d.Verifikasi dilakukan melalui kegiatan pemeriksaan dokumen, catatan data, dan bukti pendukung yang terkait, meliputi: 1) untuk produk yang dipasarkan di Indonesia: a) dokumen SPPT-SNI yang masih berlaku untuk Minyak Goreng Sawit kemasan; dan/atau b) dokumen CoA dan hasil uji logam berat dan cemaran kimia sesuai persyaratan BPOM dari laboratorium terakreditasi 17025 untuk Minyak Goreng Sawit untuk industri (bulk) pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir; 2) untuk produk ekspor, pemeriksaan dokumen hasil uji dari laboratorium uji yang terakreditasi dengan mengacu kepada standar negara tujuan ekspor dan/atau standar lain (termasuk SNI) selama 12 (dua belas) bulan terakhir. Tabel 7. Aspek Kemasan pada Persyaratan Teknis Standar Industri Hijau untuk Industri Minyak Goreng Sawit No. Aspek Kriteria Batasan Metode Verifikasi
7.Kemasa n 7.1 Spesifikasi Mutu Kemasan untuk Produk
a.Kemasan primer (pouch, botol, dan/atau jeriken): material kemasan 100% (seratus persen) Verifikasi:
a.CoA;
b.SDS; dan/atau
c.surat pernyataan tertulis dari pemasok tentang jenis dan sifat No. Aspek Kriteria Batasan Metode Verifikasi harus foodgrade bahan kemasan yang digunakan.
b.Kemasan sekunder (karton): Material Kemasan yang Bersifat Dapat Dipakai Ulang (Reuse- able), Dapat Didaur Ulang (Recycle- able), Mudah Terurai secara Alamiah (Biode- gradable), dan/atau Dapat Terkompos -kan (Compos- table) 100% (seratus persen) Verifikasi:
a.daftar atau informasi material kemasan yang digunakan (faktur pembelian bahan, manifes pengadaan bahan dari pemasok);
b.berbagai referensi atau pustaka yang tersedia terkait material input ramah lingkungan; dan/atau
c.pernyataan tertulis dari pemasok tentang bahan kemasan yang digunakan untuk kemasan yang berasal dari eksternal perusahaan. Penjelasan:
7.Kemasan Spesifikasi Mutu Kemasan untuk Produk
a.Pengemasan merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk mewadahi, mentransportasikan, melindungi produk, serta menyediakan informasi terkait produk dan menjual produk tersebut.
b.Kualitas kemasan yang akan digunakan harus terjamin baik dan tahan lama. Oleh karena itu, setiap kemasan perlu diatur agar isi dalam kemasan tetap terjaga kualitasnya.
c.Penggunaan kemasan produk dapat memberikan dampak buruk bagi lingkungan apabila tidak ada pengendalian dan pengelolaan setelah penggunaan. Untuk meminimalisasi hal tersebut, Perusahan Industri harus melakukan pemilihan material kemasan yang bersifat dapat dipakai ulang (reuseable), dapat didaur ulang (recycleable), dapat terurai (biodegradable), dan/atau dapat terkomposkan (compostable).
d.Batasan 100% yang dimaksud dalam SIH ini adalah bahwa setiap jenis bahan kemasan yang digunakan bersifat dapat dipakai ulang (reuseable), dapat didaur ulang (recycleable), dapat terurai (biodegradable), dan/atau dapat terkomposkan (compostable).
e.Sumber data dan informasi diperoleh dari: 1) data primer dengan melakukan observasi lapangan dan diskusi terkait penggunaan kemasan; dan 2) data sekunder dengan meminta: a) CoA, SDS, dan/atau surat pernyataan dari pemasok tentang bahan kemasan yang digunakan untuk kemasan primer; dan b) daftar atau informasi material kemasan yang digunakan, referensi atau pustaka yang tersedia terkait material input ramah lingkungan, dan/atau pernyataan tertulis dari pemasok tentang jenis dan sifat bahan kemasan yang digunakan untuk kemasan sekunder.
f.Verifikasi dilakukan melalui kegiatan pemeriksaan dokumen, catatan data dan bukti pendukung yang terkait, meliputi: 1) CoA, SDS, dan/atau surat pernyataan dari pemasok tentang bahan kemasan yang digunakan untuk kemasan primer selama 12 (dua belas) bulan terakhir; 2) daftar atau informasi material kemasan yang digunakan, referensi atau pustaka yang tersedia terkait material input ramah lingkungan, dan/atau pernyataan tertulis dari pemasok tentang jenis dan sifat bahan kemasan yang digunakan untuk kemasan sekunder selama 12 (dua belas) bulan terakhir. Tabel 8. Aspek Pengelolaan Limbah pada Persyaratan Teknis Standar Industri Hijau untuk Industri Minyak Goreng Sawit No. Aspek Kriteria Batasan Metode Verifikasi
8.Pengelolaa n Limbah 8.1 Sarana Pengelola- an Limbah Cair
a.Memiliki IPAL mandiri atau IPAL yang dikelola oleh pihak ketiga yang memiliki izin. Verifikasi:
a.keberadaan IPAL mandiri yang berfungsi dengan baik; dan/atau
b.untuk IPAL yang dikelola oleh pihak ketiga: 1) pihak ketiga memiliki IPLC; 2) IPAL berfungsi dengan baik; dan 3) memiliki bukti kerjasama dengan pihak ketiga.
b.Memiliki IPLC/Persetu- juan Teknis (Pertek) untuk Pemenuhan Verifikasi dokumen IPLC/ Persetujuan Teknis (Pertek) untuk Pemenuhan Baku Mutu No. Aspek Kriteria Batasan Metode Verifikasi Baku Mutu Limbah Cair yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten/ Kota. Limbah Cair yang masih berlaku.
c.Memiliki personil yang tersertifikasi sebagai PPPA dan POPAL. Verifikasi:
a.sertifikat PPPA dan sertifikat POPAL yang masih berlaku; atau
b.sertifikat PPPA dan sertifikat POPAL pihak ketiga yang masih berlaku. 8.2 Pemenu- han Parameter Limbah Cair terhadap Baku Mutu Lingku- ngan Memenuhi baku mutu sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan Verifikasi dilakukan melalui kegiatan pemeriksaan dokumen laporan hasil uji dari laboratorium uji yang terakreditasi ISO 17025 dan teregistrasi sebagai laboratorium lingkungan yang tercantum dalam dokumen pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup pada periode 2 (dua) semester terakhir. Dalam hal belum terdapat laboratorium yang terakreditasi ISO 17025 dan teregistrasi sebagai laboratorium lingkungan, dapat menggunakan laboratorium uji yang sudah menerapkan good laboratorium practices sesuai No. Aspek Kriteria Batasan Metode Verifikasi ISO 17025 dengan menyampaikan surat pernyataan yang ditandatangani oleh pimpinan puncak laboratorium tersebut. 8.3 Sarana Pengelola- an Emisi Gas Buang Dan Udara
a.Memiliki sarana pengelolaan emisi gas buang dan udara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Verifikasi keberadaan sarana pengelolaan emisi gas buang dan udara berfungsi dengan baik yang mengacu pada dokumen lingkungan.
b.Memiliki personil yang tersertifikasi sebagai PPPU dan POIPPU Verifikasi:
a.sertifikat PPPU dan sertifkat POIPPU yang masih berlaku; atau
b.sertifikat PPPU dan sertifikat POIPPU pihak ketiga yang masih berlaku. 8.4 Pemenu- han Parameter Emisi Gas Buang, Udara Ambien, dan Gangguan Memenuhi baku mutu sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan Verifikasi dilakukan melalui kegiatan pemeriksaan dokumen laporan hasil uji dari laboratorium uji yang terakreditasi ISO 17025 dan teregistrasi sebagai laboratorium lingkungan yang tercantum dalam dokumen pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup pada periode 2 (dua) semester terakhir. Dalam hal belum terdapat laboratorium yang terakreditasi ISO 17025 dan teregistrasi No. Aspek Kriteria Batasan Metode Verifikasi sebagai laboratorium lingkungan, dapat menggunakan laboratorium uji yang sudah menerapkan good laboratorium practices sesuai ISO 17025 dengan menyampaikan surat pernyataan yang ditandatangani oleh pimpinan puncak laboratorium tersebut. 8.5 Pengelo- laan Limbah B3
1.Perizinan Berusaha:
a.Pengelolaan limbah B3 secara mandiri: 1) memiliki izin pengelolaan limbah B3; atau 2) memiliki persetujuan teknis pengelolaan limbah B3. Verifikasi Pengelolaan limbah B3 mandiri:
a.izin pengelolaan limbah B3 atau persetujuan teknis (pertek) pengelolaan limbah B3 yang masih berlaku;
b.izin/standar teknis/rincian teknis penyimpanan limbah B3 yang dikeluarkan oleh pihak berwenang yang masih berlaku.
