DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2024

Nomor: 9
Tahun: 2024
Ditetapkan: 3 April 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 38

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, penerbitan pertimbangan teknis dan pertimbangan teknis perubahan, verifiksi kemampuan industri, lembaga pelaksana verifikasi, pelaporan, pemantauan dan evaluasi, sanksi dan ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk menyediakan altematif barang setengah jadi bagi industri perkakas tangan dalarn menunjang proses produksi, perlu mengatur ketentuan mengenai tata cara penerbitan pertimbangan teknis atas impor komoditas dirnaksud;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalarn huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Tata Cara Penerbitan Pertimbangan Teknis Impor Perkakas Tangan Setengah Jadi; MENTERIPERINDUSTRIANREPUBLIKINDONESIA, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA Mengingat Menimbang PERATURANMENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN2024 TENTANG TATACARAPENERBITANPERTIMBANGANTEKNIS IMPOR PERKAKAS TANGAN SETENOAH JADI MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIAMENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PENERBITAN PERTIMBANGAN TEKNIS IMPOR PERKAKAS TANGAN SETENGAH JADI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk menyediakan altematif barang setengah jadi bagi industri perkakas tangan dalam menunjang proses produksi, perlu mengatur ketentuan mengenai tata cara penerbitan pertimbangan teknis atas impor komoditas dimaksud; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Tata Cara Penerbitan Pertimbangan Teknis Impor Perkakas Tangan Setengah Jadi; b. Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Keija Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617); Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran 2. 3. 4. 5. Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6891);

6.Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254);
7.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45 Tahun 2020 tentang Jenis Industri Binaan Unit Organisasi di Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1308);
8.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 384);
9.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 981); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG TATA CARA PENERBITAN PERTIMBANGAN TEKNIS IMPOR PERKAKAS TANGAN SETENGAH JADI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Perkakas Tangan Setengah Jadi adalah alat bantu tangan yang dioperasikan dengan menggunakan tenaga manusia dan tanpa adanya bantuan mesin atau elektrik serta memerlukan proses lebih lanjut.
2.Pertimbangan Teknis adalah surat pertimbangan yang digunakan sebagai persyaratan untuk mendapatkan persetujuan impor untuk komoditas Perkakas Tangan Setengah Jadi.
3.Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
4.Persetujuan Impor adalah persetujuan yang digunakan sebagai perizinan berusaha di bidang Impor.
5.Perusahaan Industri adalah setiap orang perorangan atau korporasi yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri yang berkedudukan di Indonesia.
6.Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Perusahaan Industri untuk memulai dan menjalankan usaha dan/ atau kegiatannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.
7.Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disebut KBLI adalah kode klasifikasi 5 (lima) digit yang diatur oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
8.Verifikasi Kemampuan Industri yang selanjutnya disingkat VKI adalah proses pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian data dan dokumen terhadap kemampuan produksi industri dalam rangka penyusunan kebutuhan dan pasokan Perkakas Tangan Setengah Jadi sebagai barang setengah jadi.
9.Laporan Hasil Verifikasi Kemampuan Industri yang selanjutnya disingkat LHVKI adalah dokumen yang memuat hasil pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian data dan dokumen terhadap kemampuan produksi industri dalam rangka penyusunan kebutuhan dan pasokan Perkakas Tangan Setengah Jadi sebagai barang setengah jadi.
10.Lembaga Pelaksana Verifikasi adalah lembaga independen yang melakukan kegiatan VKI yang ditetapkan oleh direktur jenderal yang mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengembangan industri perkakas tangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11.Sistem Informasi Industri Nasional, yang selanjutnya disebut SIINas, adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan, serta penyebarluasan data dan/atau informasi industri.
12.Sistem Indonesia National Single Window yang selanjutnya disingkat SINSW adalah sistem elektronik yang mengintegrasikan sistem dan/atau informasi berkaitan dengan proses penanganan dokumen kepabeanan, dokumen kekarantinaan, dokumen perizinan, dokumen kepelabuhanan/ kebandarudaraan, dan dokumen lain, yang terkait dengan ekspor dan/atau Impor, yang menjamin keamanan data dan informasi serta memadukan alur dan proses informasi antar sistem internal secara otomatis.
13.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
14.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
15.Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian yang mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengembangan industri perkakas tangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

