DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 1 Tahun 2016

Nomor: 1
Tahun: 2016
Ditetapkan: 6 Januari 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 38

Lembaga terkait

Kementerian Pertahanan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 43 Tahun 2012 tentang Penggunaan Pakaian Seragam Kementerian Pertahanan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi saat ini sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pakaian Seragam Kementerian Pertahanan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2.Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis-jenis Pakaian Sipil sebagaimana telah diubah www.peraturan.go.id 2016, No. 116 dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis-jenis Pakaian Sipil;
3.Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2009 tentang Hari Batik Nasional; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PAKAIAN SERAGAM KEMENTERIAN PERTAHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pakaian Seragam Kementerian Pertahanan adalah pakaian dinas yang digunakan oleh Pegawai Negeri Sipil dan Tentara Nasional Indonesia di Kementerian Pertahanan.
2.Pakaian Seragam adalah pakaian dinas yang digunakan oleh pegawai yang sudah diatur, pemakaian dan penggunaan atribut.
3.Pakaian Seragam Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disingkat PSPNS Kemhan adalah pakaian dinas yang digunakan oleh Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Pertahanan dan TNI.
4.Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat PSB KORPRI adalah pakaian seragam yang digunakan oleh anggota KORPRI pada kegiatan yang telah ditetapkan.
5.Pakaian Seragam Tentara Nasional Indonesia adalah pakaian dinas Tentara Nasional Indonesia.
6.Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah pakaian sipil yang digunakan oleh Pegawai Negeri Sipil dan Tentara Nasional Indonesia untuk kepentingan upacara atau acara resmi di Kementerian Pertahanan.
7.Pakaian Sipil Harian Khusus yang selanjutnya disingkat PSHK adalah pakaian sipil yang digunakan oleh pejabat www.peraturan.go.id 2016, No. 116 setingkat Eselon III ke atas, baik Pegawai Negeri Sipil, maupun Tentara Nasional Indonesia.
8.Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah pakaian dinas Tentara Nasional Indonesia yang digunakan untuk dinas sehari-hari.
9.Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah pakaian dinas yang digunakan Tentara Nasional Indonesia untuk kegiatan upacara sesuai dengan penggunaannya.
10.Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah pakaian dinas lapangan Tentara Nasional Indonesia yang digunakan sesuai dengan kebutuhan.
11.Pakaian Seragam Hamil yang selanjutnya disingkat PSH adalah pakaian dinas yang digunakan oleh pegawai negeri pada waktu hamil.
12.Pakaian Dinas Khusus yang selanjutnya disingkat PDK adalah pakaian dinas yang digunakan pada waktu tugas khusus.
13.Pakaian Batik yang selanjutnya disingkat PB adalah pakaian yang digunakan oleh Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia di lingkungan Kementerian Pertahanan.
14.Pakaian Seragam Olahraga Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disingkat PSO Kemhan adalah pakaian dinas yang digunakan pada waktu olahraga.
15.Satuan Kerja Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Satker adalah bagian dari satu unit organisasi Kementerian Pertahanan/TNI yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu organisasi yang membebani dana APBN.
16.Tanda Kehormatan adalah penghargaan negara yang diberikan Presiden kepada prajurit, PNS Kemhan, WNI, WNA, kesatuan, institusi pemerintah, atau organisasi atas darma bakti dan kesetiaan yang luar biasa terhadap bangsa dan negara.
17.Atribut adalah tanda-tanda alat kelengkapan yang digunakan pada pakaian dinas yang menunjukkan www.peraturan.go.id 2016, No. 116 identitas pemakainya.
18.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS Kementerian Pertahanan yang bertugas di lingkungan Kementerian Pertahanan, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.
19.Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah CPNS Kementerian Pertahanan yang bertugas di lingkungan Kementerian Pertahanan, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.
20.Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah prajurit TNI yang bertugas di lingkungan Kementerian Pertahanan.
21.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
22.Kementerian Pertahanan Republik Indonesia selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan.

