DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 18 Tahun 2016

Nomor: 18
Tahun: 2016
Ditetapkan: 17 Maret 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Kementerian Pertahanan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan Nomor: KEP/012/VIII/1998 tentang Penetapan Komando Daerah Militer sebagai Penyelenggara Tugas dan Fungsi Dephankam di Daerah dan Surat Keputusan Nomor: SKEP/1357/VIII/1988 tentang Pokok-Pokok Mekanisme Pelaksanaan Program dan Anggaran dalam Rangka Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dephankam di Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Desk Pengendali Pusat Kantor Pertahanan; www.peraturan.go.id 2016, No.459 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 102);
4.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2015 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 200); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG DESK PENGENDALI PUSAT KANTOR PERTAHANAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

a.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
b.Desk Pengendali Pusat Kantor Pertahanan adalah Tim Kerja yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Pertahanan.

Pasal 2

Desk Pengendali Pusat Kantor Pertahanan bertugas membantu Menteri dalam mengintegrasikan seluruh sumber daya yang ada di daerah untuk kepentingan pertahanan negara yang dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan.

Pasal 3

Desk Pengendali Pusat Kantor Pertahanan dalam www.peraturan.go.id 2016, No.459 melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 melaksanakan fungsi:

a.penghimpunan data dan informasi, pemantauan, evaluasi dan laporan serta penyiapan bahan Menteri perihal penyelenggaraan pertahanan negara di daerah yang terkait dengan strategi pertahanan, potensi pertahanan, kekuatan pertahanan, dan sarana pertahanan;
b.pelaksanaan program, koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Instansi terkait lainnya perihal penyelenggaraan pertahanan negara di daerah;
c.pelaksanaan pengumpulan keterangan, koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Forum Komunikasi Intelijen Daerah, pengolahan dan penyajian bahan keterangan; dan
d.penghimpunan data dan informasi koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Instansi terkait lainnya perihal pembentukan kantor pertahanan di daerah.

Pasal 4

Organisasi Desk Pengendali Pusat Kantor Pertahanan terdiri atas:

a.Pengarah;
b.Pengawas;
c.Penanggung Jawab;
d.Pelaksana Pusat, terdiri atas:
1. 1.Ketua dan Wakil Ketua; dan
2. 2.Sekretariat, terdiri atas: a) Sekretaris; b) Koordinator Program Anggaran; c) Bidang Program; dan d) Bidang Anggaran;
e.Pelaksana Daerah:
1. 1.Kantor Pertahanan (Kanhan) Tipe A; dan
2. 2.Kantor Pertahanan (Kanhan) Tipe B. www.peraturan.go.id 2016, No.459

Pasal 5

Pengarah Desk Pengendali Pusat Kantor Pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dijabat oleh Menteri bertugas memberi arahan kepada pimpinan Desk Pengendali Pusat Kantor Pertahanan.

Pasal 6

Pengawas Desk Pengendali Pusat Kantor Pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dijabat oleh Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan bertugas:

a.melaksanakan pengawasan di lingkungan Desk Pengendali Pusat Kantor Pertahanan di bidang penganggaran melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; dan
b.bertanggung jawab kepada Menteri.

Pasal 7

Penanggung Jawab Desk Pengendali Pusat Kantor Pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dijabat oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan, bertugas:

a.melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas;
b.pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada Desk Pengendali Pusat Kantor Pertahanan; dan
c.bertanggung jawab kepada Menteri.

Pasal 8

(1)Ketua Desk Pengendali Pusat Kantor Pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d angka 1. dijabat oleh Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan, bertugas:
1. a.memimpin dan mengendalikan seluruh kegiatan Desk Pengendali Pusat Kantor Pertahanan;
2. b.memberikan arahan tentang pelaksanaan tugas; dan
3. c.bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan.
(2)Wakil Ketua Desk Pengendali Pusat Kantor Pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d angka 1. www.peraturan.go.id 2016, No.459 dijabat oleh Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan, bertugas:
1. a.membantu Ketua Desk Pengendali Pusat Kantor Pertahanan dalam pelaksanaan tugas; dan
2. b.mewakili Ketua Desk Pengendali Pusat apabila berhalangan.

