DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 1 Tahun 2017

Nomor: 1
Tahun: 2017
Ditetapkan: 30 Januari 2017
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Kementerian Pertahanan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Desk Pengendali Pusat Kantor Pertahanan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan Peraturan Perundang-undangan sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Perwakilan Kementerian Pertahanan di Daerah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik www.peraturan.go.id 2017, No.229 Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4.Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 102);
5.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2015 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 200);
6.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1591);
7.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara Tahun 2015 – 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 41); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PERWAKILAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DI DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Perwakilan Kementerian Pertahanan di daerah adalah organisasi sementara sebagai pelaksana tugas pokok Kementerian Pertahanan di daerah.
2.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana pemerintah di bidang pertahanan.
3.Pelaksana Tugas Pokok Kemhan di daerah yang selanjutnya disebut PTP Kemhan di daerah adalah www.peraturan.go.id 2017, No.229 pejabat yang melaksanakan tugas-tugas pokok Kemhan di daerah.
4.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

Pasal 2

Perwakilan Kemhan di daerah dalam melaksanakan tugas pokok mempunyai fungsi:

a.pelaksanaan kebijakan pertahanan negara di daerah;
b.perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pembukuan, pengelolaan administrasi keuangan, penilaian dan perhitungan anggaran, evaluasi dan laporan program kerja dan anggaran serta laporan akuntabilitas kinerja Perwakilan Kemhan di daerah;
c.pelaksanaan sosialisasi, koordinasi, sinkronisasi, kebijakan pertahanan negara, wilayah pertahanan, dan pengerahan pada program Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan Kemhan di daerah;
d.pelaksanaan sosialisasi, koordinasi, sinkronisasi, dibidang sumber daya pertahanan, sumber daya manusia pendukung pertahanan, teknologi informasi dan komunikasi pertahanan pada program Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kemhan di daerah;
e.pelaksanaan sosialisasi, koordinasi, sinkronisasi, dibidang sumber daya manusia komponen kekuatan pertahanan, materiil, fasilitas dan jasa, kesehatan pada program Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan di daerah;
f.pelaksanaan koordinasi dan pelaksanaan program Badan Kemhan di daerah;
g.pelaksanaan pengumpulan keterangan, penyusunan dan penyiapan bahan informasi, koordinasi dan analisa geografi, demografi, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan di daerah;
h.pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi perihal penyelenggaraan pertahanan negara di daerah; dan www.peraturan.go.id 2017, No.229
i.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Pertahanan.

Pasal 3

Organisasi Perwakilan Kemhan di daerah terdiri atas:

a.Pengarah;
b.Penanggungjawab;
c.Ketua dan Wakil Ketua;
d.Nara Sumber;
e.Sekretariat, terdiri atas:
1. 1.Pejabat Sekretaris;
2. 2.Pejabat Koordinator Bidang Program dan Anggaran;
3. 3.Pejabat Bidang Program; dan
4. 4.Pejabat Bidang Anggaran.
f.PTP Kemhan di daerah, terdiri atas:
1. 1.Pejabat PTP Kemhan di daerah Tipe A; dan
2. 2.Pejabat PTP Kemhan di daerah Tipe B.

Pasal 4

Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dijabat oleh Menteri, bertugas:

a.menetapkan kebijakan penyelenggaraan pertahanan di daerah; dan
b.memberi arahan kepada Penanggungjawab Perwakilan Kemhan di daerah.

Pasal 5

Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dijabat oleh Sekretaris Jenderal Kemhan, bertugas:

a.melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas;
b.membina dan memberi dukungan administrasi kepada Perwakilan Kemhan di daerah;
c.mengadakan evaluasi pada setiap akhir tahun berjalan; dan
d.bertanggung jawab kepada Menteri. www.peraturan.go.id 2017, No.229

Pasal 6

(1)Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, dijabat oleh Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Kemhan, bertugas:
1. a.memimpin dan mengendalikan seluruh kegiatan Perwakilan Kemhan di daerah;
2. b.memberikan arahan tentang pelaksanaan tugas;
3. c.membuat laporan pelaksanaan tugas Perwakilan Kemhan di daerah; dan
4. d.bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Kemhan.
(2)Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, dijabat oleh Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kemhan, bertugas:
1. a.membantu Ketua dalam pelaksanaan tugas; dan
2. b.mewakili Ketua Kemhan di daerah apabila berhalangan.