Pasal 2

Setiap PNS dan CPNS Kemhan serta Prajurit TNI di lingkungan Kemhan harus menggunakan Pakaian Seragam Kemhan dan atribut pada hari kerja berdasarkan Peraturan Menteri ini.

BAB II

JENIS DAN PENGGUNAAN SERAGAM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN

Pasal 3

Jenis pakaian seragam Kemhan terdiri atas:

a.PSPNS Kemhan;
b.PSB KORPRI; www.peraturan.go.id 2016, No. 116
c.PSL;
d.PSHK;
e.PSH;
f.PB; dan
g.PSO Kemhan.

Pasal 4

(1)PSPNS Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, berupa:
1. a.kemeja lengan pendek;
2. b.kemeja lengan panjang untuk yang berjilbab;
3. c.celana panjang untuk pria;
4. d.rok pendek untuk wanita; dan
5. e.rok panjang untuk wanita yang berjilbab.
(2)Penggunaan PSPNS Kemhan digunakan setiap:
1. a.hari Senin dan hari Selasa bagi : 1) PNS yang menduduki jabatan fungsional jenjang madya ke atas; dan 2) PNS yang menduduki jabatan struktural Eselon III ke atas;
2. b.hari Senin sampai dengan hari Kamis bagi PNS yang menduduki jabatan struktural Eselon IV ke bawah dan jabatan fungsional tertentu; dan
3. c.hari Senin sampai dengan hari Minggu bagi PNS yang melaksanakan tugas jaga.
(3)PNS Wanita yang melaksanakan dinas luar atau melaksanakan pendidikan, kegiatan di lapangan dan para medis di Rumah Sakit menggunakan celana panjang. www.peraturan.go.id 2016, No. 116
(4)Kelengkapan PSPNS Kemhan sebagai berikut:
1. a.baret PNS Kemhan;
2. b.ikat pinggang warna hitam dengan logo Kemhan;
3. c.kaos dalam warna putih;
4. d.sepatu dinas warna hitam;
5. e.kaos kaki warna hitam untuk pria; dan
6. f.jilbab warna hitam untuk wanita berjilbab.
(5)Atribut PSPNS Kemhan terdiri atas:
1. a.papan nama;
2. b.tanda jabatan;
3. c.tanda jasa atau kehormatan yang dimiliki;
4. d.badge logo Kemhan;
5. e.badge lokasi Satker;
6. f.tanda pangkat dan pembeda golongan;
7. g.label security; dan
8. h.lencana KORPRI.

Pasal 5

(1)PSB KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, berupa:
1. a.kemeja KORPRI lengan panjang;
2. b.celana panjang untuk pria;
3. c.rok pendek untuk wanita; dan
4. d.rok panjang untuk wanita yang berjilbab.
(2)Penggunaan PSB KORPRI digunakan pada setiap:
1. a.upacara hari ulang tahun KORPRI;
2. b.upacara bendera tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan;
3. c.upacara hari besar nasional;
4. d.pengangkatan sumpah; dan
5. e.acara resmi yang ditetapkan oleh pengurus KORPRI.
(3)Kelengkapan PSB KORPRI sebagai berikut:
1. a.peci nasional warna hitam;
2. b.ikat pinggang warna hitam dengan lambang KORPRI;
3. c.sepatu dinas warna hitam; www.peraturan.go.id 2016, No. 116
4. d.kaos kaki warna hitam untuk pria; dan
5. e.jilbab warna hitam untuk wanita berjilbab.
(4)Atribut PSB KORPRI terdiri atas:
1. a.papan nama;
2. b.lencana KORPRI; dan
3. c.tanda kehormatan yang dimiliki.

