DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 9 Tahun 2017

Nomor: 9
Tahun: 2017
Ditetapkan: 9 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 60

Lembaga terkait

Kementerian Pertahanan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penggunaan Pakaian Seragam Kementerian Pertahanan, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pakaian Seragam Kementerian Pertahanan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2.Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis-jenis Pakaian Sipil sebagaimana telah diubah www.peraturan.go.id 2017, No. 1156 dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis-jenis Pakaian Sipil;
3.Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2009 tentang Hari Batik Nasional; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PAKAIAN SERAGAM KEMENTERIAN PERTAHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pakaian Seragam adalah pakaian dinas yang digunakan oleh pegawai yang sudah diatur pemakaian dan penggunaan atribut.
2.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan.
3.Pakaian Seragam Kemhan adalah pakaian dinas yang digunakan oleh Pegawai Negeri Sipil dan Tentara Nasional Indonesia di Kementerian Pertahanan.
4.Pegawai Negeri Sipil Kemhan yang selanjutnya disebut PNS Kemhan adalah pegawai yang bertugas di lingkungan Kemhan, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, dan Angkatan.
5.Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan negara.
6.Pakaian Seragam TNI adalah pakaian dinas TNI.
7.Pakaian Seragam PNS Kemhan yang selanjutnya disebut PSPNS Kemhan adalah pakaian dinas yang digunakan oleh PNS yang bertugas di Kemhan, Markas Besar TNI, dan Angkatan. www.peraturan.go.id 2017, No. 1156
8.Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disebut PSB KORPRI adalah Pakaian Seragam yang digunakan oleh anggota KORPRI pada kegiatan yang telah ditetapkan.
9.Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah pakaian yang digunakan oleh PNS dan Prajurit TNI untuk kepentingan upacara atau acara resmi di lingkungan Kemhan.
10.Pakaian Sipil Harian Khusus yang selanjutnya disingkat PSHK adalah pakaian yang digunakan oleh pejabat setingkat eselon III ke atas, baik PNS maupun Prajurit TNI di lingkungan Kemhan.
11.Pakaian Seragam Putih yang selanjutnya disingkat PSP adalah pakaian putih yang digunakan oleh pejabat setingkat eselon III ke atas, baik PNS maupun Prajurit TNI di lingkungan Kemhan.
12.Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah pakaian dinas lapangan PNS Kemhan dan Prajurit TNI di lingkungan Kemhan yang digunakan sesuai dengan kebutuhan.
13.Pakaian Seragam Hamil yang selanjutnya disingkat PSH adalah pakaian dinas yang digunakan oleh PNS wanita Kemhan dan Wanita TNI di lingkungan Kemhan pada waktu hamil.
14.Pakaian Batik yang selanjutnya disingkat PB adalah pakaian yang digunakan oleh PNS Kemhan dan Prajurit TNI di lingkungan Kemhan.
15.Pakaian Seragam Olahraga yang selanjutnya disingkat PSO adalah pakaian dinas yang digunakan pada waktu olahraga di lingkungan Kemhan.
16.Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah pakaian dinas Prajurit TNI yang digunakan untuk dinas sehari-hari.
17.Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah pakaian dinas yang digunakan Prajurit TNI untuk kegiatan upacara sesuai dengan penggunaannya. www.peraturan.go.id 2017, No. 1156
18.Pakaian Dinas Khusus yang selanjutnya disingkat PDK adalah pakaian dinas yang digunakan Prajurit TNI pada waktu tugas khusus.
19.Satuan kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah bagian dari satu unit organisasi Kemhan/TNI yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu organisasi yang membebani dana APBN.
20.Tanda Kehormatan adalah penghargaan negara yang diberikan Presiden kepada seseorang, kesatuan, institusi pemerintah, atau organisasi atas darmabakti dan kesetiaan yang luar biasa terhadap bangsa dan negara.
21.Atribut adalah tanda alat kelengkapan yang digunakan pada pakaian dinas yang menunjukkan identitas pemakainya.
22.Calon Pegawai Negeri Sipil Kemhan yang selanjutnya disebut CPNS Kemhan adalah calon pegawai yang bertugas di lingkungan Kemhan, Markas Besar TNI, dan Angkatan.
23.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

Pasal 2

Setiap PNS dan CPNS Kemhan serta Prajurit TNI di lingkungan Kemhan wajib menggunakan Pakaian Seragam Kemhan dan atribut pada hari kerja.