Pasal 9

(1)Sekretaris Desk Pengendali Pusat Kantor Pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d angka 2. huruf a) dijabat oleh Sekretaris Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan, bertugas:
1. a.mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan data, informasi, dan dokumentasi;
2. b.penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi laporan program kerja dan anggaran, serta laporan akuntabilitas kinerja;
3. c.mengkoordinasikan penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan, laporan program bidang strategi pertahanan, bidang potensi pertahanan, dan bidang kekuatan pertahanan; dan
4. d.melaksanakan bimbingan produk administrasi dan data yang diperlukan oleh satuan kerja Kementerian Pertahanan dan bertanggung jawab kepada Ketua.
(2)Koordinator Program dan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d angka 2. huruf b) dijabat oleh pejabat struktural setingkat Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan, bertugas:
1. a.membantu sekretaris dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pekerjaan yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang; dan
2. b.bertanggung jawab kepada sekretaris dalam pelaksanaan tugasnya.
(3)Bidang Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d angka 2. huruf c) dijabat oleh pejabat struktural setingkat Kepala Sub Direktorat/Kepala Bagian di www.peraturan.go.id 2016, No.459 lingkungan Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan, bertugas:
1. a.membantu Koordinator Program dan Anggaran dalam membuat rencana anggaran, program kerja, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan program kerja; dan
2. b.bertanggung jawab kepada Koordinator Program dan Anggaran dalam pelaksanaan tugasnya.
(4)Bidang Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d angka 2. huruf c) dijabat oleh pejabat struktural setingkat Kepala Sub Direktorat/Kepala Bagian di lingkungan Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan, bertugas:
1. a.membantu Koordinator Program dan Anggaran dalam membuat administrasi pertanggung jawaban keuangan serta pelaporan terkait anggaran; dan
2. b.bertanggung jawab kepada Koordinator Program dan Anggaran dalam pelaksanaan tugasnya.

Pasal 10

(1)Kantor Pertahanan (Kanhan) Tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e angka 1 dijabat oleh pejabat non struktural Perwira Tinggi atau Pegawai Negeri Sipil setingkat yang berasal dari lingkungan Mabes TNI, Mabes Angkatan, atau Kementerian Pertahanan sesuai kriteria yang telah ditetapkan, bertugas:
1. a.menghimpun data dan informasi, pemantauan, dan evaluasi serta penyiapan bahan Menteri Pertahanan perihal pembangunan pertahanan di daerah yang terkait dengan strategi pertahanan, potensi pertahanan, kekuatan pertahanan dan sarana pertahanan;
2. b.melaksanakan program dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah serta instansi terkait lainnya perihal pembangunan pertahanan di daerah;
3. c.melaksanakan pengumpulan keterangan, koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Forum Komunikasi www.peraturan.go.id 2016, No.459 Intelijen Daerah, pengolahan dan penyajian bahan keterangan;
4. d.menghimpun data dan informasi, koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan instansi terkait lainnya perihal pembentukan kantor pertahanan di daerah;
5. e.mendukung, membantu, mengoordinasikan pelaksanaan program Kemhan di daerah;
6. f.tugas lain yang diberikan oleh Ketua Desk Pengendali Pusat Kantor Pertahanan; dan
7. g.bertanggung jawab kepada Ketua Desk Pengendali Pusat Kantor Pertahanan dalam pelaksanaan tugasnya.
(2)Kantor Pertahanan (Kanhan) Tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e angka 2 dijabat oleh pejabat non struktural berpangkat Kolonel atau Pegawai Negeri Sipil setingkat yang berasal dari lingkungan Mabes TNI, Mabes Angkatan, atau Kementerian Pertahanan sesuai kriteria yang telah ditetapkan, bertugas:
1. a.menghimpun data dan informasi, pemantauan, dan evaluasi serta penyiapan bahan Menteri perihal pembangunan pertahanan di daerah yang terkait dengan strategi pertahanan, potensi pertahanan, kekuatan pertahanan, dan sarana pertahanan;
2. b.melaksanakan program dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah serta instansi terkait lainnya perihal pembangunan pertahanan di daerah;
3. c.melaksanakan pengumpulan keterangan, koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Forum Komunikasi Intelijen Daerah, pengolahan, dan penyajian bahan keterangan;
4. d.menghimpun data dan informasi koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan instansi terkait lainnya perihal pembentukan kantor pertahanan di daerah;
5. e.mendukung, membantu, mengoordinasikan pelaksanaan program Kemhan di daerah;
6. f.tugas lain yang diberikan oleh Ketua Desk Pengendali Pusat Kantor Pertahanan; dan www.peraturan.go.id 2016, No.459
7. g.bertanggung jawab kepada Ketua Desk Pengendali Pusat Kantor Pertahanan dalam pelaksanaan tugasnya.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan Nomor: KEP/012/VIII/1998 tentang Penetapan Komando Daerah Militer sebagai Penyelenggara Tugas dan Fungsi Dephankam di Daerah dan Surat Keputusan Nomor: SKEP/1357/VIII/1988 tentang Pokok-Pokok Mekanisme Pelaksanaan Program dan Anggaran dalam Rangka Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dephankam di Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 102);
4.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2015 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 200); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG DESK PENGENDALI PUSAT KANTOR PERTAHANAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

