DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2024

Nomor: 8
Tahun: 2024
Ditetapkan: 19 Februari 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 52

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, penerbitan pertimbangan teknis dan pertimbangan teknis perubahan, verifikasi kemampuan industri dan verifikasi importir umum, lembaga pelaksana verifikasi, penerbitan rekomendasi, pelaporan, pemantauan dan evaluasi, sanksi dan ketentuan penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Tata Cara Penerbitan Pertimbangan Teknis dan Rekomendasi Impor Komoditas Industri Kimia Hulu Tertentu; b. Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 2. 3. 4, 6640) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6891); Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254); Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 384); Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 981); 5. 6. 7. MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANGTATA CARA PENERBITAN PERTIMBANGAN TEKNIS DAN REKOMENDASI IMPOR KOMODITAS INDUSTRI KIMIA HULU TERTENTU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Persetujuan Impor adalah persetujuan yang digunakan sebagai perizinan di bidang Impor. Surat Keterangan adalah surat yang diterbitkan oleh kementerian pemerintahan di bidang perdagangan untuk pengecualian Impor atas barang yang dibatasi Impor dengan tujuan tidak dilakukan untuk kegiatan usaha. Bahan Baku adalah bahan mentah, barang setengah jadi, atau barang jadi yang dapat diolah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi. Bahan Penolong adalah bahan yang digunakan sebagai pelengkap dalam proses produksi untuk menghasilkan produk yang fungsinya sempuma sesuai parameter produk yang diharapkan. Pertimbangan Teknis adalah surat pertimbangan yang digunakan sebagai persyaratan untuk mendapatkan Persetujuan Impor komoditas industri kimia hulu tertentu. Rekomendasi adalah surat yang digunakan sebagai persyaratan untuk mendapat Surat Keterangan atas Impor komoditas industri kimia hulu tertentu. 1. 2. 3. 4. menyelenggarakan urusan yang 5. 6. 7. 8.

9.Perusahaan Industri adalah Pelaku Usaha melakukan kegiatan di bidang usaha industri yang berkedudukan di Indonesia.
10.Perusahaan Pemilik Angka Pengenal Importir Produsen yang selanjutnya disebut Perusahaan API-P adalah Pelaku Usaha yang memiliki nomor induk berusaha yang berlaku sebagai tanda pengenal importir produsen.
11.Perusahaan Pemilik Angka Pengenal Importir Umum yang selanjutnya disebut Perusahaan API-U adalah Pelaku Usaha yang memiliki nomor induk berusaha yang berlaku sebagai tanda pengenal importir umum.
12.Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang selanjutnya disebut dengan PPBB adalah badan usaha yang menyediakan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong untuk memenuhi kebutuhan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong bagi industri kecil dan industri menengah.
13.Industri Kecil dan Industri Menengah yang selanjutnya disebut IKM adalah Perusahaan Industri yang memenuhi kriteria usaha berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14.Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15.Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disebut KBLI adalah kode klasifikasi 5(lima) digit nonkementerian pemerintahan di bidang statistik.
16.Sistem Indonesia National Single Window yang selanjutnya disingkat SINSW adalah sistem elektronik yang mengintegrasikan sistem dan/atau informasi berkaitan dengan proses penanganan dokumen kepabeanan, dokumen kekarantinaan, dokumen perizinan, dokumen kepelabuhanan/ kebandarudaraan, dan dokumen lain, yang terkait dengan ekspor dan/atau Impor, yang menjamin keamanan data dan informasi serta memadukan alur dan proses informasi antar sistem internal secara otomatis.
17.Sistem Informasi Industri Nasional yang selanjutnya disebut SIINas adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan, serta penyebarluasan data dan/atau informasi industri.
18.Verifikasi Kemampuan Industri yang selanjutnyadisingkat VKI adalah proses pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian data terhadap kemampuan produksi Perusahaan Industri.
19.Laporan Hasil VKI yang selanjutnya disebut LHVKIadalah dokumen yang memuat hasil VKI. yang diatur oleh lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan yang
20.Verifikasi Importir Umum yang selanjutnya disingkatVIU adalah proses pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian data terhadap legalitas dan kemampuan Perusahaan API- U dalam melakukan Impor komoditas industri kimia hulu tertentu.
21.Laporan Hasil VIU yang selanjutnya disebut LHVIUadalah dokumen yang memuat hasil VIU.
22.Laporan Hasil Verifikasi IKM yang selanjutnya disebut LHVIKM adalah dokumen yang memuat hasil pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian data, kemampuan produksi, serta kebutuhan IKM atas komoditas industri kimia hulu tertentu sebagai Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang diimpor melalui PPBB dalam rangka penyusunan kebutuhan dan pasokan komoditas industri kimia hulu tertentu.
23.Lembaga Pelaksana Verifikasi adalah lembaga independen yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Kementerian Perindustrian untuk melakukan kegiatan VKI dan VIU.
24.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
25.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
26.Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggimadya di lingkungan Kementerian yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pembinaan terhadap komoditas industri kimia hulu tertentu.
27.Direktur adalah pejabat pimpinan tinggi pratamadi lingkungan Kementerian yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pembinaan terhadap komoditas industri kimia hulu tertentu.

