DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 5 Tahun 2024

Nomor: 5
Tahun: 2024
Ditetapkan: 30 Januari 2024
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 43

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, penerbitan pertimbangan teknis dan pertimbangan teknis perubahan, verifikasi kemampuan industri dan verifikasi importir umum, pelaporan, pemantauan dan evaluasi, sanksi, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka mewujudkan kelancaran dan ketersediaan tekstil dan produk tekstil sebagai bahan baku dan / atau bahan penolong bagi industri dalam menunjang proses produksi dan untuk menjaga stabilitas serta meningkatkan penggunaan tekstil, produk tekstil, tas, dan alas kaki dalam negeri, perlu mengatur ketentuan mengenai pertimbangan teknis atas impor komoditas dimaksud;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Tata Cara Penerbitan Pertimbangan Teknis Impor Tekstil, Produk Tekstil, Tas, dan Alas Kaki; MENTERI PERINDUSTRIANREPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA Mengingat Menimbang PERATURANMENTERI PERINDUSTRIANREPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG TATACARAPENERBITANPERTIMBANGANTEKNIS IMPOR TEKSTIL, PRODUK TEKSTIL, TAS, DAN ALAS KAKI MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PENERBITAN PERTIMBANGAN TEKNIS IMPOR TEKSTIL, PRODUK TEKSTIL, TAS, DAN ALAS KAKI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA, bahwa dalam rangka mewujudkan kelancaran dan ketersediaan tekstil dan produk tekstil sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong bagi industri dalam menunjang proses produksi dan untuk menjaga stabilitas serta meningkatkan penggunaan tekstil, produk tekstil, tas, dan alas kaki dalam negeri, perlu mengatur ketentuan mengenai pertimbangan teknis atas impor komoditas dimaksud; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Tata Cara Penerbitan Pertimbangan Teknis Impor Tekstil, Produk Tekstil,Tas, dan Alas Kaki; Menimbang : a. b. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 39 Tahun Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); Undang-Undang Nomor 3 Tahun Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Mengingat : 1. 2008 tentang2. 2014 tentang3. 4. Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 28 Tahun 2021 tentang Nomor Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6891);

