DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 5 Tahun 2020

Nomor: 5
Tahun: 2020
Ditetapkan: 27 Januari 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Kementerian Perindustrian

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan kesadaran dan mendorong motivasi serta prakarsa para pemangku kepentingan guna berperan secara aktif dalam upaya meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu memberikan penghargaan kepada para pemangku kepentingan yang berprestasi dalam melakukan pembinaan dan pengembangan terhadap industri kecil dan industri menengah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Penghargaan Upakarti; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220);
6.Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142);
7.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64/M-IND/ PER/7/2016 tentang Besaran Jumlah Tenaga Keija dan Nilai Investasi untuk Klasifikasi Usaha Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1089);
8.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 30/M-IND/ PER/7/2017 tentang Jenis-Jenis Industri dalam Pembinaan Direktorat Jenderal dan Badan di Lingkungan Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1046);
9.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1509); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PENGHARGAAN UPAKARTI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Penghargaan Upakarti adalah penghargaan di bidang perindustrian yang diberikan kepada pihak yang berprestasi, beijasa, dan aktif melakukan pembangunan dan/atau pemberdayaan industri kecil dan industri menengah.
2.Industri Kecil dan Industri Menengah yang selanjutnya disingkat IKM adalah perusahaan industri yang skala usahanya ditetapkan oleh Menteri berdasarkan jumlah tenaga keija dan nilai investasi sebagai Industri Kecil dan Industri Menengah.
3.Jasa Pengabdian adalah pengejawantahan tanggung jawab, rasa memiliki dan peran aktif dalam pembangunan dan/atau pemberdayaan IKM melalui pengembangan dan pelestarian IKM yang berbasis kearifan lokal.
4.Jasa Kepeloporan adalah pengejawantahan tanggung jawab dan peran aktif dalam pembangunan dan/atau pemberdayaan IKM melalui pengembangan, penguatan keterkaitan, dan hubungan kemitraan dengan prinsip saling menguntungkan.
5.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
6.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pembinaan IKM. - 4

Pasal 2

Pemberian Penghargaan Upakarti bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan mendorong motivasi serta prakarsa masyarakat, baik orang-perseorangan, lembaga/organisasi, ataupun perusahaan guna berperan aktif dalam pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah guna meningkatkan kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja di seluruh wilayah Indonesia.

Pasal 3

(1)Pemberian Penghargaan Upakarti diselenggarakan setiap 2(dua) tahun.
(2)Pemberian Penghargaan Upakarti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 2 (dua) kategori sebagai berikut:
1. a.Jasa Pengabdian; dan
2. b.Jasa Kepeloporan.

Pasal 4

(1)Penghargaan Upakarti kategori Jasa Pengabdian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, diberikan kepada;
1. a.orang-perseorangan warga negara Indonesia; atau
2. b.lembaga/organisasi berkedudukan di Indonesia yang tugas dan fungsinya tidak melakukan pembangunan dan pemberdayaan terhadap IKM.
(2)Untuk mendapatkan Penghargaan Upakarti kategori Jasa Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), orang-perseorangan dan lembaga/organisasi hams memenuhi syarat sebagai berikut:
1. a.telah mengembangkan IKM paling sedikit 5 (lima) tahun terakhir secara bertumt- tumt; dan
2. b.belum pernah menerima Penghargaan Upakarti.
(3)Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), terhadap: 5 -
1. a.orang-perseorangan atau pimpinan lembaga/organisasi hams memenuhi persyaratan tidak berstatus tersangka; dan
2. b.lembaga/organisasi hams memenuhi persyaratan tidak sedang dalam proses hukum.

