DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 12 Tahun 2012

Nomor: 12
Tahun: 2012
Ditetapkan: 19 Maret 2012
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Kementerian Pertahanan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Kedudukan dan Tugas Wakil Menteri Pertahanan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Mengingat

2.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaiman telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.360 2 Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara;
3.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I sebagaiman telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I;

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG KEDUDUKAN DAN TUGAS WAKIL MENTERI PERTAHANAN.

Pasal 1

(1)Wakil Menteri Pertahanan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pertahanan.
(2)Wakil Menteri Pertahanan merupakan pejabat karier dan bukan merupakan anggota kabinet.

Pasal 2

Tugas Wakil Menteri Pertahanan yaitu:

a.membantu Menteri Pertahanan dalam perumusan dan/atau pelaksanaan kebijakan Kementerian Pertahanan; dan
b.membantu Menteri Pertahanan dalam mengkoordinasikan pencapaian kebijakan strategis lintas unit organisasi Eselon I di lingkungan Kementerian Pertahanan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Wakil Menteri Pertahanan menyelenggarakan fungsi:

a.membantu Menteri Pertahanan dalam proses pengambilan keputusan Kementerian Pertahanan;
b.membantu Menteri Pertahanan dalam melaksanakan program kerja dan kontrak kinerja;
c.memberikan rekomendasi dan pertimbangan kepada Menteri Pertahanan berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Pertahanan; www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.3603
d.membantu Menteri Pertahanan mengembangkan kebijakan pertahanan yang tepat untuk menghadapi ancaman terhadap kedaulatan dan keutuhan negara;
e.bersama-sama dengan TNI membantu Menteri Pertahanan merancang dan menjalankan pembangunan kekuatan dan modernisasi alutsista;
f.membantu Menteri Pertahanan melaksanakan revitalisasi industri pertahanan dan industri strategis;
g.membantu Menteri Pertahanan melaksanakan harmonisasi antara kebijakan, perencanaan kebutuhan dan anggaran, pelaksanaan kegiatan dan pengadaan serta peraturan perundang-undangan terkait dalam penyelenggaraan pertahanan negara agar dapat terlaksana secara efektif, efisien dan akuntabel;
h.melaksanakan pengendalian dan pemantauan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Pertahanan;
i.membantu Menteri Pertahanan dalam penilaian dan penetapan pengisian jabatan di lingkungan Kementerian Pertahanan;
j.melaksanakan pengendalian reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Pertahanan;
k.mewakili Menteri Pertahanan pada acara tertentu dan/atau memimpin rapat sesuai dengan penugasan Menteri Pertahanan;
l.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Pertahanan; dan
m.dalam hal tertentu, Wakil Menteri Pertahanan melaksanakan tugas khusus yang diberikan langsung oleh Presiden atau melalui Menteri Pertahanan.

Pasal 4

Wakil Menteri Pertahanan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

Pasal 5

Penetapan kelas jabatan (grading) bagi Wakil Menteri Pertahanan, satu tingkat di atas kelas jabatan tertinggi bagi pejabat Eselon I.a.

Pasal 6

Hak keuangan dan fasilitas lain bagi Wakil Menteri Pertahanan diberikan setingkat dengan jabatan struktural Eselon I.a.

Pasal 7

Wakil Menteri Pertahanan berkoordinasi dengan Menteri Pertahanan yaitu: www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.360 4

a.membangun keselarasan dengan kebijakan Menteri Pertahanan;
b.mengikuti dan mematuhi petunjuk Menteri Pertahanan; dan
c.menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Menteri Pertahanan.

Pasal 8

(1)Wakil Menteri Pertahanan dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan para pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Pertahanan.
(2)Dalam melaksanakan tugas koordinasi, Wakil Menteri Pertahanan dapat mengadakan rapat koordinasi dengan para pejabat di lingkungan Kementerian Pertahanan.

Pasal 9

(1)Dalam melaksanakan tugasnya Wakil Menteri Pertahanan secara administratif didukung oleh Sekretariat Jenderal.
(2)Dalam melaksanakan tugas Wakil Menteri Pertahanan secara teknis didukung oleh Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal, Badan dan Pusat di lingkungan Kementerian Pertahanan.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Kedudukan dan Tugas Wakil Menteri Pertahanan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Mengingat

2.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaiman telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.360 2 Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara;
3.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I sebagaiman telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I;

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG KEDUDUKAN DAN TUGAS WAKIL MENTERI PERTAHANAN.