Pasal 2

(1)Pelaku Usaha dapat mengimpor komoditas industrikimia hulu tertentu setelah memperoleh Persetujuan Impordairi kementerian pemerintahan di bidang perdagangan.
(2)Komoditas industri kimia hulu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.bahan baku plastik;
2. b.sakarin dan siklamat;
3. c.gas bumi untuk jenis dimethyl ether,
4. d.nitrocellulose; dan
5. e.bahan kimia tertentu.
(3)Dalam hal komoditas industri kimia hulu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah diberlakukan Standar Nasional Indonesia (SNI) secara wajib, Impor komoditas industri kimia hulu tertentu hams memenuhi ketentuan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang diberlakukan secara wajib.
(4)Komoditas industri kimia hulu tertentu yang dapat diimpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan daftar pos tarif/ harmonized system dan uraian barang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang menyelenggarakan umsan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

(1)Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2ayat
(1)meliputi:
1. a.Perusahaan API-P;
2. b.Perusahaan API-U; dan
3. c.PPBB.
(2)Perusahaan API-P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melakukan Impor komoditas industri kimia hulu tertentu untuk digunakan sebagai;
1. a.Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong produksinya sendiri; atau
2. b.barang komplementer, barang untuk keperluan tes pasar, dan/atau pelayanan puma jual,
(3)Perusahaan API-U sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b melakukan Impor komoditas industri kimia hulu tertentu untuk digunakan sebagai Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong bagi:
1. a.Perusahaan Industri; dan/atau
2. b.perusahaan non industri.
(4)Perusahaan API-P sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a tidak dapat melakukan Impor komoditas industri kimia hulu tertentu sebagai Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong apabila telaih dilakukan Impor komoditas industri kimia hulu tertentu melalui Perusahaan API-U sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam 1 (satu) tahun takwim yang sama.
(5)PPBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) humf c melaksanakan Impor komoditas industri kimia hulu tertentu untuk digunakan sebagai Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong bagi IKM yang tidak dapat melaksanakan Impor sendiri.

BAB II

PENERBITAN PERTIMBANGAN TEKNIS DAN PERTIMBANGAN TEKNIS PERUBAHAN

Pasal 4

(1)Untuk memperoleh Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pelaku Usaha harus memiliki Pertimbangan Teknis yang diterbitkan oleh Menteri.
(2)Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat dilakukan perubahan.
(3)Menteri mendelegasikan kewenangan penerbitan Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan Pertimbangan Teknis perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Direktur Jenderal.

Pasal 5

(1)Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud dalamPasal 4 ayat (1) terdiri atas:
1. a.Pertimbangan Teknis kelompok komoditas bahan baku plastik;
2. b.Pertimbangan Teknis kelompok komoditas sakarin dan siklamat;
3. c.Pertimbangan Teknis kelompok komoditas gas bumi;
4. d.Pertimbangan Teknis kelompok komoditas nitrocellulose; dan
5. e.Pertimbangan Teknis kelompok komoditas bahan kimia tertentu.
(2)Pertimbangan Teknis hanya dapat diterbitkan paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun takwim untuk masing-masing Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun takwim.
(4)Pertimbangan Teknis kelompok komoditas nitrocellulose sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d hanya dapat diberikan kepada Perusahaan API-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a.