Pasal 5

(1)Penghargaan Upakarti kategori Jasa Kepeloporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) humf b, diberikan kepada pemsahaan berskala menengah atau besar dan berkedudukan di Indonesia yang melakukan pembangunan dan pemberdayaan IKM melalui melalui pengembangan, penguatan keterkaitan, dan hubungan kemitraan dengan prinsip saling menguntungkan.
(2)Persyaratan pemsahaan berskala menengah atau besar untuk mendapatkan Penghargaan Upakarti kategori Jasa Kepeloporan:
1. a.telah mengembangkan IKM paling sedikit 5 (lima) tahun terakhir secara bertumt- tumt;
2. b.belum pernah menerima Penghargaan Upakarti;
(3)Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), terhadap:
1. a.pimpinan pemsahaan hams memenuhi persyaratan tidak berstatus tersangka; dan
2. b.pemsahaan hams memenuhi persyaratan tidak sedang dalam proses hukum.

Pasal 6

Bentuk Penghargaan Upakarti terdiri atas:

a.piagam;
b.trofl; dan
c.uang pembinaan.

Pasal 7

(1)Piagam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 humf a diberikan kepada nomine dan penerima Penghargaan Upakarti.
(2)Trofl sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b diberikan kepada penerima Penghargaan Upakarti.
(3)Uang pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c diberikan kepada penerima Penghargaan Upakarti yang besaran nominalnya ditetapkan oleh Direktur Jenderal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .
(4)Bentuk dan ukuran trofi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan piagam sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

(1)Organisasi pelaksana pemberian Penghargaan Upakarti terdiri atas:
1. a.panitia pengarah;
2. b.panitia pelaksana; dan
3. c.dewan juri.
(2)Pembentukan Panitia pengarah, psmitia pelaksana, dan dewan juri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 9

(1)Panitia pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a bertugas untuk memberikan arahan dan petunjuk dalam penyiapan dan pelaksanaan pemberian Penghargaan Upakarti.
(2)Keanggotaan panitia pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Kementerian Perindustrian dan perwakilan kementerian/lembaga terkait lainnya dalam hal diperlukan.
(3)Panitia pengarah diketuai oleh Menteri.

Pasal 10

(1)Panitia pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b bertugas menyelenggarakan pemberian Penghargaan Upakarti yang meliputi pengumuman, pendaftaran, penilaian, penetapan, dan penganugerahan.
(2)Keanggotaan panitia pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Direktorat Jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang IKM dan perwakilan dari Eselon I terkait dalam hal diperlukan.
(3)Panitia pelaksana diketuai oleh Direktur Jenderal.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan kesadaran dan mendorong motivasi serta prakarsa para pemangku kepentingan guna berperan secara aktif dalam upaya meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu memberikan penghargaan kepada para pemangku kepentingan yang berprestasi dalam melakukan pembinaan dan pengembangan terhadap industri kecil dan industri menengah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Penghargaan Upakarti; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220);
6.Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142);
7.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64/M-IND/ PER/7/2016 tentang Besaran Jumlah Tenaga Keija dan Nilai Investasi untuk Klasifikasi Usaha Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1089);
8.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 30/M-IND/ PER/7/2017 tentang Jenis-Jenis Industri dalam Pembinaan Direktorat Jenderal dan Badan di Lingkungan Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1046);
9.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1509); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PENGHARGAAN UPAKARTI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Penghargaan Upakarti adalah penghargaan di bidang perindustrian yang diberikan kepada pihak yang berprestasi, beijasa, dan aktif melakukan pembangunan dan/atau pemberdayaan industri kecil dan industri menengah.
2.Industri Kecil dan Industri Menengah yang selanjutnya disingkat IKM adalah perusahaan industri yang skala usahanya ditetapkan oleh Menteri berdasarkan jumlah tenaga keija dan nilai investasi sebagai Industri Kecil dan Industri Menengah.
3.Jasa Pengabdian adalah pengejawantahan tanggung jawab, rasa memiliki dan peran aktif dalam pembangunan dan/atau pemberdayaan IKM melalui pengembangan dan pelestarian IKM yang berbasis kearifan lokal.
4.Jasa Kepeloporan adalah pengejawantahan tanggung jawab dan peran aktif dalam pembangunan dan/atau pemberdayaan IKM melalui pengembangan, penguatan keterkaitan, dan hubungan kemitraan dengan prinsip saling menguntungkan.
5.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
6.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pembinaan IKM. - 4

Pasal 2

Pasal 3

(1)Pemberian Penghargaan Upakarti diselenggarakan setiap 2(dua) tahun.
(2)Pemberian Penghargaan Upakarti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 2 (dua) kategori sebagai berikut:
1. a.Jasa Pengabdian; dan
2. b.Jasa Kepeloporan.

