DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 68/M-IND/PER/8/2015 Tahun 2015

Nomor: 68/M-IND/PER/8/2015
Tahun: 2015
Ditetapkan: 19 Agustus 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Kementerian Perindustrian

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Elektronika dan Telematika;

1.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain lndustri (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045); MENTER!PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA KETENTUAN DAN TATACARAPENGHITUNGAN NILA!TINGKAT KOMPONEN DALAMNEGERI PRODUK ELEKTRONIKA DANTELEMATIKA PERATURAN MENTER! PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 68/!"..-IND/PER/8/2015 TENTANG Menteri Perindustrian Republik Indonesia 2 MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER I PERINDUSTRIAN TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PENGHITUNGAN NILA! TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI PRODUK ELEKTRONIKA DAN TELEMATIKA.

BAB II

LINGKUP PRODUK Pasal 2 Ketentuan tata cara penghitungan nilai TKDN produk elektronika dan telematika dalam Peraturan Menteri ini diterapkan untuk menghitung nilai TKDN produk yang dihasilkan industri dengan nomor Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Penghitungan nilai TKDN produk elektronika dan telernatika untuk barang sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf d menggunakan cara pcmbobotan pada:

a.Proses rnanufaktur sebesar 80% (delapan puluh persen], dan
b.Pengembangan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 6

Variabel dalam penghitungan nilai TKDN produk elektronika dan telematika untuk barang sebagairnana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, meliputi:

a.rancang bangun;
b.pernasangan sistem;
c.hak cipta;
d.tenaga kerja;
e.sertifikat kompetensi:
f.alat kerja; dan
g.material terpakai.

Pasal 5

Variabel dalam penghitungan nilai TKDN produk elektronika dan telernatika untuk barang sebagairnana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b, meliputi:

a.bahan baku;
b.alat kerja; dan
c.tenaga kerja.

Pasal 4

(1)Penghitungan nilai TKDN produk elektronika dan telematika untuk barang sebagaimana dirnaks ud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b dilakukan terhadap setiap jenis produk.
(2)Jenis produk sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) merupakan barang yang diproduksi berdasarkan proses produksi dan bahan baku (material) yang sama.
(3)Penghitungan nilai TKDN sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilaksanakan berdasarkan tipe dan spesifikasi barang yang diajukan.
1. c.jasa perangkat lunak (software) dan konten; dan
2. d.gabungan perangkat teknologi informatika dan/atau komunikasi dan pengcmbangan barang-barang dimaksud. Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor: 63/M-lND/PER/8/2015 6 Pasal 8
(1)Proses manufaktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a merupakan proses produksi produk elektronika dan telematika.
(2)Penghitungan nilai proses manufaktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan menggunakan variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
(3)Penghitungan nilai pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan dengan pembobotan pada variabel sebagai berikut:
1. a.Hak kekayaan lntelektual; dan
2. b.Firmuiare (perangkat lunak yang tertanam pada perangkat keras).
(4)Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri dari Lisensi, Hak Cipta, Paten, Merek, Desain Industri dan Dcsain Tata Letak Sirkuit Terpadu,
(5)Ketentuan pembobotan dan penentuan Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dalam penentuan penghitungan nilai TKDN disesuaikan dengan karakteristik masing-masing produk serta pola bisnis industri yang bersangkutan.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan Hak kekayaan Intelektual yang digunakan sebagai variabel pembobotan dalam penghitungan nilai TKDN diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal.

BAB III

PENGHITUNGAN NILAI TINGKAT KOMPONEN OALAM NEGERI

Pasal 9

Dalam ha! hasil produk industri yang termasuk dalam KBLI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang di dalamnya terdapat produk perangkat Junak (software), penghitungan nilai TKDN dilakukan dengan menggunakan cara penghitungan nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 10

( l) Dalam hal penghitungan nilai TKDN produk elektronika dan telematika untuk gabungan perangkat teknologi elektronika dan/atau informatika dan pengembangannya, khusus untuk Base Station nilai maksimal pembobotan untuk proses ma.nufaktur dan pengembangan produk sebesar 100% (seratus persen).