Pasal 7

Nara Sumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, yaitu Dirjen Kuathan Kemhan, Staf Ahli Menhan, dan Tim Pakar dan Tokoh Masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pertahanan.

Pasal 8

(1)Pejabat Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e angka 1, dijabat oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan Kemhan, bertugas:
1. a.mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan data, informasi, dan dokumentasi;
2. b.penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi laporan program kerja dan anggaran, serta laporan akuntabilitas kinerja;
3. c.mengkoordinasikan penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan, laporan program bidang strategi pertahanan, bidang potensi pertahanan, dan bidang kekuatan pertahanan; dan www.peraturan.go.id 2017, No.229
4. d.melaksanakan bimbingan produk administrasi dan data yang diperlukan oleh satuan kerja Kemhan dan bertanggung jawab kepada Ketua.
(2)Pejabat Koordinator Bidang Program dan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e angka 2, dijabat oleh Direktur Kebijakan Strategi Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan Kemhan, bertugas:
1. a.membantu Pejabat Sekretaris dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pekerjaan yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang; dan
2. b.bertanggung jawab kepada Pejabat Sekretaris dalam pelaksanaan tugasnya.
(3)Pejabat Bidang Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e angka 3. dijabat oleh pejabat struktural setingkat Eselon III di lingkungan Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan Kemhan, bertugas:
1. a.merencanakan program kerja dan anggaran, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan program kerja dan anggaran; dan membuat laporan pelaksanaan program kerja dan anggaran; dan
2. b.bertanggung jawab kepada Koordinator pelaksanaan tugasnya.
(4)Pejabat Bidang Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e angka 4, dijabat oleh pejabat struktural setingkat Eselon III di lingkungan Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan Kemhan, bertugas:
1. a.melaksanakan administrasi pertanggungjawaban keuangan serta pelaporan terkait anggaran; dan
2. b.bertanggung jawab kepada Koordinator dalam pelaksanaan tugasnya.

Pasal 9

(1)Pejabat PTP Kemhan di daerah Tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f angka 1, dijabat oleh Perwira Tinggi atau Pegawai Negeri Sipil setingkat nonstruktural yang berasal dari lingkungan Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Markas Besar www.peraturan.go.id 2017, No.229 Angkatan, atau Kemhan sesuai kriteria yang telah ditetapkan.
(2)Pejabat PTP Kemhan di daerah Tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f angka 2, dijabat oleh Kolonel atau Pegawai Negeri Sipil setingkat yang nonstruktural berasal dari lingkungan Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Markas Besar Angkatan, atau Kemhan sesuai kriteria yang telah ditetapkan.
(3)Pejabat PTP Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat (2) bertugas:
1. a.melaksanakan sosialisasi, koordinasi, sinkronisasi, di bidang kebijakan pertahanan negara, wilayah pertahanan, pengerahan pada program Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan Kemhan di daerah;
2. b.melaksanakan sosialisasi, koordinasi, sinkronisasi, di bidang sumber daya pertahanan, sumber daya manusia pendukung pertahanan, teknologi informasi dan komunikasi pertahanan pada program Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kemhan di daerah;
3. c.melaksanakan sosialisasi, koordinasi, sinkronisasi, di bidang sumber daya manusia kekuatan pertahanan, materiil, fasilitas dan jasa, kesehatan pada program Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan di daerah;
4. d.melaksanakan koordinasi dan dukungan pada program Badan Kemhan di daerah;
5. e.pelaksanaan pengumpulan keterangan, penyusunan dan penyiapan bahan informasi, koordinasi dan analisa geografi, demografi, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya pertahanan, dan keamanan di daerah;
6. f.pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi perihal penyelenggaraan pertahanan negara di daerah; dan
7. g.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Pertahanan. www.peraturan.go.id 2017, No.229

