DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2020

Nomor: 7
Tahun: 2020
Ditetapkan: 14 Februari 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Kementerian Perindustrian

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/Inpassmgf, perlu mengganti Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 02/M-IND/PER/1/2017 tentang Tata Cara Penyesuaian (Inpassing) Jabatan Fungsional Asesor Manajemen Mutu Industri dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 38/M-IND/ PER/10/2017 tentang Tata Cara Penyesuaian//npassingf Jabatan Fungsional Asesor Manajemen Mutu Industri; 2 -
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Syarat, Tata Cara, dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Asesor Manajemen Mutu Industri melalui Penyesuaian//npassing; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2018 tentsing Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142);
5.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Asesor Manajemen Mutu Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1871);
6.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Asesor Manajemen Mutu Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1359); http://jdih.kemenperin.go.id/
7.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1509);
8.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/Inpassing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1274);
9.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 28 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Asesor Manajemen Mutu Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1027); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG SYARAT, TATA CARA, DAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL ASESOR MANAJEMEN MUTU INDUSTRI MELALUI PENYESUAIAN/INPASSMG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negeira secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2.Jabatan Fungsional Asesor Manajemen Mutu Industri, yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional AMMI adalah jabatan fungsional tertentu yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan asesmen sistem manajemen mutu industri dalam lingkungan instansi pusat dan daerah. http://jdih.kemenperin.go.id/ 4 -
3.Asesor Manajemen Mutu Industri, yang selanjutnya disingkat AMMI adalah PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan Asesmen Sistem Manajemen Mutu Industri dalam lingkungan instansi pusat dan daerah.
4.Asesmen Sistem Manajemen Mutu Industri adalah asesmen yang dilakukan oleh PNS dalam perencanaan asesmen, pelaksanaan asesmen, evaluasi dan pengembangan asesmen.
5.Penyesuaian//npassingf adalah proses pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional AMMI guna memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu tertentu.
6.Pejabat Pembina Kepegawaian, yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS, serta pembinaan manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

Pasal 2

(1)Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional AMMI melalui Penyesuaian/Inpassing ditujukan bagi:
1. a.PNS yang telah dan/atau masih menjalankan tugas di bidang jabatan fungsional yang akan diduduki berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang;
2. b.PNS yang masih menjalankan tugas jabatan sesuai dengan formasi jabatan fungsional dan telah mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; http://jdih.kemenperin.go.id/ 5 -
3. c.pejabat pimpinan tinggi, administrator, dan pengawas yang memiliki kesesuaian atau keterkaitan antara bidang tugas jabatan dengan jabatan fungsional yang akan diduduki; dan
4. d.PNS yang dibebaskan sementara dari jabatannya karena dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat daleim jabatan/pangkat terakhir tidak dapat memenuhi angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.
(2)Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional AMMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pengangkatan Jabatan Fungsional AMMI jenjang ahli pertama, ahli muda, dan ahli madya.
(3)Pelaksanaan Penyesusdan/Inpassing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada kebutuhan Jabatan Fungsional AMMI sesuai dengan kebutuhan pegawai dan peta jabatan.

Pasal 3

(1)PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional AMMI melalui Penyesuaian/Jnpassingf hams memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.memiliki ijazah paling rendah strata satu (Si)/diploma IV (D4) atau setara;
2. b.memiliki pangkat paling rendah sesuai dengan syarat Jabatan Fungsional AMMI yang akan diduduki;
3. c.memiliki pengalaman di bidang Asesmen Sistem Manajemen Mutu Industri paling sedikit 2 (dua) tahun;
4. d.mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang Asesmen Sistem Manajemen Mutu Industri;
5. e.memiliki nilai prestasi kerja pgiling rendah bernilai baik dalam waktu 2(dua) tahun terakhir; dan
6. f.bemsia paling tinggi; http://jdih.kemenperin.go.id/ 6 -
  1. 1.56 (lima puluh enam) tahun bagi yang akan diangkat dalam jabatan fungsional jenjging ahli pertama dan ahli muda; dan
  2. 2.58 (lima puluh delapan) tahun bagi yang akan diangkat dalam jabatan fungsional jenjang ahli madya.
(2)Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, administrator, dan pengawas harus mengundurkan diri dari jabatan pimpinan tinggi, administrator, dan pengawas setelah dinyatakan lulus uji kompetensi.