5.Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254);
6.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45 Tahun 2020 tentang Jenis Industri Binaan Unit Organisasi di Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1308);
7.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 384);
8.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 981); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG TATA CARA PENERBITAN PERTIMBANGAN TEKNIS IMPOR TEKSTIL, PRODUK TEKSTIL, TAS, DAN ALAS KAKI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Tekstil adalah serat, benang, dan/atau kain.
2.Produk Tekstil adalah karpet, penutup lantai tekstil lainnya, pakaian jadi, aksesori pakaian jadi, dan/atau barang tekstil sudah jadi lainnya.
3.Tas adalah koper, dompet, tas sekolah, tas olahraga, tas tangan, dan tas lainnya.
4.Alas Kaki adalah penutup telapak kaki berupa sepatu, sandal, dan/atau sepatu sandal.
5.Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
6.Perusahaan Industri adalah Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri yang berkedudukan di Indonesia.
7.Perusahaan Pemilik Angka Pengenal Impor-Produsen yang selanjutnya disebut Perusahaan API-P adalah Pelaku Usaha yang memiliki nomor induk berusaha yang berlaku sebagai tanda pengenal importir produsen.
8.Perusahaan Pemilik Angka Pengenal Impor-Umum yang selanjutnya disebut Perusahaan API-U adalah Pelaku Usaha yang memiliki nomor induk berusaha yang berlaku sebagai tanda pengenal importir umum.
9.Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang selanjutnya disebut PPBB adalah badan usaha yang menyediakan bahan baku dan/atau bahan penolong untuk memenuhi kebutuhan bahan baku dan/atau bahan penolong bagi industri kecil dan industri menengah.
10.Perusahaan Non Industri adalah Pelaku Usaha penyedia jasa di luar bidang usaha industri.
11.Industri Kecil dan Industri Menengah yang selanjutnya disebut IKM adalah perusahaan industri yang memenuhi kriteria usaha kecil atau menengah yang dilayani oleh PPBB.
12.Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
13.Persetujuan Impor adalah persetujuan yang digunakan sebagai perizinan di bidang Impor.
14.Pertimbangan Teknis adalah surat pertimbangan yang digunakan sebagai persyaratan untuk mendapatkan Persetujuan Impor Tekstil, Produk Tekstil, Tas, dan/atau Alas Kaki.
15.Verifikasi Kemampuan Industri yang selanjutnya disingkat VKI adalah proses pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian data terhadap kemampuan produksi industri dalam rangka penyusunan kebutuhan dan pasokan Tekstil dan Produk Tekstil sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong.
16.Laporan Hasil VKI yang selanjutnya disebut LHVKI adalah dokumen yang memuat hasil pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian data terhadap kemampuan produksi industri dalam rangka penyusunan kebutuhan dan pasokan Tekstil dan Produk Tekstil sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong.
17.Verifikasi Importir Umum yang selanjutnya disingkat VIU adalah proses pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian data terhadap legalitas dan kemampuan Perusahaan API- U dalam melakukan Impor Tekstil, Produk Tekstil, Tas, dan/atau Alas Kaki sebagai bahan baku, bahan penolong, dan/atau barang konsumsi.
18.Laporan Hasil VIU yang selanjutnya disebut LHVIU adalah dokumen yang memuat hasil pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian data terhadap legalitas dan kemampuan Perusahaan API-U dalam melakukan Impor Tekstil, Produk Tekstil, Tas, dan/atau Alas Kaki sebagai bahan baku, bahan penolong, dan/atau barang konsumsi.
19.Laporan Hasil Verifikasi IKM yang selanjutnya disebut LHVIKM adalah dokumen yang memuat hasil pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian data, kemampuan produksi, serta kebutuhan IKM atas Tekstil dan Produk Tekstil sebagai Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang diimpor melalui PPBB dalam rangka penyusunan kebutuhan dan pasokan Tekstil dan Produk Tekstil.
20.Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disebut KBLI adalah kode klasifikasi 5 (lima) digit yang diatur oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
21.Pemberitahuan Pabean Impor adalah pernyataan yang dibuat oleh orang perseorangan atau badan hukum dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean Impor dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.
22.Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
23.Lembaga Pelaksana Verifikasi adalah lembaga independen yang melakukan kegiatan VKI dan VIU yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24.Perwakilan Resmi adalah badan usaha berbadan hukum yang berkedudukan di Indonesia serta secara pembentukan entitas dan fungsinya bertugas untuk mewakili pelaku usaha atau pemilik merek di luar negeri, memegang lisensi dan/atau sublisensi, dan bertanggung jawab atas mereknya di Indonesia.
25.Sistem Informasi Industri Nasional yang selanjutnya disebut SIINas adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan serta penyebarluasan data dan/atau informasi industri.
26.Sistem Indonesia National Single Window yang selanjutnya disingkat SINSW adalah sistem elektronik yang mengintegrasikan sistem dan/atau informasi berkaitan dengan proses penanganan dokumen kepabeanan, dokumen kekarantinaan, dokumen perizinan, dokumen kepelabuhanan/kebandarudaraan, dan dokumen lain, yang terkait dengan ekspor dan/atau Impor, yang menjamin keamanan data dan informasi serta memadukan alur dan proses informasi antar sistem internal secara otomatis.
27.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
28.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
29.Direktur Jenderal Pembina Industri yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian yang mempunyai tugas melakukan pembinaan terhadap jenis industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
30.Direktur Pembina Industri yang selanjutnya disebut Direktur adalah pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian yang mempunyai tugas melakukan pembinaan terhadap jenis industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

(1)Pelaku Usaha dapat mengimpor Tekstil, Produk Tekstil, Tas, dan/atau Alas Kaki sebagai bahan baku, bahan penolong, dan/atau barang konsumsi setelah memperoleh Persetujuan Impor dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
(2)Tekstil, Produk Tekstil, Tas, dan/atau Alas Kaki yang diimpor sebagai bahan baku, bahan penolong, dan/atau barang konsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan daftar pos tarif/harmonized system dan uraian barang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

