b) Rasio Gini turun dari 0,379 pada Maret 2024, menjadi 0,378 sampai 0,382 pada tahun 2025 dan 0,372 sampai 0,375 pada tahun 2029; dan c) Kontribusi PDB Kawasan Timur Indonesia meningkat dari 20,9 persen pada tahun 2023, menjadi 22,4 persen pada tahun 2029.
3.Meningkatkan Indonesia sebagai negara yang memiliki kepemimpinan dan pengaruh di dunia Internasional, dengan indikator keberhasilan adalah peningkatan Global Power Index dari peringkat ke-34 pada tahun 2023, menjadi peringkat ke-33 pada tahun 2025 dan peringkat ke-29 pada tahun 2029.
4.Meningkatkan daya saing sumber daya manusia, dengan indikator keberhasilan adalah meningkatnya Indeks Modal Manusia (IMM) dari 0,54 pada tahun 2020 menjadi 0,56 pada tahun 2025 dan 0,59 pada tahun 2029.
5.Menurunkan intensitas emisi GRK menuju net zero emission, dengan indikator keberhasilan adalah sebagai berikut: a) menurunnya intensitas emisi GRK dari 34,09 persen pada tahun 2022, menjadi 35,53 persen tahun 2025 dan 45,17 persen pada tahun 2029; dan b) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup meningkat dari nilai indeks sebesar 72,54 pada tahun 2023, menjadi sebesar 76,49 pada tahun 2025 dan sebesar 77,20 pada tahun 2029. Dalam rangka mewujudkan cita-cita dan target tersebut di atas, pada RPJMN Tahun 2025—2029 ditetapkan 8 (delapan) Prioritas Nasional yang merupakan turunan dari misi Presiden dan Wakil Presiden yang dikenal dengan Asta Cita, serta 17 (tujuh belas) Program Prioritas Presiden dan 8 (delapan) Program Hasil Terbaik Cepat dengan rincian sebagai berikut:
1.Asta Cita, yaitu: a) Asta Cita 1, Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia HAM; b) Asta Cita 2, Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru; c) Asta Cita 3, Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi; d) Asta Cita 4, Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas; e) Asta Cita 5, Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis SDA untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri; f) Asta Cita 6, Membangun dari desa dan dari bawah untuk penumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan; g) Asta Cita 7, Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan h) Asta Cita 8, Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
2.Program Prioritas Presiden, yaitu: a) mencapai swasembada pangan, energi, dan air; b) penyempurnaan sistem penerimaan negara; c) reformasi politik, hukum, dan birokrasi; d) pencegahan dan pemberantasan korupsi; e) pemberantasan kemiskinan; f) pencegahan dan pemberantasan narkoba; g) menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia: peningkatan BPJS kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat; h) penguatan pendidikan, sains, dan teknologi, serta digitalisasi; i) penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif; j) penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas; k) menjamin pelestarian lingkungan hidup; l) menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani; m) menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau bersanitasi baik untuk masyarakat pedesaan/perkotaan dan rakyat yang membutuhkan; n) melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta kota-kota inovatif-karakteristik-mandiri lainnya; o) melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasiskan Sumber Daya Alam (SDA), termasuk sumber daya maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi; p) memastikan kerukunan antarumat beragama, kebebasan beribadah, pendirian, dan perawatan rumah ibadah; dan q) pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olah raga.
3.Program Hasil Terbaik Cepat, yaitu: a) memberi makan siang gratis dan susu gratis di sekolah, pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil; b) menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC (Tuberkulosis), dan membangun rumah sakit lengkap berkualitas di kabupaten; c) mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional; d) membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi; e) melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut; f) menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/POLRI, dan pejabat negara; g) melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR); dan h) mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negera terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23 persen. Untuk mencapai Asta Cita, Program Prioritas Presiden, dan Program Hasil Terbaik Cepat di atas, disusunlah 3 (tiga) strategi utama guna pencapaiannya yang disebut dengan Trisula RPJMN Tahun 2025—2029 yaitu:
1.Penurunan Kemiskinan yang akan dilakukan melalui stabilisasi ekonomi makro melalui pertumbuhan ekonomi inklusif dan menjaga inflasi, pengurangan beban pengeluaran melalui bantuan sosial dan jaminan sosial, peningkatan pendapatan dan penciptaan kesempatan kerja, layanan infrastruktur dasar dan pengembangan wilayah dengan membangun SDM dan perluasan akses ekonomi;
2.Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang akan dilakukan melalui pemenuhan layanan dasar, peningkatan modal manusia, dan peningkatan modal sosial budaya; dan
3.Pertumbuhan Tinggi Berkelanjutan yang akan dilakukan melalui peningkatan produktivitas pertanian dalam rangka menuju swasembada pangan, industrialisasi (hilirisasi) industri padat karya, berorientasi ekspor dan berkelanjutan, ekonomi biru dan ekonomi hijau, pariwisata dan ekonomi kreatif, pembangunan perkotaan sebagai pertumbuhan ekonomi, transformasi digital, peningkatan investasi asing langsung berorientasi ekspor dan investasi non APBN, dan belanja negara untuk peningkatan produktivitas. Guna mewujudkan Trisula RPJMN Tahun 2025—2029, perlu melakukan transformasi sektor publik sebagai pengungkitnya. Transformasi tersebut akan dilakukan melalui:
1.Transformasi Digital Layanan Publik Transformasi dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan kepada masyarakat, terutama pada sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan perizinan berusaha. Upaya transformasi digital ini perlu didukung oleh penguatan ketersediaan dan pemanfaatan data pemerintah. Data yang terintegrasi dan saling terhubung antar instansi menjadi dasar pengambilan kebijakan berbasis bukti, perencanaan pembangunan yang lebih efektif, dan pengawasan anggaran yang lebih ketat.
2.Penyederhanaan Regulasi Dalam era perkembangan masyarakat yang semakin kompleks, dukungan tata kelola regulasi yang baik juga diperlukan, sehingga terbentuk regulasi yang tepat sasaran, agile, memfasilitasi kepatuhan, dan taat asas. Salah satu pilihan kebijakan untuk mengondisikan regulasi yang baik adalah dengan mendorong penyederhanaan regulasi. Metode dalam penyederhanaan regulasi meliputi: a) Deregulasi, dengan mengurangi ketentuan-ketentuan yang menjadi hambatan bagi kegiatan atau sektor tertentu; b) Kodifikasi, dengan menggabungkan ketentuan-ketentuan dalam sektor terkait ke dalam satu peraturan perundang- undangan yang sistematis dan mudah dipahami; c) Konsolidasi, dengan menyajikan dokumen peraturan perundang-undangan yang telah diubah di beberapa peraturan ke dalam satu dokumen; dan/atau d) Omnibus legislation, pembentukan peraturan yang menggabungkan pembentukan norma baru dengan perubahan dan/atau pencabutan berbagai norma dalam berbagai peraturan yang luas. RPJMN Tahun 2025—2029 memuat 8 (delapan) Prioritas Nasional pembangunan jangka menengah. Prioritas Nasional ini merupakan wujud implementasi langsung dari Asta Cita yang merupakan misi dari Presiden. Setiap Prioritas Nasional mencakup langkah-langkah strategis untuk mencapai keberhasilan pembangunan dalam periode jangka menengah 2025—2029. Prioritas Nasional adalah struktur pokok seluruh rencana pembangunan RPJMN Tahun 2025—2029. Untuk pencapaian sasarannya, setiap Prioritas Nasional diterjemahkan dalam Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas yang memiliki sasaran yang terukur untuk memudahkan pelaksanaannya di Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Badan Usaha (BUMN, Swasta). Prioritas Nasional menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran nasional tahunan, intervensi kerangka regulasi dan kelembagaan, rencana kerja di tiap instansi pemerintah hingga penyusunan intervensi teknis strategis seperti halnya proyek strategis nasional. Selain itu, untuk menunjang keberhasilan pencapaian RPJMN 2025—2029, saat ini sedang atau akan dilaksanakan Proyek Strategis Nasional (PSN). PSN dirancang sebagai proyek atau program (kumpulan proyek) yang memiliki sifat strategis, terukur dan berdampak signifikan pada pencapaian sasaran RPJMN Tahun 2025—2029. PSN dapat diprakarsai/diusulkan dan dilaksanakan baik oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara maupun badan usaha swasta. Proyek-proyek yang diusulkan dan dilaksanakan selain oleh Pemerintah Pusat merupakan bentuk kontribusi Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan badan usaha swasta pada pencapaian sasaran-sasaran RPJMN yang memerlukan dukungan dari Pemerintah. B. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Perindustrian Dalam melaksanakan misi pembangunan industri nasional tersebut, arah kebijakan dan strategi pembangunan industri untuk periode tahun 2025—2029 mencakup:
1.Hilirisasi Industri Berbasis SDA dan Pengembangan Industri Prioritas.
a.Tujuan Meningkatkan nilai tambah SDA yang dimiliki oleh suatu negara, sehingga SDA yang diekspor tidak lagi berwujud bahan baku/mentah tetapi sudah menjadi barang setengah jadi dan/atau barang jadi.
b.Program/Kegiatan 1) pembangunan industri berbasis SDA, meliputi pada hilirisasi nikel, tembaga, bauksit, timah, kelapa, garam, kelapa sawit, sagu, dan rumput laut; 2) pembangunan industri padat karya terampil, meliputi pengembangan industri makanan, minuman, tekstil dan produk tekstil serta alas kaki; 3) pembangunan industri padat teknologi inovasi, meliputi pembangunan industri kosmetik, farmasi, mesin dan peralatan, kendaraan listrik berbasis baterai, semikonduktor, perkapalan, dan dirgantara; dan 4) pembangunan industri dasar, meliputi penguatan industri logam dasar, besi, dan baja serta pengembangan industri kimia.
2.Pembangunan Sumber Daya Industri, yang meliputi:
a.Pembangunan SDM Industri 1) Tujuan Menyiapkan SDM industri yang kompeten, produktif, inovatif, serta adaptif terhadap kebutuhan pasar dalam rangka pembangunan industri berkelanjutan. 2) Program/Kegiatan a) Penyusunan Peta Jalan Pembangunan SDM Industri Nasional; b) Penyiapan infrastruktur kompetensi yang meliputi;
i.Penyusunan dan pengembangan standar kompetensi; ii. Pengembangan Program Pendidikan/Pelatihan Berbasis Kompetensi; iii. Pengembangan lembaga pelaksana sertifikasi kompetensi. c) Penyelenggaraan pendidikan berbasis Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics (STEAM) dan pelatihan berbasis kompetensi; d) Penyelenggaraan sertifikasi kompetensi; e) Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana peningkatan kompetensi; f) Penguatan kelembagaan dan kerjasama; g) Pengembangan inkubator bisnis; dan h) Optimalisasi platform digital.
b.Jaminan Ketersediaan dan Penyaluran Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong Industri 1) Tujuan Menjamin ketersediaan dan penyaluran bahan baku dan/atau bahan penolong industri yang berkelanjutan dalam rangka menjaga kelangsungan proses produksi, pengembangan industri, penguatan dan pendalaman struktur industri, serta peningkatan daya saing industri. 2) Program/Kegiatan a) Jaminan ketersediaan bahan baku dan/atau bahan penolong industri melalui :
i.pembangunan industri bahan baku dan/atau bahan penolong di dalam negeri; ii. peningkatan kapasitas industri bahan baku/bahan penolong dalam negeri; iii. peningkatan produksi bahan baku dan/atau bahan penolong dalam negeri; iv. optimalisasi pemanfaatan bahan baku substitusi atau alternatif;
v.peningkatan produktivitas dan kapasitas perkebunan untuk bahan baku industri; vi. implementasi kebijakan harga gas bumi tertentu untuk Industri; vii. restrukturisasi mesin/peralatan; viii. pembatasan ekspor bahan baku dan/atau bahan penolong; ix. penerapan domestic market obligation (DMO) bahan baku sumber daya alam dalam negeri;
x.pemenuhan kebutuhan bahan baku melalui neraca komoditas; xi. optimalisasi Penerapan kebijakan tata niaga; xii. fasilitasi insentif fiskal dan non fiskal untuk kemudahan bahan baku dan/atau bahan penolong; xiii. optimalisasi pemanfaatan kerja sama perdagangan; xiv. optimalisasi teknologi permesinan dan peralatan; xv. fasilitasi peningkatan standardisasi bahan baku; xvi. penghapusan pajak pengadaan bahan baku; xvii. penguatan riset dan inovasi bahan baku; xviii. implementasi ekonomi sirkular dan dekarbonisasi pada industri; xix. pengembangan teknologi pengolahan bahan baku/bahan penolong; dan xx. pemanfaatan dan pengembangan bahan baku dan/atau bahan penolong ramah lingkungan. b) Jaminan penyaluran bahan baku dan/atau bahan penolong industri melalui:
i.fasilitasi pusat logistik/penyediaan bahan baku dan/atau bahan penolong; ii. optimalisasi infrastruktur dan rantai pasok bahan baku dan/atau bahan penolong; iii. penguatan national stockpiling system untuk bahan baku kritis; iv. penguatan rantai pasok bahan baku dan/atau bahan penolong;
v.penguatan sistem informasi rantai pasok bahan baku dan/atau bahan penolong; vi. perbaikan jaringan distribusi logistik bahan baku bahan baku dan/atau bahan penolong vii. perbaikan tata kelola logistik bahan baku dan/atau bahan penolong; dan viii. integrasi sistem informasi rantai pasok. c) Fasilitasi kemitraan dan kerjasama antara industri kecil dan menengah dengan pemangku kepentingan terkait
i.kemitraan dan kolaborasi rantai pasok hulu- hilir; ii. kemitraan industri pengolahan dengan petani; dan iii. peningkatan link and match dengan industri bahan baku dan/atau bahan penolong.
c.Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri 1) Tujuan Menumbuhkan dan mengembangkan industri melalui peningkatan efisiensi, produktivitas, mutu, nilai tambah, inklusivitas, dan daya saing secara berkelanjutan serta kemandirian teknologi industri nasional. 2) Program/Kegiatan a) Penguatan riset dan inovasi teknologi dilakukan melalui:
i.penguatan kapasitas riset dan inovasi teknologi industri; ii. fasilitasi kerja sama pengembangan, pemanfaatan, dan mobilitas SDM teknologi industri; iii. implementasi pengembangan teknologi baru melalui pilot plant atau yang sejenis; iv. pengembangan teknologi hijau dan berkelanjutan; dan
v.peningkatan program pendidikan vokasi dan pelatihan industri berbasis teknologi tinggi. b) Transfer teknologi dilakukan melalui:
i.peningkatan transfer teknologi melalui proyek putar kunci (turn key project) apabila belum tersedia teknologi yang diperlukan di dalam negeri; ii. peningkatan transfer teknologi dari perusahaan berteknologi tinggi yang beroperasi di dalam negeri; dan iii. peningkatan program mobilitas talenta (talent mobility) teknologi industri, baik dalam negeri maupun kerja sama internasional. c) Adopsi Teknologi dilakukan melalui:
i.audit teknologi dalam rangka peningkatan kinerja teknologi, menilai kesesuaian, positioning dan mitigasi resiko penggunaan teknologi; ii. pengukuran dampak dan efektivitas pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri; iii. transformasi teknologi industri yang diarahkan pada peningkatan efisiensi produksi, penerapan sistem digital terintegrasi dalam rantai pasok dan manajemen produksi, serta pengembangan startup teknologi berbasis solusi industri; iv. peningkatan akses dan penyebaran teknologi industri; dan
v.penguatan keamanan dan ketahanan teknologi industri. d) Insentif pengembangan dan pemanfaatan teknologi dilakukan melalui:
i.insentif bagi industri yang melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan dalam pengembangan industri dalam negeri; ii. pemberian jaminan risiko terhadap pemanfaatan teknologi; iii. pemberian penghargaan bagi rintisan, pengembangan, dan penerapan teknologi industri; dan iv. pemberian insentif dalam bentuk royalti kepada unit penelitian dan pengembangan dan periset yang hasil temuannya dimanfaatkan secara komersial di industri.
d.Pengembangan dan Pemanfaatan Kreativitas dan Inovasi 1) Tujuan Pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi dimaksudkan untuk memberdayakan warisan budaya, kearifan lokal, dan/atau inovasi (cara baru, dan/atau metode baru) yang tumbuh dan berkembang di masyarakat untuk menjadi industri melalui penciptaan nilai tambah dan pengembangan ekosistem industri. 2) Program/Kegiatan a) penyediaan ruang dan wilayah untuk masyarakat dalam berkreativitas dan sesuai potensi daerah, yaitu:
i.penetapan wilayah peruntukan industri yang berbasis warisan budaya dan kearifan lokal; dan ii. penetapan sentra industri oleh kepala pemerintahan daerah. b) pengembangan sarana prasarana industri berbasis warisan budaya, kearifan lokal, dan/atau inovasi melalui:
i.pembangunan dan pengembangan sentra industri dan/atau pusat kreativitas seperti : technopark, pusat animasi, dan pusat desain; ii. fasilitasi mesin peralatan dan/atau bahan baku/penolong; dan iii. fasilitasi infrastruktur sentra dan pusat kreativitas seperti aksesibilitas transportasi, infrastruktur digital, dan instalasi pengolahan air limbah (IPAL). c) pengembangan sentra industri yang memanfaatkan kreativitas dan inovasi:
i.bantuan mesin peralatan dan bahan baku/penolong; ii. pembangunan/pengembangan unit pelayanan teknis (UPT); iii. pendampingan oleh tenaga ahli termasuk pengembangan produk (pendampingan pengembangan produk oleh tenaga ahli); iv. fasilitasi akses pembiayaan; dan
v.fasilitasi infrastruktur aksesibilitas sentra, termasuk infrastruktur digital. d) penumbuhan dan pengembangan SDM industri:
i.penumbuhan wirausaha industri; dan ii. peningkatan kompetensi SDM Industri. e) pemanfaatan dan pengembangan inovasi proses produksi, produk, teknologi, dan manajemen usaha:
i.fasilitasi pengembangan inovasi proses produksi, produk dan teknologi; ii. fasilitasi komersialisasi hasil pengembangan inovasi proses produksi, produk dan teknologi; iii. fasilitasi pendampingan manajemen usaha; dan iv. penciptaan dan pengembangan ekosistem kreativitas dan inovasi. f) fasilitasi konsultasi, bimbingan, advokasi, dan perlindungan hak kekayaan intelektual khususnya bagi industri kecil; dan g) fasilitasi uji coba pasar, promosi, business matching, pemasaran produk dan akses pembiayaan.
e.Penyediaan Sumber Pembiayaan 1) Tujuan a) menjamin ketersediaan pembiayaan yang kompetitif untuk pembangunan industri; b) peningkatan daya saing industri dalam negeri; dan c) penyelamatan perekonomian nasional. 2) Program/Kegiatan a) program fasilitasi akses pembiayaan industri antara lain:
i.kredit modal kerja/usaha bagi industri dengan bentuk pembiayaan berupa subsidi bunga pinjaman dari pemerintah bagi industri; ii. kredit usaha melalui financial technology (Fintech) yang memberikan akses pembiayaan secara cepat dengan prosedur dan kolateral pembiayaan permodalan yang lebih sederhana bagi industri; dan iii. kredit akses pembiayaan ekspor sektor industri seperti Penugasan Khusus Ekspor (PKE) melalui Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dengan bentuk pembiayaan, penjaminan dan asuransi. b) Program fasilitasi kemitraan investasi sektor industri melalui Badan Pengelola Investasi untuk menjalankan fungsi pembiayaan investasi bagi sektor industri; c) Program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan seperti pembiayaan dan kemudahan pembiayaan untuk restrukturisasi permesinan/peralatan industri dalam rangka peningkatan daya saing; d) Program bantuan mesin dan/atau peralatan; e) Program jaminan dan perlindungan terhadap fluktuasi nilai tukar (hedging) untuk ketersediaan bahan baku dan/atau bahan penolong industri; f) Program pembiayaan untuk transisi industri hijau; g) Program pembiayaan untuk penelitian dan pengembangan sektor industri; dan h) Program pembiayaan pembangunan sumber daya manusia industri.
3.Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
a.Standardisasi Industri 1) Tujuan a) meningkatkan jaminan mutu, efisiensi produksi, daya saing nasional, mewujudkan persaingan usaha yang sehat dan transparan dalam perdagangan, kepastian usaha dan kemampuan pelaku usaha, serta memacu kemampuan inovasi teknologi; b) meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, masyarakat, dan negara dari aspek keamanan, kesehatan, keselamatan, pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan c) meningkatkan kepastian, kelancaran, dan efisiensi transaksi perdagangan di dalam negeri dan internasional. 2) Program/Kegiatan a) Perencanaan, meliputi:
i.penyusunan program nasional perumusan standar untuk perumusan SNI; ii. penyusunan program nasional regulasi teknis untuk pemberlakuan SNI, Spesifikasi Teknis (ST), dan/atau Pedoman Tata Cara (PTC) secara wajib; iii. penyusunan analisa dampak regulasi teknis pemberlakuan SNI, ST, dan/atau PTC secara wajib; iv. penyiapan lembaga penilaian kesesuaian (LPK) yang akan ditunjuk Menteri dalam mendukung pemberlakuan SNI, ST, dan/atau PTC secara wajib;
v.penyusunan tata cara pengawasan dan penegakan hukum standardisasi industri; vi. penyusunan rencana kerjasama pengawasan dan penegakan hukum standardisasi industri di tingkat nasional dan internasional; vii. penyusunan rencana Petugas Pengawas Standar Industri (PPSI) dan pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam rangka mendukung pengawasan dan penegakan hukum standardisasi industri; dan viii. perancangan sistem informasi pengawasan dan penegakan hukum yang terintegrasi. b) Pelaksanaan perumusan dan pemberlakuan, meliputi:
i.perumusan SNI, ST, dan/atau PTC; ii. penyusunan regulasi teknis pemberlakuan SNI, ST, dan/atau PTC secara wajib; dan iii. penunjukan LPK oleh Menteri dalam mendukung pemberlakuan SNI, ST, dan/atau PTC secara wajib. c) Pembinaan, meliputi:
i.pembinaan kepada perusahaan industri berupa bantuan teknis, konsultasi, pendidikan dan pelatihan, promosi dan pemasyarakatan serta menumbuhkan budaya standar; ii. pembiayaan dalam proses penilaian kesesuaian dan/atau pemberian fasilitas fiskal bagi perusahaan industri skala kecil dan menengah yang menerapkan SNI, ST, dan/atau PTC yang diberlakukan secara wajib; iii. pembinaan kepada LPK berupa bantuan teknis, konsultasi, pendidikan, dan pelatihan; iv. penyediaan, peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana laboratorium pengujian termasuk di WPPI;
v.pembinaan kepada SDM di bidang standardisasi industri berupa bantuan teknis, pendidikan dan pelatihan; vi. pembinaan kepada masyarakat berupа pemasyarakatan serta penumbuhan budaya standar; vii. pemberian fasilitas sertifikasi SNI bagi perusahaan industri yang memenuhi kriteria tertentu; viii. pengembangan program sertifikasi kompetensi SDM secara nasional dan berjenjang; ix. peningkatan akses pembinaan platform digital; dan
x.penyusunan modul pembinaan teknis nasional yang terstandardisasi dan mudah diakses. d) Pengembangan, meliputi:
i.pengembangan kebijakan standardisasi industri; ii. pengembangan teknologi pengujian dan standar mutu barang dan/atau jasa industri; iii. pengembangan penerapan standar bidang industri; iv. pengembangan standar bidang industri yang disesuaikan dengan tingkat perlindungan, perbedaan iklim, lingkungan, geologi, geografis, kemampuan teknologi;
v.kerja sama pengembangan standardisasi industri di tingkat nasional dan internasional; vi. kerja sama harmonisasi dan saling pengakuan penilaian kesesuaian di bilateral, regional, atau multilateral; vii. kerja sama perjanjian saling pengakuan regulasi teknis antar negara; viii. pengembangan standardisasi industri berbasis keberlanjutan (sustainability); dan ix. pengembangan sistem informasi standardisasi yang terintegrasi dan mudah diakses. e) Pengawasan, meliputi:
i.pengawasan atas pelaksanaan penerapan SNI secara sukarela; ii. pengawasan atas pemberlakuan SNI, ST, dan/atau PTC secara wajib; iii. pengawasan terhadap LPK dalam penerapan SNI secara sukarela dan pemberlakuan SNI, ST, dan/atau PTC secara wajib; iv. pengendalian rangkaian kegiatan penerapan SNI secara sukarela dan pemberlakuan SNI, ST, dan/atau PTC secara wajib;
v.verifikasi dan penelusuran teknis terhadap produk impor; vi. pengawasan berbasis mitigasi potensi risiko untuk efisiensi dan efektifitas; vii. penguatan koordinasi lintas instansi; dan viii. pengembangan mekanisme pelaporan publik dan perlindungan pelapor. f) Penegakan hukum, meliputi:
i.tindak lanjut hasil pengawasan atas pemberlakuan SNI, ST, dan/atau PTC secara wajib; dan ii. penegakan hukum mencakup produk, jasa, proses, sistem dan personel yang terkait dengan SNI, ST, dan/atau PTC secara wajib.
b.Infrastruktur Industri 1) Tujuan Pembangunan infrastruktur industri bertujuan untuk mewujudkan kegiatan industri yang efisien dan efektif di Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI), Kawasan Peruntukan Industri (KPI), Kawasan Industri (KI), dan Sentra IKM. 2) Program/Kegiatan a) Penyediaan lahan industri, meliputi:
i.penyelesaian aspek-aspek terkait pertanahan antar kementerian/lembaga; ii. penyusunan rencana pembangunan KI, termasuk analisis kelayakan dan penyusunan rencana induk (masterplan); iii. pengalokasian dan penetapan KPI dalam dokumen rencana tata ruang; iv. melakukan review terhadap pemenuhan dan pemanfaatan KPI;
v.penyediaan lahan untuk pembangunan KI melalui bank tanah yang didukung dengan infrastruktur baik di dalam maupun di luar KI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; vi. penyediaan lahan melalui pengembangan KPI yang didukung dengan infrastruktur baik di dalam maupun di luar KPI; dan vii. pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam pembangunan Kawasan Industri yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan BUMN/BUMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. b) Penyediaan fasilitas jaringan energi dan kelistrikan, meliputi:
i.identifikasi kebutuhan energi dan kelistrikan untuk industri; ii. penyusunan rencana penyediaan energi dan kelistrikan untuk mendukung pembangunan industri; iii. pemenuhan pasokan energi dan listrik untuk industri serta pembangunan pembangkit listrik untuk mendukung kebutuhan pengembangan KI; iv. pembangunan dan pengembangan jaringan transmisi dan distribusi;
v.pemenuhan pasokan energi dari sumber yang terbarukan; dan vi. penggunaan komponen dalam negeri dalam pembangunan jaringan energi dan kelistrikan. c) Penyediaan jaringan telekomunikasi dan infrastruktur digital, meliputi:
i.identifikasi kebutuhan jaringan telekomunikasi dan infrastruktur digital berdasarkan lokasi, kapasitas, dan jenis layanan; ii. penyusunan rencana jaringan telekomunikasi dan infrastruktur digital untuk mendukung pembangunan industri; iii. perencanaan dan desain jaringan; iv. pemenuhan jaringan telekomunikasi dan infrastruktur digital;
v.pemeliharaan jaringan telekomunikasi dan infrastruktur digital secara berkala; dan vi. peningkatan teknologi dan kapasitas sesuai kebutuhan industri. d) Penyediaan jaringan sumber daya air, meliputi:
i.identifikasi kebutuhan dan inventarisasi sumber daya air; ii. penyusunan rencana jaringan sumber daya air untuk mendukung pembangunan industri; iii. perencanaan dan penyusunan master plan; iv. pengadaan lahan dan perizinan untuk intake, instalasi pengolahan air baku dan jaringan distribusi;
v.pembangunan infrastruktur; vi. operasional jaringan sumber daya air serta pengelolaan distribusi; dan vii. pemeliharaan dan pengembangan kapasitas jaringan. e) Penyediaan jaringan sanitasi, meliputi:
i.pemetaaan kebutuhan sanitasi industri dan daya tampung lingkungan; ii. penyusunan rencana jaringan sanitasi untuk mendukung pembangunan industri; iii. penyusunan master plan; iv. pengadaan lahan dan perizinan untuk instalasi pengolahan air bersih dan pengolahan air limbah;
v.pembangunan infrastruktur; vi. pengawasan dan perizinan untuk menjamin limbah industri tidak mencemari lingkungan; vii. operasional dan manajemen sistem sanitasi; dan viii. pemeliharaan dan pengembangan kapasitas jaringan. f) Penyediaan jaringan transportasi dan logistik, meliputi:
i.survei dan pemetaan kebutuhan infrastruktur transportasi dan logistik industri; ii. perencanaan dan penyusunan rencana induk transportasi dan logistik yang mendukung pengembangan wilayah industri (WPPI, KPI, KI dan Sentra IKM); iii. pembangunan infrastruktur jaringan transportasi dan logistik; iv. pengembangan pusat logistik terpadu, sistem transportasi multimoda serta digitalisasi sistem logistik nasional;
v.operasional dan manajemen jaringan transportasi dan logistik; dan vi. pemeliharaan dan pengembangan kapasitas jaringan transportasi dan logistik. g) Penyediaan fasilitas pendidikan dan pelatihan industri, meliputi:
i.survei dan pemetaan kebutuhan fasilitas pendidikan dan pelatihan industri; ii. penyusunan rencana pembangunan fasilitas pendidikan dan pelatihan industri; iii. perencanaan dan penyusunan master plan; iv. pengadaan lahan dan perizinan;
v.pembangunan fasilitasi pendidikan dan pelatihan industri; dan vi. pemeliharaan fasilitas pendidikan dan pelatihan industri. h) Penyediaan fasilitas jaringan persampahan, meliputi:
i.identifikasi dan perencanaan kebutuhan pengelolaan sampah industri; ii. penyusunan rencana fasilitas persampahan untuk menjamin keterpaduan antara perencanaan persampahan dengan pengembangan KPI/pembangunan KI; iii. pengadaan lahan dan perizinan untuk pembangunan fasilitas persampahan; iv. pembangunan fasilitas infrastruktur persampahan yang efektif dan ramah lingkungan;
v.pembangunan sistem pengumpulan dan pengangkutan sampah untuk efisiensi transportasi dan pengurangan potensi pencemaran lingkungan; vi. pengolahan dan daur ulang sampah untuk mendukung prinsip ekonomi sirkular dan meminimalkan residu sampah; vii. pengawasan fasilitas pengelolaan sampah sesuai standar lingkungan untuk menjamin bahwa pengelolaan sampah industri dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundangan; viii. pemeliharaan dan peningkatan kapasitas fasilitas persampahan; dan ix. edukasi pelaku industri tentang pemilahan, pengurangan sampah, dan tanggung jawab lingkungan. i) Penyediaan sarana dan prasarana laboratorium pengujian standar industri, meliputi:
i.identifikasi kebutuhan pembangunan sarana dan prasarana laboratorium pengujian standar industri; ii. penyusunan rencana pembangunan sarana dan prasarana laboratorium pengujian standar industri; iii. perencanaan dan penyusunan master plan; iv. pengadaan lahan dan perizinan;
v.pembangunan sarana dan prasarana laboratorium pengujian standar industri; dan vi. pemeliharaan sarana dan prasarana laboratorium pengujian standar industri. j) Penyediaan fasilitas penelitian dan pengembangan teknologi industri, meliputi:
i.survei dan pemetaan kebutuhan fasilitas penelitian dan pengembangan teknologi industri; ii. penyusunan rencana pembangunan fasilitas penelitian dan pengembangan teknologi industri; iii. perencanaan dan penyusunan master plan; iv. pengadaan lahan dan perizinan;
v.pembangunan fasilitasi penelitian dan pengembangan teknologi industri; dan vi. pemeliharaan fasilitas penelitian dan pengembangan teknologi industri.
c.Sistem Informasi Industri Nasional 1) Tujuan a) menjamin ketersediaan, kualitas, kerahasiaan, dan akses terhadap data dan/atau informasi terkait sektor industri dan kawasan industri; b) mempercepat pengumpulan, penyampaian/pengadaan, pengolahan/pemrosesan, analisis, penyimpanan, dan penyajian, termasuk penyebarluasan data dan/ atau informasi yang akurat, lengkap, dan tepat waktu; dan c) mewujudkan penyelenggaraan sistem Informasi industri nasional yang meningkatkan efisiensi dan efektivitas, inovasi, kemudahan berusaha, dan pelayanan publik dalam mendukung pembangunan industri nasional. 2) Program/Kegiatan a) penyusunan regulasi; b) pengadaan data dan penyediaan informasi; c) penyebarluasan data dan informasi; d) pengembangan SDM di bidang teknologi informasi dan/atau statistik; e) pengembangan dan pemeliharaan perangkat keras; f) pengembangan dan pemeliharaan perangkat lunak; g) pengelolaan jaringan komunikasi data; h) pengembangan dan pemeliharaan sistem keamanan informasi; i) pengelolaan pusat data dan pusat pemulihan bencana; dan j) monitoring dan evaluasi SIINas.
4.Pemberdayaan Industri
a.Industri Hijau 1) Tujuan Mewujudkan industri nasional yang berkelanjutan melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan, pengurangan emisi dan dampak lingkungan, serta penguatan daya saing produk Industri Hijau di pasar domestik dan global, sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan peningkatan kesejahteraan masyarakat 2) Program/Kegiatan a) Penguatan Standardisasi dan Sertifikasi Industri Hijau, meliputi:
i.Penyusunan, pemutakhiran dan perluasan cakupan Standar Industri Hijau; ii. Pemberlakuan Standar Industri Hijau secara wajib yang dilakukan secara bertahap sesuai kesiapan sektor; iii. Pengembangan kompetensi auditor Industri Hijau; iv. Penguatan kelembagaan dan tata kelola Sertifikasi Industri Hijau;
v.Pengembangan kerja sama saling pengakuan (Mutual Recognition Agreement/MRA) Standar Industri Hijau atau regulasi teknis lainnya dengan negara lain; vi. Penyusunan kebijakan Peningkatan Penggunaan produk Industri Hijau; dan vii. Pengembangan dan penerapan rantai pasok berkelanjutan (sustainable supply chain). b) Percepatan Dekarbonisasi Industri, meliputi:
i.Penguatan kebijakan sektor industri terkait penggunaan Energi Baru dan Energi Terbarukan; ii. Penyusunan pedoman dan metodologi pelaporan verifikasi dan/atau validasi emisi GRK; iii. Pelaporan inventarisasi GRK; iv. Penetapan batas atas emisi dan pemberlakuan izin atau kuota emisi;
v.Pengembangan solusi terintegrasi dan pembiayaan hijau untuk mengakselerasi dekarbonisasi industri; vi. Implementasi pengimbangan emisi, perdagangan karbon, kredit karbon, dan penerapan nilai ekonomi karbon lainnya; dan vii. Pengembangan Lembaga Validasi/Verifikasi (LVV) untuk mendukung pengukuran, pelaporan, dan verifikasi emisi sektor industri. c) Pengembangan dan penerapan ekonomi sirkular di sektor industri, meliputi:
i.Penyusunan kebijakan penerapan ekonomi sirkular sektor industri; ii. Pengembangan kelembagaan ekonomi sirkular sektor industri; iii. Peningkatan penggunaan bahan baku daur ulang, pemulihan material, dan bahan baku sirkular; iv. Penguatan rantai pasok berkelanjutan, dan ekosistem ekonomi sirkular;
v.Penguatan pelaporan data dan sistem informasi penerapan ekonomi sirkular sektor industri; dan vi. Penerapan desain produk hijau, pengembangan bahan ramah lingkungan, dan inovasi kemasan ramah lingkungan. d) Peningkatan upaya pengelolaan limbah dan pengendalian penurunan emisi polutan udara sektor industri, meliputi:
i.Penyusunan kebijakan pengelolaan limbah dan pengendalian emisi polutan udara sektor industri; dan ii. Pengendalian dan pemantauan pengelolaan limbah dan emisi polutan udara sektor industri secara terukur dan berkelanjutan. e) Fasilitasi dan Harmonisasi Industri Hijau, meliputi:
i.Penyelenggaraan promosi, pameran, temu bisnis, dan penghargaan Industri Hijau; ii. Fasilitasi pendampingan teknis transformasi Industri Hijau; iii. Fasilitasi pengujian, verifikasi dan sertifikasi Industri Hijau; iv. Fasilitasi sertifikasi kompetensi profesi pekerjaan hijau bagi SDM perusahaan industri;
v.Penyelarasan regulasi, penguatan kelembagaan, dan peningkatan kerja sama dalam rangka pengembangan dan penumbuhan Industri Hijau yang mencakup keterlibatan lintas kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, mitra dagang dan mitra pembangunan; dan vi. Peningkatan Edukasi, sosialisasi, kampanye, dan promosi penerapan Industri Hijau kepada industri, pemerintah daerah; kementerian/lembaga, akademisi, dan para pemangku kepentingan lain yang terkait. f) Pengembangan Pekerjaan Hijau Sektor Industri, meliputi:
i.Pengembangan pedoman/modul kurikulum pendidikan di bidang Industri Hijau; ii. Pengembangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) di bidang Industri Hijau; dan iii. Peningkatan kompetensi, keahlian, dan keterampilan di bidang Industri Hijau. g) Penguatan Infrastruktur dan Teknologi Pendukung Industri Hijau, meliputi:
i.Pengembangan data dan sistem informasi untuk standardisasi dan penerapan Industri Hijau, emisi GRK, emisi polutan udara, nilai ekonomi karbon, dan ekonomi sirkular sektor industri, serta data dan sistem informasi lainnya yang terkait; dan ii. Mendukung implementasi penyediaan peralatan dan teknologi rendah karbon melalui peningkatan demand untuk transformasi penerapan Industri Hijau.
b.Industri Strategis 1) Tujuan a) memperkuat kemandirian ekonomi dan sosial masyarakat melalui penguasaan dan pengembangan industri strategis yang berdampak langsung pada kesejahteraan dan kesehatan rakyat serta keamanan negara; b) meningkatkan kapasitas produksi dan nilai tambah nasional melalui pemanfaatan SDA strategis secara optimal dan berkelanjutan; c) mendorong kemandirian teknologi industri nasional melalui riset, inovasi, dan kolaborasi antara pemerintah, BUMN, swasta, dan lembaga riset; d) mengurangi ketergantungan terhadap impor produk dan teknologi di sektor vital melalui pengembangan industri strategis berbasis teknologi tinggi; e) mewujudkan tata kelola industri strategis yang efisien dan berdaya saing dalam rangka merespons isu aktual baik domestik maupun global melalui penguatan peran negara; dan f) mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui pengelolaan sumber daya ekonomi secara bertanggung jawab. 2) Program/Kegiatan a) Penguatan kendali Negara atas industri strategis, meliputi:
i.Penentuan jenis industri strategis nasional yang dinamis sesuai kebutuhan perkembangan zaman; dan ii. Penyusunan rekomendasi kebijakan penguasaan negara terhadap sektor-sektor industri strategis. b) Peningkatan Produksi dan Teknologi, meliputi:
i.Fasilitasi pembangunan dan restrukturisasi mesin industri strategis; ii. Dukungan transfer teknologi dari luar negeri melalui skema G to G atau joint venture; dan iii. Peningkatan sertifikasi dan standardisasi untuk pengembangan industri strategis sesuai kebutuhan nasional dan global. c) Penguatan Ekosistem Industri Strategis, meliputi:
i.Pembangunan pusat riset dan laboratorium uji untuk mendukung pengembangan industri strategis; ii. Peningkatan kapasitas SDM teknis sektor industri strategis; iii. Pembentukan sistem pengawasan terhadap industri strategis; iv. Penyusunan skema insentif fiskal dan non-fiskal untuk pengembangan industri strategis; dan
v.Penyediaan sumber energi, bahan baku dan/atau bahan penolong untuk pengembangan industri strategis.
c.Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri 1) Tujuan a) meningkatkan penguasaan pasar dalam negeri; b) meningkatkan investasi; c) menyerap tenaga kerja; dan d) memperdalam dan memperkuat struktur industri. 2) Program/Kegiatan a) penguatan regulasi dan kebijakan terkait peningkatan penggunaan produk dalam negeri; b) fasilitasi temu bisnis (business matching) antara produsen barang dan/atau penyedia jasa dengan pengguna produk dalam negeri; c) sosialisasi kebijakan peningkatan penggunaan produk dalam negeri; d) fasilitasi sertifikasi TKDN kepada perusahaan industri kecil dan menengah produsen barang/produk antara/produk hulu dan/atau penyedia jasa (perusahaan industri); e) pemberian fasilitas fiskal dan/atau non fiskal dalam rangka penerapan peningkatan penggunaan produk dalam negeri;
i.penetapan produk-produk tertentu yang wajib memiliki sertifikat TKDN; ii. pembentukan dan pengoperasian Tim P3DN, Tim Nasional P3DN dan Kelompok Kerja Timnas P3DN; iii. penguatan tata kelola program peningkatan penggunaan produk dalam negeri; dan iv. penerapan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap kepatuhan pelaksanaan penggunaan produk dalam negeri serta penegakan sanksi atas pelanggaran.
d.Kerjasama Internasional di Bidang Industri 1) Tujuan a) membuka, mengembangkan, melindungi dan memanfaatkan akses pasar internasional untuk produk dan jasa industri dalam negeri; b) membuka dan meningkatkan akses untuk memanfaatkan sumber daya industri internasional yang mendukung peningkatan daya saing industri dalam negeri; c) meningkatkan integrasi industri dalam negeri ke dalam jaringan rantai suplai global; dan d) meningkatkan investasi untuk mendukung pengembangan industri di dalam negeri. 2) Progam/Kegiatan a) Peningkatan akses pasar internasional, meliputi:
i.penetapan posisi runding dan mengupayakan kerja sama yang saling menguntungkan; ii. penyesuaian standar internasional dan fasilitasi ekspor untuk produk bernilai tambah tinggi dari hilirisasi agronomi dan mineral; iii. penanganan hambatan industri dalam mengakses pasar internasional melalui kerja sama bilateral dan multilateral; iv. pengembangan jejaring kerja dengan negara tujuan ekspor untuk harmonisasi standar dan mengatasi hambatan non-tarif; dan
v.promosi produk dan jasa industri nasional di luar negeri. b) Peningkatan akses kerja sama sumber daya industri, meliputi:
i.peningkatan kompetensi SDM industri, salah satunya melalui pelatihan vokasi industri berbasis kerja sama dengan negara mitra; ii. skema kerja sama jangka panjang dengan negara mitra pemasok bahan baku; iii. peningkatan kemudahan akses dalam melakukan transfer teknologi dari negara mitra; dan iv. peningkatan akses sumber pembiayaan proyek industri dari lembaga keuangan dan pembangunan internasional.
v.analisa dan penyediaan informasi kebutuhan sumber daya industri di dalam negeri dan penyediaan informasi potensi (terukur quality, cost, and delivery) penyediaan sumber daya industri di negara mitra; vi. pertukaran informasi inovasi teknologi dalam rangka pengembangan industri; vii. pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi; dan viii. peningkatan riset dan pengembangan teknologi industri bersih serta efisiensi energi. c) Peningkatan pemanfaatan tarif preferensi bagi ekspor produk industri, meliputi:
i.adaptasi standar produk domestik terhadap regulasi negara mitra; ii. optimalisasi Neraca Komoditas, dalam rangka optimalisasi pemanfaatan tarif preferensi; dan iii. penguatan data tarif preferensi negara mitra dalam rangka peningkatan utilisasi tarif preferensi produk berorientasi ekspor. d) Pengembangan jaringan rantai suplai global, meliputi:
i.perluasan jejaring kerja sama dengan negara dan mitra industri; ii. meningkatkan pemanfaatan rantai suplai global bagi industri dalam negeri; iii. penyelarasan standar dan kualitas produk serta kompetensi jasa industri dalam negeri dengan standar di negara mitra; iv. fasilitasi dan pendampingan industri dalam mengakses rantai suplai global termasuk peningkatan kemitraan industri kecil-menengah dalam ekosistem rantai suplai global; dan
v.meningkatkan kemitraan rantai suplai global melalui Reformasi logistik nasional untuk meningkatkan kinerja ekspor. e) Peningkatan industrial and market intelligence, meliputi:
i.pengumpulan dan analisis data dalam rangka identifikasi peluang pasar global dan segmentasi ekspor produk industri nasional; ii. benchmarking keunggulan komparatif industri manufaktur Indonesia dalam kaitannya dengan pemetaan sektor prioritas ekspor dan pengembangan rantai nilai global; dan iii. penyusunan kebijakan berbasis data untuk prioritas kerja sama teknik dan investasi industri. f) peningkatan peran industri nasional dalam kerja sama pembangunan industri internasional dan tindakan pengamanan serta penyelamatan industri dalam negeri dampak konjungtur perekonomian dunia, meliputi:
i.mendorong industrialisasi berbasis keberlanjutan dan industri hijau di kawasan bagi negara G20 dan ASEAN; ii. adaptasi standar produk domestik terhadap regulasi negara mitra, dalam memenuhi standar produk dan bisa masuk ke dalam pasar internasional; iii. pemantauan dan analisis risiko global terhadap sektor industri prioritas; iv. diversifikasi pasar ekspor dan sumber bahan baku untuk mengurangi ketergantungan pada negara tertentu; dan
v.penyusunan langkah pengamanan industri melalui instrumen kebijakan dan fasilitasi bagi industri terdampak gejolak ekonomi global. g) peningkatan kerja sama investasi asing di sektor industri melalui:
i.penyusunan kebutuhan investasi dalam rangka penguatan struktur industri nasional; ii. dukungan kepada pelaku industri dalam menyiapkan studi kelayakan dan insentif fiskal dan non fiskal; iii. kerja sama dengan negara mitra investasi untuk mengembangkan industri halal, industri hijau, dan ekonomi biru; dan iv. peningkatan kerjasama pengembangan industri berteknologi tinggi melalui proyek putar kunci.
e.Industri Halal 1) Tujuan a) memberikan jaminan ketersediaan produk industri halal bagi masyarakat; dan b) mewujudkan Indonesia sebagai pusat industri halal dunia. 2) Program/Kegiatan a) penyusunan regulasi dan kebijakan teknis; b) pembentukan dan penguatan infrastruktur; c) pengembangan SDM; d) fasilitasi insentif fiskal maupun nonfiskal; e) peningkatan promosi; f) penguatan kerja sama dengan lembaga dalam negeri dan luar negeri di bidang jaminan produk halal; g) peningkatan dan pengembangan riset, inovasi, dan teknologi di bidang jaminan produk halal; dan h) pengawasan dan pengendalian di bidang jaminan produk halal.
5.Transformasi Digital Industri
a.Tujuan Memperkuat pembangunan industri melalui pemanfaatan dan adopsi teknologi digital sebagai faktor pendukung dalam rangka mendorong percepatan pertumbuhan industri dan peningkatan daya saing global.
b.Program/Kegiatan 1) Penguatan infrastruktur digital; 2) Penyusunan peta jalan transformasi digital periode 2025- 2045 pada sektor industri prioritas dan sektor industri strategis lainnya; 3) Penyusunan standar transformasi digital sektor industri dan industri digital; 4) Penyusunan standar kualifikasi dan kompetensi digital untuk SDM industri; 5) Penguatan kapasitas dan keterampilan digital untuk SDM industri; 6) Penyusunan skema insentif transformasi digital sektor industri; 7) Penguatan keamanan siber dan perlindungan data industri; 8) Penyusunan standar API nasional; 9) Sertifikasi INDI 4.0 pada 250 industri tahun 2029; 10) Pendampingan transformasi digital industri; dan 11) Pengembangan industrial artificial intelligence dan robotics hub.
6.Perwilayahan Industri
a.Tujuan 1) mempercepat penyebaran dan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah NKRI yang menerapkan prinsip pembangunan keberlanjutan; 2) mendorong peningkatan kontribusi investasi sektor industri pengolahan di luar jawa; 3) menumbuhkan pusat pertumbuhan industri yang baru; 4) meningkatkan pemanfaatan sumber daya bahan baku menjadi produk industri yang memiliki nilai tambah tinggi; 5) meningkatkan kapasitas sumber daya manusia industri yang kompeten; dan 6) memudahkan koordinasi dan sinergi dalam pembangunan industri di daerah.
b.Program yang akan dilaksanakan 1) pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI); 2) pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI); 3) pengembangan KI, terutama pada KI prioritas RPJMN Tahun 2025—2029 yaitu KI Bintan Inti Industrial Estate, KI Krakatau Industrial Estate Cilegon, KI Wilmar, KI Batang, Kawasan Industri Seafer, KI iSentra Lamongan, KI Ngawi, KI Ketapang Bangun Sarana, KI Kalimantan Industrial Park Indonesia, KI Indonesia Pomalaa Industry Park, KI Konawe, KI Stardust, KI Indonesia Huabao Industrial Park, KI Morowali, KI Sumbawa Barat, KI Pulau Obi, KI IWIP Teluk Weda, KI Buli, KI Fakfak, dan KI Takalar; dan 4) pengembangan Sentra IKM.
