DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 6 Tahun 2024

Nomor: 6
Tahun: 2024
Ditetapkan: 1 Februari 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 45

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, penerbitan pertimbangan teknis dan pertimbangan teknis perubahan, pelaporan dan pengawasan, sanksi dan ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk mendukung stabilitas industri produk elektronik nasional dan peningkatan kualitas produk elektronik serta untuk meningkatkan penggunaan produk elektronik dari dalam negeri sebagai barang modal, bahan baku dan/ atau bahan penolong untuk keperluan industri, serta barang konsumsi, dan komoditas selain yang digunakan sebagai barang modal, bahan baku darr/atau bahan penolong untuk keperluan industri, perlu mengatur ketentuan mengenai pemberian pertimbangan teknis atas impor komoditas dimaksud;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Tata Cara Penerbitan Pertimbangan Teknis Impor Produk Elektronik; MENTERI PERINDUSTRIANREPUBLIKINDONESIA, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA Mengingat Menimbang PERATURANMENTERI PERINDUSTRIANREPUBLIKINDONESIA NOMOR6 TAHUN2024 TENTANG TATACARAPENERBITANPERTIMBANGANTEKNIS IMPOR PRODUK ELEKTRONIK PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PENERBITAN PERTIMBANGAN TEKNIS IMPOR PRODUK ELEKTRONIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk mendukung stabilitas industri produk elektronik nasional dan peningkatan kualitas produk elektronik serta untuk meningkatkan penggunaan produk elektronik dari dalam negeri sebagai barang modal,bahan baku dan/atau bahan penolong untuk keperluan industri, serta barang konsumsi, dan komoditas selain digunakan sebagai barang modal, bahan baku dan/atau bahan penolong untuk keperluan industri, perlu mengatur ketentuan mengenai pemberian pertimbangan teknis atas impor komoditas dimaksud; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Tata Cara Penerbitan Pertimbangan Teknis Impor Produk Elektronik; Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Keija Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan yang b. Mengingat : 1. 2. 3. 4.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Prod uk- Elektronik adalah produk yang memproses sinyal digital atau analog, memiliki komponen aktif atau pasif, yang terkoneksi dengan atau tidak terkoneksi dengan Printed Circuit Board (PCB), casing, serta menghasilkan output sesuai dengan fungsinya masing-masing.
2.Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
3.Persetujuan Impor adalah persetujuan yang digunakan sebagai perizinan di bidang Impor.
4.Pertimbangan Teknis adalah surat pertimbangan teknis yang digunakan sebagai persyaratan untuk mendapatkan Persetujuan Impor Produk Elektronik.
5.Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha.
6.Bahan Baku adalah bahan mentah, Barang setengah jadi, atau Barang jadi yang dapat diolah menjadi Barang setengah jadi atau Barang jadi yang mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi.
7.Bahan Penolong adalah bahan yang digunakan sebagai pelengkap dalam proses produksi untuk menghasilkan produk yang fungsinya sempurna sesuai parameter produk yang diharapkan.
8.Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/ atau kegiatan pada bidang tertentu.
9.Perusahaan Industri adalah Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri yang berkedudukan di Indonesia. MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG TATA CARAPENERBITANPERTIMBANGANTEKNIS IMPOR PRODUK ELEKTRONIK. Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6891);
5.Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254);
6.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 384);
7.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 981); Menetapkan 28 Tahun 2021 tentang Pemerintah Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6891); Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254); Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Keija Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 384); Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 981); Nomor 5. 6. 7. MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANGTATA CARA PENERBITAN PERTIMBANGAN TEKNIS IMPOR PRODUK ELEKTRONIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Produk- Elektronik adalah produk yang memprosessinyal digital atau analog, memiliki komponen aktif atau pasif, yang terkoneksi dengan atau tidak terkoneksi dengan Printed Circuit Board (PCB), casing, serta menghasilkan output sesuai dengan fungsinya masing-masing.
2.Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
3.Persetujuan Impor adalah persetujuan yang digunakan sebagai perizinan di bidang Impor.
4.Pertimbangan Teknis adalah surat pertimbangan teknis yang digunakan sebagai persyaratan untuk mendapatkan Persetujuan Impor Produk Elektronik.
5.Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupuntidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha.
6.Bahan Baku adalah bahan mentah, Barang setengahjadi, atau Barang jadi yang dapat diolah menjadi Barang setengah jadi atau Barang jadi yang mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi.
7.Bahan Penolong adalah bahan yang digunakan sebagai pelengkap dalam proses produksi untuk menghasilkan produk yang fungsinya sempurna sesuai parameter produk yang diharapkan.
8.Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
9.Perusahaan melakukan kegiatan di bidang usaha industri yang berkedudukan di Indonesia. digunakan, atau Industri adalah Pelaku Usaha yang Pasal 2

