DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 59 Tahun 2020

Nomor: 59
Tahun: 2020
Ditetapkan: 14 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Lingkup Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Dilimpahkan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2021; : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Mengingat
3.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
9.Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254);
10.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 660);
11.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1509); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG LINGKUP SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PERINDUSTRIAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DALAM PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Menteri Perindustrian melimpahkan lingkup sebagian urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang menjadi kewenangannya kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam rangka penyelenggaraan dekonsentrasi tahun anggaran 2021. Lingkup sebagian urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam rangka penyelenggaraan dekonsentrasi tahun anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sebagian Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri pada

(1)
(2)Kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka.

Pasal 2

Penyelenggaraan kegiatan, pertanggungjawaban, pelaporan, pengawasan, dan pemeriksaan terhadap Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri pada Kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Pembinaan teknis terhadap Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri pada Kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) dilakukan oleh Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka.

Pasal 4

Rincian anggaran Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri pada Kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan denganMenteri pengundangan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Peraturan ini Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Desember 2020 MENTERI PERINDUSTRIAN ttd. AGUS GUMIWANG KARTASASMITA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Desember 2020 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1644 Salinan sesuai dengan aslinya gsetariat Jenderal Perindustrian i^ro Hukum, Hariyono LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 59 TAHUN 2020 TENTANG LINGKUP SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PERINDUSTRIAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DALAM PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI TAHUN ANGGARAN 2021 RINCIAN ANGGARAN PROGRAM NILAI TAMBAH DAN DAYA SAING INDUSTRI PADA KEGIATAN PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL, MENENGAH, DAN ANEKA ANGGARAN PELAKSANA PROGRAMNO. KEGIATAN (Rp) Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Gubernur Aceh Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka 1. Rpl.201.940.000,00 Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri

2.Gubernur Sumatera Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Utara Rpl.781.181.000,00 ANGGARAN NO. PELAKSANA PROGRAM KEGIATAN (Rp) Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka
3.Gubernur Sumatera Barat Rpl.331.217.000,00 Gubernur Riau Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka 4. Rpl.165.400.000,00 Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri
5.Gubernur Kepulauan Riau Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Rp987.716.000,00 Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka
6.Gubernur Bengkulu Rpl.309.039.000,00 Gubernur Kep. Bangka Belitung Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka 7. Rpl.391.043.000,00 ANGGARAN NO. PELAKSANA PROGRAM KEGIATAN (Rp) Gubernur Jambi8. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Rpl.451.892.000,00
9.Gubernur Sumatera Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Selatan Rpl.297.413.000,00 Gubernur Lampung 10. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Rp951.247.000,00
11.Gubernur DKI Jakarta Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Rp836.540.000,00
12.Gubernur Banten Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Rpl.019.240.000,00 ANGGARAN KEGIATANPROGRAMNO. PELAKSANA (Rp) Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Gubernur Jawa Barat13. Rpl.760.350.000,00 Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Gubernur Jawa Tengah14. Rpl.477.208.000,00 Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Gubernur D.I. Yogyakarta15. Rpl.142.021.000,00 Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Gubernur Jawa Timur16. Rp2.046.550.000,00 Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Gubernur Bali17. Rpl.186.996.000,00 ANGGARAN KEGIATANPROGRAMPELAKSANANO. (Rp) Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka
18.Gubernur Nusa Tenggara Barat Rpl.654.646.000,00 Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Gubernur Nusa Tenggara Timur 19. Rp982.700.000,00 Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Gubernur Gorontalo20. Rp800.000.000,00 Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Gubernur Kalimantan21. Rp837.208.000,00Barat Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Gubernur Kalimantan22. Rp800.000.000,00Tengah ANGGARAN PROGRAM KEGIATANPELAKSANANO. (Rp) Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Gubernur Kalimantan23. Rpl.107.228.000,00Selatan Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Gubernur Kalimantan24. Rp949.472.000,00Timur Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Gubernur Kalimantan25. Rp836.540.000,00Utara Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Gubernur Sulawesi Barat Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri 26. Rp982.700.000,00 Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Gubernur Sulawesi Utara27. Rpl.452.651.000,00 ANGGARAN PELAKSANA PROGRAM KEGIATANNO. (Rp) Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Gubernur Sulawesi Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka 28. Tengah Rpl.093.591.000,00 Gubernur Sulawesi Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka 29. Rp2.567.340.000,00Selatan Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Gubernur Sulawesi Tenggara 30. Rp901.869.000,00 Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Gubernur Maluku31. Rpl.686.733.000,00 Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Gubernur Maluku Utara32. Rpl.042.124.000,00 ANGGARAN NO. PELAKSANA PROGRAM KEGIATAN (Rp) Gubernur Papua33. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Rp877.297.000,00
34.Gubernur Papua Barat Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Rp896.908.000,00 MENTERI PERINDUSTRIAN ttd. Salinan sesuai dengan aslinya v^ariat Jenderal ^an Perindustrian ^^!®iro Hukum, AGUS GUMIWANG KARTASASMITA o Hariyono

