DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 1 Tahun 2019

Nomor: 1
Tahun: 2019
Ditetapkan: 17 Januari 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 44

Lembaga terkait

Kementerian Pertahanan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 31 Tahun 2011 tentang Ketentuan Tugas Belajar di Perguruan Tinggi di Luar Lembaga Pendidikan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan www.peraturan.go.id 2019, No.91 Peraturan Menteri Pertahanan tentang Penyelenggaraan Tugas Belajar di Perguruan Tinggi bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5120);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PENYELENGGARAAN TUGAS BELAJAR DI PERGURUAN TINGGI BAGI PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PERTAHANAN. www.peraturan.go.id 2019, No.91

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan untuk meningkatkan kompetensi, mengurangi kesenjangan kompetensi, dan/atau pengembangan karir prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan melalui pendidikan formal.
2.Perguruan Tinggi adalah perguruan tinggi di luar lembaga pendidikan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia yang melaksanakan kesepakatan bersama dengan Kementerian Pertahanan.
3.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan.
4.Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara.
5.Prajurit TNI adalah anggota TNI.
6.Pegawai Negeri Sipil Kemhan yang selanjutnya disebut PNS Kemhan adalah PNS yang bekerja atau ditugaskan di lingkungan Kemhan dan TNI.
7.Peserta Tugas Belajar yang selanjutnya disebut Patubel adalah Prajurit TNI dan PNS Kemhan yang mendapat surat perintah dari Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan untuk mengikuti pendidikan.
8.Pendidikan Keahlian Tertentu adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi di dalam negeri meliputi program Sarjana (Strata-1), Magister (Strata-2), Doktor (Strata-3), Spesialisasi (Sp-1), Subspesialisasi (Sp- 2), Profesi Kesehatan, Profesi Non Kesehatan, dan Fellowshif Kedokteran. www.peraturan.go.id 2019, No.91
9.Program Pendidikan Kesehatan adalah program Pendidikan Keahlian Tertentu di bidang kesehatan.
10.Program Pendidikan Umum adalah program Pendidikan Keahlian Tertentu di luar Program Pendidikan Kesehatan.
11.Ikatan Dinas Khusus yang selanjutnya disingkat IDK adalah hubungan hukum antara Patubel dengan Kemhan dan/atau TNI, dengan masa IDK tertentu.
12.Indeks Prestasi Komulatif yang selanjutnya disingkat IPK adalah nilai rata-rata dari seluruh mata pelajaran yang tercantum dalam ijazah dengan skala empat.
13.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
14.Kepentingan Dinas adalah kegiatan dinas yang tidak bisa ditinggalkan dan bersifat mendesak untuk kepentingan negara.
15.Unit Organisasi yang selanjutnya disingkat UO adalah tingkatan dalam organisasi pengelolaan program dan anggaran di lingkungan Kemhan dan TNI, terdiri atas UO Kemhan, UO Markas Besar TNI, UO Markas Besar TNI Angkatan Darat, UO Markas Besar TNI Angkatan Laut dan UO Markas Besar TNI Angkatan Udara.

BAB II

PENYELENGGARAAN TUGAS BELAJAR

Pasal 2

(1)Penyelenggaraan Tugas Belajar di Perguruan Tinggi bagi Prajurit TNI dan PNS Kemhan dilaksanakan untuk:
1. a.memenuhi kebutuhan organisasi;
2. b.meningkatkan kompetensi;
3. c.mengurangi kesenjangan kompetensi; dan
4. d.pengembangan karier. www.peraturan.go.id 2019, No.91
(2)Penyelenggaraan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada Perguruan Tinggi di luar lembaga pendidikan Kemhan dan TNI.
(3)Penyelenggaraan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.Program Pendidikan Umum; dan
2. b.Program Pendidikan Kesehatan.

Pasal 3

(1)Penyelenggaraan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) diselenggarakan di Perguruan Tinggi dalam negeri yang meliputi:
1. a.Perguruan Tinggi Negeri; dan
2. b.Perguruan Tinggi Swasta;
(2)Dalam hal penyelenggaraan Tugas Belajar menggunakan anggaran Kemhan, Tugas Belajar hanya dapat diselenggarakan di Perguruan Tinggi yang memiliki kerjasama dengan Kemhan.
(3)Dalam hal Perguruan Tinggi Negeri tidak memiliki program studi yang dipilih, penyelenggaraan Tugas Belajar dapat dilaksanakan pada Perguruan Tinggi Swasta.

Pasal 4

(1)Studi pada Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus terakreditasi paling rendah B.
(2)Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang.

Pasal 5

(1)Penyelenggaraan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) merupakan tanggung jawab Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan yang meliputi:
1. a.Direktorat Sumber Daya Manusia Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan; dan www.peraturan.go.id 2019, No.91
2. b.Direktorat Kesehatan Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan.
(2)Direktorat Sumber Daya Manusia Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menyelenggarakan Program Pendidikan Umum.
(3)Direktorat Kesehatan Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b menyelenggarakan Program Pendidikan Kesehatan.
(4)Penyelenggaraan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk program reguler Pendidikan Keahlian Tertentu kecuali dalam hal khusus yang berbentuk kerja sama/kolektif.