b.Pengelolaan limbah B3 yang diserahkan kepada pihak ketiga: 1) pihak ketiga memiliki izin pengelolaan limbah B3 atau persetujuan Verifikasi limbah B3 diserahkan kepada pihak ketiga: 1) izin pengelolaan limbah B3 atau persetujuan teknis pengelolaan limbah B3; 2) apabila pihak ketiga tidak No. Aspek Kriteria Batasan Metode Verifikasi teknis pengelolaan limbah B3; 2) apabila pihak ketiga tidak memiliki izin pengangku- tan limbah B3, dapat mengguna- kan perusahaan pengangku- tan yang memiliki izin pengangku- tan limbah B3; 3) dokumen bukti kerja sama dengan pihak ketiga. memiliki izin pengangkutan limbah B3, dapat menggunakan perusahaan pengangkutan yang memiliki izin pengangkutan limbah B3 yang masih berlaku; 3) dokumen manifes pengangkutan limbah B3; 4) dokumen bukti kerja sama dengan pihak ketiga yang masih berlaku.
2.Memiliki Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3 yang Dilengkapi dengan Izin TPS Limbah B3/Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3 yang Diintegrasikan ke Dalam Persetujuan Lingkungan. Verifikasi
a.keberadaan TPS limbah B3 yang berfungsi dengan baik; dan
b.izin/rincian teknis penyimpanan limbah B3 yang dikeluarkan oleh pihak berwenang yang masih berlaku. 8.6 Pengelola- an Limbah Non-B3 Mengacu pada rencana pengelolaan limbah non-B3 yang tertuang dalam dokumen lingkungan yang telah disetujui. Verifikasi pengelolaan limbah non-B3 dan ketentuan yang tertuang dalam dokumen lingkungan pada periode 2 (dua) semester terakhir serta keberadaaan sarana pengelolaan limbah non-B3 No. Aspek Kriteria Batasan Metode Verifikasi yang berfungsi dengan baik. 8.7 Tingkat Pengguna- an Kembali dan/atau Daur Ulang Limbah Padat 100% Verifikasi data:
a.penggunaan total SBE yang dihasilkan setiap bulannya selama 12 (dua belas) bulan terakhir; dan
b.penggunaan SBE yang dimanfaatkan baik internal maupun eksternal perusahaan setiap bulannya selama 12 (dua belas) bulan terakhir. Penjelasan:
8.Pengelolaan Limbah 8.1 Sarana Pengelolaan Limbah Cair
a.Pengelolaan limbah dimaksudkan untuk menurunkan tingkat cemaran yang terdapat dalam limbah sehingga aman untuk dibuang ke lingkungan. Oleh sebab itu, Perusahaan Industri perlu memiliki sarana pengelolaan limbah yang sesuai dengan jenis limbah yang dihasilkan.
b.Sumber data dan informasi diperoleh dari: 1) data primer dengan melakukan observasi lapangan dan diskusi terkait sarana pengelolaan limbah cair; dan 2) data sekunder dengan meminta bukti dokumen IPLC dan/atau persetujuan teknis (pertek) untuk pemenuhan baku mutu limbah cair, serta sertifikat PPPA dan sertifikat POPAL.
c.Verifikasi dilakukan melalui kegiatan pemeriksaan dokumen, catatan data, dan bukti pendukung yang terkait, meliputi: 1) keberadaaan dan kondisi operasional IPAL; 2) dokumen IPLC dan/atau persetujuan teknis (Pertek) untuk pemenuhan baku mutu limbah cair yang masih berlaku; dan 3) sertifikat PPPA dan sertifikat POPAL yang masih berlaku. 8.2 Pemenuhan Parameter Limbah Cair terhadap Baku Mutu Lingkungan
a.Penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui baku mutu lingkungan hidup. Perusahaan Industri diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan memenuhi baku mutu lingkungan hidup dan mendapat izin dari menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
b.Sumber data dan informasi diperoleh dari: 1) data primer dengan melakukan observasi lapangan dan diskusi terkait upaya pemenuhan baku mutu limbah cair; dan 2) data sekunder dengan meminta laporan hasil uji dari laboratorium terakreditasi ISO 17025 dan teregistrasi sebagai laboratorium lingkungan.
c.Verifikasi dilakukan melalui kegiatan pemeriksaan dokumen laporan hasil uji dari laboratorium uji yang terakreditasi ISO 17025 dan teregistrasi sebagai laboratorium lingkungan yang tercantum dalam dokumen pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup pada periode 2 (dua) semester terakhir. Dalam hal belum terdapat laboratorium yang terakreditasi ISO 17025 dan teregistrasi sebagai laboratorium lingkungan, dapat menggunakan laboratorium uji yang sudah menerapkan good laboratorium practices sesuai ISO 17025 dengan menyampaikan surat pernyataan yang ditandatangani oleh pimpinan puncak laboratorium tersebut. 8.3 Sarana Pengelolaan Emisi Gas Buang dan Udara
a.Perusahaan Industri yang mengeluarkan emisi wajib menaati ketentuan persyaratan teknis, yaitu persyaratan pendukung dalam kaitannya dengan penaatan baku mutu emisi. Contohnya, cerobong asap yang dilengkapi dengan persyaratan teknis sesuai dengan peraturan yang berlaku.
b.Sumber data dan informasi diperoleh dari: 1) data primer dengan melakukan observasi lapangan dan diskusi terkait sarana pengelolaan emisi gas buang dan udara; dan 2) data sekunder dengan meminta dokumen lingkungan hidup dan sertifikat PPPU dan sertifikat POIPPU yang masih berlaku.
c.Verifikasi dilakukan melalui kegiatan pemeriksaan dokumen, catatan data, dan bukti pendukung yang terkait, meliputi: 1) keberadaan sarana pengelolaan emisi gas buang dan udara yang berfungsi dengan baik dengan mengacu pada dokumen lingkungan; dan 2) sertifikat PPPU dan sertifikat POIPPU yang masih berlaku. 8.4 Pemenuhan Parameter Emisi Gas Buang, Udara Ambien, dan Gangguan
a.Perlindungan mutu udara ambien didasarkan pada baku mutu udara ambien, baku mutu emisi, dan baku tingkat gangguan. Baku tingkat gangguan sumber tidak bergerak terdiri atas baku tingkat kebisingan, baku tingkat getaran, dan baku tingkat kebauan.
b.Sumber data dan informasi dapat diperoleh dari: 1) data primer dengan melakukan observasi lapangan dan diskusi terkait upaya pemenuhan baku mutu emisi gas buang, udara ambien, dan gangguan; dan 2) data sekunder dengan meminta dokumen hasil uji pemenuhan baku mutu untuk emisi gas buang, udara ambien, dan gangguan terhadap baku mutu lingkungan dari laboratorium terakreditasi ISO 17025 dan teregistrasi sebagai laboratorium lingkungan.
