DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 51 Tahun 2019

Nomor: 51
Tahun: 2019
Ditetapkan: 31 Desember 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Kementerian Perindustrian

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk kelancaran, keamanan, dan mencegah terjadinya penyimpangan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dalam proses pendistribusian pupuk Nitrogen Phospor Kalium (NPK) bersubsidi khusus tanaman kakao kepada kelompok tani dan/atau petani, perlu mengubah Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 69/M-IND/PER/8/2015 tentang Penggunaan Kantong Satu Merek untuk Pupuk Bersubsidi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17/M-IND/PER/3/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 69/M-IND/ PER/8/2015 tentang Penggunaan Kantong Satu Merek untuk Pupuk Bersubsidi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan A 2 - Peraturan Menteri Perindustrian tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 69/M-IND/PER/8/2015 tentang Penggunaan Kantong Satu Merek untuk Pupuk Bersubsidi; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
3.Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142);
4.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 69/M-IND/ PER/8/2015 tentang Penggunaan Kantong Satu Merek untuk Pupuk Bersubsidi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1278) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17/M-IND/PER/3/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 69/M-IND/ PER/8/2015 tentang Penggunaan Kantong Satu Merek untuk Pupuk Bersubsidi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 399);
5.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1509); A http://jdih.kemenperin.go.id MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 69/M-IND/PER/8/2015 TENTANG PENGGUNAAN KANTONG SATU MERER UNTUK PUPUK BERSUBSIDI. ' Pasal I Ketentuan Pasal 2 dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 69/M-IND/PER/8/2015 tentang Penggunaan Kantong Satu Merek untuk Pupuk Bersubsidi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1278) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17/M-IND/PER/3/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 69/M-IND/PER/8/2015 tentang Penggunaan Kantong Satu Merek untuk Pupuk Bersubsidi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 399) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)Pupuk Bersubsidi meliputi pupuk yang diproduksi dan/atau diimpor oleh Produsen untuk keperluan Pupuk Bersubsidi sektor pertanian.
(2)Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Pupuk Urea, Pupuk NPK, dan/atau Pupuk Organik;
(3)Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dikemas menggunakan kantong satu merek untuk setiap jenisnya.
(4)Kemasan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.pengemasan Pupuk Urea dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana tereantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; http://jdih.kemenperin.go.id
2. b.pengemasan Pupuk NPK dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
3. c.pengemasan Pupuk Organik dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(5)Dalam kemasan kantong satu merek untuk Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib dicantumkan paling sedikit informasi meliputi:
1. a.tulisan PUPUK BERSUBSIDI PEMERINTAH, BARANG DALAM PENGAWASAN menggunakan warna merah;
2. b.nomor pengaduan;
3. c.merek, jenis, dan kandungan unsur hara makro pupuk;
4. d.logo PT Pupuk Indonesia (Persero);
5. e.masa edar;
6. f.alamat Produsen;
7. g.nomor pendaftaran;
8. h.logo dan nomor SNI untuk jenis pupuk yang diberlakukan SNI secara wajib;
9. i.kode LSPro untuk jenis pupuk yang diberlakukan SNI secara wajib;
10. j.Nomor Registrasi Produk (NRP) untuk jenis pupuk yang diberlakukan SNI secara wajib;
11. k.berat bersih;
  1. 1.tulisan JANGAN DIGANCU;
12. m.kode kantong {bag code) yang dicantumkan pada bagian belakang kemasan kantong satu merek Pupuk Bersubsidi.
(5)Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi pengemasan Pupuk NPK yang diperuntukkan khusus tanaman kakao. A ^ http://jdih.kemenperin.go.id Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 33y Desember 2019 MENTERI PERINDUSTRIAN ttd. AGUS GUMIWANG KARTASASMITA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2019 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1777 Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian Kepala Biro Hukum, Feby Setyo Hariyono http://jdih.kemenperin.go.id

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk kelancaran, keamanan, dan mencegah terjadinya penyimpangan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dalam proses pendistribusian pupuk Nitrogen Phospor Kalium (NPK) bersubsidi khusus tanaman kakao kepada kelompok tani dan/atau petani, perlu mengubah Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 69/M-IND/PER/8/2015 tentang Penggunaan Kantong Satu Merek untuk Pupuk Bersubsidi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17/M-IND/PER/3/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 69/M-IND/ PER/8/2015 tentang Penggunaan Kantong Satu Merek untuk Pupuk Bersubsidi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
3.Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142);
4.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 69/M-IND/ PER/8/2015 tentang Penggunaan Kantong Satu Merek untuk Pupuk Bersubsidi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1278) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17/M-IND/PER/3/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 69/M-IND/ PER/8/2015 tentang Penggunaan Kantong Satu Merek untuk Pupuk Bersubsidi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 399);
5.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1509); A http://jdih.kemenperin.go.id MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 69/M-IND/PER/8/2015 TENTANG PENGGUNAAN KANTONG SATU MERER UNTUK PUPUK BERSUBSIDI. ' Pasal I Ketentuan Pasal 2 dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 69/M-IND/PER/8/2015 tentang Penggunaan Kantong Satu Merek untuk Pupuk Bersubsidi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1278) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17/M-IND/PER/3/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 69/M-IND/PER/8/2015 tentang Penggunaan Kantong Satu Merek untuk Pupuk Bersubsidi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 399) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)Pupuk Bersubsidi meliputi pupuk yang diproduksi dan/atau diimpor oleh Produsen untuk keperluan Pupuk Bersubsidi sektor pertanian.
(2)Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Pupuk Urea, Pupuk NPK, dan/atau Pupuk Organik;
(3)Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dikemas menggunakan kantong satu merek untuk setiap jenisnya.
(4)Kemasan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.pengemasan Pupuk Urea dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana tereantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; http://jdih.kemenperin.go.id
2. b.pengemasan Pupuk NPK dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
3. c.pengemasan Pupuk Organik dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(5)Dalam kemasan kantong satu merek untuk Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib dicantumkan paling sedikit informasi meliputi:
1. a.tulisan PUPUK BERSUBSIDI PEMERINTAH, BARANG DALAM PENGAWASAN menggunakan warna merah;
2. b.nomor pengaduan;
3. c.merek, jenis, dan kandungan unsur hara makro pupuk;
4. d.logo PT Pupuk Indonesia (Persero);
5. e.masa edar;
6. f.alamat Produsen;
7. g.nomor pendaftaran;
8. h.logo dan nomor SNI untuk jenis pupuk yang diberlakukan SNI secara wajib;
9. i.kode LSPro untuk jenis pupuk yang diberlakukan SNI secara wajib;
10. j.Nomor Registrasi Produk (NRP) untuk jenis pupuk yang diberlakukan SNI secara wajib;
11. k.berat bersih;
  1. 1.tulisan JANGAN DIGANCU;
12. m.kode kantong {bag code) yang dicantumkan pada bagian belakang kemasan kantong satu merek Pupuk Bersubsidi.
(5)Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi pengemasan Pupuk NPK yang diperuntukkan khusus tanaman kakao. A ^ http://jdih.kemenperin.go.id Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 33y Desember 2019 MENTERI PERINDUSTRIAN ttd. AGUS GUMIWANG KARTASASMITA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2019 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1777 Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian Kepala Biro Hukum, Feby Setyo Hariyono http://jdih.kemenperin.go.id