Pasal 4

(1)Pengaleiman dalam meleiksanakem tugas di bidang Asesmen Sistem Manajemen Mutu Industri sebagaimana dimaksud daleim Pasal 3 ayat (1) huruf c dibuktikan dengan:
1. a.surat pernyataan dari pimpinan unit kerja instansi, dengan pangkat paling rendah pejabat administrator; dan
2. b.fotokopi dokumen bukti pelaksanaan tugas.
(2)Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuat sesuai dengan format A1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

(1)PNS yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat mengajukan permohonan usulan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional AMMI melalui Penyesuaian/Jnpassingf kepada PPK atau pejabat yang ditunjuk.
(2)PPK atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan usulan pengangkatan PNS melalui Penyesuaian/Jnpassingf kepada Menteri. http://jdih.kemenperin.go.id/
(3)Dalam menyampaikan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPK atau pejabat yang ditunjuk melampirkan dokumen persyaratan berupa:
1. a.fotokopi ijazah terakhir yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
2. b.fotokopi surat keputusan kenaikan pangkat terakhir yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
3. c.asli surat pernyataan dari pimpinan unit kerja instansi;
4. d.fotokopi penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwensing; dan
5. e.asli surat pernyataan yang menyatakan:
  1. 1.bersedia diangkat dalam Jabatan Fungsional AMMI;
  2. 2.tidak rangkap jabatan fungsional lainnya; dan
  3. 3.bertanggung jawab dalam menjalankan tugas di bidang asesmen sistem manajemen mutu industri.
(4)Surat pernyataan sebagaimana dimsiksud pada ayat (3) huruf e dibuat sesuai dengan format A2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(5)Penyampaian usulan pengangkatan PNS melalui Penyesuaian/Inpassing sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan dalam 3(tiga) periode meliputi:
1. a.periode 1 (satu) paling lambat pada tanggal 30 April 2020;
2. b.periode 2 (dua) paling lambat pada tanggal 31 Agustus 2020; dan
3. c.periode 3 (tiga) paling lambat pad tanggal 31 Desember 2020. http://jdih.kemenperin.go.id/ 8

Pasal 6

(1)Menteri melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen persyaratan usulan pengangkatan PNS melalui Penyesuaian/Inpassing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).
(2)Dalam melakuksin verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri memberikan mandat kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri .
(3)Dalam melakuksm verifikasi dan validasi sebagaimsina dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri membentuk tim verifikasi dan validasi.
(4)Tim verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit terdiri atas unsur:
1. a.pegawai pada Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian;
2. b.pegawai pada Badan Penelitian dan Pengembangan Industri; dan
3. c.pejabat fungsional AMMI.
(5)Verifikasi dan validasi dilakssmakan terhitung sejak tanggal usulan pengangkatan dan dokumen persyaratan diterima secara lengkap.
(6)Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diumumkan dengan disertakan jadwal pelaksanaein uji kompetensi.

Pasal 7

(1)PNS yang telah dinyatakan lulus verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 hams mengikuti uji kompetensi.
(2)Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural. http://jdih.kemenperin.go.id/
(3)Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui portofolio, ujian tertulis, dan wawancara.
(4)Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Kepala BPPI.
(5)Dalam melakukan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala BPPI membentuk tim uji kompetensi,
(6)Tim uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit terdiri atas unsur: a, pegawai pada Sekretariat Jenderal Kementeriein Perindustrian;
1. b.pegawai pada Badan Penelitian dan Pengembangan Industri; dan
  1. 0.pejabat fungsional AMMl.

Pasal 8

(1)Tim uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) mengeluarkan basil penilaian uji kompetensi di bidang Asesmen Sistem Manajemen Mutu Industri.
(2)Tim uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan basil penilaian uji kompetensi di bidang Asesmen Sistem Manajemen Mutu Industri kepada Sekretaris Jenderal.

Pasal 9

(1)Dalam bal PNS dinyatakan lulus uji kompetensi, diberikan rekomendasi oleb Sekretaris Jenderal untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional AMMl.
(2)Sekretaris Jenderal menyampaikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPK atau pejabat yang ditunjuk untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional AMML http://jdih.kemenperin.go.id/
(3)Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai dengan format A3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