(1)Pelaku Usaha dapat rnengirnporProduk Elektronik setelah rnemperoleh Persetujuan Impor dari kernenterian yang rnenyelenggarakan urusan pernerintahan di bidang perdagangan dan/ atau laporan surveyor.
(2)Produk Elektronik yang irnpornya rnernerlukan Persetujuan Irnpor sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) sesuai dengan daftar pos tarif'/ harmonized system dan uraian Barang sebagairnana tercantum dalam Lampiran I yang rnerupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

10.Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/ atau kegiatannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11.Angka Pengenal Importir Produsen yang selanjutnya disebut API-P adalah tanda pengenal sebagai importir yang diberikan kepada importir yang melakukan Impor Barang tertentu untuk dipergunakan sendiri sebagai Barang modal, Bahan Baku, Bahan Penolong, dan/ atau bahan untuk mendukung proses produksi.
12.Angka Pengenal Importir Umum yang selanjutnya disebut API-U adalah tanda pengenal sebagai importir yang diberikan kepada importir yang melakukan Impor Barang tertentu untuk tujuan diperdagangkan atau dipindahtangankan.
13.Sistem Informasi Industri Nasional yang selanjutnya disebut SIINas adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, sertajaringan komunikasi data yang terkait satu sarna lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan, serta penyebarluasan data darr/ atau informasi industri.
14.Sistem Indonesia National Single Window yang selanjutnya disingkat SINSW adalah sistem elektronik yang mengintegrasikan sistem darr/ atau informasi berkaitan dengan proses penanganan dokurnen kepabeanan, dokurnen kekarantinaan, dokurnen perizinan, dokurnen kepelabuhanan/kebandarudaraan, dan dokurnen lain, yang terkait dengan ekspor dany atau Irnpor, yang rnenjarnin keamanan data dan inforrnasi serta rnernadukan alur dan proses inforrnasi antar sistern internal secara otornatis.
15.Menteri adalah menteri yang rnenyelenggarakan urusan pernerintahan di bidang perindustrian.
16.Direktur Jenderal adalah pejabat pirnpinan tinggi madya yang rnerniliki tugas, fungsi dan wewenang untuk rnernbina dan rnengembangkan industri Produk Elektronik di lingkungan KernenterianPerindustrian.
17.Direktur adalah pejabat pirnpinan tinggi pratarna yang rnerniliki tugas, fungsi, dan wewenang untuk rnembina dan rnengembangkan industri Produk Elektronik di lingkungan KernenterianPerindustrian. - 3 --3-
10.Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11.Angka Pengenal Importir Produsen yang selanjutnya disebut API-P adalah tanda pengenal sebagai importir yang diberikan kepada importir yang melakukan Impor Barang tertentu untuk dipergunakan sendiri sebagai Barang modal, Bahan Baku, Bahan Penolong, dan/atau bahan untuk mendukung proses produksi.
12.Angka Pengenal Importir Umum yang selanjutnya disebut API-U adalah tanda pengenal sebagai importir yang diberikan kepada importir yang melakukan Impor Barang tertentu untuk tujuan diperdagangkan atau dipindahtangankan.
13.Sistem Informasi Industri Nasional yang selanjutnya disebut SIINas adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu samalain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan, serta penyebarluasan data dan/atau informasi industri.
14.Sistem Indonesia National Single Window yang selanjutnya disingkat SINSW adalah sistem elektronik yang mengintegrasikan sistem dan/atau informasi berkaitan dengan proses penanganan dokumen kepabeanan, dokumen kekarantinaan, dokumen perizinan, dokumen kepelabuhanan/kebandarudaraan, dan dokumen lain, yang terkait dengan ekspor dan/atau Impor, yang menjamin keamanan data dan informasi serta memadukan alur dan proses informasi antar sistem internal secara otomatis.
15.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
16.Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggimadya yang memiliki tugas, fungsi dan wewenang untuk membina dan mengembangkan industri Produk Elektronik di lingkungan Kementerian Perindustrian.
17.Direktur adalah pejabat pimpinan tinggi pratamayang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang untuk membina dan mengembangkan industri Produk Elektronik di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Pasal 2