Pasal 10

(1)Struktur organisasi Perwakilan Kemhan di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2)Susunan keanggotaan Perwakilan Kemhan di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Desk Pengendali Pusat Kantor Pertahanan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan Peraturan Perundang-undangan sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik www.peraturan.go.id 2017, No.229 Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4.Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 102);
5.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2015 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 200);
6.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1591);
7.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara Tahun 2015 – 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 41); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PERWAKILAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DI DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Perwakilan Kementerian Pertahanan di daerah adalah organisasi sementara sebagai pelaksana tugas pokok Kementerian Pertahanan di daerah.
2.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana pemerintah di bidang pertahanan.
3.Pelaksana Tugas Pokok Kemhan di daerah yang selanjutnya disebut PTP Kemhan di daerah adalah www.peraturan.go.id 2017, No.229 pejabat yang melaksanakan tugas-tugas pokok Kemhan di daerah.
4.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

Pasal 2

Perwakilan Kemhan di daerah dalam melaksanakan tugas pokok mempunyai fungsi:

a.pelaksanaan kebijakan pertahanan negara di daerah;
b.perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pembukuan, pengelolaan administrasi keuangan, penilaian dan perhitungan anggaran, evaluasi dan laporan program kerja dan anggaran serta laporan akuntabilitas kinerja Perwakilan Kemhan di daerah;
c.pelaksanaan sosialisasi, koordinasi, sinkronisasi, kebijakan pertahanan negara, wilayah pertahanan, dan pengerahan pada program Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan Kemhan di daerah;
d.pelaksanaan sosialisasi, koordinasi, sinkronisasi, dibidang sumber daya pertahanan, sumber daya manusia pendukung pertahanan, teknologi informasi dan komunikasi pertahanan pada program Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kemhan di daerah;
e.pelaksanaan sosialisasi, koordinasi, sinkronisasi, dibidang sumber daya manusia komponen kekuatan pertahanan, materiil, fasilitas dan jasa, kesehatan pada program Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan di daerah;
f.pelaksanaan koordinasi dan pelaksanaan program Badan Kemhan di daerah;
g.pelaksanaan pengumpulan keterangan, penyusunan dan penyiapan bahan informasi, koordinasi dan analisa geografi, demografi, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan di daerah;
h.pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi perihal penyelenggaraan pertahanan negara di daerah; dan www.peraturan.go.id 2017, No.229
i.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Pertahanan.

Pasal 3

Organisasi Perwakilan Kemhan di daerah terdiri atas:

a.Pengarah;
b.Penanggungjawab;
c.Ketua dan Wakil Ketua;
d.Nara Sumber;
e.Sekretariat, terdiri atas:
1. 1.Pejabat Sekretaris;
2. 2.Pejabat Koordinator Bidang Program dan Anggaran;
3. 3.Pejabat Bidang Program; dan
4. 4.Pejabat Bidang Anggaran.
f.PTP Kemhan di daerah, terdiri atas:
1. 1.Pejabat PTP Kemhan di daerah Tipe A; dan
2. 2.Pejabat PTP Kemhan di daerah Tipe B.

Pasal 4

Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dijabat oleh Menteri, bertugas:

a.menetapkan kebijakan penyelenggaraan pertahanan di daerah; dan
b.memberi arahan kepada Penanggungjawab Perwakilan Kemhan di daerah.

Pasal 5

Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dijabat oleh Sekretaris Jenderal Kemhan, bertugas:

a.melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas;
b.membina dan memberi dukungan administrasi kepada Perwakilan Kemhan di daerah;
c.mengadakan evaluasi pada setiap akhir tahun berjalan; dan
d.bertanggung jawab kepada Menteri. www.peraturan.go.id 2017, No.229

Pasal 6

(1)Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, dijabat oleh Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Kemhan, bertugas:
1. a.memimpin dan mengendalikan seluruh kegiatan Perwakilan Kemhan di daerah;
2. b.memberikan arahan tentang pelaksanaan tugas;
3. c.membuat laporan pelaksanaan tugas Perwakilan Kemhan di daerah; dan
4. d.bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Kemhan.
(2)Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, dijabat oleh Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kemhan, bertugas:
1. a.membantu Ketua dalam pelaksanaan tugas; dan
2. b.mewakili Ketua Kemhan di daerah apabila berhalangan.