7.Kebijakan Afirmatif IKM
a.Tujuan Mewujudkan IKM yang berdaya saing, berperan signifikan dalam penguatan struktur industri nasional, berperan dalam pengentasan kemiskinan melalui perluasan kesempatan kerja, dan menghasilkan barang dan/atau jasa industri untuk diekspor.
b.Program/Kegiatan 1) Kemudahan dan perlindungan IKM, meliputi:
i.kemudahan usaha; dan ii. perlindungan usaha. 2) Dukungan kemitraan IKM, meliputi:
i.insentif kemitraan: insentif kepada industri besar yang melibatkan IKM dalam rantai nilai industrinya atau jenis insentif kemitraan lainnya; ii. pelaksanaan kemitraan melalui pola: subkontrak, rantai pasok, dan pola kemitraan lainnya; dan iii. peningkatan peran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam kemitraan 3) Pemberian insentif fiskal bagi IKM sesuai kebutuhan. 4) Penyediaan pembiayaan bagi IKM, melalui peningkatan akses IKM terhadap pembiayaan, termasuk fasilitasi pembentukan pembiayaan bersama (modal ventura) IKM. 5) Inkubasi bisnis bagi IKM, meliputi
i.program inkubasi IKM, yang fokus pada integrasi semua kebutuhan IKM untuk meningkatkan skala usaha IKM dari kecil menuju menengah dan menengah ke besar; ii. pengembangan fasilitas inkubator bisnis mulai dari aspek desain, produksi hingga branding dan pemasaran; dan iii. program akselerasi bisnis dan produk IKM untuk mengembangkan ekosistem yang mampu mendukung pengembangan IKM. 6) Penumbuhan dan pengembangan IKM serta sentra IKM, meliputi:
i.pemberdayaan IKM dan sentra IKM; ii. peningkatan teknologi dan inovasi produk; dan iii. penyediaan data dan informasi untuk mendukung penumbuhan dan pengembangan IKM. 7) kerjasama dalam pengembangan IKM, meliputi:
i.melakukan kerjasama dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian dan pengembangan dan insitusinya lainnya; dan ii. melakukan kerjasama kelembagaan dengan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) dan/atau asosiasi industri, serta asosiasi profesi. 8) Dukungan pemerintah daerah dalam rangka pengembangan IKM dan sentra IKM yang berkelanjutan. 9) Dukungan penerapan industri halal, industri hijau dan sirkular ekonomi, meliputi:
i.bantuan dan informasi pencegahan pencemaran lingkungan hidup untuk mewujudkan industri hijau; ii. fasilitasi penerapan industri hijau; iii. pengembangan produk berbasis keberlanjutan dan industri hijau; iv. penyediaan informasi peraturan dan standar di bidang keberlanjutan dan industri hijau; dan
v.peningkatan kompetensi SDM IKM dalam hal penerapan prinsip keberlanjutan dan industri hijau.
8.Transformasi tata kelola pemerintahan.
a.Tujuan Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang profesional, berintegritas, dan efektif dalam melayani masyarakat.
b.Program/Kegiatan 1) penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta pelasanaan pelaporan; 2) penataan organisasi dan SDM aparatur, serta pelaksanaan reformasi birokrasi; 3) pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara (BMN); 4) pelayanan legislasi dan advokasi; 5) pengelolaan komunikasi dan informasi publik; 6) pemberian peyanan umum dan keprotokolan serta sarana dan prasarana perkantoran; dan 7) pembangunan sistem informasi dan teknologi. Untuk menunjang keberhasilan strategi industrialisasi, akan dilaksanakan PSN dengan tema hilirisasi, industrialisasi, dan transformasi digital. Adapun dukungan yang akan diberikan oleh Kementerian Perindustrian dalam rangka menyukseskan PSN pada tema tersebut adalah sebagai berikut:
1.pengusulan, monitoring, dan/atau evaluasi PSN yang terkait dengan program hilirisasi SDA meliputi komoditas kelapa sawit, kelapa, rumput laut, nikel, timah, bauksit, dan tembaga;
2.pengusulan, monitoring, dan/atau evaluasi PSN yang terkait dengan program pengembangan industri prioritas meliputi industri kimia dan industri dirgantara; dan/atau
3.pengusulan, monitoring, dan/atau evaluasi PSN yang terkait dengan pengembangan kawasan industri. C. Kerangka Regulasi Dalam melaksanakan arah kebijakan dan strategi pembangunan di bidang industri tahun 2025—2029 sebagaimana telah dijelaskan di atas, diperlukan berbagai infrastruktur pendukung salah satunya adalah regulasi yang memadai. Sehubungan dengan hal tersebut, Renstra Kementerian Perindustrian 2025—2029 turut memuat kebutuhan regulasi yang akan disusun oleh Kementerian Perindustrian dalam kurun waktu 2025—2029 dengan mengacu pada program legislasi nasional. Rincian regulasi yang akan disusun adalah sebagai berikut:
1.Rancangan Undang-Undang (RUU):
a.RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
b.RUU tentang Kawasan Industri;
2.Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), yaitu RPP tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015—2035;
3.Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres):
a.RPerpres tentang Kebijakan Industri Nasional Tahun 2025— 2029;
b.RPerpres tentang Peta Jalan Perwilayahan Industri. Diharapkan regulasi diatas dapat menunjang pencapaian sasaran strategis, indikator, serta target yang telah ditetapkan dalam Renstra Kementerian Perindustrian 2025—2029. Tabel 11 Kerangka Regulasi Kementerian Perindustrian Tahun 2025—2029 No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait/ Institusi Target Penyelesaian
1.RUU tentang Perubahan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Mewujudkan tata kelola pengembangan industri yang lebih kondusif dan relevan dengan kondisi terkini Sekretariat Jenderal
1.Sekretariat Negara
2.Kementerian Hukum 2027
2.RUU tentang Kawasan Industri Sinkronisasi dan Koordinasi antar K/L dalam rangka percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional (KPAII)
1.Sekretariat Negara
2.Kementerian Hukum 2026
3.RPP tentang Perubahan PP Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015—2035 Amanat UU Nomor 3 Tahun 2014 Sekretariat Jenderal
1.Sekretariat Negara
2.Kementerian Hukum 2026
4.RPerpres tentang Kebijakan Industri Nasional Tahun 2025—2029 Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 Sekretariat Jenderal
1.Sekretariat Negara
2.Kementerian Hukum 2026
5.Rperpres tentang Peta Jalan Perwilayahan Industri Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2024 Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional (KPAII)
1.Sekretariat Negara
2.Kementerian Hukum 2027 D. Kerangka Kelembagaan Guna mencapai visi, misi, tujuan, strategi, indikator, dan target yang diamanatkan kepada Kementerian Perindustrian, dibentuklah kelembagaan Kementerian Perindustrian melalui Peraturan Presiden Nomor 167 Tahun 2024 tentang Kementerian Perindustrian dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian. Berdasarkan peraturan tersebut, Kementerian Perindustrian menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Kementerian Perindustrian menyelenggarakan fungsi yang terdiri dari atas:
a.perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan industri, pengembangan perwilayahan industri, pengamanan dan penyelamatan industri, peningkatan dan penguatan industri 4.0, pembinaan jasa industri, dan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha industri dan kegiatan kawasan industri;
b.pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Perindustrian di daerah;
c.koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian;
d.pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Perindustrian;
e.pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian;
f.pelaksanaan koordinasi, perumusan, penerapan, pemberlakuan, dan pengawasan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, penguatan industri hijau, dan penyusunan rekomendasi kebijakan jasa industri;
g.pelaksanaan pembangunan sumber daya manusia industri;
h.pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Perindustrian; dan
i.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden. Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perindustrian di atas, Menteri Perindustrian selaku pimpinan dibantu oleh Wakil Menteri yang bertugas untuk membantu Menteri dalam:
a.perumusan dan/atau pelaksanaan kebijakan Kementerian Perindustrian; dan
b.mengoordinasikan pencapaian kebijakan strategis lintas unit organisasi jabatan pimpinan tinggi madya atau jabatan struktural eselon I di lingkungan Kementerian Perindustrian; serta Eselon I dengan tugas dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Tabel berikut. Tabel 12 Nomenklatur Eselon I di Lingkungan Kementerian Peridustrian Beserta dengan Tugasnya No Nomenklatur Eselon I Tugas
a.Sekretariat Jenderal menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian.
b.Direktorat Jenderal Industri Agro menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan dan penguatan industri 4.0, pembinaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, rencana pemanfaatan sumber daya alam bagi industri, pembinaan industri hijau dan industri strategis, pembinaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, perencanaan dan pembinaan standardisasi industri, pembinaan jasa industri, serta pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri pada industri hasil hutan dan perkebunan, industri makanan, hasil laut dan perikanan, serta industri minuman dan tembakau.
c.Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan dan penguatan industri 4.0, pembinaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, rencana pemanfaatan sumber daya alam bagi industri, pembinaan industri hijau dan industri strategis, pembinaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, perencanaan dan pembinaan standardisasi industri, pembinaan jasa industri, serta pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri pada industri kimia hulu, industri kimia hilir, industri farmasi, industri semen, industri keramik, dan industri pengelolaan bahan galian nonlogam, serta industri tekstil, industri kulit, dan industri alas kaki.
d.Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan dan penguatan industri 4.0, pembinaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, rencana pemanfaatan sumber daya alam bagi industri, pembinaan industri hijau dan industri strategis, No Nomenklatur Eselon I Tugas pembinaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, perencanaan dan pembinaan standardisasi industri, pembinaan jasa industri, serta pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri pada industri logam, industri mesin, industri alat transportasi dan maritim, serta industri elektronika dan telematika.
e.Direktorat Jenderal lndustri Kecil, Menengah, dan Aneka menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan dan penguatan industri 4.0, pembinaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, rencana pemanfaatan sumber daya alam bagi industri, pembinaan industri hijau dan industri strategis, pembinaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, perencanaan dan pembinaan standardisasi industri, pembinaan jasa industri, pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri pada industri kecil, industri menengah, dan industri aneka, serta penguatan kapasitas kelembagaan pada industri kecil dan industri menengah.
f.Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengamanan dan penyelamatan industri, pengembangan perwilayahan industri, pengembangan akses industri internasional, serta pengawasan dan pengendalian kegiatan kawasan industri.
g.Inspektorat Jenderal menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perindustrian.
h.Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, pemberlakuan, dan pengawasan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, penguatan industri hijau, dan penyusunan rekomendasi kebijakan jasa industri.
i.Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri menyelenggarakan pembangunan sumber daya manusia industri.
j.Staf Ahli Bidang Pendalaman, mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu No Nomenklatur Eselon I Tugas Penyebaran, dan Pemerataan Industri strategis kepada Menteri terkait dengan bidang pendalaman, penyebaran, dan pemerataan industri.
k.Staf Ahli Bidang Iklim Usaha dan Investasi mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang iklim usaha dan investasi.
l.Staf Ahli Bidang Penguatan Kemampuan Industri Dalam Negeri mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang penguatan kemampuan industri dalam negeri.
m.Staf Ahli Bidang Percepatan Transformasi Industri 4.0 mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang percepatan transformasi industri 4.0 dan transformasi digital. Struktur Organisasi Kementerian Perindustrian sebagaimana terlampir. Gambar 11 Struktur Organisasi Kementerian Perindustrian Tabel 13 Sasaran Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2025—2029 Kode Tujuan/Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Tujuan/ Indikator Kinerja Sasaran Strategis Target Unit Terkait Satuan 2025 2026 2027 2028 2029 Tj Meningkatnya Peran Industri Dalam Perekonomian Nasional 1 Rasio Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDB Persen 18,17 18,66 19,15 19,70 20,56 2 Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan Nonmigas Persen 5,93 6,89 7,95 8,26 8,58 3 Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan Persen 5,50 6,52 7,55 7,86 8,14 SS1 Meningkatnya Kontribusi PDB Industri Berbasis SDA Unggulan dan Industri Prioritas sebagai Pengungkit Pertumbuhan Ekonomi Nasional 1 Pertumbuhan PDB kelompok industri prioritas Persen 6,28 7,33 8,40 8,74 9,09 Ditjen IA, Ditjen ILMATE, dan Ditjen IKFT SS2 Tumbuh dan Berkembangnya Industri yang Inklusif 1 Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Rp Triliun 775,20 852,90 930,60 1.008,30 1.086,00 Ditjen IA, Ditjen IKFT, Ditjen ILMATE, Ditjen IKMA dan Ditjen KPAII 2 Produktivitas Tenaga Kerja Industri Pengolahan Nonmigas Rp.Juta/ orang/ tahun 123,1 126,2 133,4 138,8 147,7 BPSDMI 3 Persentase Tenaga Kerja di Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap Total Pekerja Persen 14,15 14,68 15,02 15,47 15,70 BPSDMI 4 Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Industri Kecil dan Menengah Persen 5,26 5,38 5,45 5,60 6,02 Ditjen IKMA SS3 Meningkatnya Persebaran Industri 1 Persentase Nilai Tambah Sektor Industri yang Diciptakan di Luar Jawa Persen 32,65 33,25 33,36 34,03 34,96 Ditjen IKMA dan Ditjen KPAII SS4 Meningkatnya Efisiensi Industri Melalui Pemanfaatan Teknologi 1 Perusahaan dengan Nilai Indonesia Industri 4.0 Readiness Index (INDI 4.0) > 3.0 Perusahaan 87 103 119 139 156 Ditjen IA, Ditjen IKFT, dan Ditjen ILMATE, Ditjen IKMA, dan BSKJI SS5 Meningkatnya Penerapan Industri Berkelanjutan 1 Penurunan Emisi GRK pada Sektor Industri yang Menjadi Prioritas Dekarbonisasi Juta Ton CO2-Eq 6,75 6,79 6,85 6,90 6,93 Ditjen IA, Ditjen IKFT, Ditjen ILMATE, Ditjen IKMA, Kode Tujuan/Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Tujuan/ Indikator Kinerja Sasaran Strategis Target Unit Terkait Satuan 2025 2026 2027 2028 2029 Ditjen KPAII, dan BSKJI 2 Rasio Penggunaan Material Sirkular di Sektor Industri Persen 11 12 13 14 15 Ditjen KPAII dan BSKJI SS6 Meningkatnya Ekspor dan Diversifikasi Produk Industri Pengolahan Nonmigas 1 Kontribusi Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas terhadap Total Ekspor Persen 74,60 74,85 75,10 75,30 75,60 Ditjen IA, Ditjen IKFT, Ditjen ILMATE, Ditjen IKMA, dan Ditjen KPAII 2 Kontribusi Ekspor Produk Industri Berteknologi Tinggi Persen 8,6 9,3 10,0 10,7 11,4 Ditjen IA, Ditjen IKFT, Ditjen ILMATE dan Ditjen IKMA 3 Diversifikasi Produk Industri Berbasis Sumber Daya Alam yang Diolah 0,286 0,282 0,278 0,274 0,269 Ditjen IA, Ditjen IKFT, Ditjen ILMATE, dan Ditjen IKMA 4 Jumlah Produk Industri Berbasis Sumber Daya Alam yang Diolah yang Berdaya Saing Produk 208 209 210 211 212 Ditjen IA, Ditjen IKFT, Ditjen ILMATE, dan Ditjen IKMA SS7 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Pada Kementerian Perindustrian Yang Baik 1 Indeks RB Kementerian Perindustrian Nilai 86,45 86,45 87,50 87,50 88,50 Setjen Itjen Sasaran dan indikator kinerja sasaran strategis akan didukung oleh program. Program yang dilaksanakan oleh Kementerian Perindustrian yaitu Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi, Program Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing, dan Program Dukungan Manajemen. Untuk mengukur keberhasilan program, disusun sasaran dan indikator kinerja sasaran program. Sasaran dan indikator kinerja program ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran strategis yang mendukung pencapaian tujuan. Tabel 15 Sasaran Program Kementerian Perindustrian Tahun 2025—2029 Kode Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Sasaran Program/Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Target Satuan 2025 2026 2027 2028 2029 Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi SP01 Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia Industri dalam Penumbuhan Sektor Industri 1 Persentase lulusan peserta didik dan diklat yang bekerja dan mempunyai kompetensi bidang industri Persen 84 85 86 87 88 2 Persentase lulusan peserta pelatihan yang mempunyai kompetensi bidang industri Persen 94,0 94,5 95,0 95,5 96,0 3 Wirausaha baru hasil inkubator bisnis industri yang tumbuh Tenant 32 40 50 60 70 SP02 Meningkatnya Kapabilitas Organisasi dan Kompetensi SDM Menuju Industri 4.0 1 Persentase SDM Industri 4.0 yang meningkat kompetensinya Persen 94,0 94,5 95,0 95,5 96,0 2 Industri yang Terfasilitasi Menuju Industri 4.0 Roadmap 8 12 14 16 18 3 Nilai asessmen Technical and Vocational Education and Training (TVET) 4.0 Nilai 1,85 1,90 1,95 2,00 2,05 SP03 Meningkatnya Infrastruktur Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Industri Kode Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Sasaran Program/Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Target Satuan 2025 2026 2027 2028 2029 1 Persentase rancangan SKKNI/KKNI bidang industri yang mencapai konsensus Persen 100 100 100 100 100 2 Persentase Penyusunan Standar Pelatihan Berbasis Kompetensi yang ditetapkan Persen 100 100 100 100 100 3 Persentase Fasilitasi Pengembangan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Persen 94 95 96 97 98 4 Persentase Peserta Diklat Asesor Kompetensi yang Kompeten Persen 94 95 96 97 98 5 Persentase Tenaga Kerja Industri Kompeten melalui Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Persen 94 95 96 97 98 6 Nilai rata-rata akreditasi program studi Nilai 300 301 302 303 304 7 Tingkat animo pendaftar pada unit pendidikan Rasio 1:10,0 1:10,5 1:11,0 1:11,5 1:12,0 8 Hasil penelitian sektor industri prioritas yang terpublikasi Hasil penelitian yang terpublikasi 167 174 188 203 220 Program Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing SP11 Meningkatnya Kontribusi PDB Industri Berbasis SDA Unggulan dan Industri Prioritas pada Sektor Industri Agro Sebagai Pengungkit Pertumbuhan Ekonomi Nasional 1 Pertumbuhan PDB Industri Makanan dan Minuman Persen 5,43 6,00 7,30 7,70 8,00 2 Rasio impor bahan baku sektor industri agro terhadap PDB sektor industri non migas Persen 6,45 6,19 5,93 5,66 5,41 SP12 Meningkatnya Kontribusi PDB Industri berbasis SDA Unggulan dan Industri Prioritas pada Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Sebagai Pengungkit Pertumbuhan Ekonomi Nasional 1 Pertumbuhan PDB Industri Farmasi, Produk Obat Kimia, dan Obat Tradisional Persen 11,48 11,48 11,91 11,78 11,86 2 Pertumbuhan PDB Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia Persen 6,08 6,51 6,96 7,31 7,34 3 Pertumbuhan PDB Industri Tekstil dan Pakaian Jadi Persen 3,50 5,48 5,56 5,85 6,32 4 Pertumbuhan PDB Industri Kulit, Barang dari Kulit, dan Alas Kaki Persen 3,80 4,00 6,00 6,10 6,20 5 Rasio Impor Bahan Baku Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil Terhadap PDB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Persen 16,94 16,07 15,28 14,49 13,77 SP13 Meningkatnya Kontribusi PDB Industri berbasis SDA Unggulan dan Industri Prioritas Pada Sektor Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Sebagai Pengungkit Pertumbuhan Ekonomi Nasional 1 Pertumbuhan PDB Industri Logam Dasar Persen 11,49 13,58 14,54 14,72 14,90 2 Pertumbuhan PDB Industri Mesin dan Perlengkapan Persen 4,00 5,50 6,50 7,50 8,70 3 Pertumbuhan PDB Industri Barang Logam: Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik Persen 7,50 9,09 10,76 10,85 11,42 4 Pertumbuhan PDB Industri angkutan Persen 5,00 6,60 6,90 7,10 7,20 5 Rasio impor bahan baku industri logam, mesin, alat transportasi dan elektronika terhadap PDB sektor industri non migas Persen 11,81 11,55 11,21 10,89 10,49 SP14 Meningkatnya Kapasitas dan Kinerja Produksi Industri Berbasis SDA Unggulan dan Industri Prioritas pada Sektor Industri Agro 1 Kapasitas Produksi Pati Sagu Ton/Tahun 100.000 150.000 210.000 260.000 320.000 2 Utilisasi Industri Pengolahan Kelapa Persen 55 60 65 70 75 3 Utilisasi Industri Pengolahan Rumput Laut Persen 53,76 58,01 62,26 66,51 70,76 4 Utilisasi Industri Pengolahan Hasil Laut Persen 45 50 55 60 65 Kode Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Sasaran Program/Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Target Satuan 2025 2026 2027 2028 2029 5 Rasio Ekspor Produk Hilir Kelapa Sawit terhadap Bahan Baku Persen 92,3 92,5 92,9 93,3 93,7 6 Ragam Produk Hilir Sawit Produk 208 223 233 243 250 SP15 Meningkatnya Kapasitas dan Kinerja Produksi Industri Berbasis SDA Unggulan dan Industri Prioritas pada Sektor Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil 1 Utilisasi Industri Pengolahan Garam Industri Persen 52,50 55,12 57,87 60,76 63,79 2 Kapasitas Produksi Industri Kimia Dasar Berbasis Minyak, Gas, dan Batubara Ribu ton 60.234,97 60.444,74 66.955,52 74.308,78 79.668,38 3 Produktivitas Tenaga Kerja Industri TPT Rp Juta/ Orang/Tahun 60,34 64,59 69,61 74,67 79,76 4 Penyerapan Tenaga Kerja Industri TPT Orang 3.918.787 3.957.206 3.995.626 4.034.045 4.072.465 SP16 Meningkatnya Kapasitas dan Kinerja Produksi Industri Berbasis SDA Unggulan dan Industri Prioritas pada Sektor Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika 1 Kapasitas Produksi Industri Olahan Nikel Juta ton/tahun 33,64 33,74 33,74 33,74 33,74 2 Kapasitas Produksi Industri Olahan Tembaga Ribu ton/tahun 1.195 1.195 1.195 1.195 1.195 3 Kapasitas Produksi Industri Olahan Bauksit Juta ton/tahun 6,27 15,27 16,27 16,87 17,47 4 Kapasitas Produksi Industri Olahan Timah Ribu ton/tahun 142,1 247,3 257,3 257,3 257,3 5 Utilisasi Industri Logam Dasar Persen 77,00 79,00 81,00 83,00 85,00 6 Utilisasi Industri Pesawat Terbang dan Perlengkapannya Persen 60,00 63,25 65,78 69,50 70,00 7 Volume Reparasi Kapal Ribu DWT (kumulatif) 11,2 11,4 11,8 12,0 12,2 8 Volume Produksi Pembuatan Kapal Ribu DWT (kumulatif) 1,10 1,20 1,30 1,40 1,50 9 Nilai Ekspor Industri Perkapalan Ribu USD 858,02 939,41 966,55 1.171,68 1.315,25 SP21 Tumbuh dan Berkembangnya Sektor Industri Agro yang Inklusif 1 Nilai investasi sektor industri agro Rp Triliun 227,04 251,65 274,91 298,55 322,16 2 Utilisasi industri agro Persen 74,22 75,54 76,61 77,03 77,33 SP22 Tumbuh dan Berkembangnya Sektor Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil yang Inklusif 1 Nilai Investasi Sektor Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil Rp Triliun 179,59 198,03 215,76 233,81 251,86 2 Utilisasi sektor industri kimia, farmasi, dan tekstil Persen 69,35 70,33 71,31 71,42 71,81 SP23 Tumbuh dan Berkembangnya Sektor Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika yang Inklusif 1 Nilai Investasi Sektor Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Rupiah Triliun 361,9 396,3 432,6 468,2 503,9 2 Utilisasi Sektor Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Persen 73,07 77,08 80,90 82,19 83,31 SP24 Tumbuh dan Berkembangnya Sektor Industri Kecil, Menengah, dan Aneka yang Inklusif 1 Nilai Investasi sektor industri Aneka Rp Triliun 6,7 6,9 7,3 7,7 8,1 2 Utilisasi Sektor Industri Aneka Persen 71,41 73,26 75,49 75,98 76,67 3 Proporsi nilai tambah IKM terhadap total nilai tambah industri pengolahan nonmigas Persen 20,00 20,10 20,20 20,30 20,40 4 Wirausaha industri kecil yang memiliki legalitas usaha WUB 1.383 11.400 11.400 11.400 11.400 5 IKM yang Melakukan Kemitraan dengan Industri Besar dan Menengah, serta Sektor Ekonomi Lainnya IKM 20 20 20 20 20 6 IKM berbasis Inovasi atau kreativitas yang mendapatkan peningkatan kemampuan dengan program akselerasi IKM 44 44 44 44 44 SP25 Tersedianya Dukungan Terhadap Penumbuhan dan Pengembangan Industri Yang Inklusif Kode Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Sasaran Program/Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Target Satuan 2025 2026 2027 2028 2029 1 Realisasi Investasi Asing Sektor Industri Pengolahan Nonmigas yang Difasilitasi USD Miliar 16,12 17,74 19,51 21,46 23,61 2 Rekomendasi Rumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Teknis Ketahanan dan Iklim Usaha Industri yang efektif Rekomendasi 13 14 15 16 17 SP26 Meningkatnya Kontribusi Jasa Industri Dalam Rangka Mendukung Penumbuhan dan Pengembangan Industri yang Inklusif 1 Kontribusi Jasa Industri Terhadap PDB Nasional Persen 3,12 3,18 3,23 3,29 3,35 SP27 Meningkatnya Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Halal Dalam Rangka Mendukung Penumbuhan dan Pengembangan Industri yang Inklusif 1 Peningkatan nilai produksi produk yang telah bersertifikat TKDN Persen 2,35 2,40 2,45 2,50 2,55 2 Presentase Peningkatan Daya Saing Industri yang Memproduksi Produk Halal Persen 4,46 5,19 6,23 6,69 7,00 SP28 Berkembangnya standarisiasi industri dalam rangka mendorong industri yang inklusif 1 Persentase Peningkatan Perusahaan Industri yang Produknya Sudah Tersertifikasi SNI Wajib Bidang Industri Persen 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 SP31 Menguatnya Peran Sentra Dalam Rangka Persebaran Industri 1 Persentase peningkatan kapasitas produksi untuk sentra IKM penerima fasilitasi fisik Persen 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 2 Persentase Sentra industri kecil dan menengah (IKM) yang dikembangkan di Luar Pulau Jawa Persen 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 SP32 Menguatnya Peran Kawasan Industri Dalam Rangka Persebaran Industri 1 Nilai Agregat Investasi Perusahaan Industri dan Kawasan Industri pada KI Prioritas Rp Triliun 1.209,21 1.227,26 1.251,86 1.269,77 1.273,62 2 Tingkat Okupansi Kawasan Industri di Luar Pulau Jawa Persen 51,00 54,00 56,00 60,00 65,00 3 Rasio PDRB Industri Pengolahan di Provinsi KI Prioritas terhadap PDB Industri Pengolahan Persen 51,30 51,32 52,22 53,11 54,01 SP41 Meningkatnya Efisiensi pada Sektor Industri Agro Melalui Pemanfaatan Teknologi 1 Perusahaan Sektor Industri Agro dengan Nilai Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0) > 3.0 Perusahaan (kumulatif) 14 21 28 35 42 SP42 Meningkatnya Efisiensi pada Sektor Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Melalui Pemanfaatan Teknologi 1 Perusahaan Sektor Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil dengan Nilai Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0) > 3.0 Perusahaan (kumulatif) 39 43 47 51 55 SP43 Meningkatnya Efisiensi pada Sektor Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Melalui Pemanfaatan Teknologi 1 Perusahaan dengan nilai Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI) > 3.0 Sektor ILMATE Industri (kumulatif) 35 41 47 53 59 SP44 Meningkatnya Efisiensi Industri Kecil dan Menengah Melalui Pemanfaatan Teknologi 1 Menguatnya kemampuan sektor Industri Kecil Menengah melalui penerapan Making Indonesia 4.0 IKM 1.833 2.000 2.000 2.000 2.000 2 IKM Startup Berbasis Teknologi yang mendapatkan peningkatan kemampuan melalui program akselerasi IKM 20 20 20 20 20 SP45 Meningkatnya Daya Saing Industri yang Telah Menerapkan Teknologi Industri 1 Persentase Peningkatan Produktivitas Perusahaan Industri melalui Optimalisasi Persen 5,00 5,00 6,00 6,00 6,00 Kode Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Sasaran Program/Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Target Satuan 2025 2026 2027 2028 2029 Pemanfaatan Teknologi Industri 2 Persentase Peningkatan Efisiensi Perusahaan Industri yang Menerapkan Digitalisasi Manufaktur Persen 5,00 6,00 6,00 7,00 7,00 SP51 Meningkatnya Penerapan Industri Berkelanjutan Pada Sektor Industri Agro 1 Persentase Perusahaan Industri Agro yang Tingkat Kepatuhannya Baik Persen 70,00 72,00 74,00 76,00 78,00 SP52 Meningkatnya Penerapan Industri Berkelanjutan Pada Sektor Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil 1 Persentase Perusahaan Sektor Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil yang Tingkat Kepatuhannya Baik Persen 70,00 72,00 74,00 76,00 78,00 SP53 Meningkatnya Penerapan Industri Berkelanjutan Pada Sektor Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika 1 Persentase Produksi Kendaraan Listrik Roda Empat terhadap Total Produksi Kendaraan Roda Empat Persen 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 2 Persentase Perusahaan Sektor Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika yang Tingkat Kepatuhannya Baik Persen 70,00 72,00 74,00 76,00 78,00 SP54 Meningkatnya Penerapan Industri Berkelanjutan Pada Sektor Industri Kecil, Menengah, dan Aneka 1 Persentase Perusahaan Sektor Industri Kecil, Menengah, dan Aneka yang Tingkat Kepatuhannya Baik Persen 70,00 72,00 74,00 76,00 78,00 SP55 Meningkatnya Penerapan Industri Berkelanjutan Dalam Kawasan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri 1 Peningkatan Pelaksanaan Tata Kelola Wasdal Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Persen 20,00 35,00 45,00 60,00 80,00 2 Persentase Kawasan Industri yang Tingkat Kepatuhannya Baik Persen 80,00 81,00 82,00 83,00 85,00 3 Kawasan Industri (KI) yang Menerapkan Aspek Kawasan Industri Berwawasan Lingkungan Kawasan Industri (Kumulatif) 5 6 7 8 10 SP56 Meningkatnya Praktik Industri Hijau dan Ekonomi Sirkular 1 Jumlah Perusahaan Industri Berdasarkan Lokasi yang Sudah Tersertifikasi Industri Hijau Perusahaan (akumulatif) 152 164 176 188 200 2 Persentase Capaian Penurunan Emisi GRK terhadap Target Nasional pada Industri yang Menjadi Prioritas Dekarbonisasi Persen 96,43 97,14 97,86 98,57 99,00 SP57 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pengawasan Data Sektoral yang Terpadu, Efisien, dan Akuntabel 1 Indeks SPBE Kementerian Perindustrian Indeks 3,50 3,50 3,60 3,60 3,65 2 Indeks Pembangunan Statistik Kementerian Perindustrian Indeks 3,05 3,05 3,10 3,10 3,15 SP61 Meningkatnya Ekspor dan Diversifikasi Produk Sektor Industri Agro 1 Kontribusi ekspor produk industri agro terhadap total ekspor Persen 21,70 21,76 21,83 21,89 21,94 2 Kontribusi ekspor produk industri agro berteknologi tinggi Persen 2,06 2,11 2,17 2,22 2,28 3 Diversifikasi produk industri agro berbasis SDA yang diolah - 0,3956 0,3916 0,3876 0,3836 0,3786 4 Jumlah produk industri agro berbasis SDA yang diolah yang berdaya saing Produk 78 82 86 90 94 SP62 Meningkatnya Ekspor dan Diversifikasi Produk Sektor Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Kode Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Sasaran Program/Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Target Satuan 2025 2026 2027 2028 2029 1 Kontribusi Ekspor Produk Sektor Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil Terhadap Total Ekspor Persen 18,37 18,45 18,51 18,56 18,66 2 Kontribusi Ekspor Produk Sektor Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil Berteknologi Tinggi Persen 4,59 4,71 4,82 4,94 5,06 3 Diversifikasi Produk Sektor Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil Berbasis SDA yang Diolah - 0,3251 0,3211 0,3171 0,3131 0,3081 4 Jumlah Produk Sektor Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil berbasis SDA yang diolah yang Berdaya Saing Produk 60 60 60 61 61 SP63 Meningkatnya Ekspor dan Diversifikasi Produk Sektor Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika 1 Kontribusi Ekspor Produk Sektor Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Terhadap Total Ekspor Persen 31,5 30,7 31,6 31,8 31,6 2 Nilai Ekspor Sektor Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Juta US$ 92.681 96.660 107.655 117.566 128.170 3 Kontribusi ekspor produk industri logam, mesin, alat transportasi dan elektronika berteknologi tinggi Persen 5,16 4,93 4,71 4,49 4,28 4 Diversifikasi produk industri berbasis SDA yang diolah - 0,53 0,53 0,53 0,52 0,52 5 Jumlah produk industri berbasis SDA yang diolah yang berdaya saing Produk 7 7 8 8 8 6 Tingkat partisipasi produk otomotif termasuk Electric Vehicle (EV) Indonesia yang bergabung dalam rantai nilai global Persen 23,00 25,00 28,00 33,00 36,00 7 Tingkat partisipasi produk elektronik Indonesia yang bergabung dalam rantai nilai global Persen 49,00 51,00 53,00 55,00 57,00 SP64 Meningkatnya Ekspor dan Diversifikasi Produk Sektor Industri Aneka 1 Kontribusi Ekspor Produk Industri Aneka terhadap Total Ekspor Persen 3,04 3,06 3,07 3,08 3,10 2 Kontribusi Ekspor Produk Industri Aneka Berteknologi Tinggi Persen 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07 SP65 Meningkatnya Penguasaan Pasar Ekspor Industri Pengolahan Nonmigas 1 Utilisasi Tarif Preferensi dalam Peningkatan Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas Persen 20,00 22,00 24,00 26,00 28,00 2 Peningkatan Potensi Ekspor Sektor Industri Pengolahan Nonmigas yang difasilitasi Persen 9,00 9,50 10,00 10,50 11,00 Program Dukungan Manajemen SP71 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Pada Ditjen Agro 1 Nilai SAKIP Direktorat Jenderal Industri Agro Nilai 79,50 83,50 83,55 83,60 83,65 2 Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Jenderal Industri Agro Indeks 83,14 83,15 83,16 83,17 83,18 3 Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Industri Agro Indeks 94,75 94,76 94,77 94,78 94,79 4 Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Industri Agro Nilai 91,76 91,77 91,78 91,79 91,80 5 Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Direktorat Jenderal Industri Agro Nilai 93,52 93,54 93,56 93,58 93,60 Kode Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Sasaran Program/Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Target Satuan 2025 2026 2027 2028 2029 6 Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Kesiapan Statistik Sektoral Direktorat Jenderal Industri Agro Persen 77,00 78,00 80,00 83,00 85,00 7 Peningkatan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang Jasa Pemerintah pada Direktorat Jenderal Industri Agro Persen 93,59 93,60 93,61 93,62 93,63 8 Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh Direktorat Jenderal Industri Agro Persen 60,00 62,00 65,00 67,00 70,00 9 Persentase pemberitaan positif sektor industri agro di media massa Persen 94,20 94,25 94,30 94,35 94,40 10 Tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan, dan penghapusan BMN Persen 55,00 60,00 65,00 70,00 75,00 11 Tingkat kepuasan pegawai atas ketersediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Persen 85,30 85,35 85,40 85,45 85,50 12 Tersedianya SOP yang up to date dan relevan Persen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 SP72 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Pada Ditjen IKFT 1 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Nilai 79,50 79,65 79,75 79,85 80,00 2 Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Indeks 81,3 81,4 81,5 81,6 81,7 3 Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Indeks 94,00 94,25 94,50 94,75 95,00 4 Peningkatan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Persen 91,00 91,25 91,50 91,75 92,00 5 Nilai Hasil Pengawasan Unit Kearsipan Nilai 75,00 76,00 77,00 78,00 79,00 6 Tingkat Penerapan SPBE dan Kesiapan Statistik Sektoral Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Nilai 77,00 78,00 80,00 83,00 85,00 7 Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal telah Ditindaklanjuti oleh Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Persen 60,00 62,00 65,00 67,00 70,00 8 Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Nilai 86,75 87,25 87,75 88,25 88,75 SP73 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Pada Ditjen ILMATE 1 Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal ILMATE Indeks 93,40 93,40 94,00 94,00 94,50 2 Penilaian dan Analisis Keuangan Direktorat Jenderal ILMATE Nilai 75,00 75,25 75,50 75,75 76,00 3 Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Direktorat Jenderal ILMATE Nilai 70,10 73,00 76,00 79,00 82,00 4 Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker di lingkungan Ditjen ILMATE Persen 50,00 52,00 55,00 57,00 60,00 5 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat Jenderal ILMATE Nilai 79,45 79,45 79,70 79,70 80,00 Kode Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Sasaran Program/Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Target Satuan 2025 2026 2027 2028 2029 6 Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Jenderal ILMATE Indeks 81,3 81,4 81,5 81,6 81,7 7 Tingkat Peningkatan SPBE dan Kesiapan Statistik Sektor Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika Persen 77,00 78,00 80,00 83,00 85,00 8 Usulan Program Legislasi Ditjen ILMATE yang telah masuk dalam/selesai tahap harmonisasi Legislasi 2 2 2 2 2 9 Persentase penggunaan produk dalam negeri dengan pengadaan barang dan/atau jasa pada Ditjen ILMATE Persen 91,00 91,30 91,50 91,70 92,00 SP74 Terwujudnya Birokrasi Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima 1 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Nilai 79,45 79,45 79,70 79,70 80,00 2 Rata-rata indeks Profesionalitas ASN Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka Nilai 81,3 81,4 81,5 81,6 81,7 3 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Unit Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Nilai 93,40 93,40 94,00 94,00 94,50 4 Persentase nilai pengelolaan BMN terhadap total aset lancar Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Persen 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 5 Nilai hasil pengawasan kearsipan Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Nilai 70,10 73,00 76,00 79,00 82,00 6 Tingkat Penerapan SPBE dan Statistik Sektoral Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Nilai 77,00 78,00 80,00 83,00 85,00 7 Efektivitas layanan kehumasan pemberitaan sektor IKM Persen 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 8 Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa Persen 91,00 91,30 91,50 91,70 92,00 9 Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh Satker Persen 60,00 62,00 65,00 67,00 70,00 10 Efektivitas regulasi di Ditjen IKMA Persen 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 11 Persentase SOP yang direviu dan ditindaklanjuti dalam rangka penguatan organisasi dan tata laksana di lingkungan Ditjen IKMA Persen 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 12 Tingkat kepuasan pegawai atas ketersediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Nilai 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 13 Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan Nilai 75,00 75,25 75,50 75,75 76,00 SP75 Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel serta Berorientasi pada Layanan Prima Ditjen KPAII 1 Nilai SAKIP Ditjen KPAII Nilai 79,45 79,45 79,70 79,70 80,00 2 Indeks Profesionalitas ASN Ditjen KPAII Indeks 81,3 81,4 81,5 81,6 81,7 3 Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran Indeks 93,40 93,40 94,00 94,00 94,50 4 Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Nilai 70,10 73,00 76,00 79,00 82,00 5 Tingkat Penerapan SPBE dan Kesiapan Statistik Sektoral Persen 77,00 78,00 80,00 83,00 85,00 Kode Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Sasaran Program/Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Target Satuan 2025 2026 2027 2028 2029 6 Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Ditjen KPAII Persen 85,00 85,50 86,00 86,50 87,00 7 Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal Telah Ditindaklanjuti oleh Satker di Lingkungan Ditjen KPAII Persen 60,00 62,00 65,00 67,00 70,00 8 Efektivitas Regulasi yang Diinisiasi oleh Ditjen KPAII Persen 85,00 86,00 87,00 88,00 89,00 9 Jumlah Kebijakan Industri yang Efektif Peraturan (kumulatif) 11 12 13 14 15 10 Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan Ditjen KPAII Nilai 86,00 86,25 86,50 86,75 87,00 SP76 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Pada BSKJI 1 Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah Persen 81,00 81,00 81,00 82,00 82,00 2 Indeks Profesionalitas ASN Persen 81,3 81,4 81,5 81,6 81,7 3 Persentase jenis layanan di seluruh UPT BSKJI yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI Persen 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 4 Indeks Manfaat Kerja Sama Indeks 4,10 4,10 4,10 4,12 4,12 5 Persentase satker yang memperoleh Indeks Pelayanan Publik Minimal A Persen 41,00 50,00 58,00 66,00 75,00 6 Tingkat Penerapan SPBE & Kesiapan Statistik Sektoral Persen 77,00 78,00 80,00 83,00 85,00 7 Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh seluruh Satker BSKJI Persen 60,00 62,00 65,00 67,00 70,00 8 Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan Nilai 70,10 73,00 76,00 79,00 82,00 9 Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) BSKJI Nilai 79,45 79,45 79,70 79,70 80,00 10 Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Nilai 93,40 93,40 94,00 94,00 94,50 11 Penilaian dan analisis laporan keuangan Nilai 86,00 86,25 86,50 86,75 87,00 SP77 Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel serta Berorientasi Pada Layanan Prima pada BPSDMI 1 Nilai SAKIP BPSDMI Nilai 79,45 79,45 79,70 79,70 80,00 2 Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan BPSDMI Nilai 86,00 86,25 86,50 86,75 87,00 3 Indeks Profesional ASN pada BPSDMI Indeks 81,3 81,4 81,5 81,6 81,7 4 Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada BPSDMI Indeks 93,40 93,40 94,00 94,00 94,50 5 Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan pada BPSDMI Nilai 70,10 73,00 76,00 79,00 82,00 6 Tingkat Penerapan SPBE & Kesiapan Statistik Sektoral pada BPSDMI Persen 77,00 78,00 80,00 83,00 85,00 7 Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh BPSDMI Persen 60,00 62,00 64,00 68,00 70,00 8 Persentase peningkatan penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pada BPSDMI Persen 91,00 91,30 91,50 91,70 92,00 SP78 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Pada Itjen 1 Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal Kementerian Perindustrian Persen 0,50 0,45 0,40 0,35 0,30 2 Rekomendasi hasil pengawasan audit (internal) telah ditindaklanjuti oleh Inspektorat Jenderal Persen 60,00 62,00 65,00 67,00 70,00 Kode Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Sasaran Program/Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Target Satuan 2025 2026 2027 2028 2029 3 Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas Kementerian Perindustrian Persen 13,20 20,00 30,00 40,00 50,00 4 Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal Nilai 79,45 79,45 79,70 79,70 80,00 5 Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal Indeks 81,3 81,4 81,5 81,6 81,7 6 Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Jenderal Indeks 93,40 93,40 94,00 94,00 94,50 7 Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Inspektorat Jenderal Nilai 70,10 73,00 76,00 79,00 82,00 8 Tingkat Kepuasan dukungan manajemen Inspektorat Jenderal Persen 78,00 79,00 80,00 81,00 82,00 9 Tingkat Penerapan SPBE Inspektorat Jenderal Persen 77,00 