BAB II

JENIS PAKAIAN SERAGAM KEMENTERIAN PERTAHANAN

Pasal 3

Jenis Pakaian Seragam Kemhan terdiri atas:

a.PSPNS Kemhan; www.peraturan.go.id 2017, No. 1156
b.PSB KORPRI;
c.PSL;
d.PSHK;
e.PSP;
f.PDL PNS;
g.PSH;
h.PB; dan
i.PSO.

Pasal 4

(1)PSPNS Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a berupa:
1. a.kemeja lengan pendek untuk pria dan wanita;
2. b.kemeja lengan panjang untuk wanita berjilbab;
3. c.celana panjang untuk pria;
4. d.rok pendek/rok panjang untuk wanita dan kemeja dimasukkan;
5. e.celana panjang untuk wanita dan kemeja dikeluarkan; dan
6. f.celana panjang untuk wanita yang berdinas khusus dan baju dikeluarkan.
(2)Kelengkapan PSPNS Kemhan terdiri atas:
1. a.baret PNS Kemhan;
2. b.ikat pinggang warna hitam dengan logo Kemhan;
3. c.kaos dalam warna putih;
4. d.sepatu dinas warna hitam;
5. e.kaos kaki warna hitam untuk pria; dan
6. f.jilbab warna hitam untuk wanita berjilbab.
(3)Atribut PSPNS Kemhan terdiri atas:
1. a.papan nama;
2. b.lencana KORPRI;
3. c.tanda jabatan;
4. d.tanda jasa atau Tanda Kehormatan yang dimiliki; www.peraturan.go.id 2017, No. 1156
5. e.badge logo Kemhan dan badge lokasi Satker;
6. f.tanda pangkat pembeda golongan;
7. g.lencana bela negara; dan
8. h.label security.
(4)PSPNS Kemhan digunakan pada:
1. a.hari Senin dan hari Selasa bagi: 1) PNS yang menduduki jabatan fungsional jenjang madya ke atas; dan 2) PNS yang menduduki jabatan struktural eselon III ke atas;
2. b.hari Senin sampai dengan hari Kamis bagi PNS yang menduduki jabatan struktural eselon IV ke bawah dan jabatan fungsional tertentu;
3. c.melaksanakan tugas jaga/piket; dan
4. d.hari Senin dan hari Rabu, serta saat melaksanakan dinas luar bagi PNS wanita menggunakan celana panjang.
5. e.hari Selasa dan hari Kamis bagi PNS wanita menggunakan rok.
(5)Ketentuan mengenai Jenis Pakaian Seragam Kemhan PSPNS Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

(1)PSB KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b berupa:
1. a.kemeja KORPRI lengan panjang;
2. b.celana panjang untuk pria;
3. c.rok pendek untuk wanita; dan
4. d.rok panjang untuk wanita berjilbab.
(2)Kelengkapan PSB KORPRI terdiri atas:
1. a.peci nasional warna hitam;
2. b.ikat pinggang warna hitam dengan lambang KORPRI; www.peraturan.go.id 2017, No. 1156
3. c.sepatu dinas warna hitam;
4. d.kaos kaki warna hitam untuk pria; dan
5. e.jilbab warna hitam untuk wanita berjilbab.
(3)Atribut PSB KORPRI terdiri atas:
1. a.papan nama;
2. b.lencana KORPRI;
3. c.Tanda Kehormatan yang dimiliki;
4. d.tanda jabatan; dan
5. e.label security.
(4)PSB KORPRI digunakan pada:
1. a.upacara hari ulang tahun KORPRI;
2. b.upacara bendera tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan;
3. c.upacara hari besar nasional;
4. d.pengangkatan sumpah PNS; dan
5. e.acara resmi yang ditetapkan oleh pengurus KORPRI.
(5)Ketentuan mengenai Jenis Pakaian Seragam Kemhan PSB KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