Pasal 7

Nara Sumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, yaitu Dirjen Kuathan Kemhan, Staf Ahli Menhan, dan Tim Pakar dan Tokoh Masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pertahanan.

Pasal 8

(1)Pejabat Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e angka 1, dijabat oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan Kemhan, bertugas:
1. a.mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan data, informasi, dan dokumentasi;
2. b.penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi laporan program kerja dan anggaran, serta laporan akuntabilitas kinerja;
3. c.mengkoordinasikan penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan, laporan program bidang strategi pertahanan, bidang potensi pertahanan, dan bidang kekuatan pertahanan; dan www.peraturan.go.id 2017, No.229
4. d.melaksanakan bimbingan produk administrasi dan data yang diperlukan oleh satuan kerja Kemhan dan bertanggung jawab kepada Ketua.
(2)Pejabat Koordinator Bidang Program dan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e angka 2, dijabat oleh Direktur Kebijakan Strategi Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan Kemhan, bertugas:
1. a.membantu Pejabat Sekretaris dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pekerjaan yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang; dan
2. b.bertanggung jawab kepada Pejabat Sekretaris dalam pelaksanaan tugasnya.
(3)Pejabat Bidang Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e angka 3. dijabat oleh pejabat struktural setingkat Eselon III di lingkungan Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan Kemhan, bertugas:
1. a.merencanakan program kerja dan anggaran, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan program kerja dan anggaran; dan membuat laporan pelaksanaan program kerja dan anggaran; dan
2. b.bertanggung jawab kepada Koordinator pelaksanaan tugasnya.
(4)Pejabat Bidang Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e angka 4, dijabat oleh pejabat struktural setingkat Eselon III di lingkungan Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan Kemhan, bertugas:
1. a.melaksanakan administrasi pertanggungjawaban keuangan serta pelaporan terkait anggaran; dan
2. b.bertanggung jawab kepada Koordinator dalam pelaksanaan tugasnya.

Pasal 9

(1)Pejabat PTP Kemhan di daerah Tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f angka 1, dijabat oleh Perwira Tinggi atau Pegawai Negeri Sipil setingkat nonstruktural yang berasal dari lingkungan Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Markas Besar www.peraturan.go.id 2017, No.229 Angkatan, atau Kemhan sesuai kriteria yang telah ditetapkan.
(2)Pejabat PTP Kemhan di daerah Tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f angka 2, dijabat oleh Kolonel atau Pegawai Negeri Sipil setingkat yang nonstruktural berasal dari lingkungan Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Markas Besar Angkatan, atau Kemhan sesuai kriteria yang telah ditetapkan.
(3)Pejabat PTP Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat (2) bertugas:
1. a.melaksanakan sosialisasi, koordinasi, sinkronisasi, di bidang kebijakan pertahanan negara, wilayah pertahanan, pengerahan pada program Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan Kemhan di daerah;
2. b.melaksanakan sosialisasi, koordinasi, sinkronisasi, di bidang sumber daya pertahanan, sumber daya manusia pendukung pertahanan, teknologi informasi dan komunikasi pertahanan pada program Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kemhan di daerah;
3. c.melaksanakan sosialisasi, koordinasi, sinkronisasi, di bidang sumber daya manusia kekuatan pertahanan, materiil, fasilitas dan jasa, kesehatan pada program Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan di daerah;
4. d.melaksanakan koordinasi dan dukungan pada program Badan Kemhan di daerah;
5. e.pelaksanaan pengumpulan keterangan, penyusunan dan penyiapan bahan informasi, koordinasi dan analisa geografi, demografi, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya pertahanan, dan keamanan di daerah;
6. f.pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi perihal penyelenggaraan pertahanan negara di daerah; dan
7. g.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Pertahanan. www.peraturan.go.id 2017, No.229

Pasal 10

(1)Struktur organisasi Perwakilan Kemhan di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2)Susunan keanggotaan Perwakilan Kemhan di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 1 Tahun 2017

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 18 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 18 Tahun 2016