a.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
b.Desk Pengendali Pusat Kantor Pertahanan adalah Tim Kerja yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Pertahanan.

Pasal 2

Pasal 3

Desk Pengendali Pusat Kantor Pertahanan dalam www.peraturan.go.id 2016, No.459 melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 melaksanakan fungsi:

a.penghimpunan data dan informasi, pemantauan, evaluasi dan laporan serta penyiapan bahan Menteri perihal penyelenggaraan pertahanan negara di daerah yang terkait dengan strategi pertahanan, potensi pertahanan, kekuatan pertahanan, dan sarana pertahanan;
b.pelaksanaan program, koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Instansi terkait lainnya perihal penyelenggaraan pertahanan negara di daerah;
c.pelaksanaan pengumpulan keterangan, koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Forum Komunikasi Intelijen Daerah, pengolahan dan penyajian bahan keterangan; dan
d.penghimpunan data dan informasi koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Instansi terkait lainnya perihal pembentukan kantor pertahanan di daerah.

Pasal 4

Organisasi Desk Pengendali Pusat Kantor Pertahanan terdiri atas:

a.Pengarah;
b.Pengawas;
c.Penanggung Jawab;
d.Pelaksana Pusat, terdiri atas:
1. 1.Ketua dan Wakil Ketua; dan
2. 2.Sekretariat, terdiri atas: a) Sekretaris; b) Koordinator Program Anggaran; c) Bidang Program; dan d) Bidang Anggaran;
e.Pelaksana Daerah:
1. 1.Kantor Pertahanan (Kanhan) Tipe A; dan
2. 2.Kantor Pertahanan (Kanhan) Tipe B. www.peraturan.go.id 2016, No.459

Pasal 5

Pengarah Desk Pengendali Pusat Kantor Pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dijabat oleh Menteri bertugas memberi arahan kepada pimpinan Desk Pengendali Pusat Kantor Pertahanan.

Pasal 6

Pengawas Desk Pengendali Pusat Kantor Pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dijabat oleh Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan bertugas:

a.melaksanakan pengawasan di lingkungan Desk Pengendali Pusat Kantor Pertahanan di bidang penganggaran melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; dan
b.bertanggung jawab kepada Menteri.

Pasal 7

Penanggung Jawab Desk Pengendali Pusat Kantor Pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dijabat oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan, bertugas:

a.melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas;
b.pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada Desk Pengendali Pusat Kantor Pertahanan; dan
c.bertanggung jawab kepada Menteri.

Pasal 8

(1)Ketua Desk Pengendali Pusat Kantor Pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d angka 1. dijabat oleh Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan, bertugas:
1. a.memimpin dan mengendalikan seluruh kegiatan Desk Pengendali Pusat Kantor Pertahanan;
2. b.memberikan arahan tentang pelaksanaan tugas; dan
3. c.bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan.
(2)Wakil Ketua Desk Pengendali Pusat Kantor Pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d angka 1. www.peraturan.go.id 2016, No.459 dijabat oleh Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan, bertugas:
1. a.membantu Ketua Desk Pengendali Pusat Kantor Pertahanan dalam pelaksanaan tugas; dan
2. b.mewakili Ketua Desk Pengendali Pusat apabila berhalangan.