(1)Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, PPK atau pejabat yang ditunjuk menetapkan keputusan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional AMMI melalui Penyesuaian/Inpassing.
(2)Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional AMMI melalui Penyesuaian/Inpassing sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan dalam jenjang jabatan sesuai dengan golongan ruang dan angka kredit ysmg dimiliki.
(3)Jenjang jabatan sesuai dengan golongan ruang dan angka kredit PNS dalam rangka Penyesuaian/Inpassing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/Inpassmgf, perlu mengganti Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 02/M-IND/PER/1/2017 tentang Tata Cara Penyesuaian (Inpassing) Jabatan Fungsional Asesor Manajemen Mutu Industri dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 38/M-IND/ PER/10/2017 tentang Tata Cara Penyesuaian//npassingf Jabatan Fungsional Asesor Manajemen Mutu Industri; 2 -
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2018 tentsing Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142);
5.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Asesor Manajemen Mutu Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1871);
6.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Asesor Manajemen Mutu Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1359); http://jdih.kemenperin.go.id/
7.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1509);
8.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/Inpassing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1274);
9.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 28 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Asesor Manajemen Mutu Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1027); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG SYARAT, TATA CARA, DAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL ASESOR MANAJEMEN MUTU INDUSTRI MELALUI PENYESUAIAN/INPASSMG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negeira secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2.Jabatan Fungsional Asesor Manajemen Mutu Industri, yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional AMMI adalah jabatan fungsional tertentu yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan asesmen sistem manajemen mutu industri dalam lingkungan instansi pusat dan daerah. http://jdih.kemenperin.go.id/ 4 -
3.Asesor Manajemen Mutu Industri, yang selanjutnya disingkat AMMI adalah PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan Asesmen Sistem Manajemen Mutu Industri dalam lingkungan instansi pusat dan daerah.
4.Asesmen Sistem Manajemen Mutu Industri adalah asesmen yang dilakukan oleh PNS dalam perencanaan asesmen, pelaksanaan asesmen, evaluasi dan pengembangan asesmen.
5.Penyesuaian//npassingf adalah proses pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional AMMI guna memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu tertentu.
6.Pejabat Pembina Kepegawaian, yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS, serta pembinaan manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

Pasal 2

(1)Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional AMMI melalui Penyesuaian/Inpassing ditujukan bagi:
1. a.PNS yang telah dan/atau masih menjalankan tugas di bidang jabatan fungsional yang akan diduduki berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang;
2. b.PNS yang masih menjalankan tugas jabatan sesuai dengan formasi jabatan fungsional dan telah mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; http://jdih.kemenperin.go.id/ 5 -
3. c.pejabat pimpinan tinggi, administrator, dan pengawas yang memiliki kesesuaian atau keterkaitan antara bidang tugas jabatan dengan jabatan fungsional yang akan diduduki; dan
4. d.PNS yang dibebaskan sementara dari jabatannya karena dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat daleim jabatan/pangkat terakhir tidak dapat memenuhi angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.
(2)Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional AMMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pengangkatan Jabatan Fungsional AMMI jenjang ahli pertama, ahli muda, dan ahli madya.
(3)Pelaksanaan Penyesusdan/Inpassing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada kebutuhan Jabatan Fungsional AMMI sesuai dengan kebutuhan pegawai dan peta jabatan.

Pasal 3

(1)PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional AMMI melalui Penyesuaian/Jnpassingf hams memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.memiliki ijazah paling rendah strata satu (Si)/diploma IV (D4) atau setara;
2. b.memiliki pangkat paling rendah sesuai dengan syarat Jabatan Fungsional AMMI yang akan diduduki;
3. c.memiliki pengalaman di bidang Asesmen Sistem Manajemen Mutu Industri paling sedikit 2 (dua) tahun;
4. d.mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang Asesmen Sistem Manajemen Mutu Industri;
5. e.memiliki nilai prestasi kerja pgiling rendah bernilai baik dalam waktu 2(dua) tahun terakhir; dan
6. f.bemsia paling tinggi; http://jdih.kemenperin.go.id/ 6 -
  1. 1.56 (lima puluh enam) tahun bagi yang akan diangkat dalam jabatan fungsional jenjging ahli pertama dan ahli muda; dan
  2. 2.58 (lima puluh delapan) tahun bagi yang akan diangkat dalam jabatan fungsional jenjang ahli madya.
(2)Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, administrator, dan pengawas harus mengundurkan diri dari jabatan pimpinan tinggi, administrator, dan pengawas setelah dinyatakan lulus uji kompetensi.

