DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 1 Tahun 2010

Nomor: 1
Tahun: 2010
Ditetapkan: 27 Januari 2010
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Wakil Menteri Pertahanan; Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara. MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI WAKIL MENTERI PERTAHANAN. www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.69 2

Pasal 1

(1)Wakil Menteri berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Pertahanan;
(2)Wakil Menteri merupakan pejabat karier dan bukan merupakan anggota kabinet;dan
(3)Pejabat karier sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pegawai negeri yang telah menduduki jabatan struktural eselon I.a dan diberikan pangkat tertinggi sebagai pegawai negeri.

Pasal 2

Wakil Menteri Pertahanan mempunyai tugas membantu Menteri Pertahanan dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian Pertahanan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Wakil Menteri Pertahanan menyelenggarakan fungsi :

a.mewakili Menteri Pertahanan apabila Menteri Pertahanan berhalangan;
b.koordinasi, integrasi dan sinkronisasi penyelenggaraan fungsi Pertahanan;
c.koordinasi dengan para Menteri dan Pimpinan Lembaga Non Kementerian lain;
d.pelaksanaan fungsi administrasi Kementerian Pertahanan; dan
e.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Pertahanan.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.693 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Januari 2010 MENTERI PERTAHANAN PURNOMO YUSGIANTORO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Februari 2010 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA PATRIALIS AKBAR www.djpp.depkumham.go.id

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…