(1)PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c berupa:
1. a.kemeja warna putih;
2. b.celana panjang 1 (satu) warna dengan jas warna gelap untuk pria;
3. c.rok pendek 1 (satu) warna dengan jas warna gelap untuk wanita; dan
4. d.rok panjang 1 (satu) warna dengan jas warna gelap untuk wanita berjilbab.
(2)Kelengkapan PSL terdiri atas:
1. a.sepatu dinas warna hitam;
2. b.kaos kaki warna hitam untuk pria;
3. c.ikat pinggang dengan logo Kemhan; www.peraturan.go.id 2017, No. 1156
4. d.jilbab warna hitam untuk wanita berjilbab; dan
5. e.dasi warna merah dan penjepit dasi.
(3)PSL digunakan pada:
1. a.upacara serah terima jabatan bagi eselon III ke atas;
2. b.upacara kenegaraan, penerimaan tamu negara dan hari ulang tahun negara sahabat, bagi PNS eselon II ke atas;
3. c.pelaksanaan tugas ke luar negeri; dan
4. d.pelaksanaan tugas khusus.
(4)Ketentuan mengenai Jenis Pakaian Seragam Kemhan PSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

(1)PSHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf dberupa:
1. a.kemeja lengan pendek atau kemeja lengan panjang untuk eselon II ke atas;
2. b.kemeja lengan panjang untuk eselon III;
3. c.celana panjang1 (satu) warna gelap dengan kemeja untuk pria;
4. d.rok pendek 1 (satu) warna gelap dengan kemeja untuk wanita; dan
5. e.rok panjang/celana panjang 1 (satu) warna dengan kemeja untuk wanita berjilbab.
(2)Kelengkapan PSHK terdiri dari:
1. a.sepatu dinas warna hitam;
2. b.kaos kaki warna hitam untuk pria; dan
3. c.jilbab warna hitam untuk wanita berjilbab.
(3)Atribut PSHK terdiri atas:
1. a.papan nama;
2. b.lencana KORPRI untuk PNS;
3. c.pin kematraan untuk Wanita TNI; www.peraturan.go.id 2017, No. 1156
4. d.tanda jabatan; dan
5. e.label security.
(4)PSHK digunakan pada setiap hari Kamis.
(5)Ketentuan mengenai Jenis Pakaian Seragam Kemhan PSHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

(1)PSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e berupa:
1. a.kemeja lengan pendek atau kemeja lengan panjang untuk eselon II ke atas;
2. b.kemeja lengan panjang untuk eselon III;
3. c.celana panjang warna gelap untuk pria; dan
4. d.rok/celana panjang warna gelap untuk wanita.
(2)Kelengkapan PSP terdiri atas:
1. a.sepatu dinas warna hitam;
2. b.kaos kaki warna hitam untuk pria; dan
3. c.jilbab warna hitam untuk wanita berjilbab.
(3)Atribut PSP terdiri atas:
1. a.papan nama;
2. b.lencana KORPRI untuk PNS;
3. c.pin kematraan untuk Wanita TNI;
4. d.tanda jabatan; dan
5. e.label security.
(4)PSP digunakan pada setiap hari Rabu.
(5)Ketentuan mengenai Jenis Pakaian Seragam Kemhan PSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. www.peraturan.go.id 2017, No. 1156

Pasal 9

(1)PDL PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f berupa baju dan celana warna hijau.
(2)Kelengkapan PDL PNS terdiri atas:
1. a.sepatu lapangan warna hitam;
2. b.baret PNS Kemhan;
3. c.kaos kaki warna hitam;
4. d.kaos dalam warna hijau;
5. e.kopelriem; dan
6. f.jilbab warna hitam untuk wanita berjilbab.
(3)Atribut PDL PNS terdiri atas:
1. a.papan nama dari kain;
2. b.papan nama bela negara dari kain;
3. c.tanda jabatan lapangan dari kain;
4. d.tanda kualifikasi dan kemahiran;
5. e.badge logo Kemhan; dan
6. f.label security.
(4)PDL PNS digunakan pada hari Senin dan hari Selasa pada minggu terakhir setiap bulan.
(5)Ketentuan mengenai Jenis Pakaian Seragam Kemhan PDL PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g terdiri atas:

a.PSH PNS Wanita Kemhan; dan
b.PSH Wanita TNI. www.peraturan.go.id 2017, No. 1156