c.Verifikasi dilakukan melalui kegiatan pemeriksaan dokumen laporan hasil uji dari laboratorium uji yang terakreditasi ISO 17025 dan teregistrasi sebagai laboratorium lingkungan yang tercantum dalam dokumen pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup pada periode 2 (dua) semester terakhir. Dalam hal belum terdapat laboratorium yang terakreditasi ISO 17025 dan teregistrasi sebagai laboratorium lingkungan, dapat menggunakan laboratorium uji yang sudah menerapkan good laboratorium practices sesuai ISO 17025 dengan menyampaikan surat pernyataan yang ditandatangani oleh pimpinan puncak laboratorium tersebut. 8.5 Pengelolaan Limbah B3
a.Pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan. Perusahaan Industri yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya. Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
b.Izin pengelolaan limbah B3 mandiri meliputi izin penyimpanan dan izin pemanfaatan limbah B3.
c.Izin pengelolaan limbah B3 yang diserahkan ke pihak ketiga meliputi izin penyimpanan, izin pengumpulan, izin pengangkutan, izin pemanfaatan, izin pengolahan, dan/atau izin penimbunan limbah B3.
d.Sumber data dan informasi dapat diperoleh dari: 1) data primer dengan melakukan observasi lapangan dan diskusi terkait sarana pengelolaan limbah B3; dan 2) data sekunder dengan meminta bukti pengelolaan limbah B3.
e.Verifikasi dilakukan melalui kegiatan pemeriksaan dokumen, catatan data, dan bukti pendukung yang terkait, meliputi: 1) untuk pengelolaan limbah B3 yang dilakukan secara mandiri: a) izin pengelolaan limbah B3 atau persetujuan teknis (pertek) pengelolaan limbah B3 yang masih berlaku; dan b) izin/standar teknis/rincian teknis penyimpanan limbah B3 yang dikeluarkan oleh pihak berwenang yang masih berlaku. 2) untuk pengelolaan limbah B3 diserahkan kepada pihak ketiga: a) izin pengelolaan limbah B3 atau persetujuan teknis pengelolaan limbah B3; b) apabila pihak ketiga tidak memiliki izin pengangkutan limbah B3, dapat menggunakan perusahaan pengangkutan yang memiliki izin pengangkutan limbah B3 yang masih berlaku; c) dokumen manifes pengangkutan limbah B3; d) dokumen bukti kerja sama dengan pihak ketiga yang masih berlaku; 3) keberadaan TPS Limbah B3 yang berfungsi dengan baik dan izin TPS limbah B3/rincian teknis Penyimpanan limbah B3 yang diintegrasikan ke dalam Persetujuan Lingkungan. 8.6 Pengelolaan Limbah Non-B3
a.Penyelenggaraan pengelolaan limbah non-B3 meliputi pengurangan, penyimpanan, pemanfaatan, penimbunan, pengangkutan, dan perpindahan lintas batas limbah non- B3. Perusahaan Industri wajib melakukan pengelolaan limbah non-B3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b.Pengurangan limbah non-B3 dapat dilakukan sebelum dan/atau sesudah limbah non-B3 dihasilkan. Pengurangan limbah non-B3 sebelum limbah non-B3 dihasilkan dapat dilakukan dengan cara modifikasi proses dan/atau penggunaan teknologi ramah lingkungan. Pengurangan limbah non-B3 sesudah limbah non-B3 dihasilkan dapat dilakukan dengan cara penggilingan (grinding), pencacahan (shredding), pemadatan (compacting), termal dan/atau sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
c.Pengelolaan limbah non-B3 juga dapat dilakukan dengan cara penyimpanan limbah non-B3 yang dihasilkan sebelum dilakukan pengelolaan lebih lanjut sesuai dengan peraturan yang berlaku.
d.Pemanfaatan limbah non-B3 dapat dilakukan oleh para pemanfaat langsung limbah non-B3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
e.Sumber data dan informasi diperoleh dari: 1) data primer dengan melakukan observasi lapangan dan diskusi terkait pengelolaan limbah non-B3; dan 2) data sekunder dengan memeriksa bukti dokumen pengelolaan limbah non-B3 mengacu pada ketentuan yang tertuang dalam dokumen lingkungan.
f.Verifikasi dilakukan melalui kegiatan pemeriksaan dokumen, catatan data, dan bukti pendukung yang terkait, meliputi: 1) pengelolaan limbah non-B3 mengacu pada ketentuan yang tertuang dalam dokumen lingkungan pada periode 2 (dua) semester terakhir; dan 2) keberadaaan sarana pengelolaan limbah non-B3 yang berfungsi dengan baik. 8.7. Tingkat Penggunaan Kembali dan/atau Daur Ulang Limbah Padat
a.Kewajiban industri untuk melakukan pengelolaan limbah (cair, padat, emisi udara) merupakan upaya pengurangan dampak negatif terhadap lingkungan serta upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan secara berkesinambungan. Untuk meminimalisasi dampak limbah terhadap lingkungan dapat mengacu pada baku mutu yang telah ditetapkan.
b.Batasan tingkat Penggunaan Kembali dan/atau Daur Ulang limbah pada SIH ini dibatasi pada limbah padat berupa SBE yang dimanfaatkan oleh pihak internal dan/atau eksternal dengan adanya bukti kerja sama yang dilengkapi dengan izin pemanfaatan limbah B3 oleh pihak ketiga sesuai dengan peraturan yang berlaku. Limbah lainya tidak diperhitungkan dalam kriteria ini karena merupakan industri yang terintegrasi dengan produk lain.
c.Sumber data dan informasi diperoleh dari: 1) data primer dengan melakukan observasi lapangan dan diskusi terkait limbah padat (SBE) yang dihasilkan dan pemanfaatannya; dan 2) data sekunder dengan meminta data total SBE yang dihasilkan dan yang dimanfaatkan. Untuk limbah yang dimanfaatkan oleh pihak eksternal harus disertai dengan dokumen bukti kerja sama terkait pemanfaatan limbah dan dilengkapi dengan izin pemanfaatan dari pejabat yang berwenang.
d.Verifikasi dilakukan melalui kegiatan pemeriksaan data yang meliputi: 1) data total SBE yang dihasilkan setiap bulannya selama 12 (dua belas) bulan terakhir; 2) jumlah SBE yang dimanfaatkan baik internal maupun eksternal setiap bulannya selama 12 (dua belas) bulan terakhir; dan 3) perhitungan tingkat Penggunaan Kembali dan/atau Daur Ulang limbah padat industri pada proses produksi Minyak Goreng Sawit dengan rumus berikut: Keterangan: Rdu : tingkat pemanfaatan limbah padat Industri Minyak Goreng Sawit (%) Ldu : penggunaan total SBE yang dimanfaatkan (ton) TL : total limbah SBE yang dihasilkan (ton) Tabel 9. Aspek Emisi Gas Rumah Kaca pada Persyaratan Teknis Standar Industri Hijau untuk Industri Minyak Goreng Sawit No. Aspek Kriteria Batasan Metode Verifikasi
9.Emisi GRK Emisi GRK Spesifik untuk Produksi Minyak Goreng Sawit Emisi GRK Spesifik yang Bersumber dari Penggunaan Energi 1.Proses Refinery
a.Direct Emissions maksimum 0,05 ton CO2eq/ton RBDPO dan PFAD; dan Verifikasi data:
a.penggunaan energi fosil sebagai bahan bakar untuk produksi RBDPO dan PFAD setiap bulannya selama 12 (dua belas) bulan terakhir;
b.jumlah produksi riil RBDPO dan No. Aspek Kriteria Batasan Metode Verifikasi PFAD setiap bulannya selama 12 (dua belas) bulan terakhir;
c.faktor emisi untuk setiap jenis bahan bakar fosil yang digunakan; dan
d.data Global Warming Potential (GWP) masing-masing jenis GRK.
b.Indirect Emissions maksimum 0,02 ton CO2eq/ton RBDPO dan PFAD; Verifikasi data:
a.penggunaan energi listrik dan/atau energi lain yang dibeli dari pihak ketiga setiap bulannya selama 12 (dua belas) bulan terakhir;
b.jumlah produksi riil RBDPO dan PFAD setiap bulannya selama 12 (dua belas) bulan terakhir; dan
c.faktor emisi pembangkit energi. atau
c.Total emissions maksimum 0,07 ton CO2eq/ton RBDPO dan PFAD. Verifikasi data:
a.perhitungan direct emissions untuk produk RBDPO dan PFAD selama 12 (dua belas) bulan terakhir;
b.perhitungan indirect emissions untuk produk RBDPO dan PFAD selama 12 (dua belas) bulan terakhir; dan
c.perhitungan total emissions untuk produk RBDPO dan No. Aspek Kriteria Batasan Metode Verifikasi PFAD selama 12 (dua belas) bulan terakhir.