Pasal 4

(1)Pengaleiman dalam meleiksanakem tugas di bidang Asesmen Sistem Manajemen Mutu Industri sebagaimana dimaksud daleim Pasal 3 ayat (1) huruf c dibuktikan dengan:
1. a.surat pernyataan dari pimpinan unit kerja instansi, dengan pangkat paling rendah pejabat administrator; dan
2. b.fotokopi dokumen bukti pelaksanaan tugas.
(2)Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuat sesuai dengan format A1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

(1)PNS yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat mengajukan permohonan usulan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional AMMI melalui Penyesuaian/Jnpassingf kepada PPK atau pejabat yang ditunjuk.
(2)PPK atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan usulan pengangkatan PNS melalui Penyesuaian/Jnpassingf kepada Menteri. http://jdih.kemenperin.go.id/
(3)Dalam menyampaikan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPK atau pejabat yang ditunjuk melampirkan dokumen persyaratan berupa:
1. a.fotokopi ijazah terakhir yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
2. b.fotokopi surat keputusan kenaikan pangkat terakhir yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
3. c.asli surat pernyataan dari pimpinan unit kerja instansi;
4. d.fotokopi penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwensing; dan
5. e.asli surat pernyataan yang menyatakan:
  1. 1.bersedia diangkat dalam Jabatan Fungsional AMMI;
  2. 2.tidak rangkap jabatan fungsional lainnya; dan
  3. 3.bertanggung jawab dalam menjalankan tugas di bidang asesmen sistem manajemen mutu industri.
(4)Surat pernyataan sebagaimana dimsiksud pada ayat (3) huruf e dibuat sesuai dengan format A2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(5)Penyampaian usulan pengangkatan PNS melalui Penyesuaian/Inpassing sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan dalam 3(tiga) periode meliputi:
1. a.periode 1 (satu) paling lambat pada tanggal 30 April 2020;
2. b.periode 2 (dua) paling lambat pada tanggal 31 Agustus 2020; dan
3. c.periode 3 (tiga) paling lambat pad tanggal 31 Desember 2020. http://jdih.kemenperin.go.id/ 8

Pasal 6

(1)Menteri melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen persyaratan usulan pengangkatan PNS melalui Penyesuaian/Inpassing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).
(2)Dalam melakuksin verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri memberikan mandat kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri .
(3)Dalam melakuksm verifikasi dan validasi sebagaimsina dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri membentuk tim verifikasi dan validasi.
(4)Tim verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit terdiri atas unsur:
1. a.pegawai pada Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian;
2. b.pegawai pada Badan Penelitian dan Pengembangan Industri; dan
3. c.pejabat fungsional AMMI.
(5)Verifikasi dan validasi dilakssmakan terhitung sejak tanggal usulan pengangkatan dan dokumen persyaratan diterima secara lengkap.
(6)Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diumumkan dengan disertakan jadwal pelaksanaein uji kompetensi.

Pasal 7

(1)PNS yang telah dinyatakan lulus verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 hams mengikuti uji kompetensi.
(2)Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural. http://jdih.kemenperin.go.id/
(3)Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui portofolio, ujian tertulis, dan wawancara.
(4)Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Kepala BPPI.
(5)Dalam melakukan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala BPPI membentuk tim uji kompetensi,
(6)Tim uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit terdiri atas unsur: a, pegawai pada Sekretariat Jenderal Kementeriein Perindustrian;
1. b.pegawai pada Badan Penelitian dan Pengembangan Industri; dan
  1. 0.pejabat fungsional AMMl.

Pasal 8

(1)Tim uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) mengeluarkan basil penilaian uji kompetensi di bidang Asesmen Sistem Manajemen Mutu Industri.
(2)Tim uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan basil penilaian uji kompetensi di bidang Asesmen Sistem Manajemen Mutu Industri kepada Sekretaris Jenderal.

Pasal 9

(1)Dalam bal PNS dinyatakan lulus uji kompetensi, diberikan rekomendasi oleb Sekretaris Jenderal untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional AMMl.
(2)Sekretaris Jenderal menyampaikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPK atau pejabat yang ditunjuk untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional AMML http://jdih.kemenperin.go.id/
(3)Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai dengan format A3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

(1)Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, PPK atau pejabat yang ditunjuk menetapkan keputusan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional AMMI melalui Penyesuaian/Inpassing.
(2)Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional AMMI melalui Penyesuaian/Inpassing sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan dalam jenjang jabatan sesuai dengan golongan ruang dan angka kredit ysmg dimiliki.
(3)Jenjang jabatan sesuai dengan golongan ruang dan angka kredit PNS dalam rangka Penyesuaian/Inpassing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2020

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2018