Pasal 6

(1)PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, berupa:
1. a.kemeja warna putih;
2. b.celana panjang 1 (satu) warna dengan jas (gelap) untuk pria;
3. c.rok pendek 1 (satu) warna dengan jas (gelap) untuk wanita;
4. d.rok panjang satu warna dengan jas (gelap) untuk wanita berjilbab; dan
5. e.dasi warna merah.
(2)Penggunaan PSL digunakan pada:
1. a.upacara serah terima jabatan bagi Eselon III ke atas;
2. b.upacara kenegaraan, penerimaan tamu negara dan hari ulang tahun negara sahabat, bagi Eselon II ke atas;
3. c.pelaksanaan tugas ke luar negeri; dan
4. d.pelaksanaan tugas khusus.
(3)Kelengkapan PSL sebagai berikut:
1. a.sepatu dinas warna hitam;
2. b.kaos kaki warna hitam untuk pria;
3. c.ikat pinggang dengan logo Kemhan; dan
4. d.jilbab warna hitam untuk wanita berjilbab. www.peraturan.go.id 2016, No. 116

Pasal 7

(1)PSHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, berupa:
1. a.kemeja lengan pendek atau kemeja lengan panjang untuk Eselon II ke atas; dan
2. b.kemeja lengan panjang untuk Eselon III;
3. c.celana panjang satu warna dengan kemeja untuk pria;
4. d.rok pendek satu warna dengan kemeja untuk wanita; dan
5. e.rok panjang satu warna dengan kemeja untuk wanita berjilbab.
(2)Penggunaan PSHK digunakan pada hari Rabu dan hari Kamis.
(3)Kelengkapan PSHK menggunakan:
1. a.sepatu dinas warna hitam;
2. b.kaos kaki warna hitam untuk pria; dan
3. c.jilbab warna hitam untuk wanita berjilbab.
(4)Atribut PSHK terdiri atas:
1. a.papan nama;
2. b.tanda jabatan;
3. c.label security;
4. d.lencana KORPRI untuk PNS; dan
5. e.Wanita TNI menggunakan pin atau lencana yang berlaku.

Pasal 8

(1)PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, berupa:
1. a.kemeja bentuk khusus;
2. b.rok pendek untuk wanita; dan
3. c.rok panjang untuk wanita yang berjilbab. www.peraturan.go.id 2016, No. 116
(2)Penggunaan PSH digunakan setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis.
(3)Kelengkapan PSH menggunakan
1. a.sepatu dinas warna hitam; dan
2. b.jilbab warna hitam untuk wanita berjilbab.
(4)Atribut PSH terdiri atas:
1. a.papan nama;
2. b.lencana KORPRI untuk PNS;
3. c.Wanita TNI menggunakan pin atau lencana yang berlaku;
4. d.logo Kemhan dan lokasi Satker Kemhan untuk PNS;
5. e.tanda pangkat dan pembeda golongan; dan
6. f.label security.

Pasal 9

(1)PB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, berupa:
1. a.kemeja batik lengan pendek atau lengan panjang berkerah bagi pria;
2. b.kemeja batik lengan pendek atau lengan panjang bagi wanita;
3. c.celana panjang untuk pria;
4. d.rok pendek untuk wanita; dan
5. e.rok panjang untuk wanita berjilbab.
(2)Penggunaan PB setiap hari Jumat.
(3)Kelengkapan PB sebagai berikut:
1. a.sepatu dinas warna hitam;
2. b.kaos kaki warna hitam untuk pria; dan
3. c.jilbab warna hitam untuk wanita berjilbab.
(4)Atribut PB terdiri atas:
1. a.papan nama; dan
2. b.label security. www.peraturan.go.id 2016, No. 116

Pasal 10

(1)PSO Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, berupa celana dan kaos olahraga Kemhan.
(2)Penggunaan PSO Kemhan saat olahraga pada hari Selasa dan hari Jumat atau kegiatan olahraga lain yang diselenggarakan Kemhan.
(3)Kelengkapan PSO Kemhan sebagai berikut:
1. a.sepatu olahraga Kemhan;
2. b.kaos kaki warna putih; dan
3. c.jilbab warna hitam untuk wanita berjilbab.