Pasal 6

(1)Penyelenggaraan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas:
1. a.pendidikan akademik; dan
2. b.pendidikan profesi.
(2)Pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a terdiri atas:
1. a.program Sarjana (Strata-1);
2. b.program Magister (Strata-2);
3. c.program Doktor (Strata-3);
4. d.program Spesialisasi (Sp-1); dan
5. e.program Subspesialisasi (Sp-2).
(3)Pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.pendidikan Profesi Non Kesehatan;
2. b.pendidikan Profesi Kesehatan; dan
3. c.pendidikan Fellowshif Kedokteran.

Pasal 7

Penyelenggaraan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan melalui:

a.perencanaan kebutuhan; www.peraturan.go.id 2019, No.91
b.seleksi penerimaan;
c.penentuan calon Patubel;
d.pelaksanaan pendidikan;
e.pembinaan dan pengawasan; dan
f.pengembalian Patubel.

Pasal 8

Perencanaan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:

a.jumlah Patubel;
b.program studi; dan
c.anggaran.

Pasal 9

(1)Perencanaan kebutuhan jumlah Patubel dan program studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dan huruf b disesuaikan dengan kebutuhan UO Kemhan dan TNI.
(2)Pengajuan rencana kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja secara berjenjang kepada:
1. a.Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kemhan bagi Prajurit TNI dan PNS di lingkungan Kemhan;
2. b.Asisten Personel Panglima TNI bagi Prajurit TNI dan PNS Kemhan di lingkungan Markas Besar TNI;
3. c.Asisten Personel Kepala Staf Angkatan Darat bagi Prajurit TNI dan PNS Kemhan di lingkungan TNI Angkatan Darat;
4. d.Asisten Personel Kepala Staf Angkatan Laut bagi Prajurit TNI dan PNS Kemhan di lingkungan TNI Angkatan Laut; dan
5. e.Asisten Personel Kepala Staf Angkatan Udara bagi Prajurit TNI dan PNS Kemhan di lingkungan TNI www.peraturan.go.id 2019, No.91 Angkatan Udara.
(3)Rencana kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)diajukan kepada Menteri c.q Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan.

Pasal 10

(1)Perencanaan kebutuhan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c disusun oleh Kemhan dalam hal ini Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan.
(2)Perencanaan kebutuhan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan jumlah Patubel dan program studi yang diusulkan oleh UO Kemhan dan TNI.

Isi peraturan

Teks44PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 31 Tahun 2011 tentang Ketentuan Tugas Belajar di Perguruan Tinggi di Luar Lembaga Pendidikan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5120);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PENYELENGGARAAN TUGAS BELAJAR DI PERGURUAN TINGGI BAGI PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PERTAHANAN. www.peraturan.go.id 2019, No.91

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan untuk meningkatkan kompetensi, mengurangi kesenjangan kompetensi, dan/atau pengembangan karir prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan melalui pendidikan formal.
2.Perguruan Tinggi adalah perguruan tinggi di luar lembaga pendidikan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia yang melaksanakan kesepakatan bersama dengan Kementerian Pertahanan.
3.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan.
4.Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara.
5.Prajurit TNI adalah anggota TNI.
6.Pegawai Negeri Sipil Kemhan yang selanjutnya disebut PNS Kemhan adalah PNS yang bekerja atau ditugaskan di lingkungan Kemhan dan TNI.
7.Peserta Tugas Belajar yang selanjutnya disebut Patubel adalah Prajurit TNI dan PNS Kemhan yang mendapat surat perintah dari Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan untuk mengikuti pendidikan.
8.Pendidikan Keahlian Tertentu adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi di dalam negeri meliputi program Sarjana (Strata-1), Magister (Strata-2), Doktor (Strata-3), Spesialisasi (Sp-1), Subspesialisasi (Sp- 2), Profesi Kesehatan, Profesi Non Kesehatan, dan Fellowshif Kedokteran. www.peraturan.go.id 2019, No.91
9.Program Pendidikan Kesehatan adalah program Pendidikan Keahlian Tertentu di bidang kesehatan.
10.Program Pendidikan Umum adalah program Pendidikan Keahlian Tertentu di luar Program Pendidikan Kesehatan.
11.Ikatan Dinas Khusus yang selanjutnya disingkat IDK adalah hubungan hukum antara Patubel dengan Kemhan dan/atau TNI, dengan masa IDK tertentu.
12.Indeks Prestasi Komulatif yang selanjutnya disingkat IPK adalah nilai rata-rata dari seluruh mata pelajaran yang tercantum dalam ijazah dengan skala empat.
13.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
14.Kepentingan Dinas adalah kegiatan dinas yang tidak bisa ditinggalkan dan bersifat mendesak untuk kepentingan negara.
15.Unit Organisasi yang selanjutnya disingkat UO adalah tingkatan dalam organisasi pengelolaan program dan anggaran di lingkungan Kemhan dan TNI, terdiri atas UO Kemhan, UO Markas Besar TNI, UO Markas Besar TNI Angkatan Darat, UO Markas Besar TNI Angkatan Laut dan UO Markas Besar TNI Angkatan Udara.