Isi peraturan

Teks60PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penggunaan Pakaian Seragam Kementerian Pertahanan, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis-jenis Pakaian Sipil sebagaimana telah diubah www.peraturan.go.id 2017, No. 1156 dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis-jenis Pakaian Sipil;
3.Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2009 tentang Hari Batik Nasional; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PAKAIAN SERAGAM KEMENTERIAN PERTAHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pakaian Seragam adalah pakaian dinas yang digunakan oleh pegawai yang sudah diatur pemakaian dan penggunaan atribut.
2.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan.
3.Pakaian Seragam Kemhan adalah pakaian dinas yang digunakan oleh Pegawai Negeri Sipil dan Tentara Nasional Indonesia di Kementerian Pertahanan.
4.Pegawai Negeri Sipil Kemhan yang selanjutnya disebut PNS Kemhan adalah pegawai yang bertugas di lingkungan Kemhan, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, dan Angkatan.
5.Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan negara.
6.Pakaian Seragam TNI adalah pakaian dinas TNI.
7.Pakaian Seragam PNS Kemhan yang selanjutnya disebut PSPNS Kemhan adalah pakaian dinas yang digunakan oleh PNS yang bertugas di Kemhan, Markas Besar TNI, dan Angkatan. www.peraturan.go.id 2017, No. 1156
8.Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disebut PSB KORPRI adalah Pakaian Seragam yang digunakan oleh anggota KORPRI pada kegiatan yang telah ditetapkan.
9.Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah pakaian yang digunakan oleh PNS dan Prajurit TNI untuk kepentingan upacara atau acara resmi di lingkungan Kemhan.
10.Pakaian Sipil Harian Khusus yang selanjutnya disingkat PSHK adalah pakaian yang digunakan oleh pejabat setingkat eselon III ke atas, baik PNS maupun Prajurit TNI di lingkungan Kemhan.
11.Pakaian Seragam Putih yang selanjutnya disingkat PSP adalah pakaian putih yang digunakan oleh pejabat setingkat eselon III ke atas, baik PNS maupun Prajurit TNI di lingkungan Kemhan.
12.Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah pakaian dinas lapangan PNS Kemhan dan Prajurit TNI di lingkungan Kemhan yang digunakan sesuai dengan kebutuhan.
13.Pakaian Seragam Hamil yang selanjutnya disingkat PSH adalah pakaian dinas yang digunakan oleh PNS wanita Kemhan dan Wanita TNI di lingkungan Kemhan pada waktu hamil.
14.Pakaian Batik yang selanjutnya disingkat PB adalah pakaian yang digunakan oleh PNS Kemhan dan Prajurit TNI di lingkungan Kemhan.
15.Pakaian Seragam Olahraga yang selanjutnya disingkat PSO adalah pakaian dinas yang digunakan pada waktu olahraga di lingkungan Kemhan.
16.Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah pakaian dinas Prajurit TNI yang digunakan untuk dinas sehari-hari.
17.Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah pakaian dinas yang digunakan Prajurit TNI untuk kegiatan upacara sesuai dengan penggunaannya. www.peraturan.go.id 2017, No. 1156
18.Pakaian Dinas Khusus yang selanjutnya disingkat PDK adalah pakaian dinas yang digunakan Prajurit TNI pada waktu tugas khusus.
19.Satuan kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah bagian dari satu unit organisasi Kemhan/TNI yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu organisasi yang membebani dana APBN.
20.Tanda Kehormatan adalah penghargaan negara yang diberikan Presiden kepada seseorang, kesatuan, institusi pemerintah, atau organisasi atas darmabakti dan kesetiaan yang luar biasa terhadap bangsa dan negara.
21.Atribut adalah tanda alat kelengkapan yang digunakan pada pakaian dinas yang menunjukkan identitas pemakainya.
22.Calon Pegawai Negeri Sipil Kemhan yang selanjutnya disebut CPNS Kemhan adalah calon pegawai yang bertugas di lingkungan Kemhan, Markas Besar TNI, dan Angkatan.
23.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

Pasal 2

Setiap PNS dan CPNS Kemhan serta Prajurit TNI di lingkungan Kemhan wajib menggunakan Pakaian Seragam Kemhan dan atribut pada hari kerja.

