DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 6 Tahun 2021

Nomor: 6
Tahun: 2021
Ditetapkan: 5 April 2021
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Kementerian Pertahanan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia; 2021, No.663 Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
6.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 314); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.
2.Program adalah instrumen kebijakan yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi eselon I atau yang setara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk 2021, No.663 memperoleh alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
3.Kegiatan adalah bagian dari Program yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi eselon II atau yang setara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja untuk mencapai keluaran dengan indikator kinerja yang terukur.
4.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
5.Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara.
6.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

Pasal 2

(1)IKU merupakan acuan ukuran kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi yang digunakan oleh masing-masing unit organisasi di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
(2)IKU sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan bagi Kemhan dan TNI dalam:
1. a.menetapkan rencana kinerja jangka menengah;
2. b.menetapkan rencana kinerja tahunan;
3. c.menyusun rencana kerja dan anggaran;
4. d.menyusun perjanjian kinerja;
5. e.menyusun laporan akuntabilitas kinerja; dan
6. f.melaksanakan evaluasi kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis pertahanan negara.
(3)IKU Kemhan dan TNI terdiri atas:
1. a.indikator kinerja sasaran strategis;
2. b.indikator kinerja Program;
3. c.indikator kinerja Kegiatan; 2021, No.663
(4)IKU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(5)IKU sebagamana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan c tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

(1)Pejabat eselon II atau yang setingkat selaku penanggung jawab kegiatan melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja.
(2)Hasil dari monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dan laporan akuntabilitas kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pejabat eselon I atau yang setingkat selaku penanggung jawab Program.

Pasal 4

(1)Pejabat eselon I atau yang setingkat selaku penanggung jawab Program melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dan menyusun laporan akuntabilitas kinerja.
(2)Hasil monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja serta laporan akuntabilitas kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Unit Organisasi.

Pasal 5

(1)Kepala unit organisasi di Lingkungan Kemhan dan TNI melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja.
(2)Hasil monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dan laporan akuntabilitas kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri dengan tembusan disampaikan kepada Menteri 2021, No.663 Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pasal 6

(1)Pelaksanaan akuntabilitas kinerja di Lingkungan Kemhan dan TNI dengan melibatkan Inspektorat Jenderal Kemhan dan Inspektorat Jenderal TNI.
(2)Inspektorat Jenderal Kemhan dan Inspektorat Jenderal TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
1. a.melaksanakan reviu atas capaian kinerja setiap unit kerja untuk meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja; dan
2. b.melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini dan melaporkan kepada kepala unit organisasi masing-masing dengan tembusan disampaikan kepada Menteri.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 663), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 2021, No.663 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 April 2021 MENTERI PERTAHANAN ttd. PRABOWO SUBIANTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 Juni 2021 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
6.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 314); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.
2.Program adalah instrumen kebijakan yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi eselon I atau yang setara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk 2021, No.663 memperoleh alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
3.Kegiatan adalah bagian dari Program yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi eselon II atau yang setara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja untuk mencapai keluaran dengan indikator kinerja yang terukur.
4.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
5.Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara.
6.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

Pasal 2

(1)IKU merupakan acuan ukuran kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi yang digunakan oleh masing-masing unit organisasi di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
(2)IKU sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan bagi Kemhan dan TNI dalam:
1. a.menetapkan rencana kinerja jangka menengah;
2. b.menetapkan rencana kinerja tahunan;
3. c.menyusun rencana kerja dan anggaran;
4. d.menyusun perjanjian kinerja;
5. e.menyusun laporan akuntabilitas kinerja; dan
6. f.melaksanakan evaluasi kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis pertahanan negara.
(3)IKU Kemhan dan TNI terdiri atas:
1. a.indikator kinerja sasaran strategis;
2. b.indikator kinerja Program;
3. c.indikator kinerja Kegiatan; 2021, No.663
(4)IKU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(5)IKU sebagamana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan c tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

(1)Pejabat eselon II atau yang setingkat selaku penanggung jawab kegiatan melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja.
(2)Hasil dari monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dan laporan akuntabilitas kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pejabat eselon I atau yang setingkat selaku penanggung jawab Program.

Pasal 4

(1)Pejabat eselon I atau yang setingkat selaku penanggung jawab Program melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dan menyusun laporan akuntabilitas kinerja.
(2)Hasil monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja serta laporan akuntabilitas kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Unit Organisasi.

Pasal 5

(1)Kepala unit organisasi di Lingkungan Kemhan dan TNI melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja.
(2)Hasil monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dan laporan akuntabilitas kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri dengan tembusan disampaikan kepada Menteri 2021, No.663 Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pasal 6

(1)Pelaksanaan akuntabilitas kinerja di Lingkungan Kemhan dan TNI dengan melibatkan Inspektorat Jenderal Kemhan dan Inspektorat Jenderal TNI.
(2)Inspektorat Jenderal Kemhan dan Inspektorat Jenderal TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
1. a.melaksanakan reviu atas capaian kinerja setiap unit kerja untuk meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja; dan
2. b.melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini dan melaporkan kepada kepala unit organisasi masing-masing dengan tembusan disampaikan kepada Menteri.

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 6 Tahun 2021

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 10 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 10 Tahun 2018