2.Proses Fraksinasi
a.Direct Emissions maksi- mum 0,01 ton CO2eq/to n Olein/Min yak Goreng Sawit dan Stearin; Verifikasi data:
a.penggunaan energi fosil sebagai bahan bakar untuk produksi Olein/Minyak Goreng Sawit dan Stearin setiap bulannya selama 12 (dua belas) bulan terakhir;
b.jumlah produksi riil Olein/Minyak Goreng Sawit dan Stearin setiap bulannya selama 12 (dua belas) bulan terakhir;
c.faktor emisi untuk setiap jenis bahan bakar fosil yang digunakan; dan
d.data Global Warming Potential (GWP) masing-masing jenis GRK.
b.Indirect Emissions maksi- mum 0,02 ton CO2eq/to n Olein/Min yak Goreng Sawit dan Stearin Verifikasi data:
a.penggunaan energi listrik dan/atau energi lain yang dibeli dari pihak ketiga setiap bulannya selama 12 (dua belas) bulan terakhir;
b.jumlah produksi riil Olein/Minyak Goreng Sawit dan Stearin setiap bulannya selama 12 (dua belas) bulan terakhir; dan No. Aspek Kriteria Batasan Metode Verifikasi
c.faktor emisi pembangkit energi. atau
c.Total emissions maksimu m 0,03 ton CO2eq/ton Olein/Mi- nyak Goreng Sawit dan Stearin. Verifikasi data:
a.perhitungan direct emissions untuk produk hasil fraksinasi (Olein/Minyak Goreng Sawit dan Stearin) selama 12 (dua belas) bulan terakhir;
b.perhitungan indirect emissions untuk produk hasil fraksinasi (Olein/Minyak Goreng Sawit dan Stearin) selama 12 (dua belas) bulan terakhir; dan
c.perhitungan total emissions untuk produk hasil fraksinasi (Olein/Minyak Goreng Sawit dan Stearin) selama 12 (dua belas) bulan terakhir.
3.Proses Filling
a.Direct Emissions maksi- mum 0,01 ton CO2eq/to n Minyak Goreng Sawit; dan Verifikasi data:
a.penggunaan energi fosil sebagai bahan bakar untuk membangkitkan listrik bagi Perusahaan Industri yang memiliki pembangkit sendiri setiap bulannya selama 12 (dua belas) bulan terakhir;
b.jumlah produksi riil Minyak Goreng Sawit setiap bulannya selama 12 (dua No. Aspek Kriteria Batasan Metode Verifikasi belas) bulan terakhir;
c.faktor emisi untuk setiap jenis bahan bakar fosil yang digunakan; dan
d.data Global Warming Potential (GWP) masing-masing jenis GRK.
b.Indirect Emissions maksimum 0,01 ton CO2eq/ton Minyak Goreng Sawit; Verifikasi data:
a.penggunaan energi listrik yang dibeli dari pihak ketiga setiap bulannya selama 12 (dua belas) bulan terakhir;
b.jumlah produksi riil Minyak Goreng Sawit setiap bulannya selama 12 (dua belas) bulan terakhir; dan
c.faktor emisi untuk sistem ketenaga- listrikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. atau
c.Total emissions maksimum 0,02 ton CO2eq/ton Minyak Goreng Sawit. Verifikasi data:
a.perhitungan direct emissions untuk produk Minyak Goreng Sawit selama 12 (dua belas) bulan terakhir;
b.perhitungan indirect emissions untuk produk Minyak Goreng Sawit selama 12 (dua belas) bulan terakhir; dan
c.perhitungan total emissions untuk produk Minyak Goreng No. Aspek Kriteria Batasan Metode Verifikasi Sawit selama 12 (dua belas) bulan terakhir. Penjelasan:
9.Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)
a.Kegiatan industri merupakan salah satu penyumbang emisi gas rumah kaca (GRK) yang diyakini menjadi penyebab terjadinya pemanasan global. Emisi dari sektor industri berasal dari penggunaan energi, IPPU, dan limbah yang dihasilkan.
b.Penetapan batasan emisi GRK pada SIH ini hanya untuk emisi yang bersumber dari penggunaan energi.
c.Emisi GRK yang Bersumber dari Penggunaan Energi: 1) Emisi GRK yang bersumber dari energi terdiri atas emisi langsung (direct emissions) dan emisi tidak langsung (indirect emissions). 2) Emisi langsung (direct emissions) adalah semua emisi yang dihasilkan di bawah kendali perusahaan, diantaranya emisi dari pembakaran bahan bakar fosil untuk proses produksi Minyak Goreng Sawit dan pembangkit listrik (untuk industri yang memiliki pembangkit sendiri). 3) Emisi tidak langsung (indirect emissions) adalah semua emisi yang berasal dari pihak ketiga. 4) Emisi GRK yang bersumber dari penggunaan energi disegmentasi menjadi 2 (dua) yaitu: a) direct emissions dan indirect emissions; atau b) total emissions. 5) Perusahaan Industri dapat memilih salah satu dari segmentasi tersebut. 6) Sumber data dan informasi diperoleh dari: a) data primer dengan melakukan observasi lapangan dan diskusi terkait sumber-sumber emisi GRK dan aksi mitigasi yang dilakukan; dan b) data sekunder dengan meminta data penggunaan energi fosil sebagai bahan bakar untuk batasan direct emissions dan energi listrik dan/atau energi lain yang dibeli dari pihak ketiga untuk batasan indirect emissions, serta produksi riil untuk setiap tahapan proses. 7) Verifikasi dilakukan melalui kegiatan pemeriksaan dokumen, catatan data, dan bukti pendukung yang terkait meliputi: a) data penggunaan energi fosil sebagai bahan bakar, energi listrik, energi lain yang dibeli dari pihak ketiga dan/atau pembangkit listrik (untuk industri yang memiliki pembangkit sendiri) setiap bulannya selama 12 (dua belas) bulan terakhir; b) data produksi riil untuk setiap tahapan proses setiap bulannya selama 12 (dua belas) bulan terakhir; c) faktor emisi untuk penggunaan energi listrik dari Perusahaan Listrik Negara mengacu kepada faktor emisi GRK yang dikeluarkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lj(ADjXEFj) Prii[ _ Li( ADiX((EFCOZ,i} + (GWPCH4XEFCH4,i}+ (GWPNZOXEFNZO,i))) Priil energi. Sedangkan untuk penggunaan energi listrik dan/atau energi lainnya dari pihak ketiga selain Perusahaan Listrik Negara, maka menggunakan data faktor emisi dari pihak penyedia energi tersebut; d) faktor emisi untuk penggunaan bahan bakar mengacu kepada 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories dan/atau literatur lain yang relevan; e) data Global Warming Potential (GWP) masing-masing jenis GRK untuk perhitungan direct emissions; dan f) perhitungan emisi GRK spesifik yang bersumber dari penggunaan energi dengan rumus sebagai berikut: (a) emisi langsung (direct emissions): DE Keterangan DE : direct emissions dari berbagai jenis GRK (ton CO2eq/ton produk) GWP : indeks yang membandingkan potensi suatu GRK untuk memanaskan bumi dengan potensi karbon dioksida. Untuk nilai GWP masing-masing jenis GRK dapat dilihat pada Tabel 10 atau revisinya yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup AD : data aktivitas dari penggunaan bahan bakar fosil EF : Emission Factor (Faktor Emisi) untuk setiap jenis GRK (CO2, CH4, dan N2O) untuk setiap bahan bakar fosil (lihat Tabel 11) i : Jenis bahan bakar fosil yang digunakan Priil : Produksi riil