(1)Pelaku Usaha dapat mengimpor Produk Elektroniksetelah memperoleh Persetujuan Impor dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dan/atau laporan surveyor,
(2)Produk Elektronik yang impornya memerlukan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan daftar pos taxif/harmonized system dan uraian Barang sebagaimana tercantum dalam LampiranI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

(1)Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(1)meliputi:
1. a.Pelaku Usaha pemilikAPI-P; dan
2. b.Pelaku Usaha pemilikAPI-U.
(2)Untuk dapat mengajukan permohonan penerbitan Pertimbangan Teknis, Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
1. a.untuk Pelaku Usaha pemilik API-P sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a:
  1. 1.telah memenuhi komitmen Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
  2. 2.terdaftar di SIINas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
  3. 3.telah menyampaikan data industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai tata cara penyampaian data industri, data kawasan industri, dan informasi lain melalui SIINas bagi Pelaku Usaha pemilik API-P yang merupakan Perusahaan Industri;
  4. 4.telah menyampaikan data industri tahap pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara penyampaian data industri, data kawasan industri, dan informasi lain melalui SIINas bagi Pelaku Usaha pemilik API-P yang merupakan Perusahaan Industri yang masih dalam tahap pembangunan; dan
  5. 5.telah menyampaikan laporan kegiatan usaha secara berkala melalui SIINas setiap tanggal 1 Februari dan 1 Agustus setiap tahunnya bagi Pelaku Usaha pemilik API-P yang merupakan Perusahaan Non Industri; dan
2. b.untuk Pelaku Usaha pemilik API-U sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b:

Pasal 3

(1)Untuk memperoleh Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Pelaku Usaha harus memiliki Pertimbangan Teknis yang diterbitkan oleh Menteri.
(2)Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan perubahan.
(3)Menteri mendelegasikan kewenangan penerbitan Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Pertimbangan Teknis perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)kepada Direktur Jenderal. Umum BABII PENERBITANPERTIMBANGANTEKNISDANPERTIMBANGAN TEKNISPERUBAHAN

BAB II

PENERBITAN PERTIMBANGAN TEKNIS DAN PERTIMBANGAN TEKNIS PERUBAHAN

Pasal 3

(1)Untuk memperoleh Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Pelaku Usaha hams memiliki Pertimbangan Teknis yang diterbitkan oleh Menteri.
(2)Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat dilakukan pembahan.
(3)Menteri mendelegasikan kewenangan penerbitan Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan Pertimbangan Teknis pembahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Direktur Jenderal.