(1)Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1)meliputi:
1. a.Perusahaan API-P;
2. b.Perusahaan API-U; dan
3. c.PPBB.
(2)Perusahaan API-P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melakukan Impor Tekstil, Produk Tekstil, Tas, dan/atau Alas Kaki untuk digunakan sebagai:
1. a.bahan baku dan/atau bahan penolong produksinya sendiri; atau
2. b.barang komplementer, barang untuk keperluan tes pasar, dan/atau pelayanan purna jual.
(3)Perusahaan API-U sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melakukan Impor Tekstil, Produk Tekstil, Tas, dan/atau Alas Kaki untuk digunakan sebagai:
1. a.bahan baku dan/atau bahan penolong bagi Perusahaan Industri;
2. b.bahan baku dan/atau bahan penolong bagi Perusahaan Non Industri; atau
3. c.barang konsumsi.
(4)Perusahaan API-P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak dapat melakukan Impor Tekstil dan Produk Tekstil sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong apabila telah dilakukan Impor Tekstil dan Produk Tekstil melalui Perusahaan API-U sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam 1 (satu) tahun takwim yang sama.
(5)Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melaksanakan Impor Tekstil dan Produk Tekstil untuk digunakan sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong bagi IKM yang tidak dapat melaksanakan Impor sendiri.

BAB II

PENERBITAN PERTIMBANGAN TEKNIS DAN PERTIMBANGAN TEKNIS PERUBAHAN

Pasal 4

(1)Untuk memperoleh Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pelaku Usaha harus memiliki Pertimbangan Teknis yang diterbitkan oleh Menteri.
(2)Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat dilakukan perubahan.
(3)Menteri mendelegasikan kewenangan penerbitan Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan Pertimbangan Teknis perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Direktur Jenderal.

Pasal 5

(1)Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terdiri atas:
1. a.Pertimbangan Teknis kelompok komoditas Tekstil, karpet, dan penutup lantai tekstil lainnya;
2. b.Pertimbangan Teknis kelompok komoditas Tekstil dan Produk Tekstil batik dan motif batik;
3. c.Pertimbangan Teknis kelompok komoditas pakaian jadi dan aksesori pakaian jadi;
4. d.Pertimbangan Teknis kelompok komoditas barang tekstil sudah jadi lainnya;
5. e.Pertimbangan Teknis kelompok komoditas Tas; dan
6. f.Pertimbangan Teknis kelompok komoditas Alas Kaki.
(2)Pertimbangan Teknis hanya dapat diterbitkan paling banyak 1 (satu) kali dalam dalam 1 (satu) tahun takwim untuk masing-masing Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)masing-masing berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun takwim.