dari masing-masing proses (ton) (b) emisi tidak langsung (indirect emissions): IE = Keterangan: IE : indirect emissions (ton CO2eq/ton produk) AD : data aktivitas dari penggunaan energi yang dibeli dari pihak ketiga. lain EF : Emission Factor (Faktor Emisi): - untuk suplai listrik dari Perusahaan Listrik Negara, sistem ketenagalistrikan berdasarkan provinsi (kg CO2/kWh) (menggunakan data faktor emisi terbaru yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral dengan tautan (https://gatrik.esdm.go.id/frontend /download_index/?kode_category=e misi_pl), Combined Margin (CM) Ex- post, Operating Margin (OM) 0,5 dan Build Margin (BM) 0,5. - untuk yang mendapatkan suplai listrik dari pihak ketiga selain Perusahaan Listrik Negara, maka menggunakan data faktor emisi dari pihak penyedia listrik tersebut - untuk Perusahaan Industri yang mendaptkan suplai listrik dari pembangkit listrik sendiri, faktor emisi dihitung dengan memperhitungkan bauran bahan bakar pembangkit j : listrik, uap (steam), panas (heat) yang dibeli dari pihak lain Priil : produksi riil dari masing-masing proses (ton) (c) emisi total (total emissions): ET = DE + IE Keterangan: ET : total emissions (ton CO2eq/ton produk) DE : direct emissions (ton CO2eq/ton produk) IE : indirect emissions (ton CO2eq/ton produk · Konsumsi Bahan Bakar (ton/tahun) · Komposisi · JumlahBahan Bakar Emisi (ton(%karbon) CO2/tahun) · Nilai Kalor · IntensitasBahan Bakar Perhitungan Emisi (tonLHV (kJ/kg) Emisi GRK dari CO2/tahun) · Kebutuhan Sistem Energi · IntensitasEnergi Listrik Energi(MWh/tahun) (GJ/ton · Kapasitas produk)Produksi (tcny tahun) · Waktu Operasi (hari/tahun) • Data-data Pendukung (Literatur) Gambar 1 – Neraca Massa Emisi di Industri dari Penggunaan Energi Tabel 10. Nilai GWP GRK Fifth Assesment Report IPCC No. Jenis GRK GWP
1.Karbon Dioksida (CO2) 1
2.Metana (CH4) 28
3.Dinitrogen Oksida (N2O) 265 Tabel 11. Faktor Emisi GRK (tCO2) berdasarkan Sumber Bahan Bakar Bahan Bakar Fosil Standar Faktor Emisi (kg GRK per TJ)* CO2 CH4 N2O Minyak mentah 73.300 3 0,6 Orimulsion 77.000 3 0,6 Gas Alam Cair 64.200 3 0,6 Gasoline Motor Gasoline 69.300 3 0,6 Aviation Gasoline 73.000 3 0,6 Jet Gasoline 73.000 3 0,6 Jet Kerosene 71.500 3 0,6 Minyak tanah 71.900 3 0,6 Shale Oil 73.300 3 0,6 Minyak diesel 74.100 3 0,6 Minyak residu 77.400 3 0,6 Ethane 61.600 1 0,1 Naphtha 73.300 3 0,6 Bitumen 80.700 3 0,6 Lubricants 73.300 3 0,6 LPG 63.100 1 0,1 Petroleum coke 97.500 3 0,6 Bahan Bakar Fosil Standar Faktor Emisi (kg GRK per TJ)* CO2 CH4 N2O Refinery Feedstocks 73.300 3 0,6 Other Oil Refinery Gas 57.600 1 0,1 Paraffin Waxes 73.300 3 0,6 White Spirit and SBP 73.300 3 0,6 Other Petroleoum Products 73.300 3 0,6 Batubara Anthrasit 98.300 10 1,5 Cooking coal 94.600 10 1,5 Batubara Bituminous 94.600 10 1,5 Batubara Sub-bituminous 96.100 10 1,5 Lignit 101.000 10 1,5 Oil Shale and Tar Sands 107.000 10 1,5 Brown Coal Briquettes 97.500 10 1,5 Patent Fuel 97.500 10 1,5 Coke Coke Oven Coke and Lignite Coke 107.000 10 1,5 Gas Coke 107.000 10 1,5 Coal Tar 80.700 10 1,5 Derived Gases Gas Works Gas 44.400 1 0,1 Coke Oven Gas 44.400 1 0,1 Blast Furnace Gas 260.000 1 0,1 Oxygen Steel Furnace Gas 182.000 1 0,1 Gas bumi 56.100 1 0,1 Municipal Wastes (non-biomass fraction) 91.700 30 4 Industrial Wastes 143.000 30 4 Waste Oils 73.300 30 4 Peat 106.000 2 1,5 Solid Biofuels Wood / Wood Waste 112.000 30 4 Sulphite lyes (Black Liquor) 95.300 3 2 Other Primary Solid Biomass 100.000 30 4 Charcoal 112.000 200 4 Liquid Biofuels Biogasoline 70.800 3 0,6 Biodiesels 70.800 3 0,6 Other Liquid Biofuels 79.600 3 0,6 Gas Biomass Landfill Gas 54.600 1 0,1 Sludge Gas 54.600 1 0,1 Other Biogas 54.600 1 0,1 Other non-fossil fuels Municipal Wastes (biomass fraction) 100.000 30 4 * Faktor-faktor ini diasumsikan karbon tidak teroksidasi (Sumber: 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories) Tabel 12. Nilai Kalor Bahan Bakar Indonesia Bahan Bakar Nilai Kalor Penggunaan Premium 33×10-6 TJ/liter Kendaraan bermotor Solar (HSD, ADO) 36×10-6 TJ/liter Kendaraan bermotor, Pembangkit listrik Minyak Diesel (IDO) 38×10-6 TJ/liter Boiler industri, pembangkit listrik Bahan Bakar Nilai Kalor Penggunaan MFO 40×10-6 TJ/liter 4,04×10-2 TJ/ton Pembangkit listrik Gas Bumi 1,055×10-6 TJ/SCF 38,5×10-6 TJ/Nm3 Industri, rumah tangga, restoran LPG 47,3×10-6 TJ/kg Rumah tangga, restoran Batubara 18,9×10-3 TJ/ton Pembangkit listrik, industri Sumber: Pedoman Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional, Metodologi Penghitungan Tingkat Emisi Gas Rumah Kaca, Kegiatan Pengadaan dan Penggunaan Energi, Kementerian Lingkungan Hidup, 2012 Tabel 13. Konversi Satuan Energi pada Jenis Energi Jenis Energi Sumber Energi Besaran Satuan Listrik Tenaga Air (Hidro) 3,6 MJ/kWh Tenaga Nuklir 11,6 MJ/kWh Uap 2,33 MJ/kg Gas bumi 37,23 MJ/m3 LPG Ethana (cair) 18,36 MJ/lt Propana (cair) 25,53 MJ/lt Batu Bara Antrasit 27,7 MJ/kg Bituminous 27,7 MJ/kg Sub-bituminous 18,8 MJ/kg Lignit 14,4 MJ/kg Rata-rata yang digunakan di dalam negeri 22,2 MJ/kg Produk BBM Avtur 33,62 MJ/lt Gasolin (bensin) 34,66 MJ/lt Kerosin 37,68 MJ/lt Solar (diesel) 38,68 MJ/lt Light fuel oil (no.2) 38,68 MJ/lt Heavy fuel oil (no.6) 41,73 MJ/lt Faktor konversi untuk satuan penggunaan energi yang digunakan dalam Standar Industri Hijau secara umum, sebagai berikut: 1 GJ = 0,001 TJ = 1000 MJ = 1×109 J = 277,8 kWh = 948.170 BTU 1 kWh = 0,0036 GJ F. PERSYARATAN MANAJEMEN Tabel 14. Persyaratan Manajemen Standar Industri Hijau untuk Industri Minyak Goreng Sawit No. Aspek Kriteria Batasan Metode Verifikasi
1.Kebijakan dan Organisasi 1.1. Kebijakan Industri Hijau Perusahaan Industri wajib memiliki kebijakan tertulis penerapan prinsip Industri Hijau Verifikasi dokumen kebijakan penerapan prinsip Industri Hijau yang memuat:
a.penggunaan sumber daya berupa Bahan No. Aspek Kriteria Batasan Metode Verifikasi Baku, energi, dan air;
b.penurunan emisi GRK; dan
c.pengelolaan limbah (B3 dan non-B3), yang ditetapkan oleh pimpinan puncak. 1.2. Organisasi Industri Hijau
a.Keberadaan unit pelaksana dan/atau personil yang memiliki tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk penerapan prinsip Industri Hijau dalam struktur organisasi Perusahaan Industri yang bertanggung jawab langsung kepada pimpinan puncak Verifikasi dokumen struktur organisasi dan /atau personil yang memiliki tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk penerapan prinsip Industri Hijau yang ditetapkan oleh pimpinan puncak.