Pasal 4

(1)Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3ayat
(1)meliputi:
1. a.Pelaku Usaha pemilik API-P; dan
2. b.Pelaku Usaha pemilik API-U.
(2)Untuk dapat mengajukan permohonan penerbitan Pertimbangan Teknis, Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
1. a.untuk Pelalm Usaha pemilik API-P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) humf a:
  1. 1.telah memenuhi komitmen Perizinan Bemsaha sesuai dengan ketentuan peraturan pemndang- undangan;
  2. 2.terdaftar di SIINas sesuai dengan ketentuan peraturan pemndang-undangan;
  3. 3.telah menyampaikan data industri sesuai dengan ketentuan peraturan pemndang- undangan yang mengatur mengenai tata cara penyampaian data industri, data kawasan industri, dan informasi lain melalui SIINas bagi Pelaku Usaha pemilik API-P yang mempakan Pemsahaan Industri;
  4. 4.telah menyampaikan data industri tahap pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan pemndang-undangan yang mengatur mengenai tata cara penyampaian data industri, data kawasan industri, dan informasi lain melalui SIINas bagi Pelaku Usaha pemilik API-P yang mempakan Pemsahaan Industri yang masih dalam tahap pembangunan; dan
  5. 5.telah menyampaikan laporan kegiatan usaha secara berkala melalui SIINas setiap tanggal 1 Febmari dan 1 Agustus setiap tahunnya bagi Pelaku Usaha pemilik API-P yang mempakan Pemsahaan Non Industri; dan
2. b.untuk Pelaku Usaha pemilik API-U sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b: a) pos tarif I harmonized system; b) uraian Barang; c) nama Barang; d) standar mutu, jenis, darr/ atau spesifikasi teknis sesuai klasifikasi komoditas; dan e) jumlab /volume dengan satuan yang sudah terstandar; dan
  1. 2.rencana Impor yang memuat keterangan mengenai: a) pos tarlf'/ harmonized system; b) uraian Barang; c) nama Barang; d) standar mutu, jenis, dan/ atau spesifikasi teknis sesuai klasifikasi komoditas; e) jumlab./volume dengan satuan yang sudah terstandar; f) negara muat Barang; g) pelabuhan tujuan untuk 1 (satu) pos tarif'/ harmonized system; dan h) perkiraan nilai Barang dalam mata uang Dollar Amerika Serikat (USD);dan
  2. 3.realisasi Impor tahun sebelumnya yang memuat keterangan mengenai: a) nomor dan tanggal permohonan Pertimbangan Teknis; b) nomor dan tanggal Persetujuan Impor dari kementerian yang menyelenggarakan mengenai: Pasa16
(1)Permohonan penerbitan Pertimbangan Teknis oleh Pelaku Usaha pemilik API-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dilakukan dengan:
1. a.melakukan pengisian:
  1. 1.rencana produksi yang memuat keterangan Pasa15 Permohonan penerbitan Pertimbangan Teknis disampaikan kepada Direktur Jenderal secara elektronik melalui SINSW yang diteruskan ke SIINas.
  2. 1.telah memenuhi komitmen Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
  3. 2.terdaftar di SIINas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  4. 3.telah menyampaikan laporan realisasi distribusi Produk Elektronik tahun sebelumnya melalui SIINas setiap tanggal1 Februari dan 1 Agustus.
(3)Kewajiban penyampaian data industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2)huruf a angka 3, dikecualikan bagi Perusahaan Industri baru yang belum memasuki periode penyampaian data industri. telah memenuhi komitmen Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; terdaftar di SIINas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan telah menyampaikan laporan realisasi distribusi Produk Elektronik tahun sebelumnya melalui SIINas setiap tanggal 1 Februari dan 1 Agustus.
(3)Kewajiban penyampaian data industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 3, dikecualikanbagi Perusahaan Industri baru yang belum memasuki periode penyampaian data industri. 1. 2. 3.

Pasal 5

Permohonan penerbitan Pertimbangan Teknis disampaikan kepada Direktur Jenderal secara elektronik melaluiSINSW yang diteruskan ke SIINas.

