DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 10 Tahun 2018

Nomor: 10
Tahun: 2018
Ditetapkan: 17 April 2018
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Kementerian Pertahanan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 27 Tahun 2015 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); www.peraturan.go.id 2018, No.663

2.Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
4.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.
2.Program adalah instrumen kebijakan yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi eselon I atau yang setara di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
3.Kegiatan adalah bagian dari Program yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi eselon II atau yang setara di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja untuk mencapai keluaran dengan indikator kinerja yang terukur.
4.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan. www.peraturan.go.id 2018, No.663

Pasal 2

(1)IKU merupakan acuan ukuran kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi yang digunakan oleh masing-masing unit organisasi di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
(2)IKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
1. a.menetapkan rencana kinerja jangka menengah;
2. b.menetapkan rencana kinerja tahunan;
3. c.menyusun rencana kerja dan anggaran;
4. d.menyusun perjanjian kinerja;
5. e.menyusun laporan akuntabilitas kinerja; dan
6. f.melaksanakan evaluasi kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis pertahanan negara.
(3)IKU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

(1)Pejabat eselon II atau yang setingkat selaku penanggung jawab Kegiatan melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja.
(2)Hasil dari monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dan laporan akuntabilitas kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pejabat eselon I atau yang setingkat selaku penanggung jawab Program.

Pasal 4

(1)Pejabat eselon I atau yang setingkat selaku penanggung jawab Program melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dan menyusun laporan akuntabilitas kinerja.
(2)Hasil monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja serta laporan akuntabilitas kinerja sebagaimana www.peraturan.go.id 2018, No.663 dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada kepala unit organisasi.

Pasal 5

(1)Kepala unit organisasi di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja.
(2)Hasil monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dan laporan akuntabilitas kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri dengan tembusan disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Pasal 6

(1)Pelaksanaan akuntabilitas kinerja di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia dengan melibatkan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertahanan dan Inspektorat Jenderal Tentara Nasional Indonesia.
(2)Inspektorat Jenderal Kemhan dan Inspektorat Jenderal Tentara Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
1. a.melaksanakan reviu atas capaian kinerja setiap unit kerja untuk meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja; dan
2. b.melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini dan melaporkan kepada kepala unit organisasi masing-masing dengan tembusan disampaikan kepada Menteri.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 27 Tahun 2015 tentang Penetapan Indikator Kinerja www.peraturan.go.id 2018, No.663 Utama Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1921), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 27 Tahun 2015 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1921), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.peraturan.go.id 2018, No.663 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 April 2018 MENTERI PERTAHANAN ttd RYAMIZARD RYACUDU Diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 Mei 2018 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA www.peraturan.go.id

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 27 Tahun 2015 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
4.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.
2.Program adalah instrumen kebijakan yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi eselon I atau yang setara di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
3.Kegiatan adalah bagian dari Program yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi eselon II atau yang setara di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja untuk mencapai keluaran dengan indikator kinerja yang terukur.
4.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan. www.peraturan.go.id 2018, No.663

Pasal 2

(1)IKU merupakan acuan ukuran kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi yang digunakan oleh masing-masing unit organisasi di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
(2)IKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
1. a.menetapkan rencana kinerja jangka menengah;
2. b.menetapkan rencana kinerja tahunan;
3. c.menyusun rencana kerja dan anggaran;
4. d.menyusun perjanjian kinerja;
5. e.menyusun laporan akuntabilitas kinerja; dan
6. f.melaksanakan evaluasi kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis pertahanan negara.
(3)IKU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

(1)Pejabat eselon II atau yang setingkat selaku penanggung jawab Kegiatan melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja.
(2)Hasil dari monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dan laporan akuntabilitas kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pejabat eselon I atau yang setingkat selaku penanggung jawab Program.

Pasal 4

(1)Pejabat eselon I atau yang setingkat selaku penanggung jawab Program melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dan menyusun laporan akuntabilitas kinerja.
(2)Hasil monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja serta laporan akuntabilitas kinerja sebagaimana www.peraturan.go.id 2018, No.663 dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada kepala unit organisasi.

Pasal 5

(1)Kepala unit organisasi di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja.
(2)Hasil monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dan laporan akuntabilitas kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri dengan tembusan disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Pasal 6

(1)Pelaksanaan akuntabilitas kinerja di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia dengan melibatkan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertahanan dan Inspektorat Jenderal Tentara Nasional Indonesia.
(2)Inspektorat Jenderal Kemhan dan Inspektorat Jenderal Tentara Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
1. a.melaksanakan reviu atas capaian kinerja setiap unit kerja untuk meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja; dan
2. b.melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini dan melaporkan kepada kepala unit organisasi masing-masing dengan tembusan disampaikan kepada Menteri.

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 10 Tahun 2018

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 6 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 6 Tahun 2021