Pasal 6

(1)Untuk dapat mengajukan permohonan penerbitan Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1):
1. a.Perusahaan API-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a: 1, telah memenuhi komitmen Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
  1. 2.terdaftar di SIINas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  2. 3.telah menyampaikan data industri secara berkala paling sedikit 2 (dua) tahun sebelumnya di SIINas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.Perusahaan API-U sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b:
  1. 1.telah memenuhi komitmen Perizinan Berusaha di bidang perdagangan besar dengan KBLI sesuai dengan komoditas industri kimia hulu tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
  2. 2.terdaftar di SIINas; dan
3. c.PPBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c:
  1. 1.telah ditetapkan sebagai PPBB oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
  2. 2.terdaftar di SIINas.
(2)Kewajiban penyampaian data industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3, dikecualikanbagi Perusahaan Industri yang belum memasuki periode penyampaian laporan realisasi produksi.

Pasal 7

(1)Pelaku Usaha mengajukan permohonan penerbitan Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) kepada Direktur Jenderal secara elektronik melalui SINSW yang diteruskan ke SIINas.
(2)Permohonan penerbitan Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
1. a.melakukan pengisian:
  1. 1.identitas Pelaku Usaha;
  2. 2.rencana Impor komoditas industri kimia hulu tertentu, paling sedikit memuat: a) pos tarif/ harmonized system; b) uraian barang; c) jenis atau spesifikasi teknis; d) jumlah dan satuan barang; e) negara muat barang; dan f) pelabuhan tujuan;
  3. 3.realisasi Impor 1 (satu) tahun sebelumnya komoditas industri kimia hulu tertentu, paling sedikit memuat: a) pos tarif/harmonized system; b) uraian barang; c) jenis atau spesifikasi teknis; d) jumlah dan satuan barang; negara muat barang; dan pelabuhan tujuan; dan
  4. 4.jumlah stok terkini komoditas industri kimia hulu tertentu sebagai Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong untuk setiap jenis dan pos tarif/ harmonized system; dan
2. b.mengunggah dokumen berupa:
  1. 1.Perizinan Berusaha;
  2. 2.surat keterangan fiskal;
  3. 3.Persetujuan Impor komoditas industri kimia hulu tertentu sebelumnya, jika ada; dan
  4. 4.surat pernyataan bermeterai mengenai kebenaran data dan/atau dokumen yang disampaikan.
(3)Dalam hal permohonan Pertimbangan Teknis diajukan oleh Perusahaan API-P untuk digunakan sebagai Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong produksinya sendiri, selain data dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan dengan:
1. a.melakukan pengisian:
  1. 1.rencana produksi sesuai dengan tahun pengajuan Impor, paling sedikit memuat: a) pos tarif/harmonized system; b) uraian barang; e) f) c) jenis produk; dan d) jumlah dan satuan barang;
  2. 2.realisasi produksi 1 (satu) tahun sebelumnya, paling sedikit memuat: a) pos tarif/ harmonized system; b) uraian barang; c) jenis produk; dan d) jumlah dan satuan barang;
  3. 3.realisasi penggunaan komoditas industri kimia hulu tertentu sebagai Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong 1 (satu) tahun sebelumnya, paling sedikit memuat: a) pos tarif/ harmonized system; b) uraian Barang; c) jenis atau spesifikasi teknis; dan d) jumlah dan satuan barang;
  4. 4.rencana penyerapan komoditas industri kimia hulu tertentu sebagai Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong dari produksi dalam negeri untuk setiap jenis dan pos tarif/harmonized system, paling sedikit memuat: a) pos tarif/ harmonized system; b) uraian barang; c) jenis atau spesifikasi teknis; d) jumlah dan satuan barang; dan e) identitas pemasok; dan
  5. 5.realisasi penyerapan komoditas industri kimia hulu tertentu sebagai Bahan BaJcu dan/atau Bahan Penolong dari produksi dalam negeri untuk setiap jenis dan pos tarif/harmonized system 1 (satu) tahun terakhir, paling sedikit memuat: a) pos tarif/ harmonized system; b) uraian barang; c) jenis atau spesifikasi teknis; d) jumlah dan satuan barang; dan e) identitas pemasok; dan
2. b.mengunggah dokumen berupa:
  1. 1.LHVKI yang masih berlaku; dan
  2. 2.surat pernyataan bermeterai Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang diimpor akan digunakan sebagai keperluan proses produksi dan tidak akan diperjualbelikan atau dipindahtangankan.