Isi peraturan

Teks38PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 43 Tahun 2012 tentang Penggunaan Pakaian Seragam Kementerian Pertahanan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi saat ini sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis-jenis Pakaian Sipil sebagaimana telah diubah www.peraturan.go.id 2016, No. 116 dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis-jenis Pakaian Sipil;
3.Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2009 tentang Hari Batik Nasional; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PAKAIAN SERAGAM KEMENTERIAN PERTAHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pakaian Seragam Kementerian Pertahanan adalah pakaian dinas yang digunakan oleh Pegawai Negeri Sipil dan Tentara Nasional Indonesia di Kementerian Pertahanan.
2.Pakaian Seragam adalah pakaian dinas yang digunakan oleh pegawai yang sudah diatur, pemakaian dan penggunaan atribut.
3.Pakaian Seragam Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disingkat PSPNS Kemhan adalah pakaian dinas yang digunakan oleh Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Pertahanan dan TNI.
4.Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat PSB KORPRI adalah pakaian seragam yang digunakan oleh anggota KORPRI pada kegiatan yang telah ditetapkan.
5.Pakaian Seragam Tentara Nasional Indonesia adalah pakaian dinas Tentara Nasional Indonesia.
6.Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah pakaian sipil yang digunakan oleh Pegawai Negeri Sipil dan Tentara Nasional Indonesia untuk kepentingan upacara atau acara resmi di Kementerian Pertahanan.
7.Pakaian Sipil Harian Khusus yang selanjutnya disingkat PSHK adalah pakaian sipil yang digunakan oleh pejabat www.peraturan.go.id 2016, No. 116 setingkat Eselon III ke atas, baik Pegawai Negeri Sipil, maupun Tentara Nasional Indonesia.
8.Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah pakaian dinas Tentara Nasional Indonesia yang digunakan untuk dinas sehari-hari.
9.Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah pakaian dinas yang digunakan Tentara Nasional Indonesia untuk kegiatan upacara sesuai dengan penggunaannya.
10.Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah pakaian dinas lapangan Tentara Nasional Indonesia yang digunakan sesuai dengan kebutuhan.
11.Pakaian Seragam Hamil yang selanjutnya disingkat PSH adalah pakaian dinas yang digunakan oleh pegawai negeri pada waktu hamil.
12.Pakaian Dinas Khusus yang selanjutnya disingkat PDK adalah pakaian dinas yang digunakan pada waktu tugas khusus.
13.Pakaian Batik yang selanjutnya disingkat PB adalah pakaian yang digunakan oleh Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia di lingkungan Kementerian Pertahanan.
14.Pakaian Seragam Olahraga Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disingkat PSO Kemhan adalah pakaian dinas yang digunakan pada waktu olahraga.
15.Satuan Kerja Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Satker adalah bagian dari satu unit organisasi Kementerian Pertahanan/TNI yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu organisasi yang membebani dana APBN.
16.Tanda Kehormatan adalah penghargaan negara yang diberikan Presiden kepada prajurit, PNS Kemhan, WNI, WNA, kesatuan, institusi pemerintah, atau organisasi atas darma bakti dan kesetiaan yang luar biasa terhadap bangsa dan negara.
17.Atribut adalah tanda-tanda alat kelengkapan yang digunakan pada pakaian dinas yang menunjukkan www.peraturan.go.id 2016, No. 116 identitas pemakainya.
18.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS Kementerian Pertahanan yang bertugas di lingkungan Kementerian Pertahanan, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.
19.Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah CPNS Kementerian Pertahanan yang bertugas di lingkungan Kementerian Pertahanan, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.
20.Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah prajurit TNI yang bertugas di lingkungan Kementerian Pertahanan.
21.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
22.Kementerian Pertahanan Republik Indonesia selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan.

Pasal 2

Setiap PNS dan CPNS Kemhan serta Prajurit TNI di lingkungan Kemhan harus menggunakan Pakaian Seragam Kemhan dan atribut pada hari kerja berdasarkan Peraturan Menteri ini.