Pasal 4

(1)Penghargaan Upakarti kategori Jasa Pengabdian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, diberikan kepada;
1. a.orang-perseorangan warga negara Indonesia; atau
2. b.lembaga/organisasi berkedudukan di Indonesia yang tugas dan fungsinya tidak melakukan pembangunan dan pemberdayaan terhadap IKM.
(2)Untuk mendapatkan Penghargaan Upakarti kategori Jasa Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), orang-perseorangan dan lembaga/organisasi hams memenuhi syarat sebagai berikut:
1. a.telah mengembangkan IKM paling sedikit 5 (lima) tahun terakhir secara bertumt- tumt; dan
2. b.belum pernah menerima Penghargaan Upakarti.
(3)Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), terhadap: 5 -
1. a.orang-perseorangan atau pimpinan lembaga/organisasi hams memenuhi persyaratan tidak berstatus tersangka; dan
2. b.lembaga/organisasi hams memenuhi persyaratan tidak sedang dalam proses hukum.

Pasal 5

(1)Penghargaan Upakarti kategori Jasa Kepeloporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) humf b, diberikan kepada pemsahaan berskala menengah atau besar dan berkedudukan di Indonesia yang melakukan pembangunan dan pemberdayaan IKM melalui melalui pengembangan, penguatan keterkaitan, dan hubungan kemitraan dengan prinsip saling menguntungkan.
(2)Persyaratan pemsahaan berskala menengah atau besar untuk mendapatkan Penghargaan Upakarti kategori Jasa Kepeloporan:
1. a.telah mengembangkan IKM paling sedikit 5 (lima) tahun terakhir secara bertumt- tumt;
2. b.belum pernah menerima Penghargaan Upakarti;
(3)Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), terhadap:
1. a.pimpinan pemsahaan hams memenuhi persyaratan tidak berstatus tersangka; dan
2. b.pemsahaan hams memenuhi persyaratan tidak sedang dalam proses hukum.

Pasal 6

Bentuk Penghargaan Upakarti terdiri atas:

a.piagam;
b.trofl; dan
c.uang pembinaan.

Pasal 7

(1)Piagam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 humf a diberikan kepada nomine dan penerima Penghargaan Upakarti.
(2)Trofl sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b diberikan kepada penerima Penghargaan Upakarti.
(3)Uang pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c diberikan kepada penerima Penghargaan Upakarti yang besaran nominalnya ditetapkan oleh Direktur Jenderal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .
(4)Bentuk dan ukuran trofi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan piagam sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

(1)Organisasi pelaksana pemberian Penghargaan Upakarti terdiri atas:
1. a.panitia pengarah;
2. b.panitia pelaksana; dan
3. c.dewan juri.
(2)Pembentukan Panitia pengarah, psmitia pelaksana, dan dewan juri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 9

(1)Panitia pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a bertugas untuk memberikan arahan dan petunjuk dalam penyiapan dan pelaksanaan pemberian Penghargaan Upakarti.
(2)Keanggotaan panitia pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Kementerian Perindustrian dan perwakilan kementerian/lembaga terkait lainnya dalam hal diperlukan.
(3)Panitia pengarah diketuai oleh Menteri.

Pasal 10

(1)Panitia pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b bertugas menyelenggarakan pemberian Penghargaan Upakarti yang meliputi pengumuman, pendaftaran, penilaian, penetapan, dan penganugerahan.
(2)Keanggotaan panitia pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Direktorat Jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang IKM dan perwakilan dari Eselon I terkait dalam hal diperlukan.
(3)Panitia pelaksana diketuai oleh Direktur Jenderal.