b.Program pelatihan/ peningkatan kapasitas sumber daya manusia tentang prinsip Industri Hijau Verifikasi sertifikat/ bukti pelatihan/ peningkatan kapasitas sumber daya manusia tentang prinsip Industri Hijau selama 12 (dua belas) bulan terakhir. 1.3. Sosialisasi Kebijakan dan Prinsip Industri Hijau Terdapat kegiatan sosialisasi kebijakan dan penerapan prinsip Industri Hijau di Perusahaan Industri. Verifikasi laporan kegiatan berikut dokumentasi atau salinan media sosialisasi tentang kebijakan dan penerapan prinsip Industri Hijau di Perusahaan Industri selama 12 (dua belas) bulan terakhir. No. Aspek Kriteria Batasan Metode Verifikasi
2.Perencana- an Strategis 2.1. Tujuan dan Sasaran Industri Hijau Perusahaan Industri menetapkan tujuan dan sasaran yang terukur dari kebijakan penerapan prinsip Industri Hijau. Verifikasi dokumen terkait penetapan tujuan dan sasaran yang terukur dari penerapan prinsip Industri Hijau di Perusahaan Industri paling sedikit memuat target:
a.efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya berupa Bahan Baku, energi, air;
b.penurunan emisi GRK; dan
c.pengelolaan limbah (B3 dan non-B3), dalam periode12 (dua belas) bulan terakhir. 2.2. Perenca- naan Strategis dan Program Perusahaan Industri memiliki rencana strategis (renstra) dan program untuk mencapai tujuan dan sasaran yang terukur dari kebijakan penerapan prinsip Industri Hijau. Verifikasi kesesuaian dokumen renstra dan program selama 12 (dua belas) bulan terakhir dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, paling sedikit mencakup:
a.efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya berupa Bahan Baku, energi dan air;
b.penurunan emisi GRK;
c.pengelolaan limbah (B3 dan non-B3); dan
d.jadwal pelaksanaan dan penanggung jawab.
3.Pelaksa- naan dan Pemanta- uan 3.1. Pelaksa- naan Program Program dilaksanakan dalam bentuk kegiatan yang sesuai dengan jadwal dan dilaporkan secara berkala Verifikasi bukti pelaksanaan program:
a.dokumentasi pelaksanaan program, paling sedikit mencakup: No. Aspek Kriteria Batasan Metode Verifikasi kepada manajemen. 1) efisiensi dan efektifitas penggunaan Bahan Baku, energi, dan air; 2) penurunan emisi GRK; dan 3) pengelolaan limbah (B3 dan non-B3)
b.dokumentasi realisasi alokasi anggaran untuk pelaksanaan program yang telah direncanakan; dan
c.bukti persetujuan pelaksanaan program dari pimpinan puncak, pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir. 3.2. Pemanta- uan Program Pemantauan program dilaksanakan secara berkala dan hasilnya dilaporkan sebagai bahan tinjauan manajemen puncak dan masukan dalam melakukan perbaikan berkelanjutan. Verifikasi laporan hasil pemantauan program dan bukti pendukung, baik yang dilakukan secara internal maupun eksternal. Laporan hasil pemantauan program yang dilakukan telah divalidasi oleh pimpinan puncak dan/atau personil yang memiliki tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk penerapan prinsip Industri Hijau.
4.Audit Internal dan Tinjauan Manajemen 4.1. Pelaksanaan Audit Internal dan Tinjauan Manaje-men Perusahaan Industri melakukan audit internal dan tinjauan manajemen secara berkala Verifikasi laporan hasil pelaksanaan audit internal dan tinjauan manajemen pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir. 4.2. Konsistensi Perusahaan Industri terhadap Pemenuhan Perusahaan Industri menggunakan laporan hasil pemantauan, Verifikasi:
a.laporan sebelum dan sesudah tindak lanjut Perusahaan No. Aspek Kriteria Batasan Metode Verifikasi Persyaratan Teknis dan Persyaratan Manajemen sesuai SIH yang Berlaku hasil audit, atau hasil tinjauan manajemen sebagai pertimbangan dalam upaya perbaikan dan peningkatan kinerja prinsip Industri Hijau secara konsisten dan berkelanjutan Industri berupa pelaksanaan perbaikan atau peningkatan kinerja prinsip Industri Hijau pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir; dan
b.dokumen pelaksanaan tindak lanjut yang ditetapkan oleh pimpinan puncak.
5.Tanggung Jawab Sosial Perusaha- an (CSR) Peran Serta Perusahaan Industri terhadap Lingkungan Sosial Mempunyai program CSR berkelanjutan yang berkaitan dengan prinsip Industri Hijau Verifikasi dokumentasi program CSR berkelanjutan yang berkaitan dengan prinsip Industri Hijau dan laporan pelaksanaan kegiatan pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir.
6.Ketenaga- kerjaan Penyediaan Fasilitas dan Program Ketenagaker- jaan Menyediakan fasilitas dan program ketenagakerjaan paling sedikit:
1.pelatihan tenaga kerja;
2.pemeriksaan kesehatan;
3.pemantauan lingkungan tempat kerja;
4.penyediaan alat pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) di tempat kerja; dan
5.penyediaan alat pelindung diri, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Verifikasi bukti fisik, pelaporan dan/atau pelaksanaannya pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir. Penjelasan:
1.Kebijakan dan Organisasi 1.1. Kebijakan Industri Hijau
a.Komitmen Perusahaan Industri untuk pembangunan Industri Hijau salah satunya dilihat dari adanya komitmen pimpinan puncak yang dituangkan ke dalam suatu kebijakan Industri Hijau yang berkelanjutan yaitu kebijakan perusahaan yang dapat mendukung penerapan efisiensi produksi antara lain penghematan penggunaan material input/Bahan Baku dan Bahan Penolong, energi, dan air. Kebijakan perusahaan ini tertuang dalam bentuk KPI atau target yang terukur.
b.Sumber data dan informasi diperoleh dari: 1) data primer dengan melakukan diskusi terkait kebijakan yang terkait efisiensi proses produksi; dan 2) data sekunder dengan meminta dokumen pendukung, meliputi kebijakan penerapan prinsip Industri Hijau.
c.Verifikasi dilakukan melalui kegiatan pemeriksaan dokumen, catatan data dan bukti pendukung yang terkait, meliputi dokumen kebijakan penerapan prinsip Industri Hijau yang memuat penggunaan sumber daya berupa Bahan Baku, energi, air, penurunan emisi GRK, dan pengelolaan limbah (B3 dan non-B3) yang ditetapkan oleh pimpinan puncak. 1.2. Organisasi Industri Hijau
a.Keberadaan unit pelaksana Industri Hijau untuk menerapkan prinsip-prinsip Industri Hijau di suatu Perusahaan Industri menjadi poin penting untuk mempercepat penerapan prinsip Industri Hijau di Perusahaan Industri. Peran ini dapat juga digantikan dengan adanya personil yang memiliki tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk penerapan prinsip Industri Hijau. Dalam menjalankan sebuah organisasi, dibutuhkan personil yang memiliki kompetensi dan kredibilitas serta perfoma yang memadai agar dapat menjalankan kemudi organisasi dengan sebaik-baiknya.