(4)Dalam hal permohonan Pertimbangan Teknis diajukan oleh Perusahaan API-U untuk digunakan sebagai Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong bagi Perusahaan Industri, selain data dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan dengan:
1. a.melakukan pengisian:
  1. 1.rencana distribusi komoditas industri kimia hulu tertentu sebagai Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong sesuai dengan tahun pengajuan Impor, paling sedikit memuat: a) pos tarif/ harmonized system; b) uraian barang; c) jenis atau spesifikasi teknis; d) jumlaih dan satuan barang; dan identitas Perusahaan Industri; dan
  2. 2.realisasi distribusi komoditas industri kimia hulu tertentu sebagai Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong 1 (satu) tahun sebelumnya, paling sedikit memuat: a) pos tarif/ harmonized system; b) uraian barang; c) jenis atau spesifikasi teknis; d) jumlah dan satuan barang; dan identitas Perusahaan Industri; dan
2. b.mengunggah dokumen berupa:
  1. 1.LHVIU yang masih berlaku;
  2. 2.LHVKI yang masih berlaku dari Perusahaan Industri yang memiliki kontrak keija sama atau kontrak jual beli dengein Perusahaan API-U yang bersangkutan; dan
  3. 3.surat pernyataan bermeterai Bahan Baiku dan/atau Bahan Penolong yang diimpor tidak akan diperjualbelikan atau dipindahtangankan ke perusahaan lain yang tidak memiliki kontrak keija sama atau kontrak jual beli dengan Perusahaan API-U yang bersangkutan.
(5)Dalam hal permohonan Pertimbangan Teknis diajukan oleh Perusahaan API-U untuk digunakan sebagai Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong bagi perusahaan non industri, selain data dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan dengan:
1. a.melakukan pengisian:
  1. 1.rencana distribusi komoditas industri kimia hulu tertentu sebagai Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong sesuai tahun pengajuan Impor, paling sedikit memuat: a) pos tarif/ harmonized system; b) uraian barang; c) jenis atau spesifikasi teknis; d) jumlah dan satuan barang; dan identitas perusahaan non industri;
  2. 2.realisasi distribusi komoditas industri kimia hulu tertentu sebagai Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong 1 (satu) tahun sebelumnya, paling sedikit memuat: a) pos tarif/ harmonized system; b) uraian barang; jenis atau spesifikasi teknis; d) jumlah dan satuan barang; dan identitas perusahaan non industri; dan
2. b.mengunggah dokumen berupa:
  1. 1.LHVIU yang masih berlaku; dan
  2. 2.surat pernyataan bermeterai Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang diimpor tidak akan diperjualbelikan atau dipindahtangankan e) e) e) c) e) ke perusahaan lain yang tidak memiliki kontrak keija sama atau kontrak jual beli dengan Perusahaan API-U yang bersangkutan.
(6)Dalam hal permohonan Pertimbangan Teknis diajukan oleh PPBB untuk digunakan sebagai Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong bagi IKM, selain data dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan dengan:
1. a.melakukan pengisian:
  1. 1.rencana distribusi komoditas industri kimia hulu tertentu sebagai Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong sesuai tahun pengajuan Impor, paling sedikit memuat: a) pos tarif/ harmonized system; b) uraian barang; c) jenis atau spesifikasi teknis; d) jumlah dan satuan barang; dan e) identitas IKM;
  2. 2.realisasi distribusi komoditas industri kimia hulu tertentu sebagai Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong 1 (satu) tahun sebelumnya, paling sedikit memuat: a) pos tarif/ harmonized system; b) uraian barang; c) jenis atau spesifikasi teknis; d) jumlah dan satuan barang; dan e) identitas IKM; dan
2. b.mengunggah dokumen berupa:
  1. 1.penetapan sebagai PPBB;
  2. 2.LHVIKM yang masih berlaku;
  3. 3.bukti kontrak pemesanan dengan IKM; dan
  4. 3.surat pernyataan bermeterai yang menyatakan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang diimpor akan digunakan untuk keperluan proses produksi IKM terdaftar dan tidak akan diperjualbelikan atau dipindahtangankan ke IKM lain yang tidak terdaftar dalam daftar layanannya.
(7)Dalam hal permohonan Pertimbangan Teknis diajukan oleh Perusahaan API-P untuk Impor nitrocellulose, selain data dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) juga mengunggah dokumen berupa:
1. a.dokumen importir produsen nitrocellulose yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan; dan
2. b.izin kepemilikan gudang nitrocellulose.
(8)Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf h, ayat (3) huruf g, ayat (4) huruf e, ayat (5)huruf d, dan ayat (6) huruf f tercantum dalam Lampiran II yang merupakan Peraturan Menteri ini. dariterpisahkantidakbagian