BAB II

JENIS PAKAIAN SERAGAM KEMENTERIAN PERTAHANAN

Pasal 3

Jenis Pakaian Seragam Kemhan terdiri atas:

a.PSPNS Kemhan; www.peraturan.go.id 2017, No. 1156
b.PSB KORPRI;
c.PSL;
d.PSHK;
e.PSP;
f.PDL PNS;
g.PSH;
h.PB; dan
i.PSO.

Pasal 4

(1)PSPNS Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a berupa:
1. a.kemeja lengan pendek untuk pria dan wanita;
2. b.kemeja lengan panjang untuk wanita berjilbab;
3. c.celana panjang untuk pria;
4. d.rok pendek/rok panjang untuk wanita dan kemeja dimasukkan;
5. e.celana panjang untuk wanita dan kemeja dikeluarkan; dan
6. f.celana panjang untuk wanita yang berdinas khusus dan baju dikeluarkan.
(2)Kelengkapan PSPNS Kemhan terdiri atas:
1. a.baret PNS Kemhan;
2. b.ikat pinggang warna hitam dengan logo Kemhan;
3. c.kaos dalam warna putih;
4. d.sepatu dinas warna hitam;
5. e.kaos kaki warna hitam untuk pria; dan
6. f.jilbab warna hitam untuk wanita berjilbab.
(3)Atribut PSPNS Kemhan terdiri atas:
1. a.papan nama;
2. b.lencana KORPRI;
3. c.tanda jabatan;
4. d.tanda jasa atau Tanda Kehormatan yang dimiliki; www.peraturan.go.id 2017, No. 1156
5. e.badge logo Kemhan dan badge lokasi Satker;
6. f.tanda pangkat pembeda golongan;
7. g.lencana bela negara; dan
8. h.label security.
(4)PSPNS Kemhan digunakan pada:
1. a.hari Senin dan hari Selasa bagi: 1) PNS yang menduduki jabatan fungsional jenjang madya ke atas; dan 2) PNS yang menduduki jabatan struktural eselon III ke atas;
2. b.hari Senin sampai dengan hari Kamis bagi PNS yang menduduki jabatan struktural eselon IV ke bawah dan jabatan fungsional tertentu;
3. c.melaksanakan tugas jaga/piket; dan
4. d.hari Senin dan hari Rabu, serta saat melaksanakan dinas luar bagi PNS wanita menggunakan celana panjang.
5. e.hari Selasa dan hari Kamis bagi PNS wanita menggunakan rok.
(5)Ketentuan mengenai Jenis Pakaian Seragam Kemhan PSPNS Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

(1)PSB KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b berupa:
1. a.kemeja KORPRI lengan panjang;
2. b.celana panjang untuk pria;
3. c.rok pendek untuk wanita; dan
4. d.rok panjang untuk wanita berjilbab.
(2)Kelengkapan PSB KORPRI terdiri atas:
1. a.peci nasional warna hitam;
2. b.ikat pinggang warna hitam dengan lambang KORPRI; www.peraturan.go.id 2017, No. 1156
3. c.sepatu dinas warna hitam;
4. d.kaos kaki warna hitam untuk pria; dan
5. e.jilbab warna hitam untuk wanita berjilbab.
(3)Atribut PSB KORPRI terdiri atas:
1. a.papan nama;
2. b.lencana KORPRI;
3. c.Tanda Kehormatan yang dimiliki;
4. d.tanda jabatan; dan
5. e.label security.
(4)PSB KORPRI digunakan pada:
1. a.upacara hari ulang tahun KORPRI;
2. b.upacara bendera tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan;
3. c.upacara hari besar nasional;
4. d.pengangkatan sumpah PNS; dan
5. e.acara resmi yang ditetapkan oleh pengurus KORPRI.
(5)Ketentuan mengenai Jenis Pakaian Seragam Kemhan PSB KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