Pasal 9

(1)Sekretaris Desk Pengendali Pusat Kantor Pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d angka 2. huruf a) dijabat oleh Sekretaris Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan, bertugas:
1. a.mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan data, informasi, dan dokumentasi;
2. b.penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi laporan program kerja dan anggaran, serta laporan akuntabilitas kinerja;
3. c.mengkoordinasikan penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan, laporan program bidang strategi pertahanan, bidang potensi pertahanan, dan bidang kekuatan pertahanan; dan
4. d.melaksanakan bimbingan produk administrasi dan data yang diperlukan oleh satuan kerja Kementerian Pertahanan dan bertanggung jawab kepada Ketua.
(2)Koordinator Program dan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d angka 2. huruf b) dijabat oleh pejabat struktural setingkat Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan, bertugas:
1. a.membantu sekretaris dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pekerjaan yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang; dan
2. b.bertanggung jawab kepada sekretaris dalam pelaksanaan tugasnya.
(3)Bidang Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d angka 2. huruf c) dijabat oleh pejabat struktural setingkat Kepala Sub Direktorat/Kepala Bagian di www.peraturan.go.id 2016, No.459 lingkungan Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan, bertugas:
1. a.membantu Koordinator Program dan Anggaran dalam membuat rencana anggaran, program kerja, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan program kerja; dan
2. b.bertanggung jawab kepada Koordinator Program dan Anggaran dalam pelaksanaan tugasnya.
(4)Bidang Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d angka 2. huruf c) dijabat oleh pejabat struktural setingkat Kepala Sub Direktorat/Kepala Bagian di lingkungan Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan, bertugas:
1. a.membantu Koordinator Program dan Anggaran dalam membuat administrasi pertanggung jawaban keuangan serta pelaporan terkait anggaran; dan
2. b.bertanggung jawab kepada Koordinator Program dan Anggaran dalam pelaksanaan tugasnya.

Pasal 10

(1)Kantor Pertahanan (Kanhan) Tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e angka 1 dijabat oleh pejabat non struktural Perwira Tinggi atau Pegawai Negeri Sipil setingkat yang berasal dari lingkungan Mabes TNI, Mabes Angkatan, atau Kementerian Pertahanan sesuai kriteria yang telah ditetapkan, bertugas:
1. a.menghimpun data dan informasi, pemantauan, dan evaluasi serta penyiapan bahan Menteri Pertahanan perihal pembangunan pertahanan di daerah yang terkait dengan strategi pertahanan, potensi pertahanan, kekuatan pertahanan dan sarana pertahanan;
2. b.melaksanakan program dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah serta instansi terkait lainnya perihal pembangunan pertahanan di daerah;
3. c.melaksanakan pengumpulan keterangan, koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Forum Komunikasi www.peraturan.go.id 2016, No.459 Intelijen Daerah, pengolahan dan penyajian bahan keterangan;
4. d.menghimpun data dan informasi, koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan instansi terkait lainnya perihal pembentukan kantor pertahanan di daerah;
5. e.mendukung, membantu, mengoordinasikan pelaksanaan program Kemhan di daerah;
6. f.tugas lain yang diberikan oleh Ketua Desk Pengendali Pusat Kantor Pertahanan; dan
7. g.bertanggung jawab kepada Ketua Desk Pengendali Pusat Kantor Pertahanan dalam pelaksanaan tugasnya.
(2)Kantor Pertahanan (Kanhan) Tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e angka 2 dijabat oleh pejabat non struktural berpangkat Kolonel atau Pegawai Negeri Sipil setingkat yang berasal dari lingkungan Mabes TNI, Mabes Angkatan, atau Kementerian Pertahanan sesuai kriteria yang telah ditetapkan, bertugas:
1. a.menghimpun data dan informasi, pemantauan, dan evaluasi serta penyiapan bahan Menteri perihal pembangunan pertahanan di daerah yang terkait dengan strategi pertahanan, potensi pertahanan, kekuatan pertahanan, dan sarana pertahanan;
2. b.melaksanakan program dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah serta instansi terkait lainnya perihal pembangunan pertahanan di daerah;
3. c.melaksanakan pengumpulan keterangan, koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Forum Komunikasi Intelijen Daerah, pengolahan, dan penyajian bahan keterangan;
4. d.menghimpun data dan informasi koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan instansi terkait lainnya perihal pembentukan kantor pertahanan di daerah;
5. e.mendukung, membantu, mengoordinasikan pelaksanaan program Kemhan di daerah;
6. f.tugas lain yang diberikan oleh Ketua Desk Pengendali Pusat Kantor Pertahanan; dan www.peraturan.go.id 2016, No.459
7. g.bertanggung jawab kepada Ketua Desk Pengendali Pusat Kantor Pertahanan dalam pelaksanaan tugasnya.

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 18 Tahun 2016

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 11 Tahun 2012

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 1 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 11 Tahun 2012

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 1 Tahun 2017