78,00 80,00 83,00 85,00 10 Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah Inspektorat Jenderal Persen 91,00 91,30 91,50 91,70 92,00 12 Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan Inspektorat Jenderal Nilai 86,00 86,25 86,50 86,75 87,00 SP79 Terwujudnya Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian yang Efektif 1 Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi Persen 100 100 100 100 100 2 Tingkat Implementasi Sistem Kerja Baru dan Fleksibilitas Kinerja Pegawai Persen 100 100 100 100 100 3 Nilai SAKIP Nilai 79,45 79,45 79,70 79,70 80,00 4 Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional Indeks 94,80 94,80 94,85 94,85 95,00 5 Indeks Sistem Merit Nilai 330,5 330,5 331,00 331,00 331,00 6 Indeks Profesionalitas ASN Indeks 81,3 81,4 81,5 81,6 81,7 7 Indeks Berakhlak Persen 67,25 67,25 68,00 68,00 69,00 8 Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran Indeks 93,40 93,40 94,00 94,00 94,50 9 Tingkat Akuntabilitas Keuangan Opini WTP WTP WTP WTP WTP 10 Tingkat Maturitas SPIP Indeks 3,70 3,70 3,75 3,75 3,80 11 Indeks Pengelolaan Aset Indeks 3,8 3,8 3,8 3,8 3,9 12 Indeks Tata Kelola Pengadaan Indeks 86,45 86,45 87,19 87,19 87,20 13 Indeks Reformasi Hukum Indeks 98,8 98,8 98,8 98,8 98,8 14 Indeks Kualitas Kebijakan Indeks 66,00 66,00 67,00 67,00 68,00 15 Indeks Pelayanan Publik Indeks 4,55 4,55 4,60 4,60 4,70 16 Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Nilai 87,3 87,3 87,6 87,6 88,1 17 Survei Kepuasan Masyarakat Indeks 91,3 91,3 91,7 91,7 92,0 18 Tingkat Digitalisasi Arsip Nilai 95,00 95,00 95,30 95,30 95,30 19 Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Nilai 70,10 73,00 76,00 79,00 82,00 20 Indeks SPBE Kementerian Perindustrian Indeks 3,45 3,45 3,64 3,64 3,76 21 Indeks Pembangunan Statistik Kementerian Perindustrian Indeks 3,05 3,05 3,20 3,20 3,30 22 Persentase penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pada Sekretariat Jenderal Persen 91,00 91,30 91,50 91,70 92,00 23 Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker di lingkungan Kementerian Perindustrian Persen 60,00 62,00 64,00 68,00 70,00 SP80 Terwujudnya ASN bidang industri yang Professional dan Berkepribadian Kode Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Sasaran Program/Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Target Satuan 2025 2026 2027 2028 2029 1 Persentase ASN bidang industri lulusan pendidikan dan pelatihan dengan predikat minimal baik Persen 91,00 92,00 93,00 94,00 95,00 2 Tingkat kepuasan layanan pembinaan jabatan fungsional bidang industri Persen 80,00 85,00 90,00 92,00 95,00 SP81 Terwujudnya Tata Kelola Pengawasan yang Efektif 1 Persentase Pegawai di lingkungan Kementerian Perindustrian Yang Melaporkan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) Persen 95,00 96,00 97,00 99,00 100,00 2 Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat melalui aplikasi Persen 60,00 62,00 64,00 66,00 68,00 3 Persentase atas temuan ADTT yang Ditindaklanjuti Persen 80,00 80,25 80,45 80,60 81,00 B. Kerangka Pendanaan Dalam rangka mencapai visi dan misi tahun 2025—2029, dibutuhkan pendanaan bagi program dan kegiatan. Kebutuhan anggaran Kementerian Perindustrian tahun 2025—2029 adalah sebagai berikut: Tabel 16 Kebutuhan Pendanaan Program Kementerian Perindustrian Tahun 2025—2029 (Dalam Miliar Rupiah) No Program 2025 2026 2027 2028 2029 1 Program Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian 1.657,31 1.940,18 2.019,53 2.125,22 2.215,65 2 Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri 666,87 1.741,52 1.933,79 2.078,78 2.236,84 3 Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi 195,43 330,43 344,83 359,24 373,72 TOTAL 2.519,61 4.012,13 4.298,15 4.563,24 4.826,20 Tabel 17 Kebutuhan Pendanaan Program Kementerian Perindustrian Tahun 2025-2029 Berdasarkan Unit Eselon I (Dalam Milyar Rupiah) No Unit 2025 2026 2027 2028 2029 1 Sekretariat Jenderal 294,14 360,21 399,15 432,91 459,13 2 Direktorat Jenderal Industri Agro 99,11 326,98 337,32 353,30 368,21 3 Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil 100,28 493,81 503,57 513,72 521,02 4 Ditjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika 106,90 252,65 382,13 472,85 546,30 5 Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka 328,30 563,97 553,78 557,68 558,18 6 Inspektorat Jenderal 44,26 54,73 56,28 57,95 59,63 7 Badan Standardisasi dan Kebijakan Industri 676,81 823,00 875,20 922,16 999,81 8 Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional 99,00 209,18 243,47 279,30 318,34 9 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri 770,81 927,61 947,26 973,37 995,59 TOTAL 2.519,61 4.012,13 4.298,15 4.563,24 4.826,20 Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2025—2029 merupakan pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi bagi unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian dalam rangka memperkuat kontribusi sektor industri terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Guna mencapai hal tersebut, telah ditetapkan Sasaran Strategis yang dilengkapi dengan indikator dan target kinerja yang terukur, serta dituangkan dalam tiga program utama yang mendukung arah pembangunan industri nasional. Dalam rangka menjamin efektivitas pelaksanaan Rencana Strategis, Kementerian Perindustrian akan melaksanakan proses pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja secara berkala, baik secara internal maupun melalui mekanisme akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP). Evaluasi dimaksudkan untuk memastikan ketercapaian target yang telah ditetapkan serta sebagai dasar perbaikan kebijakan dan pelaksanaan program di masa mendatang. LAMPIRAN A. Matriks Kinerja dan Anggaran Renstra Kementerian Perindustrian Tahun 2025 – 2029 KODE TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN LOKASI TARGET ALOKASI (DALAM RIBUAN RUPIAH) SATUAN 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 TJ Meningkatnya Peran Industri Dalam Perekonomian Nasional Pusat 2.519.612.734 4.012.134.141 4.298.149.707 4.563.236.361 4.826.204.063 1 Rasio Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDB Persen 18,17 18,66 19,15 19,7 20,56 2 Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan Nonmigas Persen 5,93 6,89 7,95 8,26 8,58 3 Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan Persen 5,5 6,52 7,55 7,86 8,14 SS1 Meningkatnya Kontribusi PDB Industri Berbasis SDA Unggulan dan Industri Prioritas sebagai Pengungkit Pertumbuhan Ekonomi Nasional Pusat 60.261.344 278.137.786 346.900.000 383.850.000 416.300.000 1 Pertumbuhan PDB kelompok industri prioritas Persen 6,28 7,33 8,40 8,74 9,09 SS2 Tumbuh dan Berkembangnya Industri yang Inklusif Pusat 691.630.641 1.350.090.634 1.432.134.950 1.507.857.245 1.604.292.568 1 Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Rp Triliun 775,20 852,90 930,60 1008,30 1086,00 2 Produktivitas Tenaga Kerja Industri Pengolahan Nonmigas Rp.Juta/ orang/ tahun 123,10 126,20 133,40 138,80 147,70 3 Persentase Tenaga Kerja di Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap Total Pekerja Persen 14,15 14,68 15,02 15,47 15,70 4 Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Industri Kecil dan Menengah Persen 5,26 5,38 5,45 5,60 6,02 SS3 Meningkatnya Persebaran Industri Pusat 13.315.985 50.505.000 54.983.000 59.471.000 65.292.000 1 Persentase Nilai Tambah Sektor Industri yang Diciptakan di Luar Jawa Persen 32,65 33,25 33,36 34,03 34,96 SS4 Meningkatnya Efisiensi Industri Melalui Pemanfaatan Teknologi Pusat 29.709.411 84.650.000 92.250.000 95.850.000 100.450.000 1 Perusahaan dengan Nilai Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0) > 3.0 Perusahaan 87 106 119 139 156 SS5 Meningkatnya Penerapan Industri Berkelanjutan Pusat 27.225.658 67.701.620 90.877.685 103.573.328 119.399.967 1 Penurunan Emisi GRK pada Sektor Industri yang Menjadi Prioritas Dekarbonisasi Juta Ton CO2- Eq 6,75 6,79 6,85 6,90 6,93 KODE TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN LOKASI TARGET ALOKASI (DALAM RIBUAN RUPIAH) SATUAN 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2 Rasio Penggunaan Material Sirkular di Sektor Industri Persen 11 12 13 14 15 SS6 Meningkatnya Ekspor dan Diversifikasi Produk Industri Pengolahan Nonmigas Pusat 40.160.174 240.865.000 261.475.000 287.414.000 304.822.000 1 Kontribusi Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas terhadap Total Ekspor Persen 74,60 74,85 75,10 75,30 75,60 2 Kontribusi Ekspor Produk Industri Berteknologi Tinggi Persen 8,6 9,3 10 10,7 11,4 3 Diversifikasi Produk Industri Berbasis Sumber Daya Alam yang Diolah 0,286 0,282 0,278 0,274 0,269 4 Jumlah Produk Industri Berbasis Sumber Daya Alam yang Diolah yang Berdaya Saing Produk (Kumulatif) 208 209 210 211 212 SS7 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Pada Kementerian Perindustrian Yang Baik Pusat 1.657.309.521 1.940.184.101 2.019.529.072 2.125.220.788 2.215.647.528 1 Indeks RB Kementerian Perindustrian Nilai 86,45 86,45 87,50 87,50 88,50 Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Pusat 195.432.034 330.430.000 344.835.000 359.240.000 373.720.000 SP01 Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia Industri dalam Penumbuhan Sektor Industri Pusat 39.081.000 152.705.000 164.710.000 174.307.700 185.377.500 1 Persentase lulusan peserta didik dan diklat yang bekerja dan mempunyai kompetensi bidang industri Persen 84 85 86 87 88 2 Persentase lulusan peserta pelatihan yang mempunyai kompetensi bidang industri Persen 94,0 94,5 95,0 95,5 96,0 3 Wirausaha baru hasil inkubator bisnis industri yang tumbuh Tenant 32 40 50 60 70 SP02 Meningkatnya Kapabilitas Organisasi dan Kompetensi SDM Menuju Industri 4.0 Pusat 3.350.205 5.100.000 6.410.000 7.690.000 9.002.000 1 Persentase SDM Industri 4.0 yang meningkat kompetensinya Persen 94,0 94,5 95,0 95,5 96,0 2 Industri yang Terfasilitasi Menuju Industri 4.0 Roadmap 8 12 14 16 18 3 Nilai asessmen Technical and Vocational Education and Training (TVET) 4.0 Nilai 1,85 1,90 1,95 2,00 2,05 KODE TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN LOKASI TARGET ALOKASI (DALAM RIBUAN RUPIAH) SATUAN 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 SP03 Meningkatnya Infrastruktur Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Industri Pusat 153.000.829 172.625.000 173.715.000 177.242.300 179.340.500 1 Persentase rancangan SKKNI/KKNI bidang industri yang mencapai konsensus Persen 100 100 100 100 100 2 Persentase Penyusunan Standar Pelatihan Berbasis Kompetensi yang ditetapkan Persen 100 100 100 100 100 3 Persentase Fasilitasi Pengembangan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Persen 94 95 96 97 98 4 Persentase Peserta Diklat Asesor Kompetensi yang Kompeten Persen 94 95 96 97 98 5 Persentase Tenaga Kerja Industri Kompeten melalui Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Persen 94 95 96 97 98 6 Nilai rata-rata akreditasi program studi Nilai 300 301 302 303 304 7 Tingkat animo pendaftar pada unit pendidikan Rasio 1:10 1:10,5 1:11 1:11,5 1:12 8 Hasil penelitian sektor industri prioritas yang terpublikasi Hasil penelitian yang terpublikasi 167 174 188 203 220 Kegiatan Pendukung Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Pusat 195.432.034 330.430.000 344.835.000 359.240.000 373.720.000 Kegiatan Pelatihan Vokasi Industri (4957) Pusat 21.966.600 31.789.125 36.935.000 42.204.200 47.479.500 SK1 Terfasilitasinya Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Industri Dalam Mendukung Penumbuhan Sektor Industri Melalui Unit Pelatihan Vokasi 1 Persentase lulusan peserta didik dan diklat yang bekerja dan mempunyai kompetensi bidang industri Persen 84 85 86 87 88 2 Persentase lulusan peserta pelatihan yang mempunyai kompetensi bidang industri Persen 94 94,5 95 95,5 96 3 Wirausaha baru hasil inkubator bisnis industri yang tumbuh Tenant 32 40 50 60 70 SK2 Meningkatnya Kapabilitas Organisasi dan Kompetensi SDM Menuju Industri 4.0 Melalui Unit Pelatihan Vokasi 1 Persentase SDM Industri 4.0 yang meningkat kompetensinya Persen 94 94,5 95 95,5 96 KODE TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN LOKASI TARGET ALOKASI (DALAM RIBUAN RUPIAH) SATUAN 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2 Industri yang Terfasilitasi Menuju Industri 4.0 Roadmap 8 12 14 16 18 SK3 Terfasilitasinya Peningkatan Infrastruktur Pelatihan Vokasi Industri pada Unit Pelatihan Vokasi 1 Persentase rancangan SKKNI bidang industri yang mencapai konsensus Persen 100 100 100 100 100 2 Persentase Penyusunan Standar Pelatihan Berbasis Kompetensi yang ditetapkan Persen 100 100 100 100 100 3 Persentase Fasilitasi pengembangan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Persen 94 95 96 97 98 4 Persentase Peserta Diklat Asesor Kompetensi yang Kompeten Persen 94 95 96 97 98 5 Persentase Tenaga Kerja Industri Kompeten melalui Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Persen 94 95 96 97 98 Kegiatan Pendidikan Tinggi Vokasi Industri
(4958)Pusat 41.753.411 155.200.000 158.625.000 158.374.800 161.485.500 SK1 Terfasilitasinya Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Industri dalam Mendukung Penumbuhan Sektor Industri melalui Unit Pendidikan Tinggi Vokasi 1 Persentase lulusan peserta didik dan diklat yang bekerja dan mempunyai kompetensi bidang industri Persen 84 85 86 87 88 2 Wirausaha baru hasil inkubator bisnis industri yang tumbuh Tenant 32 40 50 60 70 SK2 Terfasilitasinya Meningkatnya Kapabilitas Organisasi dan Kompetensi SDM Menuju Industri 4.0 melalui Unit Pendidikan Tinggi Vokasi 1 Nilai asessmen Technical and Vocational Education and Training (TVET) 4.0 Nilai 1,85 1,90 1,95 2 2,05 SK3 Terfasilitasinya Peningkatan Infrastruktur Pendidikan Vokasi Industri pada Unit Pendidikan Tinggi Vokasi 1 Nilai rata-rata akreditasi program studi Nilai 300 301 302 303 304 2 Rasio animo pendaftar pada unit pendidikan Rasio 1:10 1:10,5 1:11 1:11,5 1:12 KODE TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN LOKASI TARGET ALOKASI (DALAM RIBUAN RUPIAH) SATUAN 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 3 Penelitian Sektor Industri Prioritas yang terpublikasi Hasil penelitian yang terpublikasi 167 174 188 203 220 Kegiatan Pendidikan Menengah Kejuruan Industri (4959) Pusat 131.712.023 143.440.875 149.275.000 158.661.000 164.755.000 SK1 Terfasilitasinya Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Industri Dalam Mendukung Penumbuhan Sektor Industri Melalui Unit Pendidikan Menengah Vokasi 1 Persentase lulusan peserta didik dan diklat yang bekerja dan mempunyai kompetensi bidang industri Persen 84 85 86 87 88 SK2 Terfasilitasinya Meningkatnya Kapabilitas Organisasi dan Kompetensi SDM Menuju Industri 4.0 Melalui Unit Pendidikan Menengah Vokasi 1 Nilai asessmen Technical and Vocational Education and Training (TVET) 4.0 Nilai 1,85 1,90 1,95 2 2,05 SK3 Terfasilitasinya Peningkatan Infrastruktur Pendidikan Vokasi Industri Pada Unit Pendidikan Menengah Vokasi 1 Tingkat animo pendaftar pada unit pendidikan Rasio 1:10 1:10,5 1:11 1:11,5 1:12 Program Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Pusat 666.871.179 1.741.520.040 1.933.785.635 2.078.775.573 2.236.836.535 SP11 Meningkatnya Kontribusi PDB Industri Berbasis SDA Unggulan dan Industri Prioritas pada Sektor Industri Agro Sebagai Pengungkit Pertumbuhan Ekonomi Nasional Pusat 2.400.000 16.000.000 17.200.000 18.400.000 19.100.000 1 Pertumbuhan PDB Industri Makanan dan Minuman Persen 5,43 6,00 7,30 7,70 8,00 2 Rasio impor bahan baku sektor industri agro terhadap PDB sektor industri non migas Persen 6,45 6,19 5,93 5,66 5,41 SP12 Meningkatnya Kontribusi PDB Industri berbasis SDA Unggulan dan Industri Prioritas pada Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Sebagai Pengungkit Pertumbuhan Ekonomi Nasional Pusat 22.543.037 188.450.000 192.200.000 195.450.000 198.700.000 KODE TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN LOKASI TARGET ALOKASI (DALAM RIBUAN RUPIAH) SATUAN 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 1 Pertumbuhan PDB Industri Farmasi, Produk Obat Kimia, dan Obat Tradisional Persen 11,48 11,48 11,91 11,78 11,86 2 Pertumbuhan PDB Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia Persen 6,08 6,51 6,96 7,31 7,34 3 Pertumbuhan PDB Industri Tekstil dan Pakaian Jadi Persen 3,50 5,48 5,56 5,85 6,32 4 Pertumbuhan PDB Industri Kulit, Barang dari Kulit, dan Alas Kaki % 3,80 4,00 6,00 6,10 6,20 5 Rasio Impor Bahan Baku Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil Terhadap PDB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Persen 16,94 16,07 15,28 14,49 13,77 SP13 Meningkatnya Kontribusi PDB Industri berbasis SDA Unggulan dan Industri Prioritas Pada Sektor Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Sebagai Pengungkit Pertumbuhan Ekonomi Nasional Pusat 24.062.307 33.300.000 77.000.000 98.000.000 114.000.000 1 Pertumbuhan PDB Industri Logam Dasar Persen 11,49 13,58 14,54 14,72 14,90 2 Pertumbuhan PDB Industri Mesin dan Perlengkapan % 4,00 5,50 6,50 7,50 8,70 3 Pertumbuhan PDB Industri Barang Logam: Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik % 7,50 9,09 10,76 10,85 11,42 4 Pertumbuhan PDB Industri angkutan Persen 5,00 6,60 6,90 7,10 7,20 5 Rasio impor bahan baku industri logam, mesin, alat transportasi dan elektronika terhadap PDB sektor industri non migas persen 11,81 11,55 11,21 10,89 10,49 SP14 Meningkatnya Kapasitas dan Kinerja Produksi Industri Berbasis SDA Unggulan dan Industri Prioritas pada Sektor Industri Agro Pusat 2.756.000 11.500.000 11.500.000 12.500.000 13.000.000 1 Kapasitas Produksi Pati Sagu Ton/Tahun 100.000 150.000 210.000 260.000 320.000 2 Utilisasi Industri Pengolahan Kelapa Persen 55 60 65 70 75 3 Utilisasi Industri Pengolahan Rumput Laut persen 53,76 58,01 62,26 66,51 70,76 4 Utilisasi Industri Pengolahan Hasil Laut Persen 45 50 55 60 65 5 Rasio Ekspor Produk Hilir Kelapa Sawit terhadap Bahan Baku Persen 92,3 92,5 92,9 93,3 93,7 KODE TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN LOKASI TARGET ALOKASI (DALAM RIBUAN RUPIAH) SATUAN 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 6 Ragam Produk Hilir Sawit Produk 208 223 233 243 250 SP15 Meningkatnya Kapasitas dan Kinerja Produksi Industri Berbasis SDA Unggulan dan Industri Prioritas pada Sektor Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil Pusat 3.500.000 19.887.786 21.000.000 22.500.000 24.000.000 1 Utilisasi Industri Pengolahan Garam Industri Persen 52,50 55,12 57,87 60,76 63,79 2 Kapasitas Produksi Industri Kimia Dasar Berbasis Minyak, Gas, dan Batubara Ribu ton 60.234,97 60.444,74 66.955,52 74.308,78 79.668,38 3 Produktivitas Tenaga Kerja Industri TPT Rp. Juta/ Orang/Tahun 60,34 64,59 69,61 74,67 79,76 4 Penyerapan Tenaga Kerja Industri TPT Orang 3.918.787 3.957.206 3.995.626 4.034.045 4.072.465 SP16 Meningkatnya Kapasitas dan Kinerja Produksi Industri Berbasis SDA Unggulan dan Industri Prioritas pada Sektor Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika Pusat 5.000.000 9.000.000 28.000.000 37.000.000 47.500.000 1 Kapasitas Produksi Industri Olahan Nikel Juta ton/tahun 33,64 33,74 33,74 33,74 33,74 2 Kapasitas Produksi Industri Olahan Tembaga Ribu ton/tahun 1.195 1.195 1.195 1.195 1.195 3 Kapasitas Produksi Industri Olahan Bauksit Juta ton/tahun 6,27 15,27 16,27 16,87 17,47 4 Kapasitas Produksi Industri Olahan Timah Ribu ton/tahun 142,1 247,3 257,3 257,3 257,3 5 Utilisasi Industri Logam Dasar Persen 77,00 79,00 81,00 83,00 85,00 6 Utilisasi Industri Pesawat Terbang dan Perlengkapannya % 60,00 63,25 65,78 69,5 70,00 7 Volume Reparasi Kapal Ribu DWT (kumulatif) 11,2 11,4 11,8 12,0 12,2 8 Volume Produksi Pembuatan Kapal Ribu DWT (kumulatif) 1,10 1,20 1,30 1,40 1,50 9 Nilai Ekspor Industri Perkapalan Ribu USD 858,02 939,41 966,55 1.171,68 1.315,25 SP21 Tumbuh dan Berkembangnya Sektor Industri Agro yang Inklusif Pusat 41.550.000 132.800.000 140.000.000 142.200.000 146.910.000 1 Nilai investasi sektor industri agro Rp Triliun 227,04 251,65 274,91 298,55 322,16 2 Utilisasi industri agro Persen 74,22 75,54 76,61 77,03 77,33 SP22 Tumbuh dan Berkembangnya Sektor Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil yang Inklusif Pusat 8.552.816 90.400.000 91.650.000 95.650.000 96.400.000 1 Nilai Investasi Sektor Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil Rp Triliun 179,59 198,03 215,76 233,81 251,86 KODE TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN LOKASI TARGET ALOKASI (DALAM RIBUAN RUPIAH) SATUAN 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2 Utilisasi sektor industri kimia, farmasi, dan tekstil Persen 69,35 70,33 71,31 71,42 71,81 SP23 Tumbuh dan Berkembangnya Sektor Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika yang Inklusif Pusat 13.000.000 63.233.315 95.000.000 115.000.000 133.500.000 1 Nilai Investasi Sektor Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Rupiah Triliun 361,9 396,3 432,6 468,2 503,9 2 Utilisasi Sektor Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Persen 73,07 77,08 80,90 82,19 83,31 SP24 Tumbuh dan Berkembangnya Sektor Industri Kecil, Menengah, dan Aneka yang Inklusif Pusat 229.527.055 375.912.940 365.120.940 365.620.940 366.120.940 1 Nilai Investasi sektor industri Aneka Rp. Triliun 6,7 6,9 7,3 7,7 8,1 2 Utilisasi Sektor Industri Aneka Persen 71,41 73,26 75,49 75,98 76,67 3 Proporsi nilai tambah IKM terhadap total nilai tambah industri pengolahan nonmigas Persen 20,00 20,1 20,2 20,3 20,4 4 Wirausaha industri kecil yang memiliki legalitas usaha WUB 1.383 11.400 11.400 11.400 11.400 5 IKM yang Melakukan Kemitraan dengan Industri Besar dan Menengah, serta Sektor Ekonomi Lainnya IKM 20 20 20 20 20 6 IKM berbasis Inovasi atau kreativitas yang mendapatkan peningkatan kemampuan dengan program akselerasi IKM 44 44 44 44 44 SP25 Tersedianya Dukungan Terhadap Penumbuhan dan Pengembangan Industri Yang Inklusif Pusat 14.282.000 28.050.000 32.258.500 37.100.125 39.928.332 1 Realisasi Investasi Asing Sektor Industri Pengolahan Nonmigas yang Difasilitasi USD Miliar 16,12 17,74 19,51 21,46 23,61 2 Rekomendasi Rumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Teknis Ketahanan dan Iklim Usaha Industri yang efektif Rekomendasi 13 14 15 16 17 SP26 Meningkatnya Kontribusi Jasa Industri Dalam Rangka Mendukung Penumbuhan dan Pengembangan Industri yang Inklusif Pusat 146.078.610 221.677.587 242.829.510 263.540.180 303.321.096 1 Kontribusi Jasa Industri Terhadap PDB Nasional Persen 3,12 3,18 3,23 3,29 3,35 KODE TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN LOKASI TARGET ALOKASI (DALAM RIBUAN RUPIAH) SATUAN 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 SP27 Meningkatnya Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Halal Dalam Rangka Mendukung Penumbuhan dan Pengembangan Industri yang Inklusif Pusat 33.208.126 89.286.792 99.941.000 106.406.000 119.192.200 1 Peningkatan nilai produksi produk yang telah bersertifikat TKDN Persen 2,35 2,4 2,45 2,5 2,55 2 Presentase Peningkatan Daya Saing Industri yang Memproduksi Produk Halal Persen 4,46 5,19 6,23 6,69 7,00 SP28 Berkembangnya standarisiasi industri dalam rangka mendorong industri yang inklusif Pusat 10.000.000 18.300.000 20.500.000 23.100.000 25.200.000 1 Persentase Peningkatan Perusahaan Industri yang Produknya Sudah Tersertifikasi SNI Wajib Bidang Industri Persen 1,00 1,5 2,00 2,5 3,00 SP31 Menguatnya Peran Sentra Dalam Rangka Persebaran Industri Pusat 6.965.985 19.655.000 19.655.000 19.655.000 19.655.000 1 Persentase peningkatan kapasitas produksi untuk sentra IKM penerima fasilitasi fisik Persen 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 2 Persentase Sentra industri kecil dan menengah (IKM) yang dikembangkan di Luar Pulau Jawa Persen 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 SP32 Menguatnya Peran Kawasan Industri Dalam Rangka Persebaran Industri Pusat 6.350.000 30.850.000 35.328.000 39.816.000 45.637.000 1 Nilai Agregat Investasi Perusahaan Industri dan Kawasan Industri pada KI Prioritas Rp Triliun 1.209,21 1.227,26 1.251,86 1.269,77 1.273,62 2 Tingkat Okupansi Kawasan Industri di Luar Pulau Jawa Persen 51,00 54,00 56,00 60,00 65,00 3 Rasio PDRB Industri Pengolahan di Provinsi KI Prioritas terhadap PDB Industri Pengolahan Persen 51,3 51,32 52,22 53,11 54,01 SP41 Meningkatnya Efisiensi pada Sektor Industri Agro Melalui Pemanfaatan Teknologi Pusat 4.600.000 9.000.000 9.100.000 9.700.000 9.800.000 1 Perusahaan Sektor Industri Agro dengan Nilai Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0) > 3.0 Perusahaan (kumulatif) 14 21 28 35 42 SP42 Meningkatnya Efisiensi pada Sektor Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Melalui Pemanfaatan Teknologi Pusat 8.412.000 40.000.000 41.500.000 42.000.000 43.500.000 1 Perusahaan Sektor Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil dengan Nilai Perusahaan (kumulatif) 39 43 47 51 55 KODE TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN LOKASI TARGET ALOKASI (DALAM RIBUAN RUPIAH) SATUAN 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0) > 3.0 SP43 Meningkatnya Efisiensi pada Sektor Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Melalui Pemanfaatan Teknologi Pusat 4.000.000 7.500.000 13.000.000 15.000.000 17.500.000 1 Perusahaan dengan nilai Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI) > 3.0 Sektor ILMATE Perusahaan/ Industri (kumulatif) 35 41 47 53 59 SP44 Meningkatnya Efisiensi Industri Kecil dan Menengah Melalui Pemanfaatan Teknologi Pusat 7.247.411 22.650.000 22.650.000 22.650.000 22.650.000 1 Menguatnya kemampuan sektor Industri Kecil Menengah melalui penerapan Making Indonesia 4.0 IKM 1.833 2.000 2.000 2.000 2.000 2 IKM Startup Berbasis Teknologi yang mendapatkan peningkatan kemampuan melalui program akselerasi IKM 20 20 20 20 20 SP45 Meningkatnya Daya Saing Industri yang Telah Menerapkan Teknologi Industri Pusat 5.450.000 5.500.000 6.000.000 6.500.000 7.000.000 1 Persentase Peningkatan Produktivitas Perusahaan Industri melalui Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri Persen 5,00 5,00 6,00 6,00 6,00 2 Persentase Peningkatan Efisiensi Perusahaan Industri yang Menerapkan Digitalisasi Manufaktur Persen 5,00 6,00 6,00 7,00 7,00 SP51 Meningkatnya Penerapan Industri Berkelanjutan Pada Sektor Industri Agro Pusat 3.000.000 10.500.000 10.580.000 10.650.000 10.750.000 1 Persentase Perusahaan Industri Agro yang Tingkat Kepatuhannya Baik Persen 70,00 72,00 74,00 76,00 78,00 SP52 Meningkatnya Penerapan Industri Berkelanjutan Pada Sektor Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Pusat 750.000 6.500.000 6.600.000 6.700.000 6.700.000 1 Persentase Perusahaan Sektor Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil yang Tingkat Kepatuhannya Baik Persen 70,00 72,00 74,00 76,00 78,00 SP53 Meningkatnya Penerapan Industri Berkelanjutan Pada Sektor Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Pusat 3.166.666 4.000.000 13.000.000 18.500.000 23.000.000 KODE TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN LOKASI TARGET ALOKASI (DALAM RIBUAN RUPIAH) SATUAN 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 1 Persentase Produksi Kendaraan Listrik Roda Empat terhadap Total Produksi Kendaraan Roda Empat Persen 1,00 1,1 1,2 1,3 1,4 2 Persentase Perusahaan Sektor Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika yang Tingkat Kepatuhannya Baik Persen 70,00 72,00 74,00 76,00 78,00 SP54 Meningkatnya Penerapan Industri Berkelanjutan Pada Sektor Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Pusat 0 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 1 Persentase Perusahaan Sektor Industri Kecil, Menengah, dan Aneka yang Tingkat Kepatuhannya Baik Persen 70,00 72,00 74,00 76,00 78,00 SP55 Meningkatnya Penerapan Industri Berkelanjutan Dalam Kawasan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Pusat 3.300.000 15.000.000 18.100.000 21.016.000 24.293.000 1 Peningkatan Pelaksanaan Tata Kelola Wasdal Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Persen 20,00 35,00 45,00 60,00 80,00 2 Persentase Kawasan Industri yang Tingkat Kepatuhannya Baik Persen 80,00 81,00 82,00 83,00 85,00 3 Kawasan Industri (KI) yang Menerapkan Aspek Kawasan Industri Berwawasan Lingkungan Kawasan Industri (Kumulatif) 5 6 7 8 10 SP56 Meningkatnya Praktik Industri Hijau dan Ekonomi Sirkular Pusat 9.400.000 18.700.000 25.000.000 27.000.000 33.400.000 1 Jumlah Perusahaan Industri Berdasarkan Lokasi yang Sudah Tersertifikasi Industri Hijau Perusahaan (akumulatif) 152 164 176 188 200 2 Persentase Capaian Penurunan Emisi GRK terhadap Target Nasional pada Industri yang Menjadi Prioritas Dekarbonisasi Persen 96,43 97,14 97,86 98,57 99,00 SP57 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pengawasan Data Sektoral yang Terpadu, Efisien, dan Akuntabel Pusat 7.608.992 9.001.620 13.597.685 15.707.328 17.256.967 1 Indeks SPBE Kementerian Perindustrian Indeks 3,50 3,50 3,60 3,60 3,65 2 Indeks Pembangunan Statistik Kementerian Perindustrian Indeks 3,05 3,05 3,10 3,10 3,15 SP61 Meningkatnya Ekspor dan Diversifikasi Produk Sektor Industri Agro Pusat 6.350.000 91.300.000 91.420.000 95.000.000 96.770.000 1 Kontribusi ekspor produk industri agro terhadap total ekspor Persen 21,70 21,76 21,83 21,89 21,94 KODE TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN LOKASI TARGET ALOKASI (DALAM RIBUAN RUPIAH) SATUAN 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2 Kontribusi ekspor produk industri agro berteknologi tinggi Persen 2,06 2,11 2,17 2,22 2,28 3 Diversifikasi produk industri agro berbasis SDA yang diolah - 0,3956 0,3916 0,3876 0,3836 0,3786 4 Jumlah produk industri agro berbasis SDA yang diolah yang berdaya saing Produk 78 82 86 90 94 SP62 Meningkatnya Ekspor dan Diversifikasi Produk Sektor Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Pusat 8.254.147 64.615.000 64.165.000 64.965.000 65.265.000 1 Kontribusi Ekspor Produk Sektor Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil Terhadap Total Ekspor Persen 18,37 18,45 18,51 18,56 18,66 2 Kontribusi Ekspor Produk Sektor Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil Berteknologi Tinggi Persen 4,59 4,71 4,82 4,94 5,06 3 Diversifikasi Produk Sektor Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil Berbasis SDA yang Diolah - 0,3251 0,3211 0,3171 0,3131 0,3081 4 Jumlah Produk Sektor Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil berbasis SDA yang diolah yang Berdaya Saing Produk 60 60 60 61 61 SP63 Meningkatnya Ekspor dan Diversifikasi Produk Sektor Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Pusat 8.456.027 31.000.000 44.500.000 57.500.000 63.000.000 1 Kontribusi Ekspor Produk Sektor Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Terhadap Total Ekspor Persen 31,5 30,7 31,6 31,8 31,6 2 Nilai Ekspor Sektor Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Juta USD 92.681 96.660 107.655 117.566 128.170 3 Kontribusi ekspor produk industri logam, mesin, alat transportasi dan elektronika berteknologi tinggi persen 5,16 4,93 4,71 4,49 4,28 4 Diversifikasi produk industri berbasis SDA yang diolah - 0,53 0,53 0,53 0,52 0,52 5 Jumlah produk industri berbasis SDA yang diolah yang berdaya saing produk 7 7 8 8 8 6 Tingkat partisipasi produk otomotif termasuk Electric Vehicle (EV) Indonesia yang bergabung dalam rantai nilai global Persen 23,00 25,00 28,00 33,00 36,00 KODE TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN LOKASI TARGET ALOKASI (DALAM RIBUAN RUPIAH) SATUAN 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 7 Tingkat partisipasi produk elektronik Indonesia yang bergabung dalam rantai nilai global Persen 49,00 51,00 53,00 55,00 57,00 SP64 Meningkatnya Ekspor dan Diversifikasi Produk Sektor Industri Aneka Pusat 0 4.350.000 4.350.000 4.350.000 4.350.000 1 Kontribusi Ekspor Produk Industri Aneka terhadap Total Ekspor Persen 3,04 3,06 3,07 3,08 3,10 2 Kontribusi Ekspor Produk Industri Aneka Berteknologi Tinggi Persen 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07 SP65 Meningkatnya Penguasaan Pasar Ekspor Industri Pengolahan Nonmigas Pusat 17.100.000 49.600.000 57.040.000 65.599.000 75.437.000 1 Utilisasi Tarif Preferensi dalam Peningkatan Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas Persen 20,00 22,00 24,00 26,00 28,00 2 Peningkatan Potensi Ekspor Sektor Industri Pengolahan Nonmigas yang difasilitasi Persen 9,00 9,5 10,00 10,5 11,00 Kegiatan Pendukung Program Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Pusat 666.871.179 1.741.520.040 1.933.785.635 2.078.775.573 2.236.836.535 Kegiatan Perbaikan Rantai Pasok Industri Agro
(6044)Pusat 4.500.000 37.500.000 32.700.000 33.400.000 33.600.000 SK1 Meningkatnya Kontribusi PDB Industri Berbasis SDA Unggulan dan Industri Prioritas pada Sektor Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Sebagai Pengungkit Pertumbuhan Ekonomi Nasional 1 Rasio impor bahan baku sektor industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar terhadap PDB sektor industri agro Persen 0,50 0,48 0,47 0,45 0,44 SK2 Meningkatnya Kontribusi PDB Industri Berbasis SDA Unggulan dan Industri Prioritas pada Sektor Industri Kemurgi, Oleokimia dan Pakan Sebagai Pengungkit Pertumbuhan Ekonomi Nasional 1 Rasio impor bahan baku sektor industri kemurgi, oleokimia dan pakan terhadap PDB sektor industri agro Persen 1,27 1,21 1,16 1,10 1,05 SK3 Tumbuh dan Berkembangnya Sektor Industri Hasil Hutan dan Perkebunan yang Inklusif KODE TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN LOKASI TARGET ALOKASI (DALAM RIBUAN RUPIAH) SATUAN 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 1 Utilisasi industri hasil hutan dan perkebunan Persen 84,06 85,56 86,76 87,24 87,58 SK4 Tumbuh dan Berkembangnya Sektor Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan yang Inklusif 1 Utilisasi industri makanan, hasil laut dan perikanan Persen 64,22 65,36 66,28 66,65 66,91 SK5 Tumbuh dan Berkembangnya Sektor Industri Kemurgi, Oleokimia dan Pakan yang Inklusif 1 Utilisasi Industri Kemurgi, Oleokimia, dan Pakan Persen 74,14 75,46 76,52 76,95 77,25 SK6 Meningkatnya Ekspor dan Diversifikasi Produk Sektor Industri Hasil Hutan dan Perkebunan 1 Kontribusi Ekspor Produk Industri Hasil Hutan dan Perkebunan terhadap Total Ekspor Persen 5,36 5,39 5,42 5,45 5,48 2 Diversifikasi Produk Industri Berbasis SDA yang Diolah Sektor Industri Hasil Hutan dan Perkebunan - 0,3477 0,3437 0,3397 0,3357 0,3307 Kegiatan Penumbuhan Industri Substitusi Impor dan Hilirisasi Industri Agro (6045) Pusat 6.500.000 33.500.000 36.160.000 37.300.000 38.960.000 SK1 Meningkatnya Kontribusi PDB Industri Berbasis SDA Unggulan dan Industri Prioritas pada Sektor Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Sebagai Pengungkit Pertumbuhan Ekonomi Nasional 1 Rasio Impor Bahan Baku Sektor Industri Hasil Hutan dan Perkebunan terhadap PDB Sektor Industri Non Migas Persen 1,73 1,64 1,56 1,48 1,41 SK2 Meningkatnya Kontribusi PDB Industri Berbasis SDA Unggulan dan Industri Prioritas pada Sektor Industri Agro Sebagai Pengungkit Pertumbuhan Ekonomi Nasional 1 Pertumbuhan PDB Industri Makanan dan Minuman Persen 5,43 6,00 7,30 7,70 8,00 SK3 Meningkatnya Kapasitas dan Kinerja Produksi Industri Berbasis SDA Unggulan dan Industri Prioritas pada Sektor Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan 1 Kapasitas Produksi Pati Sagu Ton/Tahun 100.000 150.000 210.000 260.000 320.000 KODE TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN LOKASI TARGET ALOKASI (DALAM RIBUAN RUPIAH) SATUAN 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2 Utilisasi Industri Pengolahan Kelapa Sektor Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan Persen 55 60 65 70 75 3 Utilisasi Industri Pengolahan Rumput Laut Persen 53,76 58,01 62,26 66,51 70,76 4 Utilisasi Industri Pengolahan Hasil Laut Persen 45 50 55 60 65 SK4 Meningkatnya Kapasitas dan Kinerja Produksi Industri Berbasis SDA Unggulan dan Industri Prioritas pada Sektor Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar 1 Utilisasi Industri Pengolahan Kelapa Sektor Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar Persen 55 60 65 70 75 SK5 Meningkatnya Kapasitas dan Kinerja Produksi Industri Berbasis SDA Unggulan dan Industri Prioritas pada Sektor Industri Kemurgi, Oleokimia dan Pakan 1 Ragam Produk Hilir Sawit Produk 208 223 233 243 250 SK6 Tumbuh dan Berkembangnya Sektor Industri Hasil Hutan dan Perkebunan yang Inklusif 1 Utilisasi Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Persen 84,06 85,56 86,76 87,24 87,58 SK7 Tumbuh dan Berkembangnya Sektor Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar yang Inklusif 1 Utilisasi Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar Persen 73,03 74,34 75,38 75,8 76,1 SK8 Tumbuh dan Berkembangnya Sektor Industri Kemurgi, Oleokimia dan Pakan yang Inklusif 1 Utilisasi Industri Kemurgi, Oleokimia dan Pakan Persen 74,14 75,46 76,52 76,95 77,25 SK9 Meningkatnya Ekspor dan Diversifikasi Produk Sektor Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar 1 Diversifikasi Produk Industri Berbasis SDA yang Diolah Sektor Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar - 0,5184 0,5144 0,5104 0,5064 0,5014 Kegiatan Peningkatan dan Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Industri Agro (6046) Pusat 33.900.000 109.500.000 116.500.000 125.500.000 129.500.000 KODE TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN LOKASI TARGET ALOKASI (DALAM RIBUAN RUPIAH) SATUAN 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 SK1 Meningkatnya Kontribusi PDB Industri Berbasis SDA Unggulan dan Industri Prioritas pada Sektor Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Sebagai Pengungkit Pertumbuhan Ekonomi Nasional 1 Rasio impor bahan baku sektor industri hasil hutan dan perkebunan terhadap PDB sektor industri non migas Persen 1,73 1,64 1,56 1,48 1,41 SK2 Meningkatnya Kontribusi PDB Industri Berbasis SDA Unggulan dan Industri Prioritas pada Sektor Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan Sebagai Pengungkit Pertumbuhan Ekonomi Nasional 1 Rasio impor bahan baku sektor industri makanan, hasil laut dan perikanan terhadap PDB sektor industri agro Persen 2,95 2,84 2,73 2,63 2,52 SK3 Meningkatnya Kapasitas dan Kinerja Produksi Industri Berbasis SDA Unggulan dan Industri Prioritas pada Sektor Industri Hasil Hutan dan Perkebunan 1 Utilisasi industri pengolahan kelapa sektor industri hasil hutan dan perkebunan Persen 55 60 65 70 75 SK4 Tumbuh dan Berkembangnya Sektor Industri Hasil Hutan dan Perkebunan yang Inklusif 1 Utilisasi industri hasil hutan dan perkebunan Persen 84,06 85,56 86,76 87,24 87,58 SK5 Tumbuh dan Berkembangnya Sektor Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan yang Inklusif 1 Nilai investasi sektor industri makanan, hasil laut dan perikanan Rp Triliun 56,16 60,64 65,00 69,50 74,04 SK6 Tumbuh dan Berkembangnya Sektor Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar yang Inklusif 1 Nilai investasi sektor industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar Rp Triliun 15,96 17,95 19,81 21,69 23,56 SK7 Tumbuh dan Berkembangnya Sektor Industri Kemurgi, Oleokimia dan Pakan yang Inklusif KODE TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN LOKASI TARGET ALOKASI (DALAM RIBUAN RUPIAH) SATUAN 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 1 Nilai investasi sektor industri kemurgi, oleokimia dan pakan Rp Triliun 54,18 58,50 62,70 67,04 71,43 SK8 Meningkatnya Ekspor dan Diversifikasi Produk Sektor Industri Hasil Hutan dan Perkebunan 1 Kontribusi ekspor produk industri hasil hutan dan perkebunan terhadap total ekspor Persen 5,36 5,39 5,42 5,45 5,48 2 Kontribusi ekspor produk industri hasil hutan dan perkebunan berteknologi tinggi Persen 0,0985 0,1005 0,1025 0,1045 0,1066 3 Diversifikasi produk industri berbasis SDA yang diolah sektor industri hasil hutan dan perkebunan - 0,3477 0,3437 0,3397 0,3357 0,3307 SK9 Meningkatnya Ekspor dan Diversifikasi Produk Sektor Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan 1 Kontribusi ekspor produk industri makanan, hasil laut dan perikanan berteknologi tinggi Persen 0,0186 0,0194 0,0201 0,0208 0,00215 2 Diversifikasi produk industri berbasis SDA yang diolah sektor makanan, hasil laut dan perikanan - 0,2851 0,2811 0,2771 0,2731 0,2681 3 Jumlah produk industri berbasis SDA yang diolah yang berdaya saing sektor makanan, hasil laut dan perikanan Produk 27 27 28 28 28 Kegiatan Pengembangan Standar Industri Agro