Pasal 1

(1)Wakil Menteri Pertahanan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pertahanan.
(2)Wakil Menteri Pertahanan merupakan pejabat karier dan bukan merupakan anggota kabinet.

Pasal 2

Tugas Wakil Menteri Pertahanan yaitu:

a.membantu Menteri Pertahanan dalam perumusan dan/atau pelaksanaan kebijakan Kementerian Pertahanan; dan
b.membantu Menteri Pertahanan dalam mengkoordinasikan pencapaian kebijakan strategis lintas unit organisasi Eselon I di lingkungan Kementerian Pertahanan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Wakil Menteri Pertahanan menyelenggarakan fungsi:

a.membantu Menteri Pertahanan dalam proses pengambilan keputusan Kementerian Pertahanan;
b.membantu Menteri Pertahanan dalam melaksanakan program kerja dan kontrak kinerja;
c.memberikan rekomendasi dan pertimbangan kepada Menteri Pertahanan berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Pertahanan; www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.3603
d.membantu Menteri Pertahanan mengembangkan kebijakan pertahanan yang tepat untuk menghadapi ancaman terhadap kedaulatan dan keutuhan negara;
e.bersama-sama dengan TNI membantu Menteri Pertahanan merancang dan menjalankan pembangunan kekuatan dan modernisasi alutsista;
f.membantu Menteri Pertahanan melaksanakan revitalisasi industri pertahanan dan industri strategis;
g.membantu Menteri Pertahanan melaksanakan harmonisasi antara kebijakan, perencanaan kebutuhan dan anggaran, pelaksanaan kegiatan dan pengadaan serta peraturan perundang-undangan terkait dalam penyelenggaraan pertahanan negara agar dapat terlaksana secara efektif, efisien dan akuntabel;
h.melaksanakan pengendalian dan pemantauan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Pertahanan;
i.membantu Menteri Pertahanan dalam penilaian dan penetapan pengisian jabatan di lingkungan Kementerian Pertahanan;
j.melaksanakan pengendalian reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Pertahanan;
k.mewakili Menteri Pertahanan pada acara tertentu dan/atau memimpin rapat sesuai dengan penugasan Menteri Pertahanan;
l.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Pertahanan; dan
m.dalam hal tertentu, Wakil Menteri Pertahanan melaksanakan tugas khusus yang diberikan langsung oleh Presiden atau melalui Menteri Pertahanan.

Pasal 4

Wakil Menteri Pertahanan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

Pasal 5

Penetapan kelas jabatan (grading) bagi Wakil Menteri Pertahanan, satu tingkat di atas kelas jabatan tertinggi bagi pejabat Eselon I.a.

Pasal 6

Hak keuangan dan fasilitas lain bagi Wakil Menteri Pertahanan diberikan setingkat dengan jabatan struktural Eselon I.a.

Pasal 7

Wakil Menteri Pertahanan berkoordinasi dengan Menteri Pertahanan yaitu: www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.360 4

a.membangun keselarasan dengan kebijakan Menteri Pertahanan;
b.mengikuti dan mematuhi petunjuk Menteri Pertahanan; dan
c.menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Menteri Pertahanan.

Pasal 8

(1)Wakil Menteri Pertahanan dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan para pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Pertahanan.
(2)Dalam melaksanakan tugas koordinasi, Wakil Menteri Pertahanan dapat mengadakan rapat koordinasi dengan para pejabat di lingkungan Kementerian Pertahanan.

Pasal 9

(1)Dalam melaksanakan tugasnya Wakil Menteri Pertahanan secara administratif didukung oleh Sekretariat Jenderal.
(2)Dalam melaksanakan tugas Wakil Menteri Pertahanan secara teknis didukung oleh Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal, Badan dan Pusat di lingkungan Kementerian Pertahanan.

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 12 Tahun 2012

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (4)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 47 Tahun 2009

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 24 Tahun 2010

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 91 Tahun 2011

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 92 Tahun 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (4)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 47 Tahun 2009

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 24 Tahun 2010

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 91 Tahun 2011

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 92 Tahun 2011