BAB II

JENIS DAN PENGGUNAAN SERAGAM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN

Pasal 3

Jenis pakaian seragam Kemhan terdiri atas:

a.PSPNS Kemhan;
b.PSB KORPRI; www.peraturan.go.id 2016, No. 116
c.PSL;
d.PSHK;
e.PSH;
f.PB; dan
g.PSO Kemhan.

Pasal 4

(1)PSPNS Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, berupa:
1. a.kemeja lengan pendek;
2. b.kemeja lengan panjang untuk yang berjilbab;
3. c.celana panjang untuk pria;
4. d.rok pendek untuk wanita; dan
5. e.rok panjang untuk wanita yang berjilbab.
(2)Penggunaan PSPNS Kemhan digunakan setiap:
1. a.hari Senin dan hari Selasa bagi : 1) PNS yang menduduki jabatan fungsional jenjang madya ke atas; dan 2) PNS yang menduduki jabatan struktural Eselon III ke atas;
2. b.hari Senin sampai dengan hari Kamis bagi PNS yang menduduki jabatan struktural Eselon IV ke bawah dan jabatan fungsional tertentu; dan
3. c.hari Senin sampai dengan hari Minggu bagi PNS yang melaksanakan tugas jaga.
(3)PNS Wanita yang melaksanakan dinas luar atau melaksanakan pendidikan, kegiatan di lapangan dan para medis di Rumah Sakit menggunakan celana panjang. www.peraturan.go.id 2016, No. 116
(4)Kelengkapan PSPNS Kemhan sebagai berikut:
1. a.baret PNS Kemhan;
2. b.ikat pinggang warna hitam dengan logo Kemhan;
3. c.kaos dalam warna putih;
4. d.sepatu dinas warna hitam;
5. e.kaos kaki warna hitam untuk pria; dan
6. f.jilbab warna hitam untuk wanita berjilbab.
(5)Atribut PSPNS Kemhan terdiri atas:
1. a.papan nama;
2. b.tanda jabatan;
3. c.tanda jasa atau kehormatan yang dimiliki;
4. d.badge logo Kemhan;
5. e.badge lokasi Satker;
6. f.tanda pangkat dan pembeda golongan;
7. g.label security; dan
8. h.lencana KORPRI.

Pasal 5

(1)PSB KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, berupa:
1. a.kemeja KORPRI lengan panjang;
2. b.celana panjang untuk pria;
3. c.rok pendek untuk wanita; dan
4. d.rok panjang untuk wanita yang berjilbab.
(2)Penggunaan PSB KORPRI digunakan pada setiap:
1. a.upacara hari ulang tahun KORPRI;
2. b.upacara bendera tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan;
3. c.upacara hari besar nasional;
4. d.pengangkatan sumpah; dan
5. e.acara resmi yang ditetapkan oleh pengurus KORPRI.
(3)Kelengkapan PSB KORPRI sebagai berikut:
1. a.peci nasional warna hitam;
2. b.ikat pinggang warna hitam dengan lambang KORPRI;
3. c.sepatu dinas warna hitam; www.peraturan.go.id 2016, No. 116
4. d.kaos kaki warna hitam untuk pria; dan
5. e.jilbab warna hitam untuk wanita berjilbab.
(4)Atribut PSB KORPRI terdiri atas:
1. a.papan nama;
2. b.lencana KORPRI; dan
3. c.tanda kehormatan yang dimiliki.