(6047)Pusat 4.506.000 21.500.000 21.840.000 22.150.000 22.510.000 SK1 Meningkatnya Kapasitas dan Kinerja Produksi Industri Berbasis SDA Unggulan dan Industri Prioritas pada Sektor Industri Kemurgi, Oleokimia dan Pakan 1 Rasio Ekspor Produk Hilir Kelapa Sawit terhadap Bahan Baku Persen 92,30 92,50 92,90 93,30 93,70 SK2 Tumbuh dan Berkembangnya Sektor Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar yang Inklusif 1 Nilai investasi sektor industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar Rp Triliun 15,96 17,95 19,81 21,69 23,56 SK3 Tumbuh dan Berkembangnya Sektor Industri Kemurgi, Oleokimia dan Pakan yang Inklusif KODE TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN LOKASI TARGET ALOKASI (DALAM RIBUAN RUPIAH) SATUAN 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 1 Nilai investasi sektor industri kemurgi, oleokimia dan pakan Rp Triliun 54,18 58,50 62,70 67,04 71,43 SK4 Meningkatnya Penerapan Industri Berkelanjutan Pada Sektor Industri Hasil Hutan dan Perkebunan 1 Persentase perusahaan industri hasil hutan dan perkebunan yang tingkat kepatuhannya baik Persen 70,00 72,00 74,00 76,00 78,00 SK5 Meningkatnya Penerapan Industri Berkelanjutan Pada Sektor Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan 1 Persentase perusahaan industri makanan, hasil laut dan perikanan yang tingkat kepatuhannya baik Persen 70,00 72,00 74,00 76,00 78,00 SK6 Meningkatnya Penerapan Industri Berkelanjutan Pada Sektor Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar 1 Persentase perusahaan industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar yang tingkat kepatuhannya baik Persen 70,00 72,00 74,00 76,00 78,00 SK7 Meningkatnya Penerapan Industri Berkelanjutan Pada Sektor Industri Kemurgi, Oleokimia dan Pakan 1 Persentase perusahaan industri kemurgi, oleokimia dan pakan yang tingkat kepatuhannya baik Persen 70,00 72,00 74,00 76,00 78,00 SK8 Meningkatnya Ekspor dan Diversifikasi Produk Sektor Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar 1 Jumlah produk industri berbasis SDA yang diolah yang berdaya saing sektor industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar Produk 7 7 7 7 7 SK9 Meningkatnya Ekspor dan Diversifikasi Produk Sektor Industri Kemurgi, Oleokimia dan Pakan 1 Diversifikasi produk industri berbasis SDA yang diolah sektor industri kemurgi, oleokimia dan pakan - 0,6341 0,6301 0,6261 0,6221 0,6171 Kegiatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Industri Agro (6048) Pusat 0 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 KODE TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN LOKASI TARGET ALOKASI (DALAM RIBUAN RUPIAH) SATUAN 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 SK1 Tumbuh dan Berkembangnya Sektor Industri Hasil Hutan dan Perkebunan yang Inklusif 1 Utilisasi industri hasil hutan dan perkebunan Persen 84,06 85,56 86,76 87,24 87,58 SK2 Meningkatnya Ekspor dan Diversifikasi Produk Sektor Industri Hasil Hutan dan Perkebunan 1 Jumlah produk industri berbasis SDA yang diolah yang berdaya saing sektor industri hasil hutan dan perkebunan Produk 33 33 33 33 33 Kegiatan Peningkatan Kerjasama dan Investasi Bidang Industri Agro (6049) Pusat 5.600.000 46.800.000 50.000.000 48.200.000 49.550.000 SK1 Meningkatnya Ekspor dan Diversifikasi Produk Sektor Industri Hasil Hutan dan Perkebunan 1 Kontribusi ekspor produk industri hasil hutan dan perkebunan terhadap total ekspor Persen 5,36 5,39 5,42 5,45 5,48 SK2 Meningkatnya Ekspor dan Diversifikasi Produk Sektor Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan 1 Kontribusi ekspor produk industri makanan, hasil laut dan perikanan terhadap total ekspor Persen 10,02 10,03 10,04 10,05 10,05 SK3 Meningkatnya Ekspor dan Diversifikasi Produk Sektor Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar 1 Kontribusi ekspor produk industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar terhadap total ekspor Persen 0,73 0,74 0,76 0,77 0,79 SK4 Meningkatnya Ekspor dan Diversifikasi Produk Sektor Industri Kemurgi, Oleokimia dan Pakan 1 Kontribusi ekspor produk industri kemurgi, oleokimia dan pakan terhadap total ekspor Persen 5,59 5,60 5,61 5,61 5,62 2 Kontribusi ekspor produk industri kemurgi, oleokimia dan pakan berteknologi tinggi Persen 1,94 1,99 2,05 2,10 2,15 SK5 Meningkatnya Ekspor dan Diversifikasi Produk Sektor Industri Agro KODE TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN LOKASI TARGET ALOKASI (DALAM RIBUAN RUPIAH) SATUAN 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 1 Utilisasi Tarif Preferensi Sektor Industri Agro Persen 54,00 54,50 55,00 55,50 56,00 SK6 Tumbuh dan Berkembangnya Sektor Industri Hasil Hutan dan Perkebunan yang Inklusif 1 Utilisasi industri hasil hutan dan perkebunan Persen 84,06 85,56 86,76 87,24 87,58 Kegiatan Penyediaan Fasilitas Fiskal dan Non Fiskal Industri Agro (6050) Pusat 1.050.000 9.800.000 10.000.000 8.700.000 8.910.000 SK1 Tumbuh dan Berkembangnya Sektor Industri Hasil Hutan dan Perkebunan yang Inklusif 1 Nilai investasi sektor industri hasil hutan dan perkebunan Rp Triliun 100,74 114,56 127,41 140,31 153,13 2 Utilisasi industri hasil hutan dan perkebunan Persen 84,06 85,56 86,76 87,24 87,58 SK2 Tumbuh dan Berkembangnya Sektor Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar yang Inklusif 1 Nilai investasi sektor industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar Rp Trilun 15,96 17,95 19,81 21,69 23,56 SK3 Tumbuh dan Berkembangnya Sektor Industri Agro yang Inklusif 1 Peningkatan jumlah perusahaan di sektor industri agro yang mendapatkan fasilitas fiskal dan non-fiskal Persen 3 6 9 12 15 2 Tingkat penyelesaian rancangan peraturan kebijakan sektor industri agro Persen 20,00 33,33 46,67 60,00 73,33 SK4 Meningkatnya Ekspor dan Diversifikasi Produk Sektor Industri Hasil Hutan dan Perkebunan 1 Kontribusi ekspor produk industri hasil hutan dan perkebunan terhadap total ekspor Persen 5,36 5,39 5,42 5,45 5,48 SK5 Meningkatnya Ekspor dan Diversifikasi Produk Sektor Industri Kemurgi, Oleokimia dan Pakan 1 Jumlah produk industri berbasis SDA yang diolah yang berdaya saing sektor industri kemurgi, oleokimia dan pakan Produk 8 8 8 8 9 Kegiatan Pelaksanaan Peta Jalan Revolusi Industry 4.0 Industri Agro (6051) Pusat 4.600.000 9.000.000 9.100.000 9.700.000 9.800.000 KODE TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN LOKASI TARGET ALOKASI (DALAM RIBUAN RUPIAH) SATUAN 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 SK1 Meningkatnya Efisiensi pada Sektor Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Melalui Pemanfaatan Teknologi 1 Perusahaan sektor industri hasil hutan dan perkebunan dengan nilai Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0) > 3.0 Perusahaan 1 2 3 4 5 SK2 Meningkatnya Efisiensi pada Sektor Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan Melalui Pemanfaatan Teknologi 1 Perusahaan sektor industri makanan, hasil laut dan perikanan dengan nilai Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0) > 3.0 Perusahaan 5 8 11 14 17 SK3 Meningkatnya Efisiensi pada Sektor Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Melalui Pemanfaatan Teknologi 1 Perusahaan sektor industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar dengan nilai Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0) > 3.0 Perusahaan 7 9 11 13 15 SK4 Meningkatnya Efisiensi pada Sektor Industri Kemurgi, Oleokimia dan Pakan Melalui Pemanfaatan Teknologi 1 Perusahaan sektor industri kemurgi, oleokimia dan pakan dengan nilai Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0) > 3.0 Perusahaan 1 2 3 4 5 Kegiatan Peningkatan dan Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (6053) Pusat 23.043.756 169.500.000 169.500.000 170.000.000 170.000.000 SK1 Meningkatnya Kontribusi PDB Sektor Industri Kimia Hilir dan Farmasi Prioritas sebagai Pengungkit Pertumbuhan Ekonomi Nasional 1 Pertumbuhan PDB Industri Farmasi, Produk Obat Kimia, dan Obat Tradisional Persen 11,48 11,48 11,91 11,78 11,86 2 Rasio Impor Bahan Baku Sektor Industri Kimia Hilir dan Farmasi Terhadap PDB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Persen 2 1,87 1,76 1,63 1,55 SK2 Meningkatnya Kontribusi PDB Sektor Industri Tekstil, Kulit dan Alas Kaki KODE TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN LOKASI TARGET ALOKASI (DALAM RIBUAN RUPIAH) SATUAN 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Prioritas sebagai Pengungkit Pertumbuhan Ekonomi Nasional 1 Pertumbuhan PDB Industri Tekstil dan Pakaian Jadi Persen 3,50 5,48 5,56 5,85 6,32 SK3 Meningkatnya Kontribusi PDB Sektor Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian Non Logam Prioritas sebagai Pengungkit Pertumbuhan Ekonomi Nasional 1 Rasio Impor Bahan Baku Sektor Industri Semen, Keramik dan Pengolahan Bahan Galian Non Logam Terhadap PDB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Persen 1,09 1,06 1,03 1 0,97 SK4 Meningkatnya Ekspor dan Diversifikasi Produk Sektor Industri Kimia Hulu 1 Kontribusi Ekspor Produk Industri Kimia Hulu Terhadap Total Ekspor Persen 7,21 7,23 7,24 7,25 7,29 SK5 Meningkatnya Ekspor dan Diversifikasi Produk Sektor Industri Kimia Hilir dan Farmasi 1 Kontribusi Ekspor Produk Industri Kimia Hilir dan Farmasi Terhadap Total Ekspor Persen 2,96 2,98 2,99 3,01 3,02 2 Diversifikasi Produk Sektor Industri Kimia Hilir dan Farmasi Berbasis SDA yang Diolah - 0,6534 0,6494 0,6454 0,6414 0,6364 SK6 Meningkatnya Ekspor dan Diversifikasi Produk Sektor Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian Non Logam 1 Kontribusi Ekspor Produk Industri Semen, Keramik dan Pengolahan Bahan Galian Non Logam Terhadap Total Ekspor Persen 0,48 0,48 0,48 0,49 0,49 SK7 Tumbuh dan Berkembangnya Sektor Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian Non Logam yang Inklusif 1 Utilisasi Industri Semen, Keramik dan Pengolahan Bahan Galian Non Logam Persen 65,4 66,33 67,25 67,36 67,72 SK8 Terwujudnya Birokrasi Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil yang Efektif, KODE TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN LOKASI TARGET ALOKASI (DALAM RIBUAN RUPIAH) SATUAN 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Efisien, dan Akuntabel serta Berorientasi Pada Layanan Prima 1 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil Nilai 79,5 79,75 80 80,25 80,5 Kegiatan Pengembangan Standar Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (6054) Pusat 2.900.612 12.600.000 12.800.000 13.000.000 13.100.000 SK1 Meningkatnya Penerapan Industri Berkelanjutan pada Sektor Industri Kimia Hulu 1 Persentase Perusahaan Sektor Industri Kimia Hulu yang Tingkat Kepatuhannya Baik Persen 70 72 74 76 78 SK2 Meningkatnya Penerapan Industri Berkelanjutan pada Sektor Industri Kimia Hilir dan Farmasi 1 Persentase Perusahaan Sektor Industri Kimia Hilir dan Farmasi yang Tingkat Kepatuhannya Baik Persen 70 72 74 76 78 SK3 Meningkatnya Penerapan Industri Berkelanjutan pada Sektor Industri Tekstil, Kulit dan Alas Kaki 1 Persentase Perusahaan Sektor Industri Tekstil, Kulit dan Alas Kaki yang Tingkat Kepatuhannya Baik Persen 70 72 74 76 78 SK4 Meningkatnya Penerapan Industri Berkelanjutan pada Sektor Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian Non Logam 1 Persentase Perusahaan Sektor Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian Non Logam yang Tingkat Kepatuhannya Baik Persen 70 72 74 76 78 SK5 Meningkatnya Ekspor dan Diversifikasi Produk Sektor Industri Kimia Hilir dan Farmasi 1 Kontribusi Ekspor Produk Industri Kimia Hilir dan Farmasi Terhadap Total Ekspor Persen 2,96 2,98 2,99 3,01 3,02 2 Kontribusi Ekspor Produk Industri Kimia Hilir dan Farmasi Berteknologi Tinggi Persen 1,24 1,27 1,31 1,34 1,37 KODE TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN LOKASI TARGET ALOKASI (DALAM RIBUAN RUPIAH) SATUAN 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 SK6 Tumbuh dan Berkembangnya Sektor Industri Kimia Hulu yang Inklusif 1 Utilisasi Sektor Industri Kimia Hulu Persen 82,3 83,47 84,64 84,77 85,23 SK7 Tumbuh dan Berkembangnya Sektor Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian Non Logam yang Inklusif 1 Utilisasi Industri Semen, Keramik dan Pengolahan Bahan Galian Non Logam Persen 65,4 66,33 67,25 67,36 67,72 SK8 Meningkatnya Kontribusi PDB Sektor Industri Tekstil, Kulit dan Alas Kaki Prioritas sebagai Pengungkit Pertumbuhan Ekonomi Nasional 1 Pertumbuhan PDB Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki Persen 3,8 4 6 6,1 6,2 SK9 Meningkatnya Efisiensi Sektor Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian Non Logam Melalui Pemanfaatan Teknologi 1 Perusahaan Sektor Industri Semen, Keramik dan Pengolahan Bahan Galian Non Logam dengan Nilai Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0) > 3.0 Perusahaan (kumulatif) 5 6 7 8 9 Kegiatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (6055) Pusat 1.800.000 20.900.000 21.400.000 21.900.000 21.900.000 SK1 Meningkatnya Kontribusi PDB Sektor Industri Tekstil, Kulit dan Alas Kaki Prioritas sebagai Pengungkit Pertumbuhan Ekonomi Nasional 1 Rasio Impor Bahan Baku Sektor Industri Tekstil, Kulit, dan Alas Kaki Terhadap PDB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Persen 3,34 3,14 2,98 2,83 2,68 SK2 Meningkatnya Kontribusi PDB Sektor Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian Non Logam Prioritas sebagai Pengungkit Pertumbuhan Ekonomi Nasional 1 Rasio Impor Bahan Baku Sektor Industri Semen, Keramik dan Pengolahan Bahan Galian Non Logam Terhadap PDB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Persen 1,09 1,06 1,03 1 0,97 KODE TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN LOKASI TARGET ALOKASI (DALAM RIBUAN RUPIAH) SATUAN 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 SK3 Meningkatnya Kontribusi PDB Sektor Industri Kimia Hulu Prioritas sebagai Pengungkit Pertumbuhan Ekonomi Nasional 1 Rasio Impor Bahan Baku Sektor Industri Kimia Hulu Terhadap PDB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Persen 10,51 10 9,5 9,03 8,57 SK4 Meningkatnya Ekspor dan Diversifikasi Produk Sektor Industri Kimia Hilir dan Farmasi 1 Jumlah Produk Sektor Industri Kimia Hilir dan Farmasi berbasis SDA yang diolah yang Berdaya Saing Produk 9 9 9 9 9 SK5 Tumbuh dan Berkembangnya Sektor Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian Non Logam yang Inklusif 1 Utilisasi Industri Semen, Keramik dan Pengolahan Bahan Galian Non Logam Persen 65,4 66,33 67,25 67,36 67,72 SK6 Terwujudnya Birokrasi Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel serta Berorientasi Pada Layanan Prima 1 Peningkatan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil Persen 50 55 60 65 70 Kegiatan Peningkatan Kerjasama dan Investasi Bidang Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil
(6056)Pusat 702.816 7.750.000 7.000.000 7.500.000 7.500.000 SK1 Meningkatnya Ekspor dan Diversifikasi Produk Sektor Industri Kimia Hilir dan Farmasi 1 Kontribusi Ekspor Produk Industri Kimia Hilir dan Farmasi Terhadap Total Ekspor Persen 2,96 2,98 2,99 3,01 3,02 SK2 Meningkatnya Ekspor dan Diversifikasi Produk Sektor Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian Non Logam 1 Kontribusi Ekspor Produk Industri Semen, Keramik dan Pengolahan Persen 0,48 0,48 0,48 0,49 0,49 KODE TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN LOKASI TARGET ALOKASI (DALAM RIBUAN RUPIAH) SATUAN 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Bahan Galian Non Logam Terhadap Total Ekspor SK3 Tumbuh dan Berkembangnya Sektor Industri Kimia Hulu yang Inklusif 1 Nilai Investasi Sektor Industri Kimia Hulu Rp Triliun 79,33 87,13 94,57 102,16 109,77 SK4 Tumbuh dan Berkembangnya Sektor Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian Non Logam yang Inklusif 1 Nilai Investasi Sektor Industri Semen, Keramik dan Pengolahan Bahan Galian Non Logam Rp Triliun 25,3 27,55 29,93 32,36 34,79 Kegiatan Penyediaan Fasilitas Fiskal dan Non Fiskal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil
(6057)Pusat 9.202.816 93.115.000 98.465.000 104.065.000 107.915.000 SK1 Meningkatnya Kontribusi PDB Sektor Industri Kimia Hulu Prioritas sebagai Pengungkit Pertumbuhan Ekonomi Nasional 1 Pertumbuhan PDB Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia Persen 6,08 6,51 6,96 7,31 7,34 2 Rasio Impor Bahan Baku Sektor Industri Kimia Hulu Terhadap PDB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Persen 10,51 10 9,5 9,03 8,57 SK2 Meningkatnya Kapasitas dan Kinerja Produksi Industri Berbasis SDA Unggulan dan Industri Prioritas pada Sektor Industri Tekstil, Kulit, dan Alas Kaki 1 Produktivitas Tenaga Kerja Industri TPT Rp. Juta/ Orang/Tahun 60,34 64,59 69,61 74,67 79,76 2 Penyerapan Tenaga Kerja Industri TPT Orang 3.918.787 3.957.206 3.995.626 4.034.045 4.072.465 SK3 Meningkatnya Kapasitas dan Kinerja Produksi Industri Berbasis SDA Unggulan dan Industri Prioritas pada Sektor Industri Kimia Hulu 1 Kapasitas Produksi Industri Kimia Dasar Berbasis Minyak, Gas, dan Batubara Ribu Ton 60.234,97 60.444,74 66.955,52 74.308,78 79.668,38 2 Utilisasi Industri Pengolahan Garam Industri Persen 52,5 55,12 57,87 60,76 63,79 KODE TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN LOKASI TARGET ALOKASI (DALAM RIBUAN RUPIAH) SATUAN 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 SK4 Meningkatnya Ekspor dan Diversifikasi Produk Sektor Industri Kimia Hulu 1 Kontribusi Ekspor Produk Industri Kimia Hulu Berteknologi Tinggi Persen 3,33 3,42 3,50 3,59 3,68 2 Diversifikasi Produk Sektor Industri Kimia Hulu Berbasis SDA yang Diolah - 0,3335 0,3295 0,3255 0,3215 0,3165 3 Jumlah Produk Sektor Industri Kimia Hulu berbasis SDA yang diolah yang Berdaya Saing Produk 39 39 39 40 40 SK5 Meningkatnya Ekspor dan Diversifikasi Produk Sektor Industri Tekstil, Kulit dan Alas Kaki 1 Kontribusi Ekspor Produk Industri Tekstil, Kulit, dan Alas Kaki Terhadap Total Ekspor Persen 7,72 7,76 7,8 7,82 7,86 2 Jumlah Produk Sektor Industri Tekstil, Kulit dan Alas Kaki berbasis SDA yang diolah yang Berdaya Saing Produk 1 1 1 1 1 SK6 Tumbuh dan Berkembangnya Sektor Industri Kimia Hulu yang Inklusif 1 Nilai Investasi Sektor Industri Kimia Hulu Rp Triliun 79,33 87,13 94,57 102,16 109,77 2 Utilisasi Sektor Industri Kimia Hulu Persen 82,3 83,47 84,64 84,77 85,23 SK7 Tumbuh dan Berkembangnya Sektor Industri Kimia Hilir dan Farmasi yang Inklusif 1 Nilai Investasi Sektor Industri Kimia Hilir dan Farmasi Rp Triliun 33,37 36,76 39,99 43,27 46,56 SK8 Tumbuh dan Berkembangnya Sektor Industri Tekstil, Kulit dan Alas Kaki yang Inklusif 1 Nilai Investasi Sektor Industri Tekstil, Kulit, dan Alas Kaki Rp Triliun 41,59 46,59 51,28 56,02 60,74 SK9 Tumbuh dan Berkembangnya Sektor Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian Non Logam yang Inklusif 1 Nilai Investasi Sektor Industri Semen, Keramik dan Pengolahan Bahan Galian Non Logam Rp Triliun 25,3 27,55 29,93 32,36 34,79 2 Utilisasi Industri Semen, Keramik dan Pengolahan Bahan Galian Non Logam Persen 65,4 66,33 67,25 67,36 67,72 KODE TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN LOKASI TARGET ALOKASI (DALAM RIBUAN RUPIAH) SATUAN 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Kegiatan Pelaksanaan Peta Jalan Revolusi Industry 4.0 Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (6058) Pusat 7.650.000 35.500.000 37.000.000 37.500.000 39.000.000 SK1 Meningkatnya Efisiensi Sektor Industri Kimia Hulu Melalui Pemanfaatan Teknologi 1 Perusahaan Sektor Industri Kimia Hulu dengan Nilai Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0) > 3.0 Perusahaan (kumulatif) 10 11 12 13 14 SK2 Meningkatnya Efisiensi Sektor Industri Kimia Hilir dan Farmasi Melalui Pemanfaatan Teknologi 1 Perusahaan Sektor Industri Kimia Hilir dan Farmasi dengan Nilai Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0) > 3.0 Perusahaan (kumulatif) 9 10 11 12 13 SK3 Meningkatnya Efisiensi Sektor Industri Tekstil, Kulit dan Alas Kaki Melalui Pemanfaatan Teknologi 1 Perusahaan Sektor Industri Tekstil, Kulit, dan Alas Kaki dengan Nilai Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0) > 3.0 Perusahaan (kumulatif) 9 16 17 18 19 SK4 Meningkatnya Efisiensi Sektor Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian Non Logam Melalui Pemanfaatan Teknologi 1 Perusahaan Sektor Industri Semen, Keramik dan Pengolahan Bahan Galian Non Logam dengan Nilai Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0) > 3.0 Perusahaan (kumulatif) 5 6 7 8 9 SK5 Terwujudnya Birokrasi Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel serta Berorientasi Pada Layanan Prima 1 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil Nilai 79,5 79,75 80 80,25 80,5 Kegiatan Perbaikan Rantai Pasok Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (6059) Pusat 2.700.000 28.000.000 27.000.000 27.000.000 27.000.000 KODE TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN LOKASI TARGET ALOKASI (DALAM RIBUAN RUPIAH) SATUAN 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 SK1 Meningkatnya Kontribusi PDB Sektor Industri Tekstil, Kulit dan Alas Kaki Prioritas sebagai Pengungkit Pertumbuhan Ekonomi Nasional 1 Rasio Impor Bahan Baku Sektor Industri Tekstil, Kulit, dan Alas Kaki Terhadap PDB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Persen 3,34 3,14 2,98 2,83 2,68 SK2 Meningkatnya Kontribusi PDB Sektor Industri Kimia Hulu Prioritas sebagai Pengungkit Pertumbuhan Ekonomi Nasional 1 Pertumbuhan PDB Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia Persen 6,08 6,51 6,96 7,31 7,34 SK3 Meningkatnya Ekspor dan Diversifikasi Produk Sektor Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian Non Logam 1 Jumlah Produk Sektor Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian Non Logam berbasis SDA yang diolah yang Berdaya Saing Produk 11 11 11 11 11 SK4 Tumbuh dan Berkembangnya Sektor Industri Kimia Hilir dan Farmasi yang Inklusif 1 Utilisasi Sektor Industri Kimia Hilir dan Farmasi Persen 61,04 61,9 62,77 62,86 63,2 SK5 Tumbuh dan Berkembangnya Sektor Industri Tekstil, Kulit dan Alas Kaki yang Inklusif 1 Utilisasi Sektor Industri Tekstil, Kulit, dan Alas Kaki Persen 67,3 68,25 69,21 69,32 69,69 SK6 Tumbuh dan Berkembangnya Sektor Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian Non Logam yang Inklusif 1 Utilisasi Industri Semen, Keramik dan Pengolahan Bahan Galian Non Logam Persen 65,4 66,33 67,25 67,36 67,72 SK7 Terwujudnya Birokrasi Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel serta Berorientasi Pada Layanan Prima KODE TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN LOKASI TARGET ALOKASI (DALAM RIBUAN RUPIAH) SATUAN 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 1 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil Nilai 79,5 79,75 80 80,25 80,5 Kegiatan Penumbuhan Industri Substitusi Impor dan Hilirisasi Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (6060) Pusat 2.750.000 39.387.786 40.750.000 43.000.000 44.750.000 SK1 Meningkatnya Kontribusi PDB Sektor Industri Kimia Hulu Prioritas sebagai Pengungkit Pertumbuhan Ekonomi Nasional 1 Pertumbuhan PDB Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia Persen 6,08 6,51 6,96 7,31 7,34 SK2 Meningkatnya Kapasitas dan Kinerja Produksi Industri Berbasis SDA Unggulan dan Industri Prioritas pada Sektor Industri Kimia Hulu 1 Kapasitas Produksi Industri Kimia Dasar Berbasis Minyak, Gas, dan Batubara Ribu Ton 60.234,97 60.444,74 66.955,52 74.308,78 79.668,38 2 Utilisasi Industri Pengolahan Garam Industri Persen 52,5 55,12 57,87 60,76 63,79 SK3 Meningkatnya Ekspor dan Diversifikasi Produk Sektor Industri Kimia Hulu 1 Kontribusi Ekspor Produk Industri Kimia Hulu Terhadap Total Ekspor Persen 7,21 7,23 7,24 7,25 7,29 SK4 Meningkatnya Ekspor dan Diversifikasi Produk Sektor Industri Tekstil, Kulit dan Alas Kaki 1 Diversifikasi Produk Sektor Industri Tekstil, Kulit dan Alas Kaki Berbasis SDA yang Diolah - 0,6948 0,6908 0,6868 0,6828 0,6778 SK5 Meningkatnya Ekspor dan Diversifikasi Produk Sektor Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian Non Logam 1 Diversifikasi Produk Sektor Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian Non Logam Berbasis SDA yang Diolah - 0,3654 0,3614 0,3574 0,3534 0,3484 SK6 Tumbuh dan Berkembangnya Sektor Industri Kimia Hulu yang Inklusif 1 Utilisasi Sektor Industri Kimia Hulu Persen 82,3 83,47 84,64 84,77 85,23 KODE TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN LOKASI TARGET ALOKASI (DALAM RIBUAN RUPIAH) SATUAN 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 SK7 Tumbuh dan Berkembangnya Sektor Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian Non Logam yang Inklusif 1 Utilisasi Industri Semen, Keramik dan Pengolahan Bahan Galian Non Logam Persen 65,4 66,33 67,25 67,36 67,72 Kegiatan Perbaikan Rantai Pasok Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (6062) Pusat 36.728.973 54.733.315 131.000.000 163.000.000 194.500.000 SK1 Meningkatnya Kontribusi PDB Industri berbasis SDA Unggulan dan Industri Prioritas Pada Sektor Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Sebagai Pengungkit Pertumbuhan Ekonomi Nasional 1 Pertumbuhan PDB Industri Logam Dasar Persen 11,49 13,58 14,54 14,72 14,90 2 Pertumbuhan PDB Industri Mesin dan Perlengkapan persen 4,00 5,50 6,50 7,50 8,70 3 Pertumbuhan PDB Industri Barang Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik persen 7,50 9,09 10,76 10,85 11,42 4 Pertumbuhan PDB Industri Alat Angkutan persen 5,00 6,60 6,90 7,10 7,20 5 Rasio impor bahan baku industri logam terhadap PDB sektor industri non migas persen 10,78 10,55 10,24 9,95 9,59 6 Rasio impor bahan baku industri permesinan dan alat mesin pertanian terhadap PDB sektor industri non migas persen 0,93 0,91 0,88 0,86 0,83 7 Rasio Impor Bahan Baku Sektor Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan persen 0,06 0,06 0,06 0,06 0,05 8 Rasio Impor Bahan Baku Sektor Industri Elektronika dan Telematika persen 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 SK2 Meningkatnya Kapasitas dan Kinerja Produksi Industri Berbasis SDA Unggulan dan Industri Prioritas pada Sektor Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika 1 Kapasitas Produksi Industri Olahan Nikel Juta ton/ tahun 33,64 33,74 33,74 33,74 33,74 KODE TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN LOKASI TARGET ALOKASI (DALAM RIBUAN RUPIAH) SATUAN 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2 Kapasitas Produksi Industri Olahan Tembaga Ribu ton/ tahun 1.195 1.195 1.195 1.195 1.195 3 Kapasitas Produksi Industri Olahan Bauksit Juta ton/ tahun 6,274 15,274 16,274 16,874 17,47 4 Kapasitas Produksi Industri Olahan Timah Ribu ton/ tahun 142,1 247,3 257,3 257,3 257,3 5 Utilisasi Industri Logam Dasar Persen 77 79 81 83 85 6 Utilisasi Industri Pesawat Terbang dan Perlengkapannya Persen 60 63,25 65,78 69,5 70 7 Volume Reparasi Kapal Ribu DWT 11.370,60 11.439,29 11.507,99 11.576,68 11.645,38 8 Volume Produksi Pembuatan Kapal Ribu DWT 600,46 667,59 734,73 801,99 936,13 9 Nilai Ekspor Industri Perkapalan Ribu USD 858.021 939.418 966.550 1.171,68 1.315,25 SK3 Tumbuh dan Berkembangnya Sektor Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika yang Inklusif 1 Nilai realisasi investasi industri maritim, alat transportasi, dan alat pertahanan Rp. Triliun 50,5 54,5 59,4 64,3 69,3 2 Utilisasi sektor Industri maritim, alat transportasi, dan alat pertahanan Persen 75,25 79,38 83,32 84,65 85,80 3 Nilai realisasi investasi industri elektronika dan telematika Rp. Triliun 8,9 9,0 10,1 10,9 11,7 4 Utilisasi sektor Industri elektronika dan telematika Persen 46,89 48,57 51,37 52,79 53,19 5 Nilai realisasi investasi industri permesinan dan alat mesin pertanian Rp. Triliun 36,2 41,3 45,9 50,5 55,3 6 Utilisasi sektor Industri permesinan dan alat mesin pertanian Persen 57,16 60,31 63,29 64,30 65,18 7 Nilai realisasi investasi industri logam Rp. Triliun 266,2 291,6 317,3 342,5 367,6 8 Utilisasi sektor Industri Logam Persen 78,39 81,21 85,90 88,26 88,93 SK4 Meningkatnya Penerapan Industri Berkelanjutan Pada Sektor Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika 1 Persentase Perusahaan Sektor Industri Logam yang Tingkat Kepatuhannya Baik Persen 70 72 74 76 78 2 Persentase Perusahaan Sektor Industri Permesinan dan Alat Persen 70 72 74 76 78 KODE TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN LOKASI TARGET ALOKASI (DALAM RIBUAN RUPIAH) SATUAN 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Mesin Pertanian yang Tingkat Kepatuhannya Baik 3 Persentase Perusahaan Sektor Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan yang Tingkat Kepatuhannya Baik Persen 70 72 74 76 78 4 Persentase Perusahaan Sektor Industri Elektronika dan Telematika yang Tingkat Kepatuhannya Baik Persen 70 72 74 76 78 SK5 Meningkatnya Ekspor dan Diversifikasi Produk Sektor Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika 1 Kontribusi Ekspor Produk Sektor Industri Logam Terhadap Total Ekspor Persen 18 17,2 18,3 18,4 18,1 2 Kontribusi Ekspor industri elektronika dan telematika terhadap total ekspor Persen 4 3,7 3,5 3,5 3,6 3 Kontribusi Ekspor industri permesinan dan alat mesin pertanian terhadap total ekspor Persen 5 4,4 4,6 4,7 4,6 4 Kontribusi ekspor industri maritim, alat transportasi dan alat pertahanan terhadap total ekspor Persen 5 5,3 5,2 5,2 5,3 5 Nilai Ekspor Sektor Industri Logam Juta USD 53.674 54.285 62.346 68.086 73.493 6 Nilai Ekspor Sektor Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian Juta USD 13.588 13.730 15.784 17.237 18.600 7 Nilai Ekspor Industri Elektronika dan Telematika Juta USD 10.326 11.781 11.995 13.099 14.719 8 Nilai Ekspor Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan Juta USD 15.092 16.864 17.530 19.144 21.358 9 Jumlah Produk Industri berbasis Sumber Daya Alam yang di Olah yang Berdaya Saing Produk 7 7 8 8 8 10 Diversifikasi Produk Industri Berbasis SDA yang di Olah Tanpa Satuan 0,539 0,535 0,531 0,527 0,522 Kegiatan Peningkatan dan Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (6063) Pusat 4.000.000 49.000.000 57.000.000 71.500.000 80.500.000 SK1 Meningkatnya Kontribusi PDB Industri berbasis SDA Unggulan dan Industri Prioritas Pada Sektor Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan KODE TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN LOKASI TARGET ALOKASI (DALAM RIBUAN RUPIAH) SATUAN 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Elektronika Sebagai Pengungkit Pertumbuhan Ekonomi Nasional 1 Rasio impor bahan baku industri logam terhadap PDB sektor industri non migas persen 11,81 11,55 11,21 10,89 10,49 2 Rasio impor bahan baku industri permesinan dan alat mesin pertanian terhadap PDB sektor industri non migas Persen 0,93 0,91 0,88 0,86 0,83 3 Rasio impor bahan baku industri maritim, alat transportasi dan alat pertahanan terhadap PDB sektor industri non migas Persen 0,06 0,06 0,06 0,06 0,05 4 Rasio Impor bahan baku sektor Industri Elektronika dan Telematika terhadap PDB sektor industri non migas persen 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 SK2 Tumbuh dan Berkembangnya Sektor Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika yang Inklusif 1 Nilai Investasi Sektor Industri Logam Rp. Triliun 266,2 291,6 317,3 342,5 367,6 2 Nilai Investasi Sektor Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian Rp. Triliun 36,2 41,3 45,9 50,5 55,3 3 Nilai Investasi Sektor Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan Rp. Triliun 50,5 54,5 59,4 64,3 69,3 4 Nilai Investasi Sektor Industri Elektronika dan Telematika Rp. Triliun 8,9 9,0 10,1 10,9 11,7 5 Utilisasi Sektor Industri Logam persen 78,39 81,21 85,90 88,26 88,93 6 Utilisasi Sektor Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian persen 57,16 60,31 63,29 64,30 65,18 7 Utilisasi Sektor Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan persen 75,25 79,38 83,32 84,65 85,80 8 Utilisasi Sektor Industri Elektronika dan Telematika persen 46,89 48,57 51,37 52,79 53,19 Kegiatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (6067) Pusat 1.000.000 3.000.000 4.000.000 5.500.000 6.500.000 SK1 Meningkatnya Kontribusi PDB Industri berbasis SDA Unggulan dan Industri Prioritas Pada Sektor Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan KODE TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN LOKASI TARGET ALOKASI (DALAM RIBUAN RUPIAH) SATUAN 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Elektronika Sebagai Pengungkit Pertumbuhan Ekonomi Nasional 1 Rasio Impor Bahan Baku Sektor Industri Logam Persen 10,78 10,55 10,24 9,95 9,59 2 Rasio Impor Bahan Baku Sektor IMATAP Persen 0,06 0,06 0,06 0,06 0,05 3 Rasio Impor Bahan Baku Sektor IET Persen 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 4 Rasio Impor Bahan Baku Sektor IPAMP Persen 0,93 0,91 0,88 0,86 0,83 Kegiatan Peningkatan Kerjasama dan Investasi Bidang Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (6068) Pusat 10.456.027 31.500.000 54.500.000 72.000.000 82.500.000 SK1 Tumbuh dan Berkembangnya Sektor Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika yang Inklusif 1 Nilai realisasi investasi industri elektronika dan telematika Rp. Triliun 10.326 11.781 11.995 13.099 14.719 2 Nilai realisasi investasi industri maritim, alat transportasi, dan alat pertahanan Rp. Triliun 15.092 16.864 17.530 19.144 21.358 3 Nilai realisasi investasi industri permesinan dan alat mesin pertanian Rp. Triliun 13.588 13.730 15.784 17.237 18.600 4 Nilai realisasi investasi industri logam Rp. Triliun 53.674 54.285 62.346 68.086 73.493 SK2 Meningkatnya Ekspor dan Diversifikasi Produk Sektor Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika 1 Nilai ekspor produk industri maritim, alat transportasi, dan alat pertahanan Juta USD 15.092 16.864 17.530 19.144 21.358 2 Kontribusi ekspor produk industri maritim, alat transportasi, dan alat pertahanan berteknologi tinggi Persen 2,30 2,16 2,02 1,88 1,75 3 Kontribusi ekspor produk industri maritim, alat transportasi, dan alat pertahanan terhadap total ekspor Persen 5 5,3 5,2 5,2 5,3 4 Nilai ekspor produk industri elektronika dan telematika Juta USD 10.326 11.781 11.995 13.099 14.719 5 Kontribusi ekspor produk industri elektronika dan telematika berteknologi tinggi Persen 2,68 2,59 2,51 2,42 2,34 KODE TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN LOKASI TARGET ALOKASI (DALAM RIBUAN RUPIAH) SATUAN 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 6 Kontribusi ekspor produk industri elektronika dan telematika terhadap total ekspor Persen 4 3,7 3,5 3,5 3,6 7 Kontribusi ekspor produk industri permesinan dan alat mesin pertanian berteknologi tinggi Persen 0,18 0,18 0,18 0,18 0,19 8 Kontribusi ekspor produk industri permesinan dan alat mesin pertanian terhadap total ekspor Persen 5 4,4 4,6 4,7 4,6 9 Nilai ekspor produk industri logam Juta USD 53.674 54.285 62.346 68.086 73.493 10 Nilai ekspor produk industri permesinan dan alat mesin pertanian Juta USD 13.588 13.730 15.784 17.237 18.600 11 Kontribusi ekspor produk industri logam terhadap total ekspor Persen 18 17,2 18,3 18,4 18,1 12 Tingkat partisipasi produk elektronik Indonesia yang bergabung dalam rantai nilai global (GVC) Persen 49 51 53 55 57 13 Tingkat partisipasi produk otomotif termasuk Electric Vehicle (EV) Indonesia yang bergabung dalam rantai nilai global (GVC) Persen 23 25 28 33 36 Kegiatan Pelaksanaan Peta Jalan Revolusi Industry 4.0 Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (6070) Pusat 4.000.000 7.500.000 13.000.000 15.000.000 17.500.000 SK1 Meningkatnya Efisiensi pada Sektor Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Melalui Pemanfaatan Teknologi 1 Jumlah perusahaan dengan nilai Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0) lebih dari 3.0 di sektor industri maritim, alat transportasi, dan alat pertahanan perusahaan 16 19 22 25 28 2 Jumlah perusahaan dengan nilai Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0) lebih dari 3.0 di sektor industri elektronika dan telematika Perusahaan 13 15 17 19 21 3 Jumlah perusahaan dengan nilai Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0) lebih dari 3.0 di sektor industri permesinan dan alat mesin pertanian Perusahaan 6 7 8 9 10 Kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (6071) Pusat 243.740.451 426.567.940 415.775.940 416.275.940 416.775.940 KODE TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN LOKASI TARGET ALOKASI (DALAM RIBUAN RUPIAH) SATUAN 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 SK1 Tumbuh dan Berkembangnya Sektor Industri Aneka yang Inklusif 1 Nilai Investasi sektor industri Aneka Rp. Triliun 6,7 6,9 7,3 7,7 8,1 2 Utilisasi Sektor Industri Aneka Persen 71,41 73,26 75,49 75,98 76,67 3 Proporsi nilai tambah IKM Aneka terhadap total nilai tambah industri pengolahan nonmigas Persen 0,38 0,39 0,4 0,41 0,41 4 Wirausaha industri kecil Industri Aneka yang mendapatkan legalitas usaha WUB 0 500 500 500 500 SK2 Tumbuh dan Berkembangnya Sektor Industri Kecil dan Menengah 1 Proporsi nilai tambah IKM terhadap total nilai tambah industri pengolahan nonmigas Persen 20 20,1 20,2 20,3 20,4 2 Wirausaha industri kecil yang mendapatkan legalitas usaha WUB 15 60 60 60 60 SK3 Tumbuh dan Berkembangnya Sektor Industri Kecil dan Menengah PFBB yang Inklusif 1 Proporsi nilai tambah IKM PFBB terhadap total nilai tambah industri pengolahan nonmigas Persen 7,3 7,4 7,5 7,55 7,6 2 Wirausaha industri kecil PFBB yang mendapatkan legalitas usaha WUB 456 1.400 1.400 1.400 1.400 3 IKM PFBB yang Melakukan Kemitraan dengan Industri Besar dan Menengah, serta Sektor Ekonomi Lainnya IKM 1 5 5 5 5 4 IKM PFBB berbasis Inovasi atau kreativitas yang mendapatkan peningkatan kemampuan dengan program akselerasi IKM 10 20 20 20 20 SK4 Tumbuh dan Berkembangnya Sektor Industri Kecil dan Menengah KSK yang Inklusif 1 Proporsi nilai tambah IKM KSK terhadap total nilai tambah industri pengolahan nonmigas Persen 7,5 7,6 7,65 7,75 7,8 2 Wirausaha industri kecil KSK yang mendapatkan legalitas usaha WUB 456 1.400 1.400 1.400 1.400 3 IKM KSK yang Melakukan Kemitraan dengan Industri Besar dan Menengah, serta Sektor Ekonomi Lainnya IKM 1 5 5 5 5 KODE TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN LOKASI TARGET ALOKASI (DALAM RIBUAN RUPIAH) SATUAN 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 4 IKM KSK berbasis Inovasi atau kreativitas yang mendapatkan peningkatan kemampuan dengan program akselerasi IKM 0 30 30 30 30 SK5 Tumbuh dan Berkembangnya Sektor Industri Kecil dan Menengah LMEA yang Inklusif 1 Proporsi nilai tambah IKM LMEA terhadap total nilai tambah industri pengolahan nonmigas Persen 4,45 4,5 4,55 4,65 4,7 2 Wirausaha industri kecil LMEA yang mendapatkan legalitas usaha WUB 456 1.400 1.400 1.400 1.400 3 IKM LMEA yang Melakukan Kemitraan dengan Industri Besar dan Menengah, serta Sektor Ekonomi Lainnya IKM 15 15 15 15 15 SK6 Menguatnya Peran Sentra Dalam Rangka Persebaran Industri 1 Persentase peningkatan kapasitas produksi untuk sentra IKM penerima fasilitasi fisik Persen 10 10 10 10 10 2 Sentra industri kecil dan menengah (IKM) yang dikembangkan Sentra 6 6 6 6 6 SK7 Menguatnya Peran Sentra Dalam Rangka Persebaran Industri PFBB 1 Sentra industri kecil dan menengah (IKM) PFBB yang dikembangkan Sentra 4 4 4 4 4 SK8 Menguatnya Peran Sentra Dalam Rangka Persebaran Industri KSK 1 Sentra industri kecil dan menengah (IKM) KSK yang dikembangkan Sentra 3 5 5 5 5 SK9 Menguatnya Peran Sentra Dalam Rangka Persebaran Industri LMEA 1 Sentra industri kecil dan menengah (IKM) LMEA yang dikembangkan Sentra 3 8 8 8 8 SK10 Menguatnya Peran Sentra Dalam Rangka Persebaran Industri Aneka 1 Sentra industri kecil dan menengah (IKM) Aneka yang dikembangkan Sentra 1 1 1 1 1 SK11 Meningkatnya Efisiensi Industri Kecil dan Menengah Melalui Pemanfaatan Teknologi KODE TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN LOKASI TARGET ALOKASI (DALAM RIBUAN RUPIAH) SATUAN 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 1 Menguatnya kemampuan sektor Industri Kecil Menengah melalui penerapan Making Indonesia 4.0 IKM 50 107 107 107 107 2 Menguatnya kemampuan sektor Industri Kecil dan Menengah Alas Kaki melalui penerapan Making Indonesia 4.0 IKM 10 42 42 42 42 3 Menguatnya kemampuan sektor Industri Kecil dan Menengah Fesyen dan Kriya melalui penerapan Making Indonesia 4.0 IKM 10 20 20 20 20 SK12 Meningkatnya Efisiensi Industri Kecil dan Menengah PFBB Melalui Pemanfaatan Teknologi 1 Menguatnya kemampuan sektor Industri Kecil dan Menengah PFBB melalui penerapan Making Indonesia 4.0 IKM 500 500 500 500 500 SK13 Meningkatnya Efisiensi Industri Kecil dan Menengah KSK Melalui Pemanfaatan Teknologi 1 Menguatnya kemampuan sektor Industri Kecil dan Menengah KSK melalui penerapan Making Indonesia 4.0 IKM 350 503 503 503 503 SK14 Meningkatnya Efisiensi Industri Kecil dan Menengah LMEA Melalui Pemanfaatan Teknologi 1 Menguatnya kemampuan sektor Industri Kecil dan Menengah LMEA melalui penerapan Making Indonesia 4.0 IKM 100 814 814 814 814 2 IKM Startup Berbasis Teknologi yang mendapatkan peningkatan kemampuan melalui program akselerasi IKM 20 20 20 20 20 SK15 Meningkatnya Efisiensi Industri Aneka Melalui Pemanfaatan Teknologi 1 Menguatnya kemampuan sektor Industri Aneka melalui penerapan Making Indonesia 4.0 IKM 0 6 6 6 6 SK16 Meningkatnya Penerapan Industri Berkelanjutan Pada Sektor Industri Kecil, Menengah, dan Aneka 1 Persentase Perusahaan Sektor Industri Kecil dan Menengah PFBB yang Tingkat Kepatuhannya Baik Persen 70 72 74 76 78 KODE TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN LOKASI TARGET ALOKASI (DALAM RIBUAN RUPIAH) SATUAN 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2 Persentase Perusahaan Sektor Industri Kecil dan Menengah KSK yang Tingkat Kepatuhannya Baik Persen 70 72 74 76 78 3 Persentase Perusahaan Sektor Industri Kecil dan Menengah LMEA yang Tingkat Kepatuhannya Baik Persen 70 72 74 76 78 4 Persentase Perusahaan Sektor Industri Aneka yang Tingkat Kepatuhannya Baik Persen 70 72 74 76 78 SK17 Meningkatnya Ekspor dan Diversifikasi Produk Sektor Industri Aneka 1 Kontribusi Ekspor Produk Sektor Industri Aneka Terhadap Total Ekspor Persen 3,04 3,06 3,07 3,08 3,1 2 Kontribusi Ekspor Produk Sektor Industri Aneka Berteknologi Tinggi Persen 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07 Kegiatan Penyediaan Fasilitas Fiskal dan Non Fiskal (6072) Pusat 5.500.000 23.000.000 26.450.000 30.421.000 32.246.738 SK1 Tersusunnya Rumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Ketahanan dan Iklim Usaha Industri 1 Rekomendasi Rumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Teknis Ketahanan dan Iklim Usaha Industri yang efektif Rekomendasi Kebijakan 8 10 11 12 14 SK2 Meningkatnya Pemanfaatan Fasilitas Sektor Industri 1 Nilai ekspor yang memanfaatkan fasilitasi pembiayaan ekspor (PKE) bidang industri Rp Triliun (kumulatif) 1,9 2 2,1 2,2 2,3 2 Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Status OVNI Industri Dalam Negeri 6 7 8 9 10 3 Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembiayaan Program KIPK Industri Dalam Negeri 3 50 55 60 65 4 Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Persetujuan Fasilitas Perpajakan Industri Dalam Negeri 0 16 18 20 22 SK3 Meningkatnya Tata Kelola Wasdal Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri 1 Peningkatan Pelaksanaan Tata Kelola Wasdal Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Persen 20 35 45 60 80 KODE TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN LOKASI TARGET ALOKASI (DALAM RIBUAN RUPIAH) SATUAN 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Kegiatan Peningkatan Kerjasama dan Investasi Bidang Industri (6073) Pusat 27.682.000 61.650.000 70.898.500 81.536.125 93.764.594 SK1 Termanfaatkannya Hasil Diklat Luar Negeri 1 Peningkatan pemahaman pegawai yang mendapatkan informasi hasil diklat luar negeri Persen 60 65 70 75 80 SK2 Meningkatnya daya saing kemandirian dan penguasaan pasar industri pengolahan non migas dan jasa industri 1 Persentase pendampingan pemanfaatan akses internasional bagi pelaku usaha industri dalam negeri Persen 10 12 14 16 18 SK3 Penanganan Hambatan Akses Industri Internasional 1 Penanganan Hambatan Akses Industri Internasional bagi pelaku usaha industri dalam negeri Rekomendasi Kebijakan 4 4 4 4 4 SK4 Pemanfaatan Forum Kerja sama FTA 1 Posisi runding FTA/ PTA/ CEPA yang ditindaklanjuti Rekomendasi Kebijakan 3 4 5 6 7 SK5 Pemanfaatan Forum Kerja sama non- FTA 1 Kerja sama Selatan-selatan dan Triangular Kerja Sama 1 1 1 1 1 2 Kerja sama dalam Forum Bilateral, Regional dan Multilateral Kerja Sama 1 1 1 1 1 SK6 Meningkatnya Akses Sumber Daya Industri 1 Nilai Komitmen Investasi Asing Sektor Industri Pengolahan yang Difasilitasi Miliar Rupiah 10 10 15 15 20 2 Jumlah Minat Investasi Asing Sektor Industri Pengolahan yang Difasilitasi Minat 3 3 4 4 4 3 Jumlah Kesepakatan Kerja Sama Internasional dalam rangka Pembukaan Akses Sumber Daya Industri yang Difasilitasi Kesepakatan 1 1 2 2 2 SK7 Meningkatnya Fasilitasi Promosi dan Penetrasi Global Sektor Industri 1 Kemitraan industri dalam jaringan produksi global Kemitraan 3 3 3 3 3 KODE TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN LOKASI TARGET ALOKASI (DALAM RIBUAN RUPIAH) SATUAN 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 SK8 Meningkatnya Kerja Sama Internasional melalui Investasi, Pembukaan Akses Pasar dan Akses Sumber Daya Industri (Atperin Taipei, Brussel dan Tokyo) 1 Analisis Potensi Pasar dan Profil Industri Unggulan Rekomendasi Kebijakan 9 10 15 18 19 2 Kesepakatan Kerja Sama Bidang Industri yang Difasilitasi Kesepakatan 5 5 5 8 8 Kegiatan Pengembangan Perwilayahan Industri