(1)Perusahaan Industri dapat mengimpor Perkakas Tangan Setengah Jadi setelah memperoleh Persetujuan Impor dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
(2)Perkakas Tangan Setengah Jadi yang diimpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan:
1. a.masih diperlukan proses lebih lanjut yang meliputi peruncingan bagian depan, pengecatan, dilengkapi gagang, dan pencantuman merek dagang; dan
2. b.sesuai dengan daftar pos tarif/harmonized system, dan uraian barang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

(1)Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1):
1. a.memiliki Perizinan Berusaha dengan KBLI 25931 pada bidang usaha industri alat potong dan perkakas tangan untuk pertanian; dan
2. b.telah menyampaikan data industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara penyampaian data industri, data kawasan industri, dan informasi lain melalui SIINas.
(2)Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)melaksanakan Impor Perkakas Tangan Setengah Jadi yang diimpor sebagai barang setengah jadi untuk digunakan sebagai keperluan produksinya sendiri dan tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain.

BAB II

PENERBITAN PERTIMBANGAN TEKNIS DAN PERTIMBANGAN TEKNIS PERUBAHAN

Pasal 4

(1)Untuk memperoleh Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Perusahaan Industri harus memiliki Pertimbangan Teknis yang diterbitkan oleh Menteri.
(2)Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat dilakukan perubahan.
(3)Menteri mendelegasikan kewenangan penerbitan Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan Pertimbangan Teknis perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Direktur Jenderal.

Pasal 5

(1)Pengajuan permohonan penerbitan Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan oleh Perusahaan Industri kepada Direktur Jenderal melalui SINSW yang diteruskan ke SIINas.
(2)Permohonan penerbitan Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
1. a.melakukan pengisian data berupa:
  1. 1.rencana produksi dari hasil produksi setiap jenis/spesifikasi teknis dan pos tarif/harmonized system Perkakas Tangan Setengah Jadi memuat keterangan mengenai: a) pos tarif/harmonized system; b) uraian barang; c) spesifikasi; dan d) jumlah dan satuan barang;
  2. 2.rencana impor Perkakas Tangan Setengah Jadi memuat keterangan mengenai: a) pos tarif/harmonized system; b) uraian barang; c) pelabuhan tujuan; d) negara muat; e) periode importasi; f) jumlah dan satuan barang; dan g) jumlah stok terkini;
  3. 3.rencana penyerapan Perkakas Tangan Setengah Jadi lokal memuat keterangan mengenai: a) pos tarif/harmonized system; b) uraian barang; c) jumlah dan satuan barang; d) jumlah stok terkini ; dan e) identitas pemasok (supplier);
  4. 4.rencana distribusi perkakas tangan dari hasil produksi setiap jenis/spesifikasi teknis dan pos tarif/harmonized system Perkakas Tangan Setengah Jadi yang diimpor memuat keterangan mengenai: a) nama; b) kategori pembeli; c) alamat; d) uraian barang; e) jumlah dan satuan barang; f) negara tujuan, apabila diperuntukan untuk distribusi ekspor; g) pelabuhan muat, apabila diperuntukan untuk distribusi ekspor;
  5. 5.realisasi produksi 1 (satu) tahun sebelumnya dari hasil produksi setiap jenis/spesifikasi teknis dan pos tarif/harmonized system Perkakas Tangan Setengah Jadi yang diimpor memuat keterangan mengenai : a) pos tarif/harmonized system; b) uraian barang; dan c) jumlah dan satuan barang;
  6. 6.realisasi impor Perkakas Tangan Setengah Jadi 1 (satu) tahun sebelumnya memuat keterangan mengenai: a) pos tarif/harmonized system; b) uraian barang; c) pelabuhan tujuan; d) negara muat; e) jumlah rencana impor sebelumnya; f) jumlah realisasi impor sebelumnya; g) jumlah perkiraan stok akhir sebelumnya; dan h) satuan barang;
  7. 7.realisasi distribusi perkakas tangan 1 (satu) tahun sebelumnya dari hasil produksi setiap jenis/spesifikasi teknis dan pos tarif/harmonized system Perkakas Tangan Setengah Jadi yang diimpor memuat keterangan mengenai: a) nama; b) kategori pembeli; c) alamat; d) uraian barang; e) jumlah dan satuan barang; f) negara tujuan, apabila diperuntukan untuk distribusi ekspor; g) pelabuhan muat; apabila diperuntukan untuk distribusi ekspor;
2. b.mengunggah dokumen berupa:
  1. 1.Perizinan Berusaha;
  2. 2.nomor pokok wajib pajak;
  3. 3.surat pernyataan bermeterai yang menyatakan kebenaran data dan dokumen serta Perkakas Tangan Setengah Jadi yang diimpor akan digunakan untuk keperluan proses produksi dan tidak akan diperjualbelikan atau dipindahtangankan;
  4. 4.tata letak (layout) ruang produksi;
  5. 5.LHVKI yang masih berlaku;
  6. 6.Persetujuan Impor Perkakas Tangan Setengah Jadi sebelumnya, apabila ada; dan
  7. 7.realisasi Impor 1 (satu) tahun sebelumnya untuk setiap jenis dan pos tarif/harmonized system Perkakas Tangan Setengah Jadi apabila ada.
(3)Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf b telah tersedia secara elektronik pada kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang telah terintegrasi dengan SINSW, Perusahaan Industri tidak menggunggah dokumen persyaratan ke SINSW.