Pasal 6

(1)Permohonan penerbitan Pertimbangan Teknis olehPelaku Usaha pemilik API-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dilakukan dengan:
1. a.melakukan pengisian:
  1. 1.rencana produksi yang memuat keterangan mengenai: a) pos tarif/ harmonized system; b) uraian Barang; c) nama Barang; d) standar mutu, jenis, dan/atau spesifikasi teknis sesuai klasifikasi komoditas; dan e) jumlah/volume dengan satuan yang sudah terstandar; dan
  2. 2.rencana Impor yang memuat keterangan mengenai: a) pos tarif / harmonized system; b) uraian Barang; c) nama Barang; standar mutu, jenis, dan/atau spesifikasi teknis sesuai klasifikasi komoditas; jumlah/volume dengan satuan yang sudah terstandar; negara muat Barang; g) pelabuhan tujuan untuk 1 (satu) pos tarif/ harmonized system; dan h) perkiraan nilai Barang dalam mata uang Dollar Amerika Serikat (USD); dan
  3. 3.realisasi Impor tahun sebelumnya yang memuat keterangan mengenai: dan tanggal permohonan Pertimbangan Teknis; b) nomor dan tanggal Persetujuan Impor dari kementerian yang menyelenggarakan d) e) f) a) nomor urusan pemerintahan di bidang perdagangan; c) nomor dan tanggal pemberitahuan Impor Barang; d) negara muat Barang; e) pos tarif/ harmonized system; f) uraian Barang; g) nama Barang; h) standar mutu, jenis, darr/atau spesifikasi teknis sesuai klasifikasi komoditas; i) jumlahfvolume dengan satuan yang sudah terstandar; j) pelabuhan tujuan untuk 1 (satu) pos tariff harmonized system; dan k) nilai Barang dalam mata uang Dollar AmerikaSerikat (USD);dan
  4. 4.data laporan produksi dan kebutuhan bahan baku tahun sebelumnya sesuai isian SIINas; dan
2. b.mengunggah dokumen berupa:
  1. 1.Perizinan Berusaha;
  2. 2.penjelasan teknis mengenai tujuan penggunaan Barang yang akan diimpor dilengkapi dengan gambar pendukungnya paling sedikit berupa tujuan penggunaan Barang dan gambar Barang; dan
  3. 3.surat pernyataan bermeterai mengenai kebenaran data dan dokumen serta menggunakan, memanfaatkan, danf atau mendistribusikan Produk Elektronik yang diimpor berdasarkan peruntukannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Permohonan penerbitan Pertimbangan Teknis oleh Pelaku Usaha pemilikAPI-U sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)huruf b dilakukan dengan:
1. a.melakukan pengisian:
  1. 1.rencana Impor yang memuat keterangan mengenai: a) pos tariff harmonized system; b) uraian Barang; c) nama Barang; d) standar mutu, jenis, danf atau spesifikasi teknis sesuai klasifikasi komoditas; e) jumlahfvolume dengan satuan yang sudah terstandar; f) negara muat Barang; g) pelabuhan tujuan untuk 1 (satu) pos tariff harmonized system; dan h) perkiraan nilai Barang dalam mata uang DollarAmerikaSerikat (USD);dan
  2. 2.realisasi Impor tahun sebelumnya yang memuat keterangan mengenai: a) nomor dan tanggal permohonan Pertimbangan Teknis; -6 --6- pemerintahan di bidang urusan perdagangan; c) nomor dan tanggal pemberitahuan Impor Barang; negara muat Barang; e) pos tarif/ harmonized system; uraian Barang; g) nama Barang; standar mutu, jenis, dan/atau spesifikasi teknis sesuai klasifikasi komoditas; i) jumlah/volume dengan satuan yang sudah terstandar; pelabuhan tujuan untuk 1 (satu) pos tarif/ harmonized system; dan nilai Barang dalam mata uang Dollar Amerika Serikat (USD); dan