Pasal 6

(1)Permohonan penerbitan Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) disampaikan oleh Pelaku Usaha kepada Direktur Jenderal melalui SINSW yang diteruskan ke SIINas.
(2)Permohonan penerbitan Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
1. a.bagi Perusahaan API-P yang mengimpor Tekstil dan Produk Tekstil untuk digunakan sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong produksinya sendiri, dilakukan dengan:
  1. 1.melakukan pengisian paling sedikit berupa: a) jumlah rencana kebutuhan bahan baku dan/atau bahan penolong Tekstil dan Produk Tekstil yang akan diimpor untuk setiap jenis dan pos tarif/harmonized system; b) jumlah rencana kebutuhan bahan baku dan/atau bahan penolong Tekstil dan Produk Tekstil produksi dalam negeri untuk setiap jenis dan pos tarif/harmonized system; c) jumlah stok terkini atas bahan baku dan/atau bahan penolong Tekstil dan Produk Tekstil untuk setiap jenis dan pos tarif/harmonized system; d) jumlah realisasi penjualan dalam negeri dan ekspor 1 (satu) tahun sebelumnya untuk setiap jenis dan pos tarif/harmonized system; e) jumlah rencana penjualan dalam negeri dan ekspor 1 (satu) tahun ke depan untuk setiap jenis dan pos tarif/harmonized system; f) jumlah realisasi produksi 1 (satu) tahun sebelumnya untuk setiap jenis dan pos tarif/harmonized system; dan g) jumlah rencana produksi 1 (satu) tahun ke depan untuk setiap jenis dan pos tarif/harmonized system; dan
  2. 2.mengunggah dokumen paling sedikit berupa: a) LHVKI yang masih berlaku; b) Persetujuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil sebelumnya, apabila ada; c) realisasi Impor Tekstil dan Produk Tekstil 1 (satu) tahun sebelumnya untuk setiap jenis dan pos tarif/harmonized system; dan d) surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahan baku dan/atau bahan penolong yang diimpor akan digunakan untuk keperluan proses produksi dan tidak akan diperjualbelikan atau dipindahtangankan;
2. b.bagi Perusahaan API-U yang mengimpor Tekstil dan Produk Tekstil untuk digunakan sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong bagi Perusahaan Industri, dilakukan dengan:
  1. 1.melakukan pengisian paling sedikit berupa: a) jumlah rencana kebutuhan total bahan baku Tekstil dan Produk Tekstil yang akan diimpor 1 (satu) tahun ke depan untuk setiap jenis dan pos tarif/harmonized system; b) jumlah rencana kebutuhan bahan baku Tekstil dan Produk Tekstil produksi dalam negeri untuk setiap jenis dan pos tarif/harmonized system dari setiap Perusahaan Industri yang memiliki kontrak kerja sama dan kontrak jual beli dengan Perusahaan API-U yang bersangkutan; c) jumlah stok terkini atas total bahan baku dan/atau bahan penolong Tekstil dan Produk Tekstil untuk setiap jenis dan pos tarif/harmonized system; d) jumlah realisasi penjualan dalam negeri dan ekspor 1 (satu) tahun sebelumnya untuk setiap jenis dan pos tarif/harmonized system dari setiap Perusahaan Industri yang memiliki kontrak kerja sama dan kontrak jual beli dengan Perusahaan API-U yang bersangkutan; e) jumlah rencana penjualan dalam negeri dan ekspor 1 (satu) tahun ke depan untuk setiap jenis dan pos tarif/harmonized system dari setiap Perusahaan Industri yang memiliki kontrak kerja sama dan kontrak jual beli dengan Perusahaan API-U yang bersangkutan; f) jumlah realisasi produksi 1 (satu) tahun sebelumnya untuk setiap jenis dan pos tarif/harmonized system dari setiap Perusahaan Industri yang memiliki kontrak kerja sama dan kontrak jual beli dengan Perusahaan API-U yang bersangkutan; dan g) jumlah rencana produksi 1 (satu) tahun ke depan untuk setiap jenis dan pos tarif/harmonized system dari setiap Perusahaan Industri yang memiliki kontrak kerja sama dan kontrak jual beli dengan Perusahaan API-U yang bersangkutan; dan
  2. 2.mengunggah dokumen paling sedikit berupa: a) LHVIU yang masih berlaku; b) LHVKI yang masih berlaku dari Perusahaan Industri yang memiliki kontrak kerja sama dan kontrak jual beli dengan Perusahaan API-U yang bersangkutan; c) Persetujuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil sebelumnya, apabila ada; d) realisasi Impor Tekstil dan Produk Tekstil 1 (satu) tahun sebelumnya untuk setiap jenis dan pos tarif/harmonized system; dan e) surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahan baku dan/atau bahan penolong yang diimpor akan digunakan untuk keperluan proses produksi dan tidak akan diperjualbelikan atau dipindahtangankan ke perusahaan lain yang tidak memiliki kontrak kerja sama dan/atau kontrak jual beli dengan Perusahaan API-U yang bersangkutan;
3. c.bagi Perusahaan API-U yang mengimpor Tekstil dan Produk Tekstil untuk digunakan sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong bagi Perusahaan Non Industri, dilakukan dengan:
  1. 1.melakukan pengisian paling sedikit berupa: a) jumlah rencana kebutuhan total bahan baku Tekstil dan Produk Tekstil yang akan diimpor 1 (satu) tahun ke depan untuk setiap jenis dan pos tarif/harmonized system; dan b) jumlah stok terkini atas total bahan baku dan/atau bahan penolong Tekstil dan Produk Tekstil untuk setiap jenis dan pos tarif/harmonized system; dan
  2. 2.mengunggah dokumen paling sedikit berupa: a) LHVIU yang masih berlaku; b) Persetujuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil sebelumnya, apabila ada; c) realisasi Impor Tekstil dan Produk Tekstil 1 (satu) tahun sebelumnya untuk setiap jenis dan pos tarif/harmonized system; dan d) surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahan baku dan/atau bahan penolong yang diimpor akan digunakan untuk keperluan proses produksi dan tidak akan diperjualbelikan atau dipindahtangankan ke perusahaan lain yang tidak memiliki kontrak kerja sama dan kontrak jual beli dengan Perusahaan API-U yang bersangkutan;
4. d.bagi Perusahaan API-U yang mengimpor Tekstil dan Produk Tekstil, Tas, dan/atau Alas Kaki untuk digunakan sebagai barang konsumsi, dilakukan dengan:
  1. 1.melakukan pengisian paling sedikit berupa: a) jumlah rencana kebutuhan barang konsumsi Tekstil dan Produk Tekstil, Tas, dan/atau Alas Kaki yang akan diimpor 1 (satu) tahun ke depan untuk setiap jenis dan pos tarif/harmonized system; dan b) data distributor dan jumlah realisasi pemasaran Tekstil, Produk Tekstil, Tas, dan/atau Alas Kaki untuk setiap jenis dan pos tarif/harmonized system 1 (satu) tahun sebelumnya; dan
  2. 2.mengunggah dokumen paling sedikit berupa: a) LHVIU yang masih berlaku; b) Persetujuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil, Tas, dan/atau Alas Kaki sebelumnya, apabila ada; dan c) realisasi Impor Tekstil dan Produk Tekstil, Tas, dan/atau Alas Kaki untuk setiap jenis dan pos tarif/harmonized system 1 (satu) tahun sebelumnya; dan
5. e.bagi PPBB yang mengimpor Tekstil dan Produk Tekstil untuk digunakan sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong IKM, dilakukan dengan:
  1. 1.melakukan pengisian paling sedikit berupa: a) jumlah rencana kebutuhan total bahan baku Tekstil dan Produk Tekstil yang akan diimpor 1 (satu) tahun ke depan untuk setiap jenis dan pos tarif/harmonized system; b) jumlah rencana kebutuhan bahan baku Tekstil dan Produk Tekstil produksi dalam negeri untuk setiap jenis dan pos tarif/harmonized system dari setiap IKM; c) jumlah realisasi produksi 1 (satu) tahun sebelumnya untuk setiap jenis dan pos tarif/harmonized system dari setiap IKM; d) jumlah rencana produksi 1 (satu) tahun ke depan untuk setiap jenis dan pos tarif/harmonized system dari setiap IKM; e) jumlah stok terkini total bahan baku dan/atau bahan penolong Tekstil dan Produk Tekstil untuk setiap jenis dan pos tarif/harmonized system; f) jumlah realisasi penjualan dalam negeri dan ekspor 1 (satu) tahun sebelumnya untuk setiap jenis dan pos tarif/harmonized system dari setiap IKM; dan g) jumlah rencana penjualan dalam negeri dan ekspor 1 (satu) tahun ke depan untuk setiap jenis dan pos tarif/harmonized system dari setiap IKM; dan
  2. 2.mengunggah dokumen paling sedikit berupa: a) bukti penetapan sebagai PPBB; b) LHVIKM yang masih berlaku; c) Persetujuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil sebelumnya, apabila ada; d) realisasi Impor Tekstil dan Produk Tekstil 1 (satu) tahun sebelumnya untuk setiap jenis dan pos tarif/harmonized system; e) bukti kontrak pemesanan dengan IKM; dan f) surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahan baku dan/atau bahan penolong yang diimpor akan digunakan untuk keperluan proses produksi dan tidak akan diperjualbelikan atau dipindahtangankan ke IKM lain yang tidak berada di dalam daftar layanannya.
(3)Selain melakukan pengisian dan mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, Pelaku Usaha juga mengunggah dokumen:
1. a.Persetujuan Impor sebelumnya sesuai dengan kelompok komoditas, apabila ada; dan
2. b.surat pernyataan bermeterai mengenai kebenaran data dan/atau dokumen yang disampaikan.
(4)Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2 huruf d), huruf b angka 2 huruf e), huruf c angka 2 huruf d), huruf e angka 2 huruf f) dan ayat (3) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