(1)PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c berupa:
1. a.kemeja warna putih;
2. b.celana panjang 1 (satu) warna dengan jas warna gelap untuk pria;
3. c.rok pendek 1 (satu) warna dengan jas warna gelap untuk wanita; dan
4. d.rok panjang 1 (satu) warna dengan jas warna gelap untuk wanita berjilbab.
(2)Kelengkapan PSL terdiri atas:
1. a.sepatu dinas warna hitam;
2. b.kaos kaki warna hitam untuk pria;
3. c.ikat pinggang dengan logo Kemhan; www.peraturan.go.id 2017, No. 1156
4. d.jilbab warna hitam untuk wanita berjilbab; dan
5. e.dasi warna merah dan penjepit dasi.
(3)PSL digunakan pada:
1. a.upacara serah terima jabatan bagi eselon III ke atas;
2. b.upacara kenegaraan, penerimaan tamu negara dan hari ulang tahun negara sahabat, bagi PNS eselon II ke atas;
3. c.pelaksanaan tugas ke luar negeri; dan
4. d.pelaksanaan tugas khusus.
(4)Ketentuan mengenai Jenis Pakaian Seragam Kemhan PSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

(1)PSHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf dberupa:
1. a.kemeja lengan pendek atau kemeja lengan panjang untuk eselon II ke atas;
2. b.kemeja lengan panjang untuk eselon III;
3. c.celana panjang1 (satu) warna gelap dengan kemeja untuk pria;
4. d.rok pendek 1 (satu) warna gelap dengan kemeja untuk wanita; dan
5. e.rok panjang/celana panjang 1 (satu) warna dengan kemeja untuk wanita berjilbab.
(2)Kelengkapan PSHK terdiri dari:
1. a.sepatu dinas warna hitam;
2. b.kaos kaki warna hitam untuk pria; dan
3. c.jilbab warna hitam untuk wanita berjilbab.
(3)Atribut PSHK terdiri atas:
1. a.papan nama;
2. b.lencana KORPRI untuk PNS;
3. c.pin kematraan untuk Wanita TNI; www.peraturan.go.id 2017, No. 1156
4. d.tanda jabatan; dan
5. e.label security.
(4)PSHK digunakan pada setiap hari Kamis.
(5)Ketentuan mengenai Jenis Pakaian Seragam Kemhan PSHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

(1)PSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e berupa:
1. a.kemeja lengan pendek atau kemeja lengan panjang untuk eselon II ke atas;
2. b.kemeja lengan panjang untuk eselon III;
3. c.celana panjang warna gelap untuk pria; dan
4. d.rok/celana panjang warna gelap untuk wanita.
(2)Kelengkapan PSP terdiri atas:
1. a.sepatu dinas warna hitam;
2. b.kaos kaki warna hitam untuk pria; dan
3. c.jilbab warna hitam untuk wanita berjilbab.
(3)Atribut PSP terdiri atas:
1. a.papan nama;
2. b.lencana KORPRI untuk PNS;
3. c.pin kematraan untuk Wanita TNI;
4. d.tanda jabatan; dan
5. e.label security.
(4)PSP digunakan pada setiap hari Rabu.
(5)Ketentuan mengenai Jenis Pakaian Seragam Kemhan PSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. www.peraturan.go.id 2017, No. 1156

Pasal 9

(1)PDL PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f berupa baju dan celana warna hijau.
(2)Kelengkapan PDL PNS terdiri atas:
1. a.sepatu lapangan warna hitam;
2. b.baret PNS Kemhan;
3. c.kaos kaki warna hitam;
4. d.kaos dalam warna hijau;
5. e.kopelriem; dan
6. f.jilbab warna hitam untuk wanita berjilbab.
(3)Atribut PDL PNS terdiri atas:
1. a.papan nama dari kain;
2. b.papan nama bela negara dari kain;
3. c.tanda jabatan lapangan dari kain;
4. d.tanda kualifikasi dan kemahiran;
5. e.badge logo Kemhan; dan
6. f.label security.
(4)PDL PNS digunakan pada hari Senin dan hari Selasa pada minggu terakhir setiap bulan.
(5)Ketentuan mengenai Jenis Pakaian Seragam Kemhan PDL PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g terdiri atas:

a.PSH PNS Wanita Kemhan; dan
b.PSH Wanita TNI. www.peraturan.go.id 2017, No. 1156