(2)Gabungan penghitungan nilai TKDN produk elektronika dan telematika produk Base Station sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan penghitungan nilai TKDN Base Station terkait dengan jasa pelayanan komunikasi terdiri dari instalasi, commissioning, optimasi, dan pemeliharaan dilakukan dengan metode penghitungan nilai TKDN gabungan barang dan jasa. Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor: 68/M-IND/PER/8/L015 7

Pasal 14

(1)Penghitungan nilai TKDN Produk elektronika dan telematika dilakukan berdasarkan permohonan perusahaan kepada Surveyor Independen yang di tunjuk Menteri.
(2)Penghitungan nilai TKDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses verifikasi berdasarkan ketentuan dan tata cara penghitungan nilai TKDN yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal.
(3)Hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandasahkan oleh Direktur Jenderal. tentang penghitungan nilai suplai diatur dalam Peraturan
(3)SKKPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah persyaratan dokumen diterima dengan lengkap dan benar.
(4)Penghitungan nilai kemampuan produksi dan suplai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.aspek legal;
2. b.aspek produksi; dan
3. c.aspek manajemen
(5)Ketentuan lebih lanjut kemampuan produksi dan Direktur Jenderal.

Pasal 13

(1)Permohonan penghitungan nilai TKDN harus dilengkapi dengan SKKPS dari Direktur.
(2)SKKPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil verifikasi kemampuan produksi yang dilakukan oleh Direktur dan/atau surveyor independen yang ditunjuk Menteri. BABIV VERIFIKASI TINGKAT KOMPONEN DALAMNEGERI

Pasal 11

Ketentuan dan tata cara penghitungan nilai TKDN produk elektronika dan telematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan pada variabel:

a.untuk bahan (material) langsung berdasarkan negara asal pembuatan barang ( Country of origin);
b.untuk alat kerja/fasilitas kerja berdasarkan kepemilikan dan negara asal pembuatan; dan
c.untuk tenaga kerja berdasarkan kewarganegaraan.

Pasal 12

Ketentua,n lebih lanjut tentang pembobotan variabel dan tata cara penghitungan nilai TKDN produk elektronika dan telematika diatur dalam Peraturan Direktur J enderal. Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor: 68/M-nlD/PER/8/2015 8

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Elektronika dan Telematika;

1.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain lndustri (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045); MENTER!PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA KETENTUAN DAN TATACARAPENGHITUNGAN NILA!TINGKAT KOMPONEN DALAMNEGERI PRODUK ELEKTRONIKA DANTELEMATIKA PERATURAN MENTER! PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 68/!"..-IND/PER/8/2015 TENTANG Menteri Perindustrian Republik Indonesia 2 MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER I PERINDUSTRIAN TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PENGHITUNGAN NILA! TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI PRODUK ELEKTRONIKA DAN TELEMATIKA.

BAB II

LINGKUP PRODUK Pasal 2 Ketentuan tata cara penghitungan nilai TKDN produk elektronika dan telematika dalam Peraturan Menteri ini diterapkan untuk menghitung nilai TKDN produk yang dihasilkan industri dengan nomor Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Penghitungan nilai TKDN produk elektronika dan telernatika untuk barang sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf d menggunakan cara pcmbobotan pada:

a.Proses rnanufaktur sebesar 80% (delapan puluh persen], dan
b.Pengembangan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 6

Variabel dalam penghitungan nilai TKDN produk elektronika dan telematika untuk barang sebagairnana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, meliputi:

a.rancang bangun;
b.pernasangan sistem;
c.hak cipta;
d.tenaga kerja;
e.sertifikat kompetensi:
f.alat kerja; dan
g.material terpakai.