b.Pengembangan kapasitas sumber daya manusia merupakan salah satu cara yang digunakan untuk menghadapi perubahan sesuai dengan tuntutan zaman. Tanpa adanya pengembangan kapasitas, suatu organisasi tidak akan dapat bertahan lama dalam menghadapi kompetisi. Untuk itu, Perusahaan Industri harus memiliki program-program pelatihan/peningkatan kapasitas SDM tentang prinsip Industri Hijau, baik diselenggarakan oleh internal maupun oleh eksternal perusahaan.
c.Sumber data dan informasi diperoleh dari: 1) data primer dengan melakukan diskusi terkait struktur organisasi perusahaan dan program peningkatan kapasitas SDM tentang prinsip Industri Hijau; dan 2) data sekunder dengan meminta dokumen pendukung, meliputi: struktur organisasi perusahaan, unit pelaksana Industri Hijau dan tugas pokok masing-masing personil pendukung penerapan prinsip Industri Hijau serta program pelatihan/peningkatan kapasitas SDM.
d.Verifikasi dilakukan melalui kegiatan pemeriksaan dokumen, catatan data, dan bukti pendukung yang terkait, meliputi: 1) dokumen struktur organisasi dan/atau personil yang memiliki tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk penerapan prinsip Industri Hijau yang ditetapkan oleh pimpinan puncak; dan 2) program pelatihan/peningkatan kapasitas SDM tentang prinsip Industri Hijau yang diselenggarakan oleh internal maupun oleh eksternal perusahaan dalam periode 12 (dua belas) bulan terakhir. 1.3. Sosialisasi Kebijakan dan Prinsip Industri Hijau
a.Sosialisasi bertujuan untuk pemahaman dan upaya penyebarluasan informasi ataupun kebijakan Industri Hijau yang telah dibuat agar semua pihak mampu menjalankan perannya dalam menyukseskan tujuan sebagaimana tercantum dalam kebijakan tersebut.
b.Sosialisasi kebijakan Industri Hijau dapat melalui berbagai media promosi seperti banner, pamflet, spanduk, website, online systems dan lain-lain, maupun melalui awareness meeting sehingga semua personil yang mendukung mengetahui terkait kebijakan Industri Hijau.
c.Kegiatan sosialisasi dapat diselenggarakan oleh internal perusahaan maupun kerja sama dengan pihak eksternal.
d.Sumber data dan informasi diperoleh dari: 1) data primer dengan melakukan diskusi terkait program-program sosialisasi kebijakan Industri Hijau; dan 2) data sekunder dengan meminta dokumen pendukung, meliputi kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan oleh internal perusahaan maupun eksternal.
e.Verifikasi dilakukan melalui kegiatan pemeriksaan dokumen, catatan data, dan bukti pendukung yang terkait, meliputi laporan kegiatan berikut dokumentasi atau salinan media sosialisasi tentang kebijakan dan penerapan prinsip Industri Hijau di Perusahaan Industri yang dilengkapi dengan dokumentasi, daftar peserta, dan laporan kegiatan sosialisasi dalam periode 12 (dua belas) bulan terakhir.
2.Perencanaan Strategis 2.1 Tujuan dan Sasaran Industri Hijau
a.Tujuan dan sasaran menjadi kebijakan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam suatu perencanaan. Tujuan dan sasaran mempunyai peran penting sebagai rujukan utama dalam perencanaan yang ditetapkan dengan memperhatikan visi dan misi serta isu strategis perusahaan.
b.Sumber data dan informasi diperoleh dari: 1) data primer dengan melakukan diskusi terkait tujuan dan sasaran Industri Hijau; dan 2) data sekunder dengan meminta dokumen pendukung, meliputi dokumen terkait penetapan tujuan dan sasaran yang terukur dari penerapan prinsip Industri Hijau di Perusahaan Industri.
c.Verifikasi dilakukan melalui kegiatan pemeriksaan dokumen, catatan data, dan bukti pendukung yang terkait, meliputi dokumen penetapan tujuan dan sasaran yang terukur dari penerapan prinsip Industri Hijau di Perusahaan Industri paling sedikit memuat target: 1) efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya: Bahan Baku, energi, air; 2) penurunan emisi GRK; dan 3) pengurangan limbah (B3 dan non-B3) dalam periode 12 (dua belas) bulan terakhir. 2.2 Perencanaan Strategis dan Program
a.Perencanaan strategis adalah proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan (termasuk modal dan sumber daya manusia) untuk mencapai strategi ini. Fungsi perencanaan ini juga sangat berguna untuk menentukan anggaran dari sebuah kegiatan organisasi, baik untuk kegiatan yang rutin maupun kegiatan yang tidak rutin. Perusahaan Industri harus memiliki rencana strategis (renstra) dan program untuk mencapai tujuan dan sasaran yang terukur dari kebijakan penerapan prinsip Industri Hijau.
b.Sumber data dan informasi diperoleh dari: 1) data primer dengan melakukan diskusi terkait renstra dan program Industri Hijau; dan 2) data sekunder dengan meminta dokumen pendukung, meliputi dokumen terkait renstra dan program yang disesuaikan dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
c.Verifikasi dilakukan melalui kegiatan pemeriksaan dokumen, catatan data, dan bukti pendukung yang terkait, meliputi: kesesuaian dokumen renstra dan program pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, paling sedikit mencakup: 1) efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya berupa Bahan Baku, energi, dan air; 2) penurunan emisi GRK; 3) pengelolaan limbah (B3 dan non-B3); 4) jadwal pelaksanaan dan penanggung jawab.
3.Pelaksanaan dan Pemantauan 3.1 Pelaksanaan Program
a.Perusahaan Industri melaksanakan program sesuai dengan renstra dan program yang telah disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran yang terukur dari kebijakan penerapan prinsip Industri Hijau sesuai dengan jadwal dan dilaporkan secara berkala kepada manajemen puncak, sebagai bahan tinjauan dan masukan dalam melakukan perbaikan berkelanjutan.
b.Sumber data dan informasi diperoleh dari: 1) data primer dengan melakukan diskusi terkait program-program penerapan prinsip Industri Hijau; dan 2) data sekunder dengan meminta dokumen pendukung, meliputi pelaksanaan program sesuai dengan renstra untuk mencapai tujuan dan sasaran yang terukur dari kebijakan penerapan prinsip Industri Hijau.
c.Verifikasi dilakukan melalui kegiatan pemeriksaan dokumen terkait pelaksanaan program dengan menyampaikan: 1) dokumentasi pelaksanaan program, paling sedikit mencakup: a) efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya berupa Bahan Baku, energi, dan air; b) penurunan emisi GRK; dan c) pengelolaan limbah (B3 dan non-B3), pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir; 2) dokumentasi realisasi alokasi anggaran untuk pelaksanaan program yang telah direncanakan pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir; dan 3) bukti persetujuan pelaksanaan program dari pimpinan puncak. 3.2 Pemantauan Program
a.Pemantauan program dilakukan untuk mengamati perkembangan pelaksanaan program dengan mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat mengambil tindakan sedini mungkin yang dilaksanakan secara berkala dan hasilnya dilaporkan sebagai bahan tinjauan manajemen puncak dan masukan dalam melakukan perbaikan berkelanjutan. Tujuan utama pemantauan program adalah untuk menyajikan informasi tentang pelaksanaan program sebagai umpan balik bagi para pengelola dan pelaksana program.
b.Sumber data dan informasi diperoleh dari: 1) data primer dengan melakukan diskusi terkait laporan hasil pemantauan program penerapan prinsip Industri Hijau; dan 2) data sekunder dengan meminta dokumen pendukung, meliputi laporan hasil pemantauan program dan bukti pendukung baik yang dilakukan secara internal maupun eksternal perusahaan.
c.Verifikasi dilakukan melalui kegiatan pemeriksaan dokumen, catatan data, dan bukti pendukung yang terkait, meliputi laporan hasil pemantauan program dan bukti pendukung, yang dilakukan secara internal maupun eksternal perusahaan. Laporan hasil pemantauan program yang dilakukan telah divalidasi oleh pimpinan puncak dan/atau personil yang memiliki tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk penerapan prinsip Industri Hijau.