  3. 4.data laporan produksi dan kebutuhan bahan baku tahun sebelumnya sesuai isian SIINas; dan d) f) h) j) k)
2. b.mengunggah dokumen berupa:
  1. 1.Perizinan Berusaha;
  2. 2.penjelasan teknis mengenai tujuan penggunaan Barang yang akan diimpor dilengkapi dengan gambar pendukungnya paling sedikit berupa tujuan penggunaan Barang dan gambar Barang; dan
  3. 3.surat pernyataan bermeterai mengenai kebenaran data dan dokumen serta menggunakan, memanfaatkan, dan/atau mendistribusikan Produk Elektronik yang diimpor berdasarkan peruntukannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Permohonan penerbitan Pertimbangan Teknis olehPelaku Usaha pemilik API-U sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dilakukan dengan:
1. a.melakukan pengisian:
  1. 1.rencana Impor yang memuat keterangan mengenai: a) pos tarif/ harmonized system; uraian Barang; c) nama Barang; standar mutu, jenis, dan/atau spesifikasi teknis sesuai klasifikasi komoditas; jumlah/volume dengan satuan yang sudah terstandar; f) negara muat Barang; g) pelabuhan tujuan untuk 1 (satu) pos tarif I harmonized system; dan h) perkiraan nilai Barang dalam mata uang Dollar Amerika Serikat (USD); dan
  2. 2.realisasi Impor tahun sebelumnya yang memuat keterangan mengenai: dan tanggal permohonan Pertimbangan Teknis; b) d) e) a) nomor b) nomor dan tanggal Persetujuan Impor dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerin tahan di bidang perdagangan; c) nomor dan tanggal pemberitahuan Impor Barang; d) negara muat Barang; . e) pos tariff harmonized system; f) uraian Barang; g) nama Barang; h) standar mutu, jenis, darr/ atau spesifikasi teknis sesuai klasifikasi komoditas; i) jumlab /volume dengan satuan yang sudah terstandar; j) pelabuhan tujuan untuk 1 (satu) pos tarif'/ harmonized system; dan k) nilai Barang dalam mata uang Dollar Amerika Serikat (USD); dan
  3. 3.rencana distribusi yang memuat keterangan mengenai: a) pos tarif'/ harmonized system; b) uraian Barang; c) nama Barang; d) standar mutu, jenis, dan/ atau spesifikasi teknis sesuai klasifikasi komoditas; dan e) jumlah /volume produk jadi dengan satuan yang sudah terstandar per provinsi; dan
  4. 4.data laporan distribusi tahun sebelumnya yang memuat keterangan mengenai: a) pos tarif / harmonized system; b) uraian Barang; c) nama Barang; d) standar mutu, jenis, dan/ atau spesifikasi teknis sesuai klasifikasi komoditas; dan e) jumlah/volume produk jadi dengan satuan yang sudah terstandar per provinsi; dan
2. b.mengunggah dokumen berupa:
  1. 1.Perizinan Berusaha;
  2. 2.kerja sarna keagenan atau distributor dengan pemegang merek bagi Impor Barang yang tidak digunakan sebagai Bahan Baku darr/atau Bahan Penolong;
  3. 3.kontrak kerja sarna atau kontrak penjualan dengan mitra baik distributor maupun Pelaku Usaha pengguna akhir yang memuat jenis Barang dan jumlah Barang bagi Impor Barang yang digunakan sebagai Bahan Baku dan/ atau Bahan Penolong;
  4. 4.penjelasan teknis mengenai tujuan penggunaan Barang yang akan diimpor dilengkapi dengan gambar pendukungnya paling sedikit berupa tujuan penggunaan Barang dan gambar Barang; dan