(1)Berdasarkan permohonan penerbitan Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Direktur Jenderal menugaskan Direktur untuk melakukan pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian terhadap data dan dokumen yang diajukan.
(2)Dalam melakukan pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian terhadap data dan dokumen yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur dapat melakukan pemeriksaan kondisi di lapangan.
(3)Berdasarkan pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian terhadap data dan dokumen yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lengkap dan sesuai, Direktur mengusulkan jumlah alokasi kebutuhan Impor Tekstil, Produk Tekstil, Tas, dan/atau Alas Kaki.
(4)Dalam mengusulkan jumlah alokasi kebutuhan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur dapat mempertimbangkan:
1. a.neraca pasokan dan kebutuhan nasional; dan/atau
2. b.kontribusi terhadap perekonomian nasional.
(5)Dalam hal jumlah alokasi kebutuhan Impor Tekstil, Produk Tekstil, Tas, dan/atau Alas Kaki telah diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal menerbitkan Pertimbangan Teknis kepada Pelaku Usaha paling lama 5 (lima) hari kerja melalui SIINas.
(6)SIINas meneruskan Pertimbangan Teknis ke SINSW untuk dilampirkan sebagai persyaratan penerbitan Persetujuan Impor.
(7)Dalam hal pemeriksaan data dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak sesuai dan/atau terdapat perbedaan data antara data yang diisi dan data tersedia pada SIINas, Direktur Jenderal menerbitkan surat penolakan atas permohonan penerbitan Pertimbangan Teknis melalui SIINas.
(8)SIINas meneruskan surat penolakan ke SINSW untuk diteruskan kepada Pelaku Usaha.