Pasal 5

Variabel dalam penghitungan nilai TKDN produk elektronika dan telernatika untuk barang sebagairnana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b, meliputi:

a.bahan baku;
b.alat kerja; dan
c.tenaga kerja.

Pasal 4

(1)Penghitungan nilai TKDN produk elektronika dan telematika untuk barang sebagaimana dirnaks ud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b dilakukan terhadap setiap jenis produk.
(2)Jenis produk sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) merupakan barang yang diproduksi berdasarkan proses produksi dan bahan baku (material) yang sama.
(3)Penghitungan nilai TKDN sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilaksanakan berdasarkan tipe dan spesifikasi barang yang diajukan.
1. c.jasa perangkat lunak (software) dan konten; dan
2. d.gabungan perangkat teknologi informatika dan/atau komunikasi dan pengcmbangan barang-barang dimaksud. Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor: 63/M-lND/PER/8/2015 6 Pasal 8
(1)Proses manufaktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a merupakan proses produksi produk elektronika dan telematika.
(2)Penghitungan nilai proses manufaktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan menggunakan variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
(3)Penghitungan nilai pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan dengan pembobotan pada variabel sebagai berikut:
1. a.Hak kekayaan lntelektual; dan
2. b.Firmuiare (perangkat lunak yang tertanam pada perangkat keras).
(4)Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri dari Lisensi, Hak Cipta, Paten, Merek, Desain Industri dan Dcsain Tata Letak Sirkuit Terpadu,
(5)Ketentuan pembobotan dan penentuan Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dalam penentuan penghitungan nilai TKDN disesuaikan dengan karakteristik masing-masing produk serta pola bisnis industri yang bersangkutan.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan Hak kekayaan Intelektual yang digunakan sebagai variabel pembobotan dalam penghitungan nilai TKDN diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal.

BAB III

PENGHITUNGAN NILAI TINGKAT KOMPONEN OALAM NEGERI

Pasal 9

Pasal 10

(2)Gabungan penghitungan nilai TKDN produk elektronika dan telematika produk Base Station sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan penghitungan nilai TKDN Base Station terkait dengan jasa pelayanan komunikasi terdiri dari instalasi, commissioning, optimasi, dan pemeliharaan dilakukan dengan metode penghitungan nilai TKDN gabungan barang dan jasa. Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor: 68/M-IND/PER/8/L015 7

Pasal 14

(1)Penghitungan nilai TKDN Produk elektronika dan telematika dilakukan berdasarkan permohonan perusahaan kepada Surveyor Independen yang di tunjuk Menteri.
(2)Penghitungan nilai TKDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses verifikasi berdasarkan ketentuan dan tata cara penghitungan nilai TKDN yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal.
(3)Hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandasahkan oleh Direktur Jenderal. tentang penghitungan nilai suplai diatur dalam Peraturan
(3)SKKPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah persyaratan dokumen diterima dengan lengkap dan benar.
(4)Penghitungan nilai kemampuan produksi dan suplai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.aspek legal;
2. b.aspek produksi; dan
3. c.aspek manajemen
(5)Ketentuan lebih lanjut kemampuan produksi dan Direktur Jenderal.

Pasal 13

(1)Permohonan penghitungan nilai TKDN harus dilengkapi dengan SKKPS dari Direktur.
(2)SKKPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil verifikasi kemampuan produksi yang dilakukan oleh Direktur dan/atau surveyor independen yang ditunjuk Menteri. BABIV VERIFIKASI TINGKAT KOMPONEN DALAMNEGERI

Pasal 11

Ketentuan dan tata cara penghitungan nilai TKDN produk elektronika dan telematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan pada variabel:

a.untuk bahan (material) langsung berdasarkan negara asal pembuatan barang ( Country of origin);
b.untuk alat kerja/fasilitas kerja berdasarkan kepemilikan dan negara asal pembuatan; dan
c.untuk tenaga kerja berdasarkan kewarganegaraan.