  5. 5.surat pernyataan bermeterai mengenai kebenaran data dan dokumen serta menggunakan, memanfaatkan, dan/ atau b) nomor dan tanggal Persetujuan Impor dari kementerian urusan perdagangan; c) nomor dan tanggal pemberitahuan Impor Barang; negara muat Barang; e) pos tarif/ harmonized system; uraian Barang; g) nama Barang; standar mutu, jenis, dan/atau spesifikasi teknis sesuai klasifikasi komoditas; jumlah/volume dengan satuan yang sudah terstandar; pelabuhan tujuan untuk 1 (satu) pos tarif/ harmonized system; dan nilai Barang dalam mata uang Dollar Amerika Serikat (USD); dan
  6. 3.rencana distribusi yang memuat keterangan mengenai: a) pos tarif/ harmonized system; b) uraian Barang; c) nama Barang; d) standar mutu, jenis, dan/atau spesifikasi teknis sesuai klasifikasi komoditas; dan e) jumlah/volume produk jadi dengan satuan yang sudah terstandar per provinsi; dan
  7. 4.data laporan distribusi tahun sebelumnya yang memuat keterangan mengenai: a) pos tarif/ harmonized system; b) uraian Barang; c) nama Barang; d) standar mutu, jenis, dan/atau spesifikasi teknis sesuai klasifikasi komoditas; dan e) jumlah/volume produk jadi dengan satuan yang sudah terstandar per provinsi; dan
3. b.mengunggah dokumen berupa:
  1. 1.Perizinan Berusaha;
  2. 2.keija sama keagenan atau distributor dengan pemegang merek bagi Impor Barang yang tidak digunakan sebagai Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong;
  3. 3.kontrak kerja sama atau kontrak penjualan dengan mitra baik distributor maupun Pelaku Usaha pengguna akhir yang memuat jenis Barang dan jumlah Barang bagi Impor Barang yang digunakan sebagai Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong;
  4. 4.penjelasan teknis mengenai tujuan penggunaan Barang yang akan diimpor dilengkapi dengan gambar pendukungnya paling sedikit berupa tujuan penggunaan Barang dan gambar Barang; dan
  5. 5.surat pemyataan kebenaran data dan menggunakan, memanfaatkan, yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang d) f) h) i) j) k) bermeterai mengenai dokumen serta dan/atau Pasal 9
(1)Dalamjangka waktu paling lama 5 (lima)hari kerja setelah permohonan penerbitan Pertimbangan Teknis dinyatakan lengkap dan sesuai, Direktur Jenderal menerbitkan:
1. a.Pertimbangan Teknis; atau
2. b.penolakan PertimbanganTeknis.
(2)Penerbitan Pertimbangan Teknis atau penolakan PertimbanganTeknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur J enderal dengan mempertimbangkan:
1. a.data kebutuhan Produk Elektronik dari Pelaku Usaha;
2. b.realisasi Impordan/ atau produksi dari Pelaku Usaha; darr/atau
3. c.neraca penyediaan dan permintaan Produk Elektronik nasional.
(3)Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat informasi mengenai:
1. a.identitas Pelaku Usaha;
2. b.pos tarif'/harmonized system;
3. c.uraian Barang,jumlah dan satuan Barang yang akan diimpor;
4. d.pelabuhan muat darr/atau negara muat Barang;
5. e.pelabuhan tujuan Impor;
6. f.tanggal penerbitan dan masa berlaku Pertimbangan Teknis; dan
7. g.nama dan jabatan pejabat yang menerbitkan Pertimbangan Teknis.

Pasal 8

(1)Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak sesuai, permohonan penerbitan Pertimbangan Teknis dikembalikan kepada Pelaku Usaha untuk dilakukan perbaikan.
(2)Dalam hal Pelaku Usaha tidak memperbaiki permohonan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pengembalian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),permohonan ditolak secara otomatis.

Isi peraturan

Teks45PDFHirarki

Memuat teks peraturan…