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Mengingat
3.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
9.Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254);
10.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 660);
11.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1509); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG LINGKUP SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PERINDUSTRIAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DALAM PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

(1)
(2)Kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka.

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

2.Gubernur Sumatera Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Utara Rpl.781.181.000,00 ANGGARAN NO. PELAKSANA PROGRAM KEGIATAN (Rp) Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka
3.Gubernur Sumatera Barat Rpl.331.217.000,00 Gubernur Riau Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka 4. Rpl.165.400.000,00 Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri
5.Gubernur Kepulauan Riau Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Rp987.716.000,00 Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka
6.Gubernur Bengkulu Rpl.309.039.000,00 Gubernur Kep. Bangka Belitung Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka 7. Rpl.391.043.000,00 ANGGARAN NO. PELAKSANA PROGRAM KEGIATAN (Rp) Gubernur Jambi8. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Rpl.451.892.000,00
9.Gubernur Sumatera Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Selatan Rpl.297.413.000,00 Gubernur Lampung 10. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Rp951.247.000,00
11.Gubernur DKI Jakarta Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Rp836.540.000,00
12.Gubernur Banten Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Rpl.019.240.000,00 ANGGARAN KEGIATANPROGRAMNO. PELAKSANA (Rp) Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Gubernur Jawa Barat13. Rpl.760.350.000,00 Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Gubernur Jawa Tengah14. Rpl.477.208.000,00 Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Gubernur D.I. Yogyakarta15. Rpl.142.021.000,00 Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Gubernur Jawa Timur16. Rp2.046.550.000,00 Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Gubernur Bali17. Rpl.186.996.000,00 ANGGARAN KEGIATANPROGRAMPELAKSANANO. (Rp) Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka
18.Gubernur Nusa Tenggara Barat Rpl.654.646.000,00 Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Gubernur Nusa Tenggara Timur 19. Rp982.700.000,00 Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Gubernur Gorontalo20. Rp800.000.000,00 Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Gubernur Kalimantan21. Rp837.208.000,00Barat Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Gubernur Kalimantan22. Rp800.000.000,00Tengah ANGGARAN PROGRAM KEGIATANPELAKSANANO. (Rp) Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Gubernur Kalimantan23. Rpl.107.228.000,00Selatan Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Gubernur Kalimantan24. Rp949.472.000,00Timur Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Gubernur Kalimantan25. Rp836.540.000,00Utara Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Gubernur Sulawesi Barat Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri 26. Rp982.700.000,00 Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Gubernur Sulawesi Utara27. Rpl.452.651.000,00 ANGGARAN PELAKSANA PROGRAM KEGIATANNO. (Rp) Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Gubernur Sulawesi Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka 28. Tengah Rpl.093.591.000,00 Gubernur Sulawesi Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka 29. Rp2.567.340.000,00Selatan Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Gubernur Sulawesi Tenggara 30. Rp901.869.000,00 Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Gubernur Maluku31. Rpl.686.733.000,00 Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Gubernur Maluku Utara32. Rpl.042.124.000,00 ANGGARAN NO. PELAKSANA PROGRAM KEGIATAN (Rp) Gubernur Papua33. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Rp877.297.000,00
34.Gubernur Papua Barat Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Rp896.908.000,00 MENTERI PERINDUSTRIAN ttd. Salinan sesuai dengan aslinya v^ariat Jenderal ^an Perindustrian ^^!®iro Hukum, AGUS GUMIWANG KARTASASMITA o Hariyono