BAB II

PENYELENGGARAAN TUGAS BELAJAR

Pasal 2

(1)Penyelenggaraan Tugas Belajar di Perguruan Tinggi bagi Prajurit TNI dan PNS Kemhan dilaksanakan untuk:
1. a.memenuhi kebutuhan organisasi;
2. b.meningkatkan kompetensi;
3. c.mengurangi kesenjangan kompetensi; dan
4. d.pengembangan karier. www.peraturan.go.id 2019, No.91
(2)Penyelenggaraan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada Perguruan Tinggi di luar lembaga pendidikan Kemhan dan TNI.
(3)Penyelenggaraan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.Program Pendidikan Umum; dan
2. b.Program Pendidikan Kesehatan.

Pasal 3

(1)Penyelenggaraan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) diselenggarakan di Perguruan Tinggi dalam negeri yang meliputi:
1. a.Perguruan Tinggi Negeri; dan
2. b.Perguruan Tinggi Swasta;
(2)Dalam hal penyelenggaraan Tugas Belajar menggunakan anggaran Kemhan, Tugas Belajar hanya dapat diselenggarakan di Perguruan Tinggi yang memiliki kerjasama dengan Kemhan.
(3)Dalam hal Perguruan Tinggi Negeri tidak memiliki program studi yang dipilih, penyelenggaraan Tugas Belajar dapat dilaksanakan pada Perguruan Tinggi Swasta.

Pasal 4

(1)Studi pada Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus terakreditasi paling rendah B.
(2)Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang.

Pasal 5

(1)Penyelenggaraan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) merupakan tanggung jawab Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan yang meliputi:
1. a.Direktorat Sumber Daya Manusia Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan; dan www.peraturan.go.id 2019, No.91
2. b.Direktorat Kesehatan Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan.
(2)Direktorat Sumber Daya Manusia Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menyelenggarakan Program Pendidikan Umum.
(3)Direktorat Kesehatan Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b menyelenggarakan Program Pendidikan Kesehatan.
(4)Penyelenggaraan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk program reguler Pendidikan Keahlian Tertentu kecuali dalam hal khusus yang berbentuk kerja sama/kolektif.

Pasal 6

(1)Penyelenggaraan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas:
1. a.pendidikan akademik; dan
2. b.pendidikan profesi.
(2)Pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a terdiri atas:
1. a.program Sarjana (Strata-1);
2. b.program Magister (Strata-2);
3. c.program Doktor (Strata-3);
4. d.program Spesialisasi (Sp-1); dan
5. e.program Subspesialisasi (Sp-2).
(3)Pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.pendidikan Profesi Non Kesehatan;
2. b.pendidikan Profesi Kesehatan; dan
3. c.pendidikan Fellowshif Kedokteran.

Pasal 7

Penyelenggaraan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan melalui:

a.perencanaan kebutuhan; www.peraturan.go.id 2019, No.91
b.seleksi penerimaan;
c.penentuan calon Patubel;
d.pelaksanaan pendidikan;
e.pembinaan dan pengawasan; dan
f.pengembalian Patubel.

Pasal 8

Perencanaan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:

a.jumlah Patubel;
b.program studi; dan
c.anggaran.

Pasal 9

(1)Perencanaan kebutuhan jumlah Patubel dan program studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dan huruf b disesuaikan dengan kebutuhan UO Kemhan dan TNI.
(2)Pengajuan rencana kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja secara berjenjang kepada:
1. a.Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kemhan bagi Prajurit TNI dan PNS di lingkungan Kemhan;
2. b.Asisten Personel Panglima TNI bagi Prajurit TNI dan PNS Kemhan di lingkungan Markas Besar TNI;
3. c.Asisten Personel Kepala Staf Angkatan Darat bagi Prajurit TNI dan PNS Kemhan di lingkungan TNI Angkatan Darat;
4. d.Asisten Personel Kepala Staf Angkatan Laut bagi Prajurit TNI dan PNS Kemhan di lingkungan TNI Angkatan Laut; dan
5. e.Asisten Personel Kepala Staf Angkatan Udara bagi Prajurit TNI dan PNS Kemhan di lingkungan TNI www.peraturan.go.id 2019, No.91 Angkatan Udara.
(3)Rencana kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)diajukan kepada Menteri c.q Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan.

Pasal 10

(1)Perencanaan kebutuhan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c disusun oleh Kemhan dalam hal ini Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan.
(2)Perencanaan kebutuhan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan jumlah Patubel dan program studi yang diusulkan oleh UO Kemhan dan TNI.

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 1 Tahun 2019

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PENYELENGGARAAN TUGAS BELAJAR

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 31 Tahun 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PENYELENGGARAAN TUGAS BELAJAR

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 31 Tahun 2011