Pasal 8

Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 paling sedikit memuat informasi mengenai:

a.jenis Pertimbangan Teknis;
b.identitas Pelaku Usaha, yang mencakup nama, alamat, nomor induk berusaha, KBLI, dan bidang usaha;
c.pos tarif/harmonized system dan uraian barang yang akan diimpor;
d.jumlah alokasi kebutuhan Impor;
e.tanggal penerbitan dan masa berlaku Pertimbangan Teknis; dan
f.nama dan jabatan pejabat yang menerbitkan Pertimbangan Teknis.

Pasal 9

Ketentuan mengenai tata cara penerbitan Pertimbangan Teknis yang dilakukan oleh Perusahaan API-P untuk digunakan sebagai barang komplementer, barang untuk keperluan tes pasar, dan/atau pelayanan purna jual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 10

(1)Pelaku Usaha yang telah memperoleh Pertimbangan Teknis dan Persetujuan Impor dapat mengajukan permohonan Pertimbangan Teknis perubahan kepada Direktur Jenderal melalui SINSW yang diteruskan ke SIINas.
(2)Perubahan Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
1. a.perubahan data; atau
2. b.penambahan jumlah alokasi kebutuhan Impor.
(3)Pertimbangan Teknis perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pertimbangan Teknis yang telah diterbitkan sebelumnya.

Isi peraturan

Teks43PDFHirarki

Memuat teks peraturan…