Pasal 8

(1)Berdasarkan permohonan penerbitan Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Direktur Jenderal menugaskan Direktur untuk melakukan pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian data dan dokumen yang diajukan.
(2)Dalam melakukan pemeriksaan kesesuaian data dan dokumen yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)Direktur dapat melakukan pemeriksaan lapangan.

Pasal 9

(1)Dalam hal basil pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian data dan dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dinyatakan tidak sesuai, permohonan dikembalikan ke Pelaku Usaha untuk dilakukan perbaikan.
(2)Dalam hal Pelaku Usaha tidak melakukan perbaikan permohonan dalam jangka waktu 5 (lima) hari keija sejak tanggal dimaksud pada ayat (1), permohonan ditolak secara otomatis. sebagaimanadikembalikanpermohonan

Pasal 10

(1)Dalam hal hasil pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian data dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dinyatakan lengkap dan sesuai Direktur Jenderal menerbitkan:
1. a.Pertimbangan Teknis; atau
2. b.penolakan Pertimbangan Teknis, dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari keijamelalui SIINas yang diteruskan ke SINSW.
(2)Penerbitan Pertimbangan Teknis atau penolakan Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mempertimbangkan: neraca penyediaan dan permintaan komoditas industri kimia hulu tertentu; denganJenderalDirekturoleh a.
1. b.kineija Pelaku Usaha; lokal komoditas industri kimia hulu
2. c.penyerapan tertentu dari Pelaku Usaha; dan/atau
3. d.kepatuhan Pelaku Usaha dalam pemenuhan kewajiban pelaporan sesuai bidang usahanya.
(3)Dalam hal Direktur Jenderal menerbitkan Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, SINSW menyampaikan Pertimbangan Teknis kepada kementerian pemerintahan di bidang perdagangan sebagai persyaratan penerbitan Persetujuan Impor.
(4)Dalam hal Direktur Jenderal menerbitkan penolakan Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, SINSW menyampaikan penolakan Pertimbangan Teknis kepada Pelaku Usaha.
(5)Pertimbangan Teknis atau penolakan Pertimbangan Teknis sebagaimana ditandatangani oleh menggunakan tanda tangan elektronik. menyelenggarakan urusan yang dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal dengan

Pasal 11

Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a paling sedikit memuat informasi:

a.jenis Pertimbangan Teknis;
b.identitas Pelaku Usaha yang mencakup nama dan alamat perusahaan;
c.Perizinan Berusaha dan jenis angka pengenal Impor;
d.jumlah alokasi kebutuhan Impor dan satuan barang;
e.pos tarif/ harmonized system dan uraian barang;
f.nomor LHVKI dalam hal Pertimbangan Teknis diterbitkan untuk Perusahaan API-P; LHVIU dalam hal Pertimbangan Teknis diterbitkan
g.nomor untuk Perusahaan API-U;
h.tanggal penerbitan dan masa Teknis; dan
i.nama dan jabatan pejabat yang Pertimbangan Teknis. berlaku Pertimbangan menerbitkan

Isi peraturan

Teks52PDFHirarki

Memuat teks peraturan…