(6074)Pusat 7.850.000 38.850.000 45.378.000 51.574.000 59.284.000 SK1 Menguatnya Peran Kawasan Industri (KI), Kawasan Peruntukan Industri (KPI) dan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi 1 Nilai Investasi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri di KI iSentra @Lamongan Rp Triliun 1,37 1,56 1,72 1,85 1,97 2 Nilai Investasi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri di KI Ngawi Rp Triliun (tahap persiapan) (tahap persiapan) (tahap persiapan) (tahap persiapan) 0,03 3 Nilai Investasi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri di KI Seafer Rp Triliun 0,73 0,77 1,43 1,94 2,46 4 Nilai Investasi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri di KI Sumbawa Barat Rp Triliun (tahap persiapan) (tahap persiapan) (tahap persiapan) 0,01 0,23 5 Nilai Investasi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri di KI Fakfak Rp Triliun (tahap persiapan) (tahap persiapan) (tahap persiapan) (tahap persiapan) 0,01 6 Nilai Investasi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri di KI Morowali Rp Triliun 467,46 468,21 468,86 469,37 469,89 7 Nilai Investasi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri di KI Stardust Rp Triliun 0,48 0,64 0,77 0,88 0,98 8 Nilai Investasi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri di KI Bintan Inti Industrial Estate Rp Trilliun 1,73 1,81 3,04 4,01 4,99 9 Nilai Investasi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri di KI Krakatau Industrial Estate Cilegon Rp Triliun 5,99 5,99 6,00 6,11 6,22 10 Nilai Investasi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri di KIT Wilmar Rp Triliun 13,14 13,27 13,38 13,46 13,55 KODE TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN LOKASI TARGET ALOKASI (DALAM RIBUAN RUPIAH) SATUAN 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 11 Nilai Investasi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri di KIT Batang Rp Triliun 4,14 4,50 4,82 5,07 5,32 12 Nilai Investasi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri di KI Ketapang Bangun Sarana (KBS) Rp Triliun 2,31 2,40 2,47 2,53 2,59 13 Nilai Investasi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri di KI Konawe Rp Triliun 305,96 306,24 306,48 306,68 306,87 14 Nilai Investasi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri di KI Indonesia Huabao Industrial Park (IHIP) Rp Triliun 9,16 11,33 13,20 14,67 16,15 15 Nilai Investasi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri di KI Pulau Obi Rp Triliun 2,53 5,04 7,21 8,91 10,62 16 Nilai Investasi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri di KI Buli Rp Triliun 0,21 0,40 0,57 0,70 0,83 17 Nilai Investasi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri di KI Kalimantan Industrial Park Indonesia (KIPI) Rp Triliun 4,30 6,35 8,12 9,51 10,91 18 Nilai Investasi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri di KI Indonesia Pomalaa Industry Park Rp Triliun 1,05 1,05 1,24 4,26 7,29 19 Nilai Investasi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri di KI Weda Bay Rp Triliun 349,49 352,65 355,38 357,52 359,67 20 Nilai investasi perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri di KI Takalar triliun rupiah (tahap persiapan) 0,24 0,30 0,35 0,41 21 Jumlah KI Prioritas yang Operasional KI (Kumulatif) 1 2 3 4 5 22 Kawasan Industri (KI) yang dikembangkan Kawasan Industri 5 5 5 5 5 23 Kawasan Industri (KI) tertentu yang dikembangkan Kawasan Industri (Kumulatif) 3 3 4 4 5 24 Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) yang dikembangkan WPPI 3 6 6 6 6 25 Kawasan Peruntukan Industri (KPI) yang dikembangkan KPI 5 5 5 5 5 KODE TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN LOKASI TARGET ALOKASI (DALAM RIBUAN RUPIAH) SATUAN 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 SK2 Meningkatnya Pengawasan Penerapan Industri Berkelanjutan 1 Persentase Perusahaan KI dengan Tingkat Kepatuhan Baik Persen 80 82 85 87 90 2 Jumlah Kawasan Industri (KI) yang Menerapkan Aspek Kawasan Industri Berwawasan Lingkungan Kawasan Industri (Kumulatif) 5 6 7 8 10 SK3 Tersedianya NSPK Pengembangan Wilayah Industri 1 Regulasi Pengembangan Perwilayahan Industri Rancangan Peraturan 2 3 3 3 3 Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Industri (6075) Pusat 7.608.992 9.001.620 13.597.685 15.707.328 17.256.967 SK1 Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pengawasan data sektoral yang terpadu, efisien, dan akuntabel 1 Indeks SPBE Kementerian Perindustrian Indeks 3,50 3,50 3,60 3,60 3,65 2 Indeks Pembangunan Statistik Kementerian Perindustrian Indeks 3,05 3,05 3,10 3,10 3,15 Kegiatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (6076) Pusat 24.023.517 51.709.000 53.430.000 56.594.000 59.748.200 SK1 Meningkatkan Penggunaan Produk Dalam Negeri 1 Fasilitasi sertifikasi TKDN kepada perusahaan industri kecil dan menengah produsen barang/produk antara dan/atau produk hulu dan/atau penyedia jasa Sertifikat Produk 80.000 81.000 82.000 83.000 84.000 2 Sosialisasi Kebijakan, Promosi Dan Kampanye Produk Dalam Negeri Promosi 3 3 3 3 3 3 Fasilitasi Temu Bisnis Antara Produsen Barang dan/atau Penyedia Jasa Dengan Pengguna Produk Dalam Negeri Kesepakatan 200 210 245 280 300 4 Fasilitasi Forum Komunikasi Tim Nasional P3DN dan Tim P3DN KL/PD/BUMN Forum 2 2 2 2 2 SK2 Mewujudkan Pengawasan dan Pengendalian Terhadap Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri 1 Penguatan Regulasi, Kebijakan, Tata Kelola Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Rekomendasi Kebijakan 3 3 3 3 3 KODE TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN LOKASI TARGET ALOKASI (DALAM RIBUAN RUPIAH) SATUAN 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2 Pengawasan, Pemantauan dan Pengendalian Terhadap Kepatuhan Pelaksanaan Penggunaan Produk Dalam Negeri Serta Penegakan Sanksi Atas Pelanggaran Implementasi Rekomendasi 5 5 5 5 5 SK3 Terlaksananya Pembinaan Terhadap Produsen Barang dan/atau Penyedia Jasa 1 Pemberian Bimbingan Teknis Perhitungan TKDN Bagi Perusahaan Industri Perusahaan 0 300 315 330 350 SK4 Terlaksananya Penguatan Infrastruktur Pendukung Dalam Penerapan Kebijakan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri 1 Penyediaan Informasi Terkait Daftar Inventarisasi Produk Dalam Negeri Yang Telah Bersertifikat TKDN Layanan 1 1 1 1 1 2 Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Laporan Hasil Verifikasi Produk 830 830 850 900 950 Kegiatan Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri (6077) Pusat 152.528.610 228.177.587 249.829.510 271.040.180 311.321.096 SK1 Terwujudnya optimalisasi pemanfaatan teknologi hijau dalam mendukung penurunan emisi GRK 1 Peningkatan jumlah perusahaan industri yang mendapatkan fasilitasi teknologi hijau Persen 13 19 24 27 32 SK2 Meningkatnya Adopsi Teknologi Pada Industri Manufaktur 1 Peningkatan jumlah perusahaan industri yang melakukan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri Perusahaan Industri (Akumulasi) 108 141 201 261 321 2 Rekomendasi kebijakan terkait digitalisasi manufaktur yang telah dimanfaatkan perusahaan industri Rekomendasi Kebijakan (Akumulasi) 2 3 4 5 6 SK3 Terwujudnya Jasa Industri yang Profesional 1 Persentase peningkatan perusahaan jasa industri yang meningkat kapabilitasnya Persen 7,5 10 12,5 15 20 2 Rekomendasi kebijakan terkait jasa industri yang telah Rekomendasi Kebijakan 2 3 4 5 6 KODE TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN LOKASI TARGET ALOKASI (DALAM RIBUAN RUPIAH) SATUAN 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 dimanfaatkan stakeholder jasa industri 3 Persentase Pelayanan Tepat Waktu sesuai Service Level Agreement (SLA) Persen 87,19 88,00 85,34 86,08 87,04 4 Nilai Net Promoter Score (NPS) Nilai 29,04 30,79 32,83 34,75 37,04 SK4 Terwujudnya Layanan Jasa Industri yang Mandiri 1 Persentase Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Indeks 3 3 4 4 4 2 Jumlah Hasil Layanan Jasa Industri Hasil Layanan 5.578,54 5.721,17 5.872,71 6.017,21 6.193,38 3 Nilai Revenue on Asset (RoA) Persen 12,02 12,52 12,87 13,35 13,77 4 Rasio Pendapatan Operasional terhadap Biaya Operasional (POBO) Persen 63,57 68,5 71,48 75,08 77,32 Kegiatan Pengembangan Industri Hijau (6078) Pusat 8.400.000 17.700.000 24.000.000 26.000.000 32.400.000 SK1 Meningkatnya Sertifikasi Industri Hijau (SIH) 1 Jumlah Rancangan Standar Industri Hijau (RSIH) yang mencapai konsensus RSIH 2 5 5 7 8 2 Persentase ruang lingkup SIH yang dimiliki LSIH terhadap jumlah penetapan SIH yang ditetapkan Persen 100 100 100 100 100 SK2 Terwujudnya Praktik Industri Hijau dan Ekonomi Sirkular yang Diterapkan di Sektor Industri 1 Persentase Peningkatan Perusahaan Industri Yang Tersertifikasi Penerapan Industri Hijau Persen 25 25 30 30 35 2 Rasio penggunaan material sirkular di sektor industri Persen 11 12 13 14 15 3 Jumlah rekomendasi kebijakan penguatan industri hijau Rekomendasi Kebijakan 44 53 62 71 80 Kegiatan Pengembangan Standar Industri
(6079)Pusat 10.000.000 18.300.000 20.500.000 23.100.000 25.200.000 SK1 Tersedianya Standar Bidang Industri yang Meningkatkan Daya Saing Industri 1 Jumlah standar bidang industri yang telah selesai disusun Standar Industri 30 30 35 35 40 KODE TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN LOKASI TARGET ALOKASI (DALAM RIBUAN RUPIAH) SATUAN 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2 Peningkatan standar bidang industri yang diberlakukan secara wajib SNI Wajib 140 145 150 156 162 3 Persentase standar bidang industri yang mendukung industri prioritas Persen 60 65 70 75 80 4 Persentase rancangan Permenperin SNI wajib yang siap untuk diharmonisasi Persen 50 50 50 60 60 SK2 Terselenggaranya Pengawasan Standar Yang Optimal 1 Persentase kepatuhan LPK terhadap regulasi Persen 75 80 85 90 95 2 Persentase peningkatan pengawasan produk Persen 20 20 20 20 20 3 Persentase pemenuhan SDM pengawasan standardisasi industri Persen 52 64 76 88 100 4 Persentase penyelesaian laporan pengaduan dan laporan hasil pengawasan standardisasi industri Persen 100 100 100 100 100 5 Persentase peningkatan perusahaan industri/pelaku usaha yang memahami regulasi standardisasi industri Persen 10 10 10 12 15 Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (6081) Pusat 762.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 SK1 Terwujudnya Birokrasi Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel serta Berorientasi Pada Layanan Prima 1 Tingkat Penerapan SPBE Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil Nilai 80 80,25 80,5 80,75 81 Kegiatan Pengelolaan Bahan Kimia dan Penanggulangan Dampak Bahaya Bahan Kimia di Sektor Industri (6082) Pusat 500.000 600.000 700.000 800.000 900.000 SK1 Tumbuh dan Berkembangnya Sektor Industri Kimia Hulu yang Inklusif 1 Utilisasi Sektor Industri Kimia Hulu Persen 82,3 83,47 84,64 84,77 85,23 Kegiatan Pengembangan Industri Produk Halal
(6699)Pusat 9.184.609 37.577.792 46.511.000 49.812.000 59.444.000 SK1 Meningkatnya jumlah usaha dan produk industri yang memenuhi aspek kehalalan produk KODE TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN LOKASI TARGET ALOKASI (DALAM RIBUAN RUPIAH) SATUAN 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 1 Jumlah Industri yang difasilitasi sertifikasi halal Perusahaan Industri 1.000 900 5.000 6.000 7.000 2 Jumlah rekomendasi kebijakan teknis Terkait industri halal Rekomendasi Kebijakan 1 1 1 1 1 SK2 Tersedianya Ekosistem Industri Halal 1 Penguatan infrastruktur yang mendukung Pengembangan Industri Halal LPH 2 3 3 4 5 2 Jumlah SDM Industri Halal yang kompeten Orang 200 500 700 900 1.000 SK3 Meningkatnya nilai ekspor produk industri halal 1 Persentase pertumbuhan ekspor produk industri halal Persen 4,46 5,19 6,32 6,69 7,00 Kegiatan Peningkatan Ekosistem Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB)
(6966)Pusat 1.500.000 2.300.000 11.000.000 14.000.000 17.000.000 SK1 Meningkatnya Kontribusi PDB Industri berbasis SDA Unggulan dan Industri Prioritas Pada Sektor Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Sebagai Pengungkit Pertumbuhan Ekonomi Nasional 1 Pertumbuhan PDB Industri Alat Angkutan Persen 5 6,60 6,90 7,10 7,20 2 Rasio Impor Bahan Baku Sektor IMATAP Persen 0,06 0,06 0,06 0,06 0,05 SK2 Meningkatnya Penerapan Industri Berkelanjutan Pada Sektor Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika 1 Persentase Produksi Kendaraan Listrik Roda Empat terhadap Total Produksi Kendaraan Roda Empat % 1,00 1,1 1,2 1,3 1,4 SK3 Meningkatnya Ekspor dan Diversifikasi Produk Sektor Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika 1 Tingkat partisipasi produk otomotif termasuk Electric Vehicle (EV) Indonesia yang bergabung dalam rantai nilai global Persen 23,00 25,00 28,00 33,00 36,00 Program Dukungan Manajemen Pusat 1.657.309.521 1.940.184.101 2.019.529.072 2.125.220.788 2.215.647.528 SP71 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Pada Ditjen Agro Pusat 38.450.002 55.876.000 57.520.000 64.850.000 71.880.000 KODE TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN LOKASI TARGET ALOKASI (DALAM RIBUAN RUPIAH) SATUAN 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 1 Nilai SAKIP Direktorat Jenderal Industri Agro Nilai 79,50 83,50 83,55 83,60 83,65 2 Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Jenderal Industri Agro Indeks 83,14 83,15 83,16 83,17 83,18 3 Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Industri Agro Indeks 94,75 94,76 94,77 94,78 94,79 4 Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Industri Agro Nilai 91,76 91,77 91,78 91,79 91,80 5 Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Direktorat Jenderal Industri Agro Nilai 93,52 93,54 93,56 93,58 93,60 6 Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Kesiapan Statistik Sektoral Direktorat Jenderal Industri Agro Persen 77,00 78,00 80,00 83,00 85,00 7 Peningkatan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang Jasa Pemerintah pada Direktorat Jenderal Industri Agro Persen 93,59 93,60 93,61 93,62 93,63 8 Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh Direktorat Jenderal Industri Agro Persen 60,00 62,00 65,00 67,00 70,00 9 Persentase pemberitaan positif sektor industri agro di media massa Persen 94,20 94,25 94,30 94,35 94,40 10 Tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan, dan penghapusan BMN Persen 55,00 60,00 65,00 70,00 75,00 11 Tingkat kepuasan pegawai atas ketersediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Persen 85,30 85,35 85,40 85,45 85,50 12 Tersedianya SOP yang up to date dan relevan Persen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 SP72 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Pada Ditjen IKFT Pusat 48.265.000 83.953.815 86.453.815 86.453.815 86.453.815 1 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil Nilai 79,50 79,65 79,75 79,85 80,00 2 Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil Indeks 81,30 81,40 81,50 81,60 81,70 3 Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Direktorat Indeks 94,00 94,25 94,50 94,75 95,00 KODE TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN LOKASI TARGET ALOKASI (DALAM RIBUAN RUPIAH) SATUAN 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil 4 Peningkatan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil Persen 91,00 91,25 91,50 91,75 92,00 5 Nilai Hasil Pengawasan Unit Kearsipan Nilai 75,00 76,00 77,00 78,00 79,00 6 Tingkat Penerapan SPBE dan Kesiapan Statistik Sektoral Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil Nilai 77,00 78,00 80,00 83,00 85,00 7 Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal telah Ditindaklanjuti oleh Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil Persen 60,00 62,00 65,00 67,00 70,00 8 Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil Nilai 86,75 87,25 87,75 88,25 88,75 SP73 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Pada Ditjen ILMATE Pusat 49.211.312 104.618.622 111.629.066 131.850.000 147.800.000 1 Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal ILMATE Indeks 93,4 93,4 94,00 94,00 94,5 2 Penilaian dan Analisis Keuangan Direktorat Jenderal ILMATE Nilai 75,00 75,25 75,5 75,75 76,00 3 Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Direktorat Jenderal ILMATE Nilai 70,1 73,00 76,00 79,00 82,00 4 Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker di lingkungan Ditjen ILMATE Persen 50,00 52,00 55,00 57,00 60,00 5 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat Jenderal ILMATE Nilai 79,45 79,45 79,70 79,70 80,00 6 Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Jenderal ILMATE Indeks 81,3 81,4 81,5 81,6 81,7 7 Tingkat Peningkatan SPBE dan Kesiapan Statistik Sektor Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika Persen 77,00 78,00 80,00 83,00 85,00 8 Usulan Program Legislasi Ditjen ILMATE yang telah masuk dalam/selesai tahap harmonisasi Legislasi 2 2 2 2 2 KODE TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN LOKASI TARGET ALOKASI (DALAM RIBUAN RUPIAH) SATUAN 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 9 Persentase penggunaan produk dalam negeri dengan pengadaan barang dan/atau jasa pada Ditjen ILMATE Persen 91,00 91,3 91,5 91,7 92,00 SP74 Terwujudnya Birokrasi Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima Pusat 84.564.438 137.404.021 138.004.021 141.404.021 141.404.021 1 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Nilai 79,45 79,45 79,70 79,70 80,00 2 Rata-rata indeks Profesionalitas ASN Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka Nilai 81,3 81,4 81,5 81,6 81,7 3 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Unit Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Nilai 93,4 93,4 94,00 94,00 94,5 4 Persentase nilai pengelolaan BMN terhadap total aset lancar Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Persen 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 5 Nilai hasil pengawasan kearsipan Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Nilai 70,1 73,00 76,00 79,00 82,00 6 Tingkat Penerapan SPBE dan Statistik Sektoral Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Nilai 77,00 78,00 80,00 83,00 85,00 7 Efektivitas layanan kehumasan pemberitaan sektor IKM Persen 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 8 Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa Persen 91,00 91,3 91,5 91,7 92,00 9 Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh Satker Persen 60,00 62,00 65,00 67,00 70,00 10 Efektivitas regulasi di Ditjen IKMA Persen 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 11 Persentase SOP yang direviu dan ditindaklanjuti dalam rangka penguatan organisasi dan tata laksana di lingkungan Ditjen IKMA Persen 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 12 Tingkat kepuasan pegawai atas ketersediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Nilai 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 KODE TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN LOKASI TARGET ALOKASI (DALAM RIBUAN RUPIAH) SATUAN 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 13 Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan Nilai 75,00 75,25 75,5 75,75 76,00 SP75 Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel serta Berorientasi pada Layanan Prima Ditjen KPAII Pusat 57.970.000 85.683.500 100.747.000 115.771.175 133.044.852 1 Nilai SAKIP Ditjen KPAII Nilai 79,45 79,45 79,70 79,70 80,00 2 Indeks Profesionalitas ASN Ditjen KPAII Indeks 81,3 81,4 81,5 81,6 81,7 3 Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran Indeks 93,4 93,4 94,00 94,00 94,5 4 Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Nilai 70,1 73,00 76,00 79,00 82,00 5 Tingkat Penerapan SPBE dan Kesiapan Statistik Sektoral Persen 77,00 78,00 80,00 83,00 85,00 6 Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Ditjen KPAII Persen 85,00 85,5 86,00 86,5 87,00 7 Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal Telah Ditindaklanjuti oleh Satker di Lingkungan Ditjen KPAII Persen 60,00 62,00 65,00 67,00 70,00 8 Efektivitas Regulasi yang Diinisiasi oleh Ditjen KPAII Persen 85,00 86,00 87,00 88,00 89,00 9 Jumlah Kebijakan Industri yang Efektif Peraturan (kumulatif) 11 12 13 14 15 10 Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan Ditjen KPAII Nilai 86,00 86,25 86,5 86,75 87,00 SP76 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Pada BSKJI Pusat 505.884.083 558.820.098 580.866.978 602.018.948 630.891.934 1 Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah Persen 81,00 81,00 81,00 82,00 82,00 2 Indeks Profesionalitas ASN Persen 81,3 81,4 81,5 81,6 81,7 3 Persentase jenis layanan di seluruh UPT BSKJI yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI Persen 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 4 Indeks Manfaat Kerja Sama Indeks 4,1 4,1 4,1 4,12 4,12 5 Persentase satker yang memperoleh Indeks Pelayanan Publik Minimal A Persen 41,00 50,00 58,00 66,00 75,00 6 Tingkat Penerapan SPBE & Kesiapan Statistik Sektoral Persen 77,00 78,00 80,00 83,00 85,00 7 Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh seluruh Satker BSKJI Persen 60,00 62,00 65,00 67,00 70,00 KODE TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN LOKASI TARGET ALOKASI (DALAM RIBUAN RUPIAH) SATUAN 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 8 Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan Nilai 70,1 73,00 76,00 79,00 82,00 9 Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) BSKJI Nilai 79,45 79,45 79,70 79,70 80,00 10 Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Nilai 93,4 93,4 94,00 94,00 94,5 11 Penilaian dan analisis laporan keuangan Nilai 86,00 86,25 86,5 86,75 87,00 SP77 Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel serta Berorientasi Pada Layanan Prima pada BPSDMI Pusat 564.536.728 585.600.848 590.000.000 600.780.000 607.000.000 1 Nilai SAKIP BPSDMI Nilai 79,45 79,45 79,7 79,7 80,00 2 Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan BPSDMI Nilai 86,00 86,25 86,5 86,75 87,00 3 Indeks Profesional ASN pada BPSDMI Indeks 81,3 81,4 81,5 81,6 81,7 4 Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada BPSDMI Indeks 93,4 93,4 94,00 94,00 94,5 5 Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan pada BPSDMI Nilai 70,1 73,00 76,00 79,00 82,00 6 Tingkat Penerapan SPBE & Kesiapan Statistik Sektoral pada BPSDMI Persen 77,00 78,00 80,00 83,00 85,00 7 Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh BPSDMI Persen 60,00 62,00 64,00 68,00 70,00 8 Persentase peningkatan penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pada BPSDMI Persen 91,00 91,3 91,5 91,7 92,00 SP78 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Pada Itjen Pusat 44.260.223 51.460.992 52.908.113 54.479.958 56.057.862 1 Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal Kementerian Perindustrian Persen 0,5 0,45 0,40 0,35 0,30 2 Pemantauan Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal (audit) oleh Satuan Kerja Persen 60,00 62,00 65,00 67,00 70,00 3 Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas Kementerian Perindustrian Persen 13,2 20,00 30,00 40,00 50,00 4 Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal Nilai 79,45 79,45 79,7 79,7 80,00 5 Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal Indeks 81,3 81,4 81,5 81,6 81,7 KODE TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN LOKASI TARGET ALOKASI (DALAM RIBUAN RUPIAH) SATUAN 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 6 Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Jenderal Indeks 93,4 93,4 94,00 94,00 94,5 7 Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Inspektorat Jenderal Nilai 70,1 73,00 76,00 79,00 82,00 8 Tingkat Kepuasan dukungan manajemen Inspektorat Jenderal Persen 78,00 79,00 80,00 81,00 82,00 9 Tingkat Penerapan SPBE Inspektorat Jenderal Persen 77,00 78,00 80,00 83,00 85,00 10 Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah Inspektorat Jenderal Persen 91,00 91,3 91,5 91,7 92,00 11 Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan Inspektorat Jenderal Nilai 86,00 86,25 86,5 86,75 87,00 SP79 Terwujudnya Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian yang Efektif Pusat 253.322.002 261.920.981 285.611.748 310.793.490 322.676.581 1 Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi Persen 100 100 100 100 100 2 Tingkat Implementasi Sistem Kerja Baru dan Fleksibilitas Kinerja Pegawai Persen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 3 Nilai SAKIP Nilai 79,45 79,45 79,70 79,70 80,00 4 Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional Indeks 94,80 94,80 94,85 94,85 95,00 5 Indeks Sistem Merit Nilai 330,50 330,50 331,00 331,00 331,00 6 Indeks Profesionalitas ASN Indeks 81,30 81,40 81,50 81,60 81,70 7 Indeks Berakhlak Persen 67,25 67,25 68,00 68,00 69,00 8 Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran Indeks 93,40 93,40 94,00 94,00 94,50 9 Tingkat Akuntabilitas Keuangan Opini WTP WTP WTP WTP WTP 10 Tingkat Maturitas SPIP Indeks 3,70 3,70 3,75 3,75 3,80 11 Indeks Pengelolaan Aset Indeks 3,80 3,80 3,80 3,80 3,90 12 Indeks Tata Kelola Pengadaan Indeks 86,45 86,45 87,19 87,19 87,20 13 Indeks Reformasi Hukum Indeks 98,80 98,80 98,80 98,80 98,80 14 Indeks Kualitas Kebijakan Indeks 66,00 66,00 67,00 67,00 68,00 15 Indeks Pelayanan Publik Indeks 4,55 4,55 4,60 4,60 4,70 16 Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Nilai 87,30 87,30 87,60 87,60 88,10 17 Survei Kepuasan Masyarakat Indeks 91,30 91,30 91,70 91,70 92,00 18 Tingkat Digitalisasi Arsip Nilai 95,00 95,00 95,30 95,30 95,30 19 Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Nilai 70,10 73,00 76,00 79,00 82,00 20 Indeks SPBE Kementerian Perindustrian Indeks 3,45 3,45 3,64 3,64 3,76 21 Indeks Pembangunan Statistik Kementerian Perindustrian Indeks 3,05 3,05 3,20 3,20 3,30 KODE TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN LOKASI TARGET ALOKASI (DALAM RIBUAN RUPIAH) SATUAN 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 22 Persentase penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pada Sekretariat Jenderal Persen 91,00 91,30 91,50 91,70 92,00 23 Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker di lingkungan Kementerian Perindustrian Persen 60,00 62,00 64,00 68,00 70,00 SP80 Terwujudnya ASN bidang industri yang Professional dan Berkepribadian Pusat 10.845.733 11.575.000 12.420.000 13.350.000 14.865.000 1 Persentase ASN bidang industri lulusan pendidikan dan pelatihan dengan predikat minimal baik Persen 91,00 92,00 93,00 94,00 95,00 2 Tingkat kepuasan layanan pembinaan jabatan fungsional bidang industri Persen 80,00 85,00 90,00 92,00 95,00 SP81 Terwujudnya Tata Kelola Pengawasan yang Efektif Pusat 0 3.270.224 3.368.331 3.469.381 3.573.463 1 Persentase Pegawai di lingkungan Kementerian Perindustrian Yang Melaporkan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) Persen 95,00 96,00 97,00 99,00 100,00 2 Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat melalui aplikasi Persen 60,00 62,00 64,00 66,00 68,00 3 Persentase atas temuan ADTT yang Ditindaklanjuti Persen 80,00 80,25 80,45 80,60 81,00 Kegiatan Pendukung Program Dukungan Manajemen Pusat 1.657.309.521 1.940.184.101 2.019.529.072 2.125.220.788 2.215.647.528 Kegiatan Pelayanan Legislasi, Advokasi, dan Diseminasi (1824) Pusat 5.724.324 9.450.000 11.000.000 13.000.000 15.000.000 SK1 Meningkatnya layanan legislasi dan advokasi yang andal 1 Indeks Reformasi Hukum Nilai 98,70 98,70 98,70 98,70 98,70 2 Indeks Kualitas Kebijakan Nilai 66,00 66,00 67,00 67,00 68,00 SK2 Terpenuhinya Peraturan Perundang- undangan yang dibentuk sesuai dengan Azas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 1 Persentase kesesuaian jumlah peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian yang ditetapkan dengan program penyusunan peraturan perundang-undangan Persen 68,00 69,00 70,00 71,00 72,00 KODE TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN LOKASI TARGET ALOKASI (DALAM RIBUAN RUPIAH) SATUAN 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2 Nilai pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Nilai 79,00 80,00 81,00 82,00 83,00 SK3 Terwujudnya perlindungan hukum terhadap institusi yang optimal 1 Persentase kesesuaian jumlah perkara hukum yang ditangani dengan yang dimohonkan Persen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 SK4 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Biro Hukum 1 Indeks Profesionalitas ASN Indeks 81,3 81,4 81,5 81,6 81,7 2 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Nilai 79,45 79,45 79,45 79,45 79,5 3 Nilai hasil pengawasan kearsipan Nilai 60,1 63,00 66,00 69,00 72,00 4 Tingkat penerapan SPBE Persen 77,00 78,00 80,00 83,00 85,00 5 Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti Persen 50,00 52,00 55,00 57,00 60,00 6 Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa Persen 91,00 91,3 91,5 91,7 92,00 Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Umum dan Protokoleran serta Sarana dan Prasarana Perkantoran (1825) Pusat 121.307.021 113.781.559 124.435.000 138.440.000 138.485.000 SK1 Terwujudnya layanan umum yang efektif, efisien, dan akuntabel 1 Indeks Pengelolaan Administrasi dan Agenda Pimpinan Indeks 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 2 Tingkat Kepuasan Pasien Klinik Utama Kementerian Perindustrian Persen 76,61 77,61 78,61 79,61 80,61 3 Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Perpustakaan Indeks 3,4 3,42 3,44 3,48 3,5 SK2 Terwujudnya layanan pengadaan yang efektif, efisien, dan transparan 1 Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Kementerian Perindustrian Nilai 87,00 87,00 87,19 87,19 87,20 2 Tingkat Kepuasan Layanan Pengadaan Persen 91,50 91,6 91,7 91,8 91,9 SK3 Terwujudnya sarana dan prasarana yang memadai 1 Nilai Intensitas Konsumsi Energi (IKE) Gedung Kantor Pusat Kementerian Indeks 72,00 71,00 70,00 69,00 68,00 2 Laporan terhadap kerusakan gedung dan utilitas gedung yang dilaporkan melalui aplikasi e- Persen 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 KODE TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN LOKASI TARGET ALOKASI (DALAM RIBUAN RUPIAH) SATUAN 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 komplain ditindaklanjut hingga selesai 3 Indeks pengelolaan gedung IMC yang sesuai dengan standar Bangunan Gedung Hijau (BGH) Indeks 133,00 134,00 135,00 136,00 137,00 SK4 Terwujudnya pengelolaan layanan administrasi yang modern dan akuntabel 1 Tingkat Digitalisasi Arsip Kementerian Perindustrian Nilai 95,00 95,00 95,00 95,00 95,10 2 Nilai hasil pengawasan kearsipan Kementerian Perindustrian Nilai 70,10 73,00 76,00 79,00 82,00 3 Nilai hasil pengawasan kearsipan internal Sekretariat Jenderal Nilai 70,1 73,00 76,00 79,00 82,00 SK5 Terwujudnya peningkatan tata kelola organisasi Biro Umum 1 Nilai SAKIP Biro Umum Nilai 79,45 79,45 79,45 79,45 79,50 2 Nilai hasil pengawasan kearsipan internal Biro Umum Nilai 95,29 95,3 95,3 95,4 95,5 3 Tingkat Penerapan SPBE Persen 77,00 78,00 80,00 83,00 85,00 4 Penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa di Biro Umum Persen 91,00 91,3 91,5 91,7 92,00 5 Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh Biro Umum Persen 60,00 62,00 65,00 67,00 70,00 Kegiatan Pengelolaan Organisasi, SDM, dan Reformasi Birokrasi (1826) Pusat 10.563.034 10.037.863 11.541.012 13.164.089 15.098.601 SK1 Terwujudnya ASN yang Kompeten dan Berintegritas 1 Rata-Rata Indeks Profesionalitas ASN Kementerian Perindustrian Indeks 81,3 81,4 81,5 81,6 81,7 2 Rata-Rata Indeks Profesionalitas ASN Sekretariat Jenderal Indeks 81,3 81,4 81,5 81,6 81,7 3 Indeks Sistem Merit Kementerian Perindustrian Skor 330,5 330,5 331,00 331,00 332,00 4 Indeks Ber-AKHLAK Persen 68,00 68,5 69,00 69,5 70,00 SK2 Terwujudnya Organisasi dan Tata Laksana yang Tepat Fungsi, Tepat Proses, dan Tepat Ukuran 1 Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi Persen 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 2 Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi Skor 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 KODE TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN LOKASI TARGET ALOKASI (DALAM RIBUAN RUPIAH) SATUAN 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 SK3 Meningkatnya Kompetensi SDM dan Tata Kelola Organisasi Biro Organisasi, SDM, dan Reformasi Birokrasi 1 Nilai SAKIP Biro Organisasi, SDM, dan Reformasi Birokrasi Nilai 77,8 79,75 79,9 80,00 80,25 2 Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Biro Organisasi, SDM, dan Reformasi Birokrasi Persen 91,00 91,3 91,5 91,7 92,00 3 Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Nilai 90,75 91,00 91,25 91,5 91,75 4 Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nilai 77,00 78,00 80,00 83,00 85,00 SK4 Meningkatnya Kualitas Dokumen Evaluasi dan Akuntabilitas Kinerja 1 Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal Telah Ditindaklanjuti oleh Biro Organisasi, SDM, dan Reformasi Birokrasi Persen 50,00 52,00 55,00 57,00 60,00 Kegiatan Pengelolaan Keuangan dan BMN
(1827)Pusat 63.190.663 66.227.761 67.905.000 68.905.000 70.795.000 SK1 Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Kementerian Perindustrian yang Transparan, Akuntabel, Efektif dan Efisien 1 Tingkat Akuntabilitas Laporan Keuangan dan BMN Kementerian Perindustrian Opini WTP WTP WTP WTP WTP 2 Indeks Kinerja Pengelolaan Anggaran Kementerian Perindustrian Indeks 93,40 93,40 93,50 93,50 93,60 3 Tingkat Maturitas SPIP Skor 3,68 3,68 3,69 3,69 3,70 4 Indeks Kinerja Pengelolaan Anggaran Sekretariat Jenderal Indeks 93,40 93,40 93,50 93,50 93,60 5 Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan Sekretariat Jenderal Nilai 86,00 86,25 86,50 86,75 87,00 SK2 Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri 1 Peningkatan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Biro Keuangan Persen 91,00 91,5 92,00 92,5 93,00 SK3 Meningkatnya Tertib Administrasi Pengelolaan BMN Kementerian Perindustrian 1 Indeks Pengelolaan Aset Indeks 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 KODE TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN LOKASI TARGET ALOKASI (DALAM RIBUAN RUPIAH) SATUAN 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 SK4 Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Biro Keuangan 1 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Biro Keuangan Nilai 79,50 79,60 79,70 79,80 79,90 2 Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal yang Telah Ditindaklanjuti Persen 50,00 55,00 60,00 65,00 70,00 3 Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Nilai 71,60 71,65 71,70 71,75 71,80 4 Tingkat Penerapan SPBE Persen 90,00 90,10 90,20 90,30 90,40 5 Rata-Rata Indeks Profesionalitas ASN Biro Keuangan Indeks 81,30 81,31 81,32 81,33 81,34 Kegiatan Pengelolaan Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan (1828) Pusat 9.304.999 9.018.418 10.070.400 11.449.468 12.024.223 SK1 Terwujudnya Kualitas Perencanaan dan Evaluasi Kinerja 1 Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional Indeks 94,8 94,8 94,85 94,85 95,00 2 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Perindustrian Nilai 79,45 79,45 79,45 79,45 79,5 SK2 Meningkatnya Kualitas Perencanaan 1 Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan Terhadap Layanan Koordinasi Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan Industri Lintas Sektor Dan Daerah Skala (1-5) 4,25 4,30 4,40 4,45 4,50 2 Persentase Penyiapan Bahan Pimpinan Sesuai Dengan Topik dan Tepat Waktu Persen 95,5 95,5 95,5 95,5 95,5 3 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Jenderal Nilai 81,00 81,5 82,00 82,5 83,00 SK3 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Manajemen Internal 1 Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN Biro Perencanaan Indeks 81,3 81,4 81,5 81,6 81,7 2 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Biro Perencanaan Nilai 80,9 81,25 81,5 81,75 82,00 3 Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Nilai 91,00 91,25 91,5 92,00 92,5 4 Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Biro Perencanaan Persen 77,00 78,00 80,00 83,00 85,00 5 Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Pengadaan Persen 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 KODE TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN LOKASI TARGET ALOKASI (DALAM RIBUAN RUPIAH) SATUAN 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Barang dan/atau Jasa Biro Perencanaan 6 Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal Pada Biro Perencanaan yang Telah Ditindaklanjuti Persen 60,00 62,00 65,00 67,00 70,00 Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi (1829) Pusat 14.138.329 16.206.122 18.891.310 20.788.140 22.859.456 SK1 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Manajemen Internal 1 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pusdatin Nilai 79,45 79,45 79,45 79,45 79,45 2 Indeks Profesionalitas ASN Indeks 81,3 81,4 81,5 81,6 81,7 3 Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran Indeks 92,7 92,71 92,72 92,73 92,74 4 Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Nilai 60,1 63,00 66,00 69,00 72,00 5 Indeks SPBE Kementerian Perindustrian Indeks 3,50 3,50 3,60 3,60 3,65 6 Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang dan/atau di Pusdatin Persen 91,00 91,3 91,5 91,7 92,00 7 Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal Yang Telah Ditindaklanjuti oleh Pudatin Persen 60,00 62,00 65,00 67,00 70,00 8 Indeks Pembangunan Statistik Kementerian Perindustrian Indeks 3,04 3,05 3,06 3,07 3,08 Kegiatan Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik (1831) Pusat 11.485.037 15.004.258 17.369.026 19.286.793 21.835.951 SK1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kementerian Perindustrian 1 Indeks Pelayanan Publik Kementerian Perindustrian Indeks 4,58 4,58 4,60 4,60 4,65 2 Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Kementerian Perindustrian Nilai 87,30 87,30 87,40 87,40 87,50 3 Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kementerian Perindustrian Indeks 91,50 91,50 91,50 91,50 91,70 4 Tingkat kepuasan fasilitasi hubungan kelembagaan Indeks 3,25 3,26 3,27 3,28 3,29 5 Tingkat Interaksi (Engagement rate) akun media sosial Kemenperin dengan Masyarakat Persen 4,15 4,17 4,19 4,21 4,25 6 Persentase pemberitaan positif sektor industri di media massa Persen 99,25 99,30 99,35 99,40 99,45 7 Persentase rekomendasi strategi komunikasi yang ditindaklanjuti Persen 86,3 86,4 86,5 86,7 86,8 KODE TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN LOKASI TARGET ALOKASI (DALAM RIBUAN RUPIAH) SATUAN 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 8 Persentase kehadiran undangan media massa dalam peliputan pimpinan Kemenperin Persen 90,00 90,5 91,00 91,5 92,00 SK2 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Manajemen Internal 1 Rata-Rata Nilai Indeks Profesionalitas ASN BIro Humas Indeks 81,3 81,4 81,5 81,6 81,7 2 Nilai SAKIP Biro Humas Nilai 80,71 80,72 80,73 80,74 80,75 3 Nilai Pengawasan Kearsipan Nilai 87,00 87,1 87,2 87,3 87,4 4 Tingkat Penerapan SPBE Persen 80,00 80,1 80,2 80,3 80,4 5 Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal pada Biro Humas yang telah ditindaklanjuti Persen 50,00 50,1 50,2 50,3 50,4 6 Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah di Biro Hubungan Masyarakat Persen 88,00 89,00 90,00 91,00 92,00 Kegiatan Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/ Kegiatan Kementerian Perindsutrian Cakupan Tugas Inspektorat I (1841) Pusat 2.500.000 3.499.999 3.604.999 3.713.150 3.824.542 SK1 Meningkatnya Kualitas Pengawasan 1 Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I Persen 0,5 0,45 0,40 0,35 0,30 2 Rekomendasi hasil pengawasan audit (internal) telah ditindaklanjuti oleh Inspektorat I Persen 60,00 62,00 65,00 67,00 70,00 SK2 Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan Yang Baik 1 Nilai SAKIP Inspektorat I Nilai 79,45 79,45 79,7 79,7 80,00 2 Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Inspektorat I Nilai 60,1 63,00 66,00 69,00 72,00 SK3 Terkelolanya Anggaran Inspektorat I Yang Akuntabel dan Berkualitas 1 Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah Inspektorat I Persen 91,00 91,3 91,5 91,7 92,00 Kegiatan Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/ Kegiatan Kementerian Perindsutrian Cakupan Tugas Inspektorat II (1842) Pusat 2.500.000 3.502.048 3.609.260 3.719.796 3.833.761 SK1 Meningkatnya Kualitas Pengawasan 1 Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal Satuan Persen 0,5 0,45 0,40 0,35 0,30 KODE TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN LOKASI TARGET ALOKASI (DALAM RIBUAN RUPIAH) SATUAN 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Kerja Cakupan Tugas Inspektorat II 2 Rekomendasi hasil pengawasan audit (internal) telah ditindaklanjuti oleh Inspektorat II Persen 60,00 62,00 65,00 67,00 70,00 SK2 Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan Yang Baik 1 Nilai SAKIP Inspektorat II Nilai 79,45 79,45 79,7 79,7 80,00 2 Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Inspektorat II Nilai 60,1 63,00 66,00 69,00 72,00 SK3 Terkelolanya Anggaran Inspektorat II Yang Akuntabel dan Berkualitas 1 Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah Inspektorat II Persen 91,00 91,3 91,5 91,7 92,00 Kegiatan Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/ Kegiatan Kementerian Perindsutrian Cakupan Tugas Inspektorat III (1843) Pusat 2.500.000 3.500.000 3.605.001 3.713.151 3.824.545 SK1 Meningkatnya Kualitas Pengawasan 1 Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat III Persen 0,5 0,45 0,40 0,35 0,30 2 Rekomendasi hasil pengawasan audit (internal) telah ditindaklanjuti oleh Inspektorat III Persen 60,00 62,00 65,00 67,00 70,00 SK2 Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan Yang Baik 1 Nilai SAKIP Inspektorat III Nilai 79,45 79,45 79,7 79,7 80,00 2 Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Inspektorat III Nilai 60,1 63,00 66,00 69,00 72,00 SK3 Terkelolanya Anggaran Inspektorat III Yang Akuntabel dan Berkualitas 1 Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah Inspektorat III Persen 91,00 91,3 91,5 91,7 92,00 Kegiatan Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/ Kegiatan Kementerian Perindsutrian Cakupan Tugas Inspektorat IV (1844) Pusat 2.500.000 3.500.000 3.605.000 3.713.151 3.824.544 SK1 Meningkatnya Kualitas Pengawasan 1 Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal Satuan Persen 0,5 0,45 0,40 0,35 0,30 KODE TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN LOKASI TARGET ALOKASI (DALAM RIBUAN RUPIAH) SATUAN 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Kerja Cakupan Tugas Inspektorat IV 2 Rekomendasi hasil pengawasan audit (internal) telah ditindaklanjuti oleh Inspektorat IV Persen 60,00 62,00 65,00 67,00 70,00 SK2 Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan Yang Baik 1 Nilai SAKIP Inspektorat IV Nilai 79,45 79,45 79,7 79,7 80,00 2 Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Inspektorat IV Nilai 60,1 63,00 66,00 69,00 72,00 SK3 Terkelolanya Anggaran Inspektorat IV Yang Akuntabel dan Berkualitas 1 Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah Inspektorat IV Persen 91,00 91,3 91,5 91,7 92,00 Kegiatan Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (4905) Pusat 9.345.922 13.160.000 14.260.000 14.840.000 15.228.350 SK1 Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi Kinerja 1 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Nilai 79,45 79,45 79,45 79,45 79,5 2 Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Nilai 60,1 63,00 66,00 69,00 72,00 3 Tingkat Penerapan SPBE Nilai 77,00 78,00 80,00 83,00 85,00 4 Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal Telah Ditindaklanjuti Nilai 60,00 62,00 65,00 67,00 70,00 Kegiatan Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Pengawasan Internal