Pasal 6

(1)PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, berupa:
1. a.kemeja warna putih;
2. b.celana panjang 1 (satu) warna dengan jas (gelap) untuk pria;
3. c.rok pendek 1 (satu) warna dengan jas (gelap) untuk wanita;
4. d.rok panjang satu warna dengan jas (gelap) untuk wanita berjilbab; dan
5. e.dasi warna merah.
(2)Penggunaan PSL digunakan pada:
1. a.upacara serah terima jabatan bagi Eselon III ke atas;
2. b.upacara kenegaraan, penerimaan tamu negara dan hari ulang tahun negara sahabat, bagi Eselon II ke atas;
3. c.pelaksanaan tugas ke luar negeri; dan
4. d.pelaksanaan tugas khusus.
(3)Kelengkapan PSL sebagai berikut:
1. a.sepatu dinas warna hitam;
2. b.kaos kaki warna hitam untuk pria;
3. c.ikat pinggang dengan logo Kemhan; dan
4. d.jilbab warna hitam untuk wanita berjilbab. www.peraturan.go.id 2016, No. 116

Pasal 7

(1)PSHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, berupa:
1. a.kemeja lengan pendek atau kemeja lengan panjang untuk Eselon II ke atas; dan
2. b.kemeja lengan panjang untuk Eselon III;
3. c.celana panjang satu warna dengan kemeja untuk pria;
4. d.rok pendek satu warna dengan kemeja untuk wanita; dan
5. e.rok panjang satu warna dengan kemeja untuk wanita berjilbab.
(2)Penggunaan PSHK digunakan pada hari Rabu dan hari Kamis.
(3)Kelengkapan PSHK menggunakan:
1. a.sepatu dinas warna hitam;
2. b.kaos kaki warna hitam untuk pria; dan
3. c.jilbab warna hitam untuk wanita berjilbab.
(4)Atribut PSHK terdiri atas:
1. a.papan nama;
2. b.tanda jabatan;
3. c.label security;
4. d.lencana KORPRI untuk PNS; dan
5. e.Wanita TNI menggunakan pin atau lencana yang berlaku.

Pasal 8

(1)PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, berupa:
1. a.kemeja bentuk khusus;
2. b.rok pendek untuk wanita; dan
3. c.rok panjang untuk wanita yang berjilbab. www.peraturan.go.id 2016, No. 116
(2)Penggunaan PSH digunakan setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis.
(3)Kelengkapan PSH menggunakan
1. a.sepatu dinas warna hitam; dan
2. b.jilbab warna hitam untuk wanita berjilbab.
(4)Atribut PSH terdiri atas:
1. a.papan nama;
2. b.lencana KORPRI untuk PNS;
3. c.Wanita TNI menggunakan pin atau lencana yang berlaku;
4. d.logo Kemhan dan lokasi Satker Kemhan untuk PNS;
5. e.tanda pangkat dan pembeda golongan; dan
6. f.label security.

Pasal 9

(1)PB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, berupa:
1. a.kemeja batik lengan pendek atau lengan panjang berkerah bagi pria;
2. b.kemeja batik lengan pendek atau lengan panjang bagi wanita;
3. c.celana panjang untuk pria;
4. d.rok pendek untuk wanita; dan
5. e.rok panjang untuk wanita berjilbab.
(2)Penggunaan PB setiap hari Jumat.
(3)Kelengkapan PB sebagai berikut:
1. a.sepatu dinas warna hitam;
2. b.kaos kaki warna hitam untuk pria; dan
3. c.jilbab warna hitam untuk wanita berjilbab.
(4)Atribut PB terdiri atas:
1. a.papan nama; dan
2. b.label security. www.peraturan.go.id 2016, No. 116

Pasal 10

(1)PSO Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, berupa celana dan kaos olahraga Kemhan.
(2)Penggunaan PSO Kemhan saat olahraga pada hari Selasa dan hari Jumat atau kegiatan olahraga lain yang diselenggarakan Kemhan.
(3)Kelengkapan PSO Kemhan sebagai berikut:
1. a.sepatu olahraga Kemhan;
2. b.kaos kaki warna putih; dan
3. c.jilbab warna hitam untuk wanita berjilbab.

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 1 Tahun 2016

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

JENIS DAN PENGGUNAAN SERAGAM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 43 Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

JENIS DAN PENGGUNAAN SERAGAM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 43 Tahun 2012