Pasal 6

Berdasarkan permohonan penerbitan Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Direktur Jenderal menugaskan pejabat pimpinan tinggi pratama yang mempunyai tugas fungsi dan wewenang untuk melakukan pembinaan industri perkakas tangan di lingkungan Kementerian untuk memeriksa kelengkapan dan kesesuaian data dan dokumen yang diajukan.

Pasal 7

(1)Dalam hal permohonan penerbitan Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak sesuai, permohonan penerbitan Pertimbangan Teknis dikembalikan kepada Perusahaan Industri untuk dilakukan perbaikan.
(2)Dalam hal Perusahaan Industri tidak melakukan perbaikan permohonan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan ditolak secara otomatis.

Pasal 8

(1)Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan dinyatakan lengkap dan sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Direktur Jenderal menerbitkan:
1. a.Pertimbangan Teknis; atau
2. b.penolakan Pertimbangan Teknis.
(2)Penerbitan Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau penolakan Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b dilakukan oleh Direktur Jenderal dengan mempertimbangkan:
1. a.neraca penyediaan dan permintaan perkakas tangan;
2. b.realisasi Impor dan/atau produksi dari Perusahaan Industri; dan/atau
3. c.kondisi pasar dalam negeri.
(3)Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a ditandatangani oleh Direktur Jenderal dengan menggunakan tanda tangan elektronik.
(4)Penerbitan Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara elektronik melalui SIINas dan diteruskan ke SINSW.

Pasal 9

Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a paling sedikit memuat informasi mengenai:

a.identitas Perusahaan Industri, yang mencakup nama, alamat, nomor induk berusaha, KBLI, dan bidang usaha;
b.pos tarif/harmonized system dan uraian barang;
c.jumlah dan satuan barang yang akan diimpor;
d.negara muat barang;
e.pelabuhan tujuan Impor;
f.tanggal penerbitan dan masa berlaku Pertimbangan Teknis; dan
g.nama dan jabatan pejabat yang menerbitkan Pertimbangan Teknis.

Pasal 10

(1)Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a hanya dapat diterbitkan paling banyak 1 (satu) kali untuk 1 (satu) tahun takwim.
(2)Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun takwim sejak tanggal penerbitan.

Isi peraturan

Teks38PDFHirarki

Memuat teks peraturan…