(6036)Pusat 34.260.223 37.229.169 38.247.184 39.376.941 40.499.388 SK1 Meningkatnya Kualitas Pengawasan 1 Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal Kementerian Perindustrian Persen 0,5 0,45 0,40 0,35 0,30 2 Rekomendasi hasil pengawasan audit (internal) telah ditindaklanjuti oleh Inspektorat Jenderal Persen 60,00 62,00 65,00 67,00 70,00 3 Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas Kementerian Perindustrian Persen 13,2 20,00 30,00 40,00 50,00 SK2 Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan Yang Baik 1 Nilai SAKIP Sekretariat Inspektorat Jenderal Nilai 79,45 79,45 79,7 79,7 80,00 KODE TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN LOKASI TARGET ALOKASI (DALAM RIBUAN RUPIAH) SATUAN 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2 Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal Indeks 81,3 81,4 81,5 81,6 81,7 3 Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Sekretariat Inspektorat Jenderal Nilai 60,1 63,00 66,00 69,00 72,00 4 Tingkat Penerapan SPBE Inspektorat Jenderal Persen 77,00 78,00 80,00 83,00 85,00 SK3 Terkelolanya Anggaran Inspektorat Jenderal Yang Akuntabel dan Berkualitas 1 Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Jenderal Indeks 93,4 93,4 94,00 94,00 95,00 2 Tingkat Kepuasan dukungan manajemen Inspektorat Jenderal Persen 78,00 79,00 80,00 81,00 82,00 3 Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah Sekretariat Inspektorat Jenderal Persen 91,00 91,3 91,5 91,7 92,00 4 Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan Inspektorat Jenderal Nilai 86,00 86,25 86,5 86,75 87,00 Kegiatan Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Industri Agro (6037) Pusat 38.450.002 55.876.000 57.520.000 64.850.000 71.880.000 SK1 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik pada Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Agro 1 Nilai SAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Agro Nilai 79,50 79,55 79,60 79,65 79,70 2 Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Jenderal Industri Agro Indeks 83,14 83,15 83,16 83,17 83,18 3 Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Industri Agro Indeks 94,75 94,76 94,77 94,78 94,79 4 Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Industri Agro Nilai 91,76 91,77 91,78 91,79 91,80 5 Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Agro Nilai 93,06 93,08 93,10 93,12 93,14 6 Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Kesiapan Statistik Sektoral Direktorat Jenderal Industri Agro Persen 77,00 78,00 80,00 83,00 85,00 7 Peningkatan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Agro Persen 93,59 93,60 93,61 93,62 93,63 KODE TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN LOKASI TARGET ALOKASI (DALAM RIBUAN RUPIAH) SATUAN 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 8 Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Agro Persen 60,00 62,00 65,00 67,00 70,00 9 Persentase pemberitaan positif sektor industri agro di media massa Persen 94,20 94,25 94,30 94,35 94,40 10 Tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan, dan penghapusan BMN Persen 55,00 60,00 65,00 70,00 75,00 11 Tingkat kepuasan pegawai atas ketersediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Persen 85,30 85,35 85,40 85,45 85,50 12 Tersedianya SOP yang up to date dan relevan Persen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Kegiatan Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (6038) Pusat 48.265.000 83.953.815 86.453.815 86.453.815 86.453.815 SK1 Terwujudnya Birokrasi Direktorat Industri Kimia Hulu yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel serta Berorientasi Pada Layanan Prima 1 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat Industri Kimia Hulu Nilai 79,50 79,75 80,00 80,25 80,50 SK2 Terwujudnya Birokrasi Direktorat Industri Kimia Hilir dan Farmasi yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel serta Berorientasi Pada Layanan Prima 1 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat Industri Kimia Hilir dan Farmasi Nilai 79,50 79,75 80,00 80,25 80,50 SK3 Terwujudnya Birokrasi Direktorat Industri Tekstil, Kulit, dan Alas Kaki yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel serta Berorientasi Pada Layanan Prima 1 Terwujudnya Birokrasi Direktorat Industri Tekstil, Kulit dan Alas Kaki yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel serta Berorientasi Pada Layanan Prima Nilai 79,50 79,75 80,00 80,25 80,50 SK4 Terwujudnya Birokrasi Direktorat Industri Semen, Keramik dan Pengolahan Bahan Galian Non Logam yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel serta Berorientasi Pada Layanan Prima KODE TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN LOKASI TARGET ALOKASI (DALAM RIBUAN RUPIAH) SATUAN 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 1 Terwujudnya Birokrasi Direktorat Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian Non Logam yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel serta Berorientasi Pada Layanan Prima Nilai 79,50 79,75 80,00 80,25 80,50 SK5 Terwujudnya Birokrasi Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel serta Berorientasi Pada Layanan Prima 1 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil Nilai 79,5 79,75 80,00 80,25 80,5 2 Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil Indeks 81,3 81,55 81,8 82,05 82,3 3 Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil Indeks 94,00 94,25 94,50 94,75 95,00 4 Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Unit Pengolah Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil Nilai 70,00 71,00 72,00 73,00 74,00 5 Tingkat Penerapan SPBE Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil Nilai 80,00 80,25 80,5 80,75 81,00 6 Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal Telah Ditindaklanjuti oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil Persen 60,00 62,00 65,00 67,00 70,00 7 Peningkatan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil Persen 93,00 93,5 94,00 94,5 95,00 8 Persentase Nilai Pengelolaan BMN terhadap Penetapan Status Penggunaan BMN Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil Persen 90,00 91,00 92,00 93,00 94,00 KODE TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN LOKASI TARGET ALOKASI (DALAM RIBUAN RUPIAH) SATUAN 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 9 Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil Nilai 86,00 86,25 86,5 86,75 87,00 SK6 Terfasilitasinya Sektor Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil dalam rangka Penguatan Iklim Usaha, Peningkatan Akses Pasar, dan Penyebarluasan Informasi 1 Efektifitas Regulasi Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil Indeks 82,5 83,00 83,5 84,00 84,5 2 Tingkat Partisipasi pada Kerjasama Sektor Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil Persen 96,5 97,00 97,5 98,00 98,5 3 Isu Aktual/Strategis Sektor Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil yang difasilitasi oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil Rekomendasi 2 2 2 2 2 4 Tingkat Interaksi (Engagement Rate) Akun Media Sosial Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil Nilai 4,05 4,1 4,15 4,2 4,25 Kegiatan Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (6039) Pusat 49.211.312 104.618.622 111.629.066 131.850.000 147.800.000 SK1 Terwujudnya Birokrasi dan Tata Kelola Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika yang baik 1 Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika Indeks 93,4 93,4 93,5 93,5 93,6 2 Penilaian dan Analisis Keuangan Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Nilai 75,00 75,25 75,50 75,75 76,00 3 Indeks Hasil Pengawasan kearsipan Sekretariat Direktorat Jenderal ILMATE Nilai 60,1 63,00 66,00 69,00 72,00 4 Indeks Hasil Pengawasan kearsipan Direktorat Industri Logam Persen 60,1 63,00 66,00 69,00 72,00 5 Indeks Hasil Pengawasan kearsipan Dit. IET Persen 60,1 63,00 65,00 67,00 72,00 KODE TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN LOKASI TARGET ALOKASI (DALAM RIBUAN RUPIAH) SATUAN 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 6 Indeks Hasil Pengawasan kearsipan Dit. IPAMP Persen 60,1 63,00 65,00 67,00 72,00 7 Indeks Hasil Pengawasan kearsipan Dit. IMATAP Persen 60,1 63,00 65,00 67,00 72,00 8 Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker di lingkungan Ditjen ILMATE Persen 50,00 52,00 55,00 57,00 60,00 9 Nilai SAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal ILMATE Nilai 79,45 79,45 79,45 79,45 79,5 10 Nilai SAKIP Direktorat Industri Logam Nilai 79,45 79,45 79,45 79,45 79,50 11 Nilai SAKIP Direktorat Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian Nilai 79,45 79,45 79,45 79,45 79,5 12 Nilai SAKIP Direktorat Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan Nilai 79,45 79,45 79,45 79,45 79,50 13 Nilai SAKIP Direktorat Industri Elektronika dan Telematika Nilai 79,45 79,45 79,45 79,45 79,50 14 Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Jenderal ILMATE Indeks 81,3 81,4 81,5 81,6 81,7 15 Tingkat Peningkatan SPBE dan Kesiapan Statistik Sektor Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika Persen 77,00 78,00 80,00 83,00 85,00 16 Persentase penggunaan produk dalam negeri dengan pengadaan barang dan/atau jasa pada Setditjen ILMATE Persen 91,00 91,3 91,5 91,7 92,00 17 Persentase penggunaan produk dalam negeri dengan pengadaan barang dan/atau jasa pada Dit. Industri Logam Persen 91,00 91,3 91,5 91,7 92,00 18 Persentase penggunaan produk dalam negeri dengan pengadaan barang dan/atau jasa pada Dit. IET Persen 91,00 91,3 91,5 91,7 92,00 19 Persentase penggunaan produk dalam negeri dengan pengadaan barang dan/atau jasa pada Dit. IPAMP Persen 91,00 91,3 91,5 91,7 92,00 20 Persentase penggunaan produk dalam negeri dengan pengadaan barang dan/atau jasa pada Dit. IMATAP Persen 91,00 91,3 91,5 91,7 92,00 KODE TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN LOKASI TARGET ALOKASI (DALAM RIBUAN RUPIAH) SATUAN 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 SK2 Terfasilitasinya Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika dalam rangka Penguatan Iklim Usaha dan Akses Pasar 1 Realisasi industri yang menggunakan fasilitas insentif Pemerintah Jumlah Perusahaan 6,00 6,00 8,00 8,00 19,00 2 Tersusunnya usulan posisi kerja sama Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika dan harmonisasi Tarif Jumlah Usulan 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 3 Usulan Program Legislasi Ditjen ILMATE yang telah masuk dalam/selesai tahap harmonisasi Legislasi 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 Kegiatan Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Industri Kecil Menengah dan Aneka (6040) Pusat 84.564.438 137.404.021 138.004.021 141.404.021 141.404.021 SK1 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Pada Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka 1 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Nilai 79,45 79,45 79,45 79,45 79,5 2 Rata-rata indeks Profesionalitas ASN Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka Nilai 81,3 81,4 81,5 81,6 81,7 3 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Unit Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Nilai 93,4 93,4 93,5 93,5 93,6 4 Persentase nilai pengelolaan BMN terhadap total aset lancar Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Nilai 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 5 Nilai hasil pengawasan kearsipan Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Nilai 60,1 63,00 66,00 69,00 72,00 6 Tingkat Penerapan SPBE dan Statistik Sektoral Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Nilai 77,00 78,00 80,00 83,00 85,00 7 Efektivitas layanan kehumasan pemberitaan sektor IKM Persen 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 KODE TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN LOKASI TARGET ALOKASI (DALAM RIBUAN RUPIAH) SATUAN 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 8 Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa Persen 91,00 91,3 91,5 91,7 92,00 9 Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh Satker Persen 60,00 62,00 65,00 67,00 70,00 10 Efektivitas regulasi di Ditjen IKMA Persen 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 11 Persentase SOP yang direviu dan ditindaklanjuti dalam rangka penguatan organisasi dan tata laksana di lingkungan Ditjen IKMA Persen 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 12 Tingkat kepuasan pegawai atas ketersediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Nilai 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 13 Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan Nilai 75,00 75,25 75,5 75,75 76,00 14 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat IKM Pangan Furnitur dan Bahan Bangunan Nilai 79,45 79,45 79,45 79,45 79,5 15 Nilai hasil pengawasan kearsipan Direktorat IKM Pangan Furnitur dan Bahan Bangunan Nilai 60,1 63,00 66,00 69,00 72,00 16 Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Direktorat IKM Pangan Furnitur dan Bahan Bangunan Persen 91,00 91,3 91,5 91,7 92,00 17 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat IKM Kimia, Sandang, dan Kerajinan Nilai 79,45 79,45 79,45 79,45 79,5 18 Nilai hasil pengawasan kearsipan Direktorat IKM Kimia, Sandang, dan Kerajinan Nilai 60,1 63,00 66,00 69,00 72,00 19 Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Direktorat IKM Kimia, Sandang, dan Kerajinan Persen 91,00 91,3 91,5 91,7 92,00 20 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat IKM Logam, Mesin, Elektronika dan Alat Angkut Nilai 79,45 79,45 79,45 79,45 79,5 21 Nilai hasil pengawasan kearsipan Direktorat IKM Logam, Mesin, Elektronika dan Alat Angkut Nilai 60,1 63,00 66,00 69,00 72,00 KODE TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN LOKASI TARGET ALOKASI (DALAM RIBUAN RUPIAH) SATUAN 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 22 Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Direktorat IKM Logam, Mesin, Elektronika dan Alat Angkut Persen 91,00 91,3 91,5 91,7 92,00 23 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat Aneka Nilai 79,45 79,45 79,45 79,45 79,5 24 Nilai hasil pengawasan kearsipan Direktorat Aneka Nilai 60,1 63,00 66,00 69,00 72,00 25 Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Direktorat Aneka Persen 91,00 91,3 91,5 91,7 92,00 SK2 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Pada Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia 1 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia Nilai 79,45 79,45 79,45 79,45 79,45 2 Rata-rata indeks Profesionalitas ASN Satker Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia Nilai 81,3 81,4 81,5 81,6 81,7 3 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Satker Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia Nilai 93,4 93,4 93,5 93,5 93,6 4 Nilai hasil pengawasan kearsipan Satker Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia Nilai 70,1 73,00 76,00 79,00 82,00 5 Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Satker Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia Persen 91,00 91,3 91,5 91,7 92,00 6 Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan Nilai 75,00 75,25 75,5 75,75 76,00 7 Tingkat Penerapan SPBE dan Statistik Sektoral Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia Persen 77,00 78,00 80,00 83,00 85,00 SK3 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Pada Balai Pemberdayaan Industri Fesyen dan Kriya KODE TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN LOKASI TARGET ALOKASI (DALAM RIBUAN RUPIAH) SATUAN 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 1 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker Balai Pemberdayaan Industri Fesyen dan Kriya Nilai 79,45 79,45 79,45 79,45 79,45 2 Rata-rata indeks Profesionalitas ASN Satker Balai Pemberdayaan Industri Fesyen dan Kriya Nilai 81,3 81,4 81,5 81,6 81,7 3 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Satker Balai Pemberdayaan Industri Fesyen dan Kriya Nilai 93,4 93,4 93,5 93,5 93,6 4 Nilai hasil pengawasan kearsipan Satker Balai Pemberdayaan Industri Fesyen dan Kriya Nilai 70,1 73,00 76,00 79,00 82,00 5 Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Satker Balai Pemberdayaan Industri Fesyen dan Kriya Persen 91,00 91,3 91,5 91,7 92,00 6 Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan Nilai 75,00 75,25 75,5 75,75 76,00 7 Tingkat Penerapan SPBE dan Statistik Sektoral Balai Pemberdayaan Industri Fesyen dan Kriya Persen 77,00 78,00 80,00 83,00 85,00 Kegiatan Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional
(6041)Pusat 57.970.000 85.683.500 100.747.000 115.771.175 133.044.852 SK1 Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel serta Berorientasi pada Layanan Prima Set Ditjen KPAII 1 Nilai SAKIP Nilai 79,45 79,45 79,45 79,45 79,5 2 Indeks Profesionalitas ASN Indeks 81,3 81,4 81,5 81,6 81,7 3 Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran Indeks 93,4 93,4 93,5 93,5 93,6 4 Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Nilai 60,1 63,00 66,00 69,00 72,00 5 Tingkat Penerapan SPBE dan Kesiapan Statistik Sektoral Persen 77,00 78,00 80,00 83,00 85,00 6 Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Jasa di Sekretariat Ditjen KPAII Persen 91,00 91,3 91,5 91,7 92,00 7 Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti Persen 60,00 62,00 65,00 67,00 70,00 8 Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan Ditjen KPAII Nilai 86,00 86,25 86,5 86,75 87,00 KODE TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN LOKASI TARGET ALOKASI (DALAM RIBUAN RUPIAH) SATUAN 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 SK2 Tersedianya Kebijakan Pembangunan di Bidang Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional 1 Efektivitas regulasi yang diinisiasi oleh Ditjen KPAII Persen 83,00 86,00 87,00 88,00 89,00 2 Persentase Naskah Kesepakatan Kerja Sama Internasional yang ditandatangani Persen 48,00 49,00 50,00 51,00 52,00 SK3 Meningkatnya Publikasi Kebijakan 1 Peningkatan Pemberitaan dan Publikasi Produk Informasi Ditjen KPAII Persen 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 SK4 Terwujudnya Birokrasi Direktorat KIUI yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel serta Berorientasi pada Layanan Prima 1 Nilai SAKIP Direktorat KIUI Nilai 79,45 79,45 79,45 79,45 79,5 2 Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan di Direktorat KIUI Nilai 60,1 63,00 66,00 69,00 72,00 3 Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Direktorat KIUI Persen 91,00 91,3 91,5 91,7 92,00 4 Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal yang telah Ditindaklanjuti oleh Direktorat KIUI Persen 60,00 62,00 65,00 67,00 70,00 SK5 Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel serta Berorientasi pada Layanan Prima 1 Nilai SAKIP Direktorat PI Nilai 79,45 79,45 79,45 79,45 79,5 2 Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker Persen 60,00 62,00 65,00 67,00 70,00 3 Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Nilai 60,1 63,00 66,00 69,00 72,00 4 Persentase Penggunaan PDN dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah Persen 91,00 91,3 91,5 91,7 92,00 SK6 Terwujudnya Birokrasi Direktorat AII yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel serta Berorientasi pada Layanan Prima 1 Nilai SAKIP Direktorat AII Nilai 79,45 79,45 79,45 79,45 79,5 2 Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan di Direktorat AII Nilai 60,1 63,00 66,00 69,00 72,00 3 Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Direktorat AII Persen 91,00 91,3 91,5 91,7 92,00 KODE TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN LOKASI TARGET ALOKASI (DALAM RIBUAN RUPIAH) SATUAN 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 4 Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal yang telah Ditindaklanjuti oleh Direktorat AII Persen 60,00 62,00 65,00 67,00 70,00 SK7 Terwujudnya Birokrasi Direktorat ASDIPI yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel serta Berorientasi pada Layanan Prima 1 Nilai AKIP Direktorat ASDIPI Nilai 79,45 79,45 79,45 79,45 79,5 2 Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan di Direktorat ASDIPI Nilai 60,1 63,00 66,00 69,00 72,00 3 Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Direktorat ASDIPI Persen 91,00 91,3 91,5 91,7 92,00 4 Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal yang Telah Ditindaklanjuti oleh Direktorat ASDIPI Persen 60,00 62,00 65,00 67,00 70,00 SK8 Terwujudnya Birokrasi Atperin (Taipei, Brussel, dan Tokyo) yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel serta Berorientasi pada Layanan Prima 1 Rekomendasi hasil pengawasan internal yang telah ditindaklanjuti Persen 60,00 62,00 65,00 67,00 70,00 Kegiatan Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (6042) Pusat 505.884.083 558.820.098 580.866.978 602.018.948 630.891.934 SK1 Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas industri 1 Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah Persen 81,00 81,00 81,00 82,00 82,00 SK2 Terwujudnya SDM yang Profesional 1 Indeks Profesionalitas ASN (IPASN) Indeks 81,30 81,40 81,50 81,60 81,70 SK3 Penguatan Sistem Informasi Terintegrasi, Kolaborasi dan Pelayanan Publik 1 Persentase Jenis Layanan yang Datanya Terintegrasi dengan Sistem Informasi BSKJI Persen 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 2 Tingkat Penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Persen 77,00 78,00 80,00 83,00 85,00 3 Indeks Pelayanan Publik Indeks 4,13 4,16 4,19 4,22 4,25 4 Indeks Manfaat Kerja Sama Indeks 4,1 4,1 4,1 4,12 4,12 5 Satker yang memperoleh Indeks Pelayanan publik minimal A Persen 41,00 50,00 58,00 66,00 75,00 KODE TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN LOKASI TARGET ALOKASI (DALAM RIBUAN RUPIAH) SATUAN 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 SK4 Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien 1 Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker Persen 60,00 62,00 65,00 67,00 70,00 2 Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Nilai 70,1 73,00 76,00 79,00 82,00 SK5 Terwujudnya Akuntabilitas Organisasi 1 Nilai Minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker Nilai 79,45 79,45 79,45 79,45 79,5 2 Nilai Minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Nilai 93,4 93,4 93,5 93,5 93,6 3 Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan Nilai 86,00 86,25 86,50 86,75 87,00 Kegiatan Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (6043) Pusat 564.536.728 585.600.848 590.000.000 600.780.000 607.000.000 SK1 Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel serta Berorientasi Pada Layanan Prima di lingkungan BPSDMI 1 Nilai SAKIP Nilai 79,45 79,45 79,45 79,45 79,5 2 Nilai Laporan Keuangan Nilai 86,00 86,25 86,5 86,75 87,00 3 Nilai Profesional ASN Indeks 81,3 81,4 81,5 81,6 81,7 4 Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran Indeks 93,4 93,4 93,5 93,5 93,6 5 Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Nilai 70,1 73,00 76,00 79,00 82,00 6 Tingkat Penerapan SPBE & Kesiapan Statistik Sektoral Persen 77,00 78,00 80,00 83,00 85,00 7 Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker di lingkungan Kementerian Perindustrian Persen 60,00 62,00 64,00 68,00 70,00 8 Persentase peningkatan penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah Persen 91,00 91,3 91,5 91,7 92,00 Kegiatan Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Pengembangan Industri Produk Halal (6561) Pusat 8.262.673 9.035.000 10.140.000 10.920.000 11.350.000 SK1 Meningkatnya Penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri 1 Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di PPIH Persen 91,00 91,3 91,5 91,7 92,00 KODE TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN LOKASI TARGET ALOKASI (DALAM RIBUAN RUPIAH) SATUAN 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 SK2 Meningkatnya Kualitas Perencanaan serta Evaluasi Kinerja 1 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah PIH Nilai 79,45 79,45 79,45 79,45 79,5 SK3 Terwujudnya tata kelola keuangan, BMN, Sarana dan Prasarana PIH yang efektif dan efisien 1 Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker Nilai 50,00 52,00 55,00 57,00 60,00 SK4 Tersedianya Data dan Informasi Publik yang berkualitas 1 Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan PIH Nilai 60,1 63,00 66,00 69,00 72,00 2 Tingkat Penerapan SPBE Indeks 77,00 78,00 80,00 83,00 85,00 Kegiatan Peningkatan Kompetensi ASN (6893) Pusat 10.845.733 11.575.000 12.420.000 13.350.000 14.865.000 SK1 Terfasilitasinya ASN Bidang Industri yang Professional dan Berkepribadian Melalui Unit Pendidikan dan Pelatihan Aparatur 1 Persentase Lulusan Pendidikan dan Pelatihan dengan Predikat Minimal Baik Persen 91,00 92,00 93,00 94,00 95,00 2 Tingkat kepuasan layanan pembinaan jabatan fungsional bidang industri Persen 80,00 85,00 90,00 92,00 95,00 Kegiatan Pengawasan Efektifitas, Efisiensi dan Akuntabilitas Pelaksanaan Investigatif terhadap Kegiatan Kementerian Perindustrian
(7886)Pusat 0 3.500.000 3.605.000 3.713.150 3.824.545 SK1 Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan Yang Baik 1 Nilai SAKIP Inspektorat Investigasi Nilai 79,45 79,45 79,7 79,7 80,00 2 Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Inspektorat Investigasi Nilai 60,1 63,00 66,00 69,00 72,00 SK2 Organisasi Fit for purpose 1 Persentase Pegawai di lingkungan Kementerian Perindustrian Yang Melaporkan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) Persen 95,00 96,00 97,00 99,00 100,00 2 Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat melalui aplikasi Persen 60,00 62,00 64,00 66,00 68,00 3 Persentase atas temuan ADTT yang Ditindaklanjuti Persen 80,00 80,25 80,45 80,6 81,00 KODE TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN LOKASI TARGET ALOKASI (DALAM RIBUAN RUPIAH) SATUAN 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 SK3 Terkelolanya Anggaran Inspektorat Investigasi Yang Akuntabel dan Berkualitas 1 Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah Inspektorat Investigasi Persen 91,00 91,3 91,5 91,7 92,00 B. Matriks Pendanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Sumber Pendanaan Lainnya Yang Sah Terhadap Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas Kementerian Perindustrian 2025-2029 KP/PP/RO Penugasan Indikator UKE I Pengampu RO Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 Satuan 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 02.13.01-Industri Halal dan UMKM Halal 01 - Presentase Peningkatan Daya Saing Industri yang Memproduksi Produk Halal 4,46 5,19 6,23 6,69 7,00 Persen 6.000 21.580 23.950 26.750 29.000 - - - - - 6.000 21.580 23.950 26.750 29.000 02.13.01.05- Penguatan Halal Value Chain 5.500 19.480 21.750 24.450 26.000 - - - - - 5.500 19.480 21.750 24.450 26.000 EC.6054.PBK.003 - Implementasi Industri Halal Sektor Industri Semen, Keramik dan Pengolahan Bahan Galian Nonlogam Ditjen IKFT - 5 5 5 5 Rekomendasi Kebijakan - 2.000 2.000 2.000 2.000 - - - - - - 2.000 2.000 2.000 2.000 EC.6699.PEH.002 – Indonesia Halal Industry Award Setjen 1 1 1 1 1 kegiatan 1.000 4.750 5.000 5.250 6.000 - - - - - 1.000 4.750 5.000 5.250 6.000 EC.6699.QDI.001 - Fasilitasi dan Pembinaan Industri Halal Setjen 1.000 5.000 7.000 8.000 10.000 Industri 4.500 12.730 14.750 17.200 18.000 - - - - - 4.500 12.730 14.750 17.200 18.000 02.13.01.06- Penguatan Promosi Industri Halal 500 2.100 2.200 2.300 3.000 - - - - - 500 2.100 2.200 2.300 3.000 EC.6699.PEH.001 - Promosi Industri Halal Setjen 4 4 4 4 5 kegiatan 500 2.100 2.200 2.300 3.000 - - - - - 500 2.100 2.200 2.300 3.000 02.14.02- Penguatan Ekonomi dan Industri Digital serta Sektor Strategis Lainnya 03 - Jumlah perusahaan dengan nilai Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0) > 3.0 87 103 119 139 156 perusahaan 19.897 58.150 62.150 67.150 71.150 - - - - - 19.897 58.150 62.150 67.150 71.150 02.14.02.01- Pengembangan Industri dan Perangkat Digital 12.650 39.100 43.100 48.100 52.100 - - - - - 12.650 39.100 43.100 48.100 52.100 EC.6058.QDI.001 - Pendampingan Implementasi Industri 4.0, Industri Hijau dan Industri Halal sektor Industri Kimia Hilir dan Farmasi Ditjen IKFT 15 30 30 30 30 Industri 2.500 10.000 10.000 10.000 10.000 - - - - - 2.500 10.000 10.000 10.000 10.000 KP/PP/RO Penugasan Indikator UKE I Pengampu RO Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 Satuan 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 EC.6058.QDI.002 - Pendampingan Implementasi Industri 4.0 sektor Industri Semen Keramik dan Pengolahan Bahan Galian Nonlogam Ditjen IKFT 10 30 30 30 30 Industri 1.400 10.000 10.000 10.000 10.000 - - - - - 1.400 10.000 10.000 10.000 10.000 EC.6058.QDI.004 - Pendampingan Implementasi 4.0 Sektor Industri Kimia Ditjen IKFT 5 6 7 8 9 Industri 1.250 1.500 2.000 2.500 3.000 - - - - - 1.250 1.500 2.000 2.500 3.000 EC.6058.QDI.005 - Sertifikasi Industri 4.0 Sektor Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Ditjen IKFT 20 40 40 40 40 Industri 1.000 3.000 3.000 3.000 3.000 - - - - - 1.000 3.000 3.000 3.000 3.000 EC.6063.QDI.005 - Industri yang Terfasilitasi melalui Pengembangan Pusat Industri Gim dan Animasi Nasional Ditjen ILMATE 6 2 3 4 5 Industri 2.000 1.000 1.500 2.000 2.500 - - - - - 2.000 1.000 1.500 2.000 2.500 EC.6070.QDI.001 - Industri Sektor Elektronika yang terfasilitasi menuju Industri 4.0 melalui Pendampingan Ditjen ILMATE 4 4 4 4 4 Industri 2.000 5.000 5.000 5.000 5.000 - - - - - 2.000 5.000 5.000 5.000 5.000 EC.6071.PEF.076 - Pendampingan Penerapan Industri 4.0 di Sektor Industri Ditjen IKMA - 6 6 6 6 orang - 1.200 1.200 1.200 1.200 - - - - - - 1.200 1.200 1.200 1.200 EC.6071.QDI.075 - Pelaku Usaha yang mendapatkan Fasilitasi Pemanfaatan Insentif dalam rangka Mendukung Akselerasi Implementasi Making Indonesia 4.0 pada Industri Ditjen IKMA - 30 30 30 30 Industri - 1.200 1.200 1.200 1.200 - - - - - - 1.200 1.200 1.200 1.200 EC.6071.QDI.076 - Pelaku Usaha yang mendapatkan Fasilitasi Pendampingan Penerapan Industri 4.0 di Sektor Industri Aneka Ditjen IKMA - 6 6 6 6 Industri - 1.200 1.200 1.200 1.200 - - - - - - 1.200 1.200 1.200 1.200 EC.6077.QDI.003 - Perusahaan Industri yang bertransformasi menuju Industri 4.0 BSKJI 5 10 15 20 25 Industri 2.500 5.000 8.000 12.000 15.000 - - - - - 2.500 5.000 8.000 12.000 15.000 KP/PP/RO Penugasan Indikator UKE I Pengampu RO Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 Satuan 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 02.14.02.02- Penguatan Pengembangan Ekonomi Digital UMKM 7.247 19.050 19.050 19.050 19.050 - - - - - 7.247 19.050 19.050 19.050 19.050 EC.6071.QDI.012 - IKM PFBB yang Mendapatkan Fasilitasi Esmart IKM / Literasi Digital Ditjen IKMA 500 500 500 500 500 Industri 750 1.000 1.000 1.000 1.000 - - - - - 750 1.000 1.000 1.000 1.000 EC.6071.QDI.017 - IKM KSK yang Mendapatkan Fasilitasi Esmart IKM / Literasi Digital Ditjen IKMA 350 503 503 503 503 Industri 525 1.600 1.600 1.600 1.600 - - - - - 525 1.600 1.600 1.600 1.600 EC.6071.QDI.023 - Penerapan Making Indonesia 4.0 pada IKM Logam, Mesin, Elektronika dan Alat Angkut Ditjen IKMA 814 1.000 1.000 1.000 1.000 Industri 1.220 2.000 2.000 2.000 2.000 - - - - - 1.220 2.000 2.000 2.000 2.000 EC.6071.QDI.028 - Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah Dalam Rangka Penerapan Making Indonesia 4.0 Ditjen IKMA 107 163 163 163 163 Industri 4.752 7.250 7.250 7.250 7.250 - - - - - 4.752 7.250 7.250 7.250 7.250 EC.6071.QDI.042 - IKM Pangan Furnitur dan Bahan Bangunan yang Mendapatkan Fasilitasi Implementasi 4.0 Ditjen IKMA - 3 3 3 3 Industri - 600 600 600 600 - - - - - - 600 600 600 600 EC.6071.QDI.054 - IKM Kimia, Sandang dan Kerajinan yang Mendapatkan Ditjen IKMA - 3 3 3 3 Industri - 600 600 600 600 - - - - - - 600 600 600 600 EC.6071.QDI.063 - IKM LMEA yang mendapatkan Fasilitasi Implementasi 4.0 Ditjen IKMA - 5 5 5 5 Industri - 2.000 2.000 2.000 2.000 - - - - - - 2.000 2.000 2.000 2.000 EC.6071.QDI.064 - Penumbuhan dan Pengembangan IKM Startup Berbasis Teknologi Ditjen IKMA - 20 20 20 20 Industri - 4.000 4.000 4.000 4.000 - - - - - - 4.000 4.000 4.000 4.000 02.15.01- Penerapan Efisiensi Sumber Daya dan Peningkatan Daur Ulang 01 - Jumlah perusahaan industri berdasarkan lokasi yang sudah tersertifikasi industri hijau 152 164 176 188 200 Persen 8.642 15.100 21.400 24.400 29.800 - - - - - 8.642 15.100 21.400 24.400 29.800 KP/PP/RO Penugasan Indikator UKE I Pengampu RO Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 Satuan 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 02 - Rasio penggunaan material sirkular di sektor industri 11 12 13 14 15 Persen 02.15.01.01- Pengembangan Kapasitas Industri Manufaktur dalam Penerapan Ekonomi Sirkular 4.942 6.400 9.600 11.000 12.400 - - - - - 4.942 6.400 9.600 11.000 12.400 EC.6053.PBK.003 - Pemanfataan Teknologi Recycling Plastik Daur Ulang Ditjen IKFT 1 1 1 1 1 Rekomendasi Kebijakan 742 800 800 800 800 - - - - - 742 800 800 800 800 EC.6053.PBK.012 - Kajian Pemanfataan Teknologi Material Recovery Daur Ulang Pelumas Bekas Ditjen IKFT 1 1 1 1 1 Rekomendasi Kebijakan 559 600 600 600 600 - - - - - 559 600 600 600 600 EC.6054.QDI.001 - Pendampingan Persiapan Penerapan Pedoman Tata Cara PET Daur Ulang Untuk Kemasan Pangan dan/atau Ban Vulkanisir Ban Komersial Ditjen IKFT 5 10 10 10 10 Industri 941 2.000 2.000 2.000 2.000 - - - - - 941 2.000 2.000 2.000 2.000 EC.6062.QDI.019 - Industri Remanufaktur yang Terfasilitasi dalam rangka Ekonomi Sirkular Industri Ditjen ILMATE - - 2 3 3 Industri - - 2.000 3.000 3.000 - - - - - - - 2.000 3.000 3.000 EC.6078.PBK.003 - Kebijakan Penerapan Ekonomi Sirkuler di Sektor Industri BSKJI 1 1 2 2 3 Rekomendasi Kebijakan 1.000 1.000 2.000 2.000 3.000 - - - - - 1.000 1.000 2.000 2.000 3.000 EC.6078.QDI.001 - Perusahaan Industri yang terfasilitasi Sertifikasi Industri Hijau BSKJI 5 7 9 10 11 Industri 1.700 2.000 2.200 2.600 3.000 - - - - - 1.700 2.000 2.200 2.600 3.000 02.15.01.02- Penerapan Industri Hijau 3.700 8.700 11.800 13.400 17.400 - - - - - 3.700 8.700 11.800 13.400 17.400 EC.6078.PBK.002 - Kebijakan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) di sektor industri BSKJI 1 2 2 2 2 Rekomendasi Kebijakan 500 1.000 1.000 1.000 1.000 - - - - - 500 1.000 1.000 1.000 1.000 EC.6078.PEB.001 - Festival Industri Hijau Nasional Tahun 2025 BSKJI 2 2 3 3 4 forum 1.200 1.200 1.800 1.800 2.400 - - - - - 1.200 1.200 1.800 1.800 2.400 EC.6078.PFA.001 - Rancangan Standar Industri BSKJI 3 4 5 6 7 NSPK 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 - - - - - 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 KP/PP/RO Penugasan Indikator UKE I Pengampu RO Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 Satuan 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 EC.6078.QDI.007 - Lembaga jasa Industri dan IKM Hijau yang terfasilitasi BSKJI 3 15 20 25 35 Industri 1.000 5.000 7.000 8.100 11.000 - - - - - 1.000 5.000 7.000 8.100 11.000 02.19.04- Peningkatan upaya dekarbonisasi industri 01 - Penurunan emisi GRK pada sektor industri yang menjadi prioritas dekarbonisasi 6,75 6,79 6,85 6,90 6,93 juta ton CO2 Eq 2.750 13.000 15.000 15.000 16.000 - - - - - 2.750 13.000 15.000 15.000 16.000 02.19.04.02- Kebijakan dan capaian aksi mitigasi perubahan iklim di sektor IPPU 2.750 13.000 15.000 15.000 16.000 - - - - - 2.750 13.000 15.000 15.000 16.000 EC.6053.PBK.002 - Akselerasi Dekarbonisasi Sektor Industri Semen, Keramik dan Kaca Nasional Ditjen IKFT - 3 3 3 3 Rekomendasi Kebijakan - 3.000 3.000 3.000 3.000 - - - - - - 3.000 3.000 3.000 3.000 EC.6053.PBK.005 - Fasilitasi Percepatan Substitusi Bahan Bakar dan Bahan Baku Alternatif Rendah Karbon Bagi Industri Semen Ditjen IKFT - 2 2 2 2 Rekomendasi Kebijakan - 1.000 1.000 1.000 1.000 - - - - - - 1.000 1.000 1.000 1.000 EC.6053.PBK.007 - Rekomendasi Dekarbonisasi Sektor Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Dalam Mendukung Net Zero Emission (NZE) 2050 Ditjen IKFT 1 1 1 1 1 Rekomendasi Kebijakan 750 3.000 3.000 3.000 3.000 - - - - - 750 3.000 3.000 3.000 3.000 EC.6078.PBK.005 - Percepatan Dekarbonisasi dan Penerapan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) Sektor Industri untuk Pemenuhan Enhanced NDC dan Menuju Net Zero Economy BSKJI 1 1 2 2 3 Rekomendasi Kebijakan 1.000 1.000 2.000 2.000 3.000 - - - - - 1.000 1.000 2.000 2.000 3.000 EC.6078.PBK.007 - Kebijakan Pembangunan Rendah Karbon (PRK) dan Penurunan Gas Rumah Kaca (GRK) Sektor Industri BSKJI 1 1 1 2 2 Rekomendasi Kebijakan 1.000 5.000 6.000 6.000 6.000 - - - - - 1.000 5.000 6.000 6.000 6.000 KP/PP/RO Penugasan Indikator UKE I Pengampu RO Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 Satuan 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 02.22.04- Pengembangan Industri Garam dan Produk Olahan Hasil Laut 003 - Utilisasi Industri Pengolahan Garam Industri 52,50 55,12 57,87 60,76 63,79 Persen 2.000 16.388 18.000 20.500 22.500 - - - - - 2.000 16.388 18.000 20.500 22.500 004 - Utilisasi Industri Pengolahan Hasil Laut 45 50 55 60 65 Persen 02.22.04.01- Pengembangan Garam Industri Terintegrasi 1.000 13.388 15.000 17.000 19.000 - - - - - 1.000 13.388 15.000 17.000 19.000 EC.6057.PBK.001 - Fasilitasi dalam rangka penumbuhan dan pengembangan Industri Garam Industri Ditjen IKFT - 1 1 1 1 Rekomendasi Kebijakan - 5.000 6.000 7.000 8.000 - - - - - - 5.000 6.000 7.000 8.000 EC.6057.QDI.005 - Verifikasi Penyaluran dan Distribusi Garam Industri ke Industri Ditjen IKFT - 100 100 100 100 Industri - 5.000 5.000 5.000 5.000 - - - - - - 5.000 5.000 5.000 5.000 EC.6057.QDI.006 - Pendampingan Industri Pengolahan Garam Dalam Negeri Dalam Pemenuhan Spesifikasi Industri Aneka Pangan, Farmasi dan Kosmetik Ditjen IKFT 7 7 7 7 7 Industri 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 - - - - - 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 EC.6060.QDI.002 - Pemenuhan Spesifikasi Garam Industri untuk Sektor Aneka Pangan, Farmasi dan Kosmetik Ditjen IKFT - 7 7 7 7 Industri - 2.388 3.000 4.000 5.000 - - - - - - 2.388 3.000 4.000 5.000 02.22.04.03- Pengembangan Produk Olahan Laut dan Bioprospeksi Sumber Daya Kelautan 1.000 3.000 3.000 3.500 3.500 - - - - - 1.000 3.000 3.000 3.500 3.500 EC.6045.QDI.001 - Hilirisasi Industri Berbasis Perikanan Ditjen IA - 1 1 1 1 Industri - 1.000 1.000 1.000 1.000 - - - - - - 1.000 1.000 1.000 1.000 EC.6051.QDI.001 - Pendampingan Penerapan Industri 4.0 di Sektor Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Ditjen IA 3 6 6 8 8 Industri 1.000 2.000 2.000 2.500 2.500 - - - - - 1.000 2.000 2.000 2.500 2.500 KP/PP/RO Penugasan Indikator UKE I Pengampu RO Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 Satuan 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 02.22.05- Penguatan Industri Transportasi Laut 001 - Volume Reparasi Kapal 11,2 11,4 11,8 12,0 12,2 Ribu DWT (kumulatif) - 1.000 6.500 8.000 9.500 - - - - - - 1.000 6.500 8.000 9.500 002 - Volume Produksi Pembuatan Kapal 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 Ribu DWT (kumulatif) 003 - Nilai Ekspor Industri Perkapalan 858,02 939,41 966,55 1.171,68 1.315,25 Ribu USD 02.22.05.01- Pengembangan Industri Galangan Kapal sebagai Industri Berteknologi Tinggi - 1.000 6.500 8.000 9.500 - - - - - - 1.000 6.500 8.000 9.500 EC.6062.PBK.009 - Kebijakan Penyusunan Peta Jalan Nol Emisi Karbon Pada Industri Ditjen ILMATE 1 2 2 3 4 Rekomendasi Kebijakan - - 3.500 3.500 4.000 - - - - - - - 3.500 3.500 4.000 EC.6062.QDI.008 - Industri maritim yang terfasilitasi dalam rangka peningkatan daya saing Ditjen ILMATE - 1 2 3 4 Industri - 1.000 3.000 4.500 5.500 - - - - - - 1.000 3.000 4.500 5.500 05.01.01- Pengembangan Hilirisasi Nikel 01 - Kapasitas Produksi Industri Olahan Nikel 33,64 33,74 33,74 33,74 33,74 juta ton /tahun 2.917 4.000 11.000 14.000 17.000 - - - - - 2.917 4.000 11.000 14.000 17.000 05.01.01.01- Pengembangan Industri Stainless Steel - 1.500 3.000 4.000 5.000 - - - - - - 1.500 3.000 4.000 5.000 EC.6062.QDI.033 - Industri Logam Dalam Negeri Yang Terfasilitasi Dalam Mendukung Hilirisasi Stainless Steel Ditjen ILMATE - 2 2 2 2 Industri - 1.500 3.000 4.000 5.000 - - - - - - 1.500 3.000 4.000 5.000 05.01.01.02- Pengembangan Industri Nickel Sulfate, Katoda, dan Battery Precursor Berbasis Nikel 1.667 1.500 5.000 6.000 7.000 - - - - - 1.667 1.500 5.000 6.000 7.000 EC.6062.QDI.005 - Industri Pemurnian dan Pengolahan Logam Dasar Beserta Turunannya yang Termonitor dan Terevaluasi Perkembangannya Ditjen ILMATE 25 23 50 50 50 Industri 1.667 1.500 5.000 6.000 7.000 - - - - - 1.667 1.500 5.000 6.000 7.000 05.01.01.06- Harmonisasi Kebijakan Industri Nikel 1.250 1.000 3.000 4.000 5.000 - - - - - 1.250 1.000 3.000 4.000 5.000 KP/PP/RO Penugasan Indikator UKE I Pengampu RO Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 Satuan 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 EC.6062.PBK.019 - Kebijakan Penguatan Industri Logam Berbasis Pengolahan Nikel Ditjen ILMATE 1 1 1 1 1 Rekomendasi Kebijakan 1.250 1.000 3.000 4.000 5.000 - - - - - 1.250 1.000 3.000 4.000 5.000 05.01.02- Pengembangan Hilirisasi Tembaga 01 – Kapasitas Produksi Industri Olahan Tembaga 1.195 1.195 1.195 1.195 1.195 ribu ton/tahun 1.000 5.000 7.000 9.000 10.500 - - - - - 1.000 5.000 7.000 9.000 10.500 05.01.02.01-Tata Kelola Industri Tembaga dan Ketersediaan Bahan Baku - 1.000 3.000 4.000 5.000 - - - - - - 1.000 3.000 4.000 5.000 EC.6062.PBK.020 - Kebijakan Penguatan Industri Logam Berbasis Pengolahan Ditjen ILMATE - 1 1 1 1 Rekomendasi Kebijakan - 1.000 3.000 4.000 5.000 - - - - - - 1.000 3.000 4.000 5.000 05.01.02.02- Pengembangan Industri Hilir/Antara Olahan Tembaga 1.000 4.000 4.000 5.000 5.500 - - - - - 1.000 4.000 4.000 5.000 5.500 EC.6062.PBK.014 - Rencana Aksi Pengembangan Industri Prioritas dan Strategis Sektor Industri Logam. Mesin. Alat Transportasi dan Elektronika Ditjen ILMATE 1 1 1 1 1 Rekomendasi Kebijakan 1.000 4.000 4.000 5.000 5.500 - - - - - 1.000 4.000 4.000 5.000 5.500 05.01.03- Pengembangan Hilirisasi Bauksit 01 - Kapasitas Produksi Industri Olahan Bauksit 6,27 15,27 16,27 16,87 17,47 juta ton/tahun 1.250 1.000 3.000 4.000 5.000 - - - - - 1.250 1.000 3.000 4.000 5.000 05.01.03.01-Tata Kelola Industri dan Ketersediaan Bahan Baku Industri Bauksit 1.250 1.000 3.000 4.000 5.000 - - - - - 1.250 1.000 3.000 4.000 5.000 EC.6062.PBK.021 - Kebijakan Penguatan Industri Logam Berbasis Pengolahan Bauksit Ditjen ILMATE 1 1 1 1 1 Rekomendasi Kebijakan 1.250 1.000 3.000 4.000 5.000 - - - - - 1.250 1.000 3.000 4.000 5.000 05.01.04- Pengembangan Hilirisasi Timah 01 - Kapasitas Produksi Industri Olahan Timah 142,1 247,3 257,3 257,3 257,3 ribu ton/tahun - - 3.000 4.000 5.000 - - - - - - - 3.000 4.000 5.000 05.01.04.01-Tata Kelola Industri dan Ketersediaan Bahan Baku Industri Timah - - 3.000 4.000 5.000 - - - - - - - 3.000 4.000 5.000 KP/PP/RO Penugasan Indikator UKE I Pengampu RO Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 Satuan 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 EC.6062.PBK.027 - Kebijakan Penguatan Industri Logam Berbasis Pengolahan Timah Ditjen ILMATE - - 1 1 1 Rekomendasi Kebijakan - - 3.000 4.000 5.000 - - - - - - - 3.000 4.000 5.000 05.01.05- Pengembangan Hilirisasi Kelapa Sawit 02 - Ragam Produk Hilir Sawit 208 223 233 243 250 produk 3.506 15.500 15.500 15.500 15.500 - - - - - 3.506 15.500 15.500 15.500 15.500 04 - Rasio Ekspor Produk Hilir Kelapa Sawit terhadap Bahan Baku 92 93 93 93 94 persen 05.01.05.01- Peningkatan Produktivitas Kebun Kelapa Sawit dan Kualitas Bahan Baku 750 7.500 7.500 7.500 7.500 - - - - - 750 7.500 7.500 7.500 7.500 EC.6047.PBK.002 - Standar Kualitas dan Spesifikasi Teknis atas Bahan