4.Audit Internal dan Tinjauan Manajemen 4.1. Pelaksanaan Audit Internal dan Tinjauan Manajemen
a.Audit internal dilakukan di dalam organisasi oleh Auditor Internal yang juga karyawan organisasi sendiri, untuk kepentingan internal organisasi. Auditor internal tidak memiliki tanggung jawab hukum kepada publik atas apa yang dilakukan dan dilaporkannya sebagai temuan. Auditor internal dapat berupa orang, unit, atau panitia. Dengan adanya audit internal, dapat diidentifikasi kesenjangan kinerja sehingga dapat menjadi masukan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan baik pada sistem pelayanan maupun sistem manajemen. Audit internal ini dapat diintegrasikan dengan audit internal pada sistem lainnya.
b.Tinjauan manajemen merupakan suatu proses evaluasi terhadap kesesuaian dan efektifitas pelaksanaan sistem manajemen, dengan cara melakukan pembahasan secara berkala dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait. Setiap pelaksanaan pertemuan tinjauan manajemen harus memiliki bukti pelaksanaan yang terdiri dari undangan, daftar hadir, notulen rapat, agenda pertemuan, materi tinjauan, dan rencana tindak lanjut.
c.Sumber data dan informasi diperoleh dari: 1) data primer dengan melakukan diskusi terkait audit internal dan tinjauan manajemen; dan 2) data sekunder dengan meminta dokumen pendukung, meliputi laporan hasil pelaksanaan audit internal dan tinjauan manajemen.
d.Verifikasi dilakukan melalui kegiatan pemeriksaan dokumen, catatan data, dan bukti pendukung yang terkait, meliputi laporan hasil pelaksanaan audit internal dan tinjauan manajemen pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir. 4.2. Konsistensi Perusahaan Industri terhadap Pemenuhan Persyaratan Teknis dan Persyaratan Manajemen Sesuai SIH yang Berlaku
a.Penerapan praktik terbaik dilakukan secara terus menerus sehingga proses produksi semakin efisien dalam penggunaan Bahan Baku, energi, dan air serta pengelolaan limbah. Hal ini dilakukan sebagai upaya konsistensi Perusahaan Industri terhadap pemenuhan persyaratan teknis dan persyaratan manajemen pada SIH. Sebagai pertimbangan dalam upaya perbaikan dan peningkatan kinerja prinsip Industri Hijau secara konsisten dan berkelanjutan, Perusahaan Industri dapat menggunakan laporan hasil pemantauan, hasil audit, atau hasil tinjauan manajemen.
b.Sumber data dan informasi diperoleh dari: 1) data primer dengan melakukan diskusi terkait laporan hasil pelaksanaan tindak lanjut yang ditetapkan oleh pimpinan puncak; dan 2) data sekunder dengan meminta dokumen pendukung, meliputi laporan sebelum dan sesudah tindak lanjut dari hasil pemantauan program.
c.Verifikasi dilakukan melalui kegiatan pemeriksaan dokumen, catatan data, dan bukti pendukung yang terkait, meliputi: 1) laporan sebelum dan sesudah tindak lanjut Perusahaan Industri berupa pelaksanaan perbaikan atau peningkatan kinerja prinsip Industri Hijau pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir; dan 2) dokumen pelaksanaan tindak lanjut ditetapkan oleh pimpinan puncak.
5.Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR)
a.CSR bukan hanya perihal kegiatan sukarela perusahaan untuk memenuhi tanggung jawabnya terhadap sosial dan lingkungan namun diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan sosial dan lingkungan yang terjadi dan berdampak. Program CSR yang dilakukan bukan hanya berupa pemberian sumbangan atau kegiatan sosial namun berupa program CSR berkelanjutan yang memiliki keterkaitan dengan kegiatan usaha yang bisa memberi manfaat bagi perusahaan, lingkungan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Program CSR yang berkelanjutan diharapkan dapat membentuk atau menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri. Setiap kegiatan tersebut melibatkan semangat sinergi dari semua pihak secara terus menerus, membangun dan menciptakan kesejahteraan sehingga pada akhirnya akan tercipta kemandirian dari masyarakat yang terlibat dalam program tersebut.
b.Berbagai cara perusahaan mewujudkan tanggung jawab sosial pada lingkungan, diantaranya dengan memiliki program CSR yang berkelanjutan dan berkaitan dengan prinsip Industri Hijau, meliputi kegiatan kemitraan, pengembangan industri kecil dan industri menengah lokal, pelatihan peningkatan kompetensi, bantuan pembangunan infrastruktur, dan lain- lain.
c.Sumber data dan informasi diperoleh dari: 1) data primer dengan melakukan diskusi terkait program- program CSR berkelanjutan; dan 2) data sekunder dengan meminta dokumen pendukung, meliputi dokumentasi program CSR berkelanjutan yang berkaitan dengan prinsip Industri Hijau dan laporan pelaksanaan kegiatan.
d.Verifikasi dilakukan melalui kegiatan pemeriksaan dokumen, catatan data, dan bukti pendukung yang terkait, meliputi dokumentasi program CSR berkelanjutan yang berkaitan dengan prinsip Industri Hijau dan laporan pelaksanaan kegiatan pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir.
6.Ketenagakerjaan
a.Perusahaan Industri menyediakan fasilitas-fasilitas yang terkait keamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja. Penyediaan fasilitas dan program Ketenagakerjaan paling sedikit berupa pelatihan tenaga kerja, pemeriksaan kesehatan, pemantauan lingkungan tempat kerja, penyediaan alat pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) di tempat kerja, dan penyediaan alat pelindung diri.
b.Peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam pemenuhan kriteria ini diantaranya: 1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan atau perubahannya; 2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.02/MEN/1980 tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja Dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja atau perubahannya; 3) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja atau perubahannya; 4) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.15/MEN/VIII/2008 tentang Pertolongan Pertama pada Kecelakaan di Tempat Kerja atau perubahannya; 5) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.08/MEN/VII/2010 tentang Alat Pelindung Diri atau perubahannya.
c.Sumber data dan informasi diperoleh dari: 1) data primer dengan melakukan diskusi terkait fasilitas- fasilitas ketenagakerjaan; dan 2) data sekunder dengan meminta dokumen pendukung, meliputi bukti fisik, pelaporan dan pelaksanaannya.
d.Verifikasi dilakukan melalui kegiatan pemeriksaan dokumen, catatan data, dan bukti pendukung yang terkait, meliputi bukti fisik, pelaporan dan pelaksanaannya pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir. Ikana Yossye Ardianingsih AGUS GUMIWANG KARTASASMITA ttd. MENTER! PERINDUSTRIAN Gambar 2. Bagan Alir Produksi Minyak Goreng Kelapa Sawit Minyak Goreng Sawit Kemasan Minyak Goreng Sawit untuk Industri (bulk) Stearin OleinjMinyak Goreng Sawit RBDPOPFAD r------------------------------------ ------------------------------------1 !~q i : ~~ : I I I I I I I , , , I I I I : Bleaching Spent Bleaching : : Earth Earth: I I I I I I I I I , I I I I I I I I I I I I I Il 1 Water Wastewater, Sludge Crude Palm Oil G. Bagan Alir G. Bagan Alir Crude Pabn Oil Wastewater, Sludge Water Washing Refinery H3PO4 Degumming Bleachinq Earth ^ ^ent Bleaching Earth Bleaching Deodorizing 1 PFAD RBDPO Frak.<ar>qyH Olein/Minyak Goreng Sawit Stearin Minyak Goreng Sawit untuk Industh {bulkl Filling Minyak Goreng Sawit Kemasan Gambar 2. Bagan Alir Produksi Minyak Goreng KelapaSawit MENTERI PERINDUSTRIAN ttd. AGUS GUMIWANG KARTASASMITA ^^^5n^.«esuai dengan aslinya ^<skT^^at Jenderal Kemerttefi^n Perindustrian , Kepala Biro Hukum, / 0 Ikana Yossye Ardianingsih