Baku dan/atau Komoditas Turunan Kelapa Sawit Ditjen IA 1 1 1 1 1 Rekomendasi Kebijakan 750 2.000 2.000 2.000 2.000 - - - - - 750 2.000 2.000 2.000 2.000 EC.6047.QIH.004 - Pengawasan dan Pengendalian di Sektor Industri Kemurgi, Oloekimia Ditjen IA - 20 20 20 20 Badan usaha - 2.500 2.500 2.500 2.500 - - - - - - 2.500 2.500 2.500 2.500 EC.6051.QDI.004 - Pendampingan Penerapan Industri 4.0 di Sektor Industri Kemurgi, Oleokimia, dan Pakan Ditjen IA - 10 10 10 10 Industri - 3.000 3.000 3.000 3.000 - - - - - - 3.000 3.000 3.000 3.000 05.01.05.02- Sustainability dan Traceability 756 2.000 2.000 2.000 2.000 - - - - - 756 2.000 2.000 2.000 2.000 EC.6047.QDB.001 - Fasilitasi Sertifikasi Ketertelusuran Keberlanjutan Produk Hilir Kelapa Sawit dan Rantai Pasoknya Melalui Pembentukan Lembaga Sertifikasi (LS) ISPO Hilir Ditjen IA 1 1 1 1 1 Lembaga 756 2.000 2.000 2.000 2.000 - - - - - 756 2.000 2.000 2.000 2.000 05.01.05.04- Pengembangan Industri Oleokimia 2.000 4.000 4.000 4.000 4.000 - - - - - 2.000 4.000 4.000 4.000 4.000 EC.6045.QDI.006 - Fasilitasi Prototyping Produk Betacarotene dan Tocopherol alami berbasis minyak sawit Ditjen IA 1 1 1 1 1 Industri 1.000 2.000 2.000 2.000 2.000 - - - - - 1.000 2.000 2.000 2.000 2.000 KP/PP/RO Penugasan Indikator UKE I Pengampu RO Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 Satuan 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 EC.6049.QDI.001 - Pengembangan Industri Bahan Bakar Terbarukan Generasi Kedua (HVO/SAF - Hydrogenated Vegetable Oil/Sustainable Aviation Fuel) Berbahan Baku Technical Oil Ditjen IA 1 1 1 1 1 Industri 1.000 2.000 2.000 2.000 2.000 - - - - - 1.000 2.000 2.000 2.000 2.000 05.01.05.05- Dekarbonisasi Industri dan Ekonomi Sirkular di Industri Sawit - 2.000 2.000 2.000 2.000 - - - - - - 2.000 2.000 2.000 2.000 EC.6047.PBK.001 - Pembinanan Industri Hijau dan Penurunan NZE di Sektor Industri Kemurgi, Oleokimia dan Pakan Ditjen IA - 2 2 2 2 Rekomendasi Kebijakan - 2.000 2.000 2.000 2.000 - - - - - - 2.000 2.000 2.000 2.000 05.01.06- Pengembangan Hilirisasi Kelapa 04 - Utilisasi Industri Pengolahan Kelapa 55 60 65 70 75 persen 1.000 9.300 9.300 9.800 9.800 - - - - - 1.000 9.300 9.300 9.800 9.800 05.01.06.03- Peningkatan Produktivitas Kelapa 1.000 4.500 4.500 5.000 5.000 - - - - - 1.000 4.500 4.500 5.000 5.000 EC.6045.QDH.006 - Peningkatan Nilai Tambah Air Kelapa Ditjen IA - 5 5 5 5 Badan usaha - 2.000 2.000 2.000 2.000 - - - - - - 2.000 2.000 2.000 2.000 EC.6045.QDI.003 - Pengembangan Industri Ditjen IA 1 1 1 1 1 Industri 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 - - - - - 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 EC.6046.PBK.005 - Peningkatan Utilisasi Industri Pengolahan Kelapa Ditjen IA - 1 1 1 1 Rekomendasi Kebijakan - 1.500 1.500 2.000 2.000 - - - - - - 1.500 1.500 2.000 2.000 05.01.06.05- Peningkatan Sentra IKM Pengolahan Kelapa - 2.800 2.800 2.800 2.800 - - - - - - 2.800 2.800 2.800 2.800 EC.6071.QDD.009 - Peningkatan Sentra IKM Pengolahan Kelapa Ditjen IKMA - 4 4 4 4 Kelompok Masyarakat - 2.800 2.800 2.800 2.800 - - - - - - 2.800 2.800 2.800 2.800 05.01.06.07- Integrasi Rantai Pasok di Dalam Negeri dan Ekspor - 2.000 2.000 2.000 2.000 - - - - - - 2.000 2.000 2.000 2.000 EC.6044.PBK.009 - Fasilitasi Pusat Penyedia Bahan Baku Industri Tempurung Kelapa Ditjen IA - 1 1 1 1 Rekomendasi Kebijakan - 2.000 2.000 2.000 2.000 - - - - - - 2.000 2.000 2.000 2.000 KP/PP/RO Penugasan Indikator UKE I Pengampu RO Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 Satuan 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 05.01.07- Pengembangan Hilirisasi Rumput Laut 03 - Utilisasi Industri Pengolahan Rumput Laut 53,76 58,01 62,26 66,51 70,76 persen - 1.000 1.000 1.000 1.000 - - - - - - 1.000 1.000 1.000 1.000 05.01.07.02- Pengembangan Industri dan Hilirisasi Rumput Laut - 1.000 1.000 1.000 1.000 - - - - - - 1.000 1.000 1.000 1.000 EC.6045.QDI.002 - Hilirisasi Industri Berbasis Rumput Laut Ditjen IA - 1 1 1 1 Industri - 1.000 1.000 1.000 1.000 - - - - - - 1.000 1.000 1.000 1.000 05.01.08- Pengembangan Hilirisasi Sagu dan Singkong 02 - Kapasitas Produksi Pati Sagu 100.000 150.000 210.000 260.000 320.000 ton/tahun - 5.975 5.975 6.475 6.975 - - - - - - 5.975 5.975 6.475 6.975 05.01.08.02- Pengembangan Industri Hilir Sagu dan Singkong - 5.975 5.975 6.475 6.975 - - - - - - 5.975 5.975 6.475 6.975 EC.6045.QDI.004 - Pengembangan Industri Pengolahan Sagu Ditjen IA - 1 1 1 1 Industri - 1.000 1.000 1.500 2.000 - - - - - - 1.000 1.000 1.500 2.000 EC.6071.QDI.045 - IKM Pangan yang Mendapatkan Fasilitasi dalam rangka Hilirisasi Sagu / Singkong Ditjen IKMA - 50 50 50 50 Industri - 4.975 4.975 4.975 4.975 - - - - - - 4.975 4.975 4.975 4.975 05.01.09- Pengembangan Industri Kimia 01 - Kapasitas Produksi Industri Kimia Dasar Berbasis Minyak, Gas, dan Batubara 60.234,97 60.444,74 66.955,52 74.308,78 79.668,38 Ribu ton 17.768 134.300 139.450 147.100 151.900 - - - - - 17.768 134.300 139.450 147.100 151.900 02 - Pertumbuhan PDB Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia 6,08 6,51 6,96 7,31 7.34 Persen 05.01.09.01-Mega Proyek Industri Kimia Dasar 2.500 15.000 17.000 19.000 20.000 - - - - - 2.500 15.000 17.000 19.000 20.000 EC.6057.PBK.006 - Penyusunan Peta Jalan dalam Rangka Hilirisasi Ditjen IKFT - 1 1 1 1 Rekomendasi Kebijakan - 5.000 6.000 7.000 7.000 - - - - - - 5.000 6.000 7.000 7.000 EC.6057.PEA.001 - Fasilitasi Investor Dalam Rangka Penumbuhan dan Pengembangan Industri Petrokimia di Teluk Bintuni Ditjen IKFT 1 1 1 1 1 kegiatan 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 - - - - - 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 KP/PP/RO Penugasan Indikator UKE I Pengampu RO Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 Satuan 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 EC.6057.PEA.002 - Fasilitasi Investor Dalam Rangka Pembangunan Industri Petrokimia Berbasis Gasifikasi Batubara di Tanjung Enim Ditjen IKFT 1 1 1 1 1 kegiatan 500 1.500 2.000 2.500 3.000 - - - - - 500 1.500 2.000 2.500 3.000 EC.6057.PEA.003 - Fasilitasi Investor Dalam Rangka Pembangunan Fasilitas Coal to Ammonia di Kutai Timur Ditjen IKFT 1 1 1 1 1 kegiatan 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 - - - - - 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 EC.6060.PBK.003 - Fasilitasi Pembangunan pabrik Industri Kimia Dasar Organik Yang Bersumber Dari Minyak Bumi dan Gas Alam (Olefin dan turunannya) Ditjen IKFT - 1 1 1 1 Rekomendasi Kebijakan - 3.000 3.000 3.000 3.000 - - - - - - 3.000 3.000 3.000 3.000 EC.6060.PBK.004 - Pembangunan pabrik Industri Kimia Dasar Organik Yang Bersumber Dari Batu Bara (gasifikasi batubara) Ditjen IKFT - 1 1 1 1 Rekomendasi Kebijakan - 3.000 3.000 3.000 3.000 - - - - - - 3.000 3.000 3.000 3.000 05.01.09.02- Revitalisasi Industri Pupuk untuk Mendukung Swasembada Pangan - 5.000 6.000 6.500 7.500 - - - - - - 5.000 6.000 6.500 7.500 EC.6057.PBK.005 - Fasilitasi dalam rangka Percepatan Penumbuhan dan Pengembangan Industri Pupuk dan Pestisida Ditjen IKFT - 1 1 1 1 Rekomendasi Kebijakan - 3.000 3.500 4.000 4.500 - - - - - - 3.000 3.500 4.000 4.500 EC.6060.QDI.005 - Revitalisasi Industri Pupuk dan Hilirisasi gas bumi untuk pembangunan pabrik pupuk untuk mendukung program ketahanan pangan nasional Ditjen IKFT - 1 1 1 1 Industri - 2.000 2.500 2.500 3.000 - - - - - - 2.000 2.500 2.500 3.000 05.01.09.04- Dekarbonisasi Industri dan Ekonomi Sirkular di Industri Kimia 1.250 2.850 2.950 3.550 3.650 - - - - - 1.250 2.850 2.950 3.550 3.650 KP/PP/RO Penugasan Indikator UKE I Pengampu RO Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 Satuan 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 EC.6053.PBK.013 - Akselerasi Dekarbonisasi Sektor Industri Kimia Hulu Ditjen IKFT - 1 1 1 1 Rekomendasi Kebijakan - 1.500 1.500 2.000 2.000 - - - - - - 1.500 1.500 2.000 2.000 EC.6057.PBK.012 - Fasilitasi Investor dalam Rangka Pembangunan Industri White Bio Plastik di Indonesia Ditjen IKFT 1 1 1 1 1 Rekomendasi Kebijakan 500 550 600 650 700 - - - - - 500 550 600 650 700 EC.6057.PBK.014 - Rekomendasi Kebijakan Pemanfaatan Hidrogen Hijau serta Ammonia Hijau pada Industri Dalam Negeri Ditjen IKFT 1 1 1 1 1 Rekomendasi Kebijakan 750 800 850 900 950 - - - - - 750 800 850 900 950 05.01.09.05-Tata Kelola Kebijakan Pengembangan Industri Kimia dan Bahan Galian Nonlogam 3.341 23.000 23.600 24.450 25.550 - - - - - 3.341 23.000 23.600 24.450 25.550 EC.6053.PBK.011 - Penyusunan Rencana Aksi Manajemen Pengelolaan Produk Karet Hilir dan End- of life Tyre (ELT) Ditjen IKFT 1 1 1 1 1 Rekomendasi Kebijakan 1.191 1.500 1.500 1.500 1.500 - - - - - 1.191 1.500 1.500 1.500 1.500 EC.6054.PBK.001 - Rekomendasi Kebijakan Program Nasional Perumusan Standar (PNPS) Sektor Industri Kimia Hulu Ditjen IKFT 1 1 1 1 1 Rekomendasi Kebijakan 900 950 1.000 1.050 1.100 - - - - - 900 950 1.000 1.050 1.100 EC.6054.PBK.002 - Rekomendasi Kebijakan Program Nasional Regulasi Teknis ( PNRT) Sektor Industri Kimia Hulu Ditjen IKFT 1 1 1 1 1 Rekomendasi Kebijakan 500 550 600 650 700 - - - - - 500 550 600 650 700 EC.6054.PBK.005 - Rekomendasi Kebijakan Program Nasional Perumusan Standar (PNPS) Sektor Industri Semen, Keramik dan Pengolahan Bahan Galian Nonlogam Ditjen IKFT - 1 1 1 1 Rekomendasi Kebijakan - 1.000 1.000 1.000 1.000 - - - - - - 1.000 1.000 1.000 1.000 EC.6054.PBK.006 - Rekomendasi Kebijakan Program Nasional Regulasi Teknis ( PNRT) Sektor Industri Semen, Keramik dan Pengolahan Bahan Galian Nonlogam Ditjen IKFT - 1 1 1 1 Rekomendasi Kebijakan - 1.000 1.000 1.000 1.000 - - - - - - 1.000 1.000 1.000 1.000 KP/PP/RO Penugasan Indikator UKE I Pengampu RO Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 Satuan 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 EC.6057.PBK.004 - Rekomendasi Kebijakan Terkait Penerapan Harga Gas Bumi Tertentu Untuk Industri Ditjen IKFT - 1 1 1 1 Rekomendasi Kebijakan - 3.000 3.500 4.000 4.000 - - - - - - 3.000 3.500 4.000 4.000 EC.6057.PBK.015 - Rekomendasi Kebijakan Dampak Sosio-Ekonomi Daftar Pestisida dalam Annex III Prior Informed Concern (PIC) Konvensi Rotterdam Ditjen IKFT 1 1 1 1 1 Rekomendasi Kebijakan 750 1.000 1.000 1.250 1.250 - - - - - 750 1.000 1.000 1.250 1.250 EC.6057.PBK.018 - Rekomendasi Kebijakan Terkait Penerapan Harga Gas Bumi Tertentu Untuk Industri Semen, Keramik dan Pengolahan Bahan Galian Nonlogam Ditjen IKFT - 1 1 1 1 Rekomendasi Kebijakan - 2.000 2.000 2.000 2.000 - - - - - - 2.000 2.000 2.000 2.000 EC.6057.PBK.022 - Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu Untuk Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian Nonlogam Ditjen IKFT - 1 1 1 1 Rekomendasi Kebijakan - 3.000 3.000 3.000 3.000 - - - - - - 3.000 3.000 3.000 3.000 EC.6058.QDI.007 - Pendampingan Pemenuhan Standar Halal Bagi Produk Bahan Baku Plastik Ditjen IKFT - 2 2 3 3 Industri - 1.000 2.000 2.000 3.000 - - - - - - 1.000 2.000 2.000 3.000 EC.6059.PBK.001 - Neraca Komoditas Sektor Industri Kimia Hulu Ditjen IKFT - 1 1 1 1 Rekomendasi Kebijakan - 5.000 5.000 5.000 5.000 - - - - - - 5.000 5.000 5.000 5.000 EC.6059.PBK.006 - Kajian Dampak Pemberlakuan Kebijakan Zero Over Dimension Over Load (ZODOL) terhadap Struktur Biaya dan Harga Produk Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian Nonlogam Ditjen IKFT - 1 1 1 1 Rekomendasi Kebijakan - 3.000 2.000 2.000 2.000 - - - - - - 3.000 2.000 2.000 2.000 05.01.09.06- Peningkatan Daya Saing Sektor Industri Kimia dan Bahan Galian Nonlogam 9.177 67.450 68.900 72.600 74.200 - - - - - 9.177 67.450 68.900 72.600 74.200 EC.6054.PBK.004 - Rekomendasi Kebijakan Mengenai Pembatasan Kadungan Timbal (Pb) dalam Produk Cat Dibawah 90 ppm Ditjen IKFT 1 1 1 1 1 Rekomendasi Kebijakan 559 600 600 600 600 - - - - - 559 600 600 600 600 KP/PP/RO Penugasan Indikator UKE I Pengampu RO Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 Satuan 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 EC.6054.QIH.002 - Pengawasan dan Pengendalian Terhadap Pemenuhan dan Kepatuhan Kebijakan di Bidang Perindustrian Sektor Industri Kimia Hilir dan Farmasi Ditjen IKFT - 1 1 1 1 Badan usaha - 1.000 1.000 1.000 1.000 - - - - - - 1.000 1.000 1.000 1.000 EC.6054.QIH.003 - Pengawasan dan Pengendalian Terhadap Pemenuhan dan Kepatuhan Kebijakan di Bidang Perindustrian Sektor Industri Kimia Hulu Ditjen IKFT - 1 1 1 1 Badan usaha - 500 600 700 700 - - - - - - 500 600 700 700 EC.6054.QIH.004 - Pengawasan dan Pengendalian Terhadap Pemenuhan dan Kepatuhan Kebijakan di Bidang Perindustrian Sektor Industri Semen, Keramik dan Pengolahan Bahan Galian Nonlogam Ditjen IKFT - 20 20 20 20 Badan usaha - 1.500 1.500 1.500 1.500 - - - - - - 1.500 1.500 1.500 1.500 EC.6055.PBK.002 - Fasilitasi dalam Rangka Penerapan dan Peningkatan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian Nonlogam Ditjen IKFT - 1 1 1 1 Rekomendasi Kebijakan - 4.000 4.000 4.000 4.000 - - - - - - 4.000 4.000 4.000 4.000 EC.6055.PBK.003 - Fasilitasi dalam Rangka Penerapan dan Peningkatan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Industri Kimia Hulu Ditjen IKFT - 1 1 1 1 Rekomendasi Kebijakan - 2.000 2.500 3.000 3.000 - - - - - - 2.000 2.500 3.000 3.000 EC.6055.QDI.002 - Pendampingan Produk Prioritas Dalam Mendukung Percepatan ke Dalam e- katalog Sektoral Ditjen IKFT 1 5 5 5 5 Industri 1.000 5.000 5.000 5.000 5.000 - - - - - 1.000 5.000 5.000 5.000 5.000 KP/PP/RO Penugasan Indikator UKE I Pengampu RO Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 Satuan 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 EC.6055.QDI.005 - Pendampingan Produk Dengan Nilai TKDN Tinggi Untuk Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Ditjen IKFT - 10 10 10 10 Industri - 3.000 3.000 3.000 3.000 - - - - - - 3.000 3.000 3.000 3.000 EC.6056.PBK.002 - Rekomendasi Kebijakan dalam rangka Peningkatan Kerjasama dan Pengembangan Industri Kimia Hilir dan Farmasi Ditjen IKFT 2 2 - - - Rekomendasi Kebijakan 703 750 - - - - - - - - 703 750 - - - EC.6056.PBK.003 - Optimalisasi Pemanfaatan Skema Kerjasama Bilateral - Multilateral (regional maupun internasional) dalam rangka Mendorong Competitiveness Produk Industri Kimia Hulu Ditjen IKFT - 1 1 1 1 Rekomendasi Kebijakan - 1.000 1.000 1.500 1.500 - - - - - - 1.000 1.000 1.500 1.500 EC.6057.PBK.002 - Rekomendasi Kebijakan dalam rangka penumbuhan dan pengembangan Industri Bahan Baku Obat Ditjen IKFT 1 1 1 1 1 Rekomendasi Kebijakan 1.000 1.250 1.500 1.750 2.000 - - - - - 1.000 1.250 1.500 1.750 2.000 EC.6057.PBK.007 - Rekomendasi Kebijakan dalam rangka Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kimia Anorganik (soda ash, lithium hidroksida, lithium karbonat, soda kaustik dan HCL, garam industri) Ditjen IKFT - 1 1 1 1 Rekomendasi Kebijakan - 2.000 2.000 2.000 2.000 - - - - - - 2.000 2.000 2.000 2.000 EC.6057.PBK.008 - Rekomendasi Kebijakan dalam rangka Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kimia Organik Ditjen IKFT - 1 1 1 1 Rekomendasi Kebijakan - 2.000 2.000 2.000 2.000 - - - - - - 2.000 2.000 2.000 2.000 EC.6057.PBK.011 - Rekomendasi Kebijakan dalam rangka Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kimia Hulu Lainnya Ditjen IKFT - 1 1 1 1 Rekomendasi Kebijakan - 2.000 2.000 2.000 2.000 - - - - - - 2.000 2.000 2.000 2.000 KP/PP/RO Penugasan Indikator UKE I Pengampu RO Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 Satuan 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 EC.6057.PBK.013 - Penyusunan Kerangka Insentif Dalam Rangka Pengembangan Industri Kimia Hilir dan Farmasi Ditjen IKFT 1 1 1 1 1 Rekomendasi Kebijakan 703 750 750 750 750 - - - - - 703 750 750 750 750 EC.6057.PBK.017 - Rekomendasi Kebijakan Fiskal dan Non Fiskal Sektor Industri Semen, Keramik dan Pengolahan Bahan Galian Nonlogam Ditjen IKFT - 1 1 1 1 Rekomendasi Kebijakan - 1.000 1.000 1.000 1.000 - - - - - - 1.000 1.000 1.000 1.000 EC.6057.PBK.019 - Peningkatan Daya Saing Sektor Industri Kimia Hulu Ditjen IKFT - 3 3 3 3 Rekomendasi Kebijakan - 2.000 3.000 4.000 5.000 - - - - - - 2.000 3.000 4.000 5.000 EC.6057.PBK.020 - Analisis Dampak Kebijakan Fiskal dan Non Fiskal terhadap Kinerja Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian Nonlogam Ditjen IKFT - 1 1 1 1 Rekomendasi Kebijakan - 2.000 2.000 2.000 2.000 - - - - - - 2.000 2.000 2.000 2.000 EC.6057.PEA.004 - Fasilitasi Percepatan Pembangunan Industri Petrokimia berbasis Minyak Bumi Ditjen IKFT - 1 1 1 1 kegiatan - 3.000 3.000 3.000 3.000 - - - - - - 3.000 3.000 3.000 3.000 EC.6057.PEA.005 - Fasilitasi Percepatan Pembangunan Industri Petrokimia melalui Hilirisasi Gas Bumi Ditjen IKFT - 1 1 1 1 kegiatan - 3.000 3.000 3.000 3.000 - - - - - - 3.000 3.000 3.000 3.000 EC.6057.PEA.006 - Fasilitasi Penyediaan Pasokan Bioetanol untuk Bahan Bakar Nabati (Biofuel) dalam Rangka Mendukung Ketahanan Energi Nasional Ditjen IKFT - 1 1 1 1 kegiatan - 3.000 3.000 3.000 3.000 - - - - - - 3.000 3.000 3.000 3.000 EC.6059.PBK.005 - Penyusunan Peta Kemampuan Industri Kimia Hilir dan Farmasi untuk Mendukung Pertumbuhan dan Penguasaan Pasar Ditjen IKFT 1 1 1 1 1 Rekomendasi Kebijakan 700 1.500 1.500 1.500 1.500 - - - - - 700 1.500 1.500 1.500 1.500 EC.6059.PBK.008 - Penguatan Rantai Pasok Industri Dalam Negeri Sektor Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil Ditjen IKFT 1 1 1 1 1 Rekomendasi Kebijakan 500 1.000 1.000 1.000 1.000 - - - - - 500 1.000 1.000 1.000 1.000 KP/PP/RO Penugasan Indikator UKE I Pengampu RO Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 Satuan 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 EC.6060.PBK.002 - Hilirisasi Industri Bahan Galian Nonlogam Ditjen IKFT 1 1 1 1 1 Rekomendasi Kebijakan 750 5.000 5.000 5.000 5.000 - - - - - 750 5.000 5.000 5.000 5.000 EC.6060.PBK.006 - Hilirisasi Silika Menjadi Wafer Silikon Dalam Rangka Kemandirian Industri Photovoltaic (PV) Module dan Semikonduktor Dalam Negeri Ditjen IKFT 1 2 2 2 2 Rekomendasi Kebijakan 1.000 7.500 7.500 7.500 7.500 - - - - - 1.000 7.500 7.500 7.500 7.500 EC.6060.PBK.007 - Hilirisasi Grafit untuk mendukung Ekosistem Industri Electric Vehicle (EV) Nasional Ditjen IKFT 1 2 2 2 2 Rekomendasi Kebijakan 1.000 4.000 4.000 4.000 4.000 - - - - - 1.000 4.000 4.000 4.000 4.000 EC.6060.PBK.009 - Penyediaan Bahan Baku Industri dan Energi Ditjen IKFT - 2 2 2 2 Rekomendasi Kebijakan - 3.000 3.000 4.000 4.000 - - - - - - 3.000 3.000 4.000 4.000 EC.6060.PBK.010 - Akselerasi Pelayanan Perizinan Berusaha Sektor Industri Kimia Hulu dan Akselerasi Pelaksanaan Kebijakan Tata Kelola Ekspor Impor Produk Industri Kimia Hulu Ditjen IKFT - 1 1 1 1 Rekomendasi Kebijakan - 1.000 1.250 1.500 1.750 - - - - - - 1.000 1.250 1.500 1.750 EC.6081.QMA.002 - Integrasi Sistem Informasi Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Ditjen IKFT 1 1 1 1 1 layanan 762 2.500 2.500 2.500 2.500 - - - - - 762 2.500 2.500 2.500 2.500 EC.6082.QDB.001 - Fasilitasi Kelembagaan Otoritas Nasional Senjata Kimia Ditjen IKFT 1 1 1 1 1 Lembaga 500 600 700 800 900 - - - - - 500 600 700 800 900 05.01.09.07- Pengembangan Produk Sektor Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian Nonlogam 1.500 21.000 21.000 21.000 21.000 - - - - - 1.500 21.000 21.000 21.000 21.000 EC.6053.PBK.004 - Rekomendasi Kebijakan Dalam Rangka Pengembangan Industri Keramik Maju (Advanced Ceramics) Ditjen IKFT 1 3 3 3 3 Rekomendasi Kebijakan 1.000 3.000 3.000 3.000 3.000 - - - - - 1.000 3.000 3.000 3.000 3.000 KP/PP/RO Penugasan Indikator UKE I Pengampu RO Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 Satuan 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 EC.6053.PBK.008 - Analisis Sustainability Industri Asbestos Berbasis Chrysotile Ditjen IKFT 1 1 1 1 1 Rekomendasi Kebijakan 500 3.000 3.000 3.000 3.000 - - - - - 500 3.000 3.000 3.000 3.000 EC.6057.PBK.021 - Rekomendasi Kebijakan dalam rangka Penumbuhan dan Pengembangan Industri Pengolahan Bahan Galian Nonlogam Ditjen IKFT - 1 1 1 1 Rekomendasi Kebijakan - 6.000 6.000 6.000 6.000 - - - - - - 6.000 6.000 6.000 6.000 EC.6059.PBK.003 - Penyusunan Kebijakan Peningkatan Efisiensi Alur Aliran Material dan Barang Sektor Industri Semen, Keramik dan Pengolahan Bahan Galian Nonlogam Ditjen IKFT - 1 1 1 1 Rekomendasi Kebijakan - 3.000 3.000 3.000 3.000 - - - - - - 3.000 3.000 3.000 3.000 EC.6060.PBK.008 - Optimalisasi Penggunaan Aspal Buton sebagai Upaya Swasembada Aspal Nasional Ditjen IKFT - 3 3 3 3 Rekomendasi Kebijakan - 6.000 6.000 6.000 6.000 - - - - - - 6.000 6.000 6.000 6.000 05.01.10- Pembangunan Industri Semikonduktor 01 - Pertumbuhan PDB Industri Barang Logam: Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik 7,50 9,09 10,76 10,85 11,42 Persen 11.000 46.500 51.000 54.500 58.000 - - - - - 11.000 46.500 51.000 54.500 58.000 05.01.10.01- Penyiapan Rantai Pasok Industri Semikonduktor 11.000 16.500 21.000 24.500 28.000 - - - - - 11.000 16.500 21.000 24.500 28.000 EC.6062.PBK.018 - Rekomendasi Kebijakan dalam rangka Penguatan Struktur Bahan Baku Komoditas Industri Elektronika dan Telematika Ditjen ILMATE 1 1 2 3 4 Rekomendasi Kebijakan 1.500 1.000 1.500 2.000 2.500 - - - - - 1.500 1.000 1.500 2.000 2.500 EC.6062.QDI.001 - Industri Komponen yang terfasilitasi dalam rangka penguatan struktur Ditjen ILMATE 2 1 2 3 4 Industri 1.500 1.000 1.500 2.000 2.500 - - - - - 1.500 1.000 1.500 2.000 2.500 EC.6062.QDI.007 - Industri Telekomunikasi dan Informasi yang Terfasilitasi Ditjen ILMATE - 2 2 2 2 Industri - 2.000 3.500 4.500 5.500 - - - - - - 2.000 3.500 4.500 5.500 KP/PP/RO Penugasan Indikator UKE I Pengampu RO Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 Satuan 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 EC.6062.QDI.009 - Industri yang terfasilitasi melalui Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Pendukung Program Nasional IMEI Control Ditjen ILMATE 25 28 30 32 34 Industri 6.000 7.000 7.500 8.000 8.500 - - - - - 6.000 7.000 7.500 8.000 8.500 EC.6062.QDI.015 - Industri Semikonduktor Nasional yang terfasilitasi Dalam Rangka Pendalaman Struktur Industri Elektronika Ditjen ILMATE 4 2 3 4 5 Industri 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 - - - - - 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 EC.6062.QDI.034 - Industri Yang Terfasilitasi Dalam Rangka Pengawasan dan Pengendalian Sektor Elektronika dan Telematika Ditjen ILMATE - - 1 2 3 Industri - - 1.000 1.500 2.000 - - - - - - - 1.000 1.500 2.000 EC.6063.QDI.006 - Industri yang Terfasilitasi melalui Engineering Center TIK Untuk IP Lokal Ditjen ILMATE 1 1 1 1 1 Industri - 3.000 3.000 3.000 3.000 - - - - - - 3.000 3.000 3.000 3.000 05.01.10.03-Riset dan Pengembangan Semikonduktor - 30.000 30.000 30.000 30.000 - - - - - - 30.000 30.000 30.000 30.000 EC.6063.QDI.007 - Industri Terfasilitasi Melalui Penguatan Alat Uji EMC Ditjen ILMATE 1 1 - - - Industri - 30.000 30.000 30.000 30.000 - - - - - - 30.000 30.000 30.000 30.000 05.01.11- Pengembangan Industri Kosmetik dan Farmasi 01 - Pertumbuhan PDB Industri Farmasi, Produk Obat Kimia, dan Obat Tradisional 11,48 11,48 11,91 11,78 11,86 Persen 3.726 8.230 8.230 8.230 8.230 - - - - - 3.726 8.230 8.230 8.230 8.230 05.01.11.01- Penguatan Industri Bahan Baku Kosmetik dan Farmasi 3.726 6.730 6.730 6.730 6.730 - - - - - 3.726 6.730 6.730 6.730 6.730 EC.6053.PBK.009 - Pemetaan Kemampuan Industri dan Hilirisasi Bahan Baku Komoditas Sektor Farmasi Ditjen IKFT 1 1 1 1 1 Rekomendasi Kebijakan 751 800 800 800 800 - - - - - 751 800 800 800 800 EC.6053.PBK.010 - Peningkatan Hilirisasi Produksi dan Promosi Obat Bahan Alam Ditjen IKFT 1 1 1 1 1 Rekomendasi Kebijakan 751 1.300 1.300 1.300 1.300 - - - - - 751 1.300 1.300 1.300 1.300 KP/PP/RO Penugasan Indikator UKE I Pengampu RO Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 Satuan 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 EC.6055.PBK.001 - Verifikasi Kemampuan Industri Kosmetik Dalam Rangka Pemetaan, Pengembangan, dan Hilirisasi Industri Ditjen IKFT 1 1 1 1 1 Rekomendasi Kebijakan 800 900 900 900 900 - - - - - 800 900 900 900 900 EC.6071.QDD.002 - Sentra dan UPT IKM Kimia, Sandang, dan Kerajinan yang mendapat Fasilitasi Ditjen IKMA 3 5 5 5 5 Kelompok Masyarakat 1.425 3.730 3.730 3.730 3.730 - - - - - 1.425 3.730 3.730 3.730 3.730 05.01.11.06- Branding Kosmetik Halal untuk Perluasan Pasar Ekspor - 1.500 1.500 1.500 1.500 - - - - - - 1.500 1.500 1.500 1.500 EC.6071.QDI.053 - Industri Kecil dan Menengah yang Mengikuti Program Kompetisi IKM Kosmetik Ditjen IKMA - 30 30 30 30 Industri - 1.500 1.500 1.500 1.500 - - - - - - 1.500 1.500 1.500 1.500 05.01.12- Pengembangan Industri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) 01 - Persentase Produksi Kendaraan Listrik Roda Empat terhadap Total Produksi Kendaraan Roda Empat 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 Persen 6.642 16.800 34.000 43.000 50.000 - - - - - 6.642 16.800 34.000 43.000 50.000 05.01.12.01- Penguatan Rantai Pasok Industri di Dalam Negeri (termasuk IKM) 1.000 7.000 8.000 9.500 10.500 - - - - - 1.000 7.000 8.000 9.500 10.500 EC.6067.PBK.001 - Evaluasi Kebijakan Penggunaan Produksi Dalam Negeri Sektor Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika Ditjen ILMATE 1 1 1 1 1 Rekomendasi Kebijakan 1.000 3.000 4.000 5.500 6.500 - - - - - 1.000 3.000 4.000 5.500 6.500 EC.6071.QDI.062 - IKM LMEA yang mendapatkan Fasilitasi dalam rangka penguatan rantai pasok industri KBLBB Ditjen IKMA - 10 10 10 10 Industri - 4.000 4.000 4.000 4.000 - - - - - - 4.000 4.000 4.000 4.000 05.01.12.03- Pengembangan Ekosistem Industri EV 5.642 9.800 26.000 33.500 39.500 - - - - - 5.642 9.800 26.000 33.500 39.500 KP/PP/RO Penugasan Indikator UKE I Pengampu RO Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 Satuan 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 EC.6062.PBK.007 - Kebijakan dan Rencana Strategis Pembangunan dan Program Industri Prioritas Sektor Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan Ditjen ILMATE - 1 2 3 4 Rekomendasi Kebijakan - 1.000 2.000 3.000 4.000 - - - - - - 1.000 2.000 3.000 4.000 EC.6062.PBK.008 - Kebijakan Pengembangan Industri Kendaraan Bermotor Ditjen ILMATE 2 2 2 3 4 Rekomendasi Kebijakan - 2.500 3.500 3.500 4.000 - - - - - - 2.500 3.500 3.500 4.000 EC.6062.QDI.012 - Industri Kendaraan Bermotor yang terfasilitasi dalam rangka peningkatan daya saing Ditjen ILMATE 1 1 5 6 7 Industri 1.500 2.000 5.000 6.000 7.000 - - - - - 1.500 2.000 5.000 6.000 7.000 EC.6062.QDI.017 - Industri Baterai Nasional yang Terfasilitasi Dalam Rangka Penguatan Struktur Industri Dalam Negeri Ditjen ILMATE 4 2 3 4 5 Industri 1.642 1.000 1.500 2.000 2.500 - - - - - 1.642 1.000 1.500 2.000 2.500 EC.6070.QDI.002 - Industri Sektor Otomotif yang terfasilitasi menuju Industri 4.0 melalui Pendampingan Ditjen ILMATE 2 2 10 10 15 Industri 1.000 1.000 3.000 5.000 5.000 - - - - - 1.000 1.000 3.000 5.000 5.000 EC.6966.PBK.001 - Kebijakan Pengembangan Industri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) Ditjen ILMATE 1 1 2 3 4 Rekomendasi Kebijakan - 800 3.000 3.000 4.000 - - - - - - 800 3.000 3.000 4.000 EC.6966.QDI.001 - Industri KBLBB yang terfasilitasi melalui pengembangan ekosistem Ditjen ILMATE 3 1 3 4 5 Industri 1.500 1.500 4.000 6.000 7.000 - - - - - 1.500 1.500 4.000 6.000 7.000 EC.6966.QDI.002 - Fasilitasi Penguatan Sistem Rantai Pasok Industri KBLBB Indonesia yang bergabung dalam rantai nilai global (GVC) Ditjen ILMATE - 1 2 3 4 Industri - - 4.000 5.000 6.000 - - - - - - - 4.000 5.000 6.000 05.01.13- Pengembangan Industri Dirgantara 01 - Utilisasi Industri Pesawat Terbang dan Perlengkapan- nya 60 63,25 65,78 69,50 70,00 Persen 2.900 12.500 29.000 37.500 52.000 - - - - - 2.900 12.500 29.000 37.500 52.000 KP/PP/RO Penugasan Indikator UKE I Pengampu RO Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 Satuan 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 05.01.13.01- Penguatan Industri Pesawat Terbang, Komponen, dan Rantai Pasok Kedirgantaraan 1.500 4.500 10.000 12.500 17.000 - - - - - 1.500 4.500 10.000 12.500 17.000 EC.6062.QDI.003 - Industri Drone yang terfasilitasi dalam rangka peningkatan daya saing Ditjen ILMATE 1 1 1 1 1 Industri - 1.000 2.500 3.000 4.500 - - - - - - 1.000 2.500 3.000 4.500 EC.6062.QDI.004 - Industri MRO Pesawat yang terfasilitasi dalam rangka peningkatan daya saing Ditjen ILMATE - 1 2 3 4 Industri - 2.500 3.500 4.500 5.500 - - - - - - 2.500 3.500 4.500 5.500 EC.6062.QDI.010 - Industri kedirgantaraan yang terfasilitasi dalam rangka peningkatan daya saing Ditjen ILMATE 1 1 3 4 5 Industri 1.500 1.000 4.000 5.000 7.000 - - - - - 1.500 1.000 4.000 5.000 7.000 05.01.13.03- Penguatan Regulasi dan Tata Kelola Kedirgantaraan 1.400 8.000 19.000 25.000 35.000 - - - - - 1.400 8.000 19.000 25.000 35.000 EC.6068.QDI.005 - Industri yang terfasilitasi dalam rangka peningkatan investasi dan ekspor sektor Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan Ditjen ILMATE 2 2 3 4 5 Industri 1.400 4.000 4.500 5.000 7.500 - - - - - 1.400 4.000 4.500 5.000 7.500 EC.6068.QDI.006 - Industri yang terfasilitasi dalam rangka peningkatan investasi sektor Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan Ditjen ILMATE - - 3 4 5 Industri - - 10.000 15.000 20.000 - - - - - - - 10.000 15.000 20.000 EC.6068.QDI.008 - Industri yang terfasilitasi Dalam Rangka Kerjasama Industri Internasional Sektor Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan Ditjen ILMATE 2 2 3 4 5 Industri - 4.000 4.500 5.000 7.500 - - - - - - 4.000 4.500 5.000 7.500 05.01.14- Pengembangan Industri Mesin dan Perlengkapan 01 - Pertumbuhan PDB Industri Mesin dan Perlengkapan 4,00 5,50 6,50 7,50 8,70 Persen 17.678 23.583 60.350 74.350 86.350 - - - - - 17.678 23.583 60.350 74.350 86.350 05.01.14.01- Pengembangan Industri EBT 1.000 1.500 5.500 6.500 6.500 - - - - - 1.000 1.500 5.500 6.500 6.500 KP/PP/RO Penugasan Indikator UKE I Pengampu RO Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 Satuan 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 EC.6062.PBK.026 - Rekomendasi Kebijakan dalam rangka Peningkatan Daya Saing Industri Penunjang EBT Ditjen ILMATE - - 2 2 2 Rekomendasi Kebijakan - - 2.000 2.000 2.000 - - - - - - - 2.000 2.000 2.000 EC.6062.QDI.018 - Industri Energi Baru Terbarukan yang terfasilitasi dalam mendukung Pengembangan Rantai Nilai Sektor Ketenagalistrikan Ditjen ILMATE 2 2 4 6 8 Industri 1.000 1.500 3.500 4.500 4.500 - - - - - 1.000 1.500 3.500 4.500 4.500 05.01.14.02- Pengembangan Industri Alat Kesehatan 2.701 1.500 3.500 5.000 5.500 - - - - - 2.701 1.500 3.500 5.000 5.500 EC.6062.PBK.025 - Rekomendasi Kebijakan dalam rangka Peningkatan Daya Saing Industri Alat Kesehatan sebagai pemenuhan Ketahanan Kesehatan Nasional Ditjen ILMATE - - 1 2 2 Rekomendasi Kebijakan - - 1.000 2.000 2.000 - - - - - - - 1.000 2.000 2.000 EC.6062.QDI.024 - Industri Alat Kesehatan yang Terfasilitasi dalam rangka Pemenuhan dan Kemandirian Ketersediaan Alat Kesehatan Ditjen ILMATE 2 2 3 4 5 Industri 2.701 1.500 2.500 3.000 3.500 - - - - - 2.701 1.500 2.500 3.000 3.500 EC.6063.QDI.002 - Pengembangan Center Of Excellence Industri Alat Kesehatan Ditjen ILMATE - - - - - Industri - - - - - - - - - - - - - - - 05.01.14.03- Pengembangan Industri Alat Pertanian 1.500 1.500 4.500 5.000 5.500 - - - - - 1.500 1.500 4.500 5.000 5.500 EC.6062.PBK.024 - Rekomendasi Kebijakan dalam rangka Peningkatan Daya Saing Industri Alat Mesin Pertanian yang menunjang Mekanisasi Pertanian Ditjen ILMATE - - 2 2 2 Rekomendasi Kebijakan - - 2.000 2.000 2.000 - - - - - - - 2.000 2.000 2.000 EC.6062.QDI.025 - Industri Alat Mesin Pertanian yang Terfasilitasi dalam rangka Penguatan Mekanisasi Pertanian Nasional Ditjen ILMATE 3 2 3 4 5 Industri 1.500 1.500 2.500 3.000 3.500 - - - - - 1.500 1.500 2.500 3.000 3.500 05.01.14.04- Pengembangan Industri Alat Berat dan Mesin Perkakas 4.028 7.350 24.350 28.350 32.350 - - - - - 4.028 7.350 24.350 28.350 32.350 KP/PP/RO Penugasan Indikator UKE I Pengampu RO Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 Satuan 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 EC.6062.PBK.012 - Rekomendasi Kebijakan Sektor Industri Permesinan dalam rangka mendukung Menuju Indonesia Emas 2045 Ditjen ILMATE - - 2 2 2 Rekomendasi Kebijakan - - 2.000 2.000 2.000 - - - - - - - 2.000 2.000 2.000 EC.6062.QDI.011 - Industri Komponen Kereta Api yang terfasilitasi dalam rangka peningkatan daya saing Ditjen ILMATE 1 1 2 3 4 Industri 1.038 1.500 5.000 5.500 7.000 - - - - - 1.038 1.500 5.000 5.500 7.000 EC.6062.QDI.013 - Industri Komponen Alat Pertahanan yang Terfasilitasi dalam rangka meningkatkan daya saing Ditjen ILMATE - 1 2 3 4 Industri - 500 5.500 5.500 6.500 - - - - - - 500 5.500 5.500 6.500 EC.6062.QDI.016 - Industri Mold And Dies yang Terfasilitasi dalam mendukung Fokus Industri RPJMN 2025-2029 Ditjen ILMATE - - 2 3 4 Industri - - 2.000 2.500 3.000 - - - - - - - 2.000 2.500 3.000 EC.6062.QDI.026 - Industri Alat Berat yang Terfasilitasi dalam rangka Pengembangan Hilirisasi Berbasis SDA Unggulan Ditjen ILMATE 3 2 6 8 10 Industri 1.500 1.500 4.000 6.000 6.000 - - - - - 1.500 1.500 4.000 6.000 6.000 EC.6062.QDI.027 - Industri Mesin Perkakas yang Terfasilitasi dalam menunjang Peningkatan Produktivitas, Daya Saing dan Kemampuan Kerja hasil Pendidikan Berkualitas yang merata Ditjen ILMATE - - 2 4 6 Industri - - 2.000 3.000 4.000 - - - - - - - 2.000 3.000 4.000 EC.6071.QDD.003 - Sentra IKM dan UPT Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut yang Mendapat Fasilitasi Ditjen IKMA 3 8 8 8 8 Kelompok Masyarakat 1.490 3.850 3.850 3.850 3.850 - - - - - 1.490 3.850 3.850 3.850 3.850 05.01.14.05-Adopsi Teknologi, Smart Manufacturing, dan Pemanfaatan Riset/Inovasi di Industri Mesin dan Perlengkapan 8.450 11.733 22.500 29.500 36.500 - - - - - 8.450 11.733 22.500 29.500 36.500 KP/PP/RO Penugasan Indikator UKE I Pengampu RO Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 Satuan 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 EC.6062.QDI.022 - Industri yang Terverifikasi Dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan Supply Demand Sektor Industri Permesinan dalam rangka Mendukung Fokus Industri RPJMN 2025-2029 Ditjen ILMATE 40 40 60 80 80 Industri 2.000 2.233 3.500 4.000 4.500 - - - - - 2.000 2.233 3.500 4.000 4.500 EC.6062.QDI.028 - Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian yang terfasilitasi melalui pengawasan dan pengendalian Ditjen ILMATE - - 20 40 60 Industri - - 1.000 2.000 3.000 - - - - - - - 1.000 2.000 3.000 EC.6063.QDI.004 - Industri yang Terfasilitasi melalui Pembangunan Indonesia Manufacturing Center (One Stop Solution Manufacture) Ditjen ILMATE 5 3 10 15 20 Industri 1.000 3.000 7.500 12.500 15.000 - - - - - 1.000 3.000 7.500 12.500 15.000 EC.6070.QDI.003 - Industri Sektor Permesinan dan Alat Mesin Pertanian yang terfasilitasi menuju Industri 4.0 melalui Pendampingan Ditjen ILMATE 1 1 10 10 15 Industri 1.000 1.500 5.000 5.000 7.500 - - - - - 1.000 1.500 5.000 5.000 7.500 EC.6077.QDI.001 - Perusahaan Industri yang memanfaatkan Teknologi Industri BSKJI 32 35 40 45 50 Industri 4.450 5.000 5.500 6.000 6.500 - - - - - 4.450 5.000 5.500 6.000 6.500 05.01.15- Peningkatan Industri Makanan dan Minuman 01 - Pertumbuhan PDB Industri Makanan dan Minuman 5,43 6,00 7,30 7,70 8,00 Persen 37.051 146.050 157.000 164.900 173.380 - - - - - 37.051 146.050 157.000 164.900 173.380 05.01.15.01- Penguatan Rantai Pasok IKM dan Jaminan Ketersediaan Bahan Baku/Penolong di Industri Makanan dan Minuman 4.000 20.825 21.025 21.225 21.425 - - - - - 4.000 20.825 21.025 21.225 21.425 EC.6044.PBK.001 - Neraca Komoditas Sektor Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan Ditjen IA 5 5 5 5 5 Rekomendasi Kebijakan 4.000 5.000 5.000 5.000 5.000 - - - - - 4.000 5.000 5.000 5.000 5.000 EC.6044.PBK.004 - Analisis kebutuhan bahan baku industri di industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar Ditjen IA - 5 5 5 5 Rekomendasi Kebijakan - 6.000 6.200 6.400 6.600 - - - - - - 6.000 6.200 6.400 6.600 KP/PP/RO Penugasan Indikator UKE I Pengampu RO Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 Satuan 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 EC.6044.PBK.010 - Neraca Komoditas Sektor Industri Kemurgi, Oleokimia dan Pakan Ditjen IA 1 1 1 1 1 Rekomendasi Kebijakan - 3.000 3.000 3.000 3.000 - - - - - - 3.000 3.000 3.000 3.000 EC.6044.PBK.011 - Pengembangan Rantai Pasok Pakan Ternak Untuk Peningkatan Suplai Bahan Baku Industri Ditjen IA - 1 1 1 1 Rekomendasi Kebijakan - 2.000 2.000 2.000 2.000 - - - - - - 2.000 2.000 2.000 2.000 EC.6071.QDI.043 - IKM Pangan, Furnitur, dan Bahan Bangunan yang Mendapatkan Fasilitasi Kemitraan Ditjen IKMA - 5 5 5 5 Industri - 625 625 625 625 - - - - - - 625 625 625 625 EC.6071.QDI.044 - IKM Pangan Intermediate yang Mendapatkan Pendampingan/Fasil itasi Bantuan Mesin/Peralatan Ditjen IKMA - 30 30 30 30 Industri - 4.200 4.200 4.200 4.200 - - - - - - 4.200 4.200 4.200 4.200 05.01.15.02- Peningkatan Penerapan Standardisasi di Industri Makanan dan Minuman 1.000 4.000 4.160 4.300 4.460 - - - - - 1.000 4.000 4.160 4.300 4.460 EC.6047.QDH.002 - Perencanaan dan Pembinaan Standar di sektor industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar Ditjen IA - 20 21 22 23 Badan usaha - 3.000 3.160 3.300 3.460 - - - - - - 3.000 3.160 3.300 3.460 EC.6047.QIH.003 - Pengawasan dan Pengendalian Terhadap Pemenuhan dan Kepatuhan Kebijakan Di Bidang Perindustrian Sektor Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan Ditjen IA 15 20 20 20 20 Badan usaha 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 - - - - - 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 05.01.15.03- Peningkatan Adopsi Teknologi dan Pemanfaatan Riset/Inovasi Industri Makanan dan Minuman 23.600 66.000 71.100 76.200 81.300 - - - - - 23.600 66.000 71.100 76.200 81.300 EC.6046.QDH.001 - Restrukturisasi Mesin/Peralatan Industri Minuman dan Bahan Penyegar Ditjen IA 10 25 25 25 25 Badan usaha 10.000 25.000 25.000 25.000 25.000 - - - - - 10.000 25.000 25.000 25.000 25.000 KP/PP/RO Penugasan Indikator UKE I Pengampu RO Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 Satuan 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 EC.6046.QDH.002 - Restrukturisasi Mesin dan / atau Peralatan Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan Ditjen IA 9 15 20 25 30 Badan usaha 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 - - - - - 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 EC.6046.QDH.004 - Restrukturisasi Mesin dan Peralatan Industri Pakan dan Oleokimia Ditjen IA - 20 20 20 20 Badan usaha - 20.000 20.000 20.000 20.000 - - - - - - 20.000 20.000 20.000 20.000 EC.6046.QDI.002 - Pengembangan Industri Pangan Fungsional Berbasis Hasil Perkebunan Ditjen IA - 1 1 1 1 Industri - 1.000 1.000 1.000 1.000 - - - - - - 1.000 1.000 1.000 1.000 EC.6046.QDI.003 - Pengembangan Industri Pangan Fungsional Berbasis Hasil Tanaman Pangan Ditjen IA - 1 1 1 1 Industri - 1.000 1.000 1.000 1.000 - - - - - - 1.000 1.000 1.000 1.000 EC.6051.QDI.002 - Pendampingan Penerapan Industri 4.0 di Sektor Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar Ditjen IA 9 10 11 12 13 Industri 1.800 2.000 2.100 2.200 2.300 - - - - - 1.800 2.000 2.100 2.200 2.300 EC.6051.QDI.003 - Pendampingan Penerapan Industri 4.0 di Sektor Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan Ditjen IA 9 10 10 10 10 Industri 1.800 2.000 2.000 2.000 2.000 - - - - - 1.800 2.000 2.000 2.000 2.000 05.01.15.04- Penerapan Ekonomi Sirkular dan Industri Hijau di Industri Makanan dan Minuman - 3.500 4.100 4.200 4.300 - - - - - - 3.500 4.100 4.200 4.300 EC.6045.QDI.007 - Penguatan Ekosistem Industri Makanan Berkelanjutan dan Hijau Ditjen IA - 1 1 1 1 Industri - 1.500 2.000 2.000 2.000 - - - - - - 1.500 2.000 2.000 2.000 EC.6047.QDH.001 - Pembinaan Industri Hijau dan Implementasi Ekonomi Sirkular di Sektor Industri Minuman Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Ditjen IA - 20 21 22 23 Badan usaha - 2.000 2.100 2.200 2.300 - - - - - - 2.000 2.100 2.200 2.300 05.01.15.05- Fasilitasi Pengembangan Industri dan Peningkatan Daya Saing Produk Makanan dan Minuman 8.451 51.725 56.615 58.975 61.895 - - - - - 8.451 51.725 56.615 58.975 61.895 KP/PP/RO Penugasan Indikator UKE I Pengampu RO Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 Satuan 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 EC.6045.QDH.001 - Hilirisasi Industri Pengolahan Kakao dan Coklat Ditjen IA 20 30 40 45 50 Badan usaha 3.000 4.500 6.000 6.500 7.500 - - - - - 3.000 4.500 6.000 6.500 7.500 EC.6045.QDH.002 - Penguatan Struktur dan Peningkatan Daya Saing Industri Pengolahan Susu Ditjen IA - 15 15 15 15 Badan usaha - 3.000 3.000 3.000 3.000 - - - - - - 3.000 3.000 3.000 3.000 EC.6045.QDH.003 - Pengembangan dan Penguatan Struktur Industri Pengolahan Hasil Hortikultura Ditjen IA - 10 10 10 10 Badan usaha - 3.000 3.000 3.000 3.000 - - - - - - 3.000 3.000 3.000 3.000 EC.6045.QDH.004 - Hilirisasi produk Berbasis Teh Ditjen IA - 10 10 10 10 Badan usaha - 3.000 3.000 3.000 3.000 - - - - - - 3.000 3.000 3.000 3.000 EC.6045.QDH.005 - Peningkatan Daya Saing Industri Pengolahan Kopi Ditjen IA - 10 10 10 10 Badan usaha - 2.000 2.000 2.000 2.000 - - - - - - 2.000 2.000 2.000 2.000 EC.6045.QDI.005 - Pengembangan Industri Pakan Berbasis Bahan Baku Lokal Dalam Rangka Substitusi Bahan Baku Impor Ditjen IA - 1 1 1 1 Industri - 2.000 2.000 2.000 2.000 - - - - - - 2.000 2.000 2.000 2.000 EC.6045.SDA.001 - Diversifikasi produk industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar Ditjen IA - 20 22 24 26 produk - 3.000 3.160 3.300 3.460 - - - - - - 3.000 3.160 3.300 3.460 EC.6046.PBK.002 - Pengembangan Inovasi Produk Hilir Berbasis Hasil Hutan dan Perkebunan Ditjen IA - 1 1 1 1 Rekomendasi Kebijakan - 4.000 4.000 4.000 4.000 - - - - - - 4.000 4.000 4.000 4.000 EC.6046.QDI.001 - Fasilitasi Pengembangan Industri Food Ingredients Ditjen IA 1 1 1 1 1 Industri 900 1.000 1.000 1.500 2.000 - - - - - 900 1.000 1.000 1.500 2.000 EC.6047.QIH.001 - Pengawasan dan Pengendalian Terhadap Pemenuhan dan Kepatuhan Kebijakan Di Bidang Perindustrian Sektor Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Ditjen IA 20 30 32 33 35 Badan usaha 1.000 1.500 1.580 1.650 1.750 - - - - - 1.000 1.500 1.580 1.650 1.750 EC.6049.PBK.001 - Penyusunan posisi runding dan optimalisasi kejasama industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar Ditjen IA - - 3 3 3 Rekomendasi Kebijakan - - 2.100 2.200 2.300 - - - - - - - 2.100 2.200 2.300 KP/PP/RO Penugasan Indikator UKE I Pengampu RO Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 Satuan 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 EC.6049.PEH.002 - Promosi dan Temu Bisnis dalam Rangka Peningkatan Ekspor Produk Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Ditjen IA 2 20 21 22 23 promosi 2.000 20.000 21.000 22.000 23.000 - - - - - 2.000 20.000 21.000 22.000 23.000 EC.6050.PBK.001 - Rekomendasi Kebijakan dan peraturan terkait peningkatan daya saing dan nilai tambah industri mintemgar Ditjen IA - 1 1 1 1 Rekomendasi Kebijakan - 1.000 1.050 1.100 1.160 - - - - - - 1.000 1.050 1.100 1.160 EC.6071.QDD.001 - Sentra IKM dan UPT Pangan, Furnitur dan Bahan Bangunan Yang Mendapat Fasilitasi Ditjen IKMA 4 3 3 3 3 Kelompok Masyarakat 1.551 1.425 1.425 1.425 1.425 - - - - - 1.551 1.425 1.425 1.425 1.425 EC.6071.QDI.041 - Peningkatan Kemampuan IKM Pangan berbasis Inovasi melalui Program IFI (Indonesia Food Innovation) Ditjen IKMA - 20 20 20 20 Industri - 2.300 2.300 2.300 2.300 - - - - - - 2.300 2.300 2.300 2.300 05.01.16- Pengembangan Industri Tekstil dan Produk Tekstil 01 - Pertumbuhan PDB Industri Tekstil dan Pakaian Jadi 3,50 5,48 5,56 5,85 6,32 Persen 80.038 242.011 229.911 230.946 232.136 - - - - - 80.038 242.011 229.911 230.946 232.136 02 - Produktivitas Tenaga Kerja Industri TPT 60,34 64,59 69,61 74,67 79,76 Persen 03 - Penyerapan Tenaga Kerja Industri TPT 3.918.787 3.957.206 3.995.626 4.034.045 4.072.465 Orang 05.01.16.01- Penguatan Rantai Pasok 2.200 22.500 23.400 24.435 25.625 - - - - - 2.200 22.500 23.400 24.435 25.625 EC.6057.PBK.003 - Rekomendasi Kebijakan Fiskal dan Non Fiskal Sektor Industri Tekstil, Kulit dan Alas kaki Ditjen IKFT - 2 2 2 2 Rekomendasi Kebijakan - 2.000 2.000 2.000 2.000 - - - - - - 2.000 2.000 2.000 2.000 EC.6059.PBK.007 - Penyusunan Data Supply- Demand Sektor Tekstil, Kulit dan Alas Kaki Ditjen IKFT 3 3 3 3 3 Rekomendasi Kebijakan 1.500 2.000 2.000 2.000 2.000 - - - - - 1.500 2.000 2.000 2.000 2.000 KP/PP/RO Penugasan Indikator UKE I Pengampu RO Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 Satuan 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 EC.6059.PBK.009 - Penyusunan Peta Kemampuan Industri Tekstil, Kulit dan Alas Kaki Ditjen IKFT - 1 1 1 1 Rekomendasi Kebijakan - 10.000 10.000 10.000 10.000 - - - - - - 10.000 10.000 10.000 10.000 EC.6060.PBK.012 - Hilirisasi Sustainable Textile Material Berbasis Rayon dan Poliester Ditjen IKFT - 1 1 1 1 Rekomendasi Kebijakan - 2.500 2.500 2.500 2.500 - - - - - - 2.500 2.500 2.500 2.500 EC.6072.QIH.001 - Pengawasan dan pengendalian terhadap pemenuhan dan kepatuhan sektor industrI (KBLI) terkait kebijakan/regulasi dibidang perindustrian Ditjen KPAII 20 30 40 50 60 Badan usaha 700 6.000 6.900 7.935 9.125 - - - - - 700 6.000 6.900 7.935 9.125 05.01.16.04-Adopsi Teknologi 4.0 dan Teknologi Rendah Emisi 18.300 160.000 160.000 160.000 160.000 - - - - - 18.300 160.000 160.000 160.000 160.000 EC.6053.QDI.001 - Restrukturisasi Mesin dan Peralatan Industri Tekstil, Kulit dan Alas Kaki Ditjen IKFT 21 100 100 100 100 Industri 16.800 150.000 150.000 150.000 150.000 - - - - - 16.800 150.000 150.000 150.000 150.000 EC.6058.QDI.003 - Memfasilitasi Implementasi Industri 4.0 Sektor Tekstil dan Apparel Ditjen IKFT 15 100 100 100 100 Industri 1.500 10.000 10.000 10.000 10.000 - - - - - 1.500 10.000 10.000 10.000 10.000 05.01.16.06- Peningkatan Akses terhadap Lembaga Pembiayaan - 1.000 1.000 1.000 1.000 - - - - - - 1.000 1.000 1.000 1.000 EC.6071.QDI.080 - IKM yang Mendapatkan Peningkatan Akses Pembiayaan Ditjen IKMA - 20 20 20 20 Industri - 1.000 1.000 1.000 1.000 - - - - - - 1.000 1.000 1.000 1.000 05.01.16.07- Pengembangan Sustainable Textile dan Tekstil Budaya Lokal 52.538 39.665 26.665 26.665 26.665 - - - - - 52.538 39.665 26.665 26.665 26.665 EC.6057.PBK.010 - Pilot Project Inovasi Daur Ulang Pengolahan Pakaian Bekas Dalam Rangka Circular Economy Ditjen IKFT 1 1 1 1 1 Rekomendasi Kebijakan - 15.000 15.000 15.000 15.000 - - - - - - 15.000 15.000 15.000 15.000 KP/PP/RO Penugasan Indikator UKE I Pengampu RO Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 Satuan 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 EC.6057.QDI.002 - Implementasi Sustainability dan Circular Economy pada Industri Tekstil, Kulit dan Alas Kaki Ditjen IKFT 4 8 8 8 8 Industri 1.000 10.765 10.765 10.765 10.765 - - - - - 1.000 10.765 10.765 10.765 10.765 EC.6071.QDI.051 - Industri Kecil dan menengah Tekstil dan Produk Tekstil Budaya lokal yang Mendapatkan Fasilitasi Ditjen IKMA - 150 150 150 150 Industri - 900 900 900 900 - - - - - - 900 900 900 900 EC.6071.RBL.002 - Prasarana Pembangunan Gedung Bali Creative Industrial Center Ditjen IKMA 1 1 - - - unit 51.538 13.000 - - - - - - - - 51.538 13.000 - - - 05.01.16.08- Penguatan Branding Produk Tekstil dan Peningkatan Ekspor 7.000 18.846 18.846 18.846 18.846 - - - - - 7.000 18.846 18.846 18.846 18.846 EC.6054.QIH.001 - Pengawasan dan Pengendalian Terhadap Pemenuhan dan Kepatuhan Kebijakan di Bidang Perindustrian Sektor Industri Tekstil, Kulit dan Alas Kaki Ditjen IKFT - 1 1 1 1 Badan usaha - 500 500 500 500 - - - - - - 500 500 500 500 EC.6055.PBK.006 - Rekomendasi kebijakan dalam rangka Peningkatan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Industri Tekstil, Kulit dan Alas kaki Ditjen IKFT - 1 1 1 1 Rekomendasi Kebijakan - 1.000 1.000 1.000 1.000 - - - - - - 1.000 1.000 1.000 1.000 EC.6055.PBK.007 - Rekomendasi kebijakan dalam rangka Penyiapan Industri Halal sektor Tekstil, Kulit dan Alas Kaki Ditjen IKFT - 1 1 1 1 Rekomendasi Kebijakan - 5.000 5.000 5.000 5.000 - - - - - - 5.000 5.000 5.000 5.000 EC.6057.PBK.016 - Rekomendasi Kebijakan dalam rangka penumbuhan dan pengembangan Industri Tekstil, Kulit dan Alas Kaki Ditjen IKFT 1 1 1 1 1 Rekomendasi Kebijakan 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 - - - - - 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 KP/PP/RO Penugasan Indikator UKE I Pengampu RO Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 Satuan 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 EC.6057.QDI.008 - Peningkatan Ketertelusuran dan Keterkaitan dalam rangka Peningkatan Ekspor Ditjen IKFT - 2 4 6 8 Industri - 3.000 3.000 3.000 3.000 - - - - - - 3.000 3.000 3.000 3.000 EC.6071.QDI.036 - Pemberdayaan Industri Fashion dan Kriya BPIFK Ditjen IKMA 170 260 260 260 260 Industri 6.000 8.346 8.346 8.346 8.346 - - - - - 6.000 8.346 8.346 8.346 8.346 05.01.17- Pengembangan Industri Alas Kaki 01 - Pertumbuhan PDB Industri Kulit, Barang dari Kulit, dan Alas Kaki 3,80 4,00 6,00 6,10 6,20 Persen 44.104 7.500 7.500 7.500 7.500 - - - - - 44.104 7.500 7.500 7.500 7.500 05.01.17.04- Fasilitasi Peningkatan Daya Saing dan Ekspor Industri Alas Kaki 44.104 7.500 7.500 7.500 7.500 - - - - - 44.104 7.500 7.500 7.500 7.500 EC.6054.PBK.007 - Penyusunan Program Nasional Perumusan Standar (PNPS) SNI dan Pembinaan Standar Industri Tekstil, Kulit dan Alas Kaki Ditjen IKFT - 1 1 1 1 Rekomendasi Kebijakan - 1.000 1.000 1.000 1.000 - - - - - - 1.000 1.000 1.000 1.000 EC.6071.QDI.038 - Penguatan Ekosistem IKM Alas Kaki Melalui Penumbuhan Wirausaha Industri, Penguatan Kapasitas Kelembagaan, Industri 4.0 Ditjen IKMA 100 60 60 60 60 Industri 2.100 1.300 1.300 1.300 1.300 - - - - - 2.100 1.300 1.300 1.300 1.300 EC.6071.QDI.039 - Pengembangan Produk, Pendampingan IKM, Peningkatan Kreativitas, dan Informasi Pasar, Promosi dan Pemasaran Ditjen IKMA 150 150 150 150 150 Industri 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 - - - - - 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 EC.6071.QDI.091 - IKM yang Mengikuti Program Inkubator Alas Kaki dan Kemitraan Ditjen IKMA - 10 10 10 10 Industri - 800 800 800 800 - - - - - - 800 800 800 800 EC.6071.RBL.001 - Prasarana Pembangunan Gedung Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia Ditjen IKMA 1 - - - - unit 37.604 - - - - - - - - - 37.604 - - - - KP/PP/RO Penugasan Indikator UKE I Pengampu RO Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 Satuan 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 05.01.18- Penguatan Industri Logam Dasar, Besi dan Baja 01 - Pertumbuhan PDB Industri Logam Dasar 11,49 13,58 14,54 14,72 14,90 Persen 5.182 8.000 17.000 21.500 26.500 - - - - - 5.182 8.000 17.000 21.500 26.500 02 - Utilisasi Industri Logam Dasar 77 79 81 83 85 Persen 05.01.18.01- Ketersediaan Bahan Baku Industri Logam Dasar yang Berkualitas dan Kompetitif 1.000 1.000 3.500 4.500 5.500 - - - - - 1.000 1.000 3.500 4.500 5.500 EC.6062.QDI.014 - Industri Logam Dalam Negeri yang terfasilitasi dalam pemenuhan kebutuhan logam infrastruktur untuk IKN Ditjen ILMATE 5 5 5 5 5 Industri 1.000 1.000 3.500 4.500 5.500 - - - - - 1.000 1.000 3.500 4.500 5.500 05.01.18.02- Kepastian Pasokan dan Harga Energi untuk Industri Logam Dasar 1.182 2.500 5.000 6.000 7.000 - - - - - 1.182 2.500 5.000 6.000 7.000 EC.6062.PBK.015 - Neraca Penyediaan dan Permintaan Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya Nasional Ditjen ILMATE 1 1 1 1 1 Rekomendasi Kebijakan 1.182 2.500 5.000 6.000 7.000 - - - - - 1.182 2.500 5.000 6.000 7.000 05.01.18.03- Peningkatan Utilisasi Kapasitas Terpasang Industri Besi- Baja 1.000 1.500 3.000 4.000 5.000 - - - - - 1.000 1.500 3.000 4.000 5.000 EC.6062.QDI.002 - Industri logam yang terfasilitasi dalam rangka peningkatan daya saing dan produktivitas Ditjen ILMATE 1 1 1 1 1 Industri 1.000 1.500 3.000 4.000 5.000 - - - - - 1.000 1.500 3.000 4.000 5.000 05.01.18.04- Pengembangan Industri Special Steel 2.000 3.000 5.500 7.000 9.000 - - - - - 2.000 3.000 5.500 7.000 9.000 EC.6062.PBK.010 - Kebijakan Pengembangan Industri Perkapalan Ditjen ILMATE 1 1 2 3 4 Rekomendasi Kebijakan 1.000 1.000 2.000 3.000 4.000 - - - - - 1.000 1.000 2.000 3.000 4.000 EC.6062.PBK.011 - Evaluasi Kebijakan Peningkatan Utilisasi Sektor Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika Ditjen ILMATE 1 1 1 1 1 Rekomendasi Kebijakan 1.000 2.000 3.500 4.000 5.000 - - - - - 1.000 2.000 3.500 4.000 5.000 KP/PP/RO Penugasan Indikator UKE I Pengampu RO Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 Satuan 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 05.01.19- Penguatan dan Pengembangan Jasa Industri 01 - Kontribusi Jasa Industri Terhadap PDB Nasional 3,12 3,18 3,23 3,29 3,35 Persen 1.800 1.900 2.000 2.200 2.500 - - - - - 1.800 1.900 2.000 2.200 2.500 05.01.19.01-Tata Kelola Kebijakan Jasa Industri 1.800 1.900 2.000 2.200 2.500 - - - - - 1.800 1.900 2.000 2.200 2.500 EC.6077.PBK.003 - Rekomendasi Kebijakan Pengembangan dan Pengaturan Jasa Industri BSKJI 1 1 1 1 1 Rekomendasi Kebijakan 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 - - - - - 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 EC.6077.PBK.006 - Peningkatan Kontribusi PDB Sektor Jasa Industri melalui pembinaan Industri BSKJI 1 1 1 1 1 Rekomendasi Kebijakan 800 900 1.000 1.200 1.500 - - - - - 800 900 1.000 1.200 1.500 05.02.06- Pengembangan KI Bintan Inti Industrial Estate 01 - Nilai Investasi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri di KI Bintan Inti Industrial Estate 1,73 1,81 3,04 4,01 4,99 Rp Triliun - 1.000 1.150 1.323 1.521 - - - - - - 1.000 1.150 1.323 1.521 05.02.06.05- Peningkatan Investasi Kawasan (APBN dan DAK) - 1.000 1.150 1.323 1.521 - - - - - - 1.000 1.150 1.323 1.521 EC.6074.QDH.013 - Pengembangan Kawasan Industri Tertentu sebagai Pusat Hilirisasi dan Daya Tarik Investasi Industri Tematik Ditjen KPAII - 5 5 5 5 Badan usaha - 1.000 1.150 1.323 1.521 - - - - - - 1.000 1.150 1.323 1.521 05.02.07- Pengembangan KI Krakatau Industrial Estate Cilegon 01 - Nilai Investasi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri di KI Krakatau Industrial Estate Cilegon 5,99 5,99 6,00 6,11 6,22 Rp Triliun 1.000 1.750 2.013 2.314 2.662 - - - - - 1.000 1.750 2.013 2.314 2.662 05.02.07.02- Pembangunan/Pen gembang an Infrastruktur Jalan/Jembatan dan Konektivitas Simpul Transportasi (APBN dan DAK) 1.000 1.750 2.013 2.314 2.662 - - - - - 1.000 1.750 2.013 2.314 2.662 EC.6074.QDH.002 - Pengembangan dan Penataan Kawasan Industri Ditjen KPAII 5 7 7 8 8 Badan usaha 1.000 1.750 2.013 2.314 2.662 - - - - - 1.000 1.750 2.013 2.314 2.662 KP/PP/RO Penugasan Indikator UKE I Pengampu RO Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 Satuan 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 05.02.08- Pengembangan KIT Wilmar 01 - Nilai Investasi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri di KI Wilmar 13,14 13,27 13,38 13,46 13,55 Rp Triliun 850 1.500 1.725 1.984 2.281 - - - - - 850 1.500 1.725 1.984 2.281 05.02.08.02- Peningkatan Investasi Kawasan (APBN dan DAK) 850 1.500 1.725 1.984 2.281 - - - - - 850 1.500 1.725 1.984 2.281 EC.6074.QDH.003 - Fasilitasi Kawasan Industri dengan Zona Tematik Ditjen KPAII 3 3 4 4 5 Badan usaha 850 1.500 1.725 1.984 2.281 - - - - - 850 1.500 1.725 1.984 2.281 05.02.09- Pengembangan KIT Batang 01 - Nilai Investasi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri di KI Batang 4,14 4,50 4,82 5,07 5,32 Rp Triliun - 500 575 - - - - - - - - 500 575 - - 05.02.09.03- Peningkatan Investasi Kawasan (APBN dan DAK) - 500 575 - - - - - - - - 500 575 - - EC.6074.PBP.005 - Penyusunan Rancangan Permenperin Pedoman Teknis Kawasan Industri dan Kawasan Industri Prakarsa Pemerintah Ditjen KPAII - 1 1 - - Rekomendasi Kebijakan - 500 575 - - - - - - - - 500 575 - - 05.02.10- Pembangunan KI Seafer 01 - Nilai Investasi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri di KI Seafer 0,73 0,77 1,43 1,94 2,46 Rp Triliun - 3.600 4.140 4.761 5.475 - - - - - - 3.600 4.140 4.761 5.475 05.02.10.03- Peningkatan Investasi Kawasan (APBN dan DAK) - 3.600 4.140 4.761 5.475 - - - - - - 3.600 4.140 4.761 5.475 EC.6074.QDH.008 - Pengembangan Rantai Pasok Industri Prioritas di Kawasan Industri RPJMN Ditjen KPAII - 5 5 5 5 Badan usaha - 3.600 4.140 4.761 5.475 - - - - - - 3.600 4.140 4.761 5.475 KP/PP/RO Penugasan Indikator UKE I Pengampu RO Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 Satuan 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 05.02.11- Pembangunan KI iSentra @Lamongan 01 - Nilai Investasi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri di KI iSentra Lamongan 1,37 1,56 1,72 1,85 1,97 Rp Triliun - 2.000 2.300 2.645 3.042 - - - - - - 2.000 2.300 2.645 3.042 05.02.11.01- Perizinan KI iSentra @Lamongan - 2.000 2.300 2.645 3.042 - - - - - - 2.000 2.300 2.645 3.042 EC.6074.PBP.004 - Penataan Ruang Kawasan Peruntukan Industri dalam Mendukung Penguatan Hilirisasi Industri Ditjen KPAII - 10 10 10 10 Rekomendasi Kebijakan - 2.000 2.300 2.645 3.042 - - - - - - 2.000 2.300 2.645 3.042 05.02.12- Pembangunan KI Ngawi 01 - Nilai Investasi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri di KI Ngawi (tahap persiapan) (tahap persiapan) (tahap persiapan) (tahap persiapan) 0,03 Rp Triliun - 300 345 397 456 - - - - - - 300 345 397 456 05.02.12.02- Penataan Ruang KI Ngawi - 300 345 397 456 - - - - - - 300 345 397 456 EC.6074.QDH.006 - Fasilitasi Percepatan Perizinan Berusaha Kawasan Industri RPJMN Ditjen KPAII - 1 1 1 1 Badan usaha - 300 345 397 456 - - - - - - 300 345 397 456 05.02.13- Pengembangan KI KBS (Ketapang Bangun Sarana) 01 - Nilai Investasi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri di KI Ketapang 2,31 2,40 2,47 2,53 2,59 Rp Triliun - 2.000 2.300 2.645 3.042 - - - - - - 2.000 2.300 2.645 3.042 05.02.13.07- Peningkatan Investasi Kawasan (APBN dan DAK) - 2.000 2.300 2.645 3.042 - - - - - - 2.000 2.300 2.645 3.042 EC.6074.QDH.007 - Fasilitasi Peningkatan Investasi di Kawasan Industri (KI) RPJMN Ditjen KPAII - 5 5 5 5 Badan usaha - 2.000 2.300 2.645 3.042 - - - - - - 2.000 2.300 2.645 3.042 05.02.14- Pengembangan KI Kalimantan Industrial Park Indonesia (KIPI) 01 - Nilai Investasi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri di KI Kalimantan Industrial Park Indonesia 4,30 6,35 8,12 9,51 10,91 Rp Triliun 1.000 2.000 2.300 2.645 3.042 - - - - - 1.000 2.000 2.300 2.645 3.042 KP/PP/RO Penugasan Indikator UKE I Pengampu RO Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 Satuan 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 05.02.14.03- Pengembangan Sarana Prasarana Pendukung (Perumahan, Kesehatan, Air Bersih, dan Pengolahan Persampahan/Limb ah) (APBN dan DAK) 1.000 2.000 2.300 2.645 3.042 - - - - - 1.000 2.000 2.300 2.645 3.042 EC.6074.QDH.004 - Pembentukan Eco Industrial Park (KI Berwawasan Lingkungan) Ditjen KPAII 5 6 7 8 10 Badan usaha 1.000 2.000 2.300 2.645 3.042 - - - - - 1.000 2.000 2.300 2.645 3.042 05.02.15- Pembangunan KI Indonesia Pomalaa Industry Park 01 - Nilai Investasi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri di KI Indonesia Pomalaa Industry Park 1,05 1,05 1,24 4,26 7,29 Rp Triliun 500 1.000 1.150 1.323 1.521 - - - - - 500 1.000 1.150 1.323 1.521 05.02.15.08- Peningkatan Investasi Kawasan (APBN dan DAK) 500 1.000 1.150 1.323 1.521 - - - - - 500 1.000 1.150 1.323 1.521 EC.6074.QDH.005 - Pendampingan pemenuhan dan kepatuhan kawasan industri terhadap regulasi yang berlaku Ditjen KPAII 20 40 50 60 70 Badan usaha 500 1.000 1.150 1.323 1.521 - - - - - 500 1.000 1.150 1.323 1.521 05.02.16- Pengembangan KI Konawe 01 - Nilai Investasi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri di KI Konawe 305,96 306,24 306,48 306,68 306,87 Rp Triliun 1.000 6.000 6.900 7.935 9.125 - - - - - 1.000 6.000 6.900 7.935 9.125 05.02.16.03- Pembangunan/Pen gembang an Infrastruktur Jalan/Jembatan dan Konektivitas Simpul Transportasi (APBN dan DAK) 1.000 6.000 6.900 7.935 9.125 - - - - - 1.000 6.000 6.900 7.935 9.125 EC.6074.PEA.001 - Koordinasi Pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) Ditjen KPAII 3 6 6 6 6 kegiatan 1.000 6.000 6.900 7.935 9.125 - - - - - 1.000 6.000 6.900 7.935 9.125 KP/PP/RO Penugasan Indikator UKE I Pengampu RO Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 Satuan 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 05.02.17- Pengembangan KI Stardust 01 - Nilai Investasi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri di KI Stardust 0,48 0,64 0,77 0,88 0,98 Rp Triliun - 1.000 1.150 1.323 1.521 - - - - - - 1.000 1.150 1.323 1.521 05.02.17.08- Peningkatan Investasi Kawasan (APBN dan DAK) - 1.000 1.150 1.323 1.521 - - - - - - 1.000 1.150 1.323 1.521 EC.6074.PBP.003 - Pemantauan Kawasan Industri Prioritas (PMO) Ditjen KPAII - 1 1 1 1 Rekomendasi Kebijakan - 1.000 1.150 1.323 1.521 - - - - - - 1.000 1.150 1.323 1.521 05.02.18- Pembangunan KI Indonesia Huabao Industrial Park (IHIP) 01 - Nilai Investasi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri di KI IHIP Huabao 9,16 11,33 13,20 14,67 16,15 Rp Triliun 1.000 1.500 1.725 1.984 2.281 - - - - - 1.000 1.500 1.725 1.984 2.281 05.02.18.03- Pengembangan Sarana Prasarana Penunjang (Perumahan, Kesehatan, Air Bersih, Pengolahan Persampahan/Limb ah) (APBN dan DAK) 1.000 1.500 1.725 1.984 2.281 - - - - - 1.000 1.500 1.725 1.984 2.281 EC.6074.PBP.001 - Regulasi Pengembangan Perwilayahan Industri Ditjen KPAII 2 3 3 3 3 Rekomendasi Kebijakan 1.000 1.500 1.725 1.984 2.281 - - - - - 1.000 1.500 1.725 1.984 2.281 05.02.19- Pengembangan KI Morowali 01 - Nilai Investasi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri di KI Morowali 467,46 468,21 468,86 469,37 469,89 Rp Triliun - 2.500 2.875 3.306 3.802 - - - - - - 2.500 2.875 3.306 3.802 05.02.19.01- Pembangunan/Pen gembang an Infrastruktur Jalan/Jembatan dan Konektivitas Simpul Transportasi (APBN dan DAK) - 2.500 2.875 3.306 3.802 - - - - - - 2.500 2.875 3.306 3.802 EC.6074.QDH.009 - Pengembangan Konektivitas Kawasan Industri RPJMN dengan Lokasi Bahan Baku dan Simpul Transportasi Ditjen KPAII - 5 5 5 5 Badan usaha - 2.500 2.875 3.306 3.802 - - - - - - 2.500 2.875 3.306 3.802 KP/PP/RO Penugasan Indikator UKE I Pengampu RO Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 Satuan 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 05.02.20- Pembangunan KI Sumbawa Barat 01 - Nilai Investasi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri di KI Sumbawa Barat (tahap persiapan) (tahap persiapan) (tahap persiapan) 0,01 0,23 Rp Triliun 1.000 2.500 2.875 3.306 3.802 - - - - - 1.000 2.500 2.875 3.306 3.802 05.02.20.08- Peningkatan Investasi Kawasan (APBN dan DAK) 1.000 2.500 2.875 3.306 3.802 - - - - - 1.000 2.500 2.875 3.306 3.802 EC.6074.QDH.001 - Kawasan Industri (KI) di Luar Jawa yang beroperasi dan meningkatkan investasi Ditjen KPAII 5 11 14 14 15 Badan usaha 1.000 2.500 2.875 3.306 3.802 - - - - - 1.000 2.500 2.875 3.306 3.802 05.02.21- Pengembangan KI Pulau Obi 01 - Nilai Investasi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri di KI Pulau Obi 2,53 5,04 7,21 8,91 10,62 Rp Triliun - 1.000 2.000 2.500 3.000 - - - - - - 1.000 2.000 2.500 3.000 05.02.21.08- Peningkatan Investasi Kawasan (APBN dan DAK) - 1.000 2.000 2.500 3.000 - - - - - - 1.000 2.000 2.500 3.000 EC.6074.QDH.010 - Peningkatan Kenyamanan Berusaha Melalui Kepatuhan Pelaksanaan Kebijakan di Kawasan Industri Ditjen KPAII - 10 20 25 30 Badan usaha - 1.000 2.000 2.500 3.000 - - - - - - 1.000 2.000 2.500 3.000 05.02.22- Pengembangan KI Weda Bay 01 - Nilai Investasi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri di KI Weda Bay 349,49 352,65 355,38 357,52 359,67 Rp Triliun - 2.000 2.300 2.645 3.042 - - - - - - 2.000 2.300 2.645 3.042 05.02.22.08- Peningkatan Investasi Kawasan (APBN dan DAK) - 2.000 2.300 2.645 3.042 - - - - - - 2.000 2.300 2.645 3.042 EC.6074.QDH.012 - Fasilitasi Implementasi Simbiosis Industri dan Efisiensi Energi dalam Upaya Dekarbonisasi di Sektor Kawasan Industri Ditjen KPAII - 2 2 2 2 Badan usaha - 2.000 2.300 2.645 3.042 - - - - - - 2.000 2.300 2.645 3.042 KP/PP/RO Penugasan Indikator UKE I Pengampu RO Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 Satuan 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 05.02.23- Pembangunan KI Buli 01 - Nilai Investasi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri di KI Buli 0,21 0,40 0,57 0,70 0,83 Rp Triliun - 2.000 2.300 2.645 3.042 - - - - - - 2.000 2.300 2.645 3.042 05.02.23.08- Peningkatan Investasi Kawasan (APBN dan DAK) - 2.000 2.300 2.645 3.042 - - - - - - 2.000 2.300 2.645 3.042 EC.6074.QDH.011 - Akreditasi Kawasan Industri dan Evaluasi Penerapan Standar Kawasan Industri Ditjen KPAII - 30 30 30 30 Badan usaha - 2.000 2.300 2.645 3.042 - - - - - - 2.000 2.300 2.645 3.042 05.02.24- Pembangunan KI Fakfak 01 - Nilai Investasi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri di KI Fakfak (tahap persiapan) (tahap persiapan) (tahap persiapan) (tahap persiapan) 0,01 Rp Triliun 1.000 2.500 2.875 3.306 3.802 - - - - - 1.000 2.500 2.875 3.306 3.802 05.02.24.03- Penataan Ruang KI Fakfak 1.000 2.500 2.875 3.306 3.802 - - - - - 1.000 2.500 2.875 3.306 3.802 EC.6074.PBP.002 - Kawasan Peruntukan Industri (KPI) yang dikembangkan Ditjen KPAII 5 5 5 5 5 Rekomendasi Kebijakan 1.000 2.500 2.875 3.306 3.802 - - - - - 1.000 2.500 2.875 3.306 3.802 05.02.25- Pembangunan KI Takalar 01 - Nilai Investasi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri di KI Takalar (tahap persiapan) 0,24 0,30 0,35 0,41 Rp Triliun 500 2.200 2.380 2.587 2.825 - - - - - 500 2.200 2.380 2.587 2.825 05.02.25.08- Peningkatan Investasi Kawasan (APBN dan DAK) 500 2.200 2.380 2.587 2.825 - - - - - 500 2.200 2.380 2.587 2.825 EC.6074.QMA.001 - Pengelolaan Data dan Informasi Perwilayahan Industri Ditjen KPAII 5 1 1 1 1 Data 500 2.200 2.380 2.587 2.825 - - - - - 500 2.200 2.380 2.587 2.825 05.05.02- Peningkatan Ekspor Produk Industri Berteknologi Menengah Tinggi 04 - Kontribusi ekspor produk industri berteknologi tinggi 8,6 9,3 10 10,7 11,4 persen 17.700 37.250 47.413 54.976 61.997 - - - - - 17.700 37.250 47.413 54.976 61.997 05.05.02.01- Pengembangan Pasar Ekspor Indonesia 2.000 10.500 11.750 13.614 14.605 - - - - - 2.000 10.500 11.750 13.614 14.605 KP/PP/RO Penugasan Indikator UKE I Pengampu RO Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 Satuan 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 EC.6046.PBK.006 - Fasilitasi Pengembangan Teknologi Produksi Lateks Pekat Bebas Ammonia menggunakan Bio Surfaktan Ditjen IA - 1 1 1 1 Rekomendasi Kebijakan - 2.000 2.000 2.500 2.500 - - - - - - 2.000 2.000 2.500 2.500 EC.6046.PBK.007 - Fasilitasi dan Implementasi Pengembangan Teknologi Pengeringan Industri Pengolahan Karet melalui penggunaan Dryer berbasis CNG Ditjen IA - 1 1 1 1 Rekomendasi Kebijakan - 1.500 2.000 2.500 2.500 - - - - - - 1.500 2.000 2.500 2.500 EC.6046.PBK.008 - Komersialisasi Teknologi Produksi Lateks Pekat Bebas Ammonia menggunakan Surfaktan Ditjen IA - 1 1 1 1 Rekomendasi Kebijakan - 2.000 2.000 2.000 2.000 - - - - - - 2.000 2.000 2.000 2.000 EC.6073.PBK.008 - Pengamanan dan Penyelamatan IDN dari dampak Persaingan Global serta Partisipasi Aktif dalam Fora Internasional Ditjen KPAII - 1 1 1 2 Rekomendasi Kebijakan - 1.000 1.150 1.323 1.521 - - - - - - 1.000 1.150 1.323 1.521 EC.6073.QDH.002 - Peningkatan Partisipasi dalam Global Value Chain Ditjen KPAII 3 6 7 8 9 Badan usaha 1.000 3.000 3.450 3.968 4.563 - - - - - 1.000 3.000 3.450 3.968 4.563 EC.6073.QDH.003 - Pendampingan Industri dalam Akses Industri Internasional Ditjen KPAII 5 5 5 5 5 Badan usaha 1.000 1.000 1.150 1.323 1.521 - - - - - 1.000 1.000 1.150 1.323 1.521 05.05.02.02- Promosi Ekspor Produk Teknologi Menengah Tinggi 4.000 14.000 21.000 24.500 28.000 - - - - - 4.000 14.000 21.000 24.500 28.000 EC.6046.PBK.009 - Komersialisasi Teknologi Cat berbasis Binder dari Lateks Karet Alam Ditjen IA - 1 1 1 1 Rekomendasi Kebijakan - 2.000 2.000 2.500 2.500 - - - - - - 2.000 2.000 2.500 2.500 EC.6046.PBK.010 - Komersialisasi Teknologi Bio- Isoprene berbasis Karet Alam (Produk Karet Kualitas Tinggi) Ditjen IA - 1 1 1 1 Rekomendasi Kebijakan - 2.000 2.000 2.000 2.000 - - - - - - 2.000 2.000 2.000 2.000 KP/PP/RO Penugasan Indikator UKE I Pengampu RO Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 Satuan 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 EC.6068.QDI.001 - Industri yang Terfasilitasi Melalui Pendampingan dalam rangka Peningkatan Investasi dan/atau Ekspor Ditjen ILMATE 2 2 2 - 2 Industri - 7.000 7.000 7.000 7.000 - - - - - - 7.000 7.000 7.000 7.000 EC.6068.QDI.002 - Industri yang terfasilitasi dalam rangka peningkatan investasi dan ekspor sektor Permesinan dan Alat Mesin Pertanian Ditjen ILMATE 4 1 - - - Industri 2.000 2.000 2.000 2.000 2.500 - - - - - 2.000 2.000 2.000 2.000 2.500 EC.6068.QDI.007 - Industri yang terfasilitasi dalam rangka peningkatan investasi dan ekspor sektor Elektronika dan Telematika Ditjen ILMATE 3 1 - - - Industri 2.000 1.000 2.000 2.000 2.000 - - - - - 2.000 1.000 2.000 2.000 2.000 EC.6068.QDI.010 - Industri yang Terfasilitasi dalam rangka Promosi Investasi sektor Elektronika dan Telematika Ditjen ILMATE - - 1 2 3 Industri - - 1.000 1.500 2.000 - - - - - - - 1.000 1.500 2.000 EC.6068.QDI.011 - Industri yang Terfasilitasi dalam rangka Peningkatan Ekspor dan Diversifikasi Produk sektor Elektronika dan Telematika Ditjen ILMATE - - 1 2 3 Industri - - 1.000 1.500 2.000 - - - - - - - 1.000 1.500 2.000 EC.6068.QDI.012 - Industri yang terfasilitasi peningkatan Ekspor, Akses Pasar dan Kerjasama Internasional pada sektor Permesinan dan Alat Mesin Pertanian dalam rangka peningkatan Global Value Chain Ditjen ILMATE - - 4 6 8 Industri - - 4.000 6.000 8.000 - - - - - - - 4.000 6.000 8.000 05.05.02.03- Fasilitasi Sertifikasi Produk dan Perlindungan HKI untuk Mendorong Ekspor Barang dan Jasa 7.300 7.500 8.625 9.919 11.407 - - - - - 7.300 7.500 8.625 9.919 11.407 EC.6073.PEH.002 - Partisipasi Indonesia pada Hannover Messe Ditjen KPAII 1 1 1 1 1 promosi 7.300 7.500 8.625 9.919 11.407 - - - - - 7.300 7.500 8.625 9.919 11.407 05.05.02.05- Optimalisasi Market Intelligence untuk Produk Ekspor Barang dan Jasa 4.400 5.250 6.038 6.943 7.985 - - - - - 4.400 5.250 6.038 6.943 7.985 KP/PP/RO Penugasan Indikator UKE I Pengampu RO Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 Satuan 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 EC.6073.PBK.004 - Industrial Intelligence dan Peluang Kerja Sama Industri di Luar Negeri Ditjen KPAII 3 3 3 3 3 Rekomendasi Kebijakan 4.400 5.250 6.038 6.943 7.985 - - - - - 4.400 5.250 6.038 6.943 7.985 05.05.04- Peningkatan Ekspor Produk Pertanian, Perikanan, dan Industri Berbasis SDA 04 - Diversifikasi produk industri berbasis SDA yang diolah 0,286 0,282 0,278 0,274 0,269 41.782 156.502 164.918 175.717 183.086 - - - - - 41.782 156.502 164.918 175.717 183.086 05 - Jumlah produk industri berbasis SDA yang diolah yang berdaya saing 208 209 210 211 212 produk 05.05.04.01- Kebijakan dan Fasilitasi Ekspor Produk Pertanian, Perikanan, dan Industri Berbasis SDA 25.400 87.152 89.065 95.384 94.155 - - - - - 25.400 87.152 89.065 95.384 94.155 EC.6044.PBK.002 - Fasilitasi Pusat Logistik Bahan Baku untuk Industri Furnitur Ditjen IA - 1 1 1 1 Rekomendasi Kebijakan - 2.000 2.000 2.000 2.000 - - - - - - 2.000 2.000 2.000 2.000 EC.6044.PBK.003 - Pengembangan Pusat Flavor and Fragrance berbasis Minyak Atsiri Ditjen IA - 1 1 1 1 Rekomendasi Kebijakan - 2.000 2.000 2.000 2.000 - - - - - - 2.000 2.000 2.000 2.000 EC.6044.PBK.005 - Peningkatan Utilisasi Industri Karet Alam Ditjen IA - 1 1 1 1 Rekomendasi Kebijakan - 1.000 1.000 1.500 1.500 - - - - - - 1.000 1.000 1.500 1.500 EC.6044.PBK.006 - Penyusunan Rancangan Pembentukan Badan Karet Nasional Ditjen IA 1 1 - - - Rekomendasi Kebijakan 500 1.000 - - - - - - - - 500 1.000 - - - EC.6044.PBK.007 - Penyusunan Peta Jalan Pengelolaan Limbah Non-B3 Kelompok Kertas sebagai Bahan Baku Industri Dalam Negeri Ditjen IA 1 1 - - - Rekomendasi Kebijakan - 1.000 - - - - - - - - - 1.000 - - - EC.6044.PBK.008 - Peningkatan kapasitas pemangku kepentingan dalam perbaikan tata kelola Limbah Non- B3 kelompok kertas yang berwawasan lingkungan Ditjen IA - - 1 1 1 Rekomendasi Kebijakan - - 1.000 1.000 1.000 - - - - - - - 1.000 1.000 1.000 KP/PP/RO Penugasan Indikator UKE I Pengampu RO Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 Satuan 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 EC.6044.PBK.012 - Pengembangan Pusat Data dan Profil Karateristik Minyak Atsiri Indonesia Ditjen IA - 1 1 1 1 Rekomendasi Kebijakan - 6.000 2.000 2.000 2.000 - - - - - - 6.000 2.000 2.000 2.000 EC.6044.QDI.001 - Fasilitasi Jaminan Pasokan Bahan Baku Industri Hasil Hutan dan Perkebunan melalui Pusat Bahan Baku Industri berbasis Bambu Ditjen IA - 30 30 30 30 Industri - 2.000 2.000 2.000 2.000 - - - - - - 2.000 2.000 2.000 2.000 EC.6044.QDI.002 - Fasilitasi Jaminan Pasokan Bahan Baku Industri Hasil Hutan dan Perkebunan melalui Pusat Bahan Baku Industri berbasis Rotan Ditjen IA - 30 30 30 30 Industri - 2.000 2.000 2.000 2.000 - - - - - - 2.000 2.000 2.000 2.000 EC.6044.QDI.003 - fasilitasi Jaminan Pasokan KDU sebagai Bahan Baku Industri melalui Pembentukan Kemitraan Public- Private Partnership dan Perbaikan Rantai Pasok Penyediaan KDU Dalam Negeri Ditjen IA - 25 25 25 25 Industri - 1.500 1.500 1.500 1.500 - - - - - - 1.500 1.500 1.500 1.500 EC.6044.QDI.004 - Fasilitasi Transisi Energi dan Pengelolaan Lingkungan di Industri Pulp dan Kertas dalam Upaya Penurunan GRK Ditjen IA - 1 1 1 1 Industri - 1.000 1.000 1.000 1.000 - - - - - - 1.000 1.000 1.000 1.000 EC.6045.PBK.001 - Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Untuk Menjamin Pasokan Bahan Baku Industri Hasil Hutan dan Perkebunan melalui Pusat Bahan Baku Industri berbasis Minyak Atsiri Ditjen IA - 1 1 1 1 Rekomendasi Kebijakan - 2.000 2.000 2.000 2.000 - - - - - - 2.000 2.000 2.000 2.000 EC.6045.PBK.002 - Penyusunan Kebijakan Pengembangan Pusat Flavor and Fragrance berbasis Minyak Atsiri Nasional Ditjen IA 2 2 2 2 2 Rekomendasi Kebijakan 1.500 1.500 2.000 2.000 2.000 - - - - - 1.500 1.500 2.000 2.000 2.000 KP/PP/RO Penugasan Indikator UKE I Pengampu RO Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 Satuan 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 EC.6046.PBK.001 - Pengembangan Pusat Data dan Profil Karateristik Minyak Atsiri Indonesia Ditjen IA - 1 1 1 1 Rekomendasi Kebijakan - 2.500 2.000 2.000 2.000 - - - - - - 2.500 2.000 2.000 2.000 EC.6046.PBK.003 - Pilot Project Pemanfaatan Cat berbasis Binder dari Lateks Karet Alam Ditjen IA - 1 1 1 1 Rekomendasi Kebijakan - 2.000 2.000 2.500 2.500 - - - - - - 2.000 2.000 2.500 2.500 EC.6046.PBK.004 - Peningkatan Kualitas Produk Karet Alam melalui Karet Alam Berkelanjutan Ditjen IA - 1 1 1 1 Rekomendasi Kebijakan - 2.000 2.000 2.000 2.000 - - - - - - 2.000 2.000 2.000 2.000 EC.6046.PBK.011 - Fasilitasi Pengembangan Teknologi Bio- Isoprene berbasis Karet Alam (Produk Karet Kualitas Tinggi) Ditjen IA - 1 1 1 1 Rekomendasi Kebijakan - 1.500 2.000 2.500 2.500 - - - - - - 1.500 2.000 2.500 2.500 EC.6046.QDH.003 - Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Industri Furnitur dan Kayu Olahan (Wood Working) Ditjen IA 13 15 15 15 15 Badan usaha 13.000 15.000 15.000 15.000 15.000 - - - - - 13.000 15.000 15.000 15.000 15.000 EC.6046.SDA.001 - Pengembangan Inovasi Produk Hilir Berbasis Atsiri Ditjen IA - 10 12 12 12 produk - 2.000 2.000 2.000 2.000 - - - - - - 2.000 2.000 2.000 2.000 EC.6046.SDB.001 - Fasilitasi Pengembangan Produk Greenfiber, Greenpackaging, dan Greenprinting Ditjen IA - 1 1 1 1 Purwarupa - 1.000 1.000 1.000 1.000 - - - - - - 1.000 1.000 1.000 1.000 EC.6046.SDC.001 - Fasilitasi Pengembangan Konsep Desain Industri Furnitur Ditjen IA - 20 20 20 20 Desain - 4.000 4.000 4.000 4.000 - - - - - - 4.000 4.000 4.000 4.000 EC.6046.UAB.001 - Digitalisasi Rantai Pasok Industri Pengolahan Karet Ditjen IA - 1 1 1 1 Sistem Informasi - 1.500 1.500 2.000 2.000 - - - - - - 1.500 1.500 2.000 2.000 EC.6046.UAB.002 - Pembangunan Platform Digital untuk Pengawasan dan Pengendalian Neraca Massa KDU sebagai bagian dari Tata Kelola Industri Kertas Berwawasan Lingkungan Ditjen IA - - 1 1 - Sistem Informasi - - 1.500 1.500 - - - - - - - - 1.500 1.500 - KP/PP/RO Penugasan Indikator UKE I Pengampu RO Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 Satuan 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 EC.6047.QDH.003 - Perencanaan dan Pembinaan Standar di Sektor Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Ditjen IA - 15 15 15 15 Badan usaha - 1.500 1.500 1.500 1.500 - - - - - - 1.500 1.500 1.500 1.500 EC.6047.QDI.001 - Fasilitasi dan Pendampingan Sertifikasi Sustainability Sumber Bahan Baku industri karet alam Ditjen IA - 1 1 1 1 Industri - 1.000 1.000 1.000 1.000 - - - - - - 1.000 1.000 1.000 1.000 EC.6047.QDI.002 - Fasilitasi dan Pendampingan Sertifikasi Sustainability Sumber Bahan Baku industri rotan Ditjen IA - 1 1 1 1 Industri - 1.000 1.000 1.000 1.000 - - - - - - 1.000 1.000 1.000 1.000 EC.6047.QIH.002 - Pengawasan dan Pengendalian terhadap pemenuhan dan kepatuhan kebijakan di bidang perindustrian sektor Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Ditjen IA 20 30 30 30 30 Badan usaha 1.000 2.000 2.000 2.000 2.000 - - - - - 1.000 2.000 2.000 2.000 2.000 EC.6048.PBK.001 - Fasilitasi Industri Pengolahan Minyak Kemenyan Berbasis Kelompok Tani Ditjen IA - 1 1 1 1 Rekomendasi Kebijakan - 1.500 1.500 1.500 1.500 - - - - - - 1.500 1.500 1.500 1.500 EC.6048.PBK.002 - Komersialisasi Aspal Karet Berbasis Karet Alam Ditjen IA - 1 1 1 1 Rekomendasi Kebijakan - 2.000 2.000 2.000 2.000 - - - - - - 2.000 2.000 2.000 2.000 EC.6072.PBK.001 - Rekomendasi Kebijakan Teknis Dalam Meningkatkan Ketahanan dan Iklim Usaha Industri Ditjen KPAII 8 10 11 12 14 Rekomendasi Kebijakan 2.150 3.000 3.450 3.968 4.563 - - - - - 2.150 3.000 3.450 3.968 4.563 EC.6072.PBK.002 - Pengamanan dan Penyelamatan IDN dari Dampak Persaingan Global serta Partisipasi Aktif dalam Fora Internasional Ditjen KPAII - 1 1 1 1 Rekomendasi Kebijakan - 1.000 1.150 1.323 1.521 - - - - - - 1.000 1.150 1.323 1.521 EC.6072.PBK.003 - Penguatan Struktur Industri Melalui Kebijakan Non Fiskal Ditjen KPAII - 1 1 2 2 Rekomendasi Kebijakan - 1.000 1.150 1.323 1.521 - - - - - - 1.000 1.150 1.323 1.521 KP/PP/RO Penugasan Indikator UKE I Pengampu RO Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 Satuan 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 EC.6072.PBK.004 - Pengembangan Kebijakan Tata Niaga Ekspor-Impor dalam rangka Jaminan Pemenuhan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong serta Dukungan Terhadap Kinerja Industri Dalam Negeri Ditjen KPAII - 3 3 3 4 Rekomendasi Kebijakan - 3.000 3.450 3.968 4.563 - - - - - - 3.000 3.450 3.968 4.563 EC.6072.PBK.005 - Penyelesaian Hambatan Perizinan Berusaha dan Penanaman Modal Sektor Industri Ditjen KPAII - 1 1 2 2 Rekomendasi Kebijakan - 1.000 1.150 1.323 1.521 - - - - - - 1.000 1.150 1.323 1.521 EC.6072.PBK.006 - Peningkatan Kinerja Logistik Industri dalam rangka meningkatkan Daya Saing Industri Nasional Ditjen KPAII - 1 2 2 2 Rekomendasi Kebijakan - 2.000 2.300 2.645 3.042 - - - - - - 2.000 2.300 2.645 3.042 EC.6072.PBK.007 - Pengawasan dan Pengendalian Usaha Industri dalam rangka Meningkatkan Kepatuhan Industri Dalam Negeri Ditjen KPAII - 2 2 2 2 Rekomendasi Kebijakan - 2.000 2.300 2.645 3.042 - - - - - - 2.000 2.300 2.645 3.042 EC.6072.QDI.001 - Fasilitasi dan Pendampingan Peningkatan Daya Tahan Ditjen KPAII 10 6 8 10 12 Industri 1.550 1.200 1.380 1.587 1.825 - - - - - 1.550 1.200 1.380 1.587 1.825 EC.6072.QDI.002 - Fasilitasi dan Pendampingan Peningkatan Iklim Usaha Ditjen KPAII - 9 11 13 15 Industri - 1.800 2.070 2.381 3 - - - - - - 1.800 2.070 2.381 3 EC.6073.PBK.001 - Perencanaan dan Pengembangan Jejaring Kerja Promosi Investasi Ditjen KPAII 1 1 1 1 1 Rekomendasi Kebijakan 700 750 863 992 1.141 - - - - - 700 750 863 992 1.141 EC.6075.QMA.001 - Layanan Data dan Informasi Bidang Industri Setjen 2 2 2 2 2 layanan 1.623 902 2.102 2.852 2.602 - - - - - 1.623 902 2.102 2.852 2.602 EC.6075.RAN.001 - Pengembangan Sistem Informasi Setjen 1 1 1 1 1 unit 3.377 6.000 7.200 7.877 7.812 - - - - - 3.377 6.000 7.200 7.877 7.812 05.05.04.02- Promosi Produk Pertanian, Perikanan, dan Industri Berbasis SDA 2.000 44.500 47.875 48.756 53.220 - - - - - 2.000 44.500 47.875 48.756 53.220 KP/PP/RO Penugasan Indikator UKE I Pengampu RO Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 Satuan 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 EC.6049.PBK.003 - Promosi Produk- produk Baru Industri Karet Hulu (Karet Hulu, Binder cat, Veneer Rotan) Ditjen IA - 1 1 1 1 Rekomendasi Kebijakan - 2.000 2.000 2.000 2.000 - - - - - - 2.000 2.000 2.000 2.000 EC.6049.PEH.001 - Promosi dan Temu Bisnis Pada Pameran Berskala Internasional dalam rangka Peningkatan Ekspor Produk Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan Ditjen IA 1 1 1 1 1 promosi 2.000 5.000 5.000 5.000 5.000 - - - - - 2.000 5.000 5.000 5.000 5.000 EC.6049.PEH.003 - Promosi dan Temu Bisnis dalam Rangka Peningkatan Ekspor Produk Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Ditjen IA - 1 1 1 1 promosi - 2.000 2.000 2.000 2.000 - - - - - - 2.000 2.000 2.000 2.000 EC.6049.PEH.004 - Fasilitasi Promosi dan Temu Bisnis Dalam Rangka Peningkatan Ekspor Produk Kertas dan Pencetakan Ramah Lingkungan serta Perlindungan Produk Industri Kertas dan Pencetakan Dalam Negeri Ditjen IA - 3 3 - - promosi - 3.000 3.000 - - - - - - - - 3.000 3.000 - - EC.6049.PEH.005 - Promosi dan Temu Bisnis dalam Rangka Peningkatan Ekspor Produk Industri Industri Kemurgi, Oleokimia, dan Pakan Ditjen IA - 2 2 2 2 promosi - 10.000 10.000 10.000 10.000 - - - - - - 10.000 10.000 10.000 10.000 EC.6073.PEH.003 - Promosi Internasional Industri Manufaktur Ditjen KPAII - 3 3 3 4 promosi - 22.500 25.875 29.756 34.220 - - - - - - 22.500 25.875 29.756 34.220 05.05.04.03-Kerja Sama untuk Peningkatan Ekspor Produk Pertanian, Perikanan, dan Industri Berbasis SDA 14.382 24.850 27.978 31.577 35.711 - - - - - 14.382 24.850 27.978 31.577 35.711 EC.6049.PBK.002 - Rekomendasi Peningkatan Kerjasama Di Sektor Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Ditjen IA - 1 1 1 1 Rekomendasi Kebijakan - 2.000 2.000 2.000 2.000 - - - - - - 2.000 2.000 2.000 2.000 KP/PP/RO Penugasan Indikator UKE I Pengampu RO Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 Satuan 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 EC.6050.PBK.002 - Peningkatan Kontribusi ekspor produk sektor industri hasil hutan terhadap total Ditjen IA - 1 1 1 1 Rekomendasi Kebijakan - 2.000 2.000 2.000 2.000 - - - - - - 2.000 2.000 2.000 2.000 EC.6072.UAB.001 - Sistem Informasi Pengawasan dan Ketahanan Industri Ditjen KPAII 2 - - - - layanan 700 - - - - - - - - - 700 - - - - EC.6072.UAC.001 - Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengawasan dan Pengendalian Industri Ditjen KPAII 50 100 120 140 150 orang 400 1.000 1.150 1.323 1.521 - - - - - 400 1.000 1.150 1.323 1.521 EC.6073.PBK.002 - Pembukaan Akses Industri Internasional melalui Pemanfaatan Perundingan Internasional di Bidang Industri (PTA/FTA/CEPA) Ditjen KPAII 6 6 7 8 9 Rekomendasi Kebijakan 2.500 6.000 6.900 7.935 9.125 - - - - - 2.500 6.000 6.900 7.935 9.125 EC.6073.PBK.003 - Analisis Potensi Pengembangan Akses Produk Industri Ditjen KPAII 1 1 1 1 1 Rekomendasi Kebijakan 500 600 690 794 913 - - - - - 500 600 690 794 913 EC.6073.PBK.005 - Penanganan Hambatan Akses Industri Internasional Ditjen KPAII 1 1 1 1 1 Rekomendasi Kebijakan 800 1.000 1.150 1.323 1.521 - - - - - 800 1.000 1.150 1.323 1.521 EC.6073.PBK.006 - Pemanfaatan Kerja Sama dan Bantuan Luar Negeri Ditjen KPAII 1 - - - - Rekomendasi Kebijakan 2.032 - - - - - - - - - 2.032 - - - - EC.6073.PBK.007 - Analisa Kebutuhan SDI dan Potensi Pemenuhan SDI dari Negara Mitra Ditjen KPAII 1 1 1 1 2 Rekomendasi Kebijakan 500 750 863 992 1.141 - - - - - 500 750 863 992 1.141 EC.6073.PEC.001 - Fasilitasi dan Penjajagan Kerjasama SDI dengan Negara Mitra Ditjen KPAII 2 2 2 3 3 Kesepakatan 975 1.000 1.150 1.323 1.521 - - - - - 975 1.000 1.150 1.323 1.521 EC.6073.PEC.002 - Pembukaan Akses Industri Internasional melalui Pemanfaatan Forum Kerja Sama Bilateral, Regional dan Multilateral Ditjen KPAII 2 2 2 2 2 Kesepakatan 3.000 6.000 6.900 7.935 9.125 - - - - - 3.000 6.000 6.900 7.935 9.125 KP/PP/RO Penugasan Indikator UKE I Pengampu RO Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 Satuan 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 EC.6073.PEC.003 - Pelaksanaan Kerjasama Selatan- Selatan dan Triangular di bidang Industri Ditjen KPAII 1 1 1 1 1 kegiatan 1.000 1.000 1.150 1.323 1.521 - - - - - 1.000 1.000 1.150 1.323 1.521 EC.6073.PEH.001 - Peningkatan Peluang Investasi Sektor Industri Ditjen KPAII 1 2 2 3 3 promosi 1.000 2.000 2.300 2.645 3.042 - - - - - 1.000 2.000 2.300 2.645 3.042 EC.6073.QDH.001 - Layanan Pendampingan Investasi Perusahaan Multinasional Ditjen KPAII 2 2 2 3 3 Badan usaha 975 1.500 1.725 1.984 2.281 - - - - - 975 1.500 1.725 1.984 2.281 05.05.06- Peningkatan Rantai Nilai Produk Elektronik dan Otomotif termasuk Electric Vehicle (EV) 01 - Tingkat partisipasi produk elektronik Indonesia yang bergabung dalam rantai nilai global 49 51 53 55 57 persen 4.056 12.000 12.500 18.000 12.000 - - - - - 4.056 12.000 12.500 18.000 12.000 02 - Tingkat partisipasi produk otomotif termasuk Electric Vehicle (EV) Indonesia yang bergabung dalam rantai nilai global 23 25 28 33 36 persen 05.05.06.04- Penyelenggaraan Forum Bisnis dan Business Matching bagi Pelaku Ekspor Indonesia untuk Masuk Dalam Rantai Pasok Global 4.056 12.000 12.500 18.000 12.000 - - - - - 4.056 12.000 12.500 18.000 12.000 EC.6068.QDI.003 - Industri yang Terfasilitasi Melalui Kerjasama Internasional Sektor Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika Ditjen ILMATE 2 2 2 2 2 Industri 1.000 5.000 5.000 5.000 5.000 - - - - - 1.000 5.000 5.000 5.000 5.000 EC.6068.QDI.004 - Industri yang Terfasilitasi Dalam Rangka Peningkatan Akses Pasar dan Pendampingan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika Ditjen ILMATE 5 10 10 10 10 Industri 3.056 7.000 7.500 13.000 7.000 - - - - - 3.056 7.000 7.500 13.000 7.000 TOTAL 348.240 1.058.970 1.208.424 1.317.568 1.413.588 - - - - - 348.240 1.058.970 1.208.424 1.317.568 1.413.588 C. Kerangka Regulasi Kementerian Perindustrian Tahun 2025-2029 NO ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN, DAN PENELITIAN UNIT PENANGGUNG JAWAB UNIT TERKAIT